LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018 BAB I PENDAHULUAN …- Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan ... Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Limboto 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD.

Kantor Camat Limboto Kabupaten Gorontalo terbentuk pada tanggal 28

Desember 2007 dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 19 tahun 2008 Tentang K

Kecamatan dengan Nomor Kode 75.01.18 dan dengan ditetapkannya Peraturan

Daerah nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Gorontalo, maka Kantor Camat Limboto termasuk Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) yang juga merupakan Organisasi yang sudah terberntuk

serta memiliki Susunan Organasi tersendiri yang berdasarkan Peraturan Bupati

Gorontalo Nomor 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A.

Kecamatan Limboto termasuk dalam tipe A dengan Kedudukan sebagaimana

yang tercantum dalam Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 tahun 2016 pada Pasal

2 Ayat (1) bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Dearah Kabapaten Gorontalo

sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, Ayat

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat, Ayat (3) Camat berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan

Limboto ditunjang oleh Aparatur Sipil Negara yang menjalankan Tugas dan fungsinya

masing-masing, Adapun keberadaan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Tingkat

Pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1.1 ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO Tingkat Pendidikan Jumlah

1 S1 4 Orang

2 S2 - Orang

3 D3 - orang

4 SLTA 10 orang

5 SLTP 0 orang

Jumlah 14 Orang



Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini akan disusun Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah 2017 Kecamatan Limboto, untuk melaporkan

Penyelenggaraan Pemerintahan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2017 dan Lakip

2017 ini dibuat juga sebagai bahan evaluasi kinerja yang akan menjadi salah satu

pertimbangan untuk pengambilan keputusan ditahun-tahun berikutnya terutama

mengenai Kinerja Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.

1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Organisai Perangkat

Daerah yang baru bahwa Kecamatan Limboto termasuk Kecamatan Tipe A. Pada

Pasal 4 Kecamatan mempunyai tugas Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan, Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa atau

kelurahan serta membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Kabupaten.

Adapun Penjelasan tentang Tugas dan Fungsi dari Organisasi Kantor Camat

Limboto sebagai Kecamatan dengan Kategori Tipe A adalah sebagai berikut :

a) Tugas dan Fungsi Camat.

Pada Pasal 5 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Camat mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan

dan pembinaan sosial politik dalam negeri;

- Pembinaan pemerintahan Desa atau kelurahan;

- Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana,

perekonomian, produksi dan distribusi;

- Pembinaan kesejahteraan soaial;

- Pembinaan ketentraman, ketertiban wilayah dan lingkungan hidup;

- Pembinaan pelayanan umum;

- Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan

rumah tangga;



- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala daerah sesuai dengan tugas

dan fungsinya;

b) Tugas dan Fungsi Sekretaris Kecamatan.

Pada Pasal 6 Sekretaris mempunyai tugas membantu camat melakukan

pengelolaan kesektariatan, penyusunan rencana program pengendalian dan

pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan anggaran rutin keuanga,

umum dan kepegawaian.

Pada Pasal 7 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6,

Sekretaris mempunyai fungsi:

- perumusan kebijakan teknis di bidang kesektariatan;

- penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka

penyusunan evaluasi dan pelaporan;

- pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, peralatan

dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan program kerja,

dokumentasi dan kepustakaan;

- pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan

program dan;

- pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan;

c) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pada Pasal 9 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas

melaksanakan penyusunan dan pengendalian rencana program kegiatan,

pengelolaan keuangan dalam rangka belanja kegiatan Dinas, perbendaharaan dan

gaji, pembukuan, urusan kas, melaksanakan pengelolaan serta tugas-tugas lain

sesuai tugas kedinasan.

d) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pada Pasal 9 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan pengelolaan administrasi Dinas yang meliputi surat menyurat,

kearsipan, penganggedaan, melaksanakan, pengumpulan dan pengelolaan bahan

dalam rangka urusan rumah tangga, pengadaan dan pemeliharaan inventaris,

pengadaan benda berharga/alat pungut perlengkapan Dinas lainnya dan

Kesejahteraan Pegawai, Statistik Pegawai, Daftar Urut Kepangkatan, Cuti, Kenaikan



Kangkat, Kendisiplinan Kegawai, Koordinasi Kenatalaksanaan Hukum dan Pelayanan

Jabatan Fungsional, serta tugas-tugas lain sesuai tugas kedinasan.

e) Tugas dan Fungsi Seksi Pemerintahan.

Pada Pasal 10 Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum, pembinaan keagrariaan,

pembinaan sosial politik dalam negeri, administrasi kependudukan dan pembinaan

pemerintahan Desa atau Kelurahan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai

dengan tugas kedinasan.

Pasal 11 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta pembinaan penyelenggaraan

pemerintahan umum dan pemerintahan Desa atau Kelurahan;


administrasi kependudukan;


kegiatan sosial politik, ideologi negara dan kesatuan bangsa;


keagrariaan;

- Pengolahan data dan evaluasi data dibidang pemerintahan;

- Pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan dan;

- Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan;

f) Tugas dan Fungsi Seksi Pemberdayaan Masyarakt Desa.

