LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFORMASI … · PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH Standard Operating Procedures Konsultasi dan Sosialisasi Batas Daerah 2012 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR : B.84/BIG/DIGD/HK/08/2012

TANGGAL :13 AGUSTUS 2012

Standard Operating Procedures tentang Permohonan Bantuan Teknis Batas Wilayah

DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASAR

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

POENTODEWO S.S.O

DAFTAR ISI

05. SOP Permohonan Bantuan Teknis Batas Wllayah

05.01. SOP Bimbingan Teknis Batas Daerah05.02. SOP Konsultasi dan Sosialisasi Batas Daerah05.03. SOP Permohonan Data Batas05.04. SOP Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah05.05. SOP Permohonan Tim Teknis Penyelesaian Permasalahan

Batas Daerah05.06. SOP Permintaan Pengajar Pada Bimbingan Teknis Batas

Daerah05.07. SOP Permohonan Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah

BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL

DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL TEMATIKPUS AT PEMETAAN BAT AS WILAYAH

Standard Operating Procedures

Bimbingan Teknis Batas Daerah

2012

BADAN INFORMASI GEOSPASIALJl. Raya Jakarta-Bogor Km. 46 Cibinong 16911

Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064

DAFTAR ISI

DAFTARISI 2

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN 3

RUANG LINGKUP 3

TUJUAN 3

RINGKASAN 3

ISTILAH DAN DEFINISI 4

SINGKATAN 4

STANDARD OPERATING PROCEDURES : BIMBINGAN TEKNIS BATAS

DAERAH.. ..5

PENJELASAN SINGKAT PENGGUNAAN

Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Bimbingan Teknis Batas Daerah mencakup 2 (dua)proses mulai dari :

1. Surat Permohonan Permintaan untuk mengadakan Bimbingan

Teknis dari Daerah/instansi ke Badan Informasi Geospasial (BIG)

2. Surat Permohonan Permintaan untuk mengadakan Bimbingan

Teknis dari dari Badan Informasi Geospasial (BIG) ke

Daerah/instansi

Setelah salah satu dari hal tersebut diatas terpenuhi kita dapatmelanjutkan kembali ketahap selanjutnya yaitu :

1. Melakukan Persiapan Administrasi dan Teknis

2. Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah,

terkait materi yang akan disampaikan

3. Melakukan Koordinasi dan Inventarisasi daerah terkait kebutuhan

Bimbingan Teknis, Judul Kegiatan Pelatihan ,Jadwal Pelatihan dan

peserta pelatihan untuk disesuaikan dengan materi yg akan

diberikan

Tujuan

Tujuan penyusunan SOP adalah untuk memberikan pedoman bagipelaksanaan kegiatan dalam hal bimbingan teknis batas daerah. Denganditerbitkannya SOP ini, kegiatan bimbingan teknis batas daerah diharapkandapat dilaksanakan oleh pengguna secara jelas, efektif, efisien, danterukur. Pencapaian tujuan SOP adalah untuk meningkatkan pengetahuan,keahlian dan keterampilan tenaga surta sejalan dengan perkembanganpengetahuan dan teknologi yang ada

Ringkasan

Dalam SOP bimbingan teknis batas daerah, kegiatannya dimulai darimenerima atau merencanakan pelaksanaan bimtek batas daerah,diteruskan dengan melakukan persiapan administrasi dan teknis dimana

Kepala Bidang memberikan gambaran rencana pada bimbingan teknisbatas wilayah kepada koordinator bimtek. Penanggung Jawab Kegiatanmelakukan kegiatan berupa pembuatan atau menjawab surat permohonanuntuk mengadakan bimtek, melakukan koordinasi, pelaksanaan bimbinganteknis, sampai kepada pembuatan evaluasi dan laporan mengenaipermasalahan dan permintaan dari daerah terhadap hasil pelaksanaan.Dalam beberapa tahap, diperlukan adanya komunikasi yang intensifdengan Kepala Bidang, untuk mendapatkan arahan maupun instruksiteknis yang sebaiknya diambil.

Istilah dan Definisi

Peta Dasar(acuan)Peta Wilayah

Peta GarisBatas Wilayah

Bimtek

Peta yang digunakan sebagai acuan untuk melakukanpenetapan dan penegasan batas wilayahMerupakan Salah satu cara/bentuk penyajianinformasi secara kartografis dan geografisPeta Situasi Sepanjang garis batas wilayah merupakanpeta yang diperuntukan untuk koridor selebar 100meter ke kiri dan kekanan garis batas wilayahBimbingan Teknis

Singkatan

BIGBimtekKemendagriPermendagriODBRBI

Badan Informasi GeospasialBimbingan TeknisKementrian Dalam NegeriPeraturan Mentri Dalam NegeriOtonom Daerah BaruRupabumi Indonesia

STANDARD OPERATING PROCEDURES

BIMBINGAN TEKNIS BAT AS DAERAH

(9kBADAN INFORMASI GEOSPASIAL


PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH

Dasar Hukum1

2

3

4

5

UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi GeospasialUU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata CaraPembentukan, Penghapusan dan Penggabungan DaerahPermendagri No. 1 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas DaerahPermendagri No. 27 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Desa

Keterkaitan1

2

34

5

67

SOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi ProvinsiSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kabupaten/KotaSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kecamatanSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan

SOP Penentuan Batas Wilayah IndikasiSOP Permintaan Pengajar pada Bimtek Batas Wilyah

SOP Konsultasi dan dan Sosialisasi Batas Wilayahdan SOP-SOP lain terkait penataan batas Wilayah

Peringatan1

2

3

4

Jika tidak dilaksanakan maka Informasi batas, cakupan wilayah dan tatalaksana Penataan dan Penegasan Batas daerah tidak ter-update

Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, terkaitmateri yang akan disampaikan

Rentang waktu pelaksanaan yang disebutkan adalah untuk tiap daerah dapatdilakukan selama 5-7 hari

