371

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382, DOI: 10.31289/perspektif.v10i2.4509

PERSPEKTIF

Available online http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa

The Role of Village Consultative Institution in Village Funds Supervision

Ade Krisdian Pratama1), Badaruddin1)* & Abdul Kadir2) 1) Program Studi Magister Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Sumatera Utara, Indonesia 2) Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 28 November 2020; Direview: 28 November 2020; Disetujui: 10 Mei 2021

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan Dana Desa di Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan penelitian di lapangan. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Peran BPD mencakup tiga hal yaitu peranan dalam peraturan, organisasi/lembaga dan dalam individu. Hasil penelitian bahwa peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang dalam pengawasan Dana Desa dengan melakukan monitoring dan pemeriksaan laporan keuangan penggunaan dana desa. Tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan BPD yang merupakan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan desa Kuta Pinang juga belum ada sehingga peran pengawasan menjadi belum optimal. Selain aspek tersebut, temuan dalam penelitian ini adalah adanya kendala yang dihadapi oleh BPD Desa Kuta Pinang dalam melakukan pengawasan yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah di desa, BPD kurang memahami peraturan penggunaan dana desa, sumber daya BPD masih kurang memadai dan dokumentasi pengawasan yang tidak akurat sehingga berdampak pada pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal. Kata Kunci: Dana Desa; Badan Permusyawaratan Desa; Peran Pengawasan; Kendala

Abstract This study was conducted to analyze the role of the Village Consultative Institution (BPD) in monitoring the use of Village Funds in Kuta Pinang Village, Tebing Syahbandar District, Serdang Bedagai Regency. This research uses descriptive qualitative research methods, data collection techniques by conducting literature studies and research in the field. Data analysis was performed by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The role of BPD includes three things, namely the role in regulations, organizations / institutions and in individuals. The results showed that the role of the Village Consultative Body (BPD) of Kuta Pinang Village in the supervision of Village Funds by monitoring and auditing financial reports on the use of village funds. The follow-up of the supervision that has been carried out by the BPD which is an evaluation of the performance of the Kuta Pinang village government has also not been available so that the role of supervision has not been optimal. In addition to these aspects, the findings in this study are the obstacles faced by the BPD of Kuta Pinang Village in conducting supervision, namely the lack of community participation in village deliberations, the BPD does not understand the regulations for the use of village funds, BPD resources are still inadequate and inaccurate monitoring documentation, so that the impact on the implementation of supervision is not optimal. Keyword: Village Fund; the Village Consultative Body; Oversight Role; Obstacles How to Cite: Ade Krisdian Pratama, Badaruddin & Abdul Kadir (2021), Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa, PERSPEKTIF, 10(2) 371-382

*Corresponding author:

E-mail: badaruddin@usu.ac.id

ISSN 2085-0328 (Print) ISSN 2541-5913 (online)

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

372

PENDAHULUAN Pemberian sejumlah dana kepada

seluruh desa yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Kebijakan pemerintah untuk mendukung otonomi desa dalam bidang keuangan. Perubahan pandangan dari desa di masa lalu dengan desa di masa kini sangat signifikan, dimana desa di masa lalu merupakan objek dari pembangunan sedangkan desa di masa kini merupakan subjek dari pembangunan. Tujuan dari pengucuran Dana tersebut oleh Pemerintah adalah agar Pemerintah Desa secara mandiri dapat menyelenggarakan pelayanan publik untuk masyarakat dan pembangunan serta pemberdayaan bagi masyarakat di desa sesuai dengan asas pemerataan menjadi lebih optimal.

Dana Desa merupakan kucuran dana dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari APBN. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pemanfaatan Dana Desa berpedomankan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang dibuat oleh Pemerintahan Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa harus dilaksanakan dengan tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, taat pada

ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Demi meminimalisir penyalahgunaan dana desa, maka sangat dibutuhkan peran serta dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan dari dana desa tersebut, secara khusus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat berperan untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana desa demi pembangunan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra kerja pemerintah desa yang mempunyai peranan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat desa, baik dalam penyerapan aspirasi masyarakat desa, legislasi, dan pengawasan, termasuk dalam hal pengelolaan Dana Desa. (Batubara, 2013; Berutu et al., 2019; Cahyani et al., 2019; Jamaluddin et al., 2018; Ngarsiningtyas, & Sembiring, 2016)

Banyaknya sumber keuangan yang masuk ke kas desa dengan jumlah yang cukup besar, maka penggunaan dan pengelolaannya menjadi lebih bervariasi. Selain itu, masalah uang sangat rentan terhadap indikasi penyelewengan, oleh karena itu peran pengawasan dari BPD harus diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Gambar 1. Korupsi di Indonesia Semester I Tahun 2020 Sumber: data ICW tahun 2020

373

Ada banyak kasus yang terjadi di Indonesia terkait penyelewengan Dana Desa yang dilakukan oleh oknum perangkat desa yang merugikan masyarakat dan negara. Seperti yang terlihat dari gambar di atas, Indonesian Corruption Watch (ICW), mencatat ada 169 kasus korupsi dalam semester I/2020, dari jumlah tersebut kasus korupsi terbesar adalah terkait Dana Desa sebanyak 44 kasus. Fenomena tersebut seharusnya menjadi motivasi BPD untuk lebih meningkatkan peran pengawasan terhadap pemerintahan desa sebagai pelaksana pembangunan dan pemberdayaan yang bersumber dari Dana Desa agar dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran desa yang telah ditetapkan. Peran pengawasan perlu dilakukan semaksimal mungkin sesuai dengan prosedur yang ada. BPD dengan segala kewenangannya dalam pengawasan seharusnya dapat menjadi mitra dan juga kontrol bagi pelaksana pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa sehingga kemajuan desa menjadi lebih optimal.

Namun seringkali terjadi dalam menjaklankan perannya BPD belum optimal dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian Satriadi (2013) menunjukkan bahwa BPD di Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat belum dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dalam pelaksanaan pemerintahan desa. BPD hanya berperan sebatas pada pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa. Hasil penelitian Thomas dan Metrejean (2013) dalam Yurniwati dan Rizaldi (2015) menjelaskan tidak adanya kontrol lingkungan menyebabkan peluang untuk perilaku penipuan. Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan dibuat dalam sebuah badan pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian internal. Miskin pengendalian menyediakan kontribusi yang signifikan terhadap ketidakefektifan pelaksanaan unsur-unsur lain sistem pemerintahan desa.

Mekanisme kontrol dari masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa sangat penting dilakukan agar anggaran dana desa tersebut dapat dipergunakan tepat sasaran yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Desa dalam hal pengelolaan Dana Desa ini dituntut untuk akuntabel dan transparan agar dana tidak diselewengkan.

Badan Permusyawaratan Desa seharusnya bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh khususnya dalam pengelolaan Dana Desa (Oktavia & Prayetno, 2018; Panjaitan et al., 2019; Qhilby et al., 2017; Saragi et al., 2017; Simbolon et al., 2015).

Desa Kuta Pinang adalah sebuah desa yang berada di kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dimana pada tahun 2018 ada sedikit permasalahan dengan pengelolaan Dana Desa yang tidak tepat sasaran yaitu pembangunan Waterboom. Pembangunan sarana tersebut belum tepat dilakukan di sebuah desa yang lokasinya cukup jauh dari kota dan di sekeliling desa tersebut banyak terdapat lahan perkebunan yang tentunya masyarakat yang berdomisili di sekitar tersebut pastinya hanya sedikit yang akan berkunjung di waterboom tersebut. Selain tidak tepat sasaran, ternyata proses pembangunan waterboom tersebut juga banyak mengalami kendala antara lain seperti yag dilansir dalam berita (https://www.indometro.id/2018/09/pembangunan-waterboom-di-kuta-pinang.html) yang menyebutkan bahwa pembangunan watrerboom di desa Kuta Pinang yang dimulai pada akhir Desember 2017 berhenti di tengah jalan hingga lebih dari 5 bulan lamanya belum ada penyelesaian. Dan selanjutnya, dapat diketahui bahwa pembangunan waterboom tersebut selesai pertengahan Desember 2018. Dari hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa peran BPD Kuta Pinang kurang optimal dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa di desa tersebut.

Oleh karena itu peneliti merasa tertarik untuk lebih mendalami dan meneliti Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang dalam menjalankan perannya terhadap pengawasan pengelolaan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2019 di Desa Kuta Pinang, apakah sudah benar-benar dilakukan sesuai dengan prosedur pengawasan dan kendala-kendala apa saja yang terjadi pada saat BPD melakukan peran pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mencoba melihat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan Dana Desa di Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar. Oleh karena itu, metode penelitian yang cocok untuk

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

374

penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Langkah-langkah dalam kegiatan penelitian ini antara lain menentukan jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Cara-cara pengumpulan data yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah dengan Studi Kepustakaan (Library Research) dan Penelitian Lapangan (Field Research). Metode disertai dengan kegiatan-kegiatan, seperti simak dan catat, serta teknik wawancara. Untuk mengumpulkan data tentang pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang, dilakukan pengamatan terhadap anggota BPD dan Perangkat Desa Kuta Pinang serta Kepala Desa.

Tiga tahapan analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. HASIL DAN PEMBAHASAN Perencanaan Penggunaan Dana Desa Di Desa Kuta Pinang

Kehadiran Undang-undang No 6/2014 tentang desa membawa perubahan cara pandang desa masa lalu dan desa masa kini. Desa masa lalu merupakan objek kebijakan dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam era baru, Undang-undang Desa memposisikan desa sebagai subjek. Desa diberi kewenangan untuk mengurus tata pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa secara mandiri diharapkan dapat mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk mengelola keuangan dan kekayaan milik desa.

Setiap desa memiliki pendapatan desa masing-masing sesuai dengan sumber daya yang ada di desa tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Kuta Pinang yaitu Bapak Supriadi pada tanggal 20 Agustus 2020 di Ruang Kepala Desa kantor desa Kuta

Pinang menyatakan bahwa Pendapatan Desa Kuta Pinang berasal dari: 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa) meliputi: hasil usaha dari BUMDes, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong; 2) Transfer meliputi: dana desa, hasil dari pajak dan retribusi daerah kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan APBD Kabupaten, bantuan keuangan APBD Provinsi; 3) Pendapatan lain meliputi: penerimaan bantuan CSR dari perusahaan sekitar desa, hibah, bunga bank, dan lain-lain.

Keseluruhan pendapatan desa harus tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuta Pinang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan permusyawaratan Desa sesuai dengan Peraturan Desa. Tahun anggaran APBDesa Kuta Pinang meliputi masa satu tahun, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. APBDesa Kuta Pinang terdiri atas pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan.

Supriadi juga menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa lebih diprioritaskan untuk pembiayaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah Desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa. RKP desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pedoman teknis dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Penyusunan RKP Desa melibatkan stakeholders Desa Kuta Pinang yaitu: BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan lain-lain. Tahapan penyusunan RKP Desa Kuta Pinang meliputi: 1) Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 2) Pembentukan tim penyusun RKP Desa; 3) Pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; 4) Pencermatan ulang RPJM Desa; 5) Penyusunan rancangan RKP Desa; 6) Penyusunan RKP Desa melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh Kepala Desa; 7) Penetapan RKP desa; 8) Perencanaan Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kuta Pinang pada

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

375

tahun 2019 terkait dengan Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut: Peran BPD Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Robbins dan Coulter dalam Solihin (2009), pengawasan merupakan proses terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Peran pengawasan yang dilakukan oleh Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang terhadap pengelolaan Dana Desa dimulai dengan membuat rancangan PerDes bersama Kepala Desa, kemudian menetapkan rancangan tersebut menjadi Peraturan Desa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MusRenBang) Desa Kuta Pinang. Peraturan Desa (PerDes) yang ditetapkan berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Desa(APBDes) yang memuat pemasukan dan pengeluaran Dana Desa. irwan selaku ketua Badan Permusyawaratn Desa (BPD) Desa Kuta Pinang dalam forum diskusi (FGD) antara Peneliti, Anggota BPD, Tokoh Masyarakat dan Perangkat Desa mengemukakan Peran BPD Desa Kuta Pinang dalam pengelolaan Dana Desa antara lain: 1) Menyampaikan pendapat mengenai perencanaan pengelolaan Dana Desa berdasarkan aspirasi masyarakat sebagai penentu prioritas pelaksanaan pengelolaan Dana Desa; 2) Merumuskan Peraturan Desa yang sudah disepakati dalam kegiatan musyawarah mufakat bersama Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Stakeholders Desa Kuta Pinang; 3) Melakukan pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa; 4) Melakukan evaluasi pengelolaan Dana Desa; 5) Mengkritisi laporan Kepala Desa mengenai pengelolaan Dana Desa yang telah dilaksanakan.

Ramawati sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang pada wawancaranya tanggal 24 Agustus 2020 menambahkan bahwa dalam menjalankan tugasnya Badan Permusyawaratn Desa (BPD) berkewajiban untuk lebih mendekatkan diri kepada masyarakat desa, karena BPD merupakan perwakilan masyarakat desa yang diharapkan dapat menampung aspirasi masyarakat untuk

meningkatkan kemajuan desa. Tugas-tugas BPD yang berkaitan dengan masyarakat antara lain: 1) Menggali aspirasi masyarakat; 2) Menampung aspirasi masyarakat; 3) Mengelola aspirasi masyarakat; 4) Menyampaikan kepada pemerintah desa tentang aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Rudianto, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang pada tanggal 10 Agustus 2020 menyampaikan bahwa keterlibatan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam memutuskan penggunaan Dana Desa di Desa Kuta Pinang dapat dikatakan baik, hal ini terlihat dari kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan tugas dilandasi rasa tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang adalah selalu hadir tepat waktu dalam setiap musyawarah desa yang membahas tentang pembangunan desa dan penggunaan Dana Desa. Masyarakat juga diikut sertakan dalam setiap musyawarah agar masyarakat dapat mengetahui tentang pengalokasian Dana Desa. Namun pada dasaranya kami hanya mengundang beberpa saja masyarakat yang bisa kami ajak bersepakat dalam menyampaikan aspirasinya, karena pada dasarnya kami tidak ingin nanti ada keributan dalam menyusun perencanaan kegiatan dan kebanyakan masyarakat yang kami undang yang hadir sangat sedikit dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, Badan Permusyawaratan Desa mengajukan usulan kepada perangkat desa agar lebih mensosialisaikan kepada masyarakat desa khususnya kepada kepala-kepala dusun agar memotivasi tokoh-tokoh masyarakat di dusun-dusun untuk berperan aktif dalam kegiatan musyawarah desa agar aspirasi masyarakat desa dapat tersampaikan karena BPD juga belum bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan maksimal karena keterbatasan waktu.

Seorang tokoh masyarakat, Bapak Aminuddin yang dapat saya wawancarai pada tanggal 1 September 2020 menyampaikan bahwa memang benar adanya kalau partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa kurang optimal dikarenakan kegiatan tersebut diadakan pada hari dan jam kerja sehingga masyarakat yang diundang banyak yang tidak

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

376

dapat hadir. Selain hal tersebut dalam penyampaian aspirasi masyarakat juga kurang berpartisipasi karena mungkin kurangnya sosialisasi sehingga mereka tidak sepenuhnya peduli dengan pembangunan desa. oleh karena itu perlu diadakan musyawarah disetiap dusun sebelum lanjut ke musyawarah tingkat desa.

Dalam penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagai pelaksana kebijakan memerlukan kontrol dari pihak lain dalam hal ini oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga akan mempengaruhi kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam forum diskusi (FGD) Irwan pada tanggal 13 Agustus 2020 mengemukakan beberapa hal yang dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) dalam melakukan pengawasan dan pemantauan pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Pinang yaitu: 1) Memantau semua pemasukan dan pengeluaran kas Desa; 2) Memantau secara rutin mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan Desa; 3) Melakukan pengawasan Peraturan Desa (PerDes) yang berkaitan dengan Pengelolaan Dana Desa.

Pemasukan bagi Desa Kuta Pinang merupakan hal yang penting bagi proses pembangunan dan peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa Kuta Pinang. Salah satu pemasukan Desa Kuta Pinang berasal dari dana transfer Pemerintah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Dana Desa. Mekanisme penyaluran Dana Desa oleh Pemerintah Pusat harus diketahui oleh Pemerintah Desa, Badan permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat agar dapat dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Berikut ini merupakan bagan mekanisme penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara hingga sampai ke Rekening Kas Desa.

Kepala Desa Kuta Pinang menyampaikan bahawa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2018 dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilaksanakan dalam tiga tahap dengan rincian sebagai berikut: 1) Tahap I sebesar 20%, paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni; 2) Tahap II sebesar 40 %, paling cepat bulan Maret dan paling lambat

minggu keempat bulan Juni; 3) Tahap III sebesar 40 %, paling cepat bulan Juli

Lebih jelas lagi, Rusmiati selaku Sekretaris Desa Paya Pinang menyebutkan persyaratan-persyaratan penyaluran Dana Desa antara lain: 1) Membawa surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Daerah yang bersangkutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; 2) Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa

Persyaratan penyaluran tahap II ini meliputi: 1) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 2) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 3) Persyaratan penyaluran tahap III adalah laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II, dimana minimal 75% dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.

Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah bupati/walikota menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan yakni, Tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa; Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50%. Perubahan tahapan penyaluran tersebut dimaksudkan agar Dana Desa dapat segera tersalur ke desa dan dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Irsa Angie selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Kuta Pinang menyampaikan pada forum FGD bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa: Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

377

didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata usahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Pemasukan kas Desa Kuta Pinang cukup besar dan juga sangat memadai untuk merealisasikan rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sudah direncanakan di RKP Desa Kuta Pinang. Pemasukan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan realisasi RKP Desa harus dipahami dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang.

Selain pemasukan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang juga berperan dalam memantau setiap pengeluaran yang ada di Kas Desa. Pengeluaran Desa merupakan dana yang dikeluarkan desa untuk keperluan Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa dan program-program Pemerintah Desa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Irwan, mengatakan bahwa pengeluaran desa Kuta Pinang adalah anggaran dan daan yang dikeluarkan Pemerintah Desa untuk penunjang jalannya program-program Pemerintah Desa Kuta Pinang. contoh pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa antara lain pembuatan Drainase di dusun III, IV, V dan VI. Perehapan Lantau gedung PAUD dan Mushola. Selain itu pemasangan jaringan internet di Dusun III Desa Kuta Pinang sudah dilakukan oleh pemerintah.

Kepala Desa Kuta Pinang juga menjelaskan bahwa pengeluaran Desa Kuta Pinang adalah anggaran yang dikeluarkan oleh Desa untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana di Desa Kuta Pinang dan untuk menjalankan program-program Pemerintah Desa seperti pemberdayaan masyarakat desa, pembelian aset, dan setiap transaksi pembiayaan dari Dana Desa dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap sebagai laporan jika dana tersebut memang digunakan untuk keperluan Desa.

Irwan Aswito menambahkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku lembaga legislatif di desa melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemasukan dan pengeluaran desa termasuk pemasukan dan pembiayaan yang diambil dari

Dana Desa tersebut. Pemantauan dan pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang berupa kegiatan monitoring yang dilakukan setiap akhir tahun terhadap laporan keuangan dan juga kegiatan-kegiatan program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa dan dana lainnya.

Irwanto kembali menambahkan bahwa pemantauan terhadap laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang dengan melihat laporan data keuangan desa yang berkaitan dengan dana yang masuk ke kas desa dan juga pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan terkait dengan pembiayaan dan belanja desa baik itu pembangunan maupun untuk pemberdayaan masyarakat. Laporan keuangan yang diperiksa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), adakalanya kurang dipahami oleh anggota BPD itu sendiri karena keterbatasan Sumber Daya manusia. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Irwan Aswito bahwa pemahaman anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih begitu rendah terhadap laporan data keuangan desa karena keterbatasan sumber daya manusia. Ketidakpahaman terhadap pencatatan transakasi keuangan yang tertuang dalam laporan keuangan desa merupakan hambatan yang cukup berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang. Pemahaman laporan keuangan tersebut hanya sebatas pengetahuan berapa uang masuk