Pada Pasal 12 Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melakukan

pembinaan masyarakat dibidang sarana daan prasarana, perekonomian, produksi

dan distribusi serta melakukan tugas-tugas laninnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Pada Pasal 13 untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

pasal 12 seksi pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan mempunyai fungsi :

- Penyiapan dan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan

pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian, produksi dan distribusi;



- Penyiapan dan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan

perekonomian yang meliputi perbankan, perkreditan rakyat, perkopersian,

pertanian, perindustrian daan peningkatan kelancaran distribusi hasil produksi;

- Penyiapan dan Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan lingkungan

hidup;

- Pengolahan data dan evaluasi data dibidang pemberdayaan masyarakat Desa;

- Pelayanan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat Desa;

- Penyelenggaraan kegiatan administrasi pemberdayaan masyarakat Desa;


g) Tugas dan Fungsi Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pada Pasal 14 Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan

penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial, serta

melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.

Pada pasal

15 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14 seksi

kesejahteraan sosial mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dan penyusunan proram serta penyelenggaraan pembinaan

pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah

raga;

- Penyiapan bahan dan penyusunan proram serta penyelenggaraan pembinaan

kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;

- Pengolahan data dan evaluasi data dibidang kesejahteraan sosial;

- Pelayanan masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;

- Penyelenggaraan kegiatan administrasi kesejahteraan sosial;


h) Tugas dan Fungsi Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup.

Pada Pasal 16 seksi Ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup mempunyai

tugas melakukan pembinaan ketentraman, ketertiban, mengkoordinasikan

pengelolaan dan pengedalian lingkungan hidup wilayah kecamatan, Desa atau

kelurahan sserta melaksanakan tugas lainnya sesuai tugas dan fungsi kedinasan.



Pada Pasal 17 untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15

seksi seksi Ketentraman, ketertiban dan lingkungan hidup mempunyai fungsi :

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan

ketentraman dan ketertiban wilayah;

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pembinaan

aparat ketertiban dan Polisi Pamong Praja;

- Pengelohan data dan evaluasi data dibidang ketentraman dan ketertiban;

- Pelayanan masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban;

- Penyelenggaraan kegiatan administrasi perlindungan masyarakat;

- Penyiapan bahan dan penyusunan program serta penyelenggaraan pengelolaan

serta pengendalian lingkungan hidup;

- Penyusunan program pengadaan sarana dan prasarana penunjang;

- Pengolahan data dan evaluasi data pengelolaan serta pengendalian lingkungan

hidup;

- Pelayanan masyarakat dibidang kebersihan dan persampahan;

- Penyelenggaraan kegiatan administrasi pengelolaan serta pengendalian

lingkungan hidup;


i) Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Pasal 20 Ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing baik

keahlian maupun kebutuhan sesuai peraturan perindang-undangan. Ayat (2)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas

Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.



1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Kecamatan Tipe A,

maka dalam pasaL 2 Ayat (1) bahwa kecamatan merupakan Perangkat Daerah

Kabupaten sebagai pelaksana teknis yang mempunyai wilayah karja tertentu, Ayat

(2) Kecamatan dipimpin oleh Camat dan Ayat (3) bahwa Camat berkedudukan di

bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 Ayat (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A Terdiri dari :

a) Camat

b) Sekretaris, Membawahi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c) Seksi Pemerintahan

d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat

e) Seksi Kesejahteraan Sosial

f) Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Lingkungan Hidup

g) Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Aparatur Sipil Negara yang menjabat eselon di lingkungan Kantor

Camat Limboto dapat dilihat pada tabel 1.3.1 sebagai berikut :

NO NAMA / NIP JK JABATAN GOL/RUANG ESELON PENDIDIKAN

TERAKHIR

1 GUNTUR PAKAYA,S.Sos

L Camat Pembina / IV A III A S1

2 HERMAN K.UMAR ME

L Sekretaris Penata TKT. I / III D III B S1

3 FAHMIATY SINGO,SH

L Kasie. Trantib &

Ling. Hidup Pembina TKT. I / III B IV A S1

4 WINARTI MAHMUD

P Kasie. Pem Penata TKT. I / III D IV A SMA

5 ENDANG LUMBENGI,SE

P Kasie. PMD Penata TKT. I / III B IV A S1

6 FIRDA HINTA

P Kasie. Kesos Penata TKT. I / III D IV A SMA

7 AGUS K.SAIS,S.AP

P Kasubag Umum

& Kepeg Penata TKT. I / III B IV B S1

8 NURLAILA HIOLA,S.IP

L Kasubag

Perencanaan & Keuangan

Penata Muda / III A IV B S1



Susunan Organisasi Kantor Camat Limboto dapat dilihat pada Gambar sebagai berikut:

Gambar. 1.3.2

Susunan Organisasi Kecamatan Limboto Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 60 tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Tata Kerja Kecamatan Tipe A

1.4. Permasalahan Utama

Kantor Camat Limboto dalam mengemban Tugas Pokok dan Fungsinya

senantiasa dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat Strategis, yakni kondisi, situasi,

keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi dan mempengaruhi

perkembangan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Secara terstruktur, lingkungan Strategis dimaksud berupa lingkungan internal

organisasi yang terdiri atas dua faktor Strategis, yaitu kekuatan (strength) dan

kelemahan (weakness), serta berupa lingkungan eksternal organisasi yang terdiri

atas dua faktor Strategis, yaitu peluang (opportunity) dan ancaman/tantangan

(threath).

