KRA 2013

KETENTUAN REALISASI KEGIATAN DAN

ANGGARAN KEMAHASISWAAN

UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

Universitas Kristen Petra

Jl.Siwalankerto 121-131

S u r a b a y a

Ketentuan Realisasi Kegiatan dan Anggaran Revisi 2013

Komisi D Majelis Perwakilan Mahasiswa 2012/2013

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 …………………………………………………………………. 1

BAB II PENGERTIAN UMUM

Pasal 2 ………………………………………………………………… 1

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3 ………………………………………………………………… 1

BAB IV P R O P O S A L

Pasal 4 Pembuatan Proposal …………………………………… 1

Pasal 5 Prosedur dan Alur Pengajuan Proposal ……………… 2

Pasal 6 Tugas dan Wewenang Pejabat Penanggungjawab ….. 11

Pasal 7 Ketentuan dan Persetujuan Proposal ………………… 13

Pasal 8 Alokasi Dana ……………………………………………. 14

Pasal 9 Biaya Maksimal Kegiatan ……………………………… 14

Pasal 10 Maksimal Utusan ……………………………………….. 14

Pasal 11 Standart Honorarium …………………………………… 14

Pasal 12 Kriteria Pembicara ………………………………………. 14

Pasal 13 Lingkup Kegiatan ……………………………………….. 14

Pasal 14 Standart Honorarium Pelatih UKM …………………….. 14

Pasal 15 Biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas ……………….. 14

Pasal 16 Seragam Olah Raga ……………………………………. 15

Pasal 17 Hadiah Lomba …………………………………………… 15

Pasal 18 Ketentuan Pajak …………………………………………. 15

Pasal 19 Sponsorship ……………………………………………… 15

Pasal 20 Pameran dan Bazar ……………………………………... 15

Pasal 21 Sisa Dana ………………………………………………… 16

Pasal 22 Pengajuan Asuransi Kecelakaan……………………….. 16

Pasal 23 Kegiatan Yang Tidak Didanai ........................................ 16

BAB V ANGGARAN

Pasal 24 Jenis Anggaran …………………………………………. 16

Pasal 25 Realisasi Anggaran …………………………………….. 18

BAB VI LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26 Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan 18

BAB VII S A N K S I

Pasal 27 Sanksi Keterlambatan Pengajuan Proposal …………. 19

Pasal 28 Sanksi Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban…….. 19

Pasal 29 Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Kegiatan …… 20

BAB VII PENUTUP

Pasal 30 ……………………………………………………………… 20

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Form Rencana Anggaran Kegiatan …………………………………………. 21

2. Form Persetujuan Program …………………………………………………... 22

3. Form 06 …………………………………………………………………………. 25

4. Form Bon Sementara ………………………………………………………….. 28

5. Biaya Maksimal Kegiatan ............................................................................ 29

6. Standart Honorarium Pembicara ................................................................. 30

7. Kriteria Pembicara ...................................................................................... 31



8. Lingkup Kegiatan ....................................................................................... 31

9. Standart Honorarium UKM .......................................................................... 32

10. Biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas ....................................................... 32

11. Seragam Olah Raga .................................................................................... 33

12. Hadiah Lomba ............................................................................................. 33

13. Ketentuan Pajak ......................................................................................... 34

14. Form Bukti Transaksi …………………………………………………………. 41

15. Form Inventaris Barang .. ……………………………………………………… 42

1



KETENTUAN REALISASI KEGIATAN DAN

ANGGARANKEMAHASISWAAN


BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 1

(1) Universitas Kristen Petra sebagai lembaga pendidikan tinggi diselenggarakan

dalam rangka menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki

kemampuan akademik dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta

mengupayakannya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kesejahteraan

masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional yang beriman kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

(2) Ketentuan Realisasi Kegiatan dan Anggaran Kemahasiswaan Universitas Kristen

Petra dimaksudkan sebagai panduan untuk mengatur seluruh kegiatan dan

anggaran kegiatan kemahasiswaan Universitas Kristen Petra

BAB II

PENGERTIAN UMUM

Pasal 2

Ketentuan Realisasi Kegiatan dan Anggaran Kemahasiswaan adalah ketentuan yang

mengatur proses realisasi kegiatan dan anggaran kegiatan yang diselenggarakan oleh

Lembaga Kemahasiswaan Universitas Kristen Petra

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Ketentuan Realisasi Kegiatan dan Anggaran Kemahasiswaan bertujuan sebagai

pedoman untuk mempermudah penyelenggaraan kegiatan dan realisasi anggaran yang

diselenggarakan oleh Lembaga Kemahasiswaan Universitas Kristen Petra

BAB IV

PROPOSAL

Pasal 4

Alur Pembuatan Proposal

(1) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Majelis Perwakilan Mahasiswa (MPM),

Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas(BPMF), Himpunan Mahasiswa(HIMA)

menunjukkepanitiaan

(2) Kepanitiaan membuat proposal yang isinya

a. Nama kegiatan

b. Nama, NRP, e-maildan Nomor Hp. Ketua Pelaksana Kegiatan

c. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

d. Latar Belakang Kegiatan

e. Dampak dan Tujuan Kegiatan

f. Bentuk Kegiatan

g. Target dan Sasaran

h. Hari, Tanggal, Waktu dan Tempat Kegiatan

i. Susunan Acara

j. Susunan Materi (bila ada)

k. Pre-test dan Post-test (jika terdapat susunan materi)

l. Rencana Anggaran Kegiatan (Lihat Lampiran 1)

2



Kesesuaian Alokasi Anggaran dengan APBLK-KBM

Kesesuaian dengan peraturan realisasi anggaran

Pengeluaran yang tidak berhubungan dengan esensi kegiatan tidak

diperbolehkan

m. Rekapitulasi Mata Anggaran

n. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan

Pembicara (CV masuk dalam lampiran)

Instansi-instansi lain yang diundang

Sponsorship

o. Proposal Sponsorship beserta kompensasi timbal-baliknya

p. Susunan Kepanitiaan

Jumlah kepanitiaan dalam suatu kegiatan harus proporsional terhadap jumlah

peserta dan dikenakan subsidi yang proporsional dengan mempertimbangkan

karakteristik kegiatan (contoh: Camp, SE, dll)

q. Penutup

r. Pengesahan oleh Ketua Pelaksana Kegiatan

s. lampiran-lampiran (CV, anggaran, Panitia, sponsorship dengan

kompensasinya/ lampiran terpisah, materi dan susunan acara)

NB: Proposal Partisipasi Ekstern harus melampirkan fotokopi undangan

/proposal pengundang

(3) Sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan kepada para pejabat

berwenang,proposal harus dilengkapi dengan Form Persetujuan Program (Lihat

Lampiran 3)

Pasal 5

Prosedur dan Alur Pengajuan Proposal

(1) Tingkat Universitas/Fakultas

MPM/BPMF

a. Ketua MPM/Ketua BPMF mengajukan proposal kegiatan untuk keperluan

pelaksanaan rapat atau sidang.

b. Proposal kegiatan yang telah ditandatangani oleh Ketua MPM/Ketua BPMF

diajukan kepada Rektorat (untuk MPM)/Dekanat (untuk BPMF) untuk

selanjutnya akan diperiksa anggarannya untuk mendapatkan persetujuan

anggaran kegiatan, apabila dirasa ada yang perlu dibicarakan oleh Rektorat

(untuk MPM)/Dekanat (untuk BPMF), maka Rektorat/Dekanat dapat

berkoordinasi dengan Ketua MPM/Ketua BPMF (perbaikan/revisi yang

berkaitan dengan anggaran kegiatan harus diketahui oleh Ketua

MPM/Ketua BPMF).

c. Setelah mendapatkan persetujuan dari Rektorat/Dekanat, BAKA akan

memproses Form 06 (Lihat lampiran 3). Panitia dapat mengajukan Bon

Sementara (Lihat Lampiran 4)7 hari kerja sebelum kegiatan kepada BAKA,

dan uang dapat diambil 2 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.

d. Laporan pertanggungjawaban Bon Sementara diselesaikan maksimal 10 hari

kerja setelah pencairan Bon Sementara, untuk laporan pertanggungjawaban

Bon Sementara selanjutnya diserahkan kepada Rektorat/Dekanat/BAKA.

3



e. Laporan pertanggungjawaban Kegiatandan Laporan pertanggungjawaban

Keuangan diselesaikan maksimal 10 hari kerja setelah kegiatan berakhir,

untuk laporan pertanggungjawaban anggaran selanjutnya diserahkan kepada

Rektorat/Dekanat/BAKA.

f. Skema MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA DAN BADAN

PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS

BPMF/MPM

BAKA

Pemeriksaan – Masukan untuk Wadek

Wakil Dekan/ Rektorat

Pemeriksaan – Persetujuan Anggaran – Persetujuan Kegiatan

PROSEDUR PERENCANAAN , PEMBUATAN PROPOSAL

DAN PERIJINAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

BPMF/MPM

Database

Kegiatan

Kemahasiswaan

Disetujui ?

