PERATURAN

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaannya, Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial dan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan penyelenggaraan informasi geospasial secara nasional sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial tentang Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang Informasi Geospasial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

2. Undang-Undang …

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);

5. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang

Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi Nasional;

7. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3

Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial;

8. Peraturan …

- 3 - 8. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4

Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2012 tentang Balai Pendidikan dan Pelatihan Geospasial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

TENTANG SISTEM PENILAIAN KESESUAIAN DI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini, yang dimaksud dengan: 1. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah

data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

2. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

3. Tenaga Profesional adalah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang penyelenggaraan IG yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat bidang IG.

4. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan jasa di bidang IG.

5. Kelompok ...

- 4 -

5. Kelompok Orang adalah kumpulan sepuluh orang atau lebih yang mempunyai tujuan untuk melaksanakan penyelenggaraan IG secara bersama-sama dan memiliki kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait IG.

6. Lembaga Pelatihan/Kursus adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan kursus di bidang IG.

7. Instrumentasi adalah alat yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan dan pengolahan DG.

8. Produk IG adalah produk tertentu yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan DG dan pengolahan DG serta IG.

9. Sertifikasi adalah proses penilaian kesesuaian kompetensi Tenaga Profesional, kemampuan Penyedia Jasa, akurasi Instrumentasi dan kualitas Produk IG terhadap persyaratan tertentu yang telah ditetapkan.

10. Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan pengakuan formal yang menyatakan bahwa lembaga atau institusi memiliki kompetensi serta berhak melaksanakan sertifikasi terkait penyelenggaraan sertifikasi Tenaga Profesional, Penyedia Jasa, Lembaga Pelatihan/Kursus, Instrumentasi, dan/atau Produk IG.

11. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah Lembaga yang melakukan kegiatan Sertifikasi.

12. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut BIG adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang IG.

13. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disebut KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian.

14. Kelompok Kerja Penilaian Kesesuaian Bidang IG selanjutnya disebut Kelompok Kerja adalah kelompok kerja di lingkungan BIG yang mempunyai tugas untuk membantu pelaksanaan sistem Penilaian Kesesuaian di bidang IG.

15. Kepala adalah Kepala BIG.

Pasal 2 …

- 5 -

Pasal 2

Dalam rangka mewujudkan ketersediaan IG yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan sistem Penilaian Kesesuaian di bidang IG.

Pasal 3

Penilaian Kesesuaian di bidang IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan melalui: a. akreditasi; dan b. sertifikasi.

Pasal 4

Sistem Penilaian Kesesuaian di bidang IG mengacu kepada standar dan/atau spesifikasi teknis yang berlaku secara nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II AKREDITASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan kepada: a. Lembaga independen terkait Sertifikasi Penyedia Jasa; b. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional; c. Lembaga yang menerbitkan Surat Keterangan Kelompok

Orang; d. Lembaga Pelatihan/Kursus; e. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi; dan f. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG.

Bagian Kedua …

- 6 -

Bagian Kedua Akreditasi Kepada Lembaga Independen terkait Sertifikasi Penyedia Jasa

Pasal 6

(1) Akreditasi kepada lembaga independen terkait Sertifikasi

Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diselenggarakan kepada lembaga independen yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan sertifikasi Penyedia Jasa.

(2) Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa.

Pasal 7

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi: a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga Penilaian

Kesesuaian Penyedia Jasa; dan b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian

Kesesuaian Penyedia Jasa.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 9

(1) Akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian

Penyedia Jasa dilaksanakan oleh BIG. (2) Dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga

Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIG dapat bekerja sama dengan KAN.

Bagian Ketiga …

- 7 -

Bagian Ketiga Akreditasi Kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional

Pasal 10

Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diselenggarakan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan sertifikasi Tenaga Profesional.

Pasal 11

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi: a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga Penilaian

Kesesuaian terkait Tenaga Profesional; dan b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian

Kesesuaian terkait Tenaga Profesional.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 13

(1) Akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait

Tenaga Profesional dilaksanakan oleh BIG. (2) Dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga

Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIG bekerja sama dengan KAN.

Bagian Keempat …

- 8 -

Bagian Keempat

Akreditasi Kepada Lembaga yang Menerbitkan Surat Keterangan Kelompok Orang

Pasal 14

Akreditasi kepada Lembaga yang menerbitkan Surat Keterangan Kelompok Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diselenggarakan kepada lembaga yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menerbitkan Surat Keterangan Kelompok Orang.

Pasal 15

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi: a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga yang

menerbitkan Surat Keterangan Kelompok Orang; dan b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga yang

menerbitkan Surat Keterangan Kelompok Orang.

Pasal 16

Unsur penilaian untuk kemampuan melaksanakan suatu kegiatan tertentu terkait IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 17

(1) Akreditasi kepada Lembaga yang menerbitkan Surat

Keterangan Kelompok Orang diselenggarakan oleh BIG. (2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), BIG dapat bekerja sama dengan KAN.