CAMAT

KASUBAG UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKRETARIS

KASUBAG PERENCANAAN

DAN KEUANGAN

SEKSI

PMD

SEKSI

KESOS

SEKSI TRANTIB DAN

LINGKUNGAN HIDUP

KELOMPOK

JABATAN FUNGSIONAL

STAF STAF

STAF STAF STAF STAF



Adapun yang menjadi isu-isu Strategis di Lingkungan Kantor Camat Limboto

Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

a. Belum maksimalnya pelayanan perekaman data e-KTP

b. Masih terbatasnya SDM yang menangani hal yang berkaitan dengan SPPHT

dan Akta jual beli

c. Tidak adanya satgas trantib yang membantu kepala seksi jika ada permasalan yang terjadi

d. Masih terbatasnya SDM pada tingkat desa yang terampil penyusunan laporan

e. Tidak adanya pos anggaran dalam memfasilitasi kegiatan sosial kemasyarakatan

f. Pelayanan kepada masyarakat belum maksimal

g. Sarana dan Prasarana kerja yang belum memadai dalam menunjang kegiatan sehari-hari

h. Kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang belum maksimal.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-

faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran organisasi, dan bahkan perumusan tujuan organisasi haruslah

memperhatikan keberadaan faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut.

Identifikasi terhadap masalah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di

lingkungan Kantor Camat Limboto sebagai berikut :

1) Faktor Internal.

a. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya e-ktp

b. Masih terbatasnya staf pada seksi pemerintahan

c. Perlu adanya pemberdayaan staf pada semua seksi

d. Masih sering lambatnya permintaan laporan di tingkat desa

e. Masih adanya kegiatan kemasyarakatan yang tidak ditunjang oleh anggaran

f. Tidak adanya Survey yang dilakukan kecamatan untuk pengukur tingkat

kepuasan masyarakat (IKM)

g. Terbatasnya anggaran yang ada

h. Belum adanya pelatihan/bimtek bagi perencana atau pejabat/aparatur lain di kecamatan.



2) Faktor Ekternal.

a. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengurusan e-KTP

b. Perlu adanya pelatihan/bimtek mengenai SPPHT dan Akta Jual beli

c. Perlu adanya interkoneksi dengan dinas terkait

d. Perlu adanya interkoneksi dengan dinas Kesbang dalam hal pelatihan dan kewenangan

e. Belum adanya regenerasi/pergantian aparat di tingkat desa

f. Perlu adanya campur tangan/kontribusi dinas terkait

g. Masyarakat belum berpartisipatif dalam menilai pelayanan.

h. Seyogyanya dapat difasilitasi/diadakan oleh dinas/instansi yang terkait.

1.5. Sistematika Penyajian

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, maka penyajiannya disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Data Umum 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Fungsi Organisasi

1.3. Struktur Organisasi 1.4. Permasalahan Umum 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1.Umum

2.2 Visi dan Misi 2.3 Tujuan dan Sasaran strategis 2.4 Arah kebajikan

2.5 Program Dan Kegiatan 2.6 Penetapan Kinerja 2018

2.2 Perjanjian Kinerja Hasil Review

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

3.2 Pengukuran Kinerja

3.3 Evaluasi dan Analisis Kinerja

3.4 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Umum

Rencana Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari

pembuatan keputusan beresiko rasional dan berkelanjutan berskala, dengan

memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian

secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta

mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan

instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal

untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis

Instansi Pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan

sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang

bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem

manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program yang diwujudkan

dalam setiap kegiatan agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin

ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang

konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang

dituangkan dalam Visi dan Misi suatu organisasi yang memiliki tujuan dan sasaran

yang ingin dicapai melalui strategi guna menghasilkan suatu kebijakan.

2.2 Visi dan Misi

Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014 – 2019, RPJMD Provinsi Gorontalo

Tahun 2012 – 2017 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 – 2025 serta

memperhitungkan dengan seksama kondisi lingkungan strategis baik internal

(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan tantangan), serta

memperhatikan kontinuitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan Visi

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 -2021, sebagai berikut:



“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG

MENUJU MASYARAKAT MADANI”

Pernyataan visi di atas terdiri 2 frasa besar yakni: “Terwujudnya Kabupaten

Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa tersebut dapat

dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan. Proses

tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari kondisi saat ini ke

kondisi harapan. Jadi terminologi terwujudnya adalah proses perubahan menuju ke

kondisi yang dicitakan. Kabupaten Gorontalo adalah daerah yang hendak dirubah

dari kondisi kini ke kondisi yang diharapkan.

Kata “Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang

menunjukkan kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk kesejahteraan dan

kemandirian rakyat sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-2025 Kabupaten Gorontalo,

yakni “KABUPATEN GORONTALO SEJAHTERA DAN MANDIRI”. Dengan kata lain

Gemilang berarti sebuah hasil dari proses perubahan yang menggambarkan kejayaan

dan kemasyhuran berupa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kata

“GEMILANG” merupakan akronim dari GEnerasi MembangunInsan cemerLANG.

2. Masyarakat Madani

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya

menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma, dan hukum yang ditopang oleh

penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban.

