KUESIONER SOSIALISASI DAN PENGEMBANGANJARINGAN DAN DOKUMENTASI HUKUMKOMISI PEMILIHAN UMUMwww.jdih.kpu.go.id

BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERALKOMISI PEMILIHAN UMUMTAHUN 2014

Kepada yang terhormat,Bapak dan Ibu Responden

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Infomasi Hukum Nasional (JDIHN), Biro Hukum Sekretariat Jenderal KPU tengah mengembangkan suatu sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang terintegrasi dari berbagai sumber baik pusat, maupun provinsi dan kabupaten/kota. Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bertujuan untuk menjamin ketersediaan dokumen dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah. Untuk meningkatkan mutu dan koleksi dalam rangka pelayanan informasi hukum, maka perlu dilakukan sosialisasi dan evalusi terkait pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui gambaran, saran, kritik dan menemukan permasalahan dalam mengembangkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta meningkatkan pelayanan terhadap informasi hukum adalah dengan melakukan survey menggunakan kuesioner dan/atau wawancara/diskusi secara mendalam (indepth interview). Diharapkan hasil dari kuesioner ini dapat menjadi rekomendasi untuk penyempurnaan, perbaikan dan peningkatan dalam pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) serta pelayanan informasi hukum melalui website jdih.kpu.go.id serta dapat menyajikan suatu informasi hukum yang berkualitas, lengkap, akurat serta dapat diakses dengan cepat dan mudah.Mohon bantuan Bapak/Ibu Responden untuk dapat mengisi dan melakukan pendalaman materi dalam kuesioner ini, Terima Kasih.

Jakarta, Oktober 2014

Biro HukumSekretariat Jenderal KPU

PANDUAN PELAKSANAAN SURVEI

A. Tim Pelaksana Kegiatan:1. Komisioner KPU;2. Pejabat dan Staf di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.

B. Responden dalam kegiatan ini:KPU Provinsi, meliputi:a. Komisioner KPU Divisi Hukum & Teknis;b. Sekretaris KPU;c. Kepala Bagian Hukum & Teknis;d. Kepala Sub Bagian Hukum;e. Staf Bagian Hukum yang menangani dokumentasi dan ketata usahaan. C. Metode pelaksanaan meliputi :1. Sosialisasi dan pengembangan JDIH KPU dilakukan dengan instrumen kuesioner yang pertanyaannya bersifat closed question dan bersifat open question. 2. Diskusi kelompok terarah (focus group discussion atau FGD) untuk memperdalam materi hasil pengisian kuesioner.

PANDUAN PERTANYAAN KUESIONER SOSIALISASI DAN PENGEMBANGAN JARINGAN DAN DOKUMENTASI HUKUM

A. Informasi Umum (diisi oleh Tim)Nama Responden: Ewilda Rubi W, SHKPU Provinsi/Kabupaten/Kota: Kabupaten Situbondo

B. Responden*: 1. KPU Provinsia. Komisioner KPU Divisi Hukum & Teknis;b. Sekretaris KPU Provinsi;c. Kepala Bagian Hukum & Teknis;d. Kepala Sub Bagian Hukum;e. Staf Bagian Hukum yang menangani dokumenatsi dan ketatausahaan

C. Topik Kuesioner1. Regulasi Terkait Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukuma. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasionalb. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum2. Sumber Daya Manusia3. Anggaran4. Pelayanan dan fasilitas Website jdih.kpu.go.id

D. Cara Pengisian Kuesioner1. Pemberian jawaban pada pertanyaan tertutup dengan memberikan tanda centang atau contreng (v)2. Setiap responden diminta untuk berpendapat dan memberikan penilaian terhadap setiap pertanyaan yang diberikan3. Responden dapat menulis di kertas tambahan apabila jumlah baris dalam pertanyaan terbuka tidak mencukupi4. Forum diskusi yang akan diadakan berguna untuk berdiskusi dan Tanya jawab terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kurang dipahami dan pendalaman materi terhadap topik-topik sosialisasi dan pengembangan JDIH KPU yang diperlukan.

KeteranganSS: Sangat SetujuS: SetujuN: NetralTS: Tidak SetujuSTS: Sangat Tidak Setuju

I. REGULASI PERATURAN

1. Apakah Saudara mengetahui tentang Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional? YaTidak2. Apakah Saudara mengetahui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum? YaTidak3. Apakah pernah dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional ataupun Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi Dan Informasi Hukum di lingkungan KPU tempat Saudara bertugas?