Untuk pendalaman materi yang berkaitan dengan Teknis dan praktek di

lapangan untuk tiap daerah dapat dilakukan selama 7-14 hari

Nomor SOP

Tgl PembuatanTgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

05.0124-07-12

Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabatyang berwenangDeputi IGD atau Sekretaris Utama BIG

SOP Bimbingan Teknis Batas Daerah

Kualifikasi Pelaksana Bimtek1

2

3

Balai Diklat Kemendagri dan Badan Informasi GeospasialPusat Pemetaan Batas WilayahSetda Provinsi, Kabupaten dan Kota

Kualifikasi Tenaga Pengajar Bimtek1

2

34

5

6

Pejabat Ditjen Pemerintahan Umum KemendagriPejabat BIGWidyasiswara GeomatikaPeneliti Batas WilayahSurveyor Pemetaan Tingkat AhliSurveyor Pemetaan Tingkat Terampil

Peralatan / Perlengkapan/Bahan/Referensi

1

2

34

5

Modul Bimtek untuk peserta

Draft SNI Peta Wiayah Daerah Otonom Provinsi (1:250.000), Kabupaten(1:100.000) dan Kota (1:50.000) Kecamatan (1:10.000), Desa/Kel (1:5.000)Peta WilayahPeralatan Survei (GPS Geodetic, Navigasi, Total Station dll)Komputer/Laptop/Software processing data

Pencatatan dan Pendataan1

2

3

4

Koordinasi dan Inventarisasi daerah terkait kebutuhan Bimbingan Teknis

Surat Permohonan Permintaan untuk mengadakan Bimbingan Teknis dari

Daerah/instansi

Judul Kegiatan Pelatihan Jadwal Pelatihan dan peserta pelatihan untukdisesuaikan dengan materi yg akan diberikan

Permasalahan dan permintaan terhadap hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis

kelak dituangkan dalam bentuk konsultasi dan sosialisasi

No

1

2

3

4

Vlenerima atau merencanakan

Pelaksanaan Bimbingan Teknis3atas Daerah.

Vlelakukan Persiapan Administrasi

dan Teknis

Vlemberikan gambaran rencana

Bimbingan Teknis Batas Daerah

kepada Koordinator Bimtek

Membuat atau menjawab SuratPermohonan Permintaan untuk

mengadakan Bimbingan Teknis

dari Daerah/instansi atau Pusat(Kemendagri/ BIG)

Melakukan Koordinasi danInventarisasi daerah terkait

kebutuhan Bimbingan Teknis, JudulKegiatan Pelatihan , Jadwal

Pelatihan dan peserta pelatihanuntuk disesuaikan dengan materi

ygakan diberikan

Pelaksana

Staf

!

Penanggung Jawab Kegiatan

Daerah dan Pusat (Kemendagri

atau BIG)

±

i

1

Kepala Bidang

Mulai

V

1

Mutu BakuKelengkapan

Menjawab atau membuat surat- Nota Dinas dan Surat Tugas

- Waktu Pelaksanaan-Tempat Pelaksanaan

-Jadwal pembelajaran

-Tenaga Pengajar

- Bahan dan Peralatan

- Perlengkapan dan referensi

- Menjawab atau membuat surat- Nota Dinas dan Surat Tugas

- Kerja sama

- Menjawab atau membuat surat- Nota Dinas dan Surat Tugas

- Kerja sama- Akomodasi Peserta

- Akomodasi Pengajar

Waktu15 hari

10 hari

5 hari

3 hari

OutputArahan, perintah,

"engajuan Pagu

Anggaran

Buku Pedoman'elaksanaan Kegiatan

5imtek

Arahan, perintah,

Nota Dinas, RAB

Arahan, informasilokasi kegiatan,

kontak person

Keterangan

No

5

6

Uraian Prosedur

Pelaksanaan BimbinganTeknis baikTeori atau Praktek

Melakukan evaluasi dan membuatLaporan mengenai Permasalahandan permintaan dari daerah

terhadap hasil Pelaksanaan

Bimbingan Teknis kelak dituangkan

dalam bentuk konsultasi dan

sosialisasi.

Pelaksana

Staf Penanggung Jawab Kegiatan

1

j

^

\

.•••••••""

/

Selesai

Kepala BidangMutu Baku

Kelengkapan

- Nota Dinas dan SuratTugas

- Kerja sama

- Akomodasi Peserta

- Akomodasi Pengajar- Akomodasi Praktek dilapangan

- Hasil Evaluasi Bimtek- Permasalahan di Daerah

- Komputer/Laptop

- Printer

Waktu5 hari

5 hari

OutputPenginapan, Tiket,

Honor, Akomodasi didaerah, Dokumentasi

laporan tentang hasildan pelaksanaan

Bimtek serta

penjadwalan untukmelakukan sosialisasi

dan konsultasi

permasalahan didaerah

Keterangan

BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL

DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASARPUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH


Konsultasi dan Sosialisasi Batas Daerah

2012


Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064

DAFTAR ISI

DAFTARISI 2


RUANG LINGKUP 3

TUJUAN 3

RINGKASAN 4


SINGKATAN 4

STANDARD OPERATING PROCEDURES:

KONSULTASI DAN SOSIALISASI BATAS DAERAH.. .. 5


Ruang LingkupRuang lingkup SOP KONSULTASI DAN SOSIALISASI BATAS DAERAH

Mencakup 2 (dua) proses mulai dari :

1. Surat Permohonan Permintaan untuk mengadakan Konsultasi dan

Sosialisasi Batas Daerah dari Daerah/instansi ke Badan Informasi

Geospasial (BIG)