Perumusan visi Kabupaten Gorontalo 2016-2021 telah mengacu pada rambu-

rambu penyusunan visi yang baik dan benar berdasarkan 6 kriteria para ahli yakni;

(1) Imaginable (dapat dibayangkan); (2) Desirable (diinginkan bersama); (3)

Feasible (realistis dan dapat dicapai); (4) Focused (jelas); (5) Flexible (aspiratif dan

responsive terhadap perubahan lingkungan); (6) Communicable (mudah dipahami).

Visi di atas memenuhi criteria Imaginable karena mampu menyajikan

kondisi imajiner masa depan yang hendak di tuju sebagai mana hal itu tercantum

dalam penggalan kata :“Gemilang”. Kalimat ini menggambarkan kondisi masa depan



Kabupaten Gorontalo yang bertujuan untuk memberikan kontribusi bagi bangsa dan

masyarakat berbentuk kesejahteraan dan kemandirian sebagai mana dicitakan oleh

the founding father Indonesia.

Visi tersebut juga memenuhi criteria desirable karena dipandang mewadahi

kepentingan seluruh stakeholder; pemerintah, masyarakat, dunia usaha, partai

politik, perguruan tinggi. Dengan terwadahinya kepentingan stakeholder tersebut

maka visi di atas dapat menjamin perasaan nyaman bagi semua kalangan.

Visi Kabupaten Gorontalo juga memenuhi criteria kelayakan (feasible) untuk

dicapai bersama. Hal ini ditunjukan oleh etos kerja para ASN, dukungan DPRD,

dukungan pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat luas, support dari dunia

usaha dan industry, serta partisipasi kaum cerdik cendekia. Parameter-parameter ini

dapat dijadikan tolok ukur kelayakan pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam

mencapai visi berdasarkan perandan tugas masing-masing. Kriteria kelayakan juga

Nampak pada daya dukung sumberdaya internal yang mencakup Sumber Daya

Manusia (Personalia ASN) yang berupaya terus meningkatkan kualitas, ketersediaan

Sarana Prasarana serta kapasitas fiscal yang cenderung meningkat untuk menunjang

proses pencapaian visi. Visi Kabupaten Gorontalo juga memiliki focus yang jelas pada

(1) Penciptaan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter; (2)

Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan Dinamis; (3) Mengoptimalkan Sumberdaya

Alam Menuju Kemandirian; (4) Pembangunan Berbasis Kependudukan dan

Lingkungan Hidup, dan (5) Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah. Fokus ini

menggambarkan outcome yang akan dihasilkan oleh pemerintahan ini.

Fleksibilitas visi nampak pada kata “terwujud” dengan terminologi suatu proses

untuk menuju ke kondisi yang diharapkan. Terminologi tersebut mengindikasikan

sebuah proyeksi keinginan untuk berjuang terus-menerus. Karena sebuah proyeksi,

maka memiliki kadar fleksibilitas, dimana ada toleransi untuk terbukti atau belum.

Jika terbukti maka untuk selanjutnya dapat dilakukan pergantian visi, dan jika belum

maka ada ruang untuk melakukan review serta mempelajari kegagalan-kegagalan

dan memperbaikinya dimasa akan datang. Visi dapat berubah sepanjang ada

perkembangan-perkembangan baru dalam lingkungan internal dan eksternal

organisasi.Visi Kabupaten Gorontalo, meskipun tidak mencantumkan kurun waktu



secara tersurat, namun secara tersirat dengan mengetahui masa kepemimpinan

Bupati dan Wakil Bupati selama satu periode 5 tahun, maka berarti time bound

sampai pada tahun 2021.

Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya

yangakan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan kerangka bagi

tujuandan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan arah

pembangunan yangakan ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mewujudkan visi

pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut di atas selanjutnya dirumuskan

misi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 – 2021, sebagai

berikut:

1. Menciptakan Sumberdaya Manusia Cerdas, Sehat dan Berkarakter

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun

sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas sehingga kedepannya akan tercipta

SDM yang produktif dan kompetitif dengan karakter yang dilandasi kearifan lokal

yang siap menghadapi era globalisasi

2. Menyelenggarakan Pemerintahan Yang Harmonis, Bersih dan Dinamis

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam pelaksanaan

pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan sinergitas antar lembaga,

serta mendorong partisipasi, transparansi, responsibilitas, berorientasi hasil, adil,

efektif, efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi

3. Mengoptimalkan Sumberdaya Alam Menuju Kemandirian

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan mewujudkan

kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keungulan daerah

yang kompetitif sehingga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

berkeadilan dan berkelanjutan

4. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan melaksanakan

kebijakan dan program pembangunan yang berbasis kependudukan dan

lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan berbasis kependudukan sebagai

dasar dalam menilai jalannya proses pembangunan yang berlandaskan pada



dimensi pemihakan kepada rakyat miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi

penduduk dalam perencanaan pembangunan dan kesetaraan

5. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah

Mengandung makna bahwa, Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan membangun

kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-lembaga external

(lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka mengakselarasi pembangunan

di Kabupaten Gorontalo.

