Upload
ikmal-muntadhor
View
169
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PECANGAAN
KABUPATEN JEPARA
Pulodarat Pecangaan KM. I Telp. (0291) 754645
http://kuapecangaan.blogspot.com
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PECANGAANNOMOR : Kk.11.20.2/OT.00/ /2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA TAHUN 2012 - 2016
KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PECANGAAN
Menimbang : a. bahwa Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2010 – 2014 telah disusun dan ditetapkan;
Mengingat :
b.
c.
1.
2.
3.
4.
5.
bahwa untuk dapat melaksanakan Renstra Kementerian Agama RI dan Kankemenag Kabupaten Jepara, perlu disusun Renstra KUA Kecamatan sesuai kondisi yang lebih kecil skupnya.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala KUA Kecamatan Pecangaan tentang Renstra KUA Kecamatan Pecangaan tahun 2012 – 2016.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah
KMA Nomor 02 Tahun 2010 tentang Renstra Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2010 – 2014.
KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
PERTAMA
:
: Rencana Strategis KUA Kec. Pecangaan Tahun 2012 – 2016 yang selanjutnya disebut RENSTRA KUA KEC. PECANGAAN adalah dokumen perencanaan KUA untuk periode lima tahun sejak tahun 2012 sampai dengan 2016.
K E D U A
K E T I G A
:
:
Rencana Strategis KUA Kec. Pecangaan Kab. Jepara Tahun 2012 -2016 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KUA ini..Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : PecangaanPada tanggal : 02 Januari 2012
Kepala KUA Kec. Pecangaan
H. Ahmad Said, S.Ag. MMNIP. 19690902 199503 1001
LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KUA KECAMATAN PECANGAAN
Nomor: Kk.11.20.2/ OT.00 / /2012
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KUA KEC. PECANGAAN KAB. JEPARATAHUN 2012 – 2016
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam
pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat
kepada pemerintah untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan
meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping adanya globalisasi. Pola-pola lama
dalam penyelenggaraaan pemerintahan telah tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang saat
ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan telah seharusnya
direspon oleh Pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah, pada terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban
instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang
dilaksanakan secara periodik (LAKIP). KUA Kecamatan Pecangaan sebagai salah satu instansi
pemerintah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Kankemenag dalam
penyelenggaraan pemerintah di bidang agama, berkewajiban juga menyusun rencana strategis.
Rencana strategis yang disusun oleh KUA merupakan langkah awal untuk melaksanakan
mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap
lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan
memperhitungan kekuatan (strenghts), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan
tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses
dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi
yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang,
dan tantangan yang dihadapi.
Rencana strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan ke
dalam rencana kerja (Renja) tahunan, yang memungkinkan adanya revisi sesuai dengan
perkembangan kebutuhan.
-2-
B. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Renstra KUA Kecamatan Pecangaan adalah :
1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua personil dalam melaksanakan tugasnya untuk
menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan administrasi keagamaan, sehingga tujuan
program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2012 - 2016 dapat
tercapai.
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait,
monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana
pembangunan tahunan.
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya
meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.
Sedangkan Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis KUA Kec. Pecangaan adalah:
1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks.
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik.
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan pemerintahan.
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan. (Goals)
5. Memudahkan para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menghadapi tindakan masa
depan.
6. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima.
7. Meningkatkan komunikasi antar pemangku kepentingan (stakeholders).
C. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis KUA Kec. Pecangaan adalah :