2. Surat Jawaban Permintaan untuk mengadakan Konsultasi dan

Sosialisasi Batas Daerah dari dari Badan Informasi Geospasial (BIG)

ke Daerah/instansi

Setelah salah hal tersebut diatas terpenuhi kita dapat melanjutkan kembali

ketahap selanjutnya yaitu

1. Dokumen untuk konsultasi dan Sosialisasi batas daerah, data peta

daerah, GPS navigasiMelakukan Persiapan Administrasi dan Teknis

2. Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah,

terkait konsultasi dan Sosialisasi batas daerah

3. Melakukan Koordinasi dan Inventarisasi daerah terkait kebutuhan

Konsultasi dan Sosialisasi Batas Daerah

TujuanTujuan penyusunan SOP adalah untuk memberikan pedoman bagi

pelaksanaan kegiatan dalam hal KONSULTASI DAN SOSIALISASI BATAS

DAERAH. Dengan diterbitkannya SOP ini, kegiatan KONSULTASI DAN

SOSIALISASI BATAS DAERAH diharapkan dapat dilaksanakan oleh

pengguna secara jelas, efektif, efisien, dan terukur. Pencapaian tujuan SOP

sangat ditentukan oleh kualitas tim teknis dalam menguasai batas-batas

wilayah antar provinsi, Kab/Kota, Kecamatan/Kelurahan, permen tata cara

pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah

RingkasanBagian ini diisi dengan penjelasan singkat dari SOP yang dibuat, yang akan

memberikan gambaran kepada pengguna SOP tentang apa yang akan

mereka lakukan dan prosedur apa yang akan dilaksanakan. Dengan kata

lain, bagian ini menjelaskan dengan singkat flowchart kegiatan yang sudah

dibuat.

Istilah dan DefinisiPeta Dasar

(acuan)

Peta Wilayah

Peta Garis

Batas Wilayah

Peta yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan

penetapan dan penegasan batas wilayah

Merupakan Salah satu cara/bentuk penyajian

informasi secara kartografis dan geografis

Peta Situasi Sepanjang garis batas wilayah merupakan

peta yang diperuntukan untuk koridor selebar 100

meter ke kiri dan kekanan garis batas wilayah

Singkatan

BIG

Bimtek

Kemendagri

Permendagri

ODB

RBI

Badan Informasi Geospasial

Bimbingan Teknis

Kementrian Dalam Negeri

Peraturan Mentri Dalam Negeri

Otonom Daerah Baru

Rupabumi Indonesia


KGMSULTASI DAN SOSIALISASI BATAS DAE




NomorSOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

05.0224-07-12

Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabat

yang berwenang

Deputi IGD atau Sekretaris Utama BIG

SOP Konsultasi dan Sosialisasi Batas

Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah No.78 tahun 2007 tentang Tata Cara

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

12345

Kepala Bidang Pemetaan Batas Daerah

Surveyor Pemetaan Tingkat Ahli

Surveyor Pemetaan Tingkat Terampil

Memahami tata laksana konsultasi dan sosialisasi

Memahami tata laksana Penataan Batas daerah

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

SOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Provinsi

SOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kabupaten/Kota

SOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kecamatan

SOP Penentuan Batas Wilayah Indikasi

dan SOP-SOP lain terkait penataan batas daerah

12345

Dokumen untuk konsultasi dan sosialisasi batas daerah

Presentasi toolkit

Peta Daerah

Komputer/Laptop

GPS receiver tipe Navigasi

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika tidak dilaksanakan maka Informasi geospasial tentang layer batas,

cakupan wilayah dan data kewilayahan administrasi daerah lainnya tidak ter

update

Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, terkait

konsultasi dan sosialisasi batas daerah

Rentang waktu pelaksanaan yang disebutkan adalah untuk tiap daerah

dapat dilakukan selama 2-3 hari

Inventarisasi daerah terkait kebutuhan konsultasi dan sosialisasi

Pengurusan perijinan dan komunikasi

Dokumen untuk konsultasi dan sosialisasi batas daerah, data peta daerah, GPS

navigasi

Perubahan terhadap hasil konsultasi dan sosialisasi dituangkan dalam peta kerja

dan arsip digital

No

1

2

3

4

5

Menerima Rencana Pelaksanaan

Konsultasi dan Sosialisasi BatasDaerah.

Melakukan Persiapan Administrasidan Teknis. Kabid memberikan

gambaran rencanakonsultasi dan

sosialisasi batas kepada

PenanggungJawab Kegiatan,dilanjutkan dengan penyiapan

administrasi dan data teknisdipersiapkan oleh Staf.

Mengkomunikasikan maksud dan

tujuan melakukan konsultasi dansosialisasi batas daerah

Melakukan konsultasi dansosialisasi batas daerah dengan

daerah yang dituju, Penanggung

jawab kegiatan langsung

berinteraksi dengan aparat daerah.

Melakukan pencatatan terhadaphasil konsultasi dan sosialisasi

dituangkan dalam peta kerja dan

arsip digital.

Pelaksana


J

^**

V

1

— x

J

X^

^̂

J

Kepala Bidang

Mulai

Mutu BakuKelengkapan

Kertas

Nota Dinas

Kerja sama

- Kertas- Nota Dinas

-Surat Tugas

- Administrasi

- Peta Dasar

- Peta Kerja batas Daerah

- Kertas

- Nota Dinas- Surat Tugas

- Kertas- Bahan konsultasi dan sosialisasi batas

daerah

- Peta Kerja Batas Daerah

- Presentasi toolkit- Komputer/Laptop

- Dokumentasi

- Kertas

- Update dokumen paper

- Update dokumen digital

- Komputer/Laptop

- Printer

Waktu1 hari

3 hari

1 hari

5 hari

1 hari

Output

Arahan, perintah,

Pagu Anggaran, Surat

'ermintaan K/L

jemda

Surat Tugas, Nota5inas, dokumen,

Peta kerja batas

daerah

Analog/Digital,

rencana lokasi

Arahan, perintah,

Nota Dinas,Dokumen bahan

untuk konsultasi dan

sosialisasi

Dokumen hasil

konsultasi teknis dan

sosialisasi

- Kertas

- dokumen paper

yang sudah ter-

Update

- dokumen digitalyang sudah ter-

Update

- Komputer/Laptop

- Printer

Keterangan

No

6

7

Uraian Prosedur

Vlelakukan pembuatan pelaporan

dan dokumentasi hasil konsultasidan sosialisasi batas daerah.Dilakukan oleh Penanggungjawabkegiatan

Melakukan evaluasi danpenyerahan Laporan &

Dokumentasi hasil konsultasi dansosialisasi batas daerah kepadaKabid.