YaTidak

II. TENTANG JDIH KPU PUSAT

4. Apakah Saudara mengetahui tentang JDIH?

YaTidak5. Apakah Saudara mengetahui bahwa KPU telah mempunyai website JDIH (www.jdih.kpu.go.id)?

YaTidak6. Merujuk pertanyaan no.5 apabila jawaban Saudara Ya, seberapa sering Saudara membuka website JDIH KPU (www.jdih.kpu.go.id)?c. Lebih dari 2 Kali Sehari

7. Merujuk pertanyaan no.5 apabila jawaban Saudara Ya, apakah Sistem JDIH KPU (www.jdih.kpu.go.id) dapat diakses dengan baik?YaTidak8. Merujuk pertanyaan no.7 apabila jawaban Saudara Tidak, Apakah kesulitan/ kendala yang sering kali dihadapi?1) ______________________________2) ______________________________3) ______________________________ dst9. Merujuk pertanyaan no.8, mohon tuliskan saran/ masukan Saudara untuk mengatasi kesulitan tersebut diatas?1) ______________________________2) ______________________________3) ______________________________ dst

III. PERLUKAH JDIH DIBANGUN DI KPU PROVINSI

10. Menurut Saudara apakah perlu website JDIH dibangun di setiap KPU Provinisi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia?YaTidak11. Merujuk pertanyaan no.10 apabila jawaban Saudara Ya, mohon tuliskan alasan Saudara?1) Hal tersebut penting terkait dengan pemberian informasi antar anggota jaringan 2) ______________________________3) ______________________________ dst12. Apakah dalam pengembangan website JDIH di KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota diperlukan rancangan sistem dengan menyesuaikan kebutuhan informasi di daerah?YaTidak13. Apakah website JDIH yang dibangun di tiap KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota perlu di link dengan JDIH KPU RI?YaTidak

IV. SUMBER DAYA MANUSIA

14. Apakah di KPU tempat Saudara bertugas tersedia personil yang berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi atau memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi untuk menangani pengelolaan website JDIH?Ya

Tidak

15. Merujuk pertanyaan no. 14, Menurut Saudara berapakah jumlah personil pengelola website JDIH yang ideal di KPU tempat Saudara bertugas, sehingga dapat beroperasi dengan baik?1) Jumlah personil berlatar belakang pendidikan Tekonologi Informasi 1 orang2) Jumlah personil bukan berlatar belakang pendidikan Teknologi Informasi (namun menguasai dan mampu mengelola komputer) 1 orang3) Jumlah personil berlatar belakang pendidikan Hukum 1 orang

16. Menurut Saudara divisi apakah yang tepat mengelola website JDIH (jawaban bisa satu divisi atau kolaborasi beberapa divisi), yaitu:1) Divisi Hukum dan Pengawasan Divisi 2) Divisi Sosialiasi dan Pengembangan Informasi 17. Apakah personil yang diberi tugas mengelola website JDIH di KPU tempat Saudara bertugas memerlukan pelatihan khusus tentang pengelolaan website JDIH?YaTidak

18. Merujuk pertanyaan no.17 jika jawaban Saudara Ya, pelatihan apa sajakah yang diperlukan?1) Teknologi dan informasi

19. Apakah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelola website JDIH, masih diperlukan bahan/materi yang memadai baik berupa buku panduan/bahan bacaan teoritis maupun peraturan terkait pengelolaan website JDIH?YaTidak

V. ANGGARAN

20. Apakah tersedia anggaran yang cukup untuk membangun website JDIH di KPU tempat Saudara bertugas?

YaTidak21. Menurut Saudara berapakah perkiraan anggaran yang diperlukan untuk membangun website JDIH di setiap KPU Provinisi/ KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/ Kota?30.000.000,-22. Apakah Sarana dan prasarana yang ada saat ini sudah mendukung pengelolaan dan pengembangan website JDIH sehingga dihasilkan informasi yang berkualitas?

YaTidak23. Menurut Saudara sarana dan prasarana ideal yang diperlukan dalam pengelolaan website JDIH di KPU tempat Saudara bertugas sehingga dapat beroperasi dengan baik?1) Sarana Komputer : 3 Unit2) Web Server yang tersedia: Microsoft WindowsGNU Linux, 3) Akses jaringan internet yang tersedia:Telkom Speedy 24. Apakah jaringan internet di KPU tempat Saudara bertugas sudah memadai?