1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
-3-
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
9. PMA Nomor 21 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Satuan Organisasi di lingkungan Departemen Agama.
10. KMA Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA.
D. Sistematika Penulisan
Rencana Strategis KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016 disusun
menurut sistematika sebagai berikut :
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar BelakangB. Maksud dan TujuanC. Landasan HukumD. Sistematika Penulisan
BAB II. VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pecangaan.B. TujuanC. SasaranD. Strategi dan Kebijakan
BAB III. TUGAS DAN FUNGSI KUA KEC. PECANGAAN
A. Struktur OrganisasiB. Susunan Kepegawaian dan PerlengkapanC. Tugas dan FungsiD. Hal-hal Lain yang Dianggap Penting
BAB IV . GAMBARAN UMUM KONDISI PROGRAM KERJA
A. Kondisi Umum Saat IniB. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke DepanC. Indikator dan Target
BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program KerjaB. Program Semi Resmi
BAB VI. PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pecangaan
Visi KUA Kecamatan dirumuskan dengan memperhatikan visi Kementerian Agama
Republik Indonesia yang ditetapkan dalam Renstra Kementerian Agama RI tahun 2010 – 2014
yakni “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan
sejahtera lahir batin”
Berdasarkan pada visi Kementerian Agama tersebut visi KUA Kecamatan Pecangaan
ditetapkan sebagai berikut:
“TERWUJUDNYA KUA KECAMATAN PECANGAAN YANG BERKUALITAS, TRANSPARAN, PARTISIPATIF DAN AKUNTABEL
MENUJU PEMBANGUNAN MASYARAKAT YANG TAAT BERAGAMA,RUKUN, CERDAS, MANDIRI DAN SEJAHTERA”
* KUA yang berkualitas
KUA merupakan unit pelayanan masyarakat di bidang administrasi keagamaan, dapat
dikatakan berkualitas apabila memenuhi beberapa kriteria. Dalam kerangka visi di atas
ditetapkan tiga kriteria sebagai berikut:
1. Sarana dan prasarana pelayanan yang berkualitas: kualitas pelayanan yang berkualitas erat
kaitannya dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini bertujuan memberi
kenyamanan dan kepuasan kepada pengguna jasa. Sarana tersebut meliputi telephone, komputer,
ruang tunggu, musholla dan toilet.
2. Prosedur layanan yang jelas: kualitas kantor diukur pula dengan kejelasan prosedur layanan,
syarat, waktu dan biaya pelayanan.
3. Sumber Daya Manusia: kualitas sebuah kantor sangat ditentukan kualitas sumber daya
manusianya. Sarana dan SOP pelayanan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh SDM yang
berkualitas.
* Transparan
Sebagai unit pelayanan masyarakat, KUA menganut prinsip transparan. Pelayanan harus
dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan
kepentingan ublic dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
* Partisipatif
Banyak kegiatan yang ditangani oleh KUA harus merupakan partisipasi dari masyarakat
seperti wakaf, BAZ, sertifikasi halal, sertifikasi arah kiblat dan pembinaan keluarga sakinah.
-5-
* Akuntabilitas
Kemampuan untuk memberikan pelayanan yang memadai / berkualitas sesuai dengan nilai
yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan yang dapat dipertanggung
jawabkan secara hukum (perpu yang berlaku) baik kepada pimpinan, maupun kepada masyarakat
Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggung jawab KUA
Kecamatan Pecangaan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan
pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran KUA dalam
menyelenggarakan tugas pemerintahan. Oleh karena itu misi KUA Kecamatan Pecangaan
dirumuskan sebagai berikut :
1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme sumberdaya manusia KUA
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA Kec. Pecangaan.
3. Memantapkan sistem pelayanan, pembinaan dan penyuluhan.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan.
5. Meningkatkan tata kelola kantor yang bersih dan berwibawa.
Penjelasan masing-masing misi :
1. Misi Kesatu :
Sebagai pelaksana di lapangan dan sebagai ujung tombak pelayanan, pembinaan dan
penyuluhan SDM KUA menjadi sangat penting dan menjadi kunci keberhasilan. Kualitas
pelayanan, pembinaan dan penyuluhan sangat tergantung pada kemampuan dan keahlian para
petugas secara teknis maupun kemampuan lain yang bersifat intersektoral, multidisipliner, dan
berpikir komprehensif. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan peningkatan
kapasitas individu dalam mengemban beban tugas masing-masing dalam organisasi. Peningkatan
profesionalisme merupakan upaya peningkatan kinerja berkait dengan kesetiaan, logika dan
etika.
2. Misi Kedua :
Peningkatan kapasitas lembaga KUA melalui pengembangan sarana prasarana, peningkatan
mutu manajemen, penyempurnaan sistem informasi dan data, peningkatan kualitas sumber daya
pengelola, dan peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya.
