Embed Size (px)
Citation preview
RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR … TAHUN …..
TENTANG
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR FISHING
VESSEL PERSONNEL, 1995
(KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN TUGAS JAGA BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP
IKAN, 1995)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. dalam rangka meningkatkan keselamatan jiwa, harta benda di laut serta perlindungan
lingkungan laut melalui kesepakatan bersama untuk menetapkan standar internasional pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi orang
yang bertugas diatas kapal penangkap ikan, di London telah diadopsi oleh International Maritime Organization pada konferensi internasional yang diadakan tanggal 26 Juni sampai dengan 7 Juli 1995 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995, (Konvensi
Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Awak Kapal
Penangkap Ikan) 1995;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan
Konvensi tersebut dengan Peraturan Presiden;
DRAFT 6 JULI 2015
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004
tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008
tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4849);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING, CERTIFICATION AND
WATCHKEEPING FOR FISHING VESSEL PERSONNEL, 1995 (KONVENSI INTERNASIONAL
TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN TUGAS JAGA BAGI AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN).
Pasal 1
Mengesahkan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995, (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan
Tugas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, STCW-F 1995, yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan International Convention dalam bahasa Indonesia dengan naskah
aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam bahasa Inggris.
Pasal 3
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal …..
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR …
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 1
NASKAH PENJELASAN
PENGESAHAN KONVENSI STANDARS OF TRAINING,
CERTIFICATION AND WATCHKEEPING – FOR FISHING
VESSEL PERSONNEL (STCW – F 1995)
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pekerjaan di atas kapal penangkap ikan memiliki karakteristik pekerjaan bersifat 3d yaitu ”kotor (dirty)”, ”membahayakan
(dangerous)” dan ”sulit (difficult)”. Untuk mengisi pekerjaan tersebut diperlukan awak kapal yang memenuhi kualifikasi keahlian dalam keselamatan (safety), navigasi (navigation), pengoperasian kapal (ship operation) penangkapan ikan (fishing) guna memperkecil tingkat kecelakaan dan kesulitan dalam setiap kegiatan di atas kapal.
Tingkat kecelakaan kapal penangkap ikan di tingkat dunia menunjukan kenaikan demikian juga kecelakaan kapal penangkap
ikan di Indonesia. ILO memperkirakan 24.000 kapal penangkap ikan di dunia mengalami kecelakaan fatal setiap tahunnya (ILO 1999). Faktor penyebab kecelakaan kapal penangkap ikan adalah kesalahan
manusia (human error) sebesar 42 % karena keterampilan dan keahlian awak kapal rendah, serta penyebab kecelakaan lainnya
dikarenakan kebakaran, kerusakan kapal karena kontruksi kapal tidak tahan terhadap terjangan ombak besar, kandas, dan terbalik karena stabilitas kurang baik (FAO, 2000).
Di sisi lain kegiatan penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab menyebabkan terpolusinya laut baik oleh sisa bahan bakar atau pelumas yang dibuang ke laut atau alat tangkap jaring yang
dibuang sembarangan di laut. Pembuangan air pencucian tanki bahan bakar, atau pembuangan pelumas bekas ke laut menyebabkan
polusi. Pembuangan jaring dapat menyebabkan jebakan bagi hewan-hewan laut termasuk ikan.
International Maritime Organisation (IMO) telah mengadopsi
standar pelatihan, sertifikasi dan dinas jaga kapal bagi awak kapal penangkap ikan tahun 1995 yang dikenal dengan Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel (STCW-F) 1995. Konvensi Internasional STCW-F 1995 merupakan
pengembangan khusus dari Konvensi Internasional STCW 1978 amandemen 1995 yang diperuntukan bagi awak kapal niaga. Hasil pengembangan ini dibahas dalam suatu Konperensi Internasional yang
diadakan di London dari tanggal 26 Juni – 7 Juli 1995. Konvensi STCW-F 1995 diberlakukan secara internasional 12 bulan setelah tidak kurang dari 15 (lima belas) negara menandatangani tanpa syarat
sebagai ratifikasi, penerimaan atau persetujuan atau telah
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 2
menyampaikan instrumen: ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan anggota sesuai Pasal 11 Konvensi.
Konvensi diadopsi dalam rangka meningkatkan keselamatan jiwa, harta benda di laut serta perlindungan lingkungan laut melalui
kesepakatan bersama untuk menetapkan standar internasional pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi orang yang bertugas di atas kapal perikanan. Tujuan terbaik dapat dicapai melalui penetapan
suatu Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Awak Kapal Perikanan (1995). Konvensi ini mengatur standar pendidikan dan pelatihan, sertifikasi awak kapal,
dinas jaga pada kapal penangkap ikan diutamakan pada kapal yang berukuran panjang 24 meter atau lebih.
Sampai bulan Juli 2015, STCW-F 1995 telah diratifikasi oleh 17 negara, yakni Kanada, Kongo, Denmark, Islandia, Kiribati, Latvia, Lithuania, Mauritania, Moroko, Namibia, Norwegia, Palau, Rusia,
Sierra Leone, Spanyol, Syria, dan Ukraina. Palau merupakan negara ke-15 yang meratifikasi STCW-F pada tanggal 29 September 2011.
Sesuai dengan Pasal 12 STCW-F, Konvensi tersebut berlaku 12 bulan setelah tanggal pendepositan instrumen ratifikasi oleh negara ke-15. Dengan demikian, konvensi ini mulai berlaku pada tanggal 29
September 2012.
Indonesia memiliki armada penangkapan ikan sebanyak 555.190 unit kapal yang didominasi oleh kapal-kapal berukuran sekitar 5 GT.
Kapal-kapal berskala industri umumnya memiliki panjang kapal di atas 24 meter berjumlah 330 unit kapal. Walaupun demikian data
menunjukan kapal-kapal yang berukuran panjang kurang dari 24 meter banyak yang berlayar di laut lepas untuk melakukan penangkapan ikan sehingga memiliki potensi resiko kecelakaan relatif
tinggi. Sementara itu, jumlah awak kapal di Indonesia adalah sebanyak 2,6 juta orang dan diperkirakan 7.260 orang bekerja pada armada kapal berukuran panjang 24 meter atau lebih sedangkan
333.000 bekerja pada kapal-kapal penangkap ikan 12 – 24 m.
Untuk meningkatkan kualitas awak kapal armada penangkapan
nasional maupun awak kapal yang akan bekerja di kapal-kapal luar negeri maka diperlukan lembaga pendidikan dan/atau pelatihan yang mampu menghasilkan lulusan yang berstandar internasional STCW-F
1995, dimana lembaga pendidikan dan/pelatihan diwajibkan menerapkan kurikulum, tenaga pengajar, sarana-prasarana dan
proses belajar mengajar dan sertifikasi mengikuti prinsip-prinsip pendidikan dan atau pelatihan sebagaimana diatur dalam konvensi STCW-F 1995.
Saat ini kurikulum pendidikan dan pelatihan kepelautanpada lembaga pendidikan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah mengacu kepada konvensi STCW-F 1995 namun belum
memiliki kekuatan hukum mengingat pemerintah Republik Indonesia belum meratifikasi konvensi tersebut.
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 3
Sejalan dengan rencana pengembangan perikanan tangkap dimana armada perikanan skala kecil akan diarahkan ke daerah
penangkapan di laut dalam (deep sea fishing) tentu memerlukan awak kapal yang berkualitas dan ukuran kapal yang lebih besar mengingat
kegiatan penangkapan di laut dalam merupakan usaha yang penuh dengan risiko baik ditinjau dari keselamatan jiwa maupun risiko bisnis maka peningkatan kualitas awak kapal menjadi hal sangat
penting melalui pendidikan dan pelatihan perikanan berstandar internasional STCW-F 1995.
Kualitas awak kapal dimaksud meliputi kompetensi dalam bernavigasi, pengendalian dan pengoperasian kapal perikanan, alat tangkap ikan, metode dan teknik penangkapan, penanganan ikan,
permesinan kapal, elektrik dan elektronika, keselamatan pelayaran, dan penangkapan.
Keahlian para pelaut dibuktikan dengan sertifikat kepelautan
berstandar internasional STCW-F 1995 untuk dapat diterima di tingkat nasional maupun internasional sehingga para pelaut yang
akan bekerja di kapal-kapal penangkap ikan asing mampu bersaing dengan pelaut dari negeri lain dan dapat menduduki jabatan nakhoda atau perwira pada kapal-kapal luar negeri.
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985.
Konsekwensinya bahwa pemerintah RI tunduk pada semua aturan yang ada dalam konvensi hukum laut 1982 dan mengimplementasikannya dalam peraturan nasional. Ada beberapa
konvensi internasional yang berkaitan dengan kapal perikanan yang perlu mendapat perhatian untuk mendapat pengesahan dari
pemerintah Republik Indonesia. STCW-F 1995 merupakan salah satu turunan dari Konvensi Hukum Laut 1982 tersebut.
Pengesahan STCW-F 1995 tidak lepas dari perlunya kerjasama
internasional dalam pengembangan sumberdaya manusia awak kapal, pengelolaan sumberdaya ikan, secara rasional, lestari dan serasi sebagai mandat dari hukum laut Internasional 1982, dan
untuk mewarnai peraturan dan perundangan nasional dengan peraturan internasional agar dalam proses selanjutnya dapat
berlangsung harmonis sesuai dengan standar internasional.
Persaingan dalam perdagangan ikan dunia dewasa ini melibatkan mutu produk dan harga ikan. Mutu produk sangat dipengaruhi,
antara lain, oleh teknik penangkapan ikan, teknik penanganan pasca tangkap, teknik pembongkaran ikan, dan teknik transportasi ke
tempat pendaratan ikan di pelabuhan perikanan. Efektifitas dan efisiensi dalam penerapan kompetensi sangat dipengaruhi oleh keahlian awak kapal penangkap ikan dan keterampilan dalam
mempergunakan peralatan/teknologi yang ada atau tersedia di atas kapal. Efektifitas dan efisiensi dari kerja awak kapal perikanan tersebut serta kualitas ikan yang dihasilkannya pada akhirnya akan
mempengaruhi biaya operasi kapal yang akan menjadi komponen
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 4
penentuan harga. Oleh karena itu, awak kapal perikanan diharuskan untuk memenuhi standar pelatihan tertentu untuk dapat
menghasilkan produk yang berkualitas.
Lembaga pendidikan dan pelatihan kepelautan perikanan
berkewajiban menghasilkan lulusan yang menguasai pengetahuan minimum (knowledge) dan keahlian/ketrampilan (skills) serta pemahaman (understanding) sesuai standar internasional
sebagaimana tertuang dalam Konvensi Bab II/3, II/4, II/5, dan II/6. Lembaga pendidikan dan pelatihan wajib menggunakan kurikulum
sebagaimana diatur dalam STCW-F 1995 untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi kompetensi minimum.
Sedangkan petugas jaga laut di atas kapal perikanan diwajibkan
hanya dapat dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang dibuktikan dengan sertifikat kepelautan serta harus
dalam keadaan tidak lelah (bugar).
Setiap peseta didik atau peserta pelatihan akan diberikan sertifikat sebagai tanda bahwa awak kapal perikanan telah memenuhi
standar kompetensi yang dipersyaratkan yang diminta oleh ketentuan internasional. Pelaksanaan tugas-tugas awak kapal tersebut perlu dimonitor oleh petugas jaga yang bersertifikat pula sesuai ketentuan
STCW-F 1995.
Pengawasan terhadap pelaksanaan konvensi ini yakni memonitor
dan mengevaluasi terhadap standar-standar dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepelautan perikanan, ujian kepelautan dan sertifikasi serta endorsemen kepelautan serta pengawakan kapal
penangkap ikan oleh lembaga berwenang.
B. Tujuan Pengesahan STCW-F 1995
1. untuk meningkatkan standar pendidikan, pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi awak kapal perikanan;
2. memposisikan awak kapal perikanan agar memperoleh pengakuan dan peluang kerja di tingkat internasional.
3. meningkatkan kualitas lingkungan laut dengan mengurangi terjadinya pencemaran laut akibat operasional kapal ikan;
4. meningkatkan kualitas penangkapan ikan dengan menerapkan
tata laksana penangkapan ikan yang bertanggung jawab;
5. untuk meningkatkan keselamatan jiwa dan harta benda di laut.
C. Materi Pokok STCW-F 1995
Konvensi Internasional tentang STCW-F 1995 merupakan
pengembangan khusus dari konvensi internasional tentang STCW 1978 yang diperuntukan bagi awak kapal niaga. Sedangkan STCW-F
1995 diperuntukan bagi awak kapal penangkap ikan. Karena awak kapal penangkap ikan dianggap memiliki spesifikasi khusus, berbeda
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 5
dengan kapal niaga, maka pengaturan tentang standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi awak kapal penangkap ikan, dianggap
perlu diatur tersendiri dalam konvensi internasional yang terpisah yang disebut STCW-F. Karena pembahasan pengaturan secara
terpisah dari STCW dilakukan terpisah pada tanggal 26 Juni s/d 7 Juli 1995, maka penyebutan konvensi internasional ini sering ditulis STCW-F 1995.
STCW-F 1995 berisi ketentuan-kententuan pokok yang mengatur hal-hal sebagai berikut:
1. Sertifikasi
Substansi pokok Konvensi Internasional STCW-F 1995 dimuat dalam Pasal 6 (Lampiran I) yang menyatakan bahwa ”awak kapal perikanan harus disertifikasi sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Konvensi ini”.
Sertifikasi tersebut meliputi: a. Sertifikasi bagi nakhoda kapal perikanan dengan panjang 24 meter
atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas.
b. Sertifikasi bagi perwira tugas jaga navigasi pada kapal perikanan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas.
c. Sertifikasi bagi nakhoda kapal perikanan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas.
d. Sertifikasi bagi perwira tugas jaga navigasi pada kapal perikanan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas.
e. Sertifikasi Kepala Kamar Mesin dan Masinis II pada kapal perikanan yang digerakkan oleh mesin penggerak utama dengan
daya 750 KW atau lebih.
f. Sertifikasi GMDSS bagi petugas radio di kapal perikanan.
Keahlian, keterampilan dan kemampuan awak kapal perikanan
yang telah disertifikasi sebagaimana tersebut di atas diwajibkan untuk senantiasa diperbaharui dan ditingkatkan. Disamping itu, seluruh awak kapal perikanan diwajibkan untuk mengikuti pelatihan
keselamatan tingkat dasar sesuai ketentuan yang berlaku.
Sertifikasi kompetensi yang diterbitkan melalui ujian keahlian
dan sertifikat pengukuhan bagi para pelaut perikanan dikeluarkan setelah memiliki pengalaman di kapal perikanan yang diterbitkan melalui ujian pengukuhan oleh lembaga yang kompeten.
2. Standarisasi
Untuk menghasilkan awak kapal perikanan yang berkualitas
seperti diwajibkan oleh Konvensi Internasional mengenai STCW-F 1995, maka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan awak kapal
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 6
perikanan harus memenuhi standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga sebagaimana ditentukan di dalam Konvensi ini. Hal ini berarti
bahwa proses belajar-mengajar beserta fasilitasnya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan awak kapal perikanan
harus mengikuti ketentuan Konvensi STCW-F 1995.
3. Resolusi Konvensi STCW-F 1995 mengesahkan 9 (sembilan) resolusi
sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Konvensi. Kesembilan resolusi tersebut adalah: a. Resolusi 1: Pelatihan bagi Operator Radio untuk The Global
Maritime Distress and Safety System (GMDSS).
b. Resolusi 2: Pelatihan Radar Simulator.
c. Resolusi 3: Petunjuk dan Rekomendasi untuk Awak Kapal Perikanan.
d. Resolusi 4: Pelatihan Anak Buah Kapal (ABK) Kapal Perikanan.
e. Resolusi 5: Pelatihan Teknik Penyelamatan Diri bagi Awak Kapal Perikanan.
f. Resolusi 6: Pelatihan dan Sertifikasi bagi Awak Kapal Perikanan berukuran besar.
g. Resolusi 7: Persyaratan Perwira Jaga Bagian Mesin dan Peraturan
Tugas Jaga.
h. Resolusi 8: Promosi berpartisipasinya wanita dalam industri penangkapan ikan.
i. Resolusi 9: Hubungan antar manusia.
4. Prinsip Dasar STCW-F 1995
Konvensi STCW-F 1995 menetapkan prinsip-prisip dasar yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan tugas jaga navigasi di atas kapal perikanan sebagai berikut :
a. Prinsip-Prinsip Dasar Umum Prinsip-prinsip dasar yang secara umum wajib dipenuhi oleh
pemilik dan pengusaha penangkapan ikan, nakhoda kapal perikanan,
dan petugas jaga adalah: 1) Setiap saat mempertahankan keamanan dalam pelaksanaan tugas
jaga.
2) Senantiasa menjaga keamanan dan keselamatan pelayaran, terutama dalam hal mencegah tubrukan kapal dan kapal kandas.
3) Kapal perikanan dengan ukuran panjang di bawah 24 meter yang beroperasi di perairan yang terbatas dapat dikecualikan dari
prinsip-prinsip dasar ini.
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 7
b. Prinsip-Prinsip Dasar Khusus Prinsip-prinsip dasar khusus yang berlaku bagi pelayaran kapal
perikanan dari dan ke daerah penangkapan meliputi: 1) Pengaturan tugas jaga navigasi yang meliputi komposisi petugas
jaga dan faktor-faktor yang harus diperhatikan pada saat pelaksanaan tugas jaga.
2) Kebugaran awak kapal perikanan dalam melaksanakan tugas jaga.
3) Pengaturan pelayaran yang meliputi antara lain rencana pelayaran, posisi, kecepatan dan arah kapal, alat bantu navigasi, dan larangan untuk alih tugas jaga.
4) Ketentuan tentang peralatan navigasi dan tata cara penggunaannya.
5) Pengaturan tugas-tugas navigasi dan tanggung jawab petugas jaga.
6) Pengamatan keliling kapal perikanan.
7) Perlindungan lingkungan laut.
8) Kondisi cuaca.
Disamping prinsip-prinsip dasar yang bersifat khusus di atas, hal lain yang harus diperhatikan menurut konvensi ini adalah: 1) Nakhoda dan perwira jaga tetap bertanggung jawab atas navigasi
dengan pandu di atas kapal.
2) Nakhoda dan perwira jaga pada saat menangkap ikan dan pada saat mencari gerombolan ikan wajib memperhatikan situasi dan
kondisi internal dan lingkungan di sekitar kapal perikanan.
3) Tugas jaga radio harus dilakukan selama pelayaran sesuai
peraturan radio.
4) Tugas jaga wajib dilakukan pada saat kapal penangkap ikan tambat labuh.
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 8
BAB II
KEUNTUNGAN, KONSEKUENSI, DAN URGENSI PENGESAHAN
STCW-F 1995
A. Keuntungan Pengesahan STCW-F 1995
Pengesahan STCW-F oleh Indonesia diharapkan akan memnerikan keuntungan sebagai berukut: 1. adanya kepastian hukum bagi awak kapal perikanan dalam
melaksanakan aktifitasnya sebagai nelayan, sehingga diharapkan mereka akan lebih produktif adan meningkat penghasilannya;
2. adanya perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif terhadap awak kapal perikanan Indonesia;
3. dengan meningkatnya standar kualitas awak kapal perikanan
Indonesia, dunia internasional akan memposisikan awak kapal perikanan Indonesia sejajar dengan awak kapal perikanan negara lain yang lebih maju;
4. pengakuan pihak asing tentang mutu produk perikanan yang higienis dan aman;
5. meningkatkan penyerapan dan daya saing awak kapal perikanan asal Indonesia di pasar kerja global;
6. meningkatkan devisa negara dari pemasaran produk perikanan
dan penempatan tenaga kerja di luar negeri;
7. meningkatkan keselamatan navigasi dan penangkapan ikan;
8. optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan secara bertanggung jawab;
9. membatasi awak kapal perikanan asing yang tidak memiliki
kompetensi yang akan bekerja di kapal perikanan Indonesia;
10. meningkatkan kerja sama internasional khususnya di bidang kelautan dan perikanan;
11. meningkatkan investasi usaha di bidang kelautan dan perikanan di dalam negeri;
12. meningkatkan kemampuan awak kapal perikanan dalam memanfaatkan teknologi maju;
13. memacu nelayan kecil untuk meningkatkan kompetensi
kepelautan dan perikanan;
14. meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai
negara maritim di dunia internasional.
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 9
D. Konsekuensi Pengesahan STCW-F 1995
Pengesahan Konvensi STCW-F 1995 yang dilakukan oleh
Indonesia akan membawa 3 (tiga) konsekuensi sebagai berikut:
1. Konsekuensi Hukum
Bila Indonesia mengesahkan Konvensi STCW-F 1995, maka konsekuensi logisnya dari sudut hukum adalah bahwa semua peraturan perundang-undangan yang mengatur pendidikan dan
pelatihan awak kapal perikanan, sertifikasi kepelautan, pengawakan kapal perikanan, ketenagakerjaan yang berkaitan dangan kapal perikanan, keselamatan pelayaran kapal perikanan, keselamatan
dalam penangkapan ikan pada kapal perikanan, daerah pelayaran kapal perikanan, perlu diharmonisasikan dengan Konvensi STCW-F
1995.
2. Konsekuensi Kelembagaan
Bila Indonesia mengesahkan Konvensi STCW-F 1995, maka
konsekuensi logisnya dari sudut kelembagaan adalah bahwa Indonesia harus menetapkan lembaga pemerintah yang
bertanggungjawab dalam pelaksanaan Konvensi STCW-F 1995. Departemen Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan, yang paling
memungkinkan untuk itu. Salah satu tugas pokok Badan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dibidang kelautan dan
perikanan. Penyelenggaraannya sudah berlangsung selama ini, hanya saja belum sepenuhnya mengikuti standar yang ada dalam Konvensi
STCW-F 1995 . Kelembagaan harus ini diinformasikan kepada IMO dan menjadi anggota kelembagaan yang berada di bawah IMO.
3. Konsekuensi Pendidikan dan Pelatihan, Ujian dan Sertifikasi
Kepelautan Perikanan
Bila Indonesia mengesahkan Konvensi STCW-F 1995, maka konsekuensi logisnya dari sudut pendidikan dan pelatihan
kepelautan perikanan adalah Indonesia harus memenuhi standar kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan prasarana, ujian dan
sertifikasi, dan pengelolaan pendidikan dan pelatihan kepelautan perikanan sesuai dengan Konvensi STCW-F 1995. Bagi lembaga pendidikan dan pelatihan yang tidak memenuhi persyaratan Konvensi
STCW-F 1995, maka lembaga tersebut tidak dapat mengikutsertakan peserta didiknya untuk mengikuti sertifikasi kepelautan perikanan
berstandar Konvensi STCW-F 1995.