Pelaksana


r̂ i

t

Selesai

Kepala BidangMutu Baku

Kelengkapan- Kertas- Dokumen paper dan digital- Komputer/Laptop- Printer

- Kertas- Dokumen paper dan digital

- Komputer/Laptop- Printer

Waktu2 hari

2hari

OutputDraft laporan tentang

hasil danpelaksanaanPemotretan UdaraPulau-Pulau Terluar.

Laporan final tentanghasil danpelaksanaanSosiallisasi danKonsultasi

Keterangan

BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL



Permohonan Data Batas

2012


Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064

DAFTAR ISI

DAFTARISI 2



SINGKATAN 4


PERMOHO NAN DATA BATAS.. ..5


Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Permohonan Data Batas mencakup proses mulai

menerirna surat Permohonan data batas, penugasan kabid kepada

penanggung jawab data, pengumpulan data, penyajian data dan pengiriman

surat jawataan. Dalarn beberapa tahap, diperlukan adanya komunikasi yang

intensif antara penanggung jawab data dengan Kepala Bidang, untuk

mendapatkan arahan maupun instruksi teknis yang sebaiknya diambil

Tujuan

Tujuan penyusunan SOP Permohonan Data Batas adalah untuk

memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam hal Permohonan

Data Batas. Dengan diterbitkannya SOP ini, kegiatan Permohonan Data

Batas diharapkan dapat dilaksanakan oleh pelaksana secara jelas, efektif,

efisien, dan terukur. Pencapaian tujuan SOP sangat ditentukan oleh

koordinasi antara Kepala Bidang dan penanggung jawab data. Selain itu,

juga harus memperhatikan urutan rangkaian instruksi kegiatan yang telah

ditetapkan.

Ringkasan

SOP ini dimulai dengan adanya surat permohonan dari Kepala Pusat Jasa

dan Informasi kepada Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) terkait

permohonan data batas. Kepala Pusat menginstruksikan Kepala Bidang

untuk menindaklanjuti hal ini yang dilanjutkan dengan penugasan kepada

penanggung jawab data batas untuk mencari data yang dimaksud untuk

disajikan. Setelah data yang dimaksud disajikan maka dibuatkan surat

jawaban dari Kapus PBW kepada Kapus Jasinfo.


Penanggung Jawab

Data

Staf yang memiliki tanggung jawab untuk

penginventarisasian data

Singkatan

PBW

SOP

Kapus

Kabid

Jasinfo

Pemetaan Batas Wilayah


Kepala Pusat

Kepala Bidang

Jasa dan Informasi


PERMOHONAN DATA BATAS




NomorSOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

05.03

24-07-12


yang berwenang


SOP Permohonan Data Batas

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 123456

Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah

Kepala Bidang Pemetaan Batas Negara

Kepala Bidang Batas Adminitrasi



Memahami tata laksana Sistem Informasi Geografi


SOP Penyimpanan dan Pengelolaan Basis Data Batas Negara

SOP Prosedur Penyimpanan dan Pengelolaan Basis Data Batas

Administrasi

12345

KertasKomputer

Printer/Plotter

Telepon/Faksimili

Media Penyimpan Data


Jika tidak dilaksanakan, maka tidak bisa memberikan data batas.

Diperlukan koordinasi dengan Pusat Pemetaan Rupabumi BIG terkait

dengan data dasar.

Rentang waktu pelaksaan adalah rerata.

Data geospasial dasar.

Data batas

No Uraian Prosedur

Pelaksana

Staf Kepala Pusat

Mutu Baku

Kelengkapan Waktu OutputKeterangan

Vlenerima surat

Permohonan Data Batas dari

Kapus. Jasinfo. Dilanjutkan

dengan instruksi Kapus PBW

kepada Kabid.

- Kertas

- Nota Dinas

Telepon/Faksimili

1 hari Arahan, Perintah

Kabid memberikan

penugasan kepada

Penanggung Jawab Data

untuk menyiapkan data.

Kertas

Nota Dinas

1 hari Arahan, Perintah,

dan Surat Tugas/

Disposisi.


mengumpulkan data batas

sesuai dengan permintaan.

Kertas

Komputer

5 hari Arahan, Perintah,

Data Datas


menyajikan data

disampaikan kepada Kabid.

- Kertas

- Komputer

- Media penyimpan

Printer/Plotter

1 hari Data batas

No Uraian ProsedurPelaksana

StafPenanggung Jawab

DataKepala Bidang Kepala Pusat

Mutu Baku


Menyiapkan surat jawabansesuai dengan data yangdiminta.

- Kertas- Komputer- Media penyimpan

Printer/Plotter

Ijam Draft Surat Jawaban

Mengirimkan surat jawabandari Kapus PBW kepadaKapus Jasinfo.

- Kertas- Komputer- Media penyimpanTelepon/Faksimili -Printer/Plotter

1 hari Final Surat Jawaban

BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL



Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah NKRI

2012


Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064

DAFTAR ISI

DAFTARISI 2



SINGKATAN 4


PLOTTING DUGAAN PELANGGARAN WILAYAH NKRI.. .. 5


Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah NKRI

mencakup proses mulai penugasan Kepala Bidang kepada pelaksana tugas,

persiapan delta, pengolahan data dan penyajian data. Dalam beberapa

tahap, diperlukan adanya komunikasi yang intensif dengan Kepala Bidang,

untuk mendapatkan arahan maupun instruksi teknis yang sebaiknya

diambil

Tujuan

Tujuan penyusunan SOP Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah NKRI

adalah untuk memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan dalam hal

plotting dugaan pelanggaran wilayah NKRI. Dengan diterbitkannya SOP ini,

kegiatan plotting dugaan pelanggaran wilayah NKRI diharapkan dapat

dilaksanakan oleh pelaksana secara jelas, efektif, eiisien, dan terukur.