-6-
KUA bukan hanya melayani administrasi pernikahan, tetapi juga memage pelayanan dan
pembinaan wakaf, zakat, bimbingan perkawinan, bimbingan haji, kemitraan umat dan keluarga
sakinah. Institusi KUA harus mampu berperan sebagai pelaksana fungsi manajemen dalam
bidang pembinaan umat dan pelayanan administrasi keagamaan secara menyeluruh serta
melakukan kajian/analisis dalam rangka pengendalian perencanaan yang telah dirumuskan.
3. Misi Ketiga :
Pelayanan yang cepat, tepat berkualitas dan murah merupakan dambaan setiap pelanggan. Menu
pelayanan KUA yang telah diinformasikan dapat dipahami dan dilaksanakan sebagai protap. Di
bidang pelayanan disusun sebuah SOP pelayanan dan penangung jawabnya. Bidang pembinaan
dan penyuluhan agama disusun sebuah peta dakwah dan strategi penyuluhan.
4. Misi Keempat :
Peningkatan pelayanan merupakan upaya terwujudnya pelayanan prima. Oleh karena itu,
institusi KUA harus dapat meningkatkan kemampuan pelayanan yang cepat, benar, dan murah.
Harus menyediakan data pernikahan (pelayanan duplikat) dengan cepat, tepat dan akurat.
Pelayanan ikrar wakaf, bimbingan konseling yang bermutu.
5. Misi Kelima :
Peningkatan kualitas penyelenggaran sumber dana APBN yang baik untuk upaya
mendukung laporan keuangan Kementerian Agama RI menjadi WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian).
B. Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai
hasil yang akan dicapai / dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan
dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun
guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.
-7-Tabel 1
Misi – Tujuan
No Misi Tujuan
1 Meningkatkan kualitas danprofesionalisme SDM KUA
a. Meningkatkan SDM aparat KUA.b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas
kinerja SDM aparat KUA.
2 Meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA
Meningkatkan fungsi dan peran KUA lebih besar dan lebih luas.
3 Meningkatkan sistem pelaya-nan, pembinaan dan penyu-luhan agama.
a. Menyusun sistem pelayanan yang baik dan menjadi SOP/Protap.
b. Menyusun sistem pembinaan yang baik sesuai dengan sylabus.
4 Meningkatkan kualitas pela-yanan.
Mewujudkan pelayanan prima ( cepat, tepat, baik dan murah )
5 Meningkatkan tata kelola yang bersih dan berwibawa
a. Meningkatkan status dari disclaimer menjadi WTP.
b. Memastikan bahwa Kementerian agama adalah instansi yang bersih, baik dan dapat dipercaya.
C. Sasaran
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam
kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.
Tabel 2Tujuan – Sasaran
No TUJUANSASARAN
Uraian Indikator
1 Meningkatkan SDM aparat KUA.
Meningkatkan kualitas me lalui pendidikan formal dan diklat teknis.
Meningkatnya jumlah SDM yang berpendidikan Sarjana.
Meningkatkan efisiensi dan efekti fitas kinerja SDM aparat KUA.
a. Optimalisasi sumber daya yang terbatas.
b. Meningkatnya koordina si internal.
Meningkat pengelolaan sumber daya KUA.Kerja terpadu
2 Meningkatkan fungsi dan peran lembaga KUA.
a. Meningkatkan kerja sama dengan pihak terkait.
b. Sosialisasi produk kerja sama dan layanan.
* Peran dan dukungan masyarakat meningkat
* Meningkatnya kualitas kerja sama.
3 Menyusun sistem pelayanan yang baik dan menjadi SOP/Protap.
a. Adanya SOP yang baku yang dipahami oleh pengguna jasa.
* Pelayanan berjalan baik lancar, sesuai dengan SOP serta hilangnya komplain masyarakat
-8-
No TUJUANSASARAN
Uraian Indikator
Menyusun sistem pembinaan yang baik sesuai dengan sylabus.
Pembinaan mencapai hasil maksimal sesuai sylabus.
* Jamaah Haji mandiri.* Catin siap menjadi calon
ayah dan ibu yang baik.
4 Mewujudkan pelayanan prima
* Meningkatnya fasilitas, sarana prasarana pelaya nan.
* Meningkatnya fasilitas pendukung.
* Jumlah fasilitas pelaya-nan bertambah.
* Terpenuhinya fasilitas pendukung.
5 * Meningkatkan status dari disclaimer menjadi WTP.
* Jaminan bahwa Kementerian agama adalah instansi yang bersih dan berwibawa
* Laporan keuangan sesuai dengan kaidah / petunjuk laporan.
* Melaksanakan sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.
* Berkurangnya temuan dari irjend maupun BPK.
* Tidak ada korupsi, kolusi dan nepotisme.
D. Strategi
Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk
mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro
dibandingkan dengan “teknik“ yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga
strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-
kebijakan dan program-program.
Tabel 3Tujuan - Strategi
No Tujuan Strategi
1 Meningkatkan SDM aparat KUA.* Memberi dorongan untuk mengikuti pendidikan lanjutan.
* Mengusulkan DDTK.* Mengikuti diklat/penataran.
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja SDM aparat KUA.
* Meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan.
* Menyederhanakan prosedur.
2 Meningkatkan fungsi dan peran lembaga KUA.
* Merekrut mitra kerja dari unsur organisasi sosial keagamaan.
* Mengoptimalkan peran P3N dan Penyuluh Agama.
-9-
No Tujuan Strategi
3 Menyusun sistem pelayanan yang baik dan menjadi SOP /Protap.
Inventarisis proses pelayanan dan personal yang terlibat.
4 Mewujudkan pelayanan prima Meningkatkan kualitas prasarana po-kok dan sarana pendukung pelayanan
5 * Meningkatkan status dari disclaimer menjadi WTP.
* Jaminan bahwa Kementerian Agama adalah instansi yang bersih dan berwibawa.
* Menunjuk staf pelaksana untuk DDTK / penataran bidang keuangan & pelaporan.
* Mendatangkan auditor independen.
E. Kebijakan
Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu
lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu
sasaran tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk
dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran,
tujuan serta visi dan misi kantor / organisasi.
Tabel 4.Strategi – Kebijakan
No Strategi Kebijakan
1 * Memberi dorongan untuk mengikuti pendidikan lanjutan.
* Mengusulkan DDTK.* Mengikuti diklat/penataran.
* Memberi ijin belajar dan beasiswa.
* Menugaskan DDTK.* Menugaskan diklat/penataran.
* Meningkatkan pengelolaan sumber daya keuangan.
* Menyederhanakan prosedur.
* Melakukan disiplin anggaran.
* Rangkap jabatan/tugas.
2 * Merekrut mitra kerja dari unsur organisasi sosial keagamaan.
* Mengoptimalkan peran P3N dan Penyuluh Agama.
* Diusulkan menjadi penyuluh agama honorer.
* Dilibatkan dalam susunan kepengu rusan.
3 Inventarisis proses pelayanan dan personal yang terlibat.
Pembagian habis tugas
4 Meningkatkan kualitas prasarana pokok & sarana pendukung layanan
5 * Menunjuk staf pelaksana untuk DDTK / penataran bidang keuang an & pelaporan.
* Mendatangkan auditor independen
* Membuat surat tugas penataran / DDTK.
* Membuat surat undangan.
BAB III
TUGAS DAN FUNGSI KUA KECAMATAN PECANGAAN
A. Struktur Organisasi
KUA Kecamatan Pecangaan terdiri dari :
1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala KUA.
2. Unsur Staf yaitu : Staf tata usaha.
3. Unsur Pelaksana / Jabatan Fungsional:
a. Bidang Kepenghuluan
b. Bidang Penyuluh Agama Islam.
Gambar 1
Bagan Struktur OrganisasiKantor Urusan Agama Kecamatan Pecangaan
B. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan
1. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 5: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.