2.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan menggambarkan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,

melaksanakan misi dengan menjawab permasalahan pembangunan dan isu

strategis pada Kecamatan Limboto. Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh

Pemerintah Kecamatan Limboto yakni “Terwujudnya keprofesionalisme Aparatur

Sipil Negara terhadap peningkatan pelayanan”.

Sementara sasaran mencerminkan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat

dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran yang ingin

dicapai oleh Pemerintah Kecamatan Limboto yang merupakan penjabaran dari

tujuan adalah “Mewujudkan keprofesionalisme Aparatur Sipil Negara pada kinerja

terhadap pelayanan kepada masyarakat”.

2.4 Arah Kebijakan

Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari

pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah

untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan

antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan

tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang

disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan. Sedangkan perjanjian kinerja

antara Kepala SKPD Kecamatan Limboto dengan Bupati Gorontalo yang dituangkan

di dalam program/kegiatan dengan tabel 2.2.1 sebagai berikut :



Tabel. 2.2.1. Perjanjian Kinerja Hasil Revisi

Kantor Camat Limboto Kabupaten Gorontalo

NO SASARAN SRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1. Tercapainya pelayanan prima yang bagi masyarakat cepat,tepat dan akurat.

- Nilai Indeks kepuasan pelayan masyarakat

87

- Jumlah prosedur pelayanan dikecamatan 15

Program Anggaran (Rp.) Ket

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Rp 22.800.000

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Rp 34.200.000

3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Rp 143.800.000 4 5

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor Penyediaan alat tulis kantor Cetak Penggandaan

Rp 2.450.000 Rp 15.000.000 Rp 17.991.250

6 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor

7 Penyediaan Makanan dan Minuman

Rp 111.100.000

8 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Rp 242.950.000 9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Rp 52.608.750

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

10 Pengadaan Kendaraan Operasional

Rp 20.000.000 11 Pengadaan Peratan Gedung Kantor

Rp 51.250.000

Peningkatan Disiplin Aparatur

15 Pengadaan Pakaian Dinas

Rp 10.500.000

Jumlah

Rp =729.650.000



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban

suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan

dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima. Media

pertanggungjawaban tersebut adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) yang merupakan pelaporan pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, evaluasi

dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh

dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan

keberhasilan /kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Pengukuran kinerja Kantor Camat Limboto dilakukan dengan membandingkan

rencana dan realisasi yakni Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja Realisasi

RencanaX100%

Nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

85 s/d 100 : Sangat Berhasil

70 X < 85 : Berhasil

55 X < 70 : Cukup Berhasil

Kurang dar 55 : Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapain sasaran

merupakan tingkat pencapaian target dari sasaran yang telah ditetapkan,

sebagaimana telah dituangkan dalam penetapan kinerja pengukuran pencapain

sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja berdasarkan hasil pengukuran



dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Kantor

Camat Limboto Kabupaten Gorontalo Tahun 2016 adalah :

NO

SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN

TARGET CAPAIAN %

CAPAIAN PREDIKAT

1 Tercapainya pelayanan prima yang bagi masyarakat cepat,tepat dan akurat.

Nilai Indeks kepuasan pelayan masyarakat

87 100% 100% Sangat berhasil

Jumlah prosedur pelayanan dikecamatan

15 100% 100% Sangat berhasil

Berdasarkan diatas dapat dijelaskan bahwa, Kantor Camat Limboto yang sesuai

dengan target yang ada di rencana strategis memiliki 1 (satu) Sasaran, Dengan 2

(dua) Program pilihan yaitu Nilai Indeks kepuasan pelayan masyarakat dan Jumlah prosedur

pelayanan dikecamatan serta 5 (Lima) program pendukung yaitu Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur dan Program Dari semua sasaran tersebut

sangat berhasil dilaksanakan karena tingkat kepedulian dari Kantor Camat Limboto

dalam memfasilitasi setiap kegiatan serta keseriusan Aparatur Sipil Negara dalam

melaksanakan setiap kegiatan.

3.2 Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur capaian target kinerja masing-masing indikator kinerja SKPD,

ditentukan berdasarkan mekanisme sebagai berikut :

No Indikator Sasaran Satuan Tahun 2015 Capaian

Kinerja Tahun 2015

Tahun 2016 Capaian Kinerja

Tahun 2016 Target Realisasi Target Realisasi

1

Nilai Indeks kepuasan pelayan masyarakat

Persen 100% 100% 79 100% 100%

2

Jumlah prosedur pelayanan

dikecamatan

Persen 100% 100% 15 100% 100%

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Nilai Indeks kepuasan pelayan

masyarakat dengan Indikator Sasarannya yakni Nilai Indeks kepuasan pelayan masyarakat

yang ditargetkan 79 % baik di tahun 2017 maupun di tahun 2018 yang

menunjukkna capaian kinerja 100% dan Jumlah prosedur pelayanan dikecamatan dengan



Indikator Sasarannya yakni Jumlah prosedur pelayanan dikecamatan yang ditargetkan 15

pelayanan baik di tahun 2016 maupun di tahun 2017 dengan capaian kinerja 100%.

3.4 Realisasai Anggaran

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh

Kantor Camat Limboto pada Tahun 2017 yang dilaksanakan sesuai dengan tepat

waktu dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran.