Lembaga penyelenggara ujian dan sertifikasi kepelautan dan perikanan harus merupakan lembaga mandiri, kualifikasi penguji,
metode ujian harus memenuhi persyaratan Konvensi STCW-F 1995.
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 10
4. Konsekuensi Ekonomi
Bila Indonesia meratifikasi Konvensi SCTW-F 1995, maka konsekuensi logisnya dari sudut ekonomi adalah bahwa Indonesia
harus membiayai pelaksanaan Konvensi SCTW-F 1995 di Indonesia, dan membayar iuran wajib dan iuran sukarela sebagai anggota kelembagaan Konvensi SCTW-F 1995 sesuai ketentuan yang berlaku.
E. Urgensi Pengesahan
1. Aspek Filosofis
Dalam UUD 1945, ditemukan beberapa landasan kebijakan yang terkait dengan urgensi pengesahan STCW-F 1995. Dalam Pasal 27
ayat 2, Pasal 28C ayat1, dan Pasal 28 D UUD 1945 ditegaskan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, mendapat pendidikan dan memperoleh
manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak
dalam hubungan kerja. Hak-hak tersebut merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.
Dalam konteks perikanan, apa yang digariskan di atas sangat relevan sebagai landasan pemerintah dalam melakukan upaya
peningkatan perluasan lapangan kerja, penghidupan yang layak, kompetensi, serta nilai tawar dari para pelaku utama di bidang
perikanan, termasuk mereka yang berkerja sebagai awak kapal perikaan. Rendahnya kompetensi awak kapal perikanan Indonesia selama ini, telah menyebabkan tingginya tingkat kecelakaan kapal
perikanan, kurang mampu bersaingnnya awak kapal Indonesia dengan awak kapal asing, diskriminasi dalam penerimaan upah kerja, dan perlakuann tidak adil lainya dalam hubungan kerja sebagai awak
kapal. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kompetensi awak kapal melalui pengesahan STCW-F menjadi penting adanya.
2. Urgensi Yuridis
Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982) dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985. Konvensi ini mengatur secara global hal-hal yang terkait dengan hukum laut dan
memberi negara-negara hak serta tanggung jawab sumber daya laut mereka secara rasional dan berkelanjutan.
Terkait dengan keselamatan, UNCLOS 1982 mengatur bahwa setiap negara wajib secara efektif mengelola jurisdiksi dan pengawasan mereka, secara administrative, teknis, dan sosial atas
kapal yang mengibarkan bendera mereka. Selanjutnya negara bendera wajib mengambil tindakan atas kapal yang mengibarkan bendera negara tersebut, untuk memastikan hal-hal yang terkait
dengan keamanan di laut, seperti berkenaan dengan: (a) konstruksi,
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 11
perlengkapan, dan kelaiklautan kapal; (b)pengawakan kapal, kondisi kerja, dan pelatihan bagi awak kapal, dengan mempertimbangkan
instrumen hukum internasional; (c) penggunaan sinyal, pemeliharaan alat komunikasi, dan pencegahan tabrakan. Dalam melakukan
tindakan tersebut, setiap negara perlu menyesuaikan dengan persetujuan internasional yang secara umum diterima, prosedur dan praktek, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan kepatuhan mereka (Pasal 94(5)).
Sementara itu, Pasal 57 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009, ditegaskan bahwa Pemerintah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan
untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia di bidang perikanan. Pemerintah menyelenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan pendidikan dan/atau pelatihan perikanan untuk
dikembangkan menjadi satuan pendidikan dan/atau pelatihan yang bertaraf internasional. Dalam ranggka menyelenggarakan
pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan tersebut, Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional (Paal 58).
3. Aspek Sosial dan Ekonomi Sumber daya perikanan merupakan potensi ekonomi yang dapat
dimanfaatkan untuk masa depan bangsa dan sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal
diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup
nelayan, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan, serta menjamin kelestarian
sumber daya ikan.
Sebagai negara maritim besar, Indonesia memiliki jumlah
nelayan yang cukup besar, yaitu sekitar 2,6 juta orang. Dari jumlah tersebut, diperkirakan sebanyak 7.260 orang bekerja pada armada kapal berukuran panjang 24 meter atau lebih dan 333.000 bekerja
pada kapal-kapal penangkap ikan 12 – 24 m. Dengan komposisi demikian, maka sebagian besar dari awak kapal ikan kita masih
termasuk dalam kategori yang belum memiliki kompetensi yang memadai. Akibatnya, awak kapal Indonesia sebagian besar masih belum bisa bersaing dengan awak kapal perikanan asing, sering
mendapat perlakuan diskriminatif dan ketidak adilan dalam hubungan kerja.
Berdasarkan gambaran di atas, upaya untuk mendorong
peningkatkan kompetensi awak kapal Indonesia menjadi sangat penting. Pengesahan STCW-F sebagai instrumen hokum internasional
yang memberikan pangaturan tentangn standar pelatihan, sertifikasi
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 12
dan tugas jaga awak kapal perikanan sangat diperlukan agar lembaga pendidikan dan/atau pelatihan di bidang perikanan mampu
menghasilkan tenaga-tenaga awak kapal yang bestandar internasional. Pada saat yang sama, lembaga pendidikan
dan/pelatihan di bdiang perikanan dapat menerapkan kurikulum, tenaga pengajar, sarana-prasarana dan proses belajar mengajar dan sertifikasi mengikuti prinsip-prinsip pendidikan dan atau pelatihan
sebagaimana diatur dalam konvensi STCW-F 1995.
F. Kewajiban Pemerintah RI
Pengesahan STCW-F akan menimbulkan kewajiban bagi Indonesia, yaitu kewajiban untuk:
1. memberlakukan mensosialisasikan ketentuan-ketentuan Konvensi STCW-F1995 dan seluruh lampirannya;
2. pengelolaan pendidikan dan pelatihan harus sesuai dengan yang
dipersyaratkan dalam Konvensi STCW-F 1995 yaitu memenuhi standar kurikulum, tenaga pengajar, sarana dan prasarana serta
ujian dan sertifikasi;
3. memenuhi standar tugas jaga pada kapal perikanan untuk menjamin keselamatan pelayaran dan penangkapan ikan sesuai
dengan yang dipersyaratkan Konvensi STCW-F1995;
4. melaporkan kebijakan yang telah diambil dalam memberlakukan sepenuhnya ketentuan-ketentuan Konvensi STCW-F1995,
termasuk contoh sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan Konvensi STCW-F1995 kepada Sekjen IMO;
5. menetapkan proses dan prosedur penyelidikan terhadap hal-hal yang dapat mengakibatkan ancaman keselamatan jiwa, harta benda di laut, atau lingkungan laut yang dilakukan oleh para
pemegang sertifikat yang diterbitkan Pemerintah RI;
6. meninjau kembali kesepakatan, perjanjian, dan konvensi untuk menjamin bahwa tidak ada pertentangan dengan Konvensi STCW-
F 1995;
7. semua hal-hal yang tidak dengan tegas diatur dalam Konvensi
STCW-F1995 tetap harus tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
8. menentukan denda atau sanksi terhadap kasus-kasus
pelanggaran peraturan perundangan nasional yang menunjang pemberlakuan Konvensi STCW-F 1995;
9. melakukan kerjasama dengan negara lain yang telah mengesahkan Konvensi STCW-F 1995;
10. memeriksa sertifikat awak kapal penangkap ikan milik negara
lain yang telah mengesahkan Konvensi STCW-F 1995 pada saat berada di pelabuhan-pelabuhan Indonesia;
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 13
11. menilai tingkat kesalahan kapal yang membahayakan awak kapal penangkap ikan, harta benda, dan lingkungan laut dan mengambil
tindakan guna menjamin bahwa kapal tersebut tidak akan berlayar sampai persyaratan dipenuhi. Fakta tersebut harus
dilaporkan kepada IMO;
12. melakukan konsultasi dengan IMO untuk dapat bekerja sama antar negara-negara yang telah mengesahkan STCW-F 1995
secara sub regional, regional dan kerjasama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia (FAO).
BAB III
KETERKAITAN STCW-F DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA
1. Peraturan Perundang-Undangan Nasional Peraturan Perundangan-undangan nasional yang berkaitan
dengan STCW-F adalah : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pengesahan
Konvensi Hukum Laut (UNCLOS 1982);
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
e. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
f. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
g. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional;
h. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
i. Undang- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
Tahun 2009;
j. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan
Sumber daya Alam Hayati di ZEE Indonesia.
l. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan;
dan
m. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 14
2. Persetujuan Internasional Persetujuan internasional yang berkaitan dengan STCW-F
adalah : 1. Torremolinos International Convention for The Safety of Fishing
Vessel, 1977, Torremolinos International Protocol for The Safety of Fishing Vessel, 1993;
2. Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention, 1974;
3. Works in Fishing Sector Convention, 2007;
4. Code of Conduct for Responsible Fisheries, 1995;
5. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 1982
6. MARPOL (Maritime Polution Prevention) Convention, 1973;
7. COLREG (Collision Regulation) Convention, 1972;
8. Code of Safety for Fishing Vessel and Fishermen, 1995;
9. Tonnage Convention, 1969
10. SAR Convention, 1979
11. Inmarsat Convention, 1976
8.05.08
Naskah Penjelasan STCW-F 1995 15
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan
hal-hal sebagai berikut:
1. Konvensi STCW-F 1995 merupakan persetujuan internasional yang mengatur tentang pendidikan dan pelatihan, sertifikasi
kepelautan perikanan dan tugas jaga pada kapal perikanan yang telah diadopsi oleh badan dunia IMO, ILO dan FAO. Konvensi
tersebut akan mulai berlaku pada tanggal 29 September 2012, setelah Palau menjadi negara ke 15 yang mendepositkan dokumen ratifikasinya pada tanggal 29 September 2011;
2. Pengesahan Konvensi STCW-F 1995 sangat penting bagi Indonesia, khusunya dalam mendorong meningkatkan kualitas SDM awak kapal perikanan agar memiliki kompetensi yang berstandar
internasional dan mampu bersaing dipasar tenaga kerja global, meningkatkan keselamatan jiwa dan harta benda di laut, serta
meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia sebagai negara maritim di dunia internasional.
3. Pengesahan Konvensi STCW-F 1995 juga diharapkan dapat
membatasi masuknya awak kapal perikanan asing yang tidak memiliki kompetensi yang akan bekerja di kapal perikanan
Indonesia.
B. Rekomendasi
Berdasarkan uraian diatas dapat direkomendasikan sebagai berikut:
1. Mengingat urgensi pengesahan STCW-F 1995 bagi kepentingan
Indonesia, maka Indonesia perlu meratifikasi persetujuan tersebut.
2. Pemerintah Indonesia perlu segera memproses pengesahan STCW-F
1995 ke dalam peraturan perundang-undangan nasional dalam bentuk Peraturan Presiden.
Jakarta, July 2015
1
Naskah Akhir Konvensi Internasional
Tentang Standar, Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Awak Kapal
Penangkap Ikan, 1995
1. Sesuai dengan Keputusan Majlis Organisasi Maritim Internasional (IMO)
pada sesi ke 16 dan Komite Keselamatan Maritim dari IMO sesi ke 62 dan sebagai kelanjutan Keputusan Dewan IMO sesi ke 17 dan Majlis sesi ke 18, Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, sertifikasi dan
Tugas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan yang telah disepakati oleh Direktur Jenderal Kantor Perburuhan Internasional untuk
mempertimbangkan dan menerima Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan.
2. Atas undangan Organisasi Maritim Internasional (IMO), Konferensi telah
dilaksanakan di London dari tanggal 16 Juni sampai dengan 7 Juli 1995.
3. Perwakilan dari 74 Negara yang turut berpartisipasi pada Konferensi
tersebut, terdiri dari:
Algeria Cote d’Ivoire
Angola Kuba
Argentina Siprus
Australia Denmark
Bahama Equador
Belgia Mesir
Benin Estonia
Brazil Finlandia
Bulagaria Perancis
Kanada Gabon
Chili Jerman
China Ghana
Colombia Yunani
Kongo Holy see
Islandia Philipina
India Polandia
Indonesia Portugal
Iran (Republik Islam) Republik Korea
Irlandia Rumania
Italia Federasi Rusia
Jamaika Arab Saudi
2
Jepang Slovenia
Latvia Kep. Solomon
Liberia Afrika Selatan
Arab Libia Jamahiriya Spanyol
Luxembourg Swedia
Malaysia Thailand
Malta Tunisia
Kepulauan Marshall Turki
Meksiko Ukraina
Maroko Uni Emirat Arab
Belanda Kerajaan Inggris dan Irlandia
Utara Salandia Baru Amerika Serikat
Nigeria Uruguay
Norwegia Vanuatu
Panama Venenzuela
Papua New Guinea Slovenia
Peru
4. Hongkong sebagai Anggota Asosiasi IMO mengutus pengamatnya pada
Konferensi tersebut.
5. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Konferensi tersebut diwakili oleh:
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) Organisasi Pangan dan Pertanian Internasional (FAO) dari Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) 6. Organisasi antar-pemerintahan yang mengutus pengamatnya pada
Konferensi tersebut terdiri dari :
Komisi Masyarakat Eropa (EC)
Liga Negara-negara Arab
Organisasi Satelit Bergerak Internasional (Inmarsat) Konfrensi Eropa tentang Pos dan administrasi Telekomunikasi (CEPT)
7. Organisasi non pemerintahan yang mengutus pengamatnya pada Konferensi tersebut, terdiri dari:
Federasi Pelayaran Internasional (ISF) Kamar Dagang Internasional (ICC)
Konfederasi Internasional tentang Serikat Perdagangan Bebas (ICFTU) Asosiasi Badan Klasifikasi Internasional ( IACS) Asosiasi Pandu Laut Internasional (MPA)
3
Federasi Asosiasi Nakhoda Internasional (IFSMA)
Federasi Lifeboat (ILF) Serikat Angkutan Jalan Raya Internasional (IRU)
Asosiasi Pemilik Kapal Barang Muatan Kering Internasional (INTERCARGO)
8. Konferensi dibuka oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional. Mr. W. A. O’Neil
9. Mr. G.G. Ivanov delegasi-delegasi dari Federasi Rusia, terpilih sebagai Presiden Konferensi.
11. Berikut ini yang terpilih sebagai Wakil Presiden Konferensi, yaitu: Mr. R. Hjaltadottir (Islandia) Mr. Abdelkebir Rafiki (Maroko)
Mr. R.Rabiners Cardoso (Peru) Mr. E.E. Nielsen (Kep. Solomon)
DR. J. Cowley (Vanuatu) 12. Sekretariat Konferensi terdiri dari:
Sekretaris Jenderal : Mr. W.A. O’Neil Sekretaris Jenderal Organisasi
Sekretaris Eksekutif : Mr. E.E. Metropoulos
Direktur Divisi Keselamatan Maritim
Deputi Sekretaris Eksekutif : Mr. F. Plaza
Deputi Direktur Senior Divisi Keselamatan Maritim Asisten Sekretaris Eksekutif : Mr. E.O. Agbakoba
Pejabat Senior Teknik Divisi Keselamatan Maritim
13. Konferensi menetapkan Komite sebagai berikut: Ketua : Mr. Y. Sasamura (Jepang) Wakil Ketua : Mr. P.A. Maneses Roque (Spanyol)
Wakil Ketua : Mr. J. T. Kim (Republik Korea) Komite Perancang Konsep Ketua : Mr. M.E. Jenkins (Kanada) Wakil Ketua : Mr. J.J.H. Sas (Belgia) Wakil Ketua : Mr. J.E.C. Aveline (Brazil)
Komite Surat Kepercayaan Ketua : Mr. J. Ndoutoumebe (Gabon)
14. Komite Perancang terdiri dari Perwakilan negara-negara:
Belgia Brazil Kanada
Indonesia Salandia Baru
Norwegia
4
Panama Rumania
Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara
15. Komite Pembuat Mandat terdiri dari negara-negara: Gabon Liberia
Swedia Thailand Ukraina
16. Pembuatan konsep dasar Konferensi mengacu kepada Konvensi
Internasional Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi awak Kapal Penangkap Ikan dan dimasukkan dalam konsep Resolusi Konferensi.
17. Konferensi juga mempertimbangkan proposal, pendapat dan pengamat yang disampaikan oleh Pemerintah dan Organisasi Internasional terkait.
18. Hasil-hasil pertimbangan dicatat dalam laporan oleh masing-masing
Komisi dan dituangkan dalam putusan sidang pleno Komferensi dan
pertemuan Komisi umum, serta mengesahkan Konvensi Internasional mengenai Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995 yang dinyatakan dalam Lampiran 1 dari
Naskah Akhir.
19. Konferensi juga mengesahkan resolusi berikut yang dituangkan dalam Lampiran 2 dari Naskah Akhir sebagai berikut:
Resolusi 1 : Pelatihan bagi Operator Radio untuk sistem mara bahaya dan keselematan maritim Global /the global
Maritime Distress and Safety System (GMDSS)
Resolusi 2 : Pelatihan Radar Simulator
Resolusi 3 : Petunjuk dan Rekomendasi untuk Awak Kapal Penangkap Ikan
Resolusi 4 : Pelatihan Anak Buah Kapal (ABK) bagian deck kapal, pada Kapal Penangkap Ikan yang panjangnya 24 meter atau lebih.
Resolusi 5 : Pelatihan teknik penyelamatan diri bagi Awak Kapal Penangkap Ikan
Resolusi 6 : Pelatihan dan Sertifikasi bagi Awak Kapal Penangkap Ikan berukuran besar
Resolusi 7 : Persyaratan perwira jaga bagian mesin dan peraturan tugas jaga
Resolusi 8 : Peningkatan partisipasi perempuan dalam industri penangkapan ikan
Resolusi 9 : Hubungan antar manusia
20. Teks asli Naskah Akhir (Final Act) disusun dalam bahasa : Arab,
China, Inggris, Perancis, Rusia , Spanyol dan disimpan oleh Sekretaris
Jenderal Organisasi Maritim Intewrnasional.
5
21. Sekretaris Jenderal Organisasi Maritim Internasional akan mengirimkan
salinan naskah akhir yang telah disyahkan, berikut lampirannya kepada pemerintah negara yang menghadiri Konferensi tersebut.
MENYAKSIKAN yang bertanda tangan di bawah ini telah membubuhkan tanda tangan mereka di dalam naskah akhir ini.
DITANDATANGANI DI LONDON tanggal tujuhbelas juli, seribu sembilan ratus sembilan puluh lima
6
Lampiran I
Konvensi Internasional Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Awak Kapal
Penangkap Ikan, 1995
PARA PESERTA KONVENSI :
MEMPERHATIKAN Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertfikasi dan Tugas Jaga bagi Para Pelaut, 1978 (yang kemudian disebut
“Konvensi STCW 1978”).
BERKEINGINAN meningkatkan keselamatan jiwa dan harta benda di laut serta perlindungan lingkungan laut dengan menetapkan melalui kesepakatan bersama standar–standar internasional pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga
bagi orang yang bertugas di atas kapal penangkap ikan.
TELAH MENYETUJUI hal-hal berikut:
Pasal 1 Kewajiban Umum
1. Peserta bertanggung jawab memberlakukan ketentuan-ketentuan
Konvensi dan Tambahannya (Annex), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Konvensi ini. Setiap acuan terhadap Konvensi ini
sekaligus merupakan acuan terhadap ketentuan Tambahan . 2. Peserta berkewajiban menyebarluaskan semua undang-undang,
ketetapan-ketetapan, keputusan-keputusan dan aturan-aturan dengan mengambil langkah lain apapun yang mungkin perlu untuk
memberlakukan Konvensi ini secara menyeluruh, sedemikian rupa untuk dapat menjamin bahwa ditinjau dari segi keselamatan jiwa, harta benda di laut dan perlindungan lingkungan laut, awak kapal penangkap ikan
berkualifikasi dan mampu menjalankan tugasnya dalam pelayaran.
Pasal 2 Definisi
Untuk tujuan Konvensi ini, kecuali dinyatakan lain : 1. “Peserta (Party)” adalah suatu negara yang telah memberlakukan
Konvensi ini; 2. “Administrasi” adalah Pemerintahan dari suatu negara yang
bersangkutan yang memberi kuasa kepada sebuah kapal untuk
mengibarkan benderanya; 3. “Sertifikat “adalah dokumen yang syah apapun namanya yang dapat
diketahui, yang dikeluarkan atau diakui sesuai ketetapan Konvensi,
yang diberi wewenang kepada pemegang untuk bertindak seperti yang dinyatakan dalam dokumen ini atau sebagaimana yang diwenangkan oleh
peraturan nasional; 4. “Bersertifikat ” adalah memiliki sertifikat secara syah; 5. “Organisasi” adalah Organisasi Maritim Internasional (IMO); 6. “Sekertaris Jenderal” adalah Sekretaris Jenderal Organisasi;
7
7. “Kapal Penangkap Ikan ” atau kapal adalah kapal yang digunakan secara komersil untuk menangkap ikan atau sumberdaya laut hidup lainnya;
8. “Kapal Penangkap Ikan samudera” adalah kapal penangkap ikan selain dari kapal yang dilayarkan secara khusus di perairan pedalaman atau
perairan yang berdekatan dengan perairan yang terlindung, atau perairan-perairan dimana pelabuhan diberlakukan.
Pasal 3 Aplikasi
Konvensi berlaku bagi awak kapal yang berperan serta dalam operasi kapal penangkap ikan di samudera yang berhak mengibarkan bendera suatu negara peserta.
Pasal 4
Penyampaian Informasi
Masing-masing Peserta harus menyampaikan informasi kepada Sekretaris
Jenderal informasi berikut : 1. Suatu Laporan tentang tindakan yang telah diambil dalam
memberlakukan sepenuhnya ketentuan – ketentuan dari Konvensi ini
termasuk contoh sertifikat yang dikeluarkan dalam pemenuhan Konvensi ; dan
2. Informasi lain yang dapat ditetapkan atau ditentukan untuk peraturan
I/5.