Bagian Kelima ...

- 9 -

Bagian Kelima Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan/Kursus

Pasal 18

Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diselenggarakan kepada Lembaga Pelatihan/Kursus yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan Pelatihan/Kursus di bidang IG.

Pasal 19

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi: a. memenuhi kriteria standar teknis latih kompetensi; b. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga

Pelatihan/Kursus; dan c. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga

Pelatihan/Kursus.

Pasal 20

Standar teknis latih kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 21

Persyaratan dan standar Lembaga Pelatihan/Kursus dan tata cara akreditasi Lembaga Pelatihan/Kursus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dan huruf c ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 22

(1) Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus

diselenggarakan oleh badan akreditasi nasional yang mempunyai tugas melaksanakan akreditasi di bidang pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam ...

- 10 -

(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan akreditasi nasional yang mempunyai tugas melaksanakan akreditasi di bidang pendidikan nonformal bekerja sama dengan BIG.

Bagian Keenam

Akreditasi Kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi

Pasal 23

Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e diselenggarakan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan sertifikasi Instrumentasi.

Pasal 24

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi: a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga Penilaian

Kesesuaian terkait Instrumentasi; dan b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian

Kesesuaian terkait Instrumentasi.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 26

(1) Akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait

Instrumentasi dilaksanakan oleh KAN. (2) Dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga

Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIG bekerja sama dengan KAN.

Bagian Ketujuh …

- 11 -

Bagian Ketujuh

Akreditasi Kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk Informasi Geospasial

Pasal 27

Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f diselenggarakan kepada Lembaga Penilai Kesesuaian yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk menyelenggarakan sertifikasi Produk IG.

Pasal 28

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi: a. memenuhi persyaratan dan standar Lembaga Penilaian

Kesesuaian terkait Produk IG; dan b. memenuhi tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian

Kesesuaian terkait Produk IG.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 30

(1) Akreditasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait

Produk IG dilaksanakan oleh KAN. (2) Dalam melaksanakan Akreditasi terhadap Lembaga

Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIG bekerja sama dengan KAN.

BAB III …

- 12 -

BAB III

SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan kepada: a. Penyedia Jasa; b. Tenaga Profesional; c. Instrumentasi; dan d. Produk IG.

Bagian Kedua

Sertifikasi Kepada Penyedia Jasa

Pasal 32

Sertifikasi kepada Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a diselenggarakan kepada Penyedia Jasa yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 33

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 meliputi: a. memenuhi kriteria standar, klasifikasi, dan kualifikasi

Penyedia Jasa; dan b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara

Sertifikasi kepada Penyedia Jasa.

Pasal 34 ...

- 13 -

Pasal 34

Standar, klasifikasi, dan kualifikasi Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 35

Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 36

Sertifikasi kepada Penyedia Jasa diselenggarakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa.

Bagian Ketiga

Sertifikasi Kepada Tenaga Profesional

Pasal 37

Sertifikasi kepada Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b diberikan kepada Tenaga Profesional yang telah memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 38

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi: a. memenuhi kriteria standar kompetensi keahlian; dan b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara

Sertifikasi kepada Tenaga Profesional.

Pasal 39

Standar kompetensi keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional atau internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40 …

- 14 -

Pasal 40

Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 41

(1) Sertifikasi kepada Tenaga Profesional diselenggarakan oleh

Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional. (2) Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

(3) Penetapan Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional.

Bagian Keempat

Sertifikasi Instrumentasi

Pasal 42

Sertifikasi kepada Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c bertujuan untuk menjaga standar kualitas Instrumentasi sesuai dengan persyaratan tertentu.

Pasal 43

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 meliputi: a. memenuhi kriteria standar dan/atau spesifikasi terkait

Instrumentasi; dan b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara

Sertifikasi kepada Instrumentasi.

Pasal 44 …

- 15 -

Pasal 44

Standar dan/atau spesifikasi terkait Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a mengacu kepada standar dan/atau spesifikasi yang berlaku secara nasional atau internasional.

Pasal 45

Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada Instrumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 46

Sertifikasi kepada Instrumentasi diselenggarakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sertifikasi Kepada Produk Informasi Geospasial

Pasal 47

Sertifikasi kepada Produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d bertujuan untuk menjaga standar kualitas produk IG sesuai dengan persyaratan tertentu.

Pasal 48

Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 meliputi: a. memenuhi kriteria standar dan/atau spesifikasi terkait

Produk IG; dan b. memenuhi persyaratan administrasi dan tata cara

Sertifikasi kepada Produk IG.

Pasal 49 ...

- 16 -

Pasal 49

Standar dan/atau spesifikasi terkait Produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a diatur dengan Peraturan Kepala tersendiri.