Adapun Realisasi atau penyerapan Keuangan di Kantor Camat Limboto per 31

Desember tahun 2017 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp.647.960.080 yang

diperuntukkan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur,

Program Wawasan Kebangsaan serta Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

yang direalisasikan pada 17 kegiatan dengan rincian dapat dilihat pada tabel sebagai

berikut:

Tabel.

Sumber Biaya Berasal Dari APBD Kabupaten Gorontalo TA. 2017

No Uraian Pagu Sebelum

Perubahan (Rp)

Pagu Setelah

Perubahan (Rp) Realisasi (Rp) %

1 2 3 4 5 6

I. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran - -

80,94

1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 22.800.000 22.800.000 22.800.000 100,00

2

Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan

dinas/operasional

32.400.000 32.400.000 32.400.000 100,00

3 Penyediaan jasa administrasi

keuangan 70.200.000 143.800.000 136.300.000 83,54

4 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 2.450.000 2.450.000 2.450.000 100,00

5 Penyediaan alat tulis kantor 15.000.000 14,991.250 17.991.250 88,32

6 Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan 17.991.250 17.991.250 17.991.250 100,00



9 Penyediaan makanan dan minuman 68.600.000 111.100.000 111.100.000

10 Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah 187.450.000 242.950.000 242.950.000 100,00

11 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam Daerah 50.008.750 52.608.750 52.608.750 100,00-

II. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur - - - -

1 pengadaan Kendaraan

dinas/operasional 20.000.000 20.000.000 20.000.000 100,00

2 Pengadaan Peralatan gedung kantor 51.250.000 51.250.000 51,250.000 100

III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - - -

1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta

Perlengkapannya 10.500.000 10.500.000 10,500.000 100,00

TOTAL 615.150.000 732.350.000 724.850.000

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan pada 5

(Lima) Program yang dijabarkan kedalam 17 kegiatan yang dilaksanakan di Kantor

Camat Limboto dengan anggaran sebesar Rp. 651.131.169 dengan Realisasinya

Anggarannya sebesar Rp.577.744.131 atau Capaian Realisasinya 80,94%.

Adapun realisasi Program adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

yang anggarannya sebesar Rp. 491.221.169,00 dengan realisasi anggarannya

sebesar Rp. 535.121.169,00atau 80,94%. Sedangkan program yang realisasinya

mencapai 100% adalah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang

realisasi keuangannya sebesar Rp ,00 dan Program Peningkatan Disiplin Aparat



BAB IV

PENUTUP

1. A Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kecamatan Limboto

merupakan dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah ( AKIP ) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga

yang dimaksudkan sebagai instrument bagi instansi pemerintah dalam memenuhi

kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dikelola Kecamatan Limboto sudah sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi yang ada dalam struktur organisasi Kecamatan Limboto

dimana pengelolaan sumber daya yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin, dapat

dilihat dari faktor keberhasilan dan kegagalan yang diuraiakan pada BAB IV tentang hasil

evaluasi indikator – indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukan oleh pengukuran dan

penilaian kinerja, evaluasi kinerja kegiatan dan evaluasi kinerja sasaran.

Dari hasil evaluasi kinerja pada Kantor Kecamatan Limboto selama tahun 2017

dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan

berhasil cukup baik, dengan demikian pada hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan

dampak ( impacts ) sudah sesuai target yang diharapkan.

Dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan pada tahun 2017 masih terdapat

beberapa kegiatan yang berlanjut di tahun 2018. Hal ini kita laksanakan berdasarkan

hasil evaluasi akhir tahun 2017 dimana masih diperlukan kegiatan terebut pada waktu

yang akan datang. Disamping itu juga sebagai pendorong peningkatan kinerja yang ada

sehingga target yang direncanakan dapat tercapai.

Dengan tersusunnya laporan ini dapat memberikan solusi terhadap masalah-

masalah serta kendala dalam pengendalian roda Pemerintahan dan masalah

penyelenggaraan Pemerintahan kecamatan Limboto secara khusus dan pemerintah

Kabupaten Gorontalo pada umumnya.



Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan

Limboto ini disusun. Semoga bermanfaat dan dapat dijadikan bahan penyusunan LAKIP

Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2017.

LIMBOTO, JANUARI 2018

CAMAT LIMBOTO

GUNTUR PAKAYA,S.Sos

NIP : 19630709 198803 1 017



LAMPIRAN

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

2. REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

3. RENCANA AKSI TAHUN 2017

4. EVALUASI RENCANA AKSI TAHUN 2017

5. MEKANISME PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017

6. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

7. RENCANA AKSI TAHUN 2018

8. MEKANISME PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018



Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Renstra tahun 2016-2021, maka perlu ditetapkan rencana kerja sebagai acuan dalam

melaksanakan Program dan Kegiatan di Kecamatan Limboto dalam Tahun Anggaran

2017. Adapun penetapan rencana kerja Kecamatan Limboto dapat dilihat dalam tabel

2.2 berikut ini :

Tabel 2.2.