Pasal 5
Perjanjian dan Interpretasi lainnya
1. Semua perjanjian, Konvensi dan pengaturan sebelum diberlakukannya
Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi awak kapal penangkap ikan, harus diberlakukan secara penuh selama jangka waktu yang telah ditetapkan, sehubungan dengan:
1. Awak kapal penangkap ikan yang kepadanya Konvensi ini tidak diberlakukan.
2. Awak kapal penangkap ikan yang kepadanya diberlakukan Konvensi ini, namun belum ditetapkan dengan tegas.
2. Dalam batas tertentu, seperti perjanjian – perjanjian, Konvensi-Konvensi atau penyelenggaraan – penyelenggaraan yang bertentangan dengan ketetapan-ketetapan Konvensi ini, semua Peserta harus meninjau kembali
kesepakatan-kesepakatan, perjanjian-perjanjian, Konvensi-Konvensi dan penyelenggaraan tersebut dengan suatu pertimbangan untuk menjamin
bahwa tidak ada pertentangan antara kesepakatan-kesepakatan dan kewajiban-kewajiban terhadap Konvensi.
3. Semua hal-hal yang tidak dengan tegas ditentukan dalam Konvensi ini, tetap harus tunduk kepada perundang-undangan yang belaku bagi Peserta
tersebut.
8
Pasal 6
Sertifikasi
Bagi awak kapal penangkap ikan harus bersertifikat sesuai dengan ketentuan dalam lampiran Konvensi ini.
Pasal 7 Ketetapan-Ketetapan Nasional
1. Setiap Peserta harus menetapkan proses dan prosedur – prosedur penyelidikan yang tidak memihak terhadap setiap ketidak mampuan setiap
tindakan atau kelalaian, yang dapat mengakibatkan suatu ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa atau harta benda di laut, atau lingkungan laut yang dilakukan oleh para pemegang sertifikat atau
pengukuhannya yang diterbitkan Peserta dalam kaitannya dengan unjuk kerja yang berkaitan dengan sertifikat mereka masing-masing dan juga
proses dan prosedur pencabutan,penangguhkan, atau pembatalan sertifikat tersebut untuk pencehagan pemalsuan.
2. Setiap Peserta harus menentukan denda atau sanksi hukum disiplin untuk kasusu-kasus dimana peraturan perundangan nasional yang menunjang pemberlakuan Konvensi, tidak dipatuhinya oleh kapal yang
telah diberi hak untuk mengibarkan benderanya atau awak kapal penangkap ikan yang telah disertifikasi oleh peserta tersebut.
3. Secara khusus, hukuman atau tindakan disiplin tersebut harus
ditentukan dan ditegakkan pada kasus-kasus dalam hal :
1. Pemilik kapal, agen pemilik kapal atau Nakhoda yang telah melibatkan seseorang yang tidak bersertifikat sebagaimana yang disyaratkan oleh Konvensi.
2. Nakhoda telah mengijinkan suatu tugas yang wajib dilakukan oleh orang yang memegang sertifikat, dilakukan oleh orang yang tidak
memegang sertifikat, atau dispensasi yang syah; atau 3. Melalui suatu kecurangan atau dokumen-dokumen palsu, seseorang
yang telah melaksanakan fungsi atau tugas menggantikan suatu
kedudukan yang oleh peraturan yang ada seharusnya dijabat oleh orang yang memegang sertifikat atau dispensasi yang syah.
4. Peserta dimana wilayah hukumnya terdapat pemilik kapal, agen atau
seseorang yang diyakini telah menyebabkan atau mengetahui sesuatu
ketidak patuhan terhadap Konvensi yang ditetapkan dalam Paragraph 3, harus bersedia melakukan kerjasama yang memungkinkan, dengan Peserta lain yang mungkin dapat menjelaskan maksud untuk memulai
penyelidikan di bawah wilayah hukumnya.
Pasal 8 Pengawasan
1. Kapal-kapal penangkap ikan sewaktu berada di pelabuhan Peserta lain akan diawasi oleh petugas yang berwenang dalam memeriksa seluruh
sertifikat awak kapal penangkap ikan sebagaimana yang disyaratkan oleh
9
Konvensi ini atau pemberian dispensasi yang tepat untuk sertifikat tersebut.
2. Mengoreksi tingkat kesalahan seperti disebutkan pada pada Paragraph 3
Peraturan I/4 sepanjang peraturan tersebut membahayakan awak kapal penangkap ikan, harta benda, dan lingkungan laut maka Peserta-Peserta yang mengawasi harus mengambil tindakan guna menjamin bahwa kapal
tersebut tidak akan berlayar sepanjang hal itu membahayakan untuk dilaksanakan sampai persyaratan dipenuhi. Fakta yang terjadi segera dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dan Administrasi.
3. Ketika melaksanakan Pengawasan harus :
1. Jika memungkinkan agar dilakukan upaya – upaya untuk menghindari keterlambatan. Jika kapal tertahan atau terlambat akan diberikan kompensasi untuk beberapa kerugian atau kerusakan yang dihasilkan;
dan 2. Kebijaksanaan yang diizinkan dalam hal ini bagi personil kapal ikan
asing adalah tidak boleh kurang dari yang diperbolehkan kepada personil yang mengibarkan bendera negara pelabuhan tersebut.
4. Pasal ini hendaknya digunakan seperlunya untuk menjamin bahwa tidak ada lagi perlakuan yang menguntungkan diberikan kepada kapal yang mengibarkan bendera bukan peserta, dengan yang diberikan kepada kapal
yang mengibarkan bendera Peserta.
Pasal 9 Peningkatan Kerjasama Teknik
1. Peserta Konvensi harus mengembangkan konsultasi dengan asisten Organisasi guna mendukung negara yang membutuhkan bantuan teknik
untuk : 1. Pelatihan personil administrasi dan personil teknik;
2. Pembentukan institusi lembaga pelatihan bagi personil kapal penangkap ikan;
3. Mensuplai penyediaan perlengkapan dan fasilitas institusi lembaga
pelatihan; 4. Mengembangkan program pelatihan termasuk latihan praktek yang
memadai di atas kapal penangkap ikan; dan 5. Mengatur fasilitas dan lainnya cara untuk meningkatkan kualifikasi
personil kapal penangkapan ikan,
terutama pada tingkat nasional, Sub Regional atau Regional untuk maksudnya dan tujuan dari Konvensi ini, lebih diutamakan bagi kebutuhan
negara-negara berkembang
Dalam bagian ini. Organisasi harus meningkatkan, upaya-upaya apa yg telah disepakati, bila memungkinkan melakukan konsultasi atau kerjasama dengan Organisasi, khususnya internasional di bawah naungan Organisasi
Buruh Sedunia (ILO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia (FAO) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
10
Pasal 10 Amandemen
1. Konvensi dapat diamandemen dengan salah satu prosedur yang diatur
dalam pasal ini : 2. Amandemen – amandemen, setelah melalui pertimbangan di dalam
Organisasi : 1. Setiap amandemen yang diusulkan oleh Peserta harus diserahkan ke
Sekretaris Jenderal yang kemudian akan diserahkan ke semua anggota
Organisasi, kantor Direktur Jenderal Organisasi Buruh Internasional Sedunia (ILO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia (FAO) dari
PBB, paling lambat 6 (enam) bulan sebelum Organisasi mengadakan pertimbangannya;
2. Setiap amandemmen yang diusulkan dan disebar-luaskan seperti tersebut diatas harus mengacu kepada Komisi Keselamatan Maritim
(the Maritime Safety Committee) dari Organisasi untuk bahan pertimbangan;
3. Peserta baik anggota maupun bukan anggota Organisasi diperbolehkan turut serta dalam sidang-sidang Komisi Keselamatan Maritim untuk mempertimbangkan dan mengesahkan amandemen-amandemen
tersebut;
4. Amandemen harus disahkan melalui dua pertiga mayoritas suara Peserta yang hadir dan memberikan suaranya dalam Komisi Keselamatan Maritim yang diperluas sebagaimana ditetapkan pada
paragraf 2.3 (yang selanjutnya disebut; Komite Keselamatan Maritim yang diperluas, dengan syarat paling sedikit sepertiga Peserta yang hadir pada waktu pemungutuan suara;
5. Amandemen – amandemen yang disyahkan sesuai dengan paragraf 2.4
harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal kepada semua Peserta; 6. Amandemen terhadap pasal-pasal harus dianggap diterima pada
tanggal ketika disahkannya oleh dua pertiga Peserta;
7. Amandemen terhadap lampiran atau terhadap tambahan harus dianggap telah diterima; 7.1 Pada akhir masa tahun ke dua, sejak tanggal pengesahan; atau
7.2 Pada akhir periode tidak kurang dari satu tahun dan telah ditentukan oleh dua pertiga mayoritas Peserta melalui pemungutan suara pada Komisi Keselamatan Maritim yang diperluas.
8. Amandemen terhadap suatu pasal yang akan diberlakukan sehubungan
dengan Peserta – Peserta, enam bulan setelah disahkannya dan bagi masing-masing Peserta yang menerimanya, diberlakukan enam bulan setelah diterima oleh masing-masing Peserta;
9. Amandemen terhdap tambahan dan lampiran akan diberlakukan
sehubungan dengan semua Peserta kecuali Peserta yang menolak
11
amandemen tersebut sesuai paragraf 2.7 dan yang belum mencabut penolakannya, enam bulan setelah tanggal dimana amandemen
tersebut dipertimbangkan untuk diterima. Namun demikian sebelum tanggal pemberlakukan setiap Peserta dapat menyampaikan catatan
kepada Sekeretaris Jenderal dalam periode kurang dari satu tahun sejak tanggal pemberlakuan atau dalam waktu yang lebih lama setelah ditentukan oleh dua pertiga mayoritas peserta melalui pemungutan
suara pada Komisi Keselamatan Maritim yang diperluas pada saat diadopsinya amandemen.
3. Amandemen melalui suatu Konferensi 1. Atas permintaan Peserta yang disetujui paling sedikit sepertiga dari
Peserta maka Organisasi bersama-sama atau melalui konsultasi dengan kantor Buruh Internasional dan Organisasi Pangan dan Pertanian Sedunia dari Badan PBB harus menyelenggarakan suatu Konferensi
dari para peserta untuk mempertimbangkan amandemen Konvensi yang ada.
2. Setiap amandemen yang diadopsi Konvensi melalui dua pertiga
mayoritas peserta yang hadir dan memberikan suaranya harus
disampaikan kepada seluruh Peserta melalui Sekretaris Jenderal. 3. Kecuali jika Konferensi memutuskan lain, amandemen harus dianggap
telah diterima dan diberlakukan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan dalam paragraf 2.6 dan 2.8 atau 2.7 dan 2.9 asalkan
memuat acuan dalam paragraf tersebut yang digunakan oleh Komite Keselamatan Maritim yang diperluas harus dijadikan referensi bagi Konvensi.
4. Setiap pernyataan menerima atau menolak terhadap suatu amandemen
atau setiap catatan yang diberikan pada paragraf 2.9 dapat di usulkan
dalam bentuk tertulis kepada Sekretaris Jenderal yang selanjutnya akan menginformasikan kepada Peserta-Peserta terkait
5. Sekretaris Jenderal harus menginformasikan ke semua Peserta tentang
setiap amandemen yang diberlakukan. bersama tanggal
pemberlakuannya
Pasal 11 Penandatanganan, Pengesahan, Penerimaan, Persetujuan dan Penambahan Keanggotaan
1. Konvensi akan tetap terbuka untuk penandatanganan di Kantor Pusat
Organisasi dari 1 Januari 1996 sampai 30 September 1996 dan
selanjutnya kembali terbuka bagi penambahan keanggotaan Suatu negara dapat menjadi Peserta Konvensi melalui :
1. Penandatanganan tanpa syarat mengenai ratifikasi, penerimaan atau persetujuan; atau
2. Penandatangan dengan harus mengikuti ratifikasi, penerimaan,
persetujuan dan diikuti dengan ratifikasi penerimaan atau persetujuan; atau
3. Menjadi Anggota.
12
2. Ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan anggota harus
dilaksanakan dengan memasukkan instrumen ke Sekretaris Jenderal.
Pasal 12 Pemberlakuan
1. Konvensi mulai berlaku 12 (dua belas) bulan setelah tidak kurang dari lima belas negara menandatangani tanpa syarat sebagai ratifikasi,
penerimaan atau persetujuan atau telah menyampaikan instrumen,
ratifikasi, penerimaan, persetujuan atau penambahan anggota sesuai pasal 11.
2. Untuk negara-negara yang telah menyampaikan instrumen mengenai
pengesahan, penerimaan, persetujuan atau penambahan anggota dalam
kaitan dengan Konvensi, setelah persyaratan – persyaratan pemberlakuan telah dipenuhi sebelum tanggal berlakunya pengesahan, penerimaan,
persetujuan atau penambahan anggota hendaknya berlaku pada tanggal berlakunya Konvensi ini atau akan berlaku tiga bulan sesudah tanggal penyampaian instrumen, dimana tanggal terakhir adalah tanggal yang
dipilih. 3. Bagi negara-negara yang telah menyerahkan instrumen, pengesahan,
penerimaan, persetujuan atau penambahan anggota setelah tanggal dimana Konvensi mulai berlaku, Konvensi akan efektif tiga bulan sesudah
tanggal penyimpanan instrumen. 4. Setelah tanggal diterimanya amandemen Konvensi sesuai pasal 10, setiap
penyimpanan instrumen, penerimaan, persetujuan atau penambahan anggota yang disampaikan akan diterapkan konvensi yang telah diamandemen.
Pasal 13
Permintaan Berakhir Masa Berlaku
1. Konvensi dapat dimintakan untuk diakhiri masa berlakunya oleh setiap
Peserta, setelah lima (lima) tahun dari tanggal berlakunya Konvensi bagi Peserta yang bersangkutan.
2. Permintaan untuk mengakhiri masa berlaku, harus dilakukan melalui
pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal.
3. Permintaan untuk mengakhiri masa berlakunya, akan diberlakukan 12
bulan setelah diterima oleh Sekretaris Jenderal atau setelah melalui
periode waktu yang telah ditentukan.
Pasal 14 Tempat Penyimpanan
1. Konvensi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi (selanjutnya disebut “tempat penyimpanan”);
13
2. Tempat penyimpanan harus:
1. Menginformasikan kepada semua Pemerintah suatu negara yang telah menandatangani Konvensi atau menyetujui tentang :
1.1 Setiap penandatanganan baru atau penyampaian instrumen pengesahan, penerimaan, persetujuan atau penambahan anggota bersama-sama dengan tanggal tersebut;
1.2 Tanggal mulai berlakunya Konvensi;
1.3 Penyimpanan setiap permintaan berakhir masa berlaku dengan tanggal
dimana permintaan berakhir berlaku masa diterima dan tanggal dimana permintaan berakhir masa berlaku terjadi; dan
2. Mengirimkan salinan Konvensi yang syah kepada pemerintahan semua negara yang telah menandatangani Konvensi, atau yang telah menyetujuinya;
3. Segera setelah Konvensi diberlakukan, salinan yang syah harus dikirimkan
oleh Bagian Penyimpanan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pendaftaran dan publikasi sesuai pasal 10 Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa.
Pasal 15 Bahasa
Konvensi ditetapkan dalam suatu bahasa asli yaitu bahasa Arab, Cina,
Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol. Setiap teks memiliki keaslian yang sama. MENYAKSIKAN HAL INI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan
kewenangan yang diberikan oleh pemerintah masing-masing untuk maksud ditanda tanganinya Konvensi ini. DITETAPKAN DI LONDON, pada tanggal tujuh bulan Juli tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh lima.
14
LAMPIRAN
BAB 1 Ketentuan – Ketentuan Umum
Peraturan 1
Definisi
Untuk maksud Lampiran ini berlaku definisi berikut :
1. Peraturan adalah peraturan-peraturan yang termuat dalam tambahan
Konvensi .
2. Disetujui adalah disetujui oleh Peserta yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan.
3. Nakhoda adalah orang yang memegang komando pada sebuah kapal
penangkap ikan.
4. Perwira adalah seorang anggota Awak kapal selain Nakhoda yang
ditunjuk oleh hukum atau peraturan nasional atau dengan berdasarkan kesepakatan bersama atau adat kebiasaaan setempat
5. Perwira Jaga Navigasi (Officer in charge of a navigational watch) ” adalah
seorang perwira yang bertanggung jawab terhadap tugas jaga navigasi yang ahli sesuai peraturan II/2 atau II/4 dari Konvensi ini.
6. Perwira Mesin (Engineer Officer)” adalah seorang perwira yang ahli di bagian mesin sesuai dengan peraturan II/5 dari konvensi ini.
7. Kepala Kamar Mesin (Chief engineer Officer)” adalah perwira mesin senior
yang bertanggung jawab atas propulsi mekanis dan pengoperasian serta pemeliharaan dari instalasi mekanis dan instalasi listrik kapal.
8. Masinis II adalah perwira mesin di bawah pangkat Kepala Kamar Mesin dan kepadanya diberikan tanggung jawab untuk menggantikan tugas
Kepala Kamar Mesin jika berhalanagan (atas propulsi mekanik kapal).
9. “Operator Radio” adalah orang yang memegang sertifikat yang dikeluarkan atau diakui oleh pemerintah berdasarkan ketentuan-
ketentuan Peraturan Radio )
10. Peraturan-Peraturan Radio adalah aturan-aturan tentang radio yang telah
ditambahkan dalam Konvensi Telekomunikasi Internasional paling baru yang dapat berlaku sewaktu-waktu.
11. Konvensi SCTW 1978 adalah Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi pelaut, tahun 1978 yang diamandemen.
12. Protokol Torremolinos 1993 adalah Protokol Torremolinos tahun 1993 yang berhubungan dengan Konvensi Internasional Torremolinos tentang
Keselamatan bagi Kapal penangkap Ikan tahun 1977.
13. Tenaga Penggerak adalah jumlah tenaga maksimum terus menerus dalam kilowatt yang dihasilkan oleh mesin penggerak utama kapal yang
tercantum dalam Sertifikat Pendaftaran Kapal atau dokumen resmi
15
lainnya.
14. Perairan terbatas adalah perairan di sekitar Peserta yang ditentukan oleh
Administrasi dimana tingkat keselamatan menjadi bahan pertimbangan Administrasi yang memungkinkan standar kualifikasi dan sertifikasi bagi
Nakhoda dan Perwira Kapal penangkap ikan ditetapkan lebih rendah dari tingkatan yang diperuntukan bagi daerah pelayaran di luar yang ditentukan batasnya. Dalam menentukan luas perairan terbatas,
Administrasi harus mempertimbangkan pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi.
15. Perairan tak terbatas adalah selain dari perairan terbatas.
16. Panjang (L) harus diambil 96% dari panjang keseluruhan suatu garis air
(water line) pada 85 % dari kedalaman terkecil yang diukur dari garis lunas kapal atau panjang dari sisi luar bagian depan haluan tinggi sampai ke poros daun kemudi pada garis air itu, yang lebih besar. Pada
kapal-kapal yang dirancang dengan lunas yang melengkung, maka garis air dimana panjang ini diukur harus sejajar dengan rancangan garis air
tersebut.
17. Tinggi Moulded adalah jarak vertikal yang diukur dari lunas kapal sampai bagian atas balok geladak kerja di bagian sisi.
Peraturan 2 Penerapan
Administrasi dari Peserta, jika ia menganggap tidak dapat diterima atau tidak
dapat diterapkan, maka untuk menerapkan secara penuh persyaratan peraturan II/3, II/4, II/5 dan persyaratan penggunaan bahasa Inggris bagi awak kapal penangkap ikan dengan panjang kurang dari 45 meter yang
beroperasi dari pelabuhan basisnya dan menangkap ikan di perairan terbatas, dapat menentukan yang mana dari peraturan ini yang tidak harus
diterapkan seluruhnya atau sebagian kepada personil, tanpa menghilangkan prinsip – prinsip keselamatan dalam Konvensi. Dalam kasus seperti itu Administrasi harus melaporkan ke Sekretaris Jenderal tentang rincian
tindakan yang telah dilakukan berkaitan dengan pelatihan dan sertifikasi personil-personil tersebut.
Peraturan 3 Sertifikat dan Pengukuhan
1. Sertifikat untuk awak kapal penangkap ikan hanya diterbitkan jika
persyaratan pengalaman berlayar, umur, kesehatan secara medis, latihan, kualifikasi, dan ujian-ujian memenuhi aturan ini;
2. Sertifikat yang diterbitkan oleh Peserta sesuai paragraf 1 harus
dikukuhkan oleh Peserta tersebut guna membuktikan penerbitannya
seperti contoh sebagaimana dijelaskan pada lampiran 1 atau lampiran 2; 3. Sertifikat dan pengukuhannya harus diterbitkan dalam bahasa resmi
atau bahasa-bahasa negara yang menerbitkannya. Jika bahasa yang
16
dipergunakan bukan bahasa Inggris, maka naskah sertifikat harus menyertakan suatu terjemahan dalam bahasa Inggris;
4. Untuk Operator radio, Peserta membolehkan :
1. Menyertakan pengetahuan tambahan yang disyaratkan oleh peraturan II/6, dalam ujian untuk penerbitan sertifikat yang memenuhi Peraturan Radio; atau
2. Menerbitkan sertifikat tersendiri yang menunjukkan bahwa pemegangnya memiliki pengetahuan tambahan yang disyaratkan oleh peraturan II/6.
5. Administrasi yang telah mengakui sertifikat yang diterbitkan oleh atau dibawah kewenangan Peserta lain sesuai dengan peraturan 7 wajib
menerbitkan pengukuhan guna membuktikan pengakuan terhadap sertifikat itu dalam bentuk seperti terlihat pada Lampiran 3;
6. Pengukuhan akan habis masa berlakunya, jika sertifikat yang dikukuhkan telah habis masa berlakunya atau telah dicabut,
ditangguhkan atau dibatalkan oleh Peserta yang menerbitkannya dan dalam hal ini tidak lebih dari lima tahun setelah tanggal penerbitan;
7. Sertifikat yang diterbitkan menurut ketentuan Konvensi STCW 1978 kepada seorang pemegang untuk bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin, Perwira mesin atau Petugas radio akan dipertimbangkan sertifikatnya
untuk kapal ikan seperti yang dimaksud dalam paragraf 1;
8. Administrasi dapat menggunakan format yang berbeda dari format yang diberikan pada Lampiran 1,2 dan 3. Asalkan format demikian berisikan informasi yang diperlukan ditulis dalam huruf Romawi dan angka-angka
Arab.