No Pendidikan Jumlah
1 S2 1
2 S1 3
3 SLTA 1
2. Jumlah Pegawai berdasarkan golongan.
Tabel 6: Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
No Pendidikan Jumlah
1 S2 1
2 S1 3
3 SLTA 1
-11-
3. Perlengkapan
Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan tugas KUA Kecamatan Pecangaan
dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6: Sarana KUA Kec. Pecangaan
No Nama Barang Jumlah (unit)
1 Almari Kayu 5
2 Rak kayu 7
3 Meja kayu 8
4 Kursi kayu 10
5 Kursi Besi 25
6 Filling Kabinet 2
7 Mesin Ketik 1
8 Komputer 2
9 Kipas angin 1
10 Brankas 2
11 Televisi (hibah) 1
12 Meja tamu 2
13 Kursi tamu 4
14 Telephon 1
C. Tugas Pokok dan Fungsi
1. Tugas
Berdasarkan KMA Nomor : 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi KUA Kecamatan
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kankemenag Kabupaten / Kota dibidang urusan
agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas KUA mempunyai fungsi:
(a) menyelenggarakan tatistic dan dokumentasi,
(b) menyelenggarakan surat menyurat, pengurusan surat dan kearsipan.
© mengurus rumah tangga kantor.
(d) melaksanakan pencatatan NTCR,
(e) membina masjid,
(f) membina zakat,
(g) membina wakaf, baitul maal, ibadah sosial, kependudukan.
-12-
(h) membina keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjend Bimbingan
Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
D. Kedudukan dan Analisis SWOT
Kantor Urusan Agama Kecamatan memiliki posisi dan kedudukan yang sangat penting
dalam rangka pencitraan Kantor Kementerian Agama secara keseluruhan. Meskipun secara
organisasi KUA merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam pada tingkat Kecamatan, akan tetapi cakupan tugas fungsinya sangat besar.
Setelah tersusun visi, misi dan tujuan serta sasaran yang jelas, maka langkah selanjutnya
adalah penilaian actor internal dan eksternal atau lebih sering dikenal dengan Analisis SWOT.
Pendekatan analisis SWOT (Strengh, Weakness, Opportunity, Threat) yaitu untuk melihat
komplektisitas permasalahan KUA sebagai suatu lembaga dan kemudian diambil langkah-
langkah untuk mengatasi dan menghilangkan atau mengurangi kelemahan dan ancaman serta
memperkuat atau meningkatkan kekuatan atau peluang.
Analisis SWOT untuk KUA Kec. Pecangaan adalah sebagai berikut :
Kekuatan (Strengh), yaitu situasi dan kemampuan internal bersifat positif yang memungkinkan
KUA Kec. Pecangaan memenuhi keuntungan strategis dalam mencapai visi dan misi meliputi :
1. KMA 517 Tahun 2001 sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
yang membantu Kakanmenag Kabupaten.
2. Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan S1, sehingga mempunyai visi jauh ke
depan dan berdedikasi yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan.
3. Adanya suatu tekad/semangat membentuk team work dalam membangun masyarakat Pecangaan.
4. Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan kegiatan KUA.
Kelemahan (Weaknesses) yaitu situasi dan ketidak mampuaan internal yang mengakibatkan
KUA tidak/kurang dapat dalam mencapai visi dan misi :
1. Kurangnya staf yang terdidik secara fungsional dalam mengembangkan pelayanan, pembinaan
dan penyuluhan agama.
-13-
2. KUA bukan merupakan satker yang dapat mengembangkan kegiatan dengan alokasi dana ( MAK
) yang memadai.
3. Kurang tersedianya fasilitas sarana dan prasarana sebagai pendukung dibidang kelembagaan.
4. Kurang tersedianya data-data dan informasi sebagai pendukung dalam bahan dan analisa proses
perencanaan.
5. Terlalu banyak tugas-tugas dan kegiatan semi resmi yang tidak didukung oleh dana.
6. Lokasi KUA yang jauh dari pemukiman warga dan jauh dari masjid.
7. Tidak adanya musrenbang di lingkungan Kankemenag.
8. Pembantu PPN tidak dapat diperhatikan nasib dan kedudukannya dalam kerangka pelayanan
pernikahan.
Peluang (Opportunities) yaitu situasi dan faktor-faktor luar bersifat positif yang membantu
KUA Kecamatan Pecangaan :
1. Penduduk mayoritas beragama Islam karena keberadaan KUA adalah untuk memberikan
pelayanan administrasi keagamaan khususnya umat Islam.
2. Lembaga-lembaga keagamaan, organisasi keagamaan mempunyai misi yang hampir sama
bahkan sama dengan misi KUA.
3. Jumlah perwakafan umat Islam yang begitu besar baru tergarap sebagian kecil.
4. Potensi zakat, infaq dan shadaqah belum termanajemen secara maksimal.
Ancaman (Threats)
1. Terbatasnya dana yang tersedia untuk peningkatan kualitas SDM terutama dalam penciptaan
aparatur yang handal.
2. Adanya tumpang tindih peraturan perundangan yang mengatur peraturan yang mengatur
keuangan pernikahan dengan teknis pelaksanaan pernikahan, sehingga timbul penafsiran yang
berbeda-beda yang berakhir pada kekeliruan- kekeliruan di pihak petugas Pencatat Nikah.
3. Keputusan MK yang merevisi UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 43 (ayat 1), dimana
anak diluar nikah mendapatkan hak yang sama dengan anak hasil pernikahan yang sah. Hal ini
dikawatirkan seorang wanita tidak lagi kawatir dengan perselingkuhan karena anak yang
dihasilkannya mempunyai hak yang sama dengan nikah resmi.
4. Pembantu PPN tidak jelas kedudukannya padahal Pembantu PPN merupakan bagian tak
terpisahkan dari kegiatan pernikahan bahkan sebagian besar
-14-
masyarakat hanya menuntut hak dan melupakan kewajiban dengan menyerahkan sepenuhnya
urusan pernikahan kepada Pembantu PPN baik biaya nikah maupun kelengkapan lainnya.
5. Adanya kecenderungan sebagian masyarakat apabila kewajiban secara hukum merugikan waktu,
mereka kesampingkan sementara mereka hanya menginginkan kebutuhan terpenuhi walaupun
melanggar aturan / perpu yang berlaku.
Indentifikasi terhadap faktor internal dan eksternal seperti tersebut di atas masih berupa
analisis kualitatif sehingga belum terlihat posisi KUA secara akurat, komponen atau unsur mana
dari SWOT tersebut yang lebih dominan dan berpengaruh terhadap kinerja KUA.
BAB IVGAMBARAN UMUM
A. KONDISI SAAT INI
Lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan public oleh KUA
Kecamatan Pecangaan terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang
menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :
1. Meningkatnya sarana pelayanan, buku nikah dicetak dengan printer bukan ditulis tangan,
2. Meningkatnya kualitas pembinaan dan penyelenggaraan bimibingan manasik haji, bidang wakaf,
zakat dan keluarga sakinah karena partisipasi masyarakat.
3. Meningkatnya operasional KUA tiap bulan Rp. 2.000.000,-
Peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tidak lepas dari meningkatnya kapasitas
kelembagaan KUA meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem pelayanan sesuai
dengan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi:
1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan diklat fungsional,
2. Fasilitasi berbagai forum multistakeholders di bidang zakat dan keluarga sakinah,
3. Meningkatnya koordinasi perencanaan intern yang mantap, sinergis, dan terpadu,
4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
Namun peningkatan kualitas penyelenggaraan ini belum secara signifikan diikuti oleh
peningkatan kualitas produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan
permasalahan pokok antara lain:
1. Peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan, tidak adanya
musrenbang di lingkungan Kankemenag.
2. Dukungan pembiayaan kepada MAK yang tidak hanya MAK 52. (habis pakai).
3. Belum mantapnya mekanisme perencanaan antara KUA dengan Seksi Urais.
B. KONDISI YANG DIINGINKAN
Dalam kurun waktu lima tahun kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi
yang dimiliki, KUA diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan
lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan pelayanaan, pembinaan dan penyuluhan yang
berkualitas melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM KUA, memantapkan
kelembagaan KUA di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku
kepentingan.
-16-
Untuk mewujudkan harapan diatas, beberapa kondisi yang harus disiapkan antara lain
sebagai berikut:
1. Dilaksanakan musrenbang di lingkungan Kankemenag serta diatur mekanisme yang mantap
antara perencanaan KUA dan Seksi Urais.
2. Meningkatnya koordinasi antara institusi Kankemenag Kabupaten dengan BPN dan Pemerintah
Kabupaten dalam bidang wakaf.
3. Mengatur sampai tuntas persoalan Pembantu PPN sebab keberadaannya menjadi bagian tak
terpisahkan dari kegiatan pernikahan yang selalu menjadi sorotan dan kritikan publik.
4. Meningkatnya pengalokasian dana bagi KUA untuk penyelenggaraan kegiatan semi resmi seperti
“ Pembinaan Keluarga sakinah yang setara dengan garapan PLKB Kecamatan, kegiatan MTQ
dan perwakafan hak milik melalui dana APBN dan pemberian MAK yang tidak hanya 52.
6. Menambah personal KUA sesuai batas minimal pelayanan.
8. Tersusunnya Standard Operating Procedure (SOP) perencanaan kegiatan / program.
9. Tersedianya alat dan metode penilaian kelayakan dan penetapan skala prioritas kegiatan.
10. Terbukanya peluang mengikuti program beasiswa pendidikan formal.
11. Dimantapkannya pengelolaan dan pemanfaatan data, penguasaan teknologi informasi dan
komunikasi sebagai simstem informasi di lingkungan Kankemenag
12. Penghapusan BMN yang sudah tidak layak pakai.
C. INDIKATOR DAN TARGET
1. Tersedianya jasa telepon, air, listrik, dan internet untuk memenuhi kebutuhan kantor.
2. Terselenggarakannya administrasi keuangan secara baik, lancar, dan benar.
3. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja untuk mendukung pemeliharaan peralatan kerja agar
berfungsi lebih lama.
4. Tersedianya alat tulis kantor untuk memenuhi kebutuhan dalam operasional kantor.
5. Tersedianya jasa cetak dokumen, blangko, arsip, atau file penting lainnya.
6. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor untuk mendukung kelancaran operasional.
7. Tersedianya buku literatur dan peraturan perundangundangan untuk bahan referensi bagi KUA.
-17-
8. Tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan lembur, rapat-rapat, dan menjamu tamu.
9. Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi.
10. Terpeliharanya gedung kantor secara rutin / berkala untuk mendukung kenyamanan aparat bekerja
serta mantapnya pengamanan aset yang ada.
11. Tersedianya kendaraan dinas roda dua.
12. Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja.
13. Tersusunnya Rencana Kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
14. Meningkatnya kemampuan teknis aparat KUA.
15. Tersosialisasikannya Sistem Informasi Manajemen Nikah.
16. Terlaksananya bimbingan teknis bimbingan konseling.
17. Tersusunnya dokumen hasil musrenbang Kankemenag.
18. Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan
pelayanan, bimbingan dan penyuluhan di KUA.
19. Terselenggaranya koordinasi Kankemenag dengan BPN dan Pemerintah Kabupaten dibidang
perwakafan.
20. Terselenggaranya koordinasi Kankemenag dengan Pemerintah Kabupaten serta PLKB dibidang
keluarga sakinah.
21. Diambilkannya dana penyelenggaraan MTQ dari pos dana pendidikan, karena kegiatan tersebut
bersifat rutin dan melibatkan siswa siswi sekolah.
BAB VPROGRAM DAN KEGIATAN
A. Program dan Kegiatan
Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tiap
tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan
kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dengan
memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi KUA Kecamatan.
B. Program KUA
1. Peningkatan layanan administrasi keagamaan dan kepenghuluan :
a) Peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
b) Entri data nikah tahun dibawah tahun 2011 kedalam aplikasi SIMKAH.
c) Sosialisasi SOP pelayanan KUA.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana :
a) TV di ruang tunggu / pelayanan tamu.
b) Dispenser di ruang tunggu.
c) Instalasi air bersih.
d) Fasilitas foto untuk aplikasi SIMKAH.
e) Teralis untuk keamanan kantor.
f) Kendaraan dinas.
3. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Aparatur
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
C. Program Semi Resmi
1. Penyuluhan Agama Islam
a) Usulan penambahan personil penyuluh yang tidak merangkap.
b) Bantuan manajemen administrasi penerangan dan pembinaan syariah.
c) Meningkatnya kualitas penyuluhan agama Islam.
d) Terwujudnya kemitraan dan pemberdayaan umat Islam
e) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan MTQ dan pengembangan Tilawatil Quran
f) Terselenggaranya publikasi dakwah dan Hari Besar Islam
g) Berkembangnya seni dan budaya Islam
2. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat.
a) Mengusulkan personil khusus yang menangani zakat.
b) Meningkatkan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan pengembangan zakat
-19-
c) Meningkatkan jumlah penyelenggaan bimbingan dan penyuluhan zakat
d) Meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan zakat
e) Meningkatkan pembinaan lembaga zakat
f) Meningkatkan pembinaan ibadah sosial
3. Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf.
a) Mengusulkan personil khusus yang menangani wakaf.
b) Meningkatkan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan pengembangan wakaf dan dukungan dana
operasional.
c) Meningkatkan jumlah penyelenggaan bimbingan dan penyuluhan wakaf
d) Meningkatkan pengelolaan dan pemberdayaan wakaf
e) Meningkatkan pembinaan lembaga wakaf
f) Meningkatkan pembinaan ibadah sosial
4. Pengelolaan BP4 dan Keluarga Sakinah
a) Mengusulkan personil khusus yang menangani BP4 dan keluarga sakinah.
b) Meningkatkan manajemen adminstrasi pemberdayaan dan pengembangan wakaf dan dukungan dana.
c) Meningkatkan kajian potensi wilayah binaan.
d) Meningkatkan pembinaan satgas keluarga sakinah.
e) Meningkatkan bantuan pengembangan sebagaimana PLKB.
5. Pengelolaan kemasjidan, pembinaan syariah dan hisab rukyat serta jaminan produk halal.
a) Mengusulkan personil khusus yang menanganinya.
b) Meningkatkan manajemen adminstrasi, pemberdayaan, pengembangan dan dukungan dana.
c) Meningkatkan kajian potensi wilayah.
d) Meningkatkan kerja sama dengan ormas Islam dan MUI.
e) Meningkatkan bantuan pengembangan dari pos DIPA PKPONTREN.
Sebagai bagian dari upaya mewujudkan transpararansi dan akuntabilitas, KUA akan
membuat laporan kinerja atas kinerja dan anggaranberupa keluaran kegiatan dan indikator
kinerja masing-masing kegiatan. Indikator kinerja dapat diartikan sebagai suatu ukuran
kuantitatif dan atau ukuran kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau
tujuan yang ditetapkan.
-20-
Indikator kinerja dapat juga berfungsi :
1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap
pelaksanaan (on-going) atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan
dari tujuan sasaran yang ditentukan.
Secara operasional, umumnya pada sektor publik, evaluasi dapat dilakukan terhadap
kegiatan, program, dan kebijakan. Terkait dengan program ada beberapa indikator kinerja yang
sering dipakai, yaitu:
1. Indikator masukan (inputs) adalah suatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat
berjalan untuk menghasilkan keluaran, baik berupa dana, sumberdaya alam, sumber daya
manusia, teknologi, dan informasi.
2. Indikator keluaran (outputs) adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan
baik berupa fisik dan non fisik.
3. Indikator hasil (outcomes) adalah suatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka
menengah.
4. Indikator manfaat (benefits) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan
kegiatan.
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik potisif maupun negatif pada
setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.
BAB VIPENUTUP
Rencana Strategis KUA Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara Tahun 2012 – 2016
berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur KUA dalam
melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan
pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan
penjabaran dari visi dan misi Kementerian Agama RI Tahun 2010 - 2014.
Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan
komitmen dari seluruh aparatur KUA, karena akan menentukan keberhasilan program dan
kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya
sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan
peningkatan pelayanan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi
yang ingin dicapai.
Akhir kata semoga Rencana Strategis KUA Kec. Pecangaan Kabupaten Jepara ini dapat
diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara
konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.
Jepara, 2 Januari 2012
Kepala KUA Kecamatan Pecangaan
H. Ahmad Said, S.Ag. MMNIP. 19690902 199503 1 001