Penetapan Rencana Kerja Kecamatan Limboto Tahun 2016

Sasaran

Strategis Program Indikator Kinerja Kegiatan

Mewujudkan keprofesionalisme ASN pada kinerja dan produktifi tas terhadap pelayanan pada masyarakat

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Waktu penyediaan jasa komunkasi, sumber daya air dan listrik

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

3. Waktu penyediaan jasa administrasi keuangan

3. Penyediaan jasa administrasi keuangan

4. Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

5. Penyediaan barang cetakan dan Penggadaan

6. Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan

7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

8. Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan

8. Penyediaan Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor

9. Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman

9. Penyediaan Makanan dan Minuman

10. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

11. Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi di dalam daerah

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di Dalam Daerah

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Cakupan Layanan sarana dan prasarana aparatur

1. Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

2. Jumlah rumah jabatan/dinas 2. Pengadaan Peralatan



yang dipelihara rutin/berkala Rumah Jabatan/Dinas

3. Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara rutin/berkala

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Peningkatan Disiplin Aparatur

Cakupan Tingkat Disiplin Aparatur

1. Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang disediakan

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

2. Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan

2. Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

Cakupan pembinaan dan pemasyara katan olahraga

1. Jumlah orang yang diberikan makan dan minum

1. Belanja makan minum kegiatan

2. jumlah pakaian olahraga yang disediakan

2. Belanja pakaian olah raga

Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Cakupan keberdayaan Masyarakat perdesaan

1. Jumlah lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan yang difasilitasi

1. Pemberdayaan Lembaga dan organisasi perdesaan

REVISI PERJANJIAN KINERJA

SKPD : KECAMATAN LIMBOTO

TAHUN ANGGARAN : 2018

NO. SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan

Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

100 %

Prosentase Cakupan Layanan

Sarana dan Prasarana Aparatur 100 %

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Limboto

87

Prosentase Tingkat Kepatuhan Aparatur

100 %

Program Anggaran (Rp.) Keterangan

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran Rp. 493,900,000,-

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Rp. 121.250,000,-

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. -

4. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan Rp. -

Limboto, Oktober 2018

BUPATI GORONTALO CAMAT LIMBOTO

NELSON POMALINGO GUNTUR PAKAYA,S.Sos

NIP. 19630709 198803 1 017


SEKRETARIS KECAMATAN

ESELON III-b



NO. SASARAN


1 2 3 4

1.

Meningkatnya Pelayanan Prima Di Kecamatan

Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran

100 %

Prosentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

100 %


PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

GUNTUR PAKAYA,S.Sos FITRIYATI PAKAYA PEMBINA PENATA TINGKAT I

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19681103 199002 2 001


KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA ESELON IV-a



NO. SASARAN


1 2 3 4

1. Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan

Lembaga/Organisasi Masyarakat

Pedesaan

100 %



GUNTUR PAKAYA,S.Sos FAHMIATY SINGO,SH PEMBINA PENATA MUDA TK.I

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19821207 200901 2 002


KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN ESELON IV-a



NO. SASARAN


1 2 3 4

1. Program Administrasi Perkantoran

Peningkatan Pelayanan Publik

dalam Pelayanan Kependudukan

100Orang



GUNTUR PAKAYA,S,Sos WINARTI MAHMUD

PEMBINA PENATA TINGKAT I

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19641216 198603 2 013

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

ESELON IV-a



NO. SASARAN


1 2 3 4

1. Program Adminitrasi Perkantoran

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

keamanan

12 Laporan



GUNTUR PAKAYA,S.Sos MARLIN MASRI PEMBINA PENATA TINGKAT I

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19640309 198601 2 005

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

ESELON IV-a



NO. SASARAN


1 2 3 4


Kegiatan Pelaksanaan hari-hari

besar islamdan hari besar nasional

10 Kegitan



GUNTUR PAKAYA,S.Sos FIRDA HINTA PEMBINA PENATA

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19630404 198710 2 002

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

ESELON IV-b



NO. SASARAN


1 2 3 4


Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

100 %



FITRIYATI PAKAYA,S.TP NURLAILA ABDUL GANI HIOLA,S.IP PENATA TINGKAT I PENATA MUDA TINGKAT I

NIP. 19681103 199002 2 001 NIP. 19630709 198803 1 017

REVISI PERJANJIAN KINERJA KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ESELON IV-b



NO. SASARAN


1 2 3 4 1

2.

Program Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Apatur

-Penyedian JHasa Komunikasi

sumber daya Air dan Listrik

-Penyedian Jasa Administrasi

Keuangan

-Penyedian Logistik

-Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah

-Rapat-Rapat Konsultasi dan

Kooordinasi Dalam Daerah

-Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

-Pengadaan Kendaraan Roda Dua

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%



FITRIYATI PAKAYA,S.TP AGUS KURNIA SAID,S.AP PENATA TINGKAT I PENATA MUDA TINGKAT I

NIP. 19681103 199002 2 001 NIP. 19800830 200012 1 003

REVISI MEKANISME PENGUKURAN KINERJA

NO SASARAN

STRATEGIS PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR

KINERJA TARGET PENJELASANNYA

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Meningkatnya

Pelayanan Prima

Di Kecamatan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

- Penyediaan Bahan Logistik

Kantor

Prosentase

Cakupan Layanan

Administrasi

Perkantoran

100 %

Jumlah Penyediaan yang akan dilaksanakan

Jumlah Penyediaan yang akan diprogramkan

di Kecamatan Limboto

12

------- 12

X 100

2.