Peraturan 4 Prosedur-Prosedur Pengawasan
1. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang berdasarkan
pasal 8 harus dibatasi oleh hal berikut
1. melakukan verifikasi bahwa seluruh awak kapal penangkap ikan yang bertugas diatas kapal yang harus memiliki sertifikat sesuai dengan
Konvensi ini diberikan sertifikat atau memegang dispensasi yang sesuai. Sertifikat semacam itu harus diterima sampai ada alasan yang jelas dan untuk diprcaya bahwa sertifikat tersebut diperoleh secara
curang atau pemegang sertifikat tersebut bukan orang yang berhak untuk sertifikat tersebut; dan
2. menilai kemampuan awak kapal penangkapan ikan untuk
mempertahankan standar tugas jaga sebagaimana yang dipersaratkan oleh Konvensi , jika ada alasan yang jelas dan dapat dipercaya bahwa
standar tersebut tidak dapat dipertahankan disebabkan oleh kejadian tersebut :
2.1 kapal tersebut mengalami tubrukan, kandas atau terdampar; atau 2.2 telah terjadi pembuangan bahan-bahan tertentu dari kapal ketika
sedang berlayar, sedang berlabuh jangkar atau sedang sandar
17
yang melanggar ketentuan Konvensi Internasional. 2.3 kapal diolah gerak secara ceroboh atau tidak aman, sementara
jalur pelayaran telah diatur secara syah oleh Organisasi atau prosedur dan praktek keselamatan pelayaran yang belum diikuti;
atau 2.4 kapal dioperasikan dalam kondisi membahayakan orang, harta
benda dan lingkungan.
2. Bilamana terjadi adanya kekurangan menurut paragraf 1. Petugas yang
melakukan pengawasan harus segera menginformasikan secara tertulis
kepada Nakhoda kapal dan Administrasi, sehingga dapat diambil tindakan yang tepat. Pemberitahuan demikian harus menyebutkan
keterangan tentang kekurangan yang dijumpai dan alasan dimana Administrasi menentukan bahwa kekurangan demikian dapat membahayakan orang, harta benda dan lingkungan;
3. Kekurangan yang dianggap mungkin dapat membahayakan orang, harta
benda dan lingkungan antara lain :
1. kurangnya orang-orang yang memiliki sertifikat yang dipersyaratkan
atau dispensasi yang dipersyaratkan. 2. kurangnya pengaturan tugas jaga navigasi atau permesinan untuk
memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Administrasi 3. tidak hadirnya seseorang yang kompeten dalam tugas jaga untuk
mengoperasikan peralatan yang penting dalam rangka pelayaran yang aman, komunikasi radio yang aman atau pencegahan pencemaran; atau
4. ketidak mampuan untuk menyediakan orang-orang yang telah
istirahat untuk tugas jaga pertama untuk suatu pelayaran. Sehingga
tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.
Peraturan 5
Penyampaian Informasi
1. Sekretaris Jenderal wajib meminta dan memberikan kepada para Peserta
informasi yang disampaikan kepadanya sesuai Pasal 4; 2. Para Peserta yang gagal menyampaikan informasi yang dipersyaratkan
dalam Pasal 4 dalam waktu 24 bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi , maka tidak berhak mengajukan kemudahan dari Konvensi sampai waktu informasi tersebut telah diterima oleh Sekretaris Jenderal.
Peraturan 6
Administrasi Penataan Sertifikasi
1. Tiap Peserta berusaha untuk mendirikan dan mempertahankan penyelenggaraan suatu sistem guna menjamin bahwa program pelatihan
terpadu antara instruksi dan latihan merupakan hal penting untuk
18
mencapai standar keahlian dan selalu dipantau dan diawasi secara teratur keefektifannya.
2. Tiap Peserta berusaha semaksimal mungkin, untuk hal yang dapat
dilaksanakan, menyelenggarakan suatu registrasi atau register-register seluruh sertifikat dan pengukuhannya sesuai dengan peraturan 3 dan II/1 sampai II/6 yang diterbitkan, yang telah habis masa berlakunya dan
yang telah di revalidasi, dilaporkan hilang, dibatalkan, dan yang diterbitkan dispensasinya serta melengkapi keterangan mengenai status sertfikat pengukuhan dan dispensasi pada saat di ajukan oleh Peserta
lainnya.
Peraturan 7 Pengakuan Sertifikat
1. Setiap Administrasi harus menjamin untuk memberi pengakuan dengan cara pengukuhan sesuai dengan peraturan 3, sertifikat yang diterbitkan
oleh dan atau dibawah kewenangan Peserta lain, dimana persyaratan untuk memenuhi standar kompetensi sebagaimana penerbitan dan pengukuhan sertifikat oleh Peserta Peserta dipenuhi sebagaimana
mestinya; 2. Sertifikat yang dikeluarkan oleh atau berdasarkan kewenangan suatu
negara bukan Peserta tidak diakui;
3. Sesuai dengan paragraf 1 peraturan ini dan paragraf 5 dari Peraturan 3, Administarsi dapat jika memungkinkan diperbolehkan seseorang untuk bertugas selama jangka waktu tidak lebih dari tiga bulan diatas kapal
berhak mengibarkan bendera negaranya, dimana sertifikat yang dipergunakannya diterbitkan oleh Peserta lain dan belumen mendapatkan pengukuhan sebagaimana yg dipersyaratkan oleh paragraf 5 peraturan 3,
asalkan terdapat bukti dokumen yang menyatakan bahwa permohonan untuk suatu pengukuhan telah diserhkan pada Administrasi tersebut.
Peraturan 8 Ketentuan Peralihan
1. Sertifikat kompetensi atau pelayanan dalam suatu kapasitas dimana Konvensi ini menuntut suatu sertifikat dan sebelum diberlakukannya Konvensi di suatu negara Peserta harus diterbitkan sesuai dengan
hukum yang berlaku dinegara peserta tersebut atau Peraturan Radio harus diakui dan syah untuk pelayanan setelah Konvensi diberlakukan disuatu negara Peserta;
2. Setelah diberlakukannya Konvensi di suatu negara Peserta, dapat
dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat kompetensi sesuai dengan praktek praktek sebelumnya dalam periode tidak lebih dari lima tahun. Sertifikat-sertifikat tersebut harus diakui sebagai sertifikat yang syah
untuk tujuan Konvensi. Selama periode transisi ini sertifikat tersebut diterbitkan hanya untuk orang-orang yang memiliki pengalaman berlayar
sebelum diberlakukannya Konvensi di suatu negara Peserta. sesuai
19
dengan spesifikasi kapal dan sertifikatnya. Peserta harus menjamin kandidat lain untuk memperoleh sertifikat harus diuji dan diberikan
sertifikat sesuai dengan Konvensi;
3. Suatu negara Peserta dalam waktu dua tahun setelah diberlakukannya Konvensi ini diperbolehkan menerbitkan suatu sertifikat untuk melayani awak kapal penangkap ikan yang tidak memegang baik sertifikat yang
sesuai berdasarkan Konvensi ataupun sertifikat kompetensi yang dikeluarkan berdasarkan hukum sebelum diberlakukannya Konvensi untuk itu Peserta yang telah :
1. Bertugas dalam kapasitas dimana mereka mencari suatu sertifikat
untuk bertugas dalam jangka waktu tidak kurang dari 3 tahun dalam waktu 7 tahun terakhir sebelum diberlakukannya Konvensi untuk Peserta tersebut;
2. Menunjukan bukti bahwa mereka telah melakukan tugas dengan baik;
dan 3. Meyakinkan Peserta mengenai kesehatan medis termasuk penglihatan
dan pendengaran dengan mempertimbangkan usia mereka pada saat mengajukan permohonan.
Untuk tujuan konvensi, sebuah sertifikat yang diterbitkan berdasarkan paragraf ini harus setara dengan sertifikat yang diterbitkan berdasarkan
konvensi.
Peraturan 9 Dispensasi
1. Dalam kondisi khusus administrasi apabila menganggap bahwa hal ini
tidak akan membahayakan awak kapal, harta benda dan lingkungan, dapat menerbitkan suatu dispensasi yang mengizinkan awak kapa selama
periode tidak lebih dari enam bulan dalam suatu jabatan, selain dari pada itu operator radio kecuali sebagimana yang tercantum dalam peraturan radio bagi awak kapal yang tidak mempunyai sertifikat, asalkan orang
yang diberikan dispensasi cukup memenuhi syarat untuk menduduki jabatan yang kosong tersebut dengan cara yang aman menurut
pandangan Administrasi; 2. Dispensasi yang diberikan untuk suatu jabatan haruslah diberikan hanya
kepada orang yang bersertifikat yang pantas untuk mengisi jabatan yang ada setingkat dibawahnya. Bilamana sertifikasi jabatan di bawahnya tidak dibutuhkan oleh Konvensi, dispensasi dapat dikeluarkan kepada
orang yang memiliki keahlian dan pengalaman, menurut pendapat Administrasi yang bersangkutan, setara untuk mengisi jabatan tersebut
tidak memiliki sertifikat yang layak tetapi harus telah lulus ujian yang dilaksanakan oleh Administrasi, merupakan dispensasi yang aman untuk dikeluarkan. Sebagai tambahan Administrasi harus menjamin bahwa
posisi yang aman tersebut diisi oleh orang yang memegang sertifikat yang sesuai;
20
3. Masing-masing Peserta sesegera mungkin setelah tanggal 1 Januari setiap tahun mengirim laporan kepada Sekretaris Jenderal untuk
menyampaikan informasi tentang jumlah total dispensasi dalam kaitannya dengan kapasitas sertifikat yang dibutuhkan termasuk yang
dikembalikan.
Peraturan 10 Penyetaraan
1. Konvensi tidak akan menghalangi suatu negara Peserta untuk menambah
atau menerima pengaturan sistem pendidikan yang lain termasuk yang terkait dengan tugas jaga dan Organisasi diatas kapal khususnya yang
disesuaikan dengan perkembangan teknik dan jenis-jenis kapal khusus asalkan tingkat pengalaman berlayar, pengetahuan dan efisiensi mengenai navigasi dan teknik penanganan kapal menjamin tingkat
keselamatan di laut dan memiliki penangnanan teknis penanganan dan melayarkan kapal menjamin tingkat keselamatan di laut dan memiliki
prosedur untuk pencegahan pencemaran seperti yang dipersyaratkan dalam Konvensi;
2. Keterangan rinci mengenai hal ini harus dimasukkan dalam laporan pada Pasal 4 .
BAB II Sertifikasi Nakhoda, Perwira,
Perwira Mesin dan Operator Radio
Peraturan 1 Persyaratan Minimum yang Diwajibkan untuk Sertifikasi Nakhoda
Kapal Penangkap Ikan panjang 24 meter atau lebih
yang Beroperasi di Perairan Tak Terbatas
1. Setiap nakhoda kapal penangkap ikan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas hendaknya memiliki sertifikat yang sesuai;
2. Setiap calon yang akan mengikuti sertifikasi harus :
1. memenuhi persyaratan Peserta, mengenai kesehatan, khususnya
menyangkut penglihatan dan pendengaran.
2. memenuhi persyaratan untuk sertifikasi sebagai seorang perwira jaga
navigasi pada kapal penangkap ikan yang panjangnya 24 atau lebih
yang beroperasi di perairan tak terbatas dan memiliki pengalaman berlayar yang syah tidak kurang dari dua belas bulan sebagai perwira
jaga navigasi atau nakhoda pada kapal penangkap ikan dengan panjang tidak kurang dari 12 m. Namun demikian Peserta dapat mengijinkan untuk mengganti periode pengalamn berlayar tidak lebih
dari enam bulan sebagai perwira jaga navigasi sesuai dengan Konvensi STCW 1978. dan
21
3. telah lulus ujian atau ujian-ujian dalam rangka penilaian kompetensi untuk memenuhi aturan Peserta sesuai dengan materi yang tertuang
dalam lampiran peraturan ini. Seorang calon peserta ujian yang memiliki sertifikat kompetensi yang syah yang dikeluarkan sesuai
dengan peraturan Konvensi STCW 1978 tidak perlu diuji kembali untuk mata pelajaran yang tercantum dalam lampiran yang telah ditempuhnya setingkat lebih tinggi atau setara tingkatnya untuk
penerbitan sertifikat berdasarkan Konvensi.
22
Lampiran Peraturan 1
Pengetahuan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi bagi Nakhoda Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang 24 m atau lebih
yang Beroperasi di Perairan Tak Terbatas
1. Silabus yang diberikan di bawah ini disusun untuk calon peserta ujian
sertifikasi sebagai nakhoda kapal penangkap ikan yang panjangnya 24 m atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas. Perlu diingat bahwa nakhoda memiliki tanggung jawab dalam hal keselamatan kapal dan
ABKnya sepanjang waktu termasuk selama operasi penangkapan. Ujian dalam mata pelajaran tersebut hendaknya dirancang untuk menguji
kemampuan calon dalam hal menyerap semua informasi yang ada yang mempengaruhi keselamatan kapal dan ABKnya sesuai silabus;
2. Navigasi dan Penentuan Posisi 2.1 Perencanaan pelayaran dan navigasi untuk segala kondisi :
1. Dengan metode yang dapat dipergunakan dalam menentukan rute
pelayaran; 2. Dalam perairan terbatas; 3. Bila memungkinkan diperairan yang ber - es;
4. Dalam jarak pandang yang terbatas; 5. Bilamana memungkin dalam jalur pemisah pelayaran; dan
6. Dalam daerah yang dipengaruhi oleh pasang surut atau arus. 2.2 Penentuan Posisi :
1. Dengan pengamatan benda bumi. 2. Dengan pengamatan benda darat, termasuk kemampuan menggunakan
baringan dari tanda-tanda daratan seperti menara suar, rambu-rambu dan pelampung dalam hubungannya dengan peta, berita pelaut dan publikasi lainnya untuk menilai ketelitian penentuan posisi yang
dihasilkan; dan 3. Dengan menggunakan, sesuai yang disyaratkan oleh Peserta, alat bantu
navigasi elektronik kapal modern seperti yang terpasang pada kapal-
kapal penangkap ikan, khususnya berkenaan dengan pengetahuan tentang prinsip-prinsip cara pengoperasian, keterbatasan
keterbatasan, sumber-sumber kesalahan, pendeteksian informasi yang salah dan metode pembetulan untuk memperoleh posisi yang akurat.
3. Tugas Jaga 3.1 Mendemontrasikan pengetahuan yang menyangkut isi, aplikasi dan
maksud dari peraturan Internasional mengenai Pencegahan Tubrukan di Laut, 1972 (The International Regulation for Preventing Collision at Sea), khususnya tambahan II dan IV tentang navigasi yang aman.
3.2 Mendemontrasikan pengetahuan mengenai Prinsip Dasar yang harus diperhatikan dalam melaksanakan tugas jaga Navigasi seperti diuraikan
pada Bab IV. 4. Navigasi Radar
4.1. Mendemontrasikan kemampuan pengoperasian dan menggunakan radar dengan menggunakan simulator radar atau bila tidak memungkinkan, papan olah gerak, pengetahuan dasar tentang radar dan
23
menginterpretasikan serta menganalisa informasi yang diperoleh dari peralatan)* tersebut, termasuk berikut ini:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tampilan gambar dan keakuratan; 2. mengatur dan memelihara monitor;
3. mendeteksi informasi yang tidak tepat, gema palsu dan riak laut; 4. jarak dan baringan; 5. pengenalan gema kritis;
6. haluan dan kecepatan kapal lain; 7. waktu dan jarak terdekat dari kapal lain dalam situasi silang, saling
berhadapan, atau saling menyusul;
8. mendeteksi perobahan haluan dan kecepatan kapal lain; 9. pengaruh perobahan haluan atau kecepatan kapal kita atau kedua-
duanya; 10. penerapan Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di
Laut, 1972.
5. Kompas Magnit dan Kompas Gasing (Gyro Compass)
5.1. Kemampuan menggunakan benda angkasa dan benda-benda darat untuk menentukan dan menerapkan kesalahan pedoman magnit dan pedoman gasing (Gyro compass).
6. Meteorologi dan Oceanografi
6.1 Pengetahuan tentang peralatan meteorologi dan penggunaannya; 6.2 Kemampuan menerapkan informasi meteorologi yang tersedia;
6.3 Pengetahuan tentang ciri-ciri berbagai sistem cuaca, termasuk kebijaksanaan dari Peserta yang bersangkutan, badai tropis dan penghindaran badai dan quadran –quadran berbahaya dari angin siklon;
6.4 Pengetahuan tentang kondisi cuaca yang cenderung membahayakan kapal, termasuk kebijaksanaan Peserta, kabut, gunung es,bongkahan es;
6.5 Kemampuan menggunakan publikasi-publikasi navigasi tentang pasang
surut dan arus; 6.6 Kemampuan menghitung waktu dan ketinggian-ketinggian pasang tinggi
dan pasang rendah dan memperkirakan arah dan kecepatan arus. 7. Olah Gerak dan Penanganan Kapal Penangkap Ikan
7.1 Olah gerak dan penggunaan kapal penangkap ikan dalam semua kondisi meliputi :
1. sandar, lepas sandar dan berlabuh jangkar pada berbagai kondisi angin
dan air pasang;
2. olah Gerak di perairan dangkal; 3. pengelolaan dan penanganan kapal penangkap ikan dalam cuaca
buruk, termasuk kecepatan yang sesuai, khususnya pada perairan
saling menyusul dan pada perairan tertentu, membantu kapal atau pesawat udara dalam keadaan bahaya. Menolong kapal yang tidak
terkendalikan untuk keluar dari suatu perairan-perairan bergelombang dan mengurangi hanyut;
4. olah Gerak kapal selama melakukan operasi penangkapan dan memperhatikan secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi
keselamatan kapal selama kegiatan operasi penangkapan;
24
5. menghindari kecelakaan dalam olah gerak untuk peluncuran skoci penolong atau rakit penolong dalam cuaca buruk;
6. cara melakukan pertolongan orang-orang dalam bahaya ke atas kapal dari skoci penolong atau rakit penolong;
7. apabila memungkinkan, tindakan-tindakan praktis hendaknya diambil ketika berlayar di perairan es atau terjadi penimbunan salju di kapal.
8. penggunaan, dan olah gerak kapal di bagan pemisah lalu lintas.
9. pentingnya berlayar pada kecepatan yang rendah untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh ombak depan kapal atau ombak buritan kapal itu sendiri.
10. memindahkan ikan di laut ke kapal pabrik pengolahan ikan atau kapal lain.
11. pengisian kembali bahan bakar di laut. 8. Bangunan dan Stabilitas Kapal Penangkap Ikan
5.1 Pengetahuan umum tentang struktur bagian utama dari kapal dan
nama-nama berbagai bagian dari kapal; 5.2 Pengetahuan tentang teori dan faktor-faktor yang mempertahankan
trim dan stabilitas dan tindakan yang perlu untuk memelihara trim
dan stabilitas yang aman; 5.3 Memperagakan penggunaan tabel trim dan stabilitas serta
memperhitungkan akibat kondisi-kondisi tersebut;
5.4 Pengetahuan tentang pengaruh permukaan bebas dan penimbunan salju di kapal;
5.5 Pengetahuan tentang pengaruh air di atas geladak; 5.6 Pengetahuan tentang pentingnya kesatuan kedap cuaca dan kedap
air.
9. Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan 9.1 Penanganan dan penyimpanan hasil tangkapan di atas kapal, termasuk
alat tangkap; 9.2 Kegiatan bongkar muat, khususnya berkaitan dengan momen
kemiringan pengaruh dari alat tangkap dan hasil tangkapan. 10. Instalasi Tenaga Kapal Penangkap Ikan
10.1 Prinsip kerja instalasi tenaga kapal pada kapal penangkap ikan; 10.2 Mesin bantu kapal;
10.3 Pengetahuan umum tentang istilah-istilah mesin kapal 11. Pencegahan kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran
11.1 Organisasi latihan darurat pemadam kebakaran; 11.2 Bahan kimia dan kelas-kelas kebakaran; 11.3 Sistem pemadam kebakaran;
11.4 Telah mengikuti suatu latihan pemadaman kebakaran yang telah diakui;
11.5 Pengetahuan tentang peraturan mengenai perlengkapan pemadam kebakaran.
12. Prosedur Darurat 12.1 Tindakan-tindakan yang harus dilakukan sebelum mengandaskan kapal;
12.2 Tindakan yang akan diambil sebelum dan sesudah kapal kandas;
25
12.3 Tindakan yang akan dilakukan bila alat tangkap tersangkut didasar atau benda lain;
12.4 Mengapungkan kapal yang kandas, dengan dan tanpa alat bantu; 12.5 Tindakan yang akan diambil bila terjadi tubrukan;
12.6 Penyumbatan sementara terhadap kebocoran-kebocoran; 12.7 Tindakan pencegahan dan keselamatan ABK dalam keadaan bahaya; 12.8 Memperkecil kerusakan dan menyelamatkan kapal bila terjadi kebakaran
atau ledakan; 12.9 Meninggalkan kapal; 12.10 Sistem kemudi darurat, cara-cara pemasangan dan penggunaan tali
dalam sistem kemudi serta cara-cara yang digunakan untuk mengatur kemudi.
12.11 Menolong orang-orang dalam keadaan bahaya atau kapal karam; 12.12 Prosedur cara menolong orang jatuh ke laut (man over board); 12.13 Menunda dan sedang ditunda.
13. Pelayanan Medis
13.1 Pengetahuan tentang Prosedur PPPK; 13.2 Pengetahuan tentang prosedur memperoleh petunjuk medis lewat radio; 13.3 Pengetahuan mendalam tentang penggunaan publikasi-publikasi
berikut :
1. Petunjuk Medis Internasional untuk kapal-kapal atau publikasi-publikasi nasional yang setingkat;
2. Seksi medis dalam Isyarat Kode Internasional.
14. Hukum Maritim 14.1 Pengetahuan tentang hukum Maritim Internasional seperti yang
tercantum dalam perjanjian dan Konvensi-Konvensi internasional yang berpengaruh terhadap kewajiban dan tanggung jawab tertentu dari
nakhoda khususnya yang menyangkut keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. Hal khusus hendaknya diberikan dalam hal berikut : 1. Sertifikat-sertifikat dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan
untuk dibawa diatas kapal penangkap ikan berdasarkan Konvensi-Konvensi Internasional, cara memperolehnya dan masa berlakunya secara resmi;
2. Tanggung jawab berdasarkan tuntutan-tuntutan yang berhubungan dengan Protokol Internasional Torremalinos, 1993.
3. Tanggung jawab berdasarkan tuntutan yang berhubungan dengan Bab V Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa di Laut, 1974;
4. Tanggung jawab berdasarkan Tambahan I dan Tambahan V Marpol 73/78 Konvensi untuk pencegahan pencemaran dari kapal (MARPOL)
1973 seperti yang telah diperbaharui dengan Protokol 1978; 5. Deklarasi Kesehatan Maritim dan persyaratan Peraturan-peraturan
Kesehatan Internasional;
6. Tanggung jawab berdasarkan Konvensi Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut, 1972;
7. Tanggung jawab berdasarkan dokumen Internasional resmi lainnya
yang menyangkut keselamatan kapal dan ABK.
14.2 Cakupan pengetahuan tentang perundang-undangan Kemaritiman
26
Nasional diserahkan pada kebijaksanaan Pemerintah penanda tangan tetapi harus meliputi perencanaan nasional untuk dilaksanakan sesuai
penerapan Konvensi-Konvensi dan persetujuan-persetujuan Internasional.
15. Bahasa Inggris
Pengetahuan yang memadai dalam bahasa Inggris memungkinkan nakhoda untuk menggunakan peta-peta dan publikasi pelayaran lain, memahami informasi meteorologi dan tindakan menyangkut keselamatan dan
pengoperasian kapal dan untuk menyatakan dirinya secara jelas dalam komunikasinya dengan kapal lain atau stasiun-stasiun pantai.
Kemampuan untuk mengerti dan menggunakan Kamus Pelayaran di laut berdasarkan standar IMO.
16. Komunikasi
16.1 Pengetahuan tentang prinsip-prinsip umum dan faktor-faktor dasar yang diperlukan untuk penggunaan secara efisien dan aman terhadap semua sub sistem dan perlengkapan yang diperlukan dalam GMDSS;
16.2 Pengetahuan tentang sistem-sistem peringatan tentang metereologi dan navigasi serta pemilihan dari pelayanan komunikasi yang sesuai;
16.3 Pengetahuan umum tentang akibat yang merugikan kesalahan pengggunaan salah satu perlengkapan komunikasi;
16.4 Dimana Peserta telah menguji calon dalam mata ujian ini pada tingkat-tingkat sertfikasi lebih rendah, mereka dapat mempunyai pilihan untuk tidak menguji kembali dalam mata ujian ini;
16.5 Mampu menerima dan mengirim sinyal Morse dengan cahaya dan menggunakan the International Code of Signals.
17. Penyelamatan diri (Life Saving)
17.1 Pengetahuan mendalam tentang alat-alat penyelamat dan persiapannya. 17.2 Pengetahuan mendalam tentang prosedur darurat dan kumpulan-
kumpulan orang dan latihan-latihan
18. Search and rescue
18.1 Pengetahuan mendalam tentang Regu Penolong Kapal Niaga (MERSAR)
19. Keselamatan nelayan dan kapal penangkap ikan (the FAO/ILO/IMO
Code of Safety for Fishermen and Fishing Vessels) 19.1 Pengetahuan tentang the FAO/ILO/IMO Code of Safety for Fishermen and
Fishing Vessels (bagian A) 20. Metode Peragaan Kecakapan
20.1 Navigasi 20.1.1 Mendemonstrasikan penggunaan sextant , pelorus, azimuth mirror
kemampuan menentukan posisi, haluan dan baringan.
20.2 Konvensi tentang Peraturan Internasional Mencegah Tubrukan di Laut,
27
1972.
20.2.1 Penggunaan model-model kecil untuk peragaan isyarat-isyarat atau penerangan, atau simulator penerangan navigasi.
20.3 Radar 20.3.1 Simulator radar
20.4 Pemadam Kebakaran
20.4.1 Ikut serta pada latihan pemadaman kebakaran yang disetujui. 20.5 Komunikasi 20.5.1 Ujian Praktek
20.6 Penyelamatan diri (Life Saving) 20.6.1 Penanganan alat-alat penyelamat, termasuk pemakaian jaket penolong
dan bila memungkinkan pakaian selam.
28
Peraturan 2 Persyaratan Minimum yang Diwajibkan untuk Sertifikasi Perwira yang
Melaksanakan Tugas Jaga Navigasi pada Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Tak
Terbatas.
1. Setiap perwira yang melaksanakan tugas jaga navigasi pada kapal penangkap ikan panjang 24 meter atau lebih beroperasi di perairan tak
terbatas, hendaknya memiliki sertifikat yang memadai.
2. Setiap calon pemegang sertifikat harus:
1. Usia tidak kurang dari 18 tahun.
2. Memenuhi persyaratan Peserta yang bersangkutan mengenai kesehatan,
terutama menyangkut penglihatan dan pendengaran. 3. Memiliki pengalaman berlayar yang syah di bagian dek pada kapal
penangkap ikan tidak kurang dari dua tahun dengan panjang tidak kurang dari 12 meter. Namun demikian Administrasi dapat mengijinkan penggantian pengalaman berlayar tersebut dengan periode pelatihan
khusus tidak lebih dari satu tahun, pelatihan tersebut harus setara nilainya dengan periode pengalaman berlayar yang digantikannya atau
dengan periode masa berlayar yang syah dengan dibuktikan dengan buku pelaut yang syah sesuai dengan Konvensi STCW 1978;
4. Telah lulus ujian yang sesuai atau ujian-ujian untuk penilaian kompetensi untuk memenuhi persyaratan Peserta. Ujian seperti itu atau ujian-ujian tersebut harus meliputi materi yang tercantum dalam
lampiran aturan ini. Calon peserta ujian yang memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan menurut ketetapan Konvensi STCW 1978
tidak perlu diuji kembali dalam mata ujian – mata ujian yang tercantum dalam lampiran yang telah diujikan pada tingkat yang lebih tinggi atau setara dengan tingkat sertifikat yang dikeluarkan oleh Konvensi
tersebut.
5. Memenuhi persyaratan peraturan 6, layak untuk melaksanakan tugas jaga radio sesuai Peraturan Radio.
29
Lampiran Peraturan 2
Pengetahuan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi Perwira
yang Melaksanakan tugas jaga pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak terbatas.
1. Silabus yang diberikan dibawah ini disusun untuk ujian bagi calon dengan sertifikasi sebagai perwira jaga navigasi pada kapal penangkap ikan yang panjangnya 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan tak
terbatas.
2. Navigasi Astronomi 3. Navigasi Datar
3.1 Kesanggupan menentukan posisi kapal melalui penggunaan : 1. Benda-benda darat
2. Benda-benda bantu navigasi, termasuk menara suar, rambu-rambu dan pelampung-pelampung.
3. Menentukan posisi duga dengan memperhitungkan pengaruh angin, air
pasang, arus dan kecepatan oleh putaran baling-baling per menit dengan topdal.
3.2 Pengetahuan yang mendalam dan kesanggupan menggunakan peta laut,
publikasi navigasi misalnya kepanduan bahari, daftar pasang/surut, berita pelaut dan peringatan navigasi radio.
4. Navigasi Radar 4.1 Mendemontrasikan penggunaan simulator atau jika tidak ada dapat
menggunakan papan manuver pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar radar, kemampuan menggunakan radar menafsirkan dan menganalisa informasi yang diperoleh dari radar yang meliputi:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tampilan gambar dan keakuratan;
2. Memasang dan mengatur gambar pada layar radar; 3. Mendeteksi keterangan-keterangan yang kurang benar dari informasi
yang ada, gema/palsu, gema pantulan air laut, dll.;
4. Jarak dan arah baringan; 5. Identifikasi gema kritis;
6. Haluan dan kecepatan kapal-kapal lain; 7. Waktu dan jarak terdekat dari kapal yang dalam situasi silang, saling
berhadapan atau saling menyusul;
8. Mendeteksi perobahan haluan dan kecepatan kapal-kapal lain; 9. Akibat perobahan haluan atau kecepatan kapal sendiri atau kedua-
duanya;
10. Penerapan Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut, 1972.
5. Tugas Jaga
5.1 Dapat memperagakan seluruh pengetahuan tentang isi, penerapan dan maksud Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut,
1972, terutama lampiran II dan IV menyangkut pelayaran yang aman.
30
5.2 Dapat memperagakan pengetahuan tentang Prinsip-prinsip Dasar yang harus menaati dalam melaksanakan Tugas Jaga seperti yang diuraikan
dalam Bab IV.
6. Sistem elektronik untuk penentuan posisi dan navigasi. Mampu menentukan posisi kapal dengan menggunakan alat bantu navigasi elektronik untuk memenuhi persyaratan Peserta.
7. Meteorologi 7.1 Pengetahuan tentang peralatan meteorologi kapal dan cara
penggunaannya 7.2 Pengetahuan tentang karakter berbagai sistem cuaca.
8. Kompas Magnit dan Kompas Gasing Perawatan dan penggunaan kompas serta peralatan yang terkait.
9. Komunikasi
9.1 Pengetahuan umum tentang prinsip umum dan faktor-faktor pokok yang perlu untuk keselamatan dan penggunaan secara efisien setiap sub sistem dan peralatan yang dibutuhkan dalam GMDSS.
9.2 Pengetahuan tentang sistem peringatan navigasi dan meteorologi serta pemilihan sirkuit komunikasi yang sesuai.
9.3 Pengetahuan tentang akibat yang dapat merugikan dari kesalahan
penggunaan peralatan komunikasi.
10. Pencegahan kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran 10.1 Pengetahuan tentang bahan kimia dan kelas-kelas kebakaran. 10.2 Pengetahuan tentang sistem pemadaman kebakaran dan prosedur-
prosedurnya. 10.3 Mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran yang telah mendapat
pengesahan.
11. Penyelamatan diri
Kemampuan menunjukan latihan-latihan cara meninggalkan kapal dan pengetahuan tentang cara mengoperasikan alat-alat penyelamat dan perlengkapan-perlengkapannya, termasuk perlengkapan radio jinjing, teknik
penyelamatan diri di laut termasuk keikutsertaan pada latihan menyelamatkan diri di laut.
12. Prosedur darurat dan praktek keselamatan kerja bagi personil kapal
penangkap ikan
Pengetahuan tentang hal – hal yang terdapat dalam seksi-seksi sesuai dari pada Peraturan FAO/ILO/IMO untuk Keselamatan Nelayan dan Kapal-kapal Penangkap Ikan, bagian A dan Bab VIII dari lampiran Naskah Protokol 1993).
13. Olah Gerak dan Penanganan Kapal Penangkap Ikan
13.1 Pengetahuan dasar tentang olah gerak dan penanganan sebuah kapal penangkap ikan, termasuk sbb:
31
1. Merapat di dermaga, mengepil, berlabuh jangkar dan olah gerak merapat pada lambung kapal-kapal lain di laut;
2. Olah gerak selama operasi penangkapan dengan memperhitungkan secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan
kapal selama operasi penangkapan; 3. Pengaruh-pengaruh angin dan arus/pasang pada saat penanganan
kapal
4. Olah gerak di perairan dangkal; 5. Mengendalikan kapal ikan dalam cuaca buruk; 6. Menolong orang dan membantu kapal atau pesawat udara yang
berada dalam bahaya; 7. Sedang menunda dan ditunda;
8. Prosedur menolong orang jatuh ke laut; 9. Melakukan tindakan-tindakan praktis yang harus diambil ketika
berlayar di perairan es atau dalam kondisi terjadi penimbunan salju
di kapal. 14. Konstruksi Kapal Penangkap Ikan
Pengetahuan umum tentang struktur bagian-bagian utama kapal 15. Stabilitas Kapal
Pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi stabilitas dan penggunaan informasi stabilitas.
16. Penanganan Hasil Tangkapan dan Penyimpanan Pengetahuan tentang penanganan yang aman dan penyimpanan hasil
tangkapan dan pengaruh faktor-faktor ini terhadap keselamatan kapal. 17. Bahasa Inggris
Pengetahuan yang memadai tentang bahasa Inggris yang memungkinkan perwira untuk menggunakan peta dan publikasi navigasi lain, untuk memahami informasi meteorologi dan pesan-pesan mengenai keselamatan dan
pengoperasian kapal. Sanggup memahami dan menggunakan Kamus Pelayaran berdasarkan IMO
18. Pelayanan Medik
Pengetahuan tentang prosedur P3K. Penerapan secara praktis pedoman medis dan nasehat melalui radio.
19. Search and Rescue
Pengetahuan yang cukup tentang prosedur regu penolong berdasarkan PetunjukRegu Penolong Kapal Niaga (MERSAR)
20. Pencegahan terhadap Pencemaran Lingkungan Laut
Pengetahuan tentang tindakan-tindakan pencegahan yang diamati untuk mencegah polusi lingkungan laut.
21. Metode demonstrasi kecakapan
Peserta harus membuat metode demonstrasi kecakapan yang relevan dengan
32
persyaratan Lampiran ini.
33
Peraturan 3
Persyaratan Minimum yang Diwajibkan untuk Sertifikasi Nakhoda
Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Terbatas
1. Setiap Nakhoda kapal penangkap ikan panjang 24 meter atau lebih yang beroperasi di perairan terbatas harus memiliki suatu sertifikat yang memadai yang dikeluarkan sesuai dengan aturan ini kecuali memelikik
sertifikat yang dikeluarkan sesuai dengan pelaksanan peraturan I.
2. Setiap calon pemegang sertifikat haruslah :
1. Memenuhi persyaratan Peserta mengenai kesehatan, terutama
menyangkut penglihatan dan pendengaran. 2. Memenuhi persyaratan untuk sertifikasi sebagai seorang perwira yang
melaksanakan tugas jaga navigasi pada kapal penangkap ikan panjang 24 meter atau lebih yang beroprasi di perairan terbatas atau tidak terbatas dan mempunyai pengalaman berlayar yang syah sebagai
perwira jaga navigasi di kapal penangkap ikan tidak kurang dari 12 bulan atau sebagai nakhoda pada kapal penangkap ikan dengan panjang tidak kurang dari 12 m. Akan tetapi Peserta dapat
menggantikan pengalaman berlayar yang syah tidak melebihi periode 6 bulan sebagai perwira di kapal-kapal niaga.
3. Telah lulus ujian yang sesuai atau ujian-ujian untuk penilaian kecakapan sesuai dengan persyaratan Peserta. Ujian seperti itu atau ujian-ujian tersebut harus meliputi materi yang tercantum dalam
lampiran aturan ini. 4. Peserta perlu memperhatikan pengaruh keselamatan semua kapal-kapal
dan struktur yang dapat diroperasikan di perairan terbatas yang sama, harus mempertimbangkan perairan terbatas yang telah dijelaskan
menurut defenisi yang terdapat dalam peraturan I/1 dan menentukan suatu tambahan materi yang harus tercakup dalam pemeriksaan atau ujian-ujian.
5. Seorang calon peserta ujian yang memiliki sertifikat kecakapan yang sah
yang dikeluarkan menurut ketetapan Konvensi STCW 1978 tidak perlu diuji kembali dalam mata pelajaran yang terdaftar dalam lampiran yang mana telah diujikan pada tingkat yang lebih tinggi atau yang setaraf
dengan sertifikat yang dikeluarkan sesuai Konvensi ini.
34
Lampiran Peraturan 3 Pengetahuan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi Nakhoda
Kapal Penangkap Ikan yang Panjang 24 meter atau lebih Beroperasi di Perairan Terbatas.
1. Silabus yang diberikan di bawah disusun untuk calon peserta ujian
sertifikasi sebagai nakhoda kapal penangkap ikan yang panjangnya 24 m
dan lebih beroperasi di perairan terbatas. Mengingat bahwa nakhoda memiliki tanggung jawab penuh dalam hal keselamatan kapal dan
ABKnya pada setiap waktu termasuk selama operasi penangkapan, ujian dalam mata pelajaran tersebut hendaknya dirancang untuk menguji kemampuan calon untuk menyerap semua informasi dan berpengaruh
terhadap tingkat keselamatan kapal dan ABK sesuai silabus.
2. Navigasi dan Penentuan Posisi 2.1 Perencanaan pelayaran dan navigasi untuk semua kondisi
1. Menentukan lintasan pelayarann dengan metode-metode yang cocok
2. Di dalam perairan terbatas 3. Apabila memungkinkan di perairan yang ber-es 4. Dalam jarak pandang terbatas
5. Bilamana memungkinkan, pada perairan dengan pemisah alur pelayaran.
6. Pada perairan yang dipengaruhi oleh pasang surut air atau arus 2.2 Penentuan Posisi
1. Pengamatan benda bumi (terrestrial), termasuk kemampuan menggunakan baringan benda-benda daratan dan sarana bantu
navigasi seperti mercusuar, rambu dan pelampung dalam hubungannya dengan peta, berita pelaut dan publikasi lainnya serta penilaian atas ketelitian penentuan posisi yang dihasilkan; dan
2. Dengan Menggunakan alat bantu navigasi elektronik sesuai persyaratan Peserta yang bersangkutan pada kapal modern seperti yang tersedia dalam kapal penangkap ikan.
3. Tugas Jaga
2.1 Memperagakan secara mendalam pengetahuan yang menyeluruh
menyangkut isi, aplikasi dan maksud dari Peraturan Internasionbal
pencegakan tubrukan di laut, 1972 (the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972) khususnya Tambahan II dan IV
mengenai keselamatan pelayaran. 2.2 Memperagakan pengetahuan mengenai Prinsip-prinsip Dasar yang harus
diperhatikan dalam melaksanakan tugas jaga Navigasi seperti diuraikan pada Bab IV.
4. Navigasi Radar 4.1 Peserta hendaknya memutuskan apakah memasukan atau tidak sylabus
radar di bawah ini dalam persyaratan umum untuk sertifikasi para
35
nakhoda. Jika Peserta memutuskan tidak memasukan sylabus dalam persyaratan umum, harus dijamin bahwa silabus diperhitungkan untuk
maksud sertifikasi nakhoda yang melayani kapal yang dilengkapi dengan radar dan diberlakukan di perairan terbatas.
4.2 Memperagakan penggunaan simulator radar atau bila tidak memungkinkan menggunakan papan olah gerak, pengetahuan tentang prinsip dasar radar, kemampuan mengoperasikan dan menggunakan
radar, interprestasi dan analisis informasi yang diperoleh dari radar termasuk hal berikut:
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi tampilan gambar dan ketelitian 2. Pengaturan dan perawatan display radar
3. Pendeteksian presentasi informasi yang salah, termasuk gema palsu, penampilan kembali, dll.
4. Jarak dan arah baringan.
5. Identifikasi atas gema kritis. 6. Haluan dan kecepatan kapal-kapal lain
7. Waktu dan jarak lintasan terdekat dari kapal dalam situasi silang, saling berhadapan atau saling menyusul.
8. Mendeteksi perobahan haluan dan kecepatan kapal-kapal lain
9. Pengaruh perobahan haluan atau kecepatan kapal sendiri atau kedua-duanya.
10. Penerapan Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan
di Laut, 1972.
5. Kompas 5.1 Mampuan menentukan dan menerapkan kesalahan kompas.
6. Meteorologi dan Oceanografi 5.2 Pengetahuan tentang peralatan meteorologi dan penerapannya 5.3 Kemampuan menggunakan informasi meteorologi.
5.4 Pengetahuan tentang karakteristik berbagai sistem cuaca yang berpengaruh terhadap perairan terbatas sesuai kebijakan Peserta.
5.5 Pengetahuan tentang kondisi cuaca yang berpengaruh terhadap perairan terbatas tersebut ysng membahayakan kapal, sesuai kebijakan yang diambil Peserta.
5.6 Apabila dapat dilakukan gunakan publikasi navigasi, arus dan pasang surut
7. Olah Gerak dan Penanganan Kapal Penangkap Ikan 7.1 Olah gerak dan penanganan kapal dalam semua kondisi meliputi :
1. Sandar, lepas sandar dan berlabuh jangkar pada berbagai kondisi
angin dan pasang. 2. Olah gerak di perairan dangkal.
3. Pengendalian dan penanganan kapal penangkap ikan dalam cuaca buruk, termasuk kecepatan yang sesuai, khususnya kondisi saling menyusul dan perairan yang bergelombang, membantu kapal atau
pesawat udara dalam keadaan bahaya dengan cara menjaga agar kapal yang tak dapat dikendalikan keluar dari perairan yang bergelombang
dan mengurangi hanyutnya.
36
4. Olah gerak kapal selama operasi penangkapan dengan memperhatikan secara khusus faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keselamatan
kapal selama operasi penangkapan. 5. Menghindari kecelakaan dalam olah gerak peluncuran skoci penolong
atau rakit penolong dalam cuaca buruk. 6. Cara melakukan pertolongan orang dalam bahaya ke atas kapal dari
skoci penolong atau rakit penolong.
7. Apabila memungkinkan, tindakan-tindakan praktis hendaknya diambil ketika berlayar di perairan es atau kondisi penimbunan salju di atas kapal.
8. Apabila memungkinkan penggunaan dan olah gerak pada alur pelayaran dengan pemisah lalu lintas.
9. Pentingnya melayarkan kapal pada kecepatan rendah untuk menghindarkan kerusakan yang disebabkan oleh ombak haluan kapal atau ombak buritan.
10. Memindahkan ikan di laut ke kapal pabrik pengolahan atau kapal-kapal lain.
8. Bangunan dan Stabilitas Kapal Penangkap Ikan
8.1 Pengetahuan umum tentang struktur bagian-bagian utama kapal
dan nama berbagai bagian dari kapal. 8.2 Pengetahuan tentang teori dan faktor-faktor yang mempengaruhi
trim dan stabilitas dan tindakan yang perlu untuk memelihara trim
dan stabilitas yang aman. 8.3 Memperagakan penggunaan informasi stabilitas yang tersedia
untuk kapal-kapal penangkap ikan. 8.4 Apabila memungkinkan pengetahuan tentang pengaruh-pengaruh
permukaan bebas dan penimbunan salju.
8.5 Pengetahuan tentang pengaruh air di atas geladak. 8.6 Pengetahuan tentang pentingnya kedap cuaca dan kedap air.
9. Penanganan dan Penyimpanan Hasil Tangkapan 9.1 Penyimpanan dan pengamanan hasil tangkapan di atas kapal, termasuk
alat tangkap; 9.2 Kegiatan muat dan bongkar.
