Civic Education Pendidikan Kewarganegaraan

Arti Otonomi Daerah   Secara etimologi: istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu autos yang berarti “sendiri”

dan nomos yang berarti “aturan”.

  kata otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan dan kebebasan menyelenggarakan pemerintahan sendiri

  Dalam otonomi bukan berarti kewenangan atau kebebasan yang diberikan dapat dilakukan dengan sebebas-bebasnya, melainkan kebebasan yang di dalamnya melekat kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipertanggung jawabkan

  Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

  UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yangmempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Alasan & Arti Penting Otonomi Daerah/Desentralisasi   Alasan dibutuhkannya desentralisasi di Indonesia :

  Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.

  Dalam bidang politik, penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.

  Dari sudut teknik organisatoris pemerintahan, alasan mengadakan pemerintahan daerah (desentralisasi) adalah untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien.

  Dari sudut kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya adanya perhatian dapat sepenuhnya ditumpukan kepada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.

  Dari sudut pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan karena pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

  Selain alasan di atas ada beberapa arti penting dari desentralisasi-otonomi:   Untuk terciptanya efisiensi-efektifitas penyelenggaraan pemerintahan

  Sebagai sarana pendidikan politik

  Pemerintahan daerah sebagai persiapan untuk karir politik lanjutan

  Stabilitas politik

  Kesetaraan politik

  Akuntabilitas publik

Visi Otonomi Daerah   Politik

  Harus dipahami sebagai sebuah proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya penyelenggaraan pemerintah yang responsif.

  Ekonomi

  Terbukanya peluang bagi pemerinta daerah mengembangkan kebihjakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerahnya.

  Sosial

  Menciptakan kemampuan masyarakat untuk merespon dinamika kehidupan di sekitarnya.

Model – Model Desentralisasi   Desentralisasi Politik

  Bertujuan memberikan kekuasaan yang lebih banyak pada masyarakat dan wakil pilihannya dalam pembuatan dan pengambilan keputusan publik.

  Sering diasosiasikan dengan politik pluralisme dan pemerintahan perwakilan, tetapi juga dapat mendukung demokratisasi dengan memberikan masyarakat atau perwakilan mereka pengaruh dalam pembuatan dan penerapan sebuah kebijakan

  Pendukung desentalisasi politik berpendapat bahwa sebuah keputusan yang dibuat dengan banyaknya partisipasi akan menjadikan berbagai kepentingan dalam sebuah masyarakat akan lebih terinformasi dan relevan daripada keputusan yang dibuat oleh pemerintahan nasional

  Konsep pemilihan perwakilan/pemimpin dari daerah pemilihan lokal memberikan peluang pada masyarakat untuk lebih mengetahui wakil politiknya dan memungkinkan pemimpin yang terpilih untuk lebih mengetahui kebutuhan para pemilihnya

  Desentralisasi politik sering menuntut adanya reformasi perundang – undangan, perkembangan dari partai politik yang plural, penguatan dan pemantapan para wakil rakyat, pembuatan unit politik local, dan dorongan untuk menciptakan kelompok kepentingan lokal yang efektif

  Desentralisasi Administratif

Desentralisasi administratif Bertujuan untuk menredistribusikan kekuasaan, tanggung jawab, dan suber keuangan demi tersedianya pelayanan umum pada berbagai level pemerintahan.

Ianya termasuk transfer tanggung jawab pada level perencanaan, keuangan, dan managemen dari beberapa pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau sub-pemerintah.

Ada 3 jenis desentarlisasi administratif:   Dekonsentrasi

Sering digunakan dalam Negara kesatuan yang mana terjadi redistribusi kewenangan pembuatan keputusan dan managemen keuangan dan pemerintahan diantara berbagai tingkatan bagian dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

  Delegasi Melalui delegasi, pemerintah pusat dapat mentrasfer tanggung jawab untuk pembuatan kebijakan dan administrasi pelayanan publik kepada organisasi semi outonomi yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah pusat tetapi tetap bertanggung jawab kepada nya.

  Devolusi Pemerintah pusat mentransfer kekuasaan untuk pembuatan keputusan, keuangan, dan managemen kepada pemerintahan lokal.

