Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Perspektif Tata Kelola

Konsep Pembangunan Kota Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Berkelanjutan Dalam

Perspektif Tata KelolaPerspektif Tata Kelola

Andi OetomoAndi [email protected]@pl.itb.ac.id

Kelompok Keahlian Pengelolaan Pembangunan & Pengembangan KebijakanSekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)

Institut Teknologi BandungInstitut Teknologi Bandung

25 September 201025 September 2010

Andi Oetomo 2

Pengelolaan Perkotaan Pengelolaan Perkotaan ~ Urban Management (UM)?~ Urban Management (UM)?

• Dunia ilmiah: sulit mencapai kesepakatan mengenai definisi “pengelolaan kota/perkotaan” (UM)

• Prinsip: Prinsip: UM hampir selalu digambarkan berfokus pada berfokus pada pendekatan manajemen interdisiplin lintas bidang pendekatan manajemen interdisiplin lintas bidang pengetahuan profesional konvensionalpengetahuan profesional konvensional

• Pada umumnya UM dipelajari untuk menyiapkan pengetahuan yang tidak terlihat (insight) ke dalam solusi-solusi berorientasi praktis yang dapat bekerja solusi-solusi berorientasi praktis yang dapat bekerja di tataran aktivitas pengelolaan kota sehari-hari di tataran aktivitas pengelolaan kota sehari-hari

• Dalam UM biasanya digabungkan berbagai digabungkan berbagai pengalaman yang pernah diperoleh oleh berbagai pengalaman yang pernah diperoleh oleh berbagai Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Sektor Bisnis/Privat, Sektor Bisnis/Privat, dan juga konsep-konsep yang dipromosikan oleh organisasi-organisasi pembangunan bilateral maupun internasional

Andi Oetomo 3

Kesulitan & Ketidaksepakatan Kesulitan & Ketidaksepakatan Pendefinisian UM (1)Pendefinisian UM (1)

• Urban management is an elusive an elusive [indefinable][indefinable] concept, which escapes concept, which escapes definitiondefinition. (Stren, 1993; Mattingly, 1994)

• Beberapa definisi pendek & populer:– The essence of urban management is

taking an active role in developing, taking an active role in developing, managing and coordinating resources to managing and coordinating resources to achieve a town's urban development achieve a town's urban development objectivesobjectives.

– UM is “Putting planning into practicePutting planning into practice”.

Andi Oetomo 4

Kesulitan & Ketidaksepakatan Kesulitan & Ketidaksepakatan Pendefinisian UM (2)Pendefinisian UM (2)

• “…“…urban management refers to the political urban management refers to the political and administrative structures of cities and and administrative structures of cities and the major challenges that they face to the major challenges that they face to provide both social and physical provide both social and physical infrastructure servicesinfrastructure services”” (Wekwete dalam Rakodi, 1997)

• “…“…These include managing urban economic These include managing urban economic resources, particularly land and the assets of resources, particularly land and the assets of the built environment, creating employment, the built environment, creating employment, and attracting investment in order to improve and attracting investment in order to improve the quality and quantity of goods and the quality and quantity of goods and services available”services available” (Clarke, 1991).

Andi Oetomo 5

Apa Persoalan yang Diangkat Apa Persoalan yang Diangkat dalam “Urban Management”?:dalam “Urban Management”?:

• Terkait dengan persoalan-persoalan berat dari persoalan-persoalan berat dari pembangunan perkotaanpembangunan perkotaan yang biasa dialami:– degradasi lingkungan, – pertumbuhan kota yang tidak terkendali, – kacaunya sistem pertanahan, – sistem perencanaan dan pengambilan keputusan

yang kurang tepat, – kondisi pekerjaan dan perumahan permukiman yang

tidak memadai, – ketidakcukupan infrastruktur, utilitas, dan – polusi udara, – sampai ke kemunduran kawasan bersejarah di kota.

Andi Oetomo 6

Perkotaan sebagai Ekosistem Manusia: Perkotaan sebagai Ekosistem Manusia: Apa yang harus diatur & dikelola agar berkelanjutan?Apa yang harus diatur & dikelola agar berkelanjutan?

Flows:Flows:1.1.IndividualsIndividuals2.2.EnergyEnergy3.3.InformationInformation4.4.MaterialsMaterials5.5.MoneyMoney

Andi Oetomo 7

Bisakah UM memberi FOKUS pada Bisakah UM memberi FOKUS pada masalah kota yang paling penting? (1)masalah kota yang paling penting? (1)• Isu strategis pertama adalah “siapa” yang menetapkan “siapa” yang menetapkan

masalah paling penting tersebutmasalah paling penting tersebut? • Contoh isu-isu kunci yang harus ditangani oleh seorang

manajer kota versi World BankWorld Bank (The Urban and City The Urban and City Management CourseManagement Course) adalah: – tata kelola/kepemerintahan (governance),– pembiayaan kota, – ke-kompetitif-an kota, – penguatan kapasitas untuk menarik investasi sektor

privat dan penyediaan lapangan pekerjaan, – kapasitas untuk penyediaan pelayanan umum/publik

secara efisien, – kapasitas manajerial lingkungan.

Andi Oetomo 8

Bisakah UM memberi FOKUS pada Bisakah UM memberi FOKUS pada masalah kota yang paling penting? masalah kota yang paling penting?

(2)(2)• The Economic Growth, Agriculture and Trade (EGAT)

Bureau's Office of Poverty Reduction, Urban Programs Team (EGAT/PR/UP) dari USAID USAID misalnya mengenalkan Program Sustainable Urban Sustainable Urban Management IQCManagement IQC yang memberi penekanan pada 5 aspek fungsional utama: a)a) Urban Services Provision and ShelterUrban Services Provision and Shelter; ; b)b) Improved Local Government ManagementImproved Local Government Management; ; c)c) Improved Environmental Management; Improved Environmental Management; d)d) Disaster Mitigation, Preparedness, Response & Disaster Mitigation, Preparedness, Response &

Recovery;Recovery; dan e)e) Urban Finance and Credit SystemsUrban Finance and Credit Systems..

Andi Oetomo 9

Suatu pendekatan terpadu untuk Suatu pendekatan terpadu untuk Pengelolaan Perkotaan (UM)?Pengelolaan Perkotaan (UM)?

• Penanganan simultan dari keseluruhan isu-isu Penanganan simultan dari keseluruhan isu-isu penting perkotaan yang terkait satu dengan lainnyapenting perkotaan yang terkait satu dengan lainnya

• Menuntut lebih banyak lagi keterlibatan para pemangku kepentingan (stakeholders) yang kesemuanya ingin berperan aktif,

• Munculnya lebih banyak lagi tuntutan pelaksanaan pelaksanaan tindakan-tindakan multi-sektoraltindakan-tindakan multi-sektoral.

• IMPLIKASI 1:IMPLIKASI 1: seorang manajer kota memerlukan wewenang, tanggung jawab dan kewajiban yang jelas.

• IMPLIKASI 2:IMPLIKASI 2: diperlukan adanya ‘desentralisasi’ dalam pembangunan kota dan/atau perkotaan.

Andi Oetomo 10

Mencari konteks pengelolaan Mencari konteks pengelolaan kota/perkotaan dalam pembangunan kota kota/perkotaan dalam pembangunan kota

berkelanjutan di Indonesia?berkelanjutan di Indonesia? (1)

• Mattingly (1994; 1995) menggarisbawahi pentingnya isu ‘tanggung jawab’ yang menyatu ke dalam konsep ‘tanggung jawab’ yang menyatu ke dalam konsep ‘pengelolaan’ itu sendiri, terutama di dalam suatu ‘pengelolaan’ itu sendiri, terutama di dalam suatu skenario kelembagaan yang terpecah-pecah skenario kelembagaan yang terpecah-pecah seperti di negara-negara sedang berkembang (Tanggung jawab dan kewajiban dalam hal ini tidak mudah didefinisikan).

• yang dibutuhkan adalah skenario keterpaduan atau skenario keterpaduan atau koordinasi, dimana tanggung jawab dan kewajiban koordinasi, dimana tanggung jawab dan kewajiban dibuat dan ditetapkan tidak semata-mata melalui dibuat dan ditetapkan tidak semata-mata melalui cara-cara otoritas/kewenangan ataupun alokasi cara-cara otoritas/kewenangan ataupun alokasi administratif tugas-tugas, tetapi lebih dihasilkan administratif tugas-tugas, tetapi lebih dihasilkan melalui debat, diskusi dan negosiasi diantara melalui debat, diskusi dan negosiasi diantara seluruh pelaku yang berkepentingan. seluruh pelaku yang berkepentingan.

Andi Oetomo 11


berkelanjutan di Indonesia?berkelanjutan di Indonesia? (2)• Meine Pieter van Dijk dalam “Urbanicity” (2006)

mendefinisikan UM: “…the effort to coordinate and “…the effort to coordinate and integrate public as well as private actions to tackle integrate public as well as private actions to tackle the major problems the inhabitants of cities are the major problems the inhabitants of cities are facing and to make a more competitive, equitable facing and to make a more competitive, equitable and sustainable city.”and sustainable city.”

• Di negara yang sudah maju, pemerintah (government) alih-alih secara tradisional jadi penyedia layanan publik malah secara pelan tapi pasti berubah ‘hanya’ menjadi fasilitator dari proses-proses dimana masyarakat (dan juga sektor bisnis/swasta) mengartikulasikan kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan diantara mereka, dan melaksanakan hak-hak hukum dan kewajiban-kewajibannya.

Andi Oetomo 12



• Di dunia terjadi pergeseran dari “manajemen kota” ke urban governance (tata kelola/kepemerintahan)

• Urban governance lebih luas cakupannya. Joris van Etten dan Leon van den Dool (2001) mengatakan: “At “At the city level, good governance is not only the city level, good governance is not only concerned with good urban management but also concerned with good urban management but also with interactions between all stakeholders in the with interactions between all stakeholders in the city. Therefore political, contextual, constitutional city. Therefore political, contextual, constitutional and legal dimensions need to be considered.”and legal dimensions need to be considered.”

• Healy (1995) menyatakan “…urban management “…urban management cannot be understood these days in terms of ‘top cannot be understood these days in terms of ‘top down’ or ‘command and control’ models of down’ or ‘command and control’ models of governance.”governance.”

Andi Oetomo 13



• Untuk konteks Indonesia yang dibutuhkan adalah bagaimana menggeser ‘pengelolaan (manajemen) menggeser ‘pengelolaan (manajemen) kota’ ke ‘tata kelola (kota’ ke ‘tata kelola (governancegovernance) kota’) kota’ yang mendudukkan ‘pemerintah daerah/kota’ sejajar dengan pemangku kepentingan lain seperti “sektor bisnis/privat” dan “masyarakat madani” untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan kota dan membangun daya saing kota ke depan, menuju keberlanjutan pembangunan.

• Situasi dualistik sosial-ekonomi yang ada lebih perlu mendudukkan pemerintah dalam prinsip pemerintah prinsip pemerintah yang proporsionalyang proporsional (bukan hanya ‘provider’ atau ‘enabler’).

SUSTAINABLE SUSTAINABLE URBAN URBAN

DEVELOPMENTDEVELOPMENT

EKONOMI WILAYAH & KOTA

REKAYASA INVESTASI & REKAYASA INVESTASI & PEMBIAYAAN PEMBANGUNANPEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

LIN

GK

UN

GA

N S

PA

TIA

L/R

UA

NG

:L

ING

KU

NG

AN

SP

AT

IAL

/RU

AN

G:

LIN

GK

UN

GA

N F

ISIK

A

LAM

IAH

, S

OS

IAL-

EK

ON

OM

I, S

OS

IAL

BU

DA

YA

, P

OLI

TIK

POTENSI S.D.A

POTENSI RISIKO BENCANA ALAM

POTENSI S.D.M

POTENSI MODAL SOSIAL

POTENSI MODAL FISIK/BUATAN

POTENSI & KERENTANAN SOSIAL - EKONOMI

POTENSI & KERENTANAN SOSIAL - BUDAYA

POTENSI & KERENTANAN SOSIAL - POLITIK

POTENSI RISIKO BENCANA ULAH MANUSIA

MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

KAPASITAS FISKAL

/ANGGARAN

KAPASITAS INSTITUSI

PEMDA

Investasi Publik

Investasi Swasta & Masyarakat

& TEORI LOKASI

KO

NS

EN

SU

S

KO

NS

EN

SU

S S

TA

KE

HO

LD

ER

ST

AK

EH

OL

DE

R P

EM

BA

NG

UN

AN

PE

MB

AN

GU

NA

N

• “The humanly devised constraints that shape human interaction ... They stucture incentives in human exchange, whether political, social or economic ... Institutions reduce uncertainty by providing a structure to everyday life ... Institutions include any form of constraint that human beings devise to shape interaction” Vanessa Bainbridge, et.al (2000:6)

• “Wherever we encounter substantial, continued, organized activity with means structures to pursue shared goals, we deal with behavior that at some stage of consequence can be called institutional.” Hurst (1977:48)

“…institutional forms should, …, be be designed and adopted in relation to designed and adopted in relation to policy objectivespolicy objectives, not the other way not the other way aroundaround. Institutional forms should not be assumed as a “given,” nor to exist forever. Rather, they need to be seen

in dynamic terms, as responses to ever-changing needs and challenges.”

(Michael Cohen, in Freire & Stren, 2001:14)

Kelembagaan/Kepranataan/Institusi adalah suatu bentuk kesatuan unsur ‘formal’ (kesepakatan) beserta jaringan dukungan yang dikembangkan di dalamnya secara terorganisir, yang secara kontinu mempengaruhi sistem manajemen sumberdaya dari suatu entitas tertentu, untuk menghasilkan dan/atau melindungi perubahan

RUMUSAN “KELEMBAGAAN” RUMUSAN “KELEMBAGAAN”

Kelembagaan untuk Sustainable Urban Development

LINGKUNGAN

TUJUAN PEMBANGUNAN

EKOSISTEM, SUMBERDAYA, TEKNOLOGI, ENERGI, DLL

KONDISI SOS-BUD-EKONOMI-POLITIK

ME

KA

NIS

ME

,

PR

OS

ES

,

PE

RA

TUR

AN

,

PR

OS

ED

UR

BENTUK, STRUKTUR

PE

RA

N &

PA

RTI

SIP

AS

I

STA

KE

HO

LDE

RS

LING

KU

NG

AN

LIN

GK

UN

GA

N

KELEMBAGAANKELEMBAGAAN

LEMBAGA

Sustainable Urban Development

Growth Management

Andi Oetomo 19

Kebutuhan Pengaturan Pengelolaan Kebutuhan Pengaturan Pengelolaan Perkotaan di Indonesia?Perkotaan di Indonesia?

1. Apa UU 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah tidak cukup mengatur landasan pengelolaan kota (desentralisasi, otonomi, dan governance):– Urusan concurrent? (kriteria eksternalitas, akuntabilitas,

efisiensi)– Urusan Wajib? – pelayanan dasar (termasuk penataan ruang)– Urusan Pilihan? – core competence kota/daerah atau basis

ekonomi kota/daerah– Koordinasi & Kerjasama antar-pemerintahan (horisontal &

vertikal)?– Keterlibatan stakeholders kota dalam penentuan kebijakan

pembangunan kota?– Sumber dan mekanisme pembiayaan pembangunan kota?

2. Apa UU 33/2004 ttg Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tidak cukup mengatur pola hubungan antar pemerintahan dalam pembiayaan pembangunan kota/perkotaan?

Andi Oetomo 20


3. Apa UU 17/2003 ttg Keuangan Negara tidak cukup jelas mengatur mekanisme dan prosedur penganggaran pembangunan kota?

4. Apa UU 25/2004 ttg Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional belum cukup jelas mengatur perencanaan program pembangunan kota dan peranserta stakeholders dalam hal itu?

5. Apa UU 32/2009 ttg Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup kurang jelas mengatur peran, hak & kewajiban stakeholders dalam menjaga keberlanjutan pembangunan kota/perkotaan?

6. Apa UU 26/2007 ttg Penataan Ruang tidak cukup jelas mengatur sistem governance dalam penataan ruang kota?

7. Apa UU 24/2007 ttg Penanggulangan Bencana tidak cukup untuk melandasi usaha manajemen bencana kota/perkotaan?

Andi Oetomo 21


Kesemua UU yang disebut adalah BUKAN UU Sektoral, tetapi mengatur kaitan semua sektor pembangunan kota.

Justru yang perlu diharmonisasikan untuk kepentingan “Pengelolaan Kota” di Indonesia adalah KESESUAIAN antar berbagai UU tersebut dan MEMADUKAN-nya dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota/Perkotaan yang efektif & efisien.

Pemaduan berbagai UU tersebut dalam pengelolaan perkotaan harus pula BERKESESUAIAN dengan: 1. IDEOLOGI negara2. KONSTITUSI negara3. POLITICAL ECONOMY negaraUntuk Tujuan Pembangunan Kota/Perkotaan yang spesifik Indonesia.

Mengintegrasikan Berbagai UU dalam Mengintegrasikan Berbagai UU dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Perencanaan Pembangunan Daerah di

Indonesia Menuju SUDIndonesia Menuju SUD

UU No. 32/2004 Pemerintahan Daerah

RAPBD

RPB, RAD RTRW, RDTRK,

ZONING REGULATION

RSWP3K, RZWP3K, RPWP3K, RAPWP3K

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENUJU SUD

?

UU No. UU No. 26/2007 26/2007 Penataan Penataan RuangRuang

UU No. UU No. 24/2007 24/2007 Pengelolaan Pengelolaan BencanaBencana

UU No. 25/2004 UU No. 25/2004 Sistem Sistem Perencanaan Perencanaan Pembangunan Pembangunan NasionalNasional

UU No. 27/2007 UU No. 27/2007 Pengelolaan Pengelolaan Pesisir & Pesisir & Pulau-Pulau Pulau-Pulau KecilKecil

UU No. UU No. 17/2003 17/2003 Keuangan Keuangan NegaraNegara

UU No. 33/2004 UU No. 33/2004 Perimbangan Perimbangan KeuanganKeuangan

RPJPD,RPJMD, RKPD, Renstra SKPDRenja SKPD

UU No. UU No. 32/2009 32/2009 Perlind & Perlind & Pengelolaan Pengelolaan LHLH

KLHS

Andi Oetomo 23

Kebutuhan Pengaturan Tata Kebutuhan Pengaturan Tata Kelola/Kelola/GovernanceGovernance Perkotaan di Indonesia? Perkotaan di Indonesia?

• Karena “Pengelolaan Kota” itu elusif/tidak dapat didefinisikan maka akan sangat sensitif terhadap kualitas Manajer Kota dan Stakeholders Kota yang bersangkutan dalam menjalankan proses urban governance sehari-hari sesuai Ideologi, Konstitusi, dan Ekonomi Politik yang dianut.

• Kalaupun ada yang perlu diatur adalah “Kriteria dan indikator kinerja governance pembangunan kota/perkotaan berkelanjutan secara komprehensif/inklusif”:– Tidak berbentuk kriteria & indikator sektoral tetapi

gabungan/komposit– Tidak berbasis ‘output’ saja, tetapi juga input, proses,

dan outcomes!

Aturan Spesifik tentang Aturan Spesifik tentang Pengelolaan Perkotaan yang Pengelolaan Perkotaan yang

Ada di Indonesia Saat IniAda di Indonesia Saat Ini(PP No. 34 Tahun 2009)(PP No. 34 Tahun 2009)

Andi Oetomo 24

Pengelola Kawasan Perkotaan Pengelola Kawasan Perkotaan (PP No.34 Tahun 2009 Pasal 7)(PP No.34 Tahun 2009 Pasal 7)

1) Kawasan Perkotaan yang merupakan daerah otonom dikelola oleh pemerintah kotapemerintah kota.

2) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian daerah kabupaten dikelola oleh pemerintah kabupaten atau Lembaga Pengelola Lembaga Pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten.

3) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten dikelola bersama oleh pemerintah kabupaten terkait terkait dan dikoordinasikan oleh pemerintah provinsi.

Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan (1)Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan (1)Versi PP 34/2009Versi PP 34/2009

• Lembaga yang dibentuk dengan peraturan daerah untuk mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dunia usaha dan masyarakat dalam pembangunan Kawasan Perkotaan (Pasal 1 Angka 8).

• Tugas: mengelola Kawasan Perkotaan dan mengoptimalkan peran serta Masyarakat serta badan usaha swasta (Pasal 8 Ayat 2).

• Fungsi (Pasal 8 Ayat 3):– penggalian dan pendayagunaan sumber daya badan usaha swasta dan

Masyarakat;– penjaringan aspirasi Masyarakat dan badan usaha swasta Kawasan

Perkotaan;– pengembangan informasi Kawasan Perkotaan;– pemberian pertimbangan kepada bupati dalam kebijakan operasional,

implementasi kebijakan, dan pemberdayaan Masyarakat; dan– perumusan dan pemberian rekomendasi terhadap perencanaan,

pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan, serta isu-isu strategis Kawasan Perkotaan.

Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan Lembaga Pengelola Kawasan Perkotaan (2) Versi PP 34/2009(2) Versi PP 34/2009

• Anggota Lembaga Pengelola paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang [Pasal 9 Ayat (1)].

• Keanggotaan Lembaga Pengelola terdiri atas [Pasal 9 Ayat (2)]:– pakar/ahli di bidang pengelolaan Kawasan Perkotaan; dan/atau– unsur Masyarakat pemerhati Kawasan Perkotaan.

• Keanggotaan Lembaga Pengelola tidak berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Tentara Nasional Indonesia, dan anggota partai politik [Pasal 9 Ayat (3)].

• Masa jabatan anggota Lembaga Pengelola selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan [Pasal 9 Ayat (4)].

• Lembaga Pengelola dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh sekretariat Lembaga Pengelola yang dibentuk oleh bupati [Pasal 10 Ayat (1)].

• Sekretariat Lembaga Pengelola mempunyai fungsi [Pasal 10 Ayat (2)]:– penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Lembaga Pengelola; dan– penyelenggaraan administrasi keuangan Lembaga Pengelola

Pengelolaan Bersama Kawasan Pengelolaan Bersama Kawasan Perkotaan Antar-Daerah Perkotaan Antar-Daerah (PP 34/2009)

– Kawasan Perkotaan Perbatasan (Antar Daerah) dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait [Pasal 14 Ayat (1)].

– Penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu meliputi fasilitas pelayanan umum yang merupakan urusan kewenangan daerah [Pasal 14 Ayat (2)].

– Pemilihan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu yang dikelola bersama oleh daerah terkait harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, sinergitas, dan saling menguntungkan [Pasal 14 Ayat (3)].

– Bentuk kelembagaan, susunan, kedudukan, dan tugas pokok pengelolaan bersama berpedoman pada peraturan perundangan-undangan [Pasal 14 Ayat (4)]. ~ PP No. 50 Tahun 2007 ttg Kerjasama Antar Daerah?

Badan Pengelola Pembangunan Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru Kawasan Perkotaan Baru

Versi PP 34/2009Versi PP 34/2009• Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru adalah badan

yang dibentuk dengan peraturan bupati untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (Pasal 1 angka 9)

• Dalam hal pembangunan Kawasan Perkotaan Baru dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah dapat membentuk Badan Pengelola yang mempunyai tugas meliputi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru [Pasal 26 Ayat (1)].

• Pembentukan Badan Pengelola ditetapkan dengan peraturan bupati [Pasal 26 Ayat (2)].

• Peraturan bupati paling sedikit memuat susunan, kedudukan, rincian tugas, tata kerja, dan pendanaan Badan Pengelola [Pasal 26 Ayat (3)].

• Dibentuk untuk jangka waktu sampai dengan selesainya pembangunan Kawasan Perkotaan Baru [Pasal 27 Ayat (1)].

• Setelah berakhirnya jangka waktu, Badan Pengelola Pembangunan Kawasan Perkotaan Baru menyerahkan hak pengelolaan beserta aset kepada bupati [Pasal 27 Ayat (2)].

PP Tidak Cukup (?), Perlu UU PP Tidak Cukup (?), Perlu UU Tata Kelola Pembangunan Tata Kelola Pembangunan

Kota/Perkotaan Sebagai Kota/Perkotaan Sebagai Legal Legal Platform Platform Mewadahi Mewadahi Good Good Urban Governance Urban Governance dalam dalam

Pengelolaan Kota Ke Depan?Pengelolaan Kota Ke Depan?

Andi Oetomo 30

Andi Oetomo 31

““Good GovernanceGood Governance” dalam Pengelolaan ” dalam Pengelolaan KotaKota

PemPem MasyMasy

BisnisBisnis

GovernanceGovernance

UUTata Kelola Pembangunan Kota?UUTata Kelola Pembangunan Kota? Legal Platform

KoordinasiKerjasama utk Pencapaian Tujuan Pembangunan Kota:

Kriteria dan indikator kinerja pengelolaan pembangunan kota

IDEOLOGI IDEOLOGI NEGARANEGARA

KONSTITUSI KONSTITUSI NEGARANEGARA

EKONOMI EKONOMI POLITIK POLITIK NEGARANEGARA

UU & Aturan lainnya terkait dalam pengelolaan perkotaanUU & Aturan lainnya terkait dalam pengelolaan perkotaan

IDE

OL

OG

I H

UK

UM

ID

EO

LO

GI

HU

KU

M

PE

NG

EL

OL

AA

N K

OT

AP

EN

GE

LO

LA

AN

KO

TA

Konteks Kelembagaan/“Konteks Kelembagaan/“Good Urban GovernanceGood Urban Governance” ” Dalam Dalam Sustainable Urban DevelopmentSustainable Urban Development (SUD) (SUD)

SD Alam

SD Ekonomi

SD Manusia

SD Sosial

KOTA sebagai HABITAT MANUSIA

Good Regional GovernanceGood Regional Governance

Lintas Daerah Otonom /DASLintas Daerah Otonom /DAS

Good Public Good Public GovernanceGovernance

Good Corporate

Governance

Good Civil Society

Good Urban GovernanceGood Urban Governance

Good Urban Governance Good Urban Governance dalam dalam Konteks “SUD”Konteks “SUD”

• Koordinasi & kerjasama untuk OPTIMASI, SINERGI, Koordinasi & kerjasama untuk OPTIMASI, SINERGI, MINIMASI KONFLIK pembangunan kota/perkotaan:MINIMASI KONFLIK pembangunan kota/perkotaan:

– Antar kepentingan/motif pemanfaat ruang Antar kepentingan/motif pemanfaat ruang

– Antar sektor pembangunanAntar sektor pembangunan

– Antar fungsi ruang Antar fungsi ruang

– Antar sistem pembentuk ruang Antar sistem pembentuk ruang

Berdasarkan daya dukung & daya tampung wilayah Berdasarkan daya dukung & daya tampung wilayah tertentu tertentu (administratif: nasional, provinsi, kabupaten, kota; maupun fungsional: WAS/DAS)

• Koordinasi & kerjasama horisontal (antar “Daerah”) serta vertikal (dengan Pusat/Nasional) untuk wilayah fungsional yang bersifat lintas –batas administratif.

Mencari Kelembagaan ““Good Good Public GovernancePublic Governance”” Dalam Good Urban GovernanceGood Urban Governance: Sebagai Enabler terhadap

Stakeholders lainnya

Andi Oetomo 34

Pembagian Urusan Pemerintahan (UU 32/2004) Pembagian Urusan Pemerintahan (UU 32/2004) URUSAN PEMERINTAHANURUSAN PEMERINTAHAN

WEWENANG PENUH PUSAT:WEWENANG PENUH PUSAT:[Pasal 10 (1) & (3)]1. Politik Luar Negeri2. Pertahanan3. Keamanan4. Yustisi5. Moneter & Fiskal Nasional6. Agama

DAPATDIKELOLA BERSAMADAPATDIKELOLA BERSAMADibagi dg kriteria Pasal 11 (1):1.1. EksternalitasEksternalitas2.2. AkuntabilitasAkuntabilitas3.3. EfisiensiEfisiensi

URUSAN PEMDA URUSAN PEMERINTAH

WAJIBPelayanan Dasar[Psl 11 (3)]

PILIHANSektor Unggulan[Pasal 11 (3)]

[Pasal 10 (5)]:•Menyelenggarakan sendiri•Melimpahkan sebagian kepada Gubernur•Menugaskan sebagian urusan ke Pemda atau Pemdes

Diselenggarakan dg asas otonomi & tugas pembantuan [pasal 10 (2)]

[Pasal 10 (4)]:•Menyelenggarakan sendiri•Melimpahkan sebagian kepada Perangkt Pem/Wkl Pemerintah di Daerah•Menugaskan ke Pemda atau Pemdes

SUD ?? SUDSUD

(Konteks (Konteks Good Public Good Public GovernanceGovernance))

Tata Kelola Publik/Pemerintah Kota/Perkotaan Dalam Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

RPJMDRPJMD RKPDRKPD RAPBDRAPBD APBDAPBD

Renstra SKPD

Renstra SKPD

Renja SKPDRenja SKPD RKA SKPDRKA SKPD Rincian APBD

Rincian APBD

Kajian Resiko Daerah Rencana

Penanggulang-an Bencana

Rencana Aksi Daerah PRB

RTRWK

Indikasi Program RTRWK

RPJPDRPJPD

UU 25/2004 UU 25/2004 ttg SPPNttg SPPN UU 17/2003UU 17/2003

ttg KNttg KN

UU 24/2007 UU 24/2007 ttg PBttg PB

UU No. 33/2004UU No. 33/2004PERIMBANGAN KEU:. - BAGI HASIL PAJAK & SDA- DAU &- DAK

PAD

PINJAMAN LN & DN

UU No. 32/2004UU No. 32/2004OTONOMI DAERAH

Kedudukan, Peran dan Fungsi DPRD Meningkat

DESENTRALISASI POLITIK

DESENTRALISASI ADMINISTRATIF

DESENTRALISASI FISKAL

PP38/2007 PP38/2007 URUSAN/ URUSAN/ KEWENANGAN:KEWENANGAN:-NASIONAL-PROPINSI-KAB/KOTA

PP 41/2007: PP 41/2007: DIVERSIFIKASI ORGANISASI PEMDA

PP 50/2007 PP 50/2007 KERJASAMA ANTAR DAERAH

LEMBAGA YANG LEMBAGA YANG DIBENTUK DI DIBENTUK DI DAERAHDAERAH

DALAM ANTAR1 DAERAH DAERAH

JENIS & HIRARKIINFRASTRUKTUR DI DAERAH:- NAT. PUBLIC GOODS- PROV. PUBLIC GOODS- LOCAL PUBLIC GOODS

POTENSI PENDANAAN SEKTOR PUBLIK

KEBIJAKAN, PERENCANAAN, PEMROGRAMAN, & PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH

ANTAR-DAERAH

INTRA/MASING-MASING

UU No. 11/2006UU No. 11/2006PEMERINTAHAN ACEH &UU No. 35/2008UU No. 35/2008OTONOMI KHUSUS PAPUA & PAPUA BARAT

RTRW (& RZWP3K)

POLA RUANGPOLA RUANG

STRUKTUR RUANGSTRUKTUR RUANG

UU No 26/2007 & UU 27/2007UU No 26/2007 & UU 27/2007

UU No 25/2004 & UU 17/2003UU No 25/2004 & UU 17/2003

““Public” Public” Governance Governance di Indonesiadi Indonesia

Bagaimana dengan:Good Corporate Governance?Good Corporate Governance?Good Civil Society? Good Civil Society? Sebagai bagian inherent dari Good Urban Governance Good Urban Governance untuk mencapai SUDSUD?

Andi Oetomo 38

Andi Oetomo 39

Documents

Konsep Pembangunan Kota Berkelanjutan Dalam Perspektif Tata Kelola