Pencapaian tujuan SOP sangat ditentukan oleh kualitas tim teknis dalam

menguasai sistem SIG baik software maupun konsep-konsep dalam SIG.

Selain itu, juga harus memperhatikan urutan rangkaian instruksi kegiatan

yang telah ditetapkan.

Ringkasan

Kegiatan plotting dugaan pelanggaran wilayah NKRI dilakukan dimulai

dengan adanya surat permohonan plotting, kemudian Kepala Bidang

menugaskan staf yang kompeten untuk melaksanakan tugas ini. Staf yang

ditunjuk mempersiapkan ata geospasial dasar dan data batas wilayah NKRI,

serta data posisi wahana yang diduga melakukan pelanggaran wilayah

NKRI. Kemudian dilakukan proses potting posisi wahana yang diduga

melakukan pelanggaran wilayah pada data geospasial dasar yang dilengkapi

dengan data batas wilayah NKRI. Setelah dilakukan plotting dilakukan

analisa terhadap hasil plotting tersebut. Hasil plotting dilaporkan kepada

Kabid untuk mendapatkan persetujuan yang kemudian dilakukan

3

penyimpanan data hasil plotting

balasan/tanggapan kepada K/L pemohon.

dan mengirimkan surat

Istilah dan Dcfinisi

Plotting penggambaran awal dari data lapangan

ataupun hasil pengolahan data. Dengan

demikian plotting ini bertujuan adalah

menggambarkan seluruh daerah yang di

petakan.

Singkatan

NKRI

K/L

SIG

SOP

Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kementerian/Lembaga

Sistem Informasi Geografis



PLOTTING DUGAAN PELANGGARAN WILAYAH NKRI




NomorSOP

Tgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

05.04

24-07-12


yang berwenangDeputi IGD atau Sekretaris Utama BIG

SOP Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah

NKRI

Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 1

2

34

5

Kepala Bidang Pemetaan Batas Negara



Memahami tata laksana Sistem Informasi Geografi

Memahami tata laksana Pembuatan Peta


SOP Penyimpanan dan Pengelolaan Basis Data Batas Negara Kertas

Komputer

Printer


Jika tidak dilaksanakan, maka tidak diketahui secara pasti status atas

dugaan adanya pelanggaran wilayah NKRI.

Diperlukan basis data batas wilayah (darat dan Laut) NKRI yang mutakhir

(sesuai dengan kesepakatan inter K/L.

Posisi (koordinat) dari wahana (kapal/pesawat) yang diduga melakukan

pelanggaran wilayah NKRI.


Data batas wilayah NKRI.

No

1

2

3

5

Uraian Prosedur

Vlenerima surat Permohonan

Plotting Dugaan Pelanggaran

Wilayah.

Kabid memberikan penugasan

kepada staf untuk melakukan

plotting atas surat PermohonanPlotting Dugaan Pelanggaran

Wilayah.

Mempersiapkan data geospasial

dasar dan data batas wilayahNKRI, serta data posisi wahana

yang diduga melakukan

pelanggaran wilayah NKRI.

Melakukan proses potting posisiwahana yang diduga melakukan

pelanggaran wilayah pada data

geospasial dasar yang dilengkapi

dengan data batas wilayah NKRI.

Melakukan analisa terhadap hasil

plotting tersebut.

Pelaksana

Staff

= =3I_J~

Penanggung Jawab Kegiatan

, — • — '

/

'

— —__-— -

V

1

^

Kepala Bidang

( Mulai )

Mutu Baku

Kelengkapan- Kertas

- Nota Dinas

- Kertas

- Nota Dinas

- Kertas- Komputer

- Data posisi wahana

yang didugamelanggar wilayah

NKRI

Data geospasial dasar

- Data batas wilayah

NKRI

- Kertas- Komputer

-Analitical StereoPlotter

- Printer

- Plotter- Peta JalurTerbang

- Foto udara

- Hasil Triangulasi

Udara

Waktu1 hari

1 jam

1 jam

1 hari

OutputArahan, Perintah

Arahan, Perintah,

dan Surat Tugas/

Disposisi.

Arahan, Perintah,

Data geospasialdasar dan batas

wilayah NKRI.

Arahan, Perintah,

Data geospasialdasar dan batas

wilayah NKRI diertai

dengan posisi

wahana yang didugamelakukan

pelanggaran wilayah

NKRI.

Keterangan

No

6

7

Uraian Prosedur

Melaporkan hasil plotting beserta

hasil analisanya kepada Kabid. Bila

disetujui dilanjutkan pembuatan

surat balasan/tanggapan kepada

K/L pemohon.

Melakukan penyimpanan data

hasil plotting dan mengirimkan

surat balasan/tanggapan kepada

K/L pemohon.

Pelaksana

Staff

F- -^C

PenanggungJawab Kegiatan

1

perbaikan

1

1

-.

/

( SelesaiN

)

Kepala

<>X

Bidang

f

disetujui

Mutu Baku

Kelengkapan

- Kertas

- Komputer

- Indeks Peta

- Data hasil plotting

- Printer

Plotter

Waktu

1 jam

1 hari

OutputArahan, Perintah,

Draft data dan

analisis hasil plotting.

Data hasil plotting

final dan Surat

Jawaban/

Tanggapan.

Keterangan

BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL

DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASARPUS AT PEMETAAN BATAS WILAYAH


PERMOHONAN TIM TEKNIS PENYELESAIANPERMASALAHAN BATAS DAERAH

2012


Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064

DAFTAR ISI

DAFTARISI 2



SINGKATAN 4


PERMOHONAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN BATAS

DAERAH.. ..5


Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Permohonan Tim Teknis Penyelesaian

Permasalahan Batas Daerah mencakup proses mulai surat Permohonan

Tim Teknis Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah, Penugasan dari

Kepala Bidang, penyiapan surat jawaban, dan pengiriman surat jawaban.