  Desentralisasi Keuangan

Kewajiban keuangan adalah komponen inti dari desentralisasi. Jika sebuah pemerintahan lokal ingin mewujudkan program desentralisasi yang efektif, maka mereka harus mempunyai pendapatan yang memadai, baik didapat dari usaha sendiri atau diberikan oleh pemerintah pusat dan juga kekuasaan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran

Model – Model Desentralisasi

  Desentralisasi Economi atau Pasar

Ada 2 jenis desentralisasi ekonomi atau pasar

•  Privatisasi Pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta untuk memberikan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Privatisasi dapat berbentuk:

•  Memberikan peluang sepenuhnya kepada pihak swasta untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dijalankan oleh pemerintah •  Memberikan kontrak pada pihak swasta untuk memanagemen pelayanan atau fasilitas publik. •  Pembiayaan program sektor publik melalui pasar modal dan memberikan kesempatan pihak swasta untuk berpartisipasi •  Pemberian kewajiban untuk menyediakan pelayanan dari publik ke pihak swasta melalui pembebasan perusahaan milik Negara

•  Deregulasi Mengurangi kerumitan peraturan perundangan pada partisipasi pihak swasta dalam lingkup penyediaan jasa atau Memberikan peluang kepada pihak swasta penyedia pelayanan untuk bersaing yang mana sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah.

Model – Model Desentralisasi

Sejarah Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

  pasca proklamasi kemerdekaan adalah UU Nomor 1 Tahun 1945

Ditetapkannya Undang-undang ini merupakan hasil (resultante) dari berbagai pertibangan tentang sejarah pemerintahan di Indonesia di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintahan kolonialisme. Undang-undang ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah

Di dalam Undang-undang ini ditetapkan 3(tiga) jenis daerah otonomi, karesidenan, kabupaten, dan kota

  Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948

berfokus kepada pengaturan tentang susunan pemerintahan daerah yang demokratis. Di dalam Undang-undang ini ditetapkan 2 (dua) jenis daerah otonomi, yaitu daerah otonomi biasa dan daerah otonomi istimewa, serta 3 (tiga) tingkatan daerah otonomi yaitu propinsi, kabupaten/kota besar,desa/kota kecil.

  Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957

Yaitu ketentuan yang mengatur system otonomi terdapat dalam pasal 31 ayat 1,2,dan 3.yaitu sbagai berikut:

Ayat 1:DPRD mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerah, kecuali yang menurut Undang-undang ini diserahkan pada pemerintah lain;

Ayat 2 :Tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, dalam peraturan pembentukan ditetapkan urusan-urusan tetapi diatur dan diurus oleh DPRD sejak pembentukannya.

Ayat 3 : Dengan peraturan pemerintahan

Sejarah Sejarah Otonomi Daerah di Indonesia

  Undang-undang No 5 Tahun 1974

UU ini mengatur pokok-pokok penyelenggaraan pemerintah yang menjadi tugas pemerintan pusat di daerah.Prinsip yang dipakai dalam pemberian otonomi kepada daerah bukan lagi otnomi yang riil dan seluas-luasnya tetapi otonomi yang nyata dan bertanggung jawab

  Undang-undang Nomor 18 Tahun 1985

Disinyalir oleh beberapa ahli mengikuti system Undang-undang No.1Tahun 1957.undang-undang ini menyatakan melaksanakan system otonomi riil dimana hamper seluruhnya menyerap subtansi Undang-undang No 1 Tahun 1957 dan Undang-undang No 5 Tahun 1974 (perturan tunggal yang berlaku Indonesia)

  Undang-undang No 22 Tahun 1999

Pada tanggal 7 Mei 1999 presiden B.J. Habibie menandatangani undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang wewenang dan pembagian wilayah antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah muncuknya dari proses tuntutan reformasi disegala bidang kehidupan. Berdasarkan hasil Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 yang menetapkan ketetapan MPR Nomor XV/MPR/ 1998.ketetapan itu berisi masalah penyelenggaraan otonomi daerah,pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  Undang-undang No. 25 Tahun 1999

UU ini memghasilkan suatu kesimpulan bahwa desentralisasi dalam UU no 5 Tahun 1974 lebih cenderung pada corak dekonsentrasi. Sedangkan desentralisasi dalam UU No. 22 Tahun 1999 lebih cenderung pada corak devolusi.