YaTidak

PELAYANAN DAN FASILITAS WEBSITE jdih.kpu.go.id

A. Kesigapan (Responsiveness)No.PERNYATAANTINGKAT KEPUASAN

SSSNTSSTS

54321

A.1Pelayanan tim redaksi website jdih.kpu.go.id dalam rangka menindak lanjuti pertanyaan pada konten konsultasi/ pengaduan hukum cukup baik

A.2Kemampuan dan pengetahuan tim redaksi website jdih.kpu.go.id dalam menjawab pertanyaan pada konten konsultasi/ pengaduan hukum cukup memadai

A.3Jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang disajikan oleh tim redaksi website jdih.kpu.go.id cukup tepat waktu.

1. Apa saran, pendapat dan masukan Saudara untuk meningkatkan kesigapan tim redaksi website jdih.kpu.go.id?Tidak ada

2. Sebutkan keluhan dan hambatan yang dialami oleh Saudara dalam pelayanan tim redaksi website jdih.kpu.go.id terutama dalam hal menjawab pertanyaan yang masuk?Tidak ada

B. Keandalan (Realibility)No.PERNYATAANTINGKAT KEPUASAN

SSSNTSSTS

54321

B.1Informasi yang disajikan didalam website jdih.kpu.go.id cukup baik dan informatif

B.2Pencarian data dan informasi melalui website jdih.kpu.go.id cukup mudah sehingga pengguna dengan cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan

B.3Kualitas layanan dan informasi yang disajikan dalam website jdih.kpu.go.id sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna

1. Sebutkan kendala ketika Saudara mencari informasi melalui website jdih.kpu.go.id?Tidak ada

2. Bagaimana menurut Saudara mengenai tampilan website jdih.kpu.go.id?Baik

C. Ketersediaan Sarana (Tangible)No.PERNYATAANTINGKAT KEPUASAN

SSSNTSSTS

54321

C.1Konten untuk menyampaikan pertanyaan, konsultasi dan pengaduan hukum melalui website jdih.kpu.go.id sudah memadai

C.2Kemudahan mengakses/memperoleh informasi Peraturan KPU dan Keputuasan KPU melalui website jdih.kpu.go.id cukup baik

C.3Konten yang menyajikan artikel dan kajian hasil telaahan dalam website jdih.kpu.go.id dapat menjadi referensi dalam pengambilan kebijakan ketika menghadapi gugatan

1. Apa saran, pendapat dan masukan saudara mengenai konten di dalam menyampaikan saran atau keluhan melalui website jdih.kpu.go.id?Tidak ada

2. Apa permasalahan yang dihadapi terkait dengan konten-konten yang ada dalam website jdih.kpu.go.id?Tidak ada

D. Kepastian (Assurances)No.PERNYATAANTINGKAT KEPUASAN

SSSNTSSTS

54321

D.1Informasi yang dimuat didalam website jdih.kpu.go.id selalu up to date

D.2Keakuratan informasi di dalam website jdih.kpu.go.id dapat dipertanggungjawabkan

D.3Kegiatan sosialisasi website jdih.kpu.go.id sudah cukup memadai

1. Apa saran, pendapat dan masukan saudara terkait dengan layanan website jdih.kpu.go.id?Tidak ada

2. Apa metode kegiatan sosialisasi terkait website jdih.kpu.go.id yang paling efektif yang dapat dilakukan oleh KPU?Tidak ada

E. Keempatian (Empathy)No.PERNYATAANTINGKAT KEPUASAN

SSSNTSSTS

54321

E.1Tim Redaksi website jdih.kpu.go.id cukup komunikatif dalam menyajiakan bahasa berita yang mudah dimengerti oleh pengguna.

E.2Tim Redaksi sangat peduli terhadap keluhan, saran dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul melalui website jdih.kpu.go.id

E.3Tim Redaksi selalu berusaha dalam memberikan tampilan website jdih.kpu.go.id yang optimal dan menarik

1. Apa saran, pendapat dan masukan Saudara dengan layanan yang optimal terkait pengembangan website jdih.kpu.go.id untuk masa yang akan datang?Tidak ada

12Kuesioner Sosialisasi dan Pengembangan Jaringan dan Dokumentasi Hukum Komisi Pemilihan Umum