10. Instalasi tenaga Kapal Penangkap Ikan 1.1 Prinsip-prinsip kerja instalasi tenaga kapal pada kapal penangkap ikan
1.2 Mesin bantu kapal 1.3 Pengetahuan umum tentang istilah mesin kapal.
11. Pencegahan kebakaran dan alat-alat pemadam kebakaran 11.1 Mengorganisasikan pelatihan darurat pemadam kebakaran; 11.2 Bahan kimia dan kelas-kelas kebakaran;
11.3 Sistem pemadam kebakaran; 11.4 Mengikuti suatu pelatihan pemadaman kebakaran yang telah disetujui.
11.5 Pengetahuan tentang ketentuan mengenai perlengkapan pemadam kebakaran.
12. Prosedur Darurat 12.1 Prosedur ketika mengkandaskan kapal;
12.2 Tindakan yang harus dilakukan sebelum atau sesudah kapal kandas;
37
12.3 Tindakan yang harus dilakukan apabila alat tangkap tersangkut di dasar atau benda lain;
12.4 Mengapungkan kapal yang kandas, dengan dan tanpa alat bantu; 12.5 Tindakan yang akan diambil menyusul suatu tubrukan;
12.6 Penyumbatan sementara terhadap kebocoran-kebocoran; 12.7 Tindakan untuk perlindungan dan keselamatan ABK dalam keadaan
bahaya;
12.8 Membatasi kerusakan dan menenangkan kapal menyusul kebakaran atau ledakan.
12.9 Meninggalkan kapal
12.10 Sistem kemudi darurat, cara pemasangan dan penataan dalam sistem kemudi dimana memungkinkan.
12.11 Menolong orang-orang dari kapal dalam keadaan bahaya atau karena karam.
12.12 Cara menolong orang jatuh ke laut
12.13 Menunda atau sedang ditunda
13. Pelayanan Medis 13.1 Pengetahuan tentang PPPK 13.2 Penerapan secara praktis tentang pedoman medis dan nasehat lewat
radio, termasuk kemampuan untuk bertindak secara efektif berdasarkan pengetahuan dalam kasus kecelakaan atau penyakit yang kemungkinan terjadi di atas kapal.
14. Hukum Maritim
14.1 Memperhitungkan perairan terbatas sebagaimana ditentukan oleh Peserta yang bersangkutan; pengetahuan tentang hukum maritim internasional sebagaimana yang tercantum dalam Konvensi-Konvensi
dan persetujuan-persetujuan Internasional, karena mempengaruhi kewajiban dan tanggung jawab nakhoda di perairan bersangkutan, khususnya hal-hal yang berhubungan dengan keselamatan dan
perlindungan lingkungan laut; 14.2 Luasnya pengertian tentang perundang-undangan kemaritiman
nasional diserahkan kepada kebijaksanaan Peserta yang bersangkutan tapi harus meliputi rencana nasional untuk dilaksanakan sesuai penerapan Konvensi-Konvensi dan persetujuan internasional .
15. Penyelamatan Diri
Pengetahuan tentang alat-alat penolong yang ada di kapal penangkap ikan. PengOrganisasian meninggalkan kapal (abandon ship drills) dan penggunaan perlengkapannya.
16. S A R
Pengetahuan tentang prosedur pencarian dan pertolongan
17. Kode FAO/ILO/IMO tentang Keselamatan Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan, Bagian A
Pengetahuan seksi – seksi atau bagian dari Kode FAO/ILO/IMO tentang Keselamatan Nelayan dan Kapal Penangkap Ikan, Bagian A
38
18. Metode demonstrasi kecakapan
Peserta harus menentukan metode demontrasi kecakapan sesuai dengan lampiran ini.
39
Peraturan 4 Persyaratan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi Perwira
Jaga Navigasi di Kapal Penangkap Ikan dengan Panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Terbatas.
1. Setiap perwira yang melaksanakan tugas jaga navigasi pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih beroperasi di perairan terbatas, harus memiliki sertifikat yang diterbitkan sesuai
peraturan 2, atau memiliki sertifikat yang tepat sesuai dengan Peraturan ini.
2. Setiap calon pemegang sertifikat haruslah:
1. Berumur tidak kurang dari 18 tahun 2. Memenuhi persyaratan Peserta yaitu kesehatan, terutama menyangkut
penglihatan dan pendengaran. 3. Memiliki pengalaman berlayar tidak kurang dari 2 tahun di bagian dek
pada kapal penangkap ikan yang memiliki panjang tidak kurang dari
12 meter. Namun demikian Administrasi dapat mengganti pengalaman berlayar tesebut dengan pelatihan khusus tidak lebih dari satu tahun, asalkan periode pelatihan khusus tersebut sedikitnya memiliki nilai
yang setara dengan periode masa berlayar yang digantikannya atau dengan periode masa berlayar yang dibuktikan dengan buku catatan
yang syah sesuai dengan Konvensi STCW 1978. 4. Telah lulus ujian yang sesuai atau ujian-ujian untuk penilaian
kecakapan sesuai dengan persyaratan Peserta. Ujian seperti itu atau
ujian-ujian tersebut harus meliputi materi yang tercantum dalam lampiran aturan ini. Calon peserta ujian yang memiliki sertifikat kecakapan yang dikeluarkan menurut ketetapan Konvensi STCW 1978
tidak perlu diuji lagi dalam materi-materi yang tercantum dalam lampiran yang telah diujikan pada tingkat yang lebih tinggi atau yang
setaraf dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Konvensi. 5. Memenuhi persyaratan Peraturan 6 apabila memungkinkan untuk
menyelenggaran tugas-tugas jaga radio sesuai dengan peraturan radio.
40
Lampiran Peraturan 4 Pengetahuan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi
Perwira Jaga Navigasi di Kapal Penangkap Ikan yang Panjang 24 meter atau lebih yang Beroperasi di Perairan Terbatas
1. Sylabus yang tersebut dibawah ini disusun untuk ujian bagi calon pemegang sertifikasi sebagai perwira-perwira yang bertugas jaga navigasi di kapal penangkap ikan dengan panjang 24 meter atau lebih beroperasi
di perairan terbatas.
2. Pelayaran Datar 2.1 Kemampuan untuk menentukan posisi kapal dengan penggunaan :
1. Benda – benda darat 2. Benda-benda bantu navigasi termasuk menara suar, rambu-rambu dan
pelampung 3. Pelayaran duga dengan memperhitungkan pengaruh angin, pasang,
arus dan kecepatan oleh RPM baling-baling dan topdal.
2.2 Pengetahuan yang baik dan kesanggupan untuk menggunakan peta-peta laut dan publikasi navigasi misalnya kepanduan bahari, Daftar pasang/surut, berita pelaut dan peringatan navigasi radio.
3. Navigasi Radar
3.1 Masing-masing Peserta hendaknya memutuskan apakah memasukkan atau tidak sylabus radar dibawah ini dalam persyaratan umum untuk sertifikasi para perwira yang melaksanakan tugas jaga navigasi. Jika
Peserta yang bersangkutan memutuskan tidak memasukannya dalam persyaratan umum, ia harus menjamin bahwa sylabus diperhitungkan untuk kepentingan sertifikasi perwira tersebut yang melayani di kapal-
kapal yang dilengkapi dengan radar dan yang berlayar di perairan terbatas.
3.1 Pengetahuan tentang prinsip radar dan kemampuan dalam
mengoperasikan dan menggunakan radar serta kesanggupan
memperkirakan dan menganalisa informasi yang diperoleh dengan menggunakan radar, termasuk :
1. Faktor yang mempengaruhi tampilan gambar dan ketelitian. 2. Pengaturan dan perawatan display/gambar.
3. Mendeteksi dari kesalahan penampilan radar termasuk gema palsu dan gema dari laut, dll.
4. Jarak dan arah baringan
5. Identifikasi gema kritis 6. Haluan dan kecepatan kapal-kapal lain
7. Waktu dan jarak terdekat dengan kapal dalam situasi silang, saling berhadapan atau saling menyusul.
8. Mendeteksi perobahan haluan dan kecepatan kapal-kapal lain
9. Pengaruh perobahan haluan atau kecepatan kapal sendiri atau kedua-duanya.
10. Penerapan Peraturan Internasional untuk Mencegah
41
Tubrukan di Laut. 1972
4. Tugas Jaga 4.1 Memperagakan secara baik tentang isi, penerapan dan maksud
Peraturan Internasional untuk Mencegah Tubrukan di Laut, 1972, termasuk lampiran menyangkut pelayaran yang aman.
4.2 Memperagakan pengetahuan tentang Prinsip Dasar Pengamatan dalam Tugas Jaga Navigasi seperti yang diuraikan dalam Bab IV.
5. Penentuan Posisi dan Navigasi dengan Sistem Elektronik
5.1 Kemampuan untuk menentukan posisi kapal melalui penggunaan alat bantu navigasi elektronik demi memenuhi persyaratan Peserta.
6. Meteorologi dan Oceanografi 6.1 Pengetahuan tentang peralatan meteorologi di kapal dan penggunaannya
6.2 Pengetahuan tentang karakter berbagai sistem cuaca yang mempengaruhi perairan terbatas bersangkutan.
7. Kompas 7.1 Kemampuan untuk menentukan dan menggunakan kesalahan kompas
8. Pemadam kebakaran 8.1 Pengetahuan tentang pencegahan kebakaran dan penggunaan alat
pemadam 8.2 Partisipasi dalam kursus pemadam kebakaran yang telah mendapat
persetujuan. 9. Penyelamatan diri
9.1 Pengetahuan tentang alat–alat penyelamat yang tersedia di kapal. Pengaturan orang-orang dalam latihan meninggalkan kapal dan penggunaan perleng kapan.
9.2 Mengikuti pelatihan penyelamatan diri di laut yang mendapat persetujuann..
10. Prosedur darurat dan praktek kerja aman bagi awak kapal penangkap
ikan
10.1 Pengetahuan tentang pasal-pasal yang terdaftar dalam seksi kode FAO/ILO/IMO tentang Keselamatan Bagi awak kapal ikan, bagian A
dan Bab III Tambahan Protokol Torremolinos, tahun 1993. 11. Olah Gerak Kapal Penangkap Ikan dan Penanganannya
11.1 Pengetahuan dasar tentang olah gerak dan penanganan kapal penangkap ikan, termasuk :
1. Sandar dermaga, mengepil, berlabuh jangkar dan olah gerak disisi kapal-kapal lain di laut.
2. Olah gerak selama operasi penangkapan khusus menyangkut faktor-faktor yang dapat membahayakan kapal selama operasi tersebut.
3. Pengaruh angin dan arus/pasang pada penanganan kapal tersebut
4. Olah gerak di perairan dangkal 5. Pengendalian kapal penangkap ikan dalam cuaca buruk.
6. Menolong orang dan membantu kapal atau pesawat udara yang berada
42
dalam bahaya. 7. Menunda dan ditunda
8. Prosedur menolong orang jatuh ke laut 9. Dimana memungkinkan tindakan-tindakan praktis yang harus diambil
ketika berlayar di perairan es atau dalam kondisi penimbunan salju di kapal.
12. Stabilitas Kapal 12.1 Mendemontrasikan kemampuan menggunakan data stabilitas, stabilitas
dan tabel dan stabilitas awal.
13. Penanganan Hasil Tangkapan
13.1 Pengetahuan tentang penanganan hasil tangkapan secara aman dan penyimpanannya dan pengaruh faktor-faktor untuk keselamatan kapal.
14. Bangunan Kapal Penangkap Ikan 14.1 Pengetahuan umum tentang bagian utama bangunan kapal
15. Pelayanan Medis 15.1 Pengetahuan tentang prosedur PPPK. Penggunaan praktis pedoman
medis dan pelayanan medis melalui radio. 16. Search and Rescue 16.1 Pengetahuan tentang prosedur SAR
17. Pencegahan Polusi Lingkungan Laut
17.1 Pengetahuan tentang tindakan awal untuk diamati dalam mencegah
polusi lingkungan laut.
18. Metoda mendemonstrasikan Kecakapan Negara Peserta harus membuat metoda demonstrasi kecakapan yang sesuai
dengan persyaratan pada lampiran.
43
Peraturan 5
Persyaratan Minimum yang Diwajibkan untuk Sertifikasi Kepala Kamar Mesin dan Masinis II pada Kapal Penangkap Ikan
yang Digerakkan oleh Mesin Penggerak Utama dengan Daya Dorong 750 kW atau lebih
1. Setiap Kepala Kamar Mesin dan Masinis II yang bekerja pada kapal ikan yang digerakkan oleh mesin penggerak utama sebesar 750 Kilowatt atau lebih harus memiliki sertifikat yang sesuai.
2. Setiap calon pemegang sertifikat harus :
1. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun 2. Memenuhi persyaratan mengenai kesehatan, termasuk penglihatan dan
pendengaran.
3. Untuk sertifikasi sebagai Masinis II, memiliki masa berlayar yang sah tidak kurang dari 12 bulan pada kamar mesin. Namun demikian
jangka waktu ini dapat dikurangi sampai tidak kurang dari 6 bulan jika Peserta mensyaratkan pelatihan khusus yang dianggap setara dengan pengalaman berlayar yang digantikannya.
4. Untuk sertifikasi sebagai Kepala Kamar Mesin, harus memiliki pengalaman berlayar yang syah sekurang-kurangnya 24 bulan, dimana tidak kurang dari 12 bulan dari pengalaman tersebut bertindak sebagai
Masinis II. 5. Telah mengikuti Pelatihan pemadam kebakaran; dan
6. Telah lulus ujian yang sah untuk penilaian kecakapan yang memuaskan Peserta. Ujian tersebut harus meliputi materi yang ditetapkan dalam lampiran aturan ini, kecuali Peserta dapat
menvariasikan persyaratan ujian dan pengalaman berlayar untuk perwira kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan terbatas dengan memperhatikan tenaga mesin penggerak serta pengaruhnya
terhadap keselamatan awak kapal penangkap ikan yang mungkin beroperasi di perairan yang sama.
3. Pelatihan untuk memperoleh pengetahuan teori yang diperlukan dan
pengalaman praktis harus diperhitungkan berkaitan dengan peraturan-
peraturan Internasional dan rekomendasi-rekomendasi.
4. Tingkat pengetahuan yang diinginkan berdasarkan paragrag yang berbeda mungkin bervariasi tergantung sertifikat yang diterbitkan bagi Kepala Kamar Mesin atau Masinis II.
44
Lampiran Peraturan 5
Pengetahuan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi Kepala Kamar Mesin dan Masinis II Kapal Penangkap Ikan
yang Digerakkan oleh Mesin Penggerak Utama dengan Daya Dorong 750 kW atau lebih.
1. Silabus yang diberikan dibawah ini diperuntukkan bagi calon peserta ujian sertifikasi sebagai Kepala Kamar Mesin dan Masinis II kapal penangkap ikan yang digerakan oleh mesin penggerak utama dengan
daya dorong 750 kW atau lebih. Mengingat bahwa suatu saat para masinis akan berada dalam posisi mengemban tanggung jawab sebagai Kepala
Kamar Mesin, ujian dalam mata pelajaran ini hendaknya dirancang untuk menguji kemampuan calon dengan memadukan semua informasi yang ada yang berhubungan dengan pengoperasian mesin kapal secara aman.
2. untuk alinea 3.4 dan 4.1. dibawah ini Peserta dapat meniadakan
persyaratan pengetahuan tentang jenis-jenis mesin penggerak selain instalasi permesinan yang mana sertifikat tersebut diberikan masih berlaku. Suatu sertifikat yang diberikan dengan dasar demikian tidak
berlaku untuk kategori instalasi permesinan yang telah ditiadakan hingga masinis tersebut terbukti ahli dalam hal ini menurut Peserta, pembatasan demikian harus dinyatakan dalam sertifikat.
3. Setiap calon harus memiliki pengetahuan dan teori dasar serta memahami
prinsip-prinsip dasar yang termasuk dalam hal berikut : 1. Proses pembakaran 2. Perpindahan Panas
3. Mekanik dan hydromekanika 4. Bila memungkinkan: 4.1 Mesin diesel kapal
4.2 Instalasi Mesin uap kapal 4.3 Turbin gas kapal
5. Sistem peralatan kemudi 6. Sifat bahan bakar dan pelumas 7. Sifat-sifat bahan
8. Bahan Pemadam Kebakaran 9. Perlengkapan listrik kapal
10. Sistem otomatis, Instrumentasi dan kontrol 11. Konstruksi kapal penangkap ikan, termasuk kontrol stabilitas dan
kerusakannya
12. Sistem pesawat bantu dan 13. Sistem pendinginan
4. Setiap calon harus memiliki pengetahuan praktis yang memadai
sekurang-kurangnya dalam bidang : 1. Operasi dan Pemeliharaan, yang tepat
1.1 Mesin diesel kapal 1.2 Instalasi penggerak uap kapal; dan 1.3 Turbin gas kapal
2. Operasi dan pemeliharaan sistem mesin bantu, termasuk sistem peralatan kemudi.
3. Pengoperasian, pengujian dan pemeliharaan listrik dan peralatan
45
kontrol. 4. Perawatan terhadap peralatan penanganan hasil dan mesin dek.
5. Mendeteksi kerusakan mesin, lokasi kerusakan dan langkah pencegahan kerusakan.
6. Operasionalisasi pemeliharaan yang aman dan prosedur perbaikan. 7. Metode dan alat bantu pencegahan kebakaran, pendeteksian dan
pemadaman
8. Peraturan-peraturan yang harus dipatuhi dalam hal pencemaran lingkungan laut akibat kegiatan operasional atau tidak disengaja serta metode dan bantuan yang dipergunakan untuk mencegah
pencemaran. 9. Pertolongan Pertama terhadap cidera yang terjadi diruang mesin dan
bagaimana penggunaan perlengkapan P3K. 10. Fungsi dan penggunaan alat-alat penyelamat. 11. Metode pengontrolan kerusakan dengan berpatokan khusus kepada
tindakan yang diambil dalam peristiwa air laut masuk ke dalam ruang mesin dan
12. Praktek keselamatan kerja. 5. Setiap calon harus memiliki pengetahuan tentang hukum Internasional
yang diundangkan dalam Konvensi dan persetujuan internasional karena perundangan tersebut berhubungan erat terhadap kewajiban dan tanggung jawab bagian permesinan, khususnya yang berkaitan dengan
keselamatan dan perlindungan lingkungan laut. lingkup pengetahuan tentang perundangan meliputi penataan nasional dalam rangka
penerapan Konvensi dan persetujuan internasional. 6. Setiap calon harus memiliki pengetahuan tentang pengelolaan awak kapal,
pengorganisasian dan latihan-latihan di kapal penangkap ikan
46
Peraturan 6
Persyaratan Minimum yang Disyaratkan untuk Sertifikasi GMDSS bagi Petugas Radio di Kapal Penangkap Ikan
Catatan Penjelasan Ketentuan-ketentuan wajib menyangkut tugas jaga radio diatur dalam
Peraturan Radio dan Protocol Torremolinos 1993. Ketentuan mengenai perawatan radio diatur dalam Protokol Torremolinos dan petunjuk yang diadopsi oleh Oraganisasi.
Penerapan
1. Kecuali yang tertera pada paragrap 2, ketetapan aturan ini harus diterapkan bagi petugas radio sesuai dengan persyaratan internasional atau hukum nasional untuk membawa alat radio dengan teknik GMDSS
(Global Maritine Distress and Safety System).
2. Setiap operator radio yang bertanggung jawab, atau menjalankan tugas-tugas komunikasi radio di kapal harus memiliki suatu sertifikat yang sesuai atau sertifikat yang dikeluarkan atau yang diketahui oleh Peserta
yang bersangkutan berdasarkan ketetapan-ketetapan Peraturan Radio.
Persyaratan minimum untuk sertifikasi petugas radio GMDSS 1. Setiap orang yang bertugas atau menyelenggarakan tugas komunikasi
radio pada sebuah kapal wajib memiliki sertifikat yang sesuai yang
diterbitkan atau diketahui oleh Administrasi sesuai Peraturan Radio
2. Pengetahuan minimal, pemahaman dan kecakapan untuk sertifikasi sesuai peraturan ini harus memadai bagi petugas yang melaksanakan
tugas radio secara aman dan efisien 3. Persyaratan minimum untuk sertifikasi petugas radio GMDSS harus:
1. Berusia tidak kurang dari 18 tahun; 2. Berbadan sehat, termasuk penglihatan, pendengaran; dan 3. Memenuhi persyaratan pada lampiran peraturan ini.
4. Setiap calon untuk sertifikasi harus lulus ujian atau ujian-ujian yang memuaskan Peserta
5. Untuk pengukuhan semua jenis sertifikat yang diterbitkan sesuai dengan
peraturan radio untuk memenuhi persyaratan Konvensi, pengetahuan
yang diperlukan, pemahaman dan kecakapan seperti tercantum lampiran peraturan ini. Dalam menentukan tingkat pengetahuan dan pelatihan
yang tepat, Peserta harus mempertimbangkan rekomendasi yang relevan dari Organisasi. *)
47
Lampiran Peraturan 6
Tambahan Pengetahuan dan Pelatihan Minimum yang Disyaratkan bagi Petugas Radio GMDSS
1. Sebagai tambahan guna memenuhi persyaratan untuk penerbitan sertifikat sesuai dengan Peraturan Radio, setiap calon sertifikasi harus
mempunyai pengetahuan :
1. Peraturan pelayanan radio dalam keadaan darurat ;
2. Pencarian dan pertolongan dalam komunikasi radio termasuk prosedur-prosedur dalam the Merchant Ship Search and Rescue Manual (MERSAR)
3. Cara-cara mencegah transmisi marabahaya yang salah dan prosedur-
prosedur untuk mencegah pengaruh kesalahan marabahaya tersebut; 4. Sistem pelaporan kapal;
5. Pelayanan medis melalui radio; 6. Penggunaan the International Code of Signals dan Standard Marine
Communication Phrase; dan
7. Tindakan pencegahan untuk keselamatan kapal dan awak kapal sehubungan dengan bahaya dari peralatan komunikasi, termasuk
bahaya listrik dan bahaya radio non–ionizing.
48
Peraturan 7
Persyaratan Wajib Minimum untuk Menjamin Keberlanjutan Kecakapan dan Pemutakhiran Pengetahuan
bagi Nakhoda, Perwira dan PerwiraMesin
1. Setiap nakhoda atau perwira yang memiliki sertifikat yang bekerja pada
kapal penangkap ikan atau bermaksud untuk kembali setelah beberapa lama ada di darat, supaya berlanjut kecakapan bekerja di kapal disyaratkan pada selang waktu yang teratur tidak melebihi 5 tahun agar
memenuhi persyaratan Administrasi, yaitu:
1. Berbadan sehat, terutama menyangkut penglihatan dan pendengaran; dan
2. Memiliki pengalaman berlayar sebagai nakhoda atau perwira paling
tidak selama satu tahun dalam periode lima tahun sebelunya; atau 3. Mampu melaksanakan tugas-tugas operasional kapal penangkap ikan
sesuai dengan tugas–tugas yang sesuai dengan tingkatan sertifikat yang dimilikinya dengan pertimbangan paling tidak sama atau setara dengan pengalaman berlayar yang disyaratkan dalam paragraph 1.2
atau dengan: 3.1 Lulus ujian yang syah, atau 3.2 Menyelesaikan pelatihan dengan baik yang sesuai bagi Nakhoda dan
perwira yang bekerja pada kapal penangkap ikan terutama bagi mereka yang ingin kembali ke kapal guna untuk berlayar.