  UU No. 32 Tahun 2004 otonomi daerah

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Prinsip – Prinsip Otonomi Daerah

  Prinsip- prinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana terdapat dalam UU No. 22 Tahun 1999 adalah

1.  Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi. Keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2.  Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada ekonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.

3.  Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedang pada daerah propinsi merupakan otonomi yang terbatas.

4.  Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar- daerah.

5.  Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandiriandaerah otonom,dan karenanya dalam daerah kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan,kawasan industry, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya belaku ketentuan peraturan daerah otonom.

6.  Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislative daerah, baik fungsi legislative, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas pnyelenggaraan pemerintahan daerah.

7.  Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah propinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yangdilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah.

Pembagian Kekuasaan Pusat dan Daerah

  Dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Kekuasaan yang ditangani pusat hampir sama dengan oleh pemerintah dinegara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat, seperti kebijakan makro ekonomi, standarisasi nasional.

  Kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Otonomi Propinsi dalam rangka desentralisasi mencakup:

  Yang bersifat lintas kabupaten dan kota (bidang PU, Perhubungan, Perkebunan)

  Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro

  Kewenangan kelautan yang meliputi eksplorasi, akspluoitasi, konservasid. Kewenangan yang tidak atau belum dapat ditangani daerah kabupaten

  Keseimbangan kekuasaannya: penguasaan ini tidak lagi dilakukan secara struktural, yaitu bupati dan gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat sekaligus kepala daerah otonom dan tidak lagi secara preventif perundang-undangan, yaitu setiap perda memerlukan persetujuan pusat untuk dapat berlaku.

  kewajiban yang diserahkan kepada Daerah Otonom Kabupaten dan Daerah Otonom Kota:

  Peternakan, Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Tenaga Kerja, Kesehatan, Lingkungan Hidup, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Pedagangan dan Industrii, Penanaman Modal dan, Koperasi

Otonomi dan Demokratisasi

  PILKADA langsung (UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan hasil revisi dari UU no. 22 tahun 1999). Legitimasi adalah komitmen untuk mewujudkan nilai-nilai dan norma-norma yang berdimensi hukum, moral dan sosial.

  Azas Pemilu dan Pilkada (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil)

  Argumen PILKADA langsung terakit dengan kedaulatan rakyat:

  Rakyat secara langsung dapat menggunakan hak-haknya secara utuh.

  Wujud nyata atas pertanggung jawaban dan akuntabilitas

  Menciptakan suasana kondusif bagi terciptanya hubungan sinegis antara pemerinyahan dan rakyat.

  PILKADA tidak menjamin peningkatan kualitas demokrasi sendiri. Demokrasi membutuhkan persyaratan. Efektifitas PILKADA ditentukan oleh faktor-faktor: kualitas pemilih, kualitas dewan, sistem rekrutmen dewan, fungsi partai, kebebasan dan konsistensi pers dan pemberdayaan masyarakat madani.

  Kelemahan PILKADA langsung:

1.  Dana yang dibutuhkan besar

2.  Membuka kemungkinan konflik elite dan massa

3.  Aktifitas rakyat terganggu

Otonomi dan Demokratisasi

  Kelebihan PILKADA langsung:

1.  Kepala daerah yang terpilih akan memiliki mandat dan legitimasi yang kuat

2.  Kepala daerah yang terpilih tidak perlu terikat pada konsesi partai-partai/fraksi-fraksi politik yang telah mencalonkannya

3.  Sistem ini lebih akutabel dan adanya akuntabilitas publik

4.  Checks and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif dapat lebih seimbang

5.  Kriteria calon kepala dinas dapat dinilai secara langsung oleh rakyat yang akan memberikan suaranya

6.  Sebagai wadah pendidikan politik rakyat

7.  Akan ada pelatihan dan pengembangan demokrasi

8.  PILKADA langsung sebagai persiapan untuk karier politik rakyat lanjutan

9.  Membangun politik

10.  Mencegah konsentrasi kekuasaan dipusat.

DISKUSI

SETUJU ATAU TIDAK KAH ANDA DENGAN DIADAKANNYA OTONOMI DAERAH