Dalam beberapa tahap, diperlukan adanya komunikasi yang intensif

dengan Kepala Bidang, untuk mendapatkan arahan maupun instruksi

teknis yang sebaiknya diambil

Tujuan

Tujuan penyusunan SOP Permohonan Tim Teknis Penyelesaian

Permasalahan Batas Daerah adalah untuk memberikan pedoman bagi

pelaksanaan kegiatan dalam hal Permohonan Tim Teknis Penyelesaian

Permasalahan Batas Daerah. Dengan diterbitkannya SOP ini, kegiatan

Permohonan Tim Teknis Penyelesaian Permasalahan Batas Daerah

diharapkan dapat dilaksanakan oleh pelaksana secara jelas, efektif, efisien,

dan terukur. Pencapaian tujuan SOP sangat ditentukan oleh koordinasi

antara Kepala Bidang dan staf pelaksana tim teknis. Selain itu, juga harus

memperhatikan urutan rangkaian instruksi kegiatan yang telah ditetapkan.

Ringkasan

Pelaksanaan kegiatan permohonan tim teknis penyelesaian permasalahan

batas daerah dimulai dengan adanya surat permohonan untuk tim teknis,

kemudian dilanjutkan dengan penunjukan tim teknis oleh Kepala Bidang

kepada staf yang kompeten dalam hal ini yaitu yang memiliki kemampuan

dalam bidang teknis batas daerah. Dilanjutkan dengan pembuatan surat

jawaban tim teknis yang dimaksud.


Tim Teknis

Penyelesaian

Permasalahan Batas

Daerah

Sekumpulan orang yang memiliki keahlian dan

pengetahuan di bidang teknis batas daerah

Singkatan

PBW

SOP

Kapus

Kabid



Kepala Pusat

Kepala Bidang


PERMOHONAN TIM TEKNIS PENYELESAIAN PERMASALAHAN

BATAS DAERAH




NomorSOPTgl Pembuatan

Tgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

Nama SOP

05.0524-07-12


yang berwenang


SOP Permohonan Tim Teknis Penyelesaian

Permasalahan Batas Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi GeospasialUU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Permendagri No. 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman PenegasanBatas DaerahUU Tengang Pembentukan DaerahPermendagri Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah

123456

Kepala Pusat Pemetaan Batas WilayahKepala Bidang Batas AdminitrasiSurveyor Pemetaan Tingkat AhliSurveyor Pemetaan Tingkat TerampilMemahami tata laksana Sistem Informasi GeografiMemahami tata laksana Penegasan batas Daerah

Keterkaitan Peralatan / PerlengkapanSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi ProvinsiSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kabupaten/KotaSOP Pelacakan Batas Administrasi ProvinsiSOP Pelacakan Batas Administrasi Kabupaten/KotaSOP Pemasangan Pilar Batas Wilayah Administrasi PropinsiSOP Pemasangan Pilar Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/KotaSOP Pengukuran Pilar Batas Wilayah Administrasi PropinsiSOP Pengukuran Pilar Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota

1234

KertasKomputer

PrinterTelepon/Faksimili

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak dilaksanakan, maka tidak dapat mengirimkan tim teknis

Diperlukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.


Data geospasial dasar

Data batas

Permasalahan batas

No

1

2

3

5

Uraian Prosedur

Menerima surat

Permohonan Tim Teknis

Penyelesaian PermasalahanBatas Daerah. Kapus PBW

memberikan instruksi

kepada Kabid.

Kabid menunjuk staf sebagaitim teknis.

Menyiapkan surat jawabanatas permohonan tim teknis.

Mengirimkan surat jawabanatas permohonan tim teknis.

Pelaksana

Staf

|

I4'

__

Kepala Bidang

\

V̂

/

Kepala

(

Pusat

Mulai }

(/

^ >.Selesai 1

V J

Mutu Baku

Kelengkapan

- Kertas

- Nota Dinas

Telepon/ Faksimili

- KertasNota Dinas

- Kertas- Komputer

- Kertas

- Komputer

-Telepon/ Faksimili

Waktu1 hari

1 hari

1 hari

1 hari

OutputArahan, Perintah

Arahan, Perintah,

dan Surat Tugas/

Disposisi.

Arahan, Perintah,Data Datas

Data batas

Keterangan

BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL

DEPUTI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL DASARPUS AT PEMETAAN BAT AS WILAYAH


Permintaan Pengajar pada Bimbingan TeknisBatas Wilayah

2012


Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064

y

DAFTAR ISI

DAFTARISI 2


RUANGLINGKUP 3

TUJUAN 3

RINGKASAN 3


SINGKATAN 4

STANDARD OPERATING PROCEDURES : PERMINTAAN PENGAJAR PADA

BIMTEK BATAS WILAYAH.. .. 5


Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP ini mencakup beberapa rangkaian kerja, yaitumenerima permohonan sebagai pengajar pada Bimtek Batas Wilayah,persiapan administrasi dan teknis, koordinasi dengan daerah terkait,pelaksanaan bimtek sampai kepada evaluasi dan pembuatan laporan hasilpelaksanaan bimtek. SOP ini hanya berlaku di lingkungan Pusat PemetaanBatas Wilayah.

Tujuan

Tujuan penyusunan SOP adalah untuk memberikan pedoman bagipelaksanaan kegiatan dalam hal Permintaan Pengajar pada Bimtek BatasWilayah. Dengan diterbitkannya SOP ini, kegiatan Permintaan Pengajarpada Bimtek Batas Wilayah diharapkan dapat dilaksanakan oleh penggunasecara jelas, efektif, efisien, dan terukur. Pencapaian tujuan SOP sangatditentukan oleh kualitas tim teknis dalam menguasai sistem GIS baiksoftware maupun konsep-konsep dalam SIG. Selain itu, juga harusmemperhatikan urutan rangkaian instruksi kegiatan yang telah ditetapkan.