Pasal 50

Persyaratan administrasi dan tata cara Sertifikasi kepada Produk IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 51

Sertifikasi Produk IG diselenggarakan oleh Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

(1) Dalam menyelenggarakan Sistem Penilaian Kesesuaian di Bidang IG, BIG bertugas melaksanakan Akreditasi kepada: a. Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa; b. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga

Profesional; dan c. Lembaga yang menerbitkan Surat Keterangan Kelompok

Orang.

(2) Selain ...

- 17 -

(2) Selain melaksanakan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BIG juga bertugas mendukung pelaksanaan akreditasi kepada: a. Lembaga Pelatihan/Kursus; b. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi;

dan c. Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG.

Pasal 53

(1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 52, BIG dibantu oleh Kelompok Kerja. (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat ad hoc.

Bagian Kedua Kelompok Kerja

Pasal 54

Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 mempunyai tugas: a. mempelajari dan membahas permohonan akreditasi; b. menyampaikan pertimbangan dan pendapat mengenai:

1) pelaksanaan akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian di bidang informasi geospasial;

2) pelaksanaan akreditasi lembaga yang menerbitkan surat keterangan Kelompok Orang;

3) pelaksanaan akreditasi Lembaga Pelatihan/Kursus; 4) pemberian status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga

kerja asing dan registrasi penyedia jasa asing; 5) pelaksanaan penyelesaian sengketa pilihan di bidang IG

di luar pengadilan; 6) peningkatan kapasitas sumber daya manusia

penyelenggara sistem sertifikasi di bidang IG; 7) pembangunan dan pengembangan sistem informasi

akreditasi dan sertifikasi di bidang IG; dan

8) penyusunan ...

- 18 -

8) penyusunan dan perumusan ketentuan mengenai tanggung jawab kelembagaan sertifikasi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam melaksanakan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum;

c. menyampaikan rekomendasi untuk pemberian atau penolakan terhadap pelaksanaan Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional, Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa, Lembaga yang menerbitkan surat keterangan Kelompok Orang, Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi, dan Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG;

d. menyusun rancangan kriteria standar kompetensi keahlian;

e. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata cara sertifikasi kepada Penyedia Jasa;

f. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata cara sertifikasi kepada Tenaga Profesional;

g. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata cara penerbitan surat keterangan Kelompok Orang;

h. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata cara sertifikasi kepada Instrumentasi;

i. menyusun rancangan persyaratan administrasi dan tata cara sertifikasi kepada Produk IG;

j. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa;

k. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional;

l. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga yang menerbitkan surat keterangan Kelompok Orang;

m. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga Pelatihan/Kursus;

n. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi;

o. menyusun rancangan persyaratan dan standar Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG;

p. menyusun …

- 19 -

p. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian Penyedia Jasa;

q. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Tenaga Profesional

r. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga yang menerbitkan surat keterangan Kelompok Orang;

s. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan/Kursus;

t. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Instrumentasi;

u. menyusun rancangan tata cara Akreditasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian terkait Produk IG;

v. melaksanakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan sistem penilaian kesesuaian di bidang IG;

w. melaksanakan surveilans dalam pelaksanaan akreditasi; dan

x. berkoordinasi dengan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial untuk melaksanakan sosialisasi penerapan standar dan/atau spesifikasi teknis nasional, regional, dan internasional terkait sistem penilaian kesesuaian di bidang IG.

Pasal 40

(1) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39

berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang. (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas

perwakilan dari unsur: a. Pemerintah; b. Asosiasi Profesi; c. Asosiasi Penyedia Jasa/Perusahaan; dan d. perguruan tinggi. yang bergerak di bidang IG.

Pasal 41 ...

- 20 -

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Kelompok Kerja dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Kelompok Kerja dan Sekretariat ditetapkan oleh Kepala.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

(1) Ketentuan terkait dengan sistem Penilaian Kesesuaian di

bidang IG yang telah ada, wajib disesuaikan dengan Peraturan Kepala ini paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Kepala ini.

(2) Sertifikat Tenaga Profesional, Penyedia Jasa, dan Lembaga Pelatihan/Kursus yang masih berlaku setelah ditetapkannya Peraturan Kepala ini dinyatakan tetap berlaku sampai habisnya masa berlaku sertifikat.

(3) Sertifikat Tenaga Profesional, Penyedia Jasa, dan Lembaga Pelatihan/Kursus yang masa berlakunya habis dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah terbitnya Peraturan Kepala ini dapat diperpanjang sertifikatnya untuk 1 (satu) kali masa berlaku sebelum diubah sesuai Peraturan Kepala ini.

BAB VI ...

- 21 -

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, 1. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 1

Tahun 2014 tentang Sistem Sertifikasi di Bidang Informasi Geospasial; dan

2. Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lembaga Pengembangan Jasa Informasi Geospasial;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Pada saat Peraturan Kepala ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan dan keputusan pelaksanaan dari Peraturan Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Kepala ini.

Pasal 46

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

pada tanggal 28 Januari 2016

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL, ttd.

PRIYADI KARDONO

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum,

ttd.

Gindo Sahat JHH