KONTRAK BISNISSSSSa

5/26/2018 KONTRAK BISNISSSSSa

1/26

BAB III

KONTRAK / PERJANJIAN DALAM HUKUM BISNIS

A. Tujuan Instruksional Umum ( TIU )

Memberikan penjelasan tentang pengertian perikatan dan perbedaan antara

perikatan dengan perjanjian, pengertian kontrak / perjanjian dalam kegiatan bisnis danunsur-unsur muatan kontrak bisnis, Asas-asas dan syarat-syarat umum dalam melakukan

kontrak / perjanjian, akibat hukum suatu kontrak , technik penyusunan / merancangkontrak bisnis dan beberapa contoh kontrak bisnis yang terdapat dalam lampiran serta

sebagai bahan kajian dan penambahan wawasan untuk bahan perbandingan dicantumkan

pengertian, asas-asas, perangkat, macam-macam, dan berakhirnya kontrak/akad menurutsyariah / hukum Islam yang disajikan dalam bentuk lampiran artikel

B. Tujuan Instruksional Khusus ( TIK ).1. Mahasiwa/ i mampu pengertian perikatan dan membedakan antara pengertian

perikatan dengan perjanjian/ kontrak serta pengertian kontrak dalam kegiatan

bisnis.2. Mahasiswa / i mampu menjelaskan asas-asas, syarat-syarat umum dalam

melakukan kontrak / perjanjian serta akibat hukum suatu kontrak dalam kegiatan

bisnis.

3. Mahasiswa/ i mampu merancang dan menyusun kontrak bisnis denganmempelajari anatomi isi kontrak bisnis dengan cara melihat beberapa contoh

kontrak bisnis baik yang terdapat dalam materi kuliah dan lampiran yang terdapat

dalam bab ini.4. Mahasiswa / i mampu memahami lampiran artikel sebagai bahan perbandingan

untuk penambahan wawasan mengenai pengertian, asas-asas, perangkat, macam-

macam kontrak/ akad menurut syariah yang disajikan dalam lampiran artikel bab

ini.

C. Target Pembelajaran / sasaran Belajar.

1.Mahasiwa / i mampu memahami dan menerangkan tentang :

a. Pengertian perikatan dan membedakan antara pengertian perikatan dan perbedaanantara perikatan dengan perjanjian serta pengetian kontrak dalam kegiatan bisnis.

b. asas-asas, syarat-syarat umum dalam melakukan kontrak dan akibat hukum dalam

melakukan kontrak bisnis.2.Mahasiwa / i mampu merancang dan menyusun suatu kontrak bisnis yang sesuai

dengan kebutuhan dalam kegiatan bisnis dengan melihat beberapa contohkontrak/perjanjian bisnis yang terdapat dalam materi kuliah dan lampiran bab ini.

3. Mahasiswa / i mempunyai bahan perbandingan untuk penambahan wawasan mengenai

pengertian, asas-asas, perangkat, macam-macam kontrak/ akad menurut syariah yang

disajikan dalam lampiran artikel bab ini.


2/26

34

B A B III.

PERJANJIAN / KONTRAK DALAM HUKUM BISNIS.

1.Pengertian Perikatan

Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata ( B.W.) perikatan bisa terjadi karena

perjanjian maupun karena undang-undang. Jadi makna perikatan lebih luas dari kata

perjanjian, karena perikatan bisa ada karena undang-undang dan perjanjian. Didalam

perikatan yang lahir karena undang-undang asas kebebasan untuk mengadakan perjanjian

tidak berlaku. Suatu perbuatan bisa menjadi perikatan karena kehendak dari undang-

undang. Untuk perikatan-perikatan yang lahir dari perjanjian maka pembentuk undang-

undang memberikan aturan-atuan yang umum, namun tidak demikian halnya dengan

perikatan yang lahir karena undang-undang, pembentuk undang-undang membuat aturan-

aturan yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk memenuhi kewajibannya.

2.Terjadinya Perikatan

Didalam pasal 1353 KUH Perdata disebutkan :

Perikatan-perikatan yang dilahirkan oleh undang-undang sebagai akibat perbuatan

orang, dapat terjadi / terbit karena perbutan yang dibolehkan/ halal atau dari perbuatanmelawan hukum.

Bahwa untuk terjadinya perikatan diatas, undang-undang tidak mewajibkandipenuhinya syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan untuk terjadinya perjanjian

sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, karena perikatan itu bersumber

dari undang-undang, sehingga terlepas dari kemauan para pihak. Apabila ada suatu

perbuatan hukum, yang memenuhi beberapa unsur tertentu , undang-undang lalu

menetapkan perbuatan hukum tersebut adalah suatu perikatan., sebagai contoh :

a. Perikatan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak,.

b.Perikatan mengurusi kepentingan orang lain secara sukarela dengan tidak mendapat

perintah dari pihak yang berkepentingan sehingga pihak yang diwakili dapat mengerjakan

sendiri urusan itu sendiri ( Zaakwarneming / Pasal 1354 ) dan hal ini berbeda perikatan

untuk memberikan kuasa yang diatur pasal 1792 KUH Perdata, dimana penerima kuasa

bisa memperoleh honor dari urusan yang dikuasakan kepadanya.


3/26

35

c. Perikatan yang lahir karena perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur

dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi :

Setiap perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang

lain, mewajibkan kepada pihak / orang yang melakukan kesalahan tersebut kepada

pihak lainnya itu untuk memberikan ganti rugi .

Syarat-syarat untuk menentukan suatu perbuatan melawan hukum :

a. Harus ada perbuatan baik yang bersifat berbuat atau tidak berbuat.

b. Perbuatan itu melawan hukum

c. Ada kerugian ;

d. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan

kerugian

e . Ada kesalahan ( schuld ).

Perbuatan melawan hukum tidak hanya diartikan sebagai perbuatan yang

bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi atau tidak berbuat yang melanggar hak

orang lain atau bertentangan dengan kewajiban, bertentangan dengan kesusilaan maupun

sifat hati-hati sebagaimana sepututnya didalam kehidupan di masyarakat, contoh :

bertanggung jawab atas kerugian karena kelalaian atau tidak hati-hati (pasal 1366 KUH

Perdata ), tanggung jawab terhadap perbuatan orang lain yang menjadi tanggungannya,

tanggung jawab orang tua terhadap anak atau majikan kepada buruh, dan tanggung jawabpemilik hewan serta tanggung jawab pemilik gedung.(1)

(1) Kompilasi hukum Perikatan, hal 97 - 106 Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Citra aditya Bhakti,

Bandung 2001.

3. Hapusnya Perikatan :

Pasal 1381 KUH Perdata menyebutkan Perikatan dapat Hapus, karena :

Pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpnan atau penitipan,

pembaharuan utang, perjumpaan utang atau kompensasi, percampuran utang,

pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan atau berlakunya syarat

batal, kadaluarsa .

4.Kontrak / perjanjian dalam kegiatan Bisnis.

Sekilas, bila kta mendenangar kata kontrak, kita langsung berpikir bahwa yang

dimaksudkan adalah suatu perjanjian tertulis.Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang


4/26

36

atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu.

Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk

menanti dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan

hukum yang menerbitkan hak dan kewajiban.

Menurut Munir Fuady, banyak definisi tentang kontrak telah diberikan, dan masing-

masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap

penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.(2)

2.Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern, Chitra Aditya Bahkti, Bandung, Hal 9

4. Perjanjian/konrak dalam kegiatan Bisnis.

4.Pengertian perjanjian / Definisi Kontrak

Ada beberapa definisi kontrak yang bisa dijadikan acuan, yakni sebagai berikut

a). Pasal 1331 KUH Perdata : Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu

orang atau lebih mengikatkan dirinya dengan satu orang atau lebih

b)Prof. Soebekti : Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada

orang lain atau dimana dua orang itu aling berjanji untuk melaksankan suatu hal.

c)Black Henry Campbell : Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan /

Promissory agreement ) diantara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan,

memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum .

d)Steven H.Gifis : kontrak adalah serangkaian perjanjian dimana hkum memberikan

ganti rugi terhadap wanprestasi terhadap pelanggaran pelakanaan kontrak dan pelakanaan

kontrak adalah suatu tugas harus dilaksanakan oleh para pihak.

Dari uraian atau definisi tersebut dapat dikemukakan bahwa kontrak memuat

unsur-unsur sebagai berikut :

1. Kontrak merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan, apakah suatu

perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian.

2. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau

diantara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi

wanprestasi / ingkar janji.

3. Kontrak itu sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang

berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat

bukti untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya;


5/26

37

4. .untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut.

5. untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan

pilihan domisili hukum yang dipilih bila perselisihan terjadi antara para pihak;

B. Asas-asas dalam hukum kontrak.

Menurut pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan : Bahwa semua perjanjian

yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya .

Dari bunyi pasal tersebut sangat jelas terkandung asas-asas kontrak sebagai berikut :

1). Konsensus / sepakat , artinya perjanjian itu telah terjadi jika telah ada konsensus /

sepakat antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak.

2). Kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas

mengenai apa yang diperjanjikan, bebas mengenai bentuk kontraknya. Asas kebebasan

berkontrak ini juga meliputi :

Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian

Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;

Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa / isi dari perjanjian yang akan

dibuatnya;

kebebasan untuk menentukan obyek perjanjian;

kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian.

3). Pacta sunt servanda, artinya kontrak itu merupakan undang-undang bagi para pihakyang membuatnya ( mengikat dan memaksa ).

4). Asas kepercayaan, artinya kontrak harus dilandasi oleh itikad baik para pihak

sehingga tidak unsur manipulasi dalam melakukan kontrak.( pasal 1338 ayat 3 KUH

Perdata menyatakan : perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

5). Asas persamaan hak dan keseimbangan dalam kewajiban

6). Asas moral dan kepatutan

7. Asas kebiasaan dan kepastian hukum.

C.Syarat sahnya suatu kontrak.

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, kontrak adalah sah bila memenuhi syarat-

syarat sebagai berikut :

1. Sepakat para pihak untuk mengikatkan dirinya;

2. Cakap untuk membuat suatu perikatan;


6/26

38

3. suatu hal tertentu; dan

4. suatu sebab yang halal.(3)

3) Hananudin Rahman, Legal Drafting, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal 4-5.

1.Syarat subyektif.

Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyeknya / para pihak yang

mengadakan kontrak, maka disebut syarat subyektif, karena jika syarat subyektif tidak

terpenuhi maka perjanjian itu dapat dimintakan pembatalannya.

a). Sepakat para pihak untuk mengikat diri .

Dengan diperlukannya kata sepakat , maka berarti kedua pihak haruslah

mempunyai kebebasan kehendak dan tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan

adanya cacat bagi perujudan kehendak tersebut. Sehubungan dengan syarat

kesepakatan tersebut, KUH Perdata mencantumkan beberapa hal yang merupakan faktor

yang dapat menimbulkan cacat pada kesepakatan tersebut, sebagaimana disebutkan

dalam pasal 1321 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut : Tidak ada sepakat

yang sah, apabila kesepakatan itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan

cara paksaan atau penipuan .

Undang undang juga mengatur kategori kekhilafan, yakni : kekhilafan pada

orangnya ( error in Persona ) contoh : perjanjian / kontrak untuk menampilkan biduan

terkenal, ternyata yang tampil bukan biduan tersebut hanya namanya saja yang sama.;

dan kekhilafan pada hakekat barangnya / error in substantia ,Contoh seseorang yang

bermaksud membeli lukisan asuki Abdullah ternyata lukisan tersebut yang dibelinya

adalah tiruan dari lukisan Basuki Abdullah.

Yang dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman ( akan

membuka rahasia ) yang mengakibatkan ketakutan kepada seseorang, sehingga ia

terpaksa membuat perjanjian / kontrak tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal

1324 KUH Perdata yang berbunyi : Paksaan dianggap terjadi, apabila perbuatan itu

sedemikian rupa hingga dapat menimbulkan ketakutan seorang yang berpikiran sehat,

dan apabila perbuatan itu akan menimbulkan ketakutan pada orang tersebut, bahwa

dirinya atau kekayaannya terancam dengan suatu kerugian yang terang dan nyata .

Dalam hal mempertimbangkan adanya pemaksaan harus diperhatikan usia, kelamin dan

kedudukan orang-orang yang bersangkutan .


7/26

39

Pasal 1328 KUH Perdata memberikan pengertian penipuan yang mengakibatkan

cacatnya kesepakatan dalam kontrak, yakni :

Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan suatu perjanjian, yang dilakukan

sedemikian rupa oleh salah satu pihak dan pihak yang merasa ditipu harus dapat

membuktikan bukan dengan dasar persangkaan semata .

b). Cakap untuk melakukan perjanjian.

Yang kedua dari syarat subyektif adalah Cakap untuk melakukan Perbuatan

hukum karena menyangkut jati diri para pihak yang mengadakan kontrak Pasal 1330

KUH Perdata mengatur hal tersebut, yakni :

orang-orang / pihak yang dianggap tidak cakap membuat persetujuan/ perjanjian /

kontrak adalah sebagai berikut : Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh

dibawah pengampuan dan orang-orang perempuan yang ditetapkan oleh undang-undang

yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya melarang membuat

persetujuan-persetujuan tertentu .

Orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berusia 21 tahun, atau beum

pernah melakukan perkawinan..

Menurut pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan dibawah

pengampuan adalah : setiap orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, sakit otak

atau mata gelap / pemarah / pemabuk dan pemboros Dalam hal ini pembentuk undang-undang menganggap bahwa yang bersangkutan

tidak menyadari tanggung jawabnya, oleh karena diangap tidak cakap untuk mengadakan

perjanjian/ kontrak. Perjanjian yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa dan yang

diletakkan dibawah pengampuan dapat mengadakan perjanjian / kontrak, jika

dilaksanakan oleh orang yang mewakilinya / yang mengurusnya atau walinya.(4)

4. op.cit, kompilasi hukum perikatan hal 75 78

2. Syarat Obyektif.

a). Suatu hal tertentu.

Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu ( suatu hal tertentu ) yang

berkenaan dengan pokok adanya kontrak / perjanjian. Suatu perjanjian harus mempunyai

pokok ( obyek ) suatu barang yang paling tidak dapat ditentukan jenisnya, sedangkan

mengenai jumlahnya dapat tidak ditentukan pada saat dibuat perjanjian asalkan nanti


8/26

40

dapat dihitung atau ditentukan jumlahnya ( pasal 1333 KUH Perdata ). Bila dilihat dari

bahasa Belandanya, maka terjemahan kata zaak yakni barang dapat diartikan sebagai :

1. Benda ( barang ) ; 2. Usaha ( perusahaan ); 3. Sengketa / perkara ;

4. pokok persoalan ; 5. sesuatu yang diharuskan .

Kalau dihubungan dengan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan salah satu

syarat kontrak adalah hal yang tertentu dan kata hal ini berasal dari bahaa Belanda

ondewerpyang dapat juga diartikan pokok pembicaraan atau pokok persoalan, makazaak

lebih tepat bila diterjemahkan sebagai pokok persoalan.(5)

5.Hasanudin Rahman, Legal Drafting : seri keteramplan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam meancang

kontrak,Citra Aditya bakti, Bandung, 2000 hal 7 .

Suatu perjanjian / kontrak memang seharusnya berisi pokok / obyek yang tertentu

agar dapat dilaksanakan , maka jika tidak obyek dari suatu perjanjian atau obyek itu

merupakan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, kesusialan dan ketertiban umum,

maka perjanjian itu batal demi hukum ( jadi jika syarat obyektif no. 3 dan 4 dari pasal

1320 KUH Perdata tidak terpenuhi, maka perjanjian itu secara otomatis batal demi

hukum ).

b). Suatu sebab yang halal.

Untuk suatu sebab yang halal ada beberapa pasal yang mengatur syarat tersebut

dalam suatu kontrak , yakni :1. Pasal 1335 KUH Perdata yang berbunyi : suatu persetujuan / perjanian tanpa sebab

atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai

kekuatan hukum .

2. Pasal 1336 KUH Perdata : jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi ada sesuatu sebab

yang halal, ataupun jika ada sebab lain yang dapat dinyatakan, perjanjian demikian

adalah sah

Pasal 1336 dilihat maksudnya membingungkan, karena pertama dikatakan :

tidak dinyatakan sesuatu sebab, kalima t ini menjelaskan tentang perjanjian tanpa suatu

sebab. Lalu, kata-kata selanjutnya menyebutkan : ... tetapi ada sebab yang halal .

sehingga semestinya dapat diterjemahkan perjanjian tidak ada sebab tetapi ada sesuatu

yang halal ( diperbolehkan ). Jadi pasal 1336 KUH Perdata ini menjadi dasar bagi

perjanjian tanpa sebab menjadi suatu kontrak / perjanjian yang sah asalkan ada sesuatu


9/26

41

yang halal ( diperbolehkan ). Dan ini dikuatkan jika merujuk kepada yurisprudensi

maksud kata causa ( inggris ) atau Orzaak ( Belanda ) yang terdapat dalam pasal 1336

KUH Perdata tersebut adalah isi atau maksud dari perjanjian .

3. Pasal 1337 KUH Perdata yang berbunyi : suatu sebab adalah terlarang, apabila

dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan ( norma susila

yang baik ) atau ketertiban umum .

D. Akibat Hukum suatu kontrak.

Akibat hukum suatu kontrak pada dasarnya lahir dari adanya hubungan hukum

dari suatu perikatan, yaitu dalam bentuk hak dan kewajiban. Pemenuhan hak dan

kewajiban inilah merupakan salah satu bentuk dari pada adanya suatu kontrak.

Kemudian, hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari pada para

pihak, maksudnya kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitu

pun sebaliknya, kewajiban di pihak kedua merupakan hak bagi pihak pertama. Jadi

dengan demikian akibat hukum disini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada kontrak itu

sendiri.

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, lebih dahulu harus ditetapkan secara

tegadan cermat apa saja isi perjanjian tesebut, atau dengan kata lain, apa saja hak dan

kewajiban masing-masing pihak . Terkadang orang mengadakan perjanjian dengan tidak

mengatur atau menetapkan secara teliti hak dan kewajiban mereka. Mereka hanyamenetapkan hal-hal yang pokok dan penting saja, lupa hal-hal yang menjadi turunan dari

hak dan kewajiban tersebut, sebagai contoh dalam jual beli hanya ditetapkan tentang

barang mana yang dibeli, jenisnya, jumlahnya, harganya, namun tidak menetapkan

tentang tempat penyerahan barang, biaya pengantaran, tempat dan waktu pembayaran,

bagaimana kalau barang musnah di perjalanan dan sebagainya.

Menurut pasal 1339 KUH Perdata, suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk

hal-hal yang tegas dinyatakan dalam perjanjian, tetapi untuk segala sesuatu yang menurut

sifat perjanjian diharuskan ( diwajibkan ) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Dengan demikian setiap perjanjian diperlengkapi dengan aturan-aturan yang terdapat

dalam undang-undang, dalam adat kebiasaan ( di suatu tempat dan kalangan tertentu ),

sedangkan kewajiban-kewajiban yang diharuskan dalam kepatutan harus juga


10/26

42

diindahkan, jadi tiga sumber norma sebagaimana disebut diatas merupakan sesuatu yang

penting diperhatikan para pihak dalam mengadakan suatu perjanjian.

Salah satu sendi penting yang juga harus ada dalam suatu kontrak / perjanjian

adalah itikad baik yang merupakan anasir subyektif dari pihak yang mengadakan

perjanjian, yang maksudnya pelaksanaan perjanjian harus mengindahkan norma

kepatutan dan kesusilaan, jadi ada ukuran-ukuran obyektif untuk menilai pelaksanaan

perjanjian yakni harus berjalan diatas rel yang benar.

Hakim diberi kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan suatu perjanjian, jangan

sampai pelaksnaan kontrak / perjanjian melanggar kepatutan atau keadilan. Ini berarti

hakim berkuasa untuk menyimpang dari isi perjanjian menurut isinya akan bertentangan

dengan itikad baik yang berlandaskan kepada perasaan keadilan bagi para pihak dan

nilai keadilan yang hidup di masyarakat

E. Identifikasi pemahaman dan Technik penyusunan kontrak .

1. Identifikasi pemahaman kontrak

Seseorang yang bermaksud menyusun suatu kontrak, wajib memenuhi sejumlah

syarat pendahuluan, yang dapat dijabarkan sebagai katalog yang disertai akan

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1.A. Pemahaman akan latar belakang transaksi.

setiap kontrak sebenarnya merupakan pencerminan maksud dari pihak untukmewujudkan sesuatu tujuan yang dirumuskan dalam entuk kontrak, pemahaman akan

latar belakang transaksi sangat penting, terutama untuk menetapkan judul suatu kontrak

yang mencerminkan esensi ketentuan-ketentuan dari kontrak yang bersangkutan.

Pemahaman akan latar belakang transaksi tidak saja menuntut pengetahuan yuridis,

melainkan juga wawasan di bidang lainnya, khususnya tentang bidang transaksi yang

dilakukan dalam kontrak.

Kurangnya kemampuan, pengetahuan dan wawasan yang diperlukan di dalam diri

seorang penyusun kontrak dalam banyak keadaan dapat mengakibatkan kerugian-

kerugian besar. Misalnya, perlu dibedakan dari depan, manakala yang dibutuhkan

kerjasama operasi bukan konsorsium, atau sebaliknya. Jadi jangan sampai terjadi suatu

kontrak jual beli dengan cicilan , ternyata berisi ketentuan-ketentuan kontrak sewa

menyewa ( dengan opsi hak pertama untuk membeli bagi si penerima sewa ) karena


11/26

43

diantara dua kontrak tesebut selain tedapat persamaan namun banyak juga perbedaannya.

Disamping itu kadang-kadang ditemukan kontrak-kontrak yang diberi judul surat

perjanjian , atau perjanjian atau kontrak yang seringkali isinya tidak terlalu jelas

sehingga mengandung potensi kerugian bagi para pihak yang terikat pada perjanjian.

1.B. Mengenali dan memahami para pihak .

Seseorang yang hendak melakukan transaksi, pastilah hendak mendapatkan

pengetahuan yang cermat tentang mitra transaksinya.dengan baik, baik asal usulnya

maupun reputasi bisnisnya. Jika kita selesai dengan proses identifikasi , maka kita

beranjak kepada apa usaha yang dimilikinya ?, seberapa besar kemampuan modalnya,

seberapa pangsa pasar yang dikuasainya ?, seberapa besar pengalaman atau kairernya

dalam usaha tersebut ?. Setelah mengetahui dengan baik. Maka para pihak bisa

melanjutkan kerjasama.

1.C.Mengenal dan memahami obyek transaksi.

Pertanyaan berikut sudah mulai lebih memfokuskan diri pada esensi dari

transaski yang hendak dirumuskan, bisnis apakah gerangan yang akan

dijalankanbersama-sama?, prosedur kerja yang harus dilalui ?, bagaimana cara kerja

unsur-unsurnya ?. dan tingkat probabilitas / kemungkinan sukses dari bisnis yang

dilakukan. Karena setiap bisnis / transaksi mempunyai unsur-unsur atau segi-segi yang

berbeda, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda dalam pembuatankontrak.

1.D. Merumuskan pokok-pokok kontrak.

Untuk menyusun suatu kontrak, dimulai dengan langkah dengan bertanya :

manakah pesan dari pihak yang menonjol ?, karena pesan yang menonjol itu merupakan

pokok kepentingan para pihak yang diharapkan akan menjadi pokok dari suatu kontrak.

Setelah kita mampu menetapkan pesan yang menonjol dari pihak dalam konteks yang

konstruktif, barulah kita dapat memulai dengan merumuskan pokok-pokok dari kontrak

yang harus dirumuskan secara cermat dan akurat, karena hal itu didasarkan atas hal-hal

sebagai berikut :

1. rumusan-rumusan tentang pokok-pokok kontrak itu menentukan

keruntutan ( kesinambungan logis ) dari ketentuan-ketentuan

pelaksanaan dari kontrak. keruntutan itu menentukan hubungan timbal


12/26

44

balik dari hak dan kewajiban yang akan berlaku bagi para pihak yang

ditetapkan secara adil dan masuk akal;

2. keruntutan ini perlu diperhatikan , karena kadang-kadang dapat terjadi,

suatu pihak hendak mempercundangi pihak lain, jauh sebelum benar-

benar mereka saling mengikatkan diri.

1.E. Membangun struktur transaksi

Struktur transaksi yang terjadi diantara para pihak yang mengadakan perjanjian /

kontrak ada yang sederhana / tunggal, seperti sewa menyewa rumah atau mebuka

rekening bank dan transaski yang majemuk maka kita memerlukan judul-judul sub

kontrak yang lengkap. Maka untuk transaksi yang majemuk kita harus merumuskan tema

transaksi . untuk lebih jelasnya berikut ini, skema struktur sebagamna disebut diatas :

*Transaksi tunggal --transaski tunggal ----struktur kontrak judul kontrak;

* Transaksi majemuk transaksi majemuk tema transaksi struktur transaksi ----strktur

kontrak ----judul kontrak utama

- kontrak pelengkap 1

- kontrak pelengkap 2

- kontrak pelengkap 3 dstnya.(6)

(6) Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar merancang kontrak, Penerbit P.T. Grasindo, Jakarta, 1998, hal

7 14.

2.Technik penyusunan kontrak.

Para pembuat kontrak / perjanjian harus menguasai materi kontrak yang akan

dibuat oleh para pihak. Materi kontrak akan diketahui setelah mengetahui obyek kontrak

dan syarat atau ketentuan yang disepakati oleh para pihak.

A. Obyek dan Hakekat suatu kontrak

Obyek kontrak yang dimaksudkan disini, maksudnya adalah jenis perikatan yang

akan dilakukan, artinya apabila ingin membuat suatu kontrak, terlebih dahulu harus

mengetahui kontrak apa yang akan dibuat. Dengan demikian, pembuat kontrak

seyogyanya mengetahui secara detil berbagai jenis perikatan yang dilahirkan. Untuk

mengetahui jenis-jenis perikatan, maka secara ringkas perikatan terbagai kepada empat

4 jenis, yakni :


13/26

45

Dilihat dari segi prestasinya yang dapat dibedakan : perikatan untuk

memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat sesuatu, perikatan untuk

tidak berbuat sesuatu, perikatan mana suka, perikatn fakultatif, perikatan

yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi, perikatan sementara dan terus

menerus.

Dilihat dari segi subyeknya : perikatan tanggung menanggung , perikatan

pokok dan tambahan ;

Dilihat dari daya kerjanya : perikatan dengan ketetapan waktu , perikatan

bersyarat.

Perbedaan perikatan berdasarkan undangt-undang : perikatan memberikan

sesuatu, berbuatan sesuatu dan tidak berbuat sesuatu, perikatan bersyarat,

perikatan dengan ketetapan waktu, perikatan alternatif / manasuka,

perikatan tanggung menanggung, perikatan yang dapat dibagi dan tidak

dapat dibagi dan perikatan dengan ancaman hukuman.(7)

7) Loc.Cit, Prof.Mariam Darus Badrulzaman,Dkk, Kompilasi hukum perikatan, hal 10-11

Pengetahuan tentang jenis-jenis perikatan adalah mutlak dan akan sangat

membantu bagi para pembuat / perancang kontrak, maka dianjurkan untuk membaca

berbagai referensi, agar perancang kontrak mempunyai wawasan lebih dalam

perancangan kontak yang akan dibuat.Hakikat dari suatu kontrak bisnis tampak dari adanya hal-hal dibawah ini, yang

sekaligus dapat dirumuskan dengan baik dan tajam pada saat perumusan perancangan

suatu kontrak :

1. perumusan tentang adanya kesepakatan atau kesesuaian kehendak diantara para

pihak mengenai obyek perjanjian dan hak dan kewajiban para pihak.

2. perumusan tentang adanya janji-janji yang dibuat oleh masing-masing pihak

sebagai imbalan atas janji-janji atau untuk kepentingan pihak lan; walaupun selalu

ada kemungkinan kontrak yang berisi perjanian sepihak, namun dianjurkan untuk

selalu memahami kontrak-kontrak bisnis sebagai kontrak yang bersifat timbal

balik ( reciprocal ), sehingga prestasi yang harus dilakukan oleh salah satu pihak

selalu dipahami sebagai imbalan atas prestasi yang dilakukan oleh pihak lain;


14/26

46

3. Perumusan tentang pihak-pihak pembuat kontrak dan informasi tentang

kemampuan hukum ( legal capacity ) dan tindakan hukum yang terikat dalam

konrak.;

4. perumusan tentang objek dan nilai ekonomis dari suatu perjanjian yang menjadi

causa dari transaksi yang dibuat oleh para pihak , sehingga kontrak bisnis yang

dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaaan dan kepatutan;

5. penggunaan bentuk, wujud atau format yang dikehendaki para pihak atau

disyaratkan oleh hukum positif, agar transaksi yang dilakukan mengikat secara

hukum.

B.Kemampuan merancang kontrak.

Seorang perancang kontrak dituntut untuk selalu menyadari bahwa kontrak yang

dibuat merupakan dokumen hukum bisnis, yang memuat :

1. Memberikan kepastian tentang identitas para pihak yang terlibat dalam transaksi;

2. kepastian dan ketegasan hak dan kewajiban untuk masing-masing pihak sesuai

dengan inti transaksi bisnis yang hendak diwujudkan

3. memuat nilai ekonomis dari transaksi bisnis

4. Jaminan keabsahan hukum dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis dari

transaksi bisnis yang bersangkutan;

5. petunjuk pelaksanaan hak dan keawajiban para pihak yang terbit dari transaskibisnis, serta upaya-upaya yang apat dilakukan seandai9nya salah satu pihak

mengingkari janji;

6. menetapkan dan menyepakati jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk

menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin

terjadi, ketika transaksi bisnis mulai atau sudah berjalan;

7. memberikan jaminan pelaksanaan janji-janji yang terdapat dalam kontrak adalah

hal yang wajar, patut dan adil dilaksanakan.

C. Anatomi kontrak

Anatomi kontrak, pada umumnya sebagai berikut :

1). Bagian pembukaan, yan terdiri dari :

a. Judul Kontrak ( Headling / contract title ) : harus dapat mengidentifikasi

inti kontrak yang mempunyai korelasi dan relevansi dari isi kontrak;


15/26

47

b. Tempat dan waktu diadakan kontrak, yang terkadang tunduk pada aturan

formal tertentu, seperti akta jual beli tanah yang dibuat oleh Notaris;

tanggal atau penanda tanganan kontrak dapat menentukan keabsahan dari

kesepakatan-kesepakatan yang dicapai oleh para pihak serta kesepakatan-

kesepakatan itu hanya sah bila tidak bertentangan dengan hukum pada

tanggal penanda tanganan kontrak;

c. Komparasi, yang berarti penghadapan yang memuat keterangan tentang

orang / pihak yang mengadakan perbuatan hukum yang mengikatkan diri

dalam suatu kontrak sebagai subyek hukum ( lihat Bab tentang subyek

hukum ) yang meliputi uraian terperinci tentang identitas, yang meliputi

nama, pekerjan dan domisili , dasar hukum yang memberikan kewenangan

yuridis untuk bertindak para pihak yang khususnya untuk badan usaha,

kedudukan para pihak yang sering ditulis dengan sebutan, misalnya,

selanjutnya dalam perjanjian disebut dengan Bank

d. Recitals, merupakan bagian dari pertimbangan kontrak, yang merupakan

bagian pembukaan kontrak yang memuat latar belakang dari pada

kesepakatan kontrak yang memuat : kondisi umum dari pada pihak yang

akan membuat kontrak, kemampuan modal, pengalaman yang handal,

technologi, penguasaan pangsa pasar sebagai misal : untuk kontrakfranchise : tempat franchise membangun sistim yang unik dan berhasil

betahan untk mengoperasionalkan bisnis, merek dagang, logo, copy right ,

contoh : Bahwa agar kegiatan usaha pihak pertama dapat berdaya guna

dan berhasil guna serta berkembang secara baik dan dengan ---

meningkatkan keanggotaan pihak pertama, maka pihak pertama bersedia

menggunakan merek dagang secara franchisee yang dimliki oleh pihak

kedua yang berpengalaman dan profesional dalam usaha restoran siap aja

merk Kentucky.

2). Bagian isi / pasal-pasal dalam kontrak

Dalam suatu kontrak selalu ditemukan kata pasal itu artinya kata pasal

merupakan pengertian, fungsi atau syarat-syarat dalam kontrak. Secara sederhana dapat

digambarkan bahwa pasal adalah bagian dari suatu kontrak yang terdiri dari sejumlah


16/26

48

kalimat yang menggambarkan kondisi dan informasi tentang apa yang disepakati, baik

secara tersurat maupun tersirat, karena jika hal itu tidak ada maka kita akan kesulitan

mengikuti dan mengidentifikasi alur dari pada kontrak tersebut. Dan untuk optimalnya

suatu kontrak, maka pasal-pasal harus memenuhi syarat-syarat antara lain :

1. Urutan, artinya pasal-pasal tersebut mencerminkan isi dan kondisi

kesepakatan yang dibuat secara kronologis sehingga memudahkan

menemukan dan mengetahui hal-hal yang diatur oleh masing-masing pasal.

2. Ketegasan, artinya bahasa yang digunakan sedapat mungkin dihindari kata-

kata bersayap yang dapat menimbulkan berbagai interpretasi.

3. Keterpaduan, artinya antara satu pasal dengan pasal lainnya mempunyai

keterpaduan dan hubungan antara satu sama lainnya. Sehingga setiap pasal

atau pasal demi pasal merupakan satu kesatuan dalam struktur kontrak.

4. Kelengkapan, pasal-pasal yang dibuat dalam suatu kontrak harus mengandung

kelengkapan, sehingga informasi menjadi lengkap.; namun tetap melakukan

kecermatan sehingga pasal-pasal yang dicantumkan dalam kontrak adalah

sesuatu yang penting.

b.1.)Pasal-pasal yang merupakan isi kontrak, memuat hal-hal sebagai berikut :

Ketentuan Umum yang memuat pembatasan istilah dan pengertian yang

digunakan dalam kontrak , artinya didalam ketentuan ini dirumuskan istilah-istilah yangdianggap penting dan sering digunakan yang disepakati oleh para pihak . Dengan adanya

kesepakaan semacam ini, maka perselisihan yang dapat timbul karena perbedaan

pengertian antara para pihak dapat diminimalisir. Contoh :

------------------------- Pasal 1 ----------------------------

--------------------Ketentuan umum ------------------------

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan :

a. Bank adalah Bank Mandiri, yang berkedudukan dan berkantor Pusat di Jl.Jenderal

sudirman Kav 6-8 Jakarta------------------------------

b. Proyek adalah pendirian dan pengoperasian pabrik oleh perusahaan untk

memproduksi sistim kontrol otomotif di Bandung, sebagaimana diuraikan lebih Jauh

dalam Rencana Bisnis.-------------------


17/26

49

c. Rencana Bisnis, adalah serangkaian kegiatan perencanaan produksi barang yang

dilakukan oleh perusahaan untuk memproduksi barang sebagaimana tersebut diatas

berdasarkan jangka waktu tertentu yang dipasarkan kepada konsumen------------------------

--------------

d. Repaymen Schedule adalah daftar angsuran tiap-tiap bulan yang menjadi kewajiban

debitur untuk membayarnya setiap tanggal 29 bulan yang berjalan

e. Overdraft adalah kelebihan tarik oleh debitur dari jumlah plafond pinjaman yang telah

disediakan oleh bank,---------------------

b.2) Ketentuan Pokok, isi kontrak dalam ketentuan pokok biasanya memuat hak dan

kewajiban para pihak dalam kontrak serta hubungan yang dapat terjadi dari hak dan

kewajiban yang didasarkan oleh pertimbangan yang logis.

ketentuan pokok memuat klausula- klausula sebagai berikut :

Klausula transaksional berisi tentang hal-hal yang disepakati tentang

obyek dan tata cara pemenuhan prestasi dan kontraprestasi yang menjadi

kewajibannya, contoh untuk perjanjian kredit

----------------------------------- Pasal 2 -------------------------------

------------------------ Fasilitas Kredit ------------------------

3.1. Kesediaan memberikan pinjaman :3.1.1. Atas dasar syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini tersedianya

dana, Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit dalam bentuk kredit dengan

angsuran dalam mata uang rupiah, dan debitur setuju untuk menerima fasilitas kredit

dan secara tegas mengaku pada saat ini berhutang kepada Bank sebesar Rp 2.000.000.000

( dua milyar rupiah ), yang selanjutnya disebut pinjaman , jumlah mana belum termasuk

bunga dan biaya-biaya yang harus dibayar oleh debitur------------------------

3.1.2.Pinjaman tersebut diberikan untuk JANGKA WAKTU tiga tahun ( tiga puluh enam

bulan ), yang dimulai sejak tanggal 1 mei 2008 sampai dengan tanggal 30 April 2011,-----

--------------------------------------------------

3.1.3. Bank Mempunyai hak untuk----------- dan seterusnya

Klausula spesifik berisi tentang hal-hal khusus sesuai dengan karekteristik

bisnis dari kontrak yang disepakati yang merupakan dasar perbedaan


18/26

50

antara isi kontrak yang satu dengan isi kontrak bisnis lainnya yang juga

memuat hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak

Klausula antisipatif adalah klausula yang berisi tentang hal-hal yang

menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama

berlangsungnya atau selama masih berlakunya kontrak, seperti :

perpanjangan kontrak, pengalihan hak dan kewajiban salah satu pihak,

alamat surat menyurat, penyelesaian sengketa dan lain-lain sebagainya.

3.) Ketentuan / elemen penunjang kontrak.

Ketentuan ini diperlukan untuk menunjang pelaksaan kontrak, bagian ini meliputi

hal-hal sebagai berikut :

1. Pernyataan, yakni para pihak menyatakan kebenaran dari hal-hal yang dapat

mencakup : identitas diri, dokumen perusahaan seperti anggaran dasar perusahaan

dan kuasa penanda tangan, kapasitas yang menyangkut jabatannya dalam

perusahaan atau statusnya dalam perjanjian tersebur , hal-hal yang menyangkut

prosedur yang harus dilalui dalam melaksanakan kegiatan jual beli saham.

2. Jaminan, bahwa para pihak masing-masing menjamin pelaksanaan kewajiban-

kewajiban yang telah dijanjikan berdasarkan kontrak. Hal itu dapat berupa : tidak

melakukan suatu tindakan hukum ( misalnya persaingan diam-diam ), melakukansuatu tindakan hukum ( membaya pada saat jatuh tempo), tidak membiarkan suau

tindakan hukum ( gugatan pihak ketiga terhadap penggunaan hak yang menjadi

obyek perjanjian ), membiakan suatu tindakan hkum ( menutup gedung yang

disewa manakala pembayaran sewa saat jatuh tempo belum dibayar ).

3. Mekanisme khusus, seringkali para pihak untk mengantisipasi masa depan dari

kerjasamanya, dan sepakat sejak semula untuk mnetapkan mekanisme khusus

untuk mengatasinya. Maksud tersebut dituangkan dalam rumusan-rumusan yang

dibuat untuk mengakomodasi kepentingan para pihak yang bisa resiprokal, bisa

juga sepihak. Kepentingan yang resiprokal jika kepentingan para pihak itu

berbeda dan bersifat timbal balik. Selain itu bisa terjadi bahwa salah satu pihak

mempunyai kepentingan yang spesipik. Mekanisme khusus ini bisa mencakup

berbagai hal dan kemungkinan. Berikut ini diuraikan beberapa diantaranya :


19/26

51

Keadaan dead-lock ( kebuntuan) yakni suatu keadaan yang menhinggapi suatu

perusahaan terbuka yang memiliki pemegang saham atas dasar perbandingan 50 :

50 . Disebut dead-lock karena perimbangan suara, sehingga tidak ada yang

mayoritas yang dapat menentukan keputusan bagi perusahaan. Keadaan itu bisa

mengakibatkan macetnya jalannya perusahaan. Karena itu, jauh hari sebelumnya

para pihak harus sepakat untk menerapkan suatu formula guna untuk

mengatasinya; Transaksi tanpa pilih kasih, yaitu suatu keadaan ketika suatu pihak

melakukan transaksi dengan pihak ketiga dengan syarat-syarat perniagaan yang

normal dengan daya tawar yang sama kuat. Memang bisa saja transaksi dilakukan

dengan syaratsyarat yang relatif lebih ringan, karena adanya hubungan afiliasi

para pihak yang dapat menentukan manajemen dalam perusahaan tersebut. Para

pihak dapat sepakat untuk melarangnya, namun dalam struktur organisasi

perusahaan yang modern seperti sekarang ini tentunya sangat menyulitkan

pengawasan terhadap ketaatan pada larang tersebut.

4. Masa berlakunya kontrak, pada umumnya kontrak dibuat dengan masa laku

tertentu dan terbatas. Masa laku dapat dibedakan dua macam, yakni :

4.) Tanggal penandatangan kontrak atau tanggal dipenuhinya syarat-syarat tertentu ,

misalnya : kontrak sewa rumah mulai berlaku pada saat dibayarnya uang muka olehpenyewa kepada pemilik rumah, pada usaha patungan pada saat setelah terbitnya izin-izin

dari pemerintah.

5.) Masa berakhirnya kontrak, dapat ditentukan berdasarkan :

a. akhir masa laku yang disepakati biasanya didasarkan pada anggapan bahwa tujuan

kontrak telah tercapai, misalnya dalam jual beli dengan terjadi pembayaran dan

penyerahan barang , atau pada kontrak sewa rumahdengan tiba akhirnya masa sewa.

Ketentuan seperti ini dapat dilengkapi dengan ketentuan lain yang memungkinkan

para pihak untuk memperpanjang masa laku kontrak, seperti dalam penyimpanan

deposito di bank dalam jangka waktu tiga bulan berakhir, secara otomatis jika pihak

pemilik deposito tidak mengakhiri simpanan deposito, pihak bank menganggap

deposito berlanjut


20/26

52

b. Pengakhiran suatu kontrak bisa juga dilakukan sebelum berakhirnya masa laku

kontrak pada tanggal yang semula disepakati bersama. Pengakhiran yang bersifat

mendahlui ini dapat terjadi karena beberapa sebab :

b.1. Cidera janji / wanprestasi / default, yang dilakukan oleh salah satu pihak yang

memberi alasan kepada pihak lain untuk mengakhiri atau membatalkan berlakunya

kontrak. Perumusan kesepakatan mengenai cidera janji serta akibat-akibatnya sering kali

didahului oleh argumentasi yang rumit. Oleh karen aitu, para pihak harus paham lebih

dahulu mengenai hak dan kewajiban timbal balik yang mereka sepakati. Karena pada

item klausul cidera janji biasanya juga dicantumkan rumusan akibat ingkar janji yakni

ganti rugi dan atau kompensasi yang harus dilakukan oleh pihak yang melakukan ingkar

janji tersebut. Contoh penggalan rumusan pasal ingkar janji

Dalam hal ingkar janji di pihak si pemberi sewa yang mengakibatkan diakhirnyaperjanjian, penerima sewa berhak untuk mengklaim ganti rugi dari pemberi sewa

kerugian-kerugian yang diderita oleh si penerima sewa sebagai akibat dari cidera janji di

pihak pemberi sewa

b.2. Keadaan Kahar / darurat / Force majeur / Overmacht, adalah suatu keadaan yang

dialami oleh salah satu pihak atau semua pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya

dan / atau haknya tanpa memberikan alasan yang sah kepada pihak lain untuk

mengajukan klaim atau tuntutan, karena keadan itu terjadi di luar kuasa atau kemampuan

dari pihak yang tidak melaksanakan kewajiban itu, namun demikian keadaan kahar itu

tidak memberikan alasan kepada pihak untuk tidak melakukan apa-apa Berikut akibat-

akibat yang logis yang dapat ditarik dari suatu keadaan kahar : Bahwa pihak yang tidak

dapat melaksanakan kewajiban sudah mengupayakan tindakan-tindakan untuk mengatasi

keadan kahar itu; misalnya jika ada kebakaran, sangatlah logis agar dia berusaha untuk

memadamkannya., kemudian memberitahukan selekas mungkin kepada pihak lainnya,

misalnya pemilik pabrik yang mengalami suatu kebakaran di Pabriknya dan dia

mempunyai hutang di Bank, maka selekas mungkin memberi tahu kepada bank sehingga

tidak dianggap ingkar janji.

Keadaan kahar inilah pengakhiran perjanjian dapat terjadi walaupun sebenarnya masa

kontrak masih berlaku. Berikut ini contoh yang mengatur keadaan kahar :

Jika sebagai akibat dari suatu keadaan kahar, halangan dan keterlambatan yang dialami

oleh salah satu pihak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dari perjanjian ini yang


21/26

53

berlangsung selama enam ( 6 ) bulan, maka perjanjian ini dapat diakhiri dengan suatu

kesepakatan diantara para pihak .

b.3. Ketentuan hukum yang mengatasi akan kehendak para pihak yang dapat terjadi,

misalnya berlakunya undang-undang yang melarang dibuatnya kontrak tertentu, contohnegatif list investasi yang merupakan kebijakan pemerintah

6.)Perselisihan dan penyelesain sengketa dalam kontrak.,

Pada setiap transaksi terdapat resiko, bahwa transaksi itu tidak terlakasana secara

baik, akibatnya dapat menimbulkan perselisihan dan terjadi sengketa. Umumnya

penyelesaian persilihan dipecahkan melakukan musyawarah antara para pihak, namun

jika upaya itu tetap gagal, maka da tiga pilihan untuk menyelesaikan sengketa alam

kontrak yakni melalui pengadilan , arbitrase atau melalaui mediasi yang harus

dicantumkan dalam naskah kontrak. Contoh :

semua sengketa yang timbul sehubungan dengan kontrak ini pada dasarnya diupayakan

secara musyawarah, namun jika musyawarah tidak terlaksana, maka upaya penyelesaian

sengketa dilakukan dalam arbitrase berdasarkan kaidah tersebut .

7.)Yurisdiksi atau hukum yang mengatur.

Transaksi semakin lama menjadi semakin rumit. Semakin banyak transaksi yang

melintasi batas berbagai negara yang melibatkan pihak-pihak yang terlibat transaksi

dalam kontrak tunduk kepada aneka yurisdiksi. Contoh pasal mengenai yurisdikasi dalam

usaha patungan : Kontrak ini tunduk pada dan harus ditafsirkan berdasarkan Hukum

Republik Indonesia .

8.) Pemberitahuan dan komunikasi.

Dalam pelaksanaan perjanjian seringkali diperlukan komunikasi untuk

melaksanakan suatu pemberitahuan tentang hal tertentu yang wajib dilakukan dengan

cara yang dapat dibuktikan oleh para pihak Relevansi dari cara untuk menetapkan

komunikasi yang telah disepkati untuk memastikan pemberitahuan telah sesuai dansampai ke tujuan. Contoh : segala pembertiahuan harus dilakukan melalui teleks atau

transmisi faksimile atau dengan surat tercatat. Pemberitahuan dan korespondensi di

antara para pihak harus dikirimkan kepada alamat yang benar dari masing-masing pihak

.


22/26

54

9.) Amandemen dalam kontrak

Amandemen adalah perubahan yang dilakukan terhadap suatu kontrak yang telah

berlaku dan mengikat karena mereka tanda tangani dan / atau telah meneuhi syarat-syarat

berlakunya. Instrumen amandemen dapat mengambil bentuk : lampiran tambahan

kontrak, kontrak tambahn yang menjadi bagian dari kontrak utama; atau mengganti

seluruh naskah kontrak.

Contoh : kontrak dapat diubah dari waktu ke waktu hanya dengan persetujuan tertulis

para pihak .

10.) Pengalihan.

Kebanyakan kontrak akan menegaskan, apakah kontrak itu dapat atau tidak

dialihkan kepada pihak ketiga. Masalah pengalihan dapat berupa :

a.pihak yang tetap menjadi pihak kontrak, misalnya, kontrak yang mengizinkan

pengalihan sebagian , seperti kontraktor melakukan eksploitasi minyak berdasarkan

perjanjian bagi hasil, biasanya dibolehkan untuk melakukan pengalihan dari sebagian hak

an kewajibannya dengan apa yang dikenal subkontrak.

b. pihak yang mengundurkan diri dari kontrak; dan

c.pihak yang menjadi pihak baru dalam kontrak

Contoh pengalihan dalam kontrak :

Debitur tidak mengalihkan sebagian atau seluruh perjanjian kepada pihak ketigamanapun tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari kreditur. Kreditur dapat

mengalihkan sebagian atau seluruh perjanjian kredit ini kepada pihak ketiga dengan

pemberitahuan lebih dahulu kepada debitur.(8)

8.loc.Cit.Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-Dasar Merancang kontrak, Grasindo.Jakarta, 1998, hal

F. Kontrak dengan klausula Baku.

Menurut Sutan Remy Sjahdeni, perjanjian baku adalah ialah perjanjian yang

hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan / ada standarnya oleh pihak

pemakainyadan pihak lainnya pada dasarnya tidak punya peluang untuk merundingkan

atau meminta perubahan terhadap klausul-klausul kontrak yang ada.. Yang belum

dibakukan hanyalah beberapa hal saja. Misalnya, menyangkut jenis, harga jumlah, warna,

tempat, waktu dan beberapa hal yang yang bersifat spesifik dari obyek yang

diperjanjikan. Contoh kontrak yang menggunakan klausula baku dalam suatu kontrak


23/26

55

adalah : polis asuransi, konosemen perkapalan, perjanjian jual beli mobil, akta jual beli

tanah oleh notaris, perjanjian credit card, perjanjian rekening bank, perjanjian kredit,

perjanjian jual beli real estate dan lan lain sebagainya.(9)

9. Sutan Remy sjahdeni, kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam

perjanjian kredit Bank Indonesia, penerbit Institu Bankir Indonesia, 1993, hal 66 ).


24/26

56

Latihan soal Bab III.

1. Sebutkan pengertian perikatan dan perbedaan antara perikatan dengan perjanjian ?

2. Sebutkan pengertian / definisi kontrak berdasarkan pasal 1331 KUH Perdata (BW) dan

para ahli serta unsur-unsur kontrak dari berbagai definisi tersebut ?

3. Hukum kontrak merupakan hal yang penting dalam suatu perjanjian-perjanjian bisnis,

karena umumnya bisnis dilakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang

dituangkan dalam suatu perjanjian kontrak mengenai hal-hal yang disepakati danmengikat ( pacta sunt servanda ) laksana undang-undang bagi pihak-pihak yang

melakukan kontrak/perjanjian bisnis tersebut

Terkait dengan pernyataan diatas, jawablah hal-hal dibawah ini :

a. Jelaskan bunyi pasal 1338 KUH Perdata / Burgelijke Wet Boek (BW) ?

b. Sebutkan bunyi pasal 1320 KUH Perdata/ Burgelijke we Boek (BW) ?

c. Sebutkan asas-asas dalam hukum kontrak ?d. Jelaskan akibat hukum dari suatu kontrak ?

4. Sebutkan kemampuan yang harus dimiliki dan disadari oleh seorang perancang

kontrak, bahwa kontrak yang dibuatnya merupakan dokumen hukum ?

5. Hal-hal yang pokok dalam anatomi kontrak terdiri dari :

1. Bagian pembukaan yang terdiri dari : a. judul kontrak, b. Tempat dan waktu

diadakan kontrak c. Komparasi ( dasar hukum yang memberikan kewenangan

yuridis seseorang dan kedudukan para pihak d. Recital ( bagian pertimbangan

yang memuat latar belakang kesepakatan kontrak .2. bagian isi / pasal-pasal dalam kontrak yang terdiri dari : a. Ketetentuan umum

yang menyangkut istilah dalam kontrak, b. Ketentuan pokok/ jenis kontrak

3. Ketentuan / elemen penunjang; yang meliputi : a. Pernyataan identitas b. Jaminanpelaksanaan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kontrak

(resiprokal ) c.masa berlakunya kontrak

4. Tanggal saat penandatanganan kontrak tentang pernyataan mulai berlakunyakontrak

5. Berakhirnya kontrak yang bisa terjadi karena : a. Waktu masa laku yang

disepakati selesai b. Pengakhiran perjanjian jika terjadi ingkar janji /wanprestasi / default atau keadaan darurat / kahar/ force majeur.

6. pencantuman cara atau metode penyelesaian perselisihan dalam kontrak;7. Yurisdikasi atau hukum yang mengatur / tunduk kepada peraturan perundang-

undangan yang dapat : a. Hukum internasional b. Hukum negara tertentu.

8. Pemberitahuan dan komunikasi antara pihak pada masa kontrak.

9. Amandemen dalam kontrak yang bentuknya : a. Merubah atau meninjau sebagian

atau seluruh isi kontrak, kontrak tambahan yang merupakan bagian tambahan darikontrak utama.


25/26

57

10. Pengalihan dalam kontrak yang berisi boleh atau tidaknya para pihak

mengalihkan hak atau kewajiban kepada pihak ketiga.

Dari pernyataan diatas, anda diharapkan membuat draft kontrak bisnis berdasarkan

anatomi kontrak dan contoh-contoh sebagaimana yang terdapat dalam lampiran ?

6. Sebutkan pengertian perjanjian dengan klausula baku dan jenis-jenis perjanjian yang

sering menggunakan klausula baku dalam kegiatan bisnis ?

7. Sebutkan dan jelaskan secara singkat asas-asas perjanjian syariah ?

8. Jelaskan cara penerapan prinsip-prinsip syariah dalam mebuat perjanjian/ kontraksebagaimana terdapat dalam lampiran artikel bab ini ?

Lampiran contoh kontrak / perjanjian bisnis

1. perjanjian sewa menyewa lahan antara indosat dengan STIE Ahmad Dahlan Jakarta

2. perjanjian leasing kendaraan


26/26

58

Daftar Pustaka :

Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-dasar merancang kontrak, Penerbit P.T. Grasindo, Jakarta, 1998.

Hananudin Rahman, Legal Drafting, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.

Mariam Darus Badrulzaman Dkk, Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka menyambut Purna bakti 70

tahun, Citra aditya Bhakti, Bandung 2001.

Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern, Chitra Aditya Bhakti, Bandung. 2000

Sutan Remy sjahdeni, kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam

perjanjian kredit Bank Indonesia, penerbit Institu Bankir Indonesia, 1993.

Documents

KONTRAK BISNISSSSSa