Ringkasan

Ruang lingkup SOP Permintaan Pengajar pada Bimtek Batas Wilayahmencakup proses mulai menerima atau melaksanakan permohonan sebagaipengajar pada bimbingan teknis batas wilayah , diteruskan denganmelakukan persiapan administrasi dan teknis dimana Kepala Bidangmemberikan gambaran rencana sebagai pengajar pada bimbingan teknisbatas wilayah kepada koordinator pengajar. Penanggung Jawab Kegiatanmelakukan kegiatan berupa pembuatan atau menjawab surat permohonanpermintaan untuk menjadi pengajar, melakukan koordinasi, pelaksanaanbimbingan teknis, sampai kepada pembuatan evaluasi dan laporanmengenai permasalahan dan permintaan dari daerah terhadap hasilpelaksanaan. Dalam beberapa tahap, diperlukan adanya komunikasi yangintensif dengan Kepala Bidang, untuk mendapatkan arahan maupuninstruksi teknis yang sebaiknya diambil


Peta Dasar(acuan)

Peta Wilayah

Peta GarisBatas Wilayah

Modul Bimtek

Peta yang digunakan sebagai acuan untuk melakukanpenetapan dan penegasan batas wilayah

Merupakan Salah satu cara/bentukinformasi secara kartografis dan geografis

penyajian

Peta Situasi Sepanjang garis batas wilayah merupakanpeta yang diperuntukan untuk koridor selebar 100meter ke kiri dan kekanan garis batas wilayah

Buku Acuan yang digunakan sebagai dasarpembelajaran materi bimtek

Singkatan

BIGBimtekKemendagriPermendagriGPS

Badan Informasi GeospasialBimbingan TeknisKementrian Dalam NegeriPeraturan Mentri Dalam NegeriGlobal Positioning System


PI MINTAAN PENGAJAR PADA BIMBINGAN TEKNISBATAS WILAYAH




NomorSOPTgl PembuatanTgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

NamaSOP

05.06

24-07-12

Pada saat SOP ini disahkan oleh Pejabatyang berwenang


Permintaan Pengajar pada Bimbingan

Teknis Batas Wilayah

Dasar Hukum Kualifikasi Tenaga Pengajar BimtekUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi GeospasialUU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Pemerintah No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Permendagri No. 1 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Permendagri No. 27 tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Desa

Pejabat Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri

Pejabat BIGWidyasiswara Geomatika

Peneliti Batas Wilayah



Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan/Bahan/ReferensiSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi ProvinsiSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kabupaten/KotaSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi kecamatanSOP Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Desa/KelurahanSOP Penentuan Batas Wilayah Indikasi

SOP Permintaan Bimbingan Teknis Batas WilayahSOP Konsultasi dan dan Sosialisasi Batas WilayahSOP-SOP lain terkait penataan batas Wilayah

Modul Bimtek untuk pesertaDraft SNI Peta Wiayah Daerah Otonom Provinsi (1:250.000), Kabupaten

(1:100.000) dan Kota (1:50.000) Kecamatan (1:10.000), Desa/Kel (1:5.000)Peta WilayahPeralatan Survei (GPS Geodetic, Navigasi, Total Station dll)Komputer/Laptop/Software processing data

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak dilaksanakan maka Informasi batas, cakupan wilayah dan tatalaksana Penataan dan Penegasan Batas daerah tidak ter-update

Diperlukan koordinasi dengan Kemendagri dan Pemerintah Daerah, terkaitmateri yang akan disampaikan

Rentang waktu pelaksanaan yang disebutkan adalah untuk tiap daerah dapatdilakukan selama 5-7 hari

Untuk pendalaman materi yang berkaitan dengan Teknis dan praktekdilapangan untuk tiap daerah dapat dilakukan selama 7-14 hari

Koordinasi dan Inventarisasi daerah terkait kebutuhan Pengajaran

Surat Permohonan Permintaan Pengajar dari Daerah/instansi

Judul Kegiatan Pelatihan, Jadwal Pelatihan dan peserta pelatihan untuk penyiapan

personil pengajar yang akan ditugaskan

No

1

2

3

4

Menerima atau melaksanakanDermohonan sebagai pengajar

pada Bimbingan Teknis Batas

Melakukan Persiapan Administrasidan Teknis. Ka.Bidang memberikan

gambaran rencana sebagaioengajar pada Bimbingan Teknis

3atas Wilayah kepada Koordinator

pengajar, dilanjutkan dengan

penyiapan administrasi dan data

teknis dipersiapkan oleh Staf.

Membuat atau menjawab SuratPermohonan Permintaan untuk

menjadi Pengajar pada Bimbingan

Teknis Wilayah dari Pusat

(Kemendagri/BIG)

Melakukan Koordinasi danInventarisasi daerah terkait

kebutuhan Pengajar Bimbingan

Teknis, Judul Kegiatan Pelatihan ,

Jadwal Pelatihan dan peserta

pelatihan untuk disesuaikandengan materi yg akan diberikan

Pelaksana

Staf Penanggung Jawab Kegiatan3usat (Kemendagri atau BIG)

D

1

Kepala Bidang

Mulai

j

Mutu Baku

Kelengkapan

Menjawab atau membuat surat

Nota Dinas dan Surat Tugas

Kerja sama

- Waktu Pelaksanaan

-Tempat Pelaksanaan- Jadwalpembelajaran

-Tenaga Pengajar

- Bahan dan Peralatan

- Perlengkapan dan referensi

- Menjawab atau membuat surat

- Nota Dinas dan Surat Tugas

- Kerja sama

- Menjawab atau membuat surat

- Nota Dinas dan Surat Tugas

- Kerja sama- Akomodasi Peserta

-Akomodasi Pengajar

Waktu15 hari

10 hari

5 hari

3 hari

Output

Arahan, perintah,

Pengajuan Pagu

Anggaran

Buku Pedoman

Pelaksanaan Kegiatan

Bimtek

Arahan, perintah,

Nota Dinas,RAB

Arahan, informasi

lokasikegiatan,kontak

person

Keterangan

No

5

6

Uraian Prosedur

Pelaksanaan Bimbingan Teknis baik

Teori atau Praktek

Melakukan evaluasi dan membuatLaporan mengenai Permasalahandan permintaan dari daerah

terhadap hasil Pelaksanaan

Bimbingan Teknis kelak dituangkan

dalam bentuk konsultasi dan

sosialisasi.