3.2 Telah menyelesaikan tugas berlayar yang syah sebagai perwira dalam jangka waktu tidak kurang dari tiga bulan pada kapal ikan dalam jabatan pengganti/cadangan, sebelum memegang jabatan
sesuai dengan validitas sertifikatnya. 2. Kursus penyegaran dan pemutakhiran yang dipersyaratkan oleh
peraturan ini harus disyahkan oleh Administrasi dan termasuk perubahan naskah terbaru mengenai peraturan Internasional tentang keselamatan
jiwa di laut dan perlindungan lingkungan laut. 3. Administrasi harus meyakinkan bahwa perubahan-perubahan naskah
terbaru mengenai peraturan internasional tentang keselamatan jiwa di laut dan perlindungan lingkungan laut tersedia untuk kapal-kapal yang
berada dibawah kedaulatan hukumnya.
49
Peraturan 8
Persyaratan Minimum yang Disyaratkan untuk Menjamin Keberlangsungan Kecakapan dan Pemutakhiran Pengetahuan
bagi Petugas Radio GMDSS
1. Setiap petugas radio GMDSS yang memiliki sertifikat atau sertifikat-
sertifikat yang diterbitkan atau yang diakui oleh Peserta, untuk supaya berkelanjutan memenuhi kualifikasi untuk berlayar, disyaratkan memenuhi persaratan Peserta, seperti berikut ini:
1. Berbadan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran, pada
tenggang waktu tidak lebih dari lima tahun; dan
2. Memiliki kemampuan profesional:
2.1 Mempunyai masa berlayar yang syah dan terkait dengan tugas komunikasi radio paling sedikit selama satu tahun dalam jangka
waktu lima tahun sebelumnya; atau 2.2 Berdasarkan pada pelaksanaan fungsi menyangkut tugas-tugas yang
sesuai dengan tingkat sertifikat yang dimiliki dan dianggap setara dengan pengalaman berlayar yang disyaratkan pada paragrap 1. 2.1; atau
2.3 Lulus ujian atau menyelesaikan suatu kursus atau kursus-kursus di laut atau di darat yang harus meliputi unsur-unsur yang ada kaitan
langsung dengan keselamatan jiwa di laut, dan yang dapat diterapkan bagi pemegang sertifikat tersebut, menurut persyaratan Protokol Torremolinos tahun 1993.
2. Apabila terdapat medel baru , perlengkapan atau praktek baru menjadi
hal yang wajib di kapal-kapal yang berhak mengibarkan bendera Peserta.
Peserta dapat merekomendasikan personil radio GMDSS untuk lulus tes atau lulus dalam kursus latihan atau kursus-kursus dilaut atau didarat
dengan materi menyangkut tugas-tugas keselamatan. 3. Administrasi harus menjamin bahwa perubahan naskah yang baru dalam
aturan internasional menyangkut komunikasi radio dan yang terkait
dengan keselamatan jiwa di laut, tersedia pada kapal-kapal yang berhak mengibarkan benderanya.
50
B a b III
Pelatihan Keselamatan Tingkat Dasar bagi Seluruh Awak Kapal Penangkap Ikan (Basic Safety Training for all fishing vessels personnel)
Peraturan 1 Pelatihan Keselamatan Tingkat Dasar bagi Seluruh Awak Kapal
Penangkap Ikan
1. Awak kapal penangkap ikan, sebelum bertugas di kapal harus menerima pelatihan tingkat dasar yang disetujui oleh Administrasi dalam hal berikut:
1. Teknik penyelamatan diri, termasuk memekai jaket penolong, dan
apabila memungkinkan memakai pakaian selam; 2. Pencegahan dan pemadaman kebakaran; 3. Prosedur darurat;
4. Dasar-dasar PPPK; 5. Pencegahan polusi lingkungan laut;
6. Pencegahan kecelakaan kapal. 2. Dalam pelaksanaan peraturan paragrap 1, Administrasi harus
menentukan luasnya atau cakupan aturan yang harus diterapkan bagi awak kapal penangkap ikan berukuran kecil atau awak kapal yang telah bekerja pada kapal penangkap ikan.
B a b IV
Tugas Jaga
Peraturan 1
Prinsip Dasar yang harus Diamati dalam Jaga Navigasi pada Kapal Penangkap Ikan
1. Administrasi harus mengarahkan perhatian pemilik dan operator kapal penangkap ikan, nakhoda dan awak kapal yang melaksanakan jaga laut
pada prinsip-prinsip berikut ini yang harus diamati untuk menjamin bahwa keselamatan navigasi terjaga sepanjang waktu.
2. Nakhoda setiap kapal penangkap ikan harus menjamin bahwa
pengaturan tugas jaga memadai untuk mempertahankan tugas-tugas jaga navigasi aman. Dibawah pengarahan langsung nakhoda, perwira jaga
bertanggung jawab melayarkan kapal dengan aman dan selamat selama periode tugas jaga khusus agar terhindar dari tubrukan dan kandas.
3. Prinsip-prinsip dasar, termasuk tapi tidak terbatas terhadap yang berikut ini, harus diperhitungkan pada semua kapal-kapal penangkap ikan. Namun setiap Peserta dapat mengecualikan kapal-kapal penangkap ikan
yang terkecil yang beroperasi di perairan terbatas dari pengaturan prinsip-prinsip dasar secara penuh.
4. Pelayaran dari dank e daerah penangkapan 4.1 Pengaturan tugas jaga navigasi : 4.1.1 Komposisi penjagaan harus memadai dan cocok dengan keadaan dan
kondisi-kondisi dengan harus memperhitungkan kebutuhan untuk
mempertahankan pengamatan yang tepat
51
4.1.2 Pada saat menetukan komposisi petugas jaga faktor-faktor berikut,
harus menjadi bahan pertimbangan :
1. setiap saat anjungan tidak boleh ditinggalkan;
2. kondisi cuaca, jarak pandang dan keadaan kecerahan siang hari atau
keadaan gelap kegelapan; 3. Bahaya navigasi yang ada di sekitar alur pelayaran sehingga memerlukan
tugas-tugas tambahan bagi perwira 4. menggunakan alat Bantu navigasi dalam keadaan operasional seperti
radar atau alat elektronik penentu posisi lainnya dan alat lainnya yang
mempengruhi tingkat keselamatan bernavigasi kapal 5. apakah kapal dilengkapi dengan kemudi otomatis, dan
6. Kebutuhan lain yang tidak biasanya pada pelaksanaan jaga yang mungkin
dapat menimbulkan hasil yang khusus dalam kaitan dengan operasional; 4.2 Kebugaran untuk melaksanakan tugas Pengaturan tugas jaga harus sedemikian rupa sehingga efisiensi tugas jaga tidak menurun karena letih. Tugas jaga harus diatur sedemikian rupa sehingga penjagaan pertama pada permulaan pelayaran dan penjagaan-
penjagaan selanjutnya cukup untuk istirahat oleh karenanya bugar untuk bertugas jaga.
4.3 Pelayaran
4.3.1 Pelayaran yang direncanakan, sejauh dapat dilaksanakan,
direncanakan sebelumnya dengan mempertimbangkan semua informasi yang berkaitan dengan setiap haluan yang dikemudikan harus dicek
sebelum pelayaran selanjutnya. 4.3.2 Sebelum penjagaan haluan dikemudikan, posisi dan kecepatan harus
dicek dengan selang waktu secukupnya, penggunaan alat Bantu navigasi yang ada perlu untuk memastikan bahwa kapal berada pada haluan
yang direncanakan. 4.3.3 Perwira yang bertugas jaga harus mempunyai pengetahuan yang luas
tentang lokasi dan pengoperasian atas semua peralatan keselamatan dan peralatan navigasi di atas kapal dan harus hati-hati dan menyadari terbatasnya kemampuan operasional alat-alat tersebut.
4.3.4 Perwira yang melakukan dinas jaga tidak boleh diberikan atau melakukan tugas lain yang akan mengganggu keselamatan pelayaran
dan kapal tersebut. 4.4 Peralatan Navigasi
4.4.1 Perwira yang melaksanakan tugas jaga harus menggunakan semua peraltan navigasi secara efektif.
4.4.2 Apabila menggunakan radar, perwira yang bertugas jaga harus mengingat pada keadaan mendesak untuk mematuhi setiap saat
terhadap syarat-syarat tentang penggunaanradar yang terdapat dalam penerapan aturan pencegahan tubrukan di laut.
52
4.4.3 Jika diperlukan perwira jaga tidak boleh ragu-ragu untuk menggunakan kemudi, mesin dan alat-alat isyarat bunyi dan cahaya.
4.5 Tugas-tugas Navigasi dan Tanggung Jawab
4.5.1 Perwira yang berdinas jaga haruslah :
1. Tetap dalam tugas jaganya di anjungan
2. Tidak ada balasan apapun untuk meninggalkan ruang kemudi sampai ada pergantian
3. Bertanggung jawab penuh atas pelayaran kapal secara aman
walaupun ada nakhoda di anjungan sampai nakhoda menginformasikan secara khusus bahwa ia telah menerima tanggung
jawab tersebut dan ini diketahui satu sama lain. 4. Memberi tahu nakhoda bila ragu-ragu mengenai tindakan yang
diambil demi kepentingan keselamatan pelayaran.
5. Tidak menyerahkan penjagaan kepada perwira pengganti jika ia mempunyai alsan yang meyakinkan bahwa yang tersebut jelas-jelas tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara efektif, maka dari
itu dalam hal ini harus memberi tahu nakhoda 4.5.2 Dalam pengambilalihan tugas jaga perwira pengganti harus
memastikan pergerakan kapal atau posisi sejati kapal dan mencocokkannya dengan garis haluan yang direncanakan, haluan dan kecepatan dan harus mencatat adanya bahaya-bahaya terhadap
pelayaran yang dihadapi selama tugas jaganya.
4.5.3 Apabila dipandang praktis harus dilaksanakan catatan yang tepat tentang olah gerak dan semua tindakan dan kegiatan selama penjagaan yang berhubungan dengan navigasi kapal.
4.6 Pengamatan keliling
4.6.1 Suatu pengamatan keliling harus selalu diadakan sesuai 5 Peraturan Internasional untuk mencegah tubrukan di laut, 1972 dan harus
berlaku untuk maksud : 1. Tetap waspada terus menerus melalui penglihatan dan pendengaran
maupun semua peralatan yang tersedia, dengan menganggap perubahan apapun penting dalam melaksanakan tugas keadaan sekeliling;
2. Memperkirakan sepenuhnya situasi dan resiko tubrukan, kandas dan bahaya-bahaya navigasi lain; dan
3. Mendeteksi kapal atau pesawat udara dalam keadaan bahaya, orang-orang kecelakaan kapal, rongsokan kapal dan puing-puing.
4.6.2 Dalam menentukan susunan tugas jaga navigasi harus memadai untuk
menjamin agar pengamatan sekeliling selalu diadakan, nakhoda harus memperhitungkan seluruh factor yang berhubungan, termasuk factor yang diuraikan pada bagian 4.1 aturan ini, maupun faktor-faktor sebagai
berikut :
1. Jarak tampak, keadaan laut dan cuaca;
2. Kepadatan lalu lintas, dan kegiatan-kegiatan lain di daerah dimana
kapal sedang berlayar;
53
3. Perhatian yang diperlukan bila berlayardi atau dekat bagan pemisah lalu lintas dan tindakan pada jalur yang dilalui;
4. Tambahan beban kerja yang disebabkan oleh sifat fungsi kapal, tuntutan yang mendesak dilaksanakan dan perkiraan olah gerak
untuk antisipasi keadaan
5. Control kemudi dan baling-baling dan sifat-sifat olah gerak kapal;
6. Kebugaran anak buah kapal selama melaksanakan tugas sebagai anggota dinas jaga;
7. Pengetahuan dan kepercayaan dalam kemampuan profesional perwira-perwira dan Anak Buah Kapal;
8. Pengalaman perwira dalam tugas jaga navigasi dan kebiasaan
perwira dengan perlengkapan-perlengkapan kapal, prosedur dan kemampuan mengolah gerak kapal
9. Kegiatan yang terjadi di atas kapal pada waktu tertentu dan dapat diminta bantuan segera ke anjungan bila diperlukan;
10. Keadaan yang berkenaan dengan peralatan dan pengendalian dari
anjungan termasuk sistem alarm;
11. Ukuran kapal dan batas jarak pandang yang diperoleh dari posisi
duga;
12. Tata letak anjungan kapal, sebagian anjungan mungkin menghalangi anggota dinas jaga dari pendeteksian dengan mata
atau pendengaran terhadap setiap perkembangan di luar kapal; dan
13. Hal-hal pokok, prosedur dan pedoman yang berhubungan dengan pengaturan dinas jaga dan kemampuan untuk melaksanakan tugas
yang telah diterapkan ileh Organisasi.
4.7 Proteksi Lingkungan Laut Nakhoda dan perwira yang melaksanakan dinas jaga harus mengetahui
akibat-akibat yang serius yang berkaitan atau kebetulan berhubungan dengan pencemaran lingkungan laut dan harus mengambil semua
kemungkinan pencegahan untuk menghindari pencemarran sekecil mungkin dalam rangka kaitannya dengan Peraturan Internasional dan peraturan Bandar
4.8 Kondisi Cuaca Perwira yang melakukan dinas jaga harus mengambil tindakan-tindakan yang relevan dan memberi tahu nakhoda bila ada perubahan cuaca kurang
menguntungkan dan dapat mempengaruhi keselamatan kapal, termasuk kondisi-kondisi yang menjurus ke penambahan es.
5. Navigasi dengan Pandu di Atas Kapal
Walaupun tugas-tugas dan kewajiban seorang pandu, kehadirannya di kapal tidak menggantikan tugas nakhoda dan perwira jaga dari tugas dan kewajibannya demi keselamatan kapal. Nakhoda dan pandu harus bertukar
54
informasi menyangkut prosedur navigasi, kondisi setempat dan sifat-sifat kapal. Nakhoda dan perwira jaga harus saling bekerja sama dengan pandu
dan menjaga dengan akurat posisi dan laju kapal.
6. Kapal yang Sedang Menangkap Ikan atau Mencari Gerombolan Ikan 6.1 Disamping prinsip yang dikemukakan dalam bagian 4, factor-faktor
berikut hendaknya dipertimbangkan dan harus diikuti dengan tepat oleh perwira yang sedang bertugas
1. Kapal lain yang sedang mengoperasikan alat tangkap, sifat gerak,
khususnya jarak henti, diameter lingkaran putar pada kecepatan layar tertentu
2. Keselamatan anak buah kapal di dek;
3. Akibat-akibat yang merugikan atas keselamatan kapal dan anak buah kapal melalui pengurangan keseimbangan dan lambung timbul yang
disebabkan oleh kekuatan-kekuatan luar biasa yang disebabkan oleh operasi penangkapan, penanganan hasil tangkapan dan penyimpanan
serta kondisi cuaca dan laut yang tidak biasanya;
4. Dekatnya struktur lepas pantai menyangkut daerah yang aman; dan
5. Kerangka kapal atau rintangan lain yang dapat membahayakan alat
tangkap. 6.2 Bila memuat hasil tangkapan, perhatian harus diberikan kepada
persyaratan-persyaratan penting untuk lambung timbul yang memadai,
stabilitas yang memadai dan kedap air yang utuh ada setiap saat selama pelayaran ke tempat pendaratan dan memperhitungkan konsumsi bahan
bakar dan persediaannya, resiko kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dan khususnya di musim dingin resiko penambahan es pada atau di atas dek-dek yang terbuka di daerah-daerah dimana
pertambahan es kemungkinan terjadi. 7.Jaga Berlabuh
Pada kapal penangkap ikan yang berlabuh, nakhoda harus menjamin dengan
tujuan keamanan kapal dan ABK bahwa dinas jaga semestinya dilakukan setiap saat dari anjungan atau geladak.
8. Jaga Radio
Nakhoda harus menjamin bahwa jaga radio dipertahankan selama di laut dengan frekuensi yang tepat dan memperhatikan peraturan radio.
55
Tambahan 1
Formulir yang dipergunakan sebagai bukti diterbitkan sertifikat haruslah sebagaimana diperlihatkan di bawah ini, asalkan kata-kata “ atau sampai
tanggal kadaluarsa perpanjangan masa berlaku sertifikat ini sebagaiman terlihat pada halaman sebelah”, yang terdapat pada bagian depan formulir dan ketentuan tentang pencatatan perpanjangan masa berlaku, yang tertera
pada bagian belakan formulir harus ditiadakan bilamana sertifikat disyaratkan untuk diganti pada saat kadaluarsa. (Segel resmi)
(Negara)
SERTIFIKASI DITERBITKAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN TUGAS
JAGA UNTUK AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN
Pemerintah ……………………………… menyatakan bahwa pemilik sertifikat ini
telah terbukti memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan ……………………….. , ………………………….. Konvensi di atas dan telah terbukti cakap untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tersebut di bawah ini
dengan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan sampai ………………………… atau sampai dengan tanggal kadaluWarsanya perpanjangan masa berlaku sertifikat ini sebagaimana tercantum pada
halaman sebelah.
Pemilik sah sertifikat dapat berdinas pada jabatan atau jabatan-jabatan berikut ini:
jabatan Batas pemberlakuan
Sertifikat, …………...............diterbitkan pada ………….......................…..
(segel resmi) …………………....
-------------------------------------------------------
Tanda tangan Pejabat yang berwenang
------------------------------------------------------- Nama pejabat yang berwenang
Tanggal lahir pemilik sertifikat: --------------------------------- Tanda tangan pemilik sertifikat: --------------------------------
Pas photo pemilik sertifikat:
56
Masa berlaku sertifikat ini diperpanjang sampai dengan
(segel Resmi)
Tanda tangan pejabat yang berwenang
Tanggal Revalidasi …. ……………………………..
Nama pejabat yang berwenang
Masa berlaku sertifikat ini diperpanjang sampai dengan
(Segel Resmi)
Tanda tangan pejabat yang berwenang
Tanggal Revalidasi ……………………,
Nama pejabat yang berwenang
57
Tambahan 2
Formulir yang dipergunakan sebagai bukti diterbitkan sertifikat haruslah
sebagaimana diperlihatkan di bawah ini, asalkan kata-kata “ atau sampai tanggal kadaluarsa perpanjangan masa berlaku sertifikat ini sebagaiman terlihat pada halaman sebelah”, yang terdapat pada bagian depan formulir
dan ketentuan tentang pencatatan perpanjangan masa berlaku, yang tertera pada bagian belakan formulir harus ditiadakan bilamana sertifikat disyaratkan untuk diganti pada saat kadaluarsa.
(Segel Resmi) (NEGARA)
PENGUKUHAN YANG MEMBUKTIKAN PENERBITAN MENURUT KETENTUAN KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI
DAN TUGAS JAGA UNTUK AWAK KAPAL PENANGKAP IKAN 1995
Pemerintah……………….menyatakan bahwa sertifikat No …………………. Telah diterbitkan kepada …………………. Yang telah terbukti memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan………….., ………………….
Konvensi diatas dan telah terbukti cakap untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tersebut di bawah ini dengan tunduk pada pembatasan yang ditetapkan sampai ……………….. atau sampai dengan tanggal kadaluarsanya
perpanjangan masa berlaku pengukuhan ini sebagai mana tercantum pada halaman sebelah.
Pemilik sah pengukuhan ini dapat berdinas pada jabatan atau jabatan-jabatan berikut yang ditentukan dalam persyaratan pengawakan yang aman oleh administrasi.
Jabatan Batas pemberlakuan
No sertifikat…………………………………. diterbitkan pada:……………………
(segel resmi) (Tanda tangan pejabat yang berwenang)
(Nama pejabat yang berwenang)
Tanggal lahir pemilik sertifikat:
Tanda tangan pemilik sertifikat: Pas photo pemilik sertifikat:
58
Masa berlaku pengukuhan sampai dengan
(segel Resmi)
Tanda tangan pejabat yang berwenang
Tanggal Revalidasi
Nama pejabat yang berwenang
Masa berlaku sertifikat ini diperpanjang sampai dengan
(Segel Resmi)
Tanda tangan pejabat yang berwenang
Tanggal Revalidasi :
Nama pejabat yang berwenang
59
Lampiran 3
Formulir yang dipergunakan sebagai bukti diterbitkan sertifikat haruslah
sebagaimana diperlihatkan di bawah ini, asalkan kata-kata “ atau sampai tanggal kadaluarsa perpanjangan masa berlaku sertifikat ini sebagaiman terlihat pada halaman sebelah”, yang terdapat pada bagian depan formulir
dan ketentuan tentang pencatatan perpanjangan masa berlaku, yang tertera pada bagian belakan formulir harus ditiadakan bilamana sertifikat disyaratkan untuk diganti pada saat kadaluarsa.
(Segel resmi)
(NEGARA)
PENGUKUHAN YANG MEMBUKTIKAN PENGAKUAN ATAS SERTIFIKAT
MENURUT KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG STANDAR PELATIHAN, SERTIFIKASI DAN TUGAS JAGA UNTUK AWAK KAPAL PENANGKAPAN IKAN,
1995
Pemerintah ………………………………… menyatakan bahwa sertifikat No.
……………… telah diterbitkan kepada ………………………………….. Yang telah terbukti memenuhi syarat dengan ketentuan peraturan ………………………………….. ……………………….. Konvensi di atas dan telah
terbukti cakap untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang tersebut di bawah ini dengan tunduk pada pembatasan yang di tetapkan hingga samapi dengan
…………… atau sampai dengan tanggal kadaluarsanya perpanjangan masa berlaku pengukuhan ini sebagaimana tercantum pada halaman sebelah.
Pemilik sah sertifikat dapat berdinas pada jabatan atau jabatan-jabatan berikut yang ditetapkan dalam persyaratan pengawakan yang aman oleh Administrasi.
JABATAN BATAS PEMBERLAKUAN
NO. Sertifikat ………………………. Diterbitkan pada………………………… (segel resmi) Tanda tangan pejabat yang berwenang
Nama pejabat yang berwenang
Tanggal lahir pemilik sertifikat: Tanda tangan pemilik sertifikat: Pas photo pemilik sertifikat:
60
Masa berlaku pengukuhan sampai dengan (segel Resmi) Tanda tangan pejabat yang berwenang Tanggal Revalidasi Nama pejabat yang berwenang
Masa berlaku sertifikat ini diperpanjang sampai dengan …………………..
(Segel Resmi) Tanda tangan pejabat yang berwenang
Tanggal Revalidasi
Nama pejabat yang berwenang
61
Lampiran 2
Resolusi yang disahkan oleh Konperensi
Resolusi 1 Pelatihan Operator Radio untuk sistem Marabahaya dan
Keselamatan Maritim Global (GMDSS)
KONPERENSI,
TELAH MENGESAHKAN Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifkasi dan Tugas Jaga untuk Personil kapal penangkap Ikan (STCW-F),
1995, dan khususnya peraturan II/6 – persyaratan minimum untuk sertifikasi personil yang bertanggung jawab atas, atau melaksanakan tugas jaga komunikasi radio di atas kapal penangkap ikan,
MENGAKUI pentingnya tugas jaga radio secara efisien dan pemeliharaan
radio untuk keselamatan jiwa dan harta benda di laut dan untuk perlindungan lingkungan laut,
MENGINGAT persyaratan tentang Sistem Marabahaya dan Keselamatan Maritim Global (GMDSS) oleh Peraturan Radio dan Protokol Torremolinos tahun 1993 terkait dengan Konvensi Internasional Torremolinos tentang
Keselamatan bagi Kapal penangkap Ikan 1997(Protokol Torremolinos tahun 1993),
MEMPERHATIKAN PULA bahwa, jika Protokol Torremolinos mulai berlaku
pada atau sebelum tanggal 1 Pebruari 1999, maka setiap kapal ikan untuk mana berlaku Bab IX dari Protokol sesuai dengan peraturan 1 dari Bab itu, wajib memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku, sehingga GMDSS akan
diberlakukan sepenuhnya.
MEMPERHATIKAN SELANJUTNYA bahwa peraturan 15 dan Bab IX dari Protokol Torremolinos 1993 mensyaratkan bahwa setiap kapal yang mana Protokol diberlakukan ini harus membawa personil yang memenuhi syarat
untuk kebutuhan komunikasi radio marabahaya dan keselamatan yang memuaskan Administrasi.
MENGINGAT bahwa Resolusi 8 dari Konferensi Internasional tentang Keselamatan Kapal penangkap Ikan, 1993;
- meminta para peserta Protokol Torremolinos, 1993 menerapkan
persyaratan GMDSS untuk kapal-kapal penangkap ikan yang ada
lama selambat-lambatnya 1 Pebruari 1999, tanpa menunggu berlakunya Protokol Torremolinos, 1993, dan
- mengundang Organisasi Maritim Inernasional (IMO) dengan berkonsultasi atau bekerja sama dengan badan lain dari PBB dan organisasi antar pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang
dianggap perlu untuk menerapkan persyaratan GMDSS untuk kapal-kapal penangkap ikan yang ada sebagaimana rekomendasi di atas.
62
MEMPERHATIKAN SELANJUTNYA : bahwa GMDSS juga akan memberikan cara untuk melaksanakan komunikasi marabahaya dan keselamatan untuk
sebagian besar kapal ikan lainnya yang tidak terkena ketentuan Protokol Torremolinos, 1993 dan perlunya orang-orang di atas kapal-kapal demikian
untuk diberi pelatihan dan disertifikasi sesuai dengan peraturan Radio dan Konvensi STCW-F, 1995,
MENGAKUI PULA bahwa ini memerlukan pelatihan, dan sertifikasi sejumlah besar nakhoda, perwira yang bertanggung jawab atas tugas jaga navigasi dan personil komunikasi radio lainnya untuk melaksanakan fungsi operator
radio GMDSS di atas kapal ikan sebelumnya tanggal 1 Februari 1999.
BERPENDAPAT bahwa jika pelatihan dan sertifikasi tersebut terlambat, mungkin akan terdapat kekurangan operator radio GMDSS di seluruh dunia ketika GMDSS diberlakukan sepenuhnya.
SANGAT MENDESAK PEMERINTAH untuk mengambil langkah-langkah
untuk : 1. Menerapkan ketentuan STCW-F 1995 mengenai pelatihan dan sertifikasi
personil radio kapal penangkap ikan, tanpa menunggu berlakunya Konvensi.
2. Menjamin bahwa personil kapal ikan yang bertanggung jawab atas pengoperasian perlengkapan radio GMDSS telah diberi pelatihan dengan
baik dan disertifikasi. 3. Menjamin bahwa sejumlah orang yang melaksanakan tanggung jawab
atas komunikasi marabahaya dan keselamatan pada kapal-kapal ikan mereka telah diberi pelatihan dan disertifikasi sebagai operator radio GMDSS sebelum tanggal 1 Pebruari 1999.
4. Meminta perhatian para pemilik kapal ikan dan personil kapal
penangkap ikan serta pihak lain yang mungkin perlu menggunakan atau yang kapal-kapalnya mungkin perlu menggunakan dinas GMDSS guna memancarkan atau menerima komunikasi marabahaya dan keselamatan
dan kerusakan.
Resolusi 2 Pelatihan Simulator Radar
KONPERENSI, MENGAKUI betapa pentingnya pelatihan radar dalam hal keselamatan jiwa dan harta benda di laut serta perlindungan lingkungan,
MENIMBANG bahwa beberapa metode pembelajaran dalam penggunaan
radar tidak mencapai tingkat kecakapan yang diinginkan bagi Nakhoda dan perwira yang bertanggung jawab atas tugas jaga navigasi,
MENCATAT bahwa Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Personil Kapal Penangkap Ikan, 1995
mensyaratkan agar perwira-perwira demikian memiliki tingkat kecakapan
63
yang memadai dalam mengoperasikan kapal penangkap ikan dalam semua kondisi pelayaran,
1. MEMUTUSKAN untuk merekomendasikan bahwa pelatihan simulator
radar harus diberikan kepada semua Nakhoda dan perwira yang bertanggung jawab atas tugas jaga navigasi;
2. MENGUNDANG Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk menyebarluaskan resolusi ini kepada semua Pemerintah yang diundang pada Konperensi ini;
3. MENGINGATKAN semua Pemerintah untuk memberlakukan resolusi ini
sebagaimana suatu hal yang mendesak.
Resolusi 3
Petunjuk dan rekomendasi bagi Personil Kapal Ikan
KONPERENSI, MENGAKUI, pentingnya kebiasaan dan prosedur pengoperasian yang aman
dan efisien untuk keselamatan jiwa di laut dan perlindungan lingkungan laut secara umum, serta untuk keselamatan kapal-kapal penangkap ikan pada khususnya,
MENCATAT bahwa peraturan Pelatihan Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi
pelaut (STCW) yang disahkan oleh Konperensi Peserta Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Pelaut, 1978 pada tahun 1995, berisi pedoman bagi pelaut yang
direkomendasikan yang meliputi : - penggunaan simulator,
- pelatihan operator radio, - kecakapan dalam pesawat luput maut dan scoci penolong,
- keadaan darurat, keselamatan kerja, perawatan medis, dan fungsi keselamatan,
- tugas jaga, dan
- mencegah kecelakaan,
MENCATAT PULA Dokumen untuk Pedoman Pelatihan dan Sertifikasi Nelayan, yang berlaku bagi personil kapal ikan penangkap dengan ukuran panjang 12 M atau lebih,
MEMINTA Komite Keselamatan Maritim dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk :
1. Meninjau pedoman yang direkomendasikan di atas, dan mempersiapkan
petunjuk pokok dan rekomendasi yang khusus bagi personil kapal ikan; 2. Meninjau persyaratan dan rekomendasi tentang Pencegahan Kelelahan
dan menyiapkan petunjuk tentang Pencegahan Kelelahan bagi Personil Kapal penangkap ikan; dan
64
3. Menjalin kerja sama dengan Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan Organisasi Bahan Pangan dan Pertanian (FAO) dari PBB, dokumen
untuk pedoman, dan mempersiapkan petunjuk pokok dan rekomendasi tentang Pelatihan dan Sertifikasi bagi Personil Kapal Penangkap Ikan
dengan ukuran panjang 12 M atau lebih namun tidak lebih dari 24 M.
65
Resolusi 4
Pelatihan Kelasi Dek di atas Kapal Penangkap Ikan untuk Panjang Kapal 24 M atau Lebih
KONPERENSI, MENYADARI kemungkinan bahaya bagi Kelasi bagian dek di atas kapal
ikan, MENGAKUI penting dan mendesaknya penetapan persyaratan untuk kelasi
bagian dek kapal ikan,
MENGAKUI SELANJUTNYA penataan yang tepat bagi pelatihan “sebelum melaut” tidak tersedia secara merata untuk pelatihan kelasi bagian dek pada kapal penangkap ikan;
1. MENGESAHKAN Rekomendasi tentang pelatihan kelasi bagian dek yang
bekerja pada kapal penangkap ikan dengan ukuran 24 M atau lebih, yang naskahnya tercantum dalam lampiran resolusi ini;
2. MENDESAK Pemerintah untuk segera memberlakukan kandungan dari rekomendasi dimaksud sesegera mungkin, utamanya dengan menetapkan “kursus sebelum pelatihan melaut” bagi personil kapal
penangkap ikan atau, bila tidak dapat melakukan demikian, dapat dengan cara lain, misalnya pembelajaran di atas kapal;
3. MEMINTA Organisasi Maritim Internasional
1. Untuk selalu mengkaji rekomendasi ini dan meminta perhatian semua Pemerintah, terkait akan perubahan-perubahan dari padanya di masa datang;
2. Menyebarluaskan resolusi ini kepada semua Pemerintah yang
diundang dalam Konferensi.
Lampiran
Rekomendasi terhadap Pelatihan Kelasi Bagian Dek yang Bekerja
pada kapal penangkap ikan dengan panjang 24 m atau lebih
1. Kelasi bagian dek adalah anggota awak kapal selain nakhoda dan perwira.
2. Disamping persyaratan pelatihan dasar dalam Bab III Konvensi, kelasi bagian dek harus;
1. mengenal istilah-istilah pelayaran dan perintah-perintah yang biasa
digunakan di kapal penangkap ikan;
2. mengenal bahaya-bahaya yang terkait dengan pengoperasian kapal
penangkap ikan antara lain pelemparan alat ke air, menghibob alat
66
tangkap dan mendamparkan hasil tangkapan di kapal.
3. Kelasi bagian dek harus memiliki:
1. pemahaman tentang bahaya-bahaya yang disebabkan oleh gerakan kapal dan akselerasinya;
2. pemahaman tentang bahaya-bahaya yang disebabkan oleh permukaan yang licin di kapal;
3. pemahaman tentang perilaku yang baik di kapal khususnya untuk
mengurangi bahaya kebakaran; dan 4. pengetahuan tentang penggunaan sarana perlindungan diri.
4. Kelasi bagian dek harus mengenal konstruksi, penggunaan dan tujuan dari tiap bagian perlengkapan dek yang terkait dengan jenis alat tangkap tertentu. Perlengkapan dek demikian meliputi :
1. tiang gantungan pukat/jaring ikan;
2. tiang rangka peluncur (gantry); 3. bolder; 4. power block;
5. blok pursing; 6. mesin derek dan batang pemuat; 7. derek;
8. teromol jaring dan alat penggulung; 9. penghibob tali dan perangkap.
5. Sejauh yang berkaitan dengan stabilitas dan kelaikan kapal, kelasi
bagian dek harus memiliki ;
1. pemahaman umum tentang keutuhan kekedapan air dan kekedapan
udara dari pada jenis-jenis umumnya kapal ikan;
2. pemahaman tentang pengoperasian sarana penutup untuk pintu serta bukaan lain yang terkait kekedapan air dan keutuhan keutuhan
kekedapan udara kapal ikan; 3. pengetahuan tentang pemuatan hasil tangkapan, alat tangkap; dan
4. mengetahui fungsi dari lobang bebas (freing ports). 6. Kelasi bagian dek harus pula memiliki :
1. pengetahuan tentang penanganan dan pemeliharaan peralatan dan
kelengkapan geladak seperti mesin derek, batang pemuat, stopper,
rantai tali baja dan tali;
2. pengetahuan tentang cara membuat sambungan (splice) dan mata
sambungan dengan tali baja dan tali;
3. pengetahuan umum tentang pengoperasian penambatan dan penanganan tali tambat, termasuk tali springtras haluan, buritan dan tengah;
4. pengetahuan tentang perintah kemudi, perintah untuk tambat, labuh
jangkar dan menarik / menunda
67
Resolusi 5
Pelatihan Personil Kapal Ikan tentang
Teknik Penyelamatan Diri KONPERENSI,
TELAH MENGESAHKAN Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas jaga bagi personil Kapal Penangkap Ikan (STCW-F), 1995,
MEMPERHATIKAN bahwa Bab III (Pelatihan dasar keselamatan bagi semua
Personil Kapal Penangkap Ikan), diantaranya, berisi ketentuan yang mensyaratkan Administrasi untuk mengesahkan pelatihan dasar tentang teknik penyelamatan diri,
MEMPERHATIKAN PULA ketentuan yang terdapat dalam dokumen
FAO/ILO/IMO tentang Pedoman Pelatihan dan Sertifikasi Nelayan ; MEMPERHATIKAN lebih lanjut bahwa peraturan VIII/4 dari Protokol
Torremolinos, 1993 berisi ketentuan yang mensyaratkan pelatihan tentang prosedur keadaan darurat,
MENGESAHKAN Pedoman yang terdapat dalam lampiran resolusi ini,
MEMINTA seluruh Pemerintah untuk mempedomani isi dari lampiran resolusi ini pada waktu mengesahkan pelatihan dasar keselamatan tentang teknik penyelamatan diri,
68
Tambahan
Pelatihan Teknik Penyelamatan Diri Awak Kapal Penangkap Ikan
1. Semua calon awak kapal penangkap ikan harus diberi pelatihan dalam hal berikut : 1. Jenis-jenis keadaan darurat yang mungkin terjadi, seperti tubrukan
kapal, kebakaran dan karam 2. Jenis-jenis peralatan keselamatan yang umum dibawa oleh kapal
penangkap ikan
3. Perlunya mengikuti prinsip-prinsip bertahan hidup 4. Perlunya pelatihan
5. Perlunya kesiapansiagaan untuk berbagai keadaan darurat dan selalu bersiaga terhadap
5.1 Informasi pada daftar apel, khususnya :
1. Tugas-tugas khusus dalam berbagai keadaan darurat 2. Lokasi alat-alat keselamatan masing-masing
3. Tanda-tanda panggilan bagi semua awak kapal penangkap ikan kea lat keselamatan mereka atau stasiun pemadam kebakaran
5.2 tempat life jacketnya masing-masing dan cadangannya
5.3 ketersediaan tempat tombol alarm kebakaran 5.4 alat-alat penyelamatan diri
5.5 konsekuensi kepanikan 6. tindakan-tindakan yang harus dilakukan apabila dipanggil menuju
alat keselamatan, termasuk : 6.1 mengenakan pakaian yang cocok
6.2 mengenakan life jacket 6.3 mengumpulkan proteksi tambahan seperti selimut, waktu yang
diizinkan
7. tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada saat diperlukan untuk membebaskan kapal ikan, seperti :
7.1 bagaimana menaiki peralatan pesawat luput maut dari kapal ikan atau air; and
7.2 bagaimana melopmpat ke air dari suatu ketinggian dan mengurangi
resiko luka pada saat menyentuh air 7.3 tindakan yang harus dilakukan dibawah penyelamatan dengan
helikopter 8. tindakan yang perlu dilakukan pada saat di air, seperti : 8.1 bagaimana bertahan hidup pada keadaan lingkungan:
1. Terdapat api atau minyak dalam air 2. kondisi air dingin 3. perairan yang terdapat ikan cucut
8.2 bagaimana membalikkan rakit penolong yang terbaik
9. tindakan-tindakan yang harus dilakukan ketika memasuki alat keselamatan, seperti :
9.1 mengupayakan pesawat luput maut terbebas dari kapal penangkap
maupun alat tangkap 9.2 perlindungan terhadap dingin atau panas yang berlebihan
69
9.3 menggunakan jangkar arus 9.4 pengamatan lingkungan
9.5 menyembuhan dan merawat personil yang selamat 9.6 Memfasilitasi pendeteksian oleh orang-orang lain
9.7 Pengecekan peralatan yang ada termasuk menggunakan alat-alat keselamatan dengan benar
9.8 sisanya sedapat atau sejauh mungkin di lingkungan perairan
10. bahaya-bahaya utama bagi yang selamat bertahan hidup dan prinsip-prinsip umum, termasuk :
10.1 tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada cuaca dingin
10.2 tindakan-tindakan yang harus dilakukan pada cuaca tropis 10.3 terbuka tehadap matahari, hujan angin dan laut
10.4 pentingnya mengenakan pakaian yang cocok 10.5 tindakan-tindakan perlindungan terhadap pesawat luput maut 10.6 pengaruh terendamnya di air dan hypothermia
10.7 pentingnya cadangan dan cairan tubuh 10.8 perlindungan dari mabuk laut
10.9 penggunaan air tawar dan makanan dengan tepat 10.10 pengaruh bila meminum air laut 10.11 alat-alat yang tersedia untuk melakukan pendeteksian oleh orang
lain 10.12 pentingnya memelihara moral
2. Calon awak kapal penangkap ikan harus diberikan instruksi praktek,
paling tidak hal-hal berikut :
1. Cara mengenakan life jacket atau baju tahan laut (immersion suit), atau keduanya dengan benar
2. Memasuki air dari suatu ketinggian dengan memakai life jacket atau
pakaian cebur air atau kedua-duanya 3. Berenang sambil mengenakan life jacket atau pakaian cebur air 4. Bertahan menagpung tanpa life jacket
5. Memasuki sekoci penolong dari kapal penangkap ikan dan air sambil memakai life jacket atau baju cebur laut atau keduanya
6. Membantu yang lain menaiki alat penolong 7. Mengoperasikan alat-alat penolong termasuk pengoperasian peralatan
radio jinjing
8. Menggunakan jangkar arus
Resolusi 6 Pelatihan dan Sertifikasi Personil pada Kapal Penangkap Ikan
Berukuran Besar
KONPERENSI, TELAH MENGESAHKAN Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan,
Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (STCW-F), 1995;
MEMPERHATIKAN bahwa Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Personil Kapal Penangkap Ikan
(STCW-F), meningkatkan keselamatan jiwa dan harta benda di laut serta perlindungan lingkungan laut dengan menetapkan standar internasional
tentang pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi personil yang bekerja di
70
kapal-kapal penangkap ikan.
MEMPERHATIKAN PULA bahwa ukuran kapal penangkap ikan berkenaan dengan ukuran panjang kapal atau tenaga penggerak makin bertambah dan
bahwa kapal ukuran besar d, dalam hal konstruksi dan perlengkapan, dapat sebanding dengan kapal niaga.
MENGAKUI pentingnya pelatihan personil kapal ikan berukuran besar untuk mengembangkan lebih lanjut keselamatan jiwa dan harta benda di laut dan perlindungan lingkungan laut.
1. MEMINTA Komite Keselamatan Maritim Organisasi Maritim Internasional
(IMO) untuk mengembangkan pedoman tentang standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi personil kapal penangkap ikan yang bekerja pada kapal penangkap ikan berukuran besar, secepatnya
menagmabil langkah pemenuhan terhadap ketentuan Konvensi Internasional Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga untuk
Pelaut, 1978 sebagaimana yang telah diamandemenkan; 2. MEMINTA seluruh Pemerintah untuk memberikan pertimbangan khusus
terhadap pedoman demikian yang menetapkan standar pelatihan, sertifikasi dan tugas jaga bagi personil kapal ikan ukuran besar.
Resolusi 7
Persyaratan Perwira yang Bertanggung Jawab atas Tugas Jaga Mesin dan Ketentuan Tugas Jaga
KONPERENSI, TELAH MENGESAHKAN Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (STCW-F),
1995,
MEMPERHATIKAN bahwa Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas jaga bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (STCW-F), tidak berisi persyaratan untuk perwira yang bertanggung jawab
atas tugas jaga mesin dan ketentuan tugas jaga.
MEMINTA Komite Keselamatan Maritim Organisasi Maritim Internasional mengembangkan seperlunya. Selayaknya untuk kemungkinan dimasukannya ke dalam Konvensi STCW-F 1995, persyaratan untuk
perwira yang bertanggung jawab atas tugas jaga mesin dan ketentuan tugas jaga.
Resolusi 8
Peningkatan Partisipasi Wanita dalam Industri Perikanan
KONPERENSI, TELAH MENGESAHKAN Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan,
Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (STCW-F), 1995,
71
MEMPERHATIKAN rencana dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk memadukan wanita di dalam sektor maritim dan menyatakan
dukungan bagi sasaran Organisasi untuk meningkatkan pelatihan wanita dalam sektor maritim.
BERKEINGINAN untuk mencapai kesempatan yang setara antara laki-laki dan wanita dalam pelatihan maritim, serta dalam lapangan kerja di atas
kapal ikan.
MEMINTA Pemerintah untuk :
1. Memberikan pertimbangan khusus terhadap kesempatan yang setara
antara laki-laki dan wanita di dalam industri perikanan; dan
2. Memberikan perhatian pada peranan wanita dalam industri perikanan
dan meningkatkan partisipasi mereka dalam pelatihan bidang maritim pada semua tingkatan dalam industri perikanan.
Resolusi 9
Hubungan Antar Manusia
KOMPERENSI
TELAH MENGESAHKAN Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga bagi Personil Kapal Penangkap Ikan (STCW-F), 1995,
MENYADARI bahwa tidak hanya pengoperasian kapal ikan yang aman dan perlengkapannnya, tetapi juga hubungan antar manusia yang baik antara
personil di atas kapal akan sangat meningkatkan keselamatan jiwa di laut.
MEMPERHATIKAN bahwa Konvensi STCW 1978, sebagaimana telah diubah /diamandemen berisi ketentuan yang berhubungan dengan pengetahuan manajemen personil, organisasi dan pelatihan di atas kapal serta sertifikasi
personil pengawas.
MEMINTA Pemerintah untuk :
1. Mengakui pentingnya manajemen personil, organisasi dan pelatihan di
atas kapal ikan di dalam silabi untuk perwira kapal penangkap ikan.
2. menetapkan, atau mendorong penetapan program pelatihan yang
ditujukan untuk menjaga hubungan antar manusia yang baik di atas kapal ikan,
3. mengambil langkah yang memadai untuk memperkecil unsur ketersendirian dan keterpencilan di antara personil kapal ikan
4. menjamin bahwa personil kapal ikan memperoleh istirahat yang cukup
72
sebelum melaksanakan tugasnya.