Disetujui

Mengetahui

Ka-MPM atau Ka-BPMF

Revisi (melengkapi)

Proses Pelaporan dan Evaluasi

Kegiatan Kemahasiswaan

Panitia

Selesai

BAKA

Proses Pencatatan dan Realisasi Anggaran

4



BPMF/MPM/Panitia

Pengajuan

SKKK Panitia

(Jika Ada)

BAK

LPJ Keg.

LPJ Keu.

LPJ

Keuangan

LPJ

Kegiatan

BAKA

Proses

BAKA

SKKK

PROSEDUR PELAPORAN DAN EVALUASI

KEGIATAN KEMAHASISWAAN

BPMF/MPM

BAKA

Softcopy LPJ Kegiatan

+ Form Evaluasi Kegiatan

BAKA

Softcopy LPJ Kegiatan+ Form Evaluasi Kegiatan

Untuk arsip

WR-3



5



BEM

a. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)/Kepanitiaan tingkat universitas

mengajukan proposal kegiatan untuk diperiksa kegiatannya oleh Kepala

Departemen (Kadep) yang membawahi UKM/Kepanitiaan tersebut (bila

dirasa perlu adanya revisi, Kadep berhak mengembalikan proposal untuk

revisi).

b. Pemeriksaan proposal oleh Kadep sesuai dengan Bab IV Pasal 4 ayat 2.

c. Setelah Kadep memeriksa kegiatan, Kadep mengisi form persetujuan program

dan memberikan proposal yang telah dilengkapi dengan form persetujuan

tersebut kepada Badan Keuangan Umum (BKU) untuk selanjutnya akan

diperiksa anggarannya.

d. BKU akan memeriksa anggaran kegiatan berdasarkan aturan-aturan yang

berlaku dalam Ketentuan Realisasi Kegiatan dan Anggaran (bila dirasa perlu

adanya revisi, BKUberhak mengembalikan proposal untuk revisi).

Koreksi proposal maksimal 10(sepuluh) hari kerja.

e. Setelah melalui pemeriksaan (termasuk revisi-revisi yang telah disetujui) yang

dilakukan oleh Kadep dan BKU, selanjutnya proposal diberikan kepada Ketua

BEM untuk mendapatkan persetujuan kegiatan.

f. Proposal kegiatan yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua BEM

diajukan kepada Rektorat untuk selanjutnya akan diperiksa proposalnya untuk

mendapatkan persetujuankegiatan.

g. Setelah menerima proposal dari Ketua BEM, Rektorat akan

meminta/menerima masukan dan koreksi proposal yang masuk ke BAKA.

h. Rektorat akan berkoordinasi dengan Ketua BEM sehubungan dengan

perbaikan/revisi dan permasalahan proposal.

i. Setelah mendapatkan persetujuan dari Rektorat, BAKA memproses Form

06 (Lihat lampiran 4). Panitia dapat mengajukan Bon Sementara (Lihat

lampiran 5)selambat-lambatnya7 hari kerja sebelum kegiatan kepada BAKA,

dan uang dapat diambilselambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pelaksanaan

kegiatan.

j. Seluruh proses realisasi anggaran kegiatan ini berlangsung maksimal selama

10 hari kerja.

k. Laporan pertanggungjawaban Bon Sementara diselesaikan maksimal 10

hari kerja setelah pencairan Bon Sementarapelaksanaan kegiatan yang

menggunakan Bon Sementara. Prosesnya harus melalui BKU untuk

dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan kepada Rektorat/BAKA.

6



l. Laporan pertanggungjawaban kegiatandan Laporan pertanggungjawaban

keuangan diselesaikan maksimal 10 hari kerja setelah kegiatan berakhir.

Laporan pertanggungjawaban kegiatan prosesnya harus diberikan kepada

Kadep untuk selanjutnya diserahkan kepada Ketua BEM. Laporan

pertanggungjawaban keuangan prosesnya harus diberikan kepada BKU untuk

selanjutnya diserahkan kepada ketua BEM, lalu ke BAKA.

m. Skema

Sekretaris Rektorat (SEKREK):

HARAP memperhatikan kemana Proposal

selanjutnya harus berjalan. Revisi

memanggil Ketua Panitia. Disetujui,

mengirim ke BAKA lewat ekspedisi)



Panitia

PANITIA

Draft Proposal

Kegiatan

Pembimbing UKM

(untuk keg. UKM)Ka-BEM + BPH

BKU

Pemeriksaan & Pengarahan

Proposal Kegiatan

KOORDINASI PERENCANAAN

PANITIA

Proposal Final

Pemeriksaan & RevisiTtd + Komentar Ka-BEM

Form Persetujuan KegiatanTtd + Komentar

Form Persetujuan Kegiatan

BAKA

Pemeriksaan – Masukan untuk WR3

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (WR3)




TINGKAT UNIVERSITAS

Database

Kegiatan

Kemahasiswaan

Pemeriksaan Proposal Kegiatan;

Memperhatikan dan mengkomunikasikan

masukan BAKA (yang diterima), berdiskusi

dengan PANITIA Kegiatan;

.

Memperhatikan Pembicara Luar;

Tandatangan Form Persetujuan program;Disetujui ?

Disetujui

Revisi – Melengkapi

PANITIA

Mengetahui

Ka-BEM + BPH

BKU

Pembimbing UKM

Revisi (melengkapi)

Selesai

BAKA


7



PANITIA

Unit LK-KBM Tingkat Universitas

Pengajuan

SKKK

BAKA / Pembimbing UKM



BAK

LPJ Keg.

LPJ Keu.

LPJ

Keuangan

LPJ

Kegiatan

BAKA


Untuk arsip

BAKA

WR-3



Proses

BAKA

SKKK



TINGKAT UNIVERSITAS

8



(2) Tingkat Fakultas

a. Kepanitiaan tingkat Program Studimengkonsultasikan proposal kegiatan

dengan Dosen Pembimbing Kemahasiswaan (DPK) yang ditugaskan dari

Program Studi bersangkutan (bila dirasa perlu adanya revisi, DPK berhak

mengembalikan proposal untuk revisi).

b. Setelah proposal dikonsultasikan dengan DPK, kepanitiaan mengajukan

proposal kegiatan untuk diperiksa kegiatannya oleh Ketua Himpunan

Mahasiswa (HIMA)/Kelompok Kerja (POKJA) yang membawahi

Kepanitiaan tersebut (bila dirasa perlu adanya revisi, Ketua HIMAberhak

mengembalikan proposal untuk revisi).

c. Setelah Ketua HIMA/POKJA memeriksa proposal kegiatan, ketua Program

mengisi form persetujuan programdan ketua HIMA/POKJA memberikan

persetujuan. DPK menandatangani form persetujuan sebagai bukti mengetahui

adanya pelaksanaan kegiatan. Kemudian proposalyang telah dilengkapi

dengan form persetujuan tersebut diberikan kepada BPMF yang membawahi

HIMA/POKJA tersebut.

d. BPMF selanjutnya akan memeriksa anggaran kegiatan berdasarkan aturan-

aturan yang berlaku dalam KRKA (bila dirasa perlu adanya revisi, BPMF

berhak mengembalikan proposal untuk direvisi) dan sekaligus untuk diperiksa

kegiatannya untuk mendapatkan persetujuan kegiatan.

e. Setelah melalui pemeriksaan (termasuk revisi-revisi yang telah disetujui)

yang dilakukan oleh BPMF, selanjutnya proposal diberikan kepada Ketua

BPMF untuk mendapatkan persetujuan kegiatan.

f. Proposal kegiatan yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua BPMF

diajukan kepada Dekanat untuk selanjutnya akan diperiksa proposalnya untuk

mendapatkan persetujuan proposal kegiatan.

g. Apabila dirasaperlu Dekanat meminta/menerima masukan dan koreksi

proposal kepada BAKA

h. Dekanat akan berkoordinasi dengan BPMF / Ketua Program sehubungan

dengan perbaikan/revisi dan permasalahan proposal.

n. Setelah mendapatkan persetujuan dari Dekanat, BAKA akan memproses

Form 06 (Lihat lampiran 4).Panitia dapat mengajukan Bon Sementara (Lihat

lampiran 5)selambat-lambatnya7 hari kerja sebelum kegiatan kepada BAKA,

dan uang dapat diambil selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pelaksanaan

kegiatan.

9



i. Seluruh proses realisasi anggaran kegiatan ini berlangsung maksimal. selama

10 hari kerja.

j. Laporan pertanggungjawaban Bon Sementara diselesaikan maksimal 10

hari setelah pencairan Bon Sementara. Prosesnya harus melalui BPMF untuk

dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya diserahkan kepada Dekanat/BAKA.

k. Laporan pertanggungjawaban kegiatandan Laporan pertanggungjawaban

keuangandiselesaikan maksimal 10 hari setelah kegiatan berakhir. Laporan

pertanggungjawaban kegiatan prosesnya harus diberikan kepada BPMF untuk

mendapatkan persetujuan.Laporan pertanggungjawaban keuangan prosesnya

harus diberikan kepada Dekanat, lalu ke BAKA

9. Skema

TU FAKULTAS :

HARAP memperhatikan kemana Proposal

selanjutnya harus berjalan. Revisi

memanggil Ketua Panitia. Disetujui,

mengirim ke BAKA lewat ekspedisi)

PANITIA

Draft Proposal

Kegiatan

Dosen

Pendamping

Kemahasiswaan

Ka-HIMA + BPH

BPMF

Pemeriksaan & Pengarahan

Proposal Kegiatan

KOORDINASI PERENCANAAN

PANITIA

Proposal Final

Pemeriksaan & RevisiTtd + Komentar

Form Persetujuan KegiatanTtd + Komentar

Form Persetujuan Kegiatan

BAKA

Pemeriksaan – Masukan untuk Wadek

Wakil Dekan




TINGKAT PROGRAM STUDI

Database

Kegiatan

Kemahasiswaan

Pemeriksaan Proposal Kegiatan;

Memperhatikan dan mengkomunikasikan

masukan BAKA (yang diterima), berdiskusi

dengan PANITIA Kegiatan;

.

Konsultasi Pembicara Luar ke WR3;

Tandatangan Form Persetujuan programDisetujui ?

Disetujui

Revisi – Melengkapi

PANITIA

Mengetahui

Ka-HIMA + BPH

BPMF

Dosen Pendamping

Revisi (melengkapi)



Panitia

Selesai

BAKA


10



PANITIA - HIMA

Pengajuan

SKKK

DPK



BAK

Kajur / Kaprog

Softcopy LPJ KegiatanForm Evaluasi Kegiatan

Untuk Mengetahui

LPJ Keg.

LPJ Keu.

LPJ

Keuangan

LPJ

Kegiatan

BAKA


Untuk arsip

BAKA

WADEK



Proses

BAKA

SKKK



TINGKAT PROGRAM STUDI

BPMF

11



LAPORAN KEGIATAN

DAN

LAPORAN ANGGARAN

PERMOHONAN SKKK

Pasal 6

Tugas dan Wewenang Pejabat Penanggungjawab

Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang memiliki tugas dan kewenangan untuk

memproses persetujuan proposal kegiatan, yaitu :

Tingkat Universitas

(1)Rektorat (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)

Memiliki kewenangan untuk :

a. Mengoreksi dan menyetujui setiap proposal kegiatan yang diajukan oleh BEM

dan MPM

b. Menunda dan ataumembatalkan proposal kegiatan jika tidak sesuai dengan

peraturan Universitas dan perundang-undangan pemerintah.

c. Menerima/meminta masukan dan koreksi proposal kegiatan dari BAKA

d. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BEM dan MPM

e. Memberikan Surat Peringatan dan Sanksi kepada Panitia/BEMdan MPM

tentang keterlambatan LPJ kegiatan dan keuangan

f. Memberikan Surat Peringatan dan Sanksi kepada Panitia/BEMdan MPM

tentang pelanggaran pelaksanaan kegiatan

(2)Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni


a. Membantu Rektorat (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan)dalam

mengoreksi dan memberikan saran untuk proposal kegiatan kemahasiswaan

yang diajukan oleh Panitia/BEM dan MPM sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

b. Membuatkan Form 06 proposal kegiatan untuk mendapatkan persetujuan dari

Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan

c. Membuatkan Bon Sementara kegiatan

d. Meminta dan mengoreksi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan

keuangan kepada Panitia/BEMdan MPM

e. Membantu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan mengevaluasi kegiatan

Panitia/BEMdan MPM

f. Memberikan susunan (data) kepanitiaan/BEMdan MPM kepada Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan tentang keterlambatan LPJ kegiatan

dankeuangan

g. Memberikan data tentang pelanggaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

oleh Panitia/BEM dan MPMkepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

(2) MPM


a. Mengusulkan/mengajukan kegiatandan menunjuk panitia pelaksana

untuk mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Universitas dalam hal

ini Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

b. Mengoreksi dan menyetujui sejauh mana kelayakan program dan

penggunaan anggaran kegiatan sebelum diajukan ke pimpinan

Universitas

c. Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

d. Mengoreksi dan mengetahui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

kegiatan dan keuangan

12



e. Menerima/meminta masukan dan koreksi proposal kegiatan dari

Rektorat dan BAKA

(3) BEM


a. Melaksanakan dan menunjuk panitia pelaksana untuk melaksanakan

kegiatan

b. Mengoreksi dan menyetujui sejauh mana kelayakan program dan

penggunaan anggaran kegiatan sebelum diajukan ke pimpinan

Universitas

c. Mengusulkan/mengajukan kegiatan untuk mendapatkan persetujuan

dari Pimpinan Universitas dalam hal ini Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan

d. Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

e. Mengoreksi dan mengetahui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)

kegiatan dan keuangan

f. Menerima/meminta masukan dan koreksi proposal kegiatan dari

Rektorat dan BAKA

Tingkat Fakultas

(1) Himpunan Mahasiswa (HIMA)


a. Melaksanakan dan menunjuk panitia pelaksana untuk melaksanakan kegiatan

b. Mengoreksi dan menyetujui sejauhmana kelayakan program dan penggunaan

anggaran kegiatan sebelum diajukan ke BPMF

c. Mengusulkan/mengajukan kegiatan untuk mendapatkan persetujuan dari

BPMF

d. Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan

e. Mengoreksi dan mengetahui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan

keuangan

(2) Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF)

a. Mengoreksi dan menyetujui sejauhmana kelayakan program dan penggunaan

anggaran kegiatan sebelum diajukan ke Dekanat

b. Mengusulkan/mengajukan kegiatan untuk mendapatkan persetujuan dari

Dekanat

c. Mengontrol dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh HIMA

d. Mengoreksi dan mengetahui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan

keuangan

e. Menerima/meminta masukan dan koreksi pengajuan proposal kegiatan dari

BAKA

(3) Dekanat


a. Mengoreksi dan menyetujui setiap proposal kegiatan yang diajukan oleh

BPMF

b. Menunda dan ataumembatalkan proposal kegiatan jika tidak sesuai dengan

peraturan Universitas dan perundang-undangan pemerintah.

c. Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh HIMA

d. Menerima/meminta masukan dan koreksi proposal kegiatan dari BAKA

13



(4) Biro Administrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA)


a. Membantu Dekanat dalam mengoreksi dan memberikan saran untuk proposal

kegiatan kemahasiswaan yang diajukan oleh Panitia/HIMA sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

b. Membuatkan Form 06 proposal kegiatan untuk mendapatkan persetujuan dari

Rektorat (Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Keuangan)

c. Membuatkan Bon Sementara kegiatan

d. Meminta dan mengoreksi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan dan

keuangan kepada Panitia/HIMA

e. Membantu Dekanat mengevaluasi kegiatan Panitia/HIMA

f. Memberikan susunan (data) kepanitiaan HIMA kepada Dekanat tentang

keterlambatan LPJ kegiatan dan keuangan

g. Memberikan data tentang pelanggaran pelaksanaan kegiatan yang dilakukan

oleh Panitia/HIMA kepada Dekanat

Pasal 7

Ketentuan dan Persetujuan Proposal

(1) Pengajuan Proposal Kegiatan

a. Proposal Tahunan dan Rutin

Diajukan oleh MPM, BEM dan HIMA pada saat awal periode jabatan, yang

diserahkan paling lambat pada setiap akhir bulan September

b. Proposal Terprogram

Berdasarkan Proposal Tahunan

Proposal yang tidak masuk dalam Proposal Tahunan harus

dikonsultasikandan diajukan(untuk HIMA kepada BPMF dan Wakil

Dekanat, untuk BEM kepada Rektorat (Wakil Rektor Bidang

Kemahasiswaan)) minimal1 (satu)bulan sebelum kegiatan sudah

harus masuk ke BAKA

Pengajuan Proposal diserahkan ke BAKA paling lambat 7(tujuh) hari

kerja sebelum kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan pejabat

yang berwenang. (Proposal dalam kondisi sudah benar dan tidak ada

koreksi lagi)

Perubahan nama program kegiatan harus memberitahu BAKA

dengan mengajukan surat resmiyang telah diketahui oleh pejabat

yang berwenang, setelah itu surat dilampirkan di proposal program

yang bersangkutan

Jika tidak memenuhi ketentuan di atas maka proposal tidak dapat

diproses.

c. Proposal Insidentil (Partisipasi Ekstern)

Proposal diajukan oleh MPM/BEM/HIMA :

Berdasarkan undangan yang ditujukan kepada Universitas/Fakultas/

Program Studi/Program/Lembaga Kemahasiswaan

Mendapatkan rekomendasi/ditunjuk oleh Universitas/Fakultas/Program

Studi

(2) Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan tidak dilaksanakan pada saat UTS dan 2(dua) minggu

sebelum UAS sampai dengan selesainya jadual UAS.

14



Pasal 8

Alokasi Dana

(1) Dana Universitas

Adalah dana yang berasal dari: Program Studi, Fakultas, Universitas, dan

Lembaga Kemahasiswaan yang dipergunakan untuk mendukung kegiatan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

(2) Kontribusi Peserta

Adalah dana yang berasal dari peserta.Dipergunakan untuk menutupi kekurangan

dana dari universitas terutama untuk menambah Honorarium Pembicara,

Akomodasi, Transportasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk konsumsi dapat

didukung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Sponsorship

Adalah dana yang berasal dari hasil kerjasama dengan sponsorship yang

dipergunakan untuk menutupi kekurangan dana dari universitas.

(4) Sumber Lain

Adalah dana yang bukan berasal dari pasal 8 ayat (1), (2), dan (3)

Pasal 9

Biaya Maksimal Kegiatan

( Lampiran 5 )

Pasal 10

Maksimal Utusan

Utusan yang dimaksud adalah mahasiswa atau group yang telah direkomendasi oleh

Pimpinan Fakultas/Universitas untuk mengikuti/mewakili kegiatan di luar kampus

(Partisipasi Ekstern), yang diatur sebagai berikut:

(1) Untuk kegiatan yang bersifat perorangan maksimal 4(empat) orang

(2) Untuk kegiatan yang bersifat group maksimal 2(dua) group pada setiap cabang

yang dilombakan

Pasal 11

Standart Honorarium

(Lampiran 6)

Pasal 12

Kriteria Pembicara

( Lampiran 7 )

Pasal 13

Lingkup Kegiatan

( Lampiran 8 )

Pasal 14

Standart Honorarium Pelatih UKM

(Lampiran 9 )

Pasal 15

Biaya Surat Perintah Perjalanan Dinas

( Lampiran 10 )

15



Pasal 16

Seragam Olah Raga

( Lampiran 11 )

Pasal 17

Hadiah Lomba

( Lampiran 12 )

Pasal 18

Ketentuan Pajak

( Lampiran 13 )

Pasal 19

Sponsorship

(1) Surat pengantar harus ditandatangani oleh :

a. Ketua BPMF (untuk Himpunan Mahasiswa) dengan diketahui Dekanat (Surat

Pengantar harus asli dengan dilengkapi nama sponsorship yang dituju)

b. Ketua BEM (untuk Badan Eksekutif Mahasiswa) dengan diketahui Rektorat

(Surat Pengantar harus asli dengan dilengkapi nama sponsorship yang dituju)

(2) Proposal sponsorship memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Proposal kegiatan

b. Kompensasi dan perjanjian-perjanjian

c. Kuitansi

(3) Tanda terima berupa dana/barang dari sponsor berupa kuitansi/tanda terima

sementara, yang ditandatangani dan distempel oleh kedua belah pihak (lembaga

yang bersangkutan) (Pemberi dan penerima dana sponsor)

(4) Kuitansi/tanda terima resmi dibuat rangkap empat :

a. Lembar ke 1 (asli) untuk sponsor.

b. Lembar ke 2 (fotocopy) untuk panitia.

c. Lembar ke 3 (fotocopy) untuk BPMF/BEM.

d. Lembar ke 4 (fotocopy) untuk Dekan/Rektor.

(5) Dalam kuitansi harus tercantum besarnya nilai sumbangan denganmelampirkan

surat perjanjian kompensasi yang diberikan oleh panitia.

(6) Daftar perusahan yang tidak diperkenankan menjadi sponsor adalah :

a. Perusahaan – perusahaan rokok.

b. Perusahaan – perusahaan minuman keras.

c. Perusahaan – perusahaan penjual produk yang berkaitan dengan seksualitas.

Daftar di atas bisa berubah sesuai dengan kebijaksanaan lebih lanjut.

Pasal 20

Pameran dan Bazar

(1) Pelaksanaan Pameran dan Bazar mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan

UK Petra

(2) Setelah pelaksanaan kegiatan, HIMA / BEM wajib membuat laporan kegiatan

disertai bukti-bukti yang berisi :

a. Jumlah stan.

b. Nama perusahaan yang mengikuti pameran, bursa, dan bazar.

c. Harga stan.

d. Jumlah pemasukan dari prosentase penjualan produk.

e. Laporan Keuangan (auditing)

(3) Keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan bursa akan kembali ke platform

Lembaga Kemahasiswaan yang bersangkutan.

16



Pasal 21

Sisa Dana

(1) Untuk anggaran yang diperoleh dari platform (dana awal) Lembaga

Kemahasiswaan yang bersangkutan, setelah memberikan laporan keuangan dan

laporan kegiatan secara tertulis (disertai bukti-bukti) kepada BPMF / BEM, sisa

anggaran akan dikembalikan keplatform Lembaga Kemahasiswaan yang

bersangkutan.

(2) Untuk anggaran yang diperoleh dari tender, setelah memberikan laporan

keuangan dan laporan kegiatan secara tertulis (disertai bukti-bukti) kepada BPMF

/ BEM, sisa anggaran akandikembalikan keplatform tender Lembaga

Kemahasiswaan yang bersangkutan.

(3) Sisa anggaran kegiatan yang didanai dengan kontribusi peserta dan anggaran

Lembaga Kemahasiswaanakan dikembalikan kepada peserta setelah dikurangi

dengan seluruh pengeluaran sebagaimana yang telah diatur dalam Ketentuan

Realisasi Anggaran.

(4) Sisa dana penyelenggaraan kegiatan akan dikembalikan ke lembaga yang

bersangkutan.

Pasal 22

Pengajuan Asuransi Kecelakaan

Pengajuan Asuransi Kecelakaan diajukan ke BAKA paling lambat 5(lima) hari kerja

sebelum kegiatan dengan mencantumkan : Nama Peserta, NRP, Jenis Kelamin,

Umur, Tanggal Kegiatan (lama kegiatan), dan Lokasi Kegiatan.

Pasal 23

Kegiatan Yang Tidak Didanai

Anggaran yang diperoleh dari platform (dana awal) Lembaga Kemahasiswaan hanya

untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang bersifat ekstrakurikuler, sehingga tidak

diperkenankan untuk mendanai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan ke Luar Negeri

2. Kegiatan Co-Curriculer yang terkait langsung dengan mata kuliah tertentu,

misalnya bimbingan belajar, studi ekskursi, dan open forum.

BAB V

ANGGARAN

Pasal 24

Jenis Anggaran

(1) Anggaran Rutin

Proposal anggaran rutin diajukan pada awal tahun anggaran.Bagian rutin yang

dapat dibiayai, yaitu :

a. Kesekretariatan :

Alat Tulis Kantor

Fotokopi

NB: Dianjurkan untuk membeli di Kopma atau Unit Perbekalan.

b. Konsumsi Rapat-rapat pengurusLembaga Kemahasiswaan.

c. Kegiatan UKM

d. Sewa lapangan

e. Honorarium Pelatih :

Untuk menetapkan honorarium pelatih harus menunjukkan surat bukti

status kepelatihannya dengan menyertakan Curriculum Vitae pelatih.

Prosentase pembiayaan, 100% UKP (sesuai tabel Honor)

17



Honorarium diberikan maksimum 1 kali latihan dalam 1 minggu dengan

menyertakan daftar hadir peserta dan pelatih.

(2) Anggaran Kegiatan

Pengaturan realisasi anggaran yang dapat ditanggung oleh Lembaga

Kemahasiswaan adalah :

a. Kegiatan Mahasiswa Intern, yaitu :

Semua kegiatan mahasiswa yang direncanakan oleh Lembaga

Kemahasiswaan yang telah mendapat persetujuan dari BPMF / Ketua BEM /

MPM (kongres, rapat dan sidang-sidang).

1) Bagian yang ditanggung oleh Universitas:

a) Sekretariat.

b) Acara.

c) Publikasi.

d) Dekorasi

e) Keamanan.

f) Perijinan.

g) Survey.

h) Dokumentasi.

i) Transportasi :

- Maksimal 75% dari transportasi.

j) Akomodasi termasuk konsumsi :

Maksimal 75% atau maksimal Rp. 120.000,-

k) Honorarium :

1. Pelatih UKM untuk kegiatan insidentil.

2. Pembicara Setiap Sesi.

l) Hadiah Lomba.

m) Konsumsi Pembicara dan Panitia.

2) Bagian yang ditanggung peserta :

a) Transportasi :

Minimal 25% dari transportasi

b) Akomodasi :

Minimal 25%

c) Konsumsi

b. Kegiatan Mahasiswa Ekstern, yaitu :

Kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan

keluar kampus untuk memenuhi undangan Instansi Pemerintah / Swasta /

Perguruan Tinggi lain.

Bagian yang dapat dibiayai adalah :

1) SPPD / Surat Perintah Perjalanan Dinas 2) Biaya Pendaftaran (disesuaikan dengan maksimal utusan)

3) Dokumentasi (disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan dan diperlukan

sebagai laporan mengikuti kegiatan)

c. Kegiatan Kemahasiswaan diluar LK, yaitu :

Semua kegiatan kemahasiswaan yang tidak diselenggarakan oleh Lembaga

Kemahasiswaan UKP dimana kegiatan tersebut ditetapkan, dianjurkan dan

diminta oleh Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Kajur/Kaprog, harus

mengikuti aturan KRKA, misal: P3K MABA.

Kegiatan ini dilakukan tanpa menggunakan anggaran Lembaga

Kemahasiswaan, tetapi tetap berpedoman dan mengacu pada peraturan

KRKA. kemahasiswaan UK Petra harus mengikuti aturan KRA. Kegiatan

kemahasiswaan yang dilaksanakan selain Lembaga Kemahasiswaan sebagai

18



penyelenggara dari suatu kegiatan (kegiatan yang telah ditetapkan,

dianjurkan dan diminta diluar program yang telah ditetapkan sebelumnya

oleh Rektor, Wakil Pembantu Rektor, Dekan dan Kajur/Kaprog). Misal:

P3K Maba.

(3) Anggaran Pengembangan Fisik

a. Bagian pengembangan yang dapat dibiayai, yaitu pembelian alat-alat yang

dibutuhkan untuk menunjang kelancaran kegiatan Lembaga

Kemahasiswaan. Rencana pembelian alat-alat tersebut telah dimasukkan

dalam proposal awal dan disetujui sebelumnya.

b. Pengajuan proposal Anggaran PengembanganFisik mengikuti kalender

Universitas.

c. Anggaran pengembanganFisik dipusatkan di lembaga kemahasiswaan

tingkat universitas.

(4) Pengajuan Rencana Anggaran harus memperlihatkan pembiayaan yang

ditanggung oleh Lembaga Kemahasiswaan dan pihak lainnya (peserta,

sponsor)

Pasal 25

Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran dapat dicairkan apabila :

(1) Proposal kegiatan telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam

hal ini Dekanat/Rektorat.

(2) Form 06 telah mendapatkan persetujuan dari Rektorat (Wakil Rektor Bidang

Administrasi Umum dan Keuangan)

(3) Setelah Form 06 disetujui, panitia dapat mengajukan Bon Sementara kepada

BAKA selambat-lambatnya7 hari kerja sebelum kegiatan.

(4) Bon Sementara dapat dicairkan oleh BAKA selambat-lambatnya 2(dua) hari

sebelum pelaksanaan kegiatan

(5) Pengambilan Bon Sementara hanya dapat diambil oleh Ketua/Bendahara

BAB VI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 26

Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan dan Keuangan

Setiap panitia setelah menyelesaikan kegiatan diwajibkan memberikan laporan

pertanggungjawaban, yaitu berupa :

(1) Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan

Laporan diserahkan paling lambat 10(sepuluh) hari kerja setelah kegiatan yang

telah diketahui oleh pejabat berwenang sesuai dengan BAB IV pasal 7

(2) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan

a. Pengambil/Penanggungjawab Uang

Bon Sementara/Laporan Keuangan : Hanya Bendahara / Ketua.

b. Bukti Transaksi :

1) Kuitansi dan Bon Pembayaran : Asli dan sah dari pihak ke-3

(penjual/leveransir),

ditandatangani, distempel dan

bermeterai (lampiran 14a)

2) Struk : Asli dan sah dari pihak ke-3

(Lampiran14b)

19



3) Dibuat Sendiri : Mencantumkan nama, alamat,

nomor telepon (jika ada), dan

ditandatangani oleh penjual (taxi,

pedagang kaki lima, warung/

kios/pasar kecil).(Lampiran 14c)

c. Penggunaan Meterai bila Nominal : <Rp.250.000……… tanpa meterai

Rp.250.000-Rp1.000.000 meterai

3000

>Rp.1.000.000…… meterai 6000

(3) Laporan Inventaris(Lihat Lampiran 15)

Diakhir periode jabatan seluruh Fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan harus

melaporkan inventaris yang diserahkan kepada Fungsionaris berikutnya dengan

ditembuskan ke Rektorat(Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan).

BAB VII

SANKSI DAN PEJABAT PEMBERI SANKSI

Pasal 27

Sanksi Keterlambatan Pengajuan Proposal

(1) Keterlambatan pengajuan proposal

dapatmengakibatkan

a. Kegiatannya ditunda

b. Tidak dapat diproses anggarannya

c. Tidak disetujui kegiatannya

d. Tidak diakui SKKK-nya

(2) Apabila proposal belum disetujuinamun

sudah dilaksanakan persiapan-persiapan, maka segala resiko keuangan yang

terjadi akan menjadi tanggungjawab panitia

(3) Resiko kerugian dalam penyelenggaraan

kegiatan akan ditanggung panitia

(4) Pemberi sanksi :

a. Tingkat Fakultas/Program Studi: BPMF, DEKANAT, BAKA

b. Tingkat Universitas : BEM, MPM, dan WAKIL REKTOR BIDANG

KEMAHASISWAAN

Pasal 28

Sanksi Keterlambatan Laporan Pertanggungjawaban

(1) TAHAP I

Keterlambatan 1 – 5 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pertanggungjawaban,

Ketua Panitia / Ketua HIMA / Ketua UKM yang bertanggung jawabmendapatkan

Surat Peringatan dari BPMF atau BEM dengan tindasan kepada Wakil Dekan atau

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan BAKA

(2) TAHAP II

Keterlambatan lebih dari 5 hari kerja, diberikan sanksi kepada Penanggung

Jawab kegiatan.

Sanksi dapat berupa pencekalan UTS/UAS, PRS, pencairan keuangan kegiatan

berikutnya akan ditunda, dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu.


a. Tingkat Fakultas/Program Studi: DEKANAT, BAKA

b. Tingkat Universitas : WAKIL REKTOR BIDANGKEMAHASISWAAN,

BAKA

20



Pasal 29

Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Kegiatan

(1) Dihentikan kegiatannya

(2) Seluruh panitia dan peserta tidak mendapatkan SKKK

(3) Kegiatan tidak diakui anggarannya dan pengeluaran menjadi tanggungjawab

panitia.

(4) Panitia dan penanggungjawab kegiatan (HIMA/BEM/BPMF/MPM) mendapatkan

peringatan keras yang mengakibatkan kegiatan lainnya (terkait dengan

bidangnya) tidak dapat dilaksanakan


a. Tingkat Fakultas/Program Studi : BPMF, DEKANAT

b. Tingkat Universitas : BEM, MPM, dan WAKIL REKTOR BIDANG

KEMAHASISWAAN

BAB VII

PENUTUP

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur didalam Ketentuan Realisasi Kegiatan danAnggaran ini

akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Universitas Kristen Petra.

21



Lampiran 1 :

FORMAT RENCANA ANGGARAN PROPOSAL KEGIATAN

PEMASUKAN

Platform Rp.

Tender Rp.

APE Rp.

Sponsorship Rp.

Kontribusi Peserta Rp.

Sumber Lain Rp.

TOTAL PEMASUKAN Rp.

PENGELUARAN

Kode

MA

Nama

Peruntukan Ket

Jumlah (satuan)

x Harga

Platform

Tender

APE

SUBSIDI

Total Sponsorship

Kontribusi

Peserta

Sumber

Lain

Rp.

Rp.

TOTAL

PENGELUARAN Rp.

REKAPITULASI KODE MA

PEMASUKAN

Platform Rp.

Tender Rp.

APE Rp.

Sponsorship Rp.

Kontribusi Peserta Rp.

Sumber Lain Rp.

TOTAL PEMASUKAN Rp.

PENGELUARAN

Kode

MA

Nama

Peruntukan

Jumlah

TOTAL PEMASUKAN Rp.

22



Lampiran 2 :

FORM PERSETUJUAN PROGRAM

Badan Eksekutif Mahasiswa


1. Nomor Kegiatan : ....................................................................................

2. Nama Kegiatan : ....................................................................................

3. Tempat Pelaksanaan : ....................................................................................

4. Hari/tanggal Pelaksanaan : ....................................................................................

5. Ketua/Penanggung jawab : ....................................................................................

6. Anggaran yang disetujui : ....................................................................................

Pejabat Tgl. Masuk Tgl. Keluar Tanda Tangan Tanggapan

Ka. Dept.

.................

( nama ) (Ya/Tidak)*

Ketua BEM

( nama )

(Ya/Tidak)*

Rektorat

( nama )

(Ya/Tidak)*

* Jika ada tanggapan, tanggapan di tulis di belakang halaman ini

Keterangan : BEM (kuning)

Halaman baliknya

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA


P e j a b a

t Tgl. Masuk Tgl. Keluar T a n g g a p a n

Tanggal Pengarsipan :

23




Majelis Perwakilan Mahasiswa


1. Nomor Kegiatan : ....................................................................................

2. Nama Kegiatan : ....................................................................................





Pejabat Tgl.

Masuk Tgl. Keluar Tanda Tangan Tanggapan

Ketua MPM


Rektorat

( nama )

(Ya/Tidak)*


Keterangan : MPM (putih)

Halaman baliknya

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA


P e j a b a



24




Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas ........


1. Nomor Kegiatan : ....................................................................................

2. Nama Kegiatan : ....................................................................................





Mengetahui

Menyetujui

Pejabat Tgl.

Masuk Tgl. Keluar Tanda Tangan Tanggapan

Ketua POKJA

..........


Ketua HIMA

............


Ketua BPMF

............

( nama )

(Ya/Tidak)*

Dekanat

( nama )

(Ya/Tidak)*


Keterangan : BPMF 1 (Biru), BPMF 2 (Merah), BPMF 3 (Hijau)

Halaman baliknya

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS ........


P e j a b a



Pejabat Tgl. Masuk Tgl. Keluar Tanda Tangan Tanggapan

Dosen Pendamping

Kemahasiswaan

(Ya/Tidak)*

25



Lampiran 3 :

FORM 06

FORM REALISASI KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN 20.../20...

NO.

AGENDA

Investment Center : SEKR

UNIV/ TU FAK

Kode Program : No. Kegiatan :

Nama Program :

1. PERMOHONAN

Surat IC No : Tanggal :

Anggaran yang akan dicairkan Penanggung jawab : ...

Kode MA J u m l a h Keuangan

Rp.

Rp. NRP penanggung jawab :

...

Rp.

Rp. Jadwal pelaksanaan : Tgl s/d ...

Rp.

T o t a l Rp.

Nama pimpinan IC yang memohon : Tt.

.

Jabatan pimpinan IC : Tgl.

.

2. PEMERIKSAAN KEUANGAN Tanggal terima :

.

Ka. BAKu / Kabag. Anggaran Tgl. No. Agenda BAKU :

.

Ka. BAKU / Kabag. Anggaran Tgl.

.

3. KOORDINASI Tgl. Terima TT Tgl.

Persetujuan TT

Tim Studi Lanjut - Studi Lanjut

UPPK - Meubelair, AC, Telepon

BAUK / Umum - Rekruitmen & Training Pegawai

Pusat Komputer - Komputer

LPPM (Puslit/PPM) - Penelitian / Pengabdian

Kpd Masy.

Humas - Brosur, promosi,dokumentasi

BAKA - Kemahasiswaan

Perpustakaan - Buku, Majalah, Audio Visual

Unit Perbekalan - Persetujuan spesifikasi barang

UPFK - Pengembangan .

26



4. MENGETAHUI Tgl. Terima : TT

Tgl.Dekan - Khusus untuk anggaran di atas 1 juta bagi IC Akademik .

Tgl.Rektor .

5. PEMBERITAHUAN PERSETUJUAN SEKR. UNIV / TU FAKULTAS

1. Form asli dikirim ke Biro Administrasi Keuangan

Tgl. ,

2. Fotocopy diberikan kepada :

Tgl. .

IC yang bersangkutan sebagai pemberitahuan

.

Perpustakaan (makalah seminar)

.

Koordinator (sesuai butir III)

.

Unit Perbekalan (pembelian barang)

.

6. PENYELESAIAN

Jumlah Rp. Tanggal terima : .

Hal. 2

FORM 06

Tanggal Pejabat T A N G G A P A N

Keterangan :

1. Pejabat membubuhkan tanda tangan hanya apabila setuju, atau setuju

dengan koreksi kecil.

Apabila ada tanggapan, harap ditulis pada kolom yang tersedia.

2. Apabila tidak disetujui, atau memerlukan koreksi yang prinsip, Form 06 ini

dikembalikan dan diganti baru dengan perbaikan. Form 06 lama

dilampirkan pada permohonan baru.

Lihat keterangan di balik halaman ini

27



3. Urutan prosedur TIDAK BOLEH dilewati.

4. Butir I sampai dengan butir IV dijalankan oleh Investment Center yang

bersangkutan, kecuali bila berkaitan langsung dengan Rektorat dijalankan

Sekretariat Universitas.

5. Distribusi Form 06 yang telah disetujui dijalankan oleh pihak yang terakhir

kali memberikan otorisasi.

6. Untuk anggaran pengembangan apabila realisasi anggaran melebihi

anggaran yang tersedia, maka persetujuan Form 06 dapat ditinjau kembali.

7. Perubahan harga yang tidak melebihi anggaran dapat disetujui dengan

konsekuensi ada pengurangan pada item yang lain.

28



Lampiran 4 :

FORM BON SEMENTARA

BON SEMENTARA No.

Tanggal:

Telah terima uang

sejumlah : Rp. MA.

Terbilang: Harus dipertanggung jawabkan

dalam

…….. ( ) hari

Untuk : Tanggal jatuh tempo

Keuangan, Penanggung

jawab,

Penerima

NIP/NRP *)

Nama

Bag./Fak. *)

Alamat

Telepon

29



Lampiran 5 :

BIAYA MAKSIMAL KEGIATAN

(1) Survey Rp.450.000,- (maksimal 4 orang)

(2) Dekorasi Rp.600.000,-

(3) Dokumentasi Rp.120.000,- (mengarah ke cetak digital + CD)

(4) Konsumsi

a. Konsumsi rapat/kegiatan yang dilaksanakan antara :

Pukul 07.00 – 11.00 diberi snack;

Pukul 11.00 – 15.00 diberi makan siang;

(kegiatan diadakan sebelum s/d setelah makan siang minimal 2 jam)

Pukul 15.00 – 19.00 diberi snack;

Pukul 19.00 – 24.00 diberi makan malam.

(kegiatan diadakan sebelum s/d setelah makan malam minimal 2 jam)

Jika kegiatan diadakan selama 1 hari penuh, maka konsumsi maksimal

disesuaikan jadwal diatas dengan ketentuan yang berlaku.

b. Rapat/Kegiatan Rp.8.500,-/makan/orang (termasuk minum)

Rp.6.000,-/snack/orang (termasuk minum)

c. Pembubaran Panitia Rp.9.000,- / orang. (termasuk minum)

Pembubaran panitia harus dicantumkan pada proposal.

Kegiatan pembubaran juga harus dipertanggungjawabkan.

(5) Publikasi (biaya cetak)Rp. 300.000,- tingkat intern Universitas

Rp. 400.000,- tingkat se-Surabaya

Rp. 500.000 - tingkat Regional

Rp. 600.000,- tingkat Nasional

(6) Obat-obatan

Obat yang dimaksudkan adalah obat-obatan yang dipakai bersifat sebagai

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) yaitu :

a. Tidak merupakan kebutuhan pribadi/penyakit bawaan (pembalut wanita,

pereda nyeri, obat asma, oksigen, vitamin, dll)

b. Pengadaan obat-obatan untuk kegiatan berdasarkan rekomendasi dari dokter

Poliklinik UK Petra

30



Lampiran 6 :

STANDART HONORARIUM

Standard Honorarium Pembicara, Moderator/Fasilitator, Pelatih/Trainer, Juri,

Dosen Tamu/Kuliah Umum

Berdasarkan Surat Keputusan No. 435/Kept/UKP/2003 tanggal 15 Oktober 2004

LINGKUP

KEGIATAN

JENJANG PENDIDIKAN

S3 S2 S1 NON-GELAR

P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3 P1 P2 P3

Intern IC 658 474 316 526 395 263 395 316 211 316 263 132

Intern Univ 987 711 474 789 593 395 593 474 316 474 395 198

Regional 1316 947 632 1053 789 526 789 632 421 632 526 263

Jawa Timur 1645 1184 789 1316 987 658 987 789 526 789 658 329

Nasional 1974 1421 947 1579 1184 789 1184 947 632 947 789 395

Internasional 2632 1895 1263 2105 1579 1053 1579 1263 842 1263 1053 526

Keterangan :

Nilai Honorarium diatas adalah dalam ribuan rupiah, perhitungan untuk 1 sesi/

1babak/ 90 menit kuliah (dengan tetap memperhatikan koefisien)

Nilai Honorarium diatas sebelum dipotong pajak, dibayarkan dengan pembulatan

dalam ribuan.

Honorarium Pembicara, Pelatih/Trainer diberikan dengan koefisien 1,00

Honorarium Dosen Tamu atau Dosen Kuliah Umum dengan koefisien 0,50 atau

0,75 sesuai dengan lingkup/bentuk perkuliahan.

Honorarium Moderator/Fasilitator dengan koefisien 0,25

Honorarium Juri maksimal diberikan dengan koefisien 0,5

P1 = Reputasi Internasional, P2 = Reputasi Nasional, P3 = Reputasi Regional

Reputasi ditentukan berdasarkan : sertifikat/ surat/ publikasi/ dokumen

pendukung lainnya.

Untuk narasumber/pembicara dengan keprofesionalan tertentu dapat

dikategorikan dalam pendidikan yang lebih tinggi, dengan persetujuan Pimpinan

Universitas.

Honorarium untuk kegiatan yang belum jelas diatur, dapat dipertimbangkan dan

ditentukan perkiraan koefisiennya oleh Pimpinan Unit (tidak lebih dari 1,00).

Dalam kasus khusus honorarium yang diberikan tidak memadai, maka akan diatur

kemudian dengan kebijakan Pimpinan Universitas.

Jika honorarium ditambahkan souvenir / kenang-kenangan, maka total nominal

honorarium tetap sesuai dengan tabel Honorarium.

31



Lampiran 7 :

KRITERIA PEMBICARA

(1) INTERNASIONAL

a. Pernah diundang sebagai pembicara di luar negeri dan atau,

b. Tulisan / karyanya dipublikasikan / diulas secara internasional di luar negeri.

(2) NASIONAL

a. Pernah diundang sebagai pembicara di forum Nasional dan atau,

b. Tulisan / karyanya dipublikasikan / diulas di media massa dengan lingkup

Nasional.

(3) REGIONAL

a. Pernah diundang sebagai pembicara di forum Jawa Timur / Surabaya dan

atau,

b. Tulisan / karyanya dipublikasikan / diulas di media masa dengan lingkup Jawa

Timur.

Lampiran 8 :

LINGKUP KEGIATAN

(1) INTERN IC

a. Pembicara minimal P3.

b. Apabila kegiatan dilaksanakan Fakultas/Program Studi/ oleh unit pendukung.

(2) INTERN UNIVERSITAS


b. Apabila diikuti dan diselenggarakan oleh Universitas / yang selevel dengan

Universitas.

(3) REGIONAL


b. Apabila diikuti oleh peserta dalam lingkup Gresik, Bangkalan, Mojokerto,

Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan (Gerbang Kertosusila).

(4) JAWA TIMUR


b. Apabila diikuti oleh peserta dalam lingkup Jawa Timur (minimal 10

kotamadya / kabupaten).

(5) NASIONAL


b. Apabila diikuti oleh peserta dalam lingkup seluruh Pulau Jawa dan

dipublikasikan minimal 14 propinsi.

(6) INTERNASIONAL


b. Apabila diikuti oleh peserta dalam lingkup minimal negara-negara ASEAN.

32



Lampiran 9 :

STANDAR HONORARIUM PELATIH UKM

Lampiran 10 :

BIAYA SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS ( SPPD )

Berdasarkan Memo Dinas no. 2210/UKP/2003 bagian kegiatan yang dapat dibiayai

(gol. II) adalah :

Biaya Perjalanan Dinas (BPD) ke luar negeri

Ditentukan kemudian sesuai dengan kebijakan Universitas.

Biaya Perjalanan Dinas (BPD)

Tujuan

Penginapan (Rp.) Uang Makan

(Rp.)

Transport Lokal

(Rp.)

Uang Saku

(Rp.)

Per

Hari

Jumlah

Max.

Per

Hari

Jumlah

Max.

Per

Hari

Jumlah

Max.

Per

Hari

Jumlah

Max.

Jakarta 100.000 1.000.000 30.000 450.000 65.000 1560.000 15.000 360.000

Luar

Jakarta 75.000 750.000 25.000 375.000 35.000 840.000 10.000 240.000

Standar Maksimum Perjalanan Dinas Dalam Negeri:

Penginapan Transport

Lokal Transport Antar Kota

Hotel Bintang 2 Taksi Angkutan Darat Kelas Bisnis

Keterangan:

Dosen Pembina / Pembimbing / Pelatih yang mengikuti kegiatan akan diberikan

SPPD sesuai peraturan yang berlaku.

STATUS HR / DATANG

Lokal Rp. 125.000,-

Regional Rp. 150.000,-

Nasional Rp. 175.000,-

Internasional Rp. 200.000,-

33



Lampiran 11 :

SERAGAM OLAH RAGA

Seragam Olah Raga adalah seragam yang disubsidi untuk mengikuti

pertandingan/kejuaraan olah raga.Sedangkan seragam untuk latihan, camp, dan yang

lainnya ditanggung sendiri. Subsidi yang diberikan :

(1) Subsidi seragam Olah Raga untuk kegiatan:

HIMA (Intern) Rp. 25.000,-/ orang

UKM (Ekstern) Rp. 35.000,-/ orang

(2) Jumlah subsidi disesuaikan dengan jumlah pemain.

(3) Jumlah subsidi maksimum

HIMA Rp.500.000,- / periode kepengurusan.

UKM Rp.700.000,- / periode kepengurusan.

d. Seragam dapat menjadi milik mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 12 :

HADIAH LOMBA

Subsidi Hadiah perlombaan diberikan sebesar :

(Rp.

1.000,-)

Ruang Lingkup Kegiatan

Universitas Regional Jawa Timur Nasional Internasional

Juara I 600 950 1.090 1.750 5.500

Juara II 400 750 850 1.500 3.000

Juara III 300 600 730 1.000 2.000

NB:

- Untuk lingkup Program Studi dan Fakultas, dana hadiah didapat dari kontribusi

peserta dan sponsorship kegiatan.

- Pajak hadiah ditanggung pemenang.

34



Lampiran 13 :

KETENTUAN PAJAK

(1) Kegiatan yang dikenakan pajak (PPh 21 & 23 )

N

O

KATEGOR

I KEGIATAN JENIS TARIF PAJAK KETERANGAN

1 HONOR - Panitia PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

- Tarif Pajak 2,5%

bukan

- Pelatih PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

Pegawai UK Petra

Ber NPWP

- Asisten Pelatih PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

- Pembicara / HR PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

- Tarif Pajak 3%

bukan

- Moderator PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

Pegawai UK Petra

tidak Ber NPWP

- Juri PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

- Mentor PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

- Tarif Pajak 5%

Pegawai

- Asisten Mentor PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

UK Petra Ber

NPWP

- Tutor PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

- Pembuatan Web/ PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

- Tarif Pajak 6%

Pegawai

Program (Peg

UKP)

UK Petra tidak Ber

NPWP

-

Hadiah

Uang/Lomba PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

- Deklarasi PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

-

SPPD Luarkota

Lumpsum PPh 21 2,5%, 3%, 5%, 6%

-

Honor Warga

Asing PPh 26 20%

- Tarif Pajak 20%

Warga Asing yang

Tinggal Di

Indonesia Kurang dr

6 bln

2

SEWA /

JASA - Tenda PPh 23 2%, 4%

- Sound System PPh 23 2%, 4%

- Tarif Pajak 2% Ber

NPWP

- Band PPh 23 2%, 4%

- Lampu PPh 23 2%, 4%

- Tarif Pajak 4%

Tidak Ber NPWP

- CD/VCD/LCD PPh 23 2%, 4%

- Konstum PPh 23 2%, 4%

- Pajak ini dapat di

kreditkan

-

Jasa Penata

Ruang/Dekor PPh 23 2%, 4%

(dikompensasikan)

atas PPh Badan

- Bus, Truk, Mobil PPh 23 2%, 4% / PPh 25 atas

35



keuntungan

- Catering PPh 23 2%, 4% diakhir Tahun

-

Alat,Perlengkapa

n, DLL PPh 23 2%, 4%

- Pembuatan Web/ PPh 23

2%, 4% - ATAU SEGALA

BENTUK

SEWA/JASA

Program (Bukan

Peg UKP)

WAJIB

DIKENAKAN PPH

23

-

Kendaraan

angkutan darat

PPh 23 2%, 4%

- Sewa atas

penggunaan

harta seperti

sewa peralatan

PPh 23 2%, 4%

- Jasa Teknik

PPh 23 2%, 4%


NPWP

- Jasa manajemen

PPh 23 2%, 4%

- Jasa Konsultasi

kecuali

konsultasi

konstruksi

PPh 23 2%, 4%

- Tarif Pajak 4%

Tidak Ber NPWP

- Jasa aktuaris

PPh 23 2%, 4%

- Jasa akutansi dan

pembukuan

PPh 23 2%, 4% - Pajak ini dapat di

kreditkan

-

Jasa perancang

PPh 23 2%, 4%

(dikompensasikan)

atas PPh Badan / PPh

25 atas

keuntungandiakhir

Tahun

- Jasa pengisian

sulih

suara/dubbing

atau mixing film

PPh 23 2%, 4%

- Jasa perawatan,

pemeliharaan

dan perbaikan

software

PPh 23 2%, 4%

- Jasa Instalasi

atau pemasangan

mesin, listrik,

telepon, air, gas,

AC, TV kabel,

peralatan yang

PPh 23 2%, 4%

36



tidak dilakukan

oleh pengusaha

konstruksi

- Jasa event

organizer

PPh 23 2%, 4%

- Jasa pemasangan

iklan

PPh 23 2%, 4%

- Jasa cleaning

service

PPh 23 2%, 4%

- Jasa pembasmian

hama

PPh 23 2%, 4%

-

Jasa catering PPh 23 2%, 4%


NPWP

Penggunaan

royalti/lisensi

- Jasa penilai PPh 23 2%, 4%

- Tarif Pajak 4%

Tidak Ber NPWP

Jasa pengeboran

(jasa drilling) di

bidang

penambangan

migas kecuali

yang dilakukan

oleh badan usaha

tetap

-

Jasa penunjang

di bidang

penambangan

migas

PPh 23 2%, 4%

- Pajak ini dapat di

kreditkan(dikompens

asikan) atas PPh

Badan / PPh 25 atas

keuntungandiakhir

Tahun

- Jasa

penambangan

dan jasa

penunjang di

bidang

penambangan

selain migas

PPh 23 2%, 4%

- Jasa penunjang

di bidang

penerbangan dan

Bandar udara

PPh 23 2%, 4%

- Jasa penebangan

hutan termasuk

land clearin

PPh 23 2%, 4%

- Jasa pengolahan

/ pembuangan

limbah

PPh 23 2%, 4%

- Jasa maklon PPh 23 2%, 4%

37



- Jasa recruitment

/ penyediaan

tenaga kerja

PPh 23 2%, 4%

- Jasa perantara PPh 23 2%, 4%

- Jasa di bidang

perdagangan

surat berharga

kecuali yang

dilakukan oleh

BEJ, BES, KSEI,

KPEI

PPh 23 2%, 4%

- Jasa custodian /

penitipan /

penyimpanan

kecuali yang

dilakukan oleh

KSEI dan tidak

termasuk sewa

gudang yang

sudah dikenakan

PPh final

PPh 23 2%, 4%

- Jasa

penyelidikan dan

keamanan

PPh 23 2%, 4%

- Jasa pengepakan PPh 23 2%, 4%

3 SEWA

TANAH&

BANGUNA

N -

Lapangan/Temp

at Olah Raga

Pasal 4

(Ayat 2) 10%

- PPh ini sifatnya

Final /tidak bisa di

kreditkan

- Gedung, Rumah

Pasal 4

(Ayat 2) 10%

- Lahan

Pasal 4

(Ayat 2) 10%

- Ber NPWP atau

Tidak Tarifnya 10%

- Rumah Retret

Pasal 4

(Ayat 2) 10%

- Ruang Pameran

Pasal 4

(Ayat 2) 10%

- Akomodasi

Pasal 4

(Ayat 2) 10%

(2) YANG TIDAK DI KENAKAN

PAJAK

a. Café, Bakery

b. Hotel, Restoran, Trawel, Bus Kota/Luar Kota, Angkot

(Yang Tidak disewa)

c. Sponsor, Tender

38



(3) CARA PERHITUNGAN PAJAK PASAL 21 dan 26

Hr Pembicara/Hadiah/dll di kenakan pajak 2.5%, 3%, 5%, 6%, 20% langsung dibebankan

yang bersangkutan

Bila Unit/IC/Biro LUPA membebankan pajak maka Pajak akan di tanggung Unit/IC/Biro

yang bersangkutan

Contoh :

Seorang Pembicara Mendapatkan HR Rp 100.000,- PPh ditanggung Ybs, maka

perhitungannya :

HR yang di terima

97,500

PPh 21, 26 (2,5%) ber NPWP

2,500

Jumlah HR

100,000

Sudah terima dari panitia :

Camp Program Studi

Akuntansi

Banyaknya uang* : Seratus ribu rupiah

Untuk pembayaran : Honorarium pembicara

Dengan rinvihan sebagai berikut:

Jumlah Terbilang* : Rp 100,000

Pot. Pajak ( 2,5%)** : Rp 2,500

Jumlah yang diterima : Rp 97,500

Nama (sesuai KTP) :

Surabaya,

…………………

NIP/NRP :

No. NPWP*** :

Alamat :

No. HP :

TTD

NB: mengikuti kwitansi dari BAKA

(3) CARA PERHITUNGAN PAJAK PASAL 23 dan PASAL 4 (Ayat 2)

Sewa Ruang Pameran di Citra Land/ Jasa lainnya di kenakan pajak 2%, 4%, 10% langsung

dibebankan yang bersangkutan

Bila Unit/IC/Biro LUPA membebankan pajak maka Pajak akan di tanggung Unit/IC/Biro

yang bersangkutan

Contoh : 1

Sewa Ruang Pameran tarifnya (Sudah Termasuk PPN) Rp 1.000.000,- PPh ditanggung Ybs,

maka perhitungannya :

Sewa Ruang Pameran

Rp

909,091

PPN 10 %

Rp +

39



90,909

Jumlah Sewa

Rp1,000,000

PPH Pasal 4 Ayat 2

Rp

90,909 -

Yang Di Terima

Rp

909,091

Terbilang : Satu Juta rupiah

Untuk Pembayaran : Sewa Ruang Pameran Di Citra land

Nominal : Rp 909,091

PPN : Rp 90,909 +

Jumlah : Rp 1,000,000

PPH Pasal 4 Ayat 2 : Rp 90,909 -

Yang di terima : Rp 909,091

Dilampiri Copy MPWP / Tulis NPWP

Surabaya,

Tulis Lengkap Alamat, Nama PT

Yang Menerima

Terbilang

Rp 909,091

Nama Terang

Contoh : 12

Sewa Ruang Pameran tarifnya (Tidak Termasuk PPN) Rp 1.000.000,- PPh ditanggung Ybs,

maka perhitungannya :

Sewa Ruang Pameran

Rp1,000,000

PPH Pasal 4 Ayat 2

Rp

100,000 -

Yang Di Terima

Rp

900,000

Terbilang : Satu Juta rupiah

Untuk Pembayaran : Sewa Ruang Pameran Di Citra land

Nominal : Rp 1,000,000

PPH Pasal 4 Ayat 2 : Rp 100,000 -

Yang di terima : Rp 900,000

Dilampiri Copy MPWP / Tulis NPWP

Surabaya,

Tulis Lengkap Alamat, Nama PT

Yang Menerima

40



Terbilang

Rp 900,000

Nama Terang

Note : Pengenaan PPH 23 atau Pasal 4 ayat 2 sebelum PPN (supaya tidak Double

pengenaan Pajaknya)

Contoh : 3

Sewa Alat, Catering, Tenda, Sound SystemSound System, Band, Lampu, CD/VCD/LCD,

Konstum, Jasa Penata Ruang/Dekor,

Bus, Truk, Mobil, Perlengkapan sebesar Rp 1.000.000,- PPh ditanggung Ybs, maka

perhitungannya :

Sewa Bus/Mobil

Rp1,000,000

PPH 23 (2% Ber NPWP)

Rp

20,000

Yang Di Terima

Rp

980,000

Note : Yang Perlu di lengkapi all

1. Nama PT, CV, Perorangan

2. Alamat Jelas

3. Copy NPWP atau NPEP Dapat di Tulis di Kwitansi

41



Meterai

Rp. 6.000,-

Lampiran 14:

BUKTI TRANSAKSI

a. Contoh Kuitansi dari pihak ke-3 (Penjual/leveransir)

b. Contoh Struk

Jika Struk tidak lengkap data Asli

dan sah dari pihak ke-3,

ditambahkan materai dan

tandatangan mengetahui Ketua

Kegiatan / Ketua Lembaga yang

bersangkutan.

c. Contoh Bukti Transaksi Dibuat Sendiri

Kuitansi No.

Sudah terima dari : Universitas Kristen Petra

Banyaknya uang : Satu juta dua ratus ribu rupiah

Untuk Pembayaran : 12 stel seragam olahraga UKM Polo Air @Rp 100.000,00

(Keterangan)

Surabaya, 23 September 2000

Terbilang Rp 1.200.000,00 (..................nama....................)

Stempel

penjual TT

Jawa Market

Siwalankerto Barat no.4

Telp 031-1234567

3/22/2000 13.00

Botol Minum Rp. 5.000,-

Total Rp. 5.000,-

Bayar Rp. 5.000,-

23/09/00

Tambal Ban Rp 1.000,-

Pardi

MAKARYA

Siwalankerto Barat no.2

TT

Format Bukti Transaksi deengan Tanda

Tangn Penjual

42



Lampiran 15 :

FORMULIR INVENTARIS BARANG

LEMBAGA KEMAHASISWAAN : .....................................................

No. Jenis Barang Jumlah Keterangan

Surabaya, .............................................

Penerima, Yang menyerahkan,

Ketua HIMA periode ... Ketua HIMA periode ...

(baru) (lama)

tt tt

( .............nama............. ) ( .............nama.............. )

Nrp. ............................. Nrp.

............................

Mengetahui,

Ketua BEM/MPM/BPMF periode....

tt

( ...........nama................ )

Nrp. ...........................

Documents

KRA 2013