Pelaksana


^x

c

\

1

v^

b

Selesai

Kepala Bidang

Mutu Baku

Kelengkapan

- Nota Dinas dan SuratTugas

- Kerja sama

- Akomodasi Peserta

- Akomodasi Pengajar

- Akomodasi Praktek dilapangan

- Hasil Evaluasi BimtekPermasalahan di Daerah

- Komputer/Laptop - Printer

Waktu5 hari

5 hari

OutputDenginapan, Tiket,

Honor, Akomodasi di

daerah, Dokumentasi

laporan tentang hasildan pelaksanaan

Bimtek sertapenjadwalan untuk

melakukan sosialisasi

dan konsultasi

permasalahan didaerah

Keterangan

BADAN INFORMASI

GEOSPASIAL



Permohonan Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah

2012


Telepon / Fax : 021-8752062 - 63 / 021-8752064

DAFTAR ISI

DAFTARISI 2



SINGKATAN 4


PERMOHONAN PLOTTING DUGAAN PELANGGARAN WILAYAH .. .. 5


Ruang Lingkup

Ruang lingkup SOP Permohonan Plotting Dugaan Pelanggaran Wilayah

mencakup pengamanatan tugas dari Kepala Pusat kepada Kepala Bidang,

Penugasan Kepala Bidang kepada Penanggung Jawab Data, Plotting,

pembuatan surat jawaban. Dalam beberapa tahap, diperlukan adanya

komunikasi yang intensif dengan Kepala Bidang, untuk mendapatkan

arahan maupun instruksi teknis yang sebaiknya diambil

Tujuan

Tujuan penyusunan SOP Permohonan Plotting Dugaan Pelanggaran

Wilayah adalah untuk rnemberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan

dalam hal permohonan plotting dugaan pelanggaran wilayah. Dengan

diterbitkannya SOP ini, kegiatan permohonan plotting dugaan pelanggaran

wilayah diharapkan dapat dilaksanakan oleh pelaksana secara jelas,

efektif, efisien, dan terukur. Pencapaian tujuan SOP sangat ditentukan oleh

kualitas tim teknis dalam menguasai sistem GISbaik software maupun

konsep-konsep dalam SIG. Selain itu, juga harus memperhatikan urutan

rangkaian instruksi kegiatan yang telah ditetapkan.

Ringkasan

Pelaksanaan permohonan plotting dugaan pelanggaran wilayah dimulai

dengan adanya instruksi dari Kepala Pusat kepada Kepala Bidang untuk

menugaskan staf yang kompeten untuk melaksanakan kegiatan ini. Staf

yang ditunjuk melakukan plotting yang dimaksud untuk kemudian

membuat surat jawaban yang telah dilampiri hasil plotting.

Istilah dan De finisi

Plotting penggambaran awal dari data lapangan

ataupun hasil pengolahan data. Dengan

demikian plotting ini bertujuan adalah

menggambarkan seluruh daerah yang di

petakan.

Singkatan

BIG

PBW

SIG

SOP

Badan Informasi Geospasial


Sistem Informasi Geografis



PERMOHONAN PLOTTING DUGAAN PELANGGARAN WILAYAH




NomorSOPTgl PembuatanTgl Revisi

Tgl Pengesahan

Disahkan Oleh

NamaSOP

05.07

24-07-12


yang berwenang


SOP Permohonan Plotting Dugaan

Pelanggaran Wilayah

Dasar Hukum Kualifikasi PelaksanaUU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial 1

2345

Kepala Pusat Pemetaan Batas WilayahKepala Bidang Pemetaan Batas NegaraSurveyor Pemetaan Tingkat AhliSurveyor Pemetaan Tingkat TerampilMemahami tata laksana Sistem Informasi Geografi

Keterkaitan Peralatan / PerlengkapanSOP Penyimpanan dan Pengelolaan Basis Data Batas Negara Kertas

Komputer

Printer/PlotterTelepon/Faksimili

Media Penyimpan Data

Peringatan Pencatatan dan PendataanJika tidak dilaksanakan, maka tidak dapat dilakukan plotting dugaanpelanggaran wilayah.

Diperlukan koordinasi dengan Pusat Pemetaan Rupabumi BIG terkaitdengan data dasar.


Surat permohonan plotting


Informasi dugaan pelanggaran wilayah.


Staf Kepala Pusat

Mutu Baku


Vlenerima Nota Dinas dariKepala BIG terkaitaermohonan plotting. KapusPBW menginstruksikankepada Kabid untukmenindaklanjuti suratpermohonan plotting

C Mulai J- Kertas- Nota DinasTelepon/Faksimili

1 hari Arahan, Perintah

Kabid memberikanpenugasan kepadaPenanggung Jawab Data.

KertasNota Dinas

1 hari Arahan, Perintah,dan Surat Tugas/Disposisi.

Penanggung Jawab Datamelakukan plotting sesuaidengan permohonan

KertasKomputer

5 hari Arahan, Perintah,Data Datas

Penanggung Jawab Datamenyajikan hasil plottingdisampaikan kepada Kabid.

- Kertas- Komputer- Media penyimpanPrinter/Plotter

1 hari Data batas


StafPenanggung Jawab

DataKepala Bidang Kepala Pusat

Mutu Baku


Menyiapkan surat jawabanhasil plotting dugaan

pelanggaran wilayah.

- Kertas- Komputer

- Media penyimpan

Printer/Plotter

1 jam Draft Surat Jawaban

Mengirimkan surat jawaban

dari Kapus PBW kepadaPemohon.

- Kertas- Komputer

- Media penyimpan

Telepon/Faksimili -

Printer/Plotter

1 hari Final Surat Jawaban

Documents

LAMPIRAN 5 KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG INFORMASI … · PUSAT PEMETAAN BATAS WILAYAH Standard Operating Procedures Konsultasi dan Sosialisasi Batas Daerah 2012 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL