INSTALASI DI LAUT
Bab II JENIS DAN KRITERIA BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
Bagian Kesatu Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut Bagian Kedua Kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut
Bab III PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDIRIAN DAN/ATAU PENEMPATAN BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
Bagian Kesatu Persyaratan Pendirian dan/atau Penempatan
Bangunan dan Instalasi di Laut Bagian Kedua Mekanisme Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan
dan Instalasi di Laut
Bab IV PEMBONGKARAN DAN/ATAU ALIH FUNGSI BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
Bagian Kesatu Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut Bagian Kedua Alih Fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut
Bab V MONITORING DAN EVALUASI
Bab VI KETENTUAN PERALIHAN
Bab VII KETENTUAN PENUTUP
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi di Laut.
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2044 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603).
MEMUTUSKAN
Laut BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan
daratan dengan daratan dan bentuk- bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur
terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Wilayah Perairan adalah perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan
laut teritorial yang di dalamnya negara memiliki kedaulatan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
3. Wilayah Yurisdiksi adalah wilayah di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas Zona Ekonomi Eksklusif, Landas
Kontinen, dan Zona Tambahan di mana negara memiliki hak-hak berdaulat dan kewenangan tertentu lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
-2-
4. Bangunan dan Instalasi di Laut adalah setiap konstruksi, baik yang berada di atas dan/atau di bawah permukaan Laut, yang menempel pada daratan, maupun yang tidak menempel pada daratan, antara lain
konstruksi reklamasi, prasarana pariwisata kelautan, dan prasarana perhubungan. DJPT :
apakah perizinan reklamasi terpisah untuk RPP ini. Jawab: ya terpisah
5. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan
penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
6. Pipa bawah laut adalah tabung berongga dengan diameter dan panjang bervariasi yang terletak di atau tertanam di bagian bawah laut.
7. Pembongkaran adalah pekerjaan pemotongan sebagian atau
keseluruhan instalasi dan pemindahan/pengangkutan hasil pembongkaran ke lokasi yang telah ditentukan.
8. Pantai adalah daerah antara muka air surut terendah dengan muka air pasang tertinggi.
9. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya
hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati
meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan
perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di
Wilayah Pesisir. 10. Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya laut, baik yang dapat
diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
11. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom
air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
13. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
-3-
14. Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal dan yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
15. Masyarakat Hukum Adat adalah sekelompok orang yang secara turun- temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di
wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
16. Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata
kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
17. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi Pemerintah atau Badan Usaha Tetap yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau
Kegiatan yang akan dilaksanakan. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kelautan.
belum melihat fungsi Menteri KP
Perlu ada clearing house dalam mekanisme penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut.
MKP diusulkan yang akan mengkoordinasikan clearing house. Jawab: telah dirumuskan dalam Bab IVA UNIT KLIRING Pasal 29A
dan 29B.
Kemenko Maritim:
pemasangan pipa dan/atau kabel bawah laut.
Perizinan eksisting dalam penempatan dan/atau pemasangan pipa
dan/atau kabel bawah laut di masing –masing K/L lama,
seharusnya ada koridor penempatan dan/atau pemasangan pipa
dan/atau kabel bawah laut untuk memangkas waktu perizinan masing-masing K/L, perizinan lingkungan terkait hal tersebut perlu disederhanakan.
Jawab: RPP ini tidak mengatur perizinan
Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menata pendirian, penempatan,
pembongkaran dan alih fungsi, dan tata kelola Bangunan dan Instalasi di Laut pada Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi agar tidak mengganggu keselamatan pelayaran dan kelestarian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-
Pulau Kecil dan Sumber Daya Kelautan.
Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Pemerintah tentang Bangunan dan Instalasi di Laut meliputi: a. jenis dan kriteria Bangunan dan Instalasi di Laut;
b. persyaratan dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
c. pembongkaran dan/atau alih fungsi dan Bangunan dan Instalasi di
Laut; dan d. monitoring dan evaluasi.
Kemen ATR (Ditjen Penataan Wilayah Pesisir)
Klarifikasi : Apakah termasuk bangunan yang berada di pantai?
Jawab: termasuk bangunan berada di Pantai. Pengertian Pantai lihat Pasal 1 angka 8
Bangunan di pantai sudah ada izin lokasi yang kewenangannya di Pemerintah Daerah.
Jawab: dalam PP ini tidak mengatur mengenai pemberian izin, akan tetapi mengatur persyaratan dan mekanisme pendirian dan/atau
penempatan bangunan dan instalasi di laut. Izin lokasi merupakan dasar dalam penerbitan izin mendirikan bangunan dan instalasi di laut yang diterbitkan oleh K/L sesuai dengan kewenangannya. Izin lokasi
perairan pesisir diatur tersendiri dalam PP Izin Lokasi.
Pasal 4
(1) Bangunan laut dan instalasi di laut didirikan di: a. Wilayah Perairan; dan b. Wilayah Yurisdiksi.
(2) Wilayah Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. Perairan Pedalaman yang berupa laut pedalaman;
b. Perairan Kepulauan; dan c. Laut Teritorial.
(3) Wilayah Yurisdiksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. Zona Tambahan;
b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; dan c. Landas kontinen.
BAB II
Bagian Kesatu
Pasal 5
-5-
a. sosial dan budaya; b. perikanan; c. wisata bahari;
d. perhubungan; e. telekomunikasi dan listrik; f. pengamanan pantai;
g. kegiatan usaha minyak dan gas bumi; h. kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara; dan
i. khusus.
Pasal 6
(1) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi sosial dan budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu:
a. bangunan hunian; atau b. bangunan keagamaan.
(2) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu: a. pelabuhan perikanan;
b. bagan tancap; c. karamba jaring apung (KJA) statis;
d. struktur budidaya laut (sea ranching atau sea farming); e. jermal; f. sero;
g. instalasi pengambilan air untuk budidaya ikan dan garam; atau h. terumbu buatan.
Ditjen Perikanan Budidaya
Perlu memperjelas kriteria sea farming (off shore) untuk budidaya ikan
skala menengah ke atas. Jawab: Sea farming atau sea ranching merupakan budidaya di laut.
Kriteria harus ada DED, menggunakan material ramah lingkungan, kriteria kesesuaian lokasi.
Jawab: DED dan material ramah lingkungan bukan sebagai kriteria namun sebagai persyaratan teknis dalam mendirikan dan/atau menempatkan bangunan atau instalasi di laut dengan fungsi perikanan.
Lihat Pasal 11.
KJA agar dihilangkan definisi bersifat statis, karena ada KJA yang
dinamis. Jawab: ditambah dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf c bahwa KJA
terdiri dari KJA statis dan dinamis, yang menetap lebih dari 30 hari. (3) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi wisata bahari
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu: a. penginapan;
b. jalan pelantar; c. ponton wisata; d. pelabuhan wisata; atau
-6-
e. marine scaping. (4) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi perhubungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
a. pelabuhan laut; atau b. galangan kapal (slip way).
(5) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi telekomunikasi dan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yaitu: a. kabel listrik bawah air; atau
b. kabel telekomunikasi bawah air. (6) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi pengamanan
pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f yaitu: a. krib (groin), antara lain berupa groin ambang rendah; b. pengarah arus aliran sungai dan arus pasang surut, antara lain
berupa jeti (jetty); c. revetmen;
d. tanggul laut (sea dike); e. tembok laut (sea wall); atau
f. pemecah gelombang (breakwater). (7) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak
dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g yaitu:
a. anjungan lepas pantai (offshore platform); b. anjungan apung;
c. anjungan bawah laut (sub sea system); dan d. pipa bawah laut dan/atau instalasi minyak dan gas bumi.
(8) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h berupa bangunan untuk tempat penampungan
sementara mineral dan batu bara. ESDM (biro hukum)
Apakah ponton penampungan batu bara termasuk bangunan dan instalasi di laut?
Jawab: ponton atau tongkang tidak termasuk bangunan dan instalasi di laut selama tidak menetap lebih dari 30 hari.
Kriteria teknis untuk kegiatan minerba apakah perlu masuk dalam RPP ini, mengingat bangunan untuk kegiatan usaha migas telah dirinci
dalam peraturan tersendiri. Jawab: kriteria bangunan laut sesuai dengan Pasal 7, untuk jenis bangunan dan instalasi laut dalam usaha minerba berupa bangunan
untuk tempat penampungan sementara (Pasal 6 ayat (8)).
Perlu ditambahkan definis / jenis bangunan yang terkait dengan usaha
minerba beserta kriterianya. Jawab: ada dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (8)
(9) Jenis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk fungsi khusus
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i yaitu:
a. terowongan bawah laut b. jembatan; atau
-7-
c. penelitian; d. pertahanan dan keamanan; e. pembangkit Listrik; berupa:
1. oscillating water column wave energy converter (OWC-WEC); 2. kincir angin;
3. panel tenaga surya di laut; 4. ocean thermal energi conversion (OTEC); 5. pembangkit listrik energi pasang surut;
6. pembangkit listrik energi arus laut; 7. mobile power plant; atau
f. pipa bawah laut: 1. saluran intake dan saluran outfall; 2. instalasi penyediaan air bersih, antara lain berupa pipa air
bersih; atau 3. pipa fluida lainnya, antara lain berupa submarine tailing disposal
Bagian Kedua
Pasal 7
Kriteria Bangunan dan Instalasi di laut berupa:
a. hasil konstruksi berupa struktur keras atau struktur lunak; b. berada di atas atau di bawah permukaan laut; dan
c. menempel atau tidak menempel pada daratan. Kominfo:
klarifikasi Ps. 7 huruf c Jawab: kriteria sesuai dengan Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU 32/2014
tentang Kelautan
Penempatan kabel bawah laut perlu koordinasi dengan Mabes Polri dan
Kemhan, karena tidak semua wilayah dasar laut dapat digunakan untuk penggelaran kabel bawah laut.
Jawab: penempatan pipa dan kabel bawah laut telah ditentukan dalam Rencana Tata Ruang Laut Nasional. Peran Kemhan dalam survei laut untuk penempatan pipa dan kabel.
Sedangkan Polri tidak mempunyai peran dalam penempatan pipa dan kabel.
Ada mekanisme evaluasi untuk pemasangan dan/atau penempatan
kabel bawah laut internasional. Jawab: setuju ditambahkan pengaturan evaluasi untuk pemasangan
dan/atau penempatan kabel bawah laut internasional. Ditambahkan pengaturan dalam Pasal 29B ayat (1).
Pasal 8
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memperhatikan:
a. kesesuaian lokasi; b. perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan; c. keamanan terhadap bencana di laut;
d. keselamatan pelayaran dan lindungan lingkungan; e. perlindungan Masyarakat; dan
f. wilayah pertahanan keamanan (2) Kesesuaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditentukan berdasarkan kesesuaian alokasi ruang di laut untuk
pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut berdasarkan: a. Rencana Tata Ruang Laut Nasional;
b. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; c. Rencana Zonasi Kawasan Laut; atau
d. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (3) Perlindungan dan kelestarian Sumber Daya Kelautan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan memperhatikan:
a. hasil analisa daya dukung dan daya tampung lingkungan; b. wilayah penangkapan ikan;
c. wilayah budidaya perikanan; d. keberadaan alur migrasi biota laut; e. keberadaan kawasan konservasi perairan;
f. keberadaan spesies sedenter; dan/atau g. keberadaan ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
(4) Keamanan terhadap bencana di laut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c ditentukan dengan memperhatikan: a. riwayat atau sejarah kejadian gempa di laut;
b. keberadaan zona penunjaman dan tumbukan; c. keberadaan sesar (fault) di dasar laut; d. keberadaan gunung api dasar laut; dan/atau
e. risiko bencana dan pencemaran, meliputi gempa bumi, tsunami, gelombang ekstrem, gelombang laut berbahaya, letusan gunung api,
banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi pantai kenaikan paras muka air laut, pencemaran logam berat, tumpahan minyak.
(5) Keselamatan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan memperhatikan keberadaan:
a. alur-pelayaran; b. jalur penangkapan ikan dan jalur migrasi biota laut; c. perairan wajib pandu;
d. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dan fasilitas Telekomunikasi- Pelayaran; dan/atau
e. sisa-sisa bangunan di Laut.
(6) Perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditentukan dengan memperhatikan:
a. keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal;
-9-
b. ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, dan Petambak Garam Kecil; dan/atau
c. akses Masyarakat menuju dan ke laut.
(7) Wilayah pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditentukan dengan memperhatikan pelarangan penempatan bangunan dan instalasi di laut pada wilayah pertahanan yaitu:
a. daerah latihan militer; b. daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer;
c. daerah penyimpanan barang eksplosif dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya;
d. daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya
lainnya; dan/atau e. daerah ranjau laut.
PSDKP akan banyak melakukan pengawasan terkait dalam pelaksanaan Pasal 8
Jawab: setuju
BAB III
Bagian Kesatu
Laut
(1) Pemrakarsa yang mendirikan dan/atau menempatkan Bangunan
dan/atau Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Izin Lokasi; dan b. Izin Lingkungan; c. Izin Usaha.
(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari: a. Izin Lokasi perairan pesisir, untuk pendirian dan/atau penempatan
Bangunan dan/atau Instalasi di Laut di sebagian perairan pesisir;
dan; b. Izin Lokasi di Laut, untuk pendirian dan/atau penempatan
Bangunan dan/atau Instalasi di Laut di Wilayah Perairan dan Wilayah Yurisdiksi.
(4) Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib
dimiliki untuk setiap kegiatan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut yang wajib amdal atau UKL/UPL.
(5) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan
-10-
sesuai dengan fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(6) Ketentuan mengenai Izin Lokasi, Izin Lingkungan, dan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
KLHK:
Jika nanti akan ada koridor pemasangan kabel bawah laut, maka perlu ketegasan subjek yang akan mengurus perizinan lingkungan untuk koridor tersebut.
Jawab: perlu dicermati kembali mengingat koridor belum diketahui subyek hukumnya.
Pasal 10
Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau Instalasi di Laut dengan fungsi sosial dan budaya yaitu sebagai berikut: a. untuk bangunan hunian, wajib memiliki:
1. sistem sanitasi; 2. sistem pengolahan limbah rumah tangga; dan
3. jalan pelantar. b. untuk bangunan keagamaan, wajib:
1. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan
Instalasi di Laut; 2. memiliki rencana detail, 3. menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas;
4. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan; 5. memiliki sistem sanitasi;
6. memiliki sistem pengolahan limbah rumah tangga; dan 7. memiliki jalan pelantar 8. menyusun studi kelayakan teknis.
Kemen PU PR (Biro Hukum)
Pengertian bangunan hunian? Seharusnya kriteria teknis di laut lebih rinci dari bangunan hunian (misal. rumah) di darat.
kriteria agar mengacu pada ketentuan dari PU PR. Jawab: akan dirumuskan oleh Pak Enggar.
Pasal 11
a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
b. memiliki rencana detail; c. menyusun studi kelayakan teknis; dan
-11-
(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Nelayan Kecil dan Pembudi Daya Ikan Kecil.
Pasal 12
(1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk pendirian dan/atau penempatan pelabuhan perikanan wajib:
a. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan; b. mempertimbangkan arah gerak dan volume sedimen pantai; dan c. melaksanakan penilaian risiko.
(2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk pendirian dan/atau penempatan bagan tancap,
jermal, sero, karamba jaring apung (KJA), dan struktur sea ranching atau sea farming wajib berdasarkan hasil analisis daya dukung dan
daya tampung kawasan terhadap aktivitas perikanan. DJPT
Apakah RPP ini mencakup perairan pedalaman. Jawab: telah diatur dalam Pasal 4, perairan pedalaman berupa laut
pedalaman
a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut, yang paling sedikit memuat:
1. letak geografis; 2. data hidro-oseanografi, meliputi batimetri, pasang-surut, gelombang,
arus, salinitas; dan/atau
3. geomorfologi dan geologi laut, meliputi kondisi geomorfologi, jenis dan struktur batuan, substrat dasar laut;
b. memiliki rencana detail;
Pasal 14
(1) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, untuk pendirian jalan pelantar wajib: a. menggunakan material yang sesuai dengan kondisi salinitas;
b. menggunakan cat pelapis anti teritip yang ramah lingkungan; c. berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung
lingkungan.
-12-
Pasal 13, untuk penempatan ponton wisata wajib: a. memiliki sistem sanitasi; b. memiliki sistem pengolahan limbah;
c. berdasarkan hasil analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
d. menghindari pendirian dan/atau penempatan di atas terumbu
karang; e. memperhitungkan penempatan tali tambat agar tidak
mengakibatkan kerusakan ekosistem laut; dan f. memperhatikan tegangan tali tambat dengan interval pasang surut.
(3) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, untuk pendirian pelabuhan wisata wajib: a. memiliki dokumen perencanaan pembangunan pelabuhan
pariwisata terdiri atas:
b. menggunakan bahan pelapis anti teritip yang ramah lingkungan; c. mempertimbangkan arah gerak dan volume sedimen pantai.
(4) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, untuk penempatan marine scapping wajib: a. menggunakan material yang ramah lingkungan;
b. memasang penanda keberadaan marine scapping dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
c. menghindari kerusakan ekosistem.
Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau
Instalasi di Laut dengan fungsi perhubungan yaitu sebagai berikut: a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan
Instalasi di Laut;
b. menyusun studi kelayakan teknis c. memiliki rencana detail; dan d. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
Pasal 16
Instalasi di Laut dengan fungsi telekomunikasi dan kelistrikan yaitu sebagai berikut: a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan
Instalasi di Laut; b. memiliki rencana detail;
c. menyusun studi kelayakan teknis; d. mempertimbangkan keberadaan sumber daya laut dan jalur ruaya biota
laut dalam penentuan landing points; dan
e. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan
-13-
Pasal 17
Persyaratan teknis pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan/atau
Instalasi di Laut dengan fungsi pengamanan pantai yaitu sebagai berikut: a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan
Instalasi di Laut; b. memiliki pra-desain; c. memiliki rencana detail desain,
d. hasil survei kondisi tanah/geoteknik yang meliputi sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah;
e. memperhatikan ancaman bencana di laut meliputi gempa bumi,
tsunami, gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi pantai, kenaikan
paras muka air laut; f. memperhatikan kala ulang bencana di laut; g. menyusun studi kelayakan teknis yang berupa tata letak; dan
h. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum.
Kemen PU PR (Biro hukum)
Apakah bangunan pengaman pantai alami (Sand dune, dsb) termasuk?
Jawab: sand dune tidak termasuk bangunan dan instalasi di laut karena sand dune tidak memenuhi kriteria bangunan dan instalasi di laut
sebagaimana diatur dalam Pasal 7.
Agar selaras dengan ketentuan Peraturan Menteri PU tentang Bangunan
Pengamanan Pantai. Jawab: setuju, telah dikoordinasikan dengan Direktorat Sungai dan
Pantai, Ditjen SDA, KemPUPR, mengikuti Permen PU No.7 Tahun 2015 tentang Pengamanan Pantai.
Pasal 18
(1) Dalam hal pembangunan bangunan pengamanan pantai dilakukan oleh pemrakarsa dari swasta, selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemrakarsa tersebut wajib mendapatkan
rekomendasi teknis dari Balai Wilayah Sungai Unit Pelaksana Teknis Pengelola Sumber Daya Air sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang sumber daya air.
Pasal 19
-14-
sebagai berikut: a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan
Instalasi di Laut;
b. memiliki rencana detail; c. menyusun studi kelayakan teknis d. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan.
Pasal 20
a. memiliki rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut;
b. menyusun studi kelayakan teknis; c. memiliki rencana detail; dan d. memperhatikan ancaman bencana di laut meliputi gempa bumi,
tsunami, gelombang ekstrim, gelombang laut berbahaya, letusan gunung api, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, erosi pantai, kenaikan
paras muka air laut.
Pasal 20, untuk pendirian jembatan dan terowongan bawah laut wajib:
a. memiliki rencana kontijensi; b. melakukan analisa terhadap data konduktifitas, temperatur, dan
kedalaman (conductivity, temperature, depth (CTD)); c. berdasarkan hasil survei kondisi tanah/geoteknik yang meliputi
sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah;
d. melakukan analisa profil dasar laut (sub-bottom profile); e. memenuhi persyaratan clearance terhadap keselamatan pelayaran,
yang berupa: 1. clearance, untuk pendirian jembatan; atau
2. draught kapal dan under keel clearance, untuk terowongan bawah laut;
f. melaksanakan studi kelayakan : 1. kelayakan teknis; dan 2. kelayakan sosial-ekonomi;
g. melaksanakan penilaian risiko; h. persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan, kelautan
dan perikanan, pekerjaan umum. (2) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan penelitian wajib:
-15-
sifat-sifat fisis dan mekanis lapisan tanah. (3) Selain memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, untuk pendirian dan/atau penempatan pertahanan dan keamanan wajib: a. tidak mengubah titik dasar dan titik referensi serta bentang alam di
pulau-pulau kecil terluar; dan b. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan pertahanan dan
keamanan.
Pasal 20, untuk pendirian dan/atau penempatan bangunan
pembangkit listrik yang berupa: a. OWC-WEC, wajib:
1. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan;
2. melakukan analisa kekuatan dan arah datang gelombang; 3. menentukan desain OWC-WEC;
4. mempertimbangkan respon hidro-elastik dari struktur apung yang sangat besar (very large floating structures (VLFS)) terhadap
gelombang; 5. melaksanakan penilaian risiko; 6. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi; dan
7. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
b. kincir angin dan panel tenaga surya di laut, wajib: 1. melakukan analisa durasi paparan sinar matahari dalam periode
tertentu;
2. melakukan analisa kecepatan, arah, dan kekuatan angin; 3. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan; 4. mempertimbangkan integrasi transmisi ketanagalistrikan dasar
laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat; 5. melaksanakan penilaian risiko;
6. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan
7. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan
ketenagalistrikan. c. OTEC, wajib:
2. melakukan survei dan analisa data primer dan/atau data
-16-
sekunder untuk penentuan lokasi pengambilan air laut hangat pada permukaan air laut dan air laut dingin pada kedalaman 1.000 (seribu) meter atau pada kedalaman tertentu dengan
interval suhu yang sesuai untuk OTEC; 3. melakukan analisa terhadap akses instalasi OTEC ke air dari
perairan dasar laut yang bersuhu dingin;
4. melakukan analisa pemanfaatan ekstraksi air dari perairan dasar laut yang bersuhu dingin untuk pemanfaatan ekonomis
lain; 5. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan; 6. mempertimbangkan integrasi transmisi ketanagalistrikan dasar
laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat; 7. melaksanakan penilaian risiko;
8. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang energi dan ketenagalistrikan; dan 9. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan
ketenagalistrikan. d. pembangkit listrik energi pasang surut, wajib:
1. memiliki rentang pasang surut lebih dari 7 (tujuh) meter; 2. memiliki kedalaman minimal 15 (lima belas) meter pada saat
surut terendah;
laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat; 6. melaksanakan penilaian risiko;
7. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan
8. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan
ketenagalistrikan. e. pembangkit listrik energi arus laut, wajib:
1. menentukan desain instalasi pembangkit listrik energi
gelombang; 2. mempertimbangkan akses ke jaringan ketenagalistrikan; 3. mempertimbangkan integrasi transmisi ketenagalistrikan dasar
laut dengan jaringan ketenagalistrikan di darat; 4. melaksanakan penilaian risiko;
5. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan
6. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
-17-
f. mobile energi power plant, wajib: 1. melaksanakan penilaian risiko; 2. sesuai dengan target bauran energi nasional yang ditetapkan
oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan ketenagalistrikan; dan
3. mengikuti persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang energi dan ketenagalistrikan.
g. saluran intake dan saluran outfall dan instalasi penyediaan air bersih, wajib:
1. mempertimbangkan keberadaan sumber daya laut dan jalur ruaya biota laut dalam penentuan landing points; dan
2. memenuhi persyaratan teknis lain yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perhubungan.
Bagian Kedua Mekanisme Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi
di Laut
Pasal 22
Mekanisme pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kemenko maritim (kedeputian I)
Laut perlu mempertimbangkan aspek navigasi. Jawab: setuju, telah tercantum dalam Pasal 2, Pasal 8 ayat (5), dan Pasal 21.
Pasal 23
hidro-oseanografi disertai dengan lampiran: a. desain rinci bangunan dan/atau instalasi di laut; b. lokasi pendirian beserta daftar titik koordinat pembangunan
dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut; dan c. posisi, kedalaman, dan dimensi Bangunan dan Instalasi di Laut.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipublikasikan dalam: a. maklumat pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
-18-
b. Berita Pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang membidangi hidro–oseanografi.
Pasal 24
Instalasi di Laut ditetapkan zona keamanan dan keselamatan di sekeliling bangunan dan instalasi laut untuk menjamin keselamatan
pelayaran dan keselamatan Bangunan dan Instalasi di Laut. (2) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berfungsi:
a. sebagai batas pengaman Bangunan dan Instalasi di Laut; b. melindungi Bangunan dan Instalasi di Laut dari gangguan sarana
lain; dan
c. melindungi pelaksanaan kegiatan konstruksi, operasi, perawatan berkala, dan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut.
(3) Zona keamanan dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. zona terlarang pada area paling jauh 500 (lima ratus) meter
dihitung dari sisi terluar Bangunan dan Instalasi di Laut; dan b. zona terbatas pada area 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) meter
dihitung dari sisi terluar zona terlarang atau 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) meter dari titik terluar Bangunan dan Instalasi di Laut.
(4) Pada zona terlarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilarang membangun Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya.
(5) Pada zona terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat
dilakukan pembangunan Bangunan dan Instalasi di Laut lainnya dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi dan sistem Sarana Bantu
Navigasi-Pelayaran setelah mendapat izin dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perhubungan.
(6) Zona keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan
dalam: a. maklumat pelayaran yang diterbitkan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan; dan
b. Berita Pelaut Indonesia yang diterbitkan oleh instansi yang
membidangi hidro–oseanografi. ESDM Ditjen Migas:
penetapan daerah terbatas dan terlarang oleh menteri yang membidangi energi dan sumber daya mineral setelah mendapat rekomendasi teknis dari
menteri yang membidangi urusan pelayaran. Jawab: telah diatur dalam Pasal 24 ayat (5), hal tersebut sesuai dengan PP 5/2010 tentang Kenavigasian Pasal 38.
Pushidros:
-19-
diawali penerbitan keputusan Men. ESDM. Kemhub memberikan rekomendasi ke kemen. ESDM terkait daerah terbatas dan terlarang, selanjutnya dilakukan kajian yang akan disampaikan ke Kemenhub.
Jawab: telah diatur dalam Pasal 24 ayat (5), hal tersebut sesuai dengan PP 5/2010 tentang Kenavigasian Pasal 38.
PSDKP
siapa lembaga pengawas dalam Pasal 24 ini? Saran agar dilakukan oleh
PSDKP Jawab: sesuai dengan ketentuan dalam UU 32/2014 tentang Kelautan
Pasal 59, Pasal 60 sampai 62, pengawasan dilakukan oleh Bakamla. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja terkait dengan adanya tindak pidana di laut.
BAB IV
INSTALASI DI LAUT
Pasal 25
(1) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam hal: a. izin lokasi dan izin usaha habis masa berlakunya;
b. dinyatakan tidak dipergunakan lagi oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
c. terdapat perubahan kebijakan nasional.
(2) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemrakarsa.
(3) Kriteria tidak dipergunakan lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. tidak terdapat aktivitas usaha selama 2 (dua) tahun; atau
b. tidak memenuhi persyaratan pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 sampai dengan Pasal 20. (4) Pembongkaran Bangunan dan Instalasi Laut harus memperhatikan:
a. keberlangsungan kegiatan perikanan di Wilayah Pengelolaan
Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPN-RI) ; b. perlindungan lingkungan laut; dan c. hak-hak serta kewajiban Negara lain di Wilayah Perairan dan
Wilayah Yurisdiksi. (5) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib:
a. menggunakan teknologi yang sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar regional atau standar/praktek internasional terbaik; dan
b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
-20-
Kegiatan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut dengan fungsi kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang usaha minyak dan
gas bumi.
Pasal 27
Pemrakarsa kepada instansi yang membidangi urusan hidro-oseanografi untuk:
a. disiarkan melalui stasiun radio pantai; b. dicantumkan dalam Peta Laut Indonesia dan buku petunjuk pelayaran; c. disiarkan dalam maklumat pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia;
dan/atau d. dihapuskan dari Peta Laut Indonesia.
Bagian Kedua Alih Fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut
Pasal 28
(1) Selain pelaksanaan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan
usaha minyak dan gas bumi yang tidak dipergunakan lagi dan/atau tidak dibongkar maka dapat dialih fungsikan untuk kegiatan tertentu.
(2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. rigs to reefs; b. stasiun penelitian; atau
c. wisata bahari. (3) Kementerian atau lembaga yang berwenang melaksanakan penilaian
terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut yang akan dialih fungsikan
untuk kepentingan lain. (4) Kementerian atau lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) yaitu:
a. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pelayaran, dalam rangka pertimbangan keselamatan dan
keamanan pelayaran; b. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang
kelautan dan perikanan, untuk pertimbangan penetapan lokasi
Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan rigs to reefs; dan c. kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang
energi dan sumber daya mineral, untuk penilaian kelayakan teknis atau umur teknis Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
-21-
(5) Dalam hal Bangunan dan Instalasi di Laut merupakan Barang Milik Negara (BMN), pengalihfungsian sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang
penyelenggaraan BMN. (6) Pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh
Pemrakarsa kepada instansi yang membidangi urusan hidro- oseanografi untuk:
a. disiarkan melalui stasiun radio pantai; b. dicantumkan dalam peta laut dan buku petunjuk pelayaran; dan c. disiarkan melalui maklumat pelayaran dan Berita Pelaut Indonesia.
Kemenko Maritim:
Perlu ada mekanisme pengkajian lintas K/L untuk alih fungsi Bangunan
dan Instalasi di Laut untuk rig to reef. Jawab: sudah diatur dalam Pasal 28 ayat (4).
BAB IVA UNIT KLIRING
pendirian, pemasangan, penempatan, dan/atau pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut pada:
a. kawasan antar wilayah; b. Kawasan Strategis Nasional; c. Kawasan Strategis Nasional Tertentu; dan
d. wilayah yurisdiksi. e. Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan/atau f. kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Pasal 29B
29, Menteri berwenang untuk mengoordinasikan dan mengevaluasi
pemasangan kabel bawah laut untuk sarana komunikasi internasional dan pipa antar negara.
(2) Dalam pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Unit Kliring.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan
susunan organisasi, serta tata kerja Unit Kliring di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden.
-22-
Pasal 29
(1) Monitoring dan evaluasi terhadap Bangunan dan Instalasi di Laut
dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
(2) Monitoring dan evaluasi dilakukan pada tahap operasional Bangunan dan Instalasi di Laut.
(3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk mendapatkan informasi: a. bangunan dan instalasi di laut dan fungsinya; dan b. pengaruh bangunan dan instalasi laut terhadap ekosistem laut.
(4) Monitoring dan evaluasi dilakukan sekali dalam 6 (enam) bulan.
Kemenlu: Pemerintah dalam Pasal 29 ayat (1) apakah dimungkinkan menteri ... atau MKP.
Jawab: penyebutan Pemerintah karena terdapat beberapa K/L terkait dengan monitoring dan evaluasi bangunan dan instalasi di laut.
Pasal 30
(1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdapat kerusakan ekosistem laut, Pemrakarsa wajib melakukan rehabilitasi.
(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, bangunan dan instalasi
di laut yang telah ada atau sedang dalam pembangunan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
-23-
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ………..
PRESIDEN REPUBLIK
pada tanggal …………….. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd YASONNA LAOLY
PENJELASAN ATAS
RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BANGUNAN DAN INSTALASI DI LAUT
I. UMUM Bangunan dan instalasi di laut merupakan setiap konstruksi, baik
yang berada di atas dan/atau dibawah permukaan laut, baik yang
menempel pada daratan, maupun tidak menempel pada daratan. Bangunan dan instalasi tersebut memiliki fungsi sosial dan budaya,
perikanan, wisata bahari, perhubungan, telekomunikasi dan listrik, pengamanan pantai, kegiatan usaha minyak dan gas bumi, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara, dan khusus.
Pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut memerlukan penataan dalam rangka menujang kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan laut. Pendirian dan/atau penempatan bangunan dan
instalasi tersebut masih berorientasi sektoral tanpa memperhatikan aspek kegiatan sektoral lainnya. Sebagai contoh kegiatan usaha minyak dan gas
bumi saling bersinggungan dengan kegiatan perikanan dan kelautan dalam memanfaatkan ruang laut.
Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
mengatur mengenai bangunan laut dan instalasi di laut. Dalam Undang- Undang tersebut, pendiran dan/atau penempatan bangunan laut dan
instalasi di laut wajib mempertimbangkan aspek keselamatan pelayaran, dan kelestarian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil.
Oleh karena itu, perlu pengaturan bangunan laut dan instalasi di laut
yang memuat kriteria, persyaratan, dan mekanisme pendirian dan/atau penempatan bangunan di laut, pembongkaran dan alih fungsi bangunan dan instalasi di laut, dan ketentuan monitoring dan evaluasi terhadap
operasional bangunan laut dan instalasi di laut.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Cukup jelas. Pasal 2
Cukup jelas Pasal 3
Ayat (2) Huruf a
Yang dimaksud dengan “perairan pedalaman” adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamnya semua
bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup.
Huruf b Yang dimaksud dengan “perairan kepulauan” adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam garis pangkal
2
kepulauan tanpa memperhatikan kedalaman atau jarak dari pantai.
Huruf c Yang dimaksud dengan“laut teritorial” adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis
pangkal Kepulauan Indonesia. Ayat (3)
Huruf a Yang dimaksud dengan “zona tambahan” adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 (dua puluh empat) mil laut yang
diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia” adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut
teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari
mana lebar laut teritorial diukur. Huruf c
Landas Kontinen meliputi dasar Laut dan tanah dibawahnya
dari area di bawah permukaan Laut yang terletak di luar laut teritorial, sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratan
hingga pinggiran luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur; dalam hal pinggiran luar tepi kontinen
tidak mencapai jarak tersebut hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh) mil laut atau sampai dengan jarak 100
(seratus) mil laut dari garis kedalaman (isobath) 2.500 (dua ribu lima ratus) meter.
Pasal 5
Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf a Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang
digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang perikanan. Huruf b
penangkapan ikan yang bersifat statis dengan menggunakan jaring angkat (lift net).
Huruf c Yang dimaksud dengan “karamba jaring apung” adalah alat budidaya ikan yang mengapung dan bersifat statis dan
dinamis, yang menetap lebih dari 30 hari. Huruf d
Yang dimaksud dengan “struktur sea ranching” adalah struktur pemeliharaan ikan di laut dengan isolasi buatan
3
sehingga ikan yang ditebar dipastikan tidak berpindah tempat atau ditangkap kembali.
Yang dimaksud dengan “struktur sea farming” adalah struktur di laut untuk budidaya laut, yang terdiri dari
kegiatan pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Huruf e
Yang dimaksud dengan “jermal” adalah alat penangkap ikan di laut berbentuk pagar dengan tiang pancang dan pintu yang bagian belakangnya diberi jaring penangkap ikan.
Huruf f Yang dimaksud dengan “sero” adalah alat penangkap ikan
berbentuk perangkap. Huruf g
Yang dimaksud dengan “terumbu buatan” adalah struktur
buatan manusia dari benda-benda keras yang sengaja ditempatkan di dasar perairan dengan meniru beberapa
karekteristik terumbu karang alami, yang berfungsi sebagai tempat perlindungan, mencari makan dan berkembangbiak berbagai biota laut, dan perlindungan pantai. (pickering,et
al.1998 baine, 2001) Ayat (3)
Huruf a Cukup jelas. Huruf b
Yang dimaksud dengan “jalan pelantar” adalah prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang
diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan
kabel. Huruf c
Yang dimaksud dengan “ponton wisata” adalah kapal dengan
lambung datar atau kotak besar yang mengapung digunakan untuk mengangkut barang, dan ditarik dengan kapal tunda yang dimanfaatkan sebagai wahan wisata.
Huruf d Cukup jelas.
Huruf e Yang dimaksud dengan “marine scaping” adalah struktur buatan bawah laut yang ditata sedemikian rupa untuk
kegiatan wisata atau atraksi bawah air. Marine scaping di Indonesia antara lain berada di Perairan Pemuteran, bagian utara Provinsi Bali.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5)
Cukup jelas. Ayat (6)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “krib (groin)” adalah bangunan yang dibuat tegak lurus atau kira-kira tegak lurus pantai,
berfungsi mengendalikan erosi yang disebabkan oleh
4
terganggunya keseimbangan angkutan pasir sejajar pantai (longshore sand drift).
Huruf b Yang dimaksud dengan “jeti” adalah bangunan menjorok ke laut yang berfungsi sebagai pengendalian penutupan muara
sungai atau saluran oleh sedimen. Huruf c
Yang dimaksud dengan “revetmen” adalah struktur di pantai yang dibangun menempel pada garis pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai yang tererosi.
Huruf d Yang dimaksud dengan “tanggul laut (sea dike)” adalah
struktur pengaman pantai yang dibangun sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi dataran pantai rendah dari genangan yang disebabkan oleh air pasang, gelombang dan
badai. Huruf e
Yang dimaksud dengan “tembok laut (sea wall)” adalah
struktur pengaman pantai yang dibangun dalam arah sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi pantai terhadap
hempasan gelombang dan mengurangi limpasan genangan areal pantai yang berada di belakangnya.
Huruf f
Yang dimaksud dengan “pemecah gelombang” adalah konstruksi pengaman pantai yang posisinya sejajar atau
kira-kira sejajar garis pantai dengan tujuan untuk meredam gelombang datang. Pemecah gelombang berfungsi untuk untuk meredam energi gelombang di belakang struktur dan
pengurangan transpor sedimen tegak lurus pantai, menurunkan tinggi gelombang di pantai, dan memperlambat angkutan sedimen ke arah laut. Pemecah gelombang antara
lain berupa bulkhead atau struktur ambang rendah. Ayat (7)
Huruf a Anjungan lepas pantai (offshore platform), antara lain berupa
Tension Leg Platform (TLP), Drilling Platform, atau Production/Treatment Platform.
Huruf b Anjungan apung antara lain berupa Floating Production Unit (FPU), Mobile Offshore Production Unit/ Mobile Offshore Drilling Unit (MOPU/MODU), floating storage and offloading (FSO), floating production storage and offloading (FPSO), single point mooring, floating liquified natural gas (FLNG);
atau floating storage receiving unit (FSRU).
Huruf c
Anjungan bawah laut (sub sea system), antara lain berupa sumur pengeboran bawah air (Subsea Wellhead Platform).
Huruf d
Pipa bawah laut dan/atau instalasi minyak dan gas bumi, antara lain berupa Pipe Line End Manifold (PLEM) atau pipa minyak dan gas bumi.
Ayat (8)
5
Tempat penampungan sementara mineral dan batu bara antar lain berupa struktur terapung untuk kegiatan ship to ship mineral
atau batu bara. Ayat (9) Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
Cukup jelas. Huruf c
atau stasiun pengamatan. Huruf d
Bangunan pertahanan dan keamanan antara lain berupa
pos militer dan suar. Huruf e
Angka 1 Yang dimaksud dengan “oscillating water column wave energy converter (OWC-WEC)” adalah struktur di laut
untuk mengkonversi energi gelombang laut menjadi energi listrik yang berbentuk struktur tetap atau
struktur osilasi berongga yang terbuka dan berada di bawah permukaan air yang memerangkap udara diatas pada bagian dalam permukaan bebasnya.
Angka 2 Cukup jelas.
Angka 3 Cukup jelas. Angka 4
Yang dimaksud dengan “ocean thermal energi conversion (OTEC)” adalah struktur di laut untuk
menghasilkan listrik dengan menggunakan metode konversi perbedaan suhu antara laut dalam dan laut permukaan.
Angka 5 Cukup jelas. Angka 6
Cukup jelas Angka 7
Mobile power plant antara lain berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang terapung.
Huruf f
Angka 2 Cukup jelas Angka 3
Yang dimaksud dengan “submarine tailing disposal” adalah pipa bawah laut untuk pembuangan tailing di
laut. Pasal 7
6
Yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang Laut Nasional adalah hasil Perencanaan Ruang Laut di Wilayah Perairan
dan wilayah yurisdiksi. Huruf b
Yang dimaksud dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan
disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada Kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang
hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin. Huruf c
Yang dimaksud dengan Rencana Zonasi Kawasan Laut
adalah perencanaan untuk menghasilkan rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan
strategis nasional tertentu, dan rencana zonasi kawasan antarwilayah.
Huruf d
Ayat (4) Huruf a
Cukup jelas. Huruf b
menunjamnya (bend downward) lempeng samudra ke bawah lempeng benua.
Huruf c Yang dimaksud dengan sesar adalah bentuk rekahan pada suatu lapisan batuan yang menyebabkan suatu blok batuan
bergerak relatif terhadap blok batuan yang lain. Huruf d
Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Ayat (5) Huruf a
Yang dimaksud dengan “alur-pelayaran” adalah perairan
yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk
dilayari. Huruf b
Alur migrasi biota laut antara lain jalur migrasi mamalia laut
(cetacean), seperti paus, lumba-lumba dan ikan duyung termasuk berbagai jenis biota laut peruaya lainnya termasuk
jenis penyu. Huruf c
wilayah perairan yang karena kondisinya wajib dilakukan pemanduan bagi kapal berukuran GT 500 (lima ratus Gross Tonnage) atau lebih.
Huruf d Yang dimaksud dengan “Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran”
adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
7
telekomunikasi khusus untuk keperluan dinas pelayaran yang merupakan setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi
dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya dalam dinas bergerak-
pelayaran yang merupakan bagian dari keselamatan pelayaran.
Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “daerah latihan militer” adalah wilayah yang disiapkan/digunakan untuk meningkatkan
kemampuan perorangan dan/atau satuan dalam rangka menghadapi kemungkinan ancaman musuh.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan untuk melakukan uji coba Alat Utama Sistem
Senjata atau peralatan pertahanan lainnya oleh instansi yang berwenang melakukan uji coba dan telah dijamin
keamanannya. Huruf c
explosif dan berbahaya lainnya” adalah wilayah yang disiapkan atau digunakan sebagai tempat penyimpanan
serta pemeliharaan bahan peledak dan berbahaya lainnya sesuai dengan kriteria teknis yang ditentukan oleh Mabes TNI/Angkatan.
Huruf d Yang dimaksud dengan “daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya” adalah suatu
tempat yang disiapkan/digunakan untuk memusnahkan amunisi atau peralatan pertahanan berbahaya lainnya yang
ditetapkan oleh Mabes TNI/Angkatan dan dijamin keamanannya.
Huruf e
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf a Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari
sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada
batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “izin lingkungan” adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha
dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8
sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan.
Huruf c Yang dimaksud dengan “izin usaha” adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan Usaha
dan/atau Kegiatan. Ayat (3)
Cukup jelas. Pasal 10
Huruf a Cukup jelas. Huruf b
Angka 1 Rencana pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut, yang paling sedikit memuat:
a. letak geografis; b. data hidro-oseanografi, meliputi batimetri, pasang-surut,
gelombang, arus, salinitas; dan/atau c. geomorfologi dan geologi laut, meliputi kondisi
geomorfologi, jenis dan struktur batuan, substrat dasar
laut. Angka 2
Rencana detail, yang paling sedikit memuat: a. gambar teknis; b. perhitungan teknis;
c. rencana anggaran dan biaya; dan d. metode pendirian dan/atau penempatan Bangunan dan
Instalasi di Laut yang ramah lingkungan.
Angka 3 Cukup jelas.
Cukup jelas. Angka 6
Angka 8 Cukup jelas.
Bahan pelapis anti teritip merupakan lapisan pelindung, cat,
lapisan perawatan permukaan, atau peralatan yang digunakan di atas kapal untuk mengendalikan atau
mencegah menempelnya organisme yang tidak diinginkan. Cat anti teritip tidak boleh mengandung tributyl tin
9
Huruf b Cukup jelas.
Pasal 14 Cukup jelas.
Pasal 15 Huruf a
Huruf c Cukup jelas. Huruf d
Yang dimaksud dengan “landing points” adalah titik awal dan/atau titik akhir pipa atau kabel bawah laut dan/atau posisi bangunan
dan/atau fasilitas utama kegiatan. Huruf e Cukup jelas.
Pasal 16 Huruf a
Huruf b Pra-desain terdiri atas pemilihan pengembangan alternatif, kriteria
desain, termasuk sel pantai, tata letak, bentuk pengamanan pantai, dan material pengamanan pantai.
Pengembangan alternatif pengamanan pantai dapat berupa perlindungan buatan (artificial protection), perlindungan alami
(natural protection), penyesuaian terhadap perubahan alam, penurunan risiko dampak yang mungkin terjadi, dan antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya bencana alam.
Perlindungan buatan meliputi pembangunan struktur lunak (soft structure), struktur keras (hard structure), dan kombinasi antara struktur lunak dan struktur keras.
Huruf c Cukup jelas.
Cukup jelas. Huruf i
Cukup jelas. Huruf j
Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “rencana kontinjensi” adalah suatu proses perencanaan ke depan terhadap keadaan yang tidak menentu untuk mencegah, atau menanggulangi secara lebih
baik dalam situasi darurat atau kritis dengan menyepakati skenario dan tujuan, menetapkan tindakan teknis dan
menejerial, serta tanggapan dan pengerahan potensi yang telah disetujui bersama.
Huruf b
Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Profil dasar laut antar lain memuat relief, morfologi, dan
jenis substrat dasar laut. Huruf e Cukup jelas.
Huruf f Cukup jelas.
Huruf j Cukup jelas.
Huruf h Cukup jelas.
Cukup jelas Angka 3
Desain OWC-WEC antara lain berupa near shore bottom standing OWC, floating-structured WECs with interior OWC, breakwater-integrated OWC, dan multi- OWC devices.
Angka 4 Yang dimaksud dengan “respon hidro-elastik” adalah perilaku elastis dari struktur di laut yang umum
terjadi pada struktur apung yang sangat besar dan
11
berbahan ringan. Perilaku elastis ini dapat menimbulkan efek merusak pada struktur apung
tersebut. Angka 5 Cukup jelas.
Angka 6 Cukup jelas.
Angka 7 Cukup jelas Huruf b
Cukup jelas. Huruf c Angka 1
Desain sistem OTEC antara lain berupa OTEC sistem tertutup, OTEC sistem terbuka, dan OTEC sistem
hibrida. Angka 2 Cukup jelas.
Angka 3 Cukup jelas. Angka 4
Cukup jelas. Angka 5
Cukup jelas. Angka 6
Cukup jelas. Huruf d
Angka 2 Cukup jelas.
Cukup jelas Angka 5
Cukup jelas. Angka 6
12
Ayat (2) Cukup jelas.
Huruf a Yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI)
merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,
penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif
Indonesia. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Hak-hak serta kewajiban Negara lain di Wilayah
Perairan dan Wilayah Yurisdiksi terkait dengan pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut antara lain aktifitas perikanan dan perlindungan lingkungan
laut.
Selain itu dalam pembongkaran Bangunan dan Instalasi di Laut wajib memberikan publikasi yang jelas dalam Peta Laut Indonesia terhadap kedalaman,
posisi, dan dimensi dari Bangunan dan Instalasi di Laut yang tidak seluruhnya dibongkar.
Ayat (5)
Cukup jelas. Pasal 26 Huruf a
Yang dimaksud dengan “stasiun radio pantai” adalah stasiun darat dalam dinas bergerak pelayaran.
Huruf b Yang dimaksud dengan “buku petunjuk pelayaran” adalah buku kepanduan bahari yang berisi petunjuk atau keterangan yang
dipergunakan sebagai pedoman bagi para awak kapal agar dapat berlayar dengan selamat.
Huruf c
Cukup jelas. Ayat (2)
Huruf a Yang dimaksud dengan “rigs to reefs” adalah pengalihfungsian Bangunan dan Instalasi di Laut untuk
13
kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang sudah tidak dipergunakan lagi menjadi terumbu buatan.
Huruf b Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi untuk kegiatan penelitian
antara lain berupa pemasangan alat perekam data konduktifitas, temperatur, dan kedalaman (conductivity,
temperature, depth (CTD)). Huruf c
Alih fungsi Bangunan dan Instalasi di Laut untuk kegiatan
usaha minyak dan gas bumi untuk wisata bahari antara lain berupa pembangunan penginapan.
Ayat (3)
Cukup jelas. Pasal 29
pantai, dan/atau populasi ikan. Ayat (2)
Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.
Pasal 31 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …
Undangan PAK II RPP Bangunan dan Instalasi di Laut 20 des 2016.pdf (p.1-3)
A.pdf (p.4-27)
1.pdf (p.28-40)