Terwujudnya

Akuntabilitas Kinerja Yang Berkualitas

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

- Pengadaan Kenderaan

Dinas/ Operasional

- Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor

- Pengadaan Peralatan

Gedung Kantor

-

Prosentase

Cakupan Layanan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

100 %

Jumlah Dan Jenis Yang Akan Dilaksanakan

Jumlah yang akan diprogramkan di Kecamatan Limboto

5

----- 5

X 100

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Kecamatan

Limboto

87

Total Dari Nilai Persepsi Per Unsur

Total Unsur Yang Terisi

X Nilai Penimbang=IKM

TW I TW II TW III TW IV

1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Kecamatan Perkantoran

Prosentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Limboto

Prosentase Tingkat Kepatuhan Aparatur


CAMAT LIMBOTO SEKRETARIS KECAMATAN

GUNTUR PAKAYA,S.Sos FITRIYATI PAKAYA,S.TPPEMBINA PENATA TINGKAT I

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19681103 199002 2 001

87 - - - 87

100 % 25 % 50 % 75 % 100 %

100 % 25 % 50 % 75 % 100 %

100 % 15 % 60 % 85 % 100 %

REVISI RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGETTARGET TRIWULAN

SEKRETARIS KECAMATAN ESELON III-b


1. Meningkatnya Pelayanan Prima Prosentase Cakupan Layanan Administrasi Di Kecamatan Perkantoran

Prosentase Cakupan Layanan Sarana dan Prasarana AparaturIndeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan LimbotoProsentase Tingkat Kepatuhan Aparatur

2. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Yang Jumlah pelayanan kependudukan Berkualitas yang ditangani (KK dan Mutasi)

Jumlah Satuan Keamanan Lingkungan di MasyarakatJumlah Kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan BeragamaJumlah Lembaga dan Organisasi MasyarakatPerdesaanJumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPDJumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Formal


CAMAT LIMBOTO

GUNTUR PAKAYA,S.SosPEMBINA

NIP. 19630709 198803 1 017

2 Orang - - - 2 Orang

2 Lembaga - - - 2 Lembaga

9 Dokumen 2 Dokumen 1 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen


10 Kegiatan - 3 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan

55 Orang 10 Orang 15 Orang 10 Orang 10 Orang

85 - - - 87

100 % 25 % 50 % 75 % 100 %

100 % 25 % 50 % 75 % 100 %

100 % 15 % 60 % 85 % 100 %




1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jumlah Pelayanan Kependudukan yang ditangani (KK dan Mutasi) 55 Orang 10 Orang 15 Orang 10 Orang 10 Orang

Jumlah Jenis Dokumen Kependudukan Dan Pendukungnya 12 Laporan 2 Laporan 4 Laporan 2 Laporan 4 Laporan


CAMAT LIMBOTO KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

GUNTUR PAKAYA,S.Sos WINARTI MAHMUDPEMBINA PENATA TINGKAT I

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19641216 198603 2 013



KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN ESELON IV-a

2 4 2 4 12


Jumlah Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 2 Lembaga - - - 2 Lembaga

Jumlah yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 6 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang


CAMAT LIMBOTO KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

GUNTUR PAKAYA,S.Sos FAHMIATY SINGO,SHPEMBINA PENATA MUDA TK.I

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19821207 200901 2 002

Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan1.



KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESAESELON IV-a


1. Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Jumlah Biaya Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan Beragama 10 Kegiatan - 3 Kegiatan 4 Kegiatan 2 Kegiatan

Jumlah Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 50 Orang - - - 50 Orang


CAMAT LIMBOTO KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

GUNTUR PAKAYA,S.Sos FIRDA HINTAPEMBINA PENATA

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19630404 1988710 2 002



KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL ESELON IV-a



CAMAT LIMBOTO KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

GUNTUR PAKAYA,S.Sos MARLIN MASRIPEMBINA PENATA TINGKAT I

NIP. 19630709 198803 1 017 NIP. 19640309 198601 2 005

- - 75 Orang



KEPALA SEKSI KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN LINGKUNGAN HIDUPESELON IV-a


Jumlah Satuan Keamanan Lingkungan Di Masyarakat 75 Orang -



Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 10 Dokumen 2 Dokumen 2 Dokumen 4 Dokumen 2 Dokumen

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan - - - 1 Laporan


SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

FITRIYATI PAKAYA,S.TP NURLAILA ABDUL GANI HIOLA,S.IPPENATA TINGKAT I PENATA MUDA TINGKAT I

NIP. 19681103 199002 2 001 NIP. 19820717 200212 2 002



KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGANESELON IV-b



Jumlah Peserta Pendidikan Dan Pelatihan Formal 2 Orang - - - 2 Orang

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan


Limboto Bilato, Oktober 2018

SEKRETARIS KECAMATAN KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

FITRIYATI PAKAYA,S.TP AGUS KURNIA SAID,S.APPENATA TINGKAT I PENATA MUDA TINGKAT I

NIP. 19681103 199002 2 001 NIP. 19800830 200012 1 003



KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIANESELON IV-b

Documents

LAKIP KECAMATAN LIMBOTO 2018 BAB I PENDAHULUAN …- Penyusunan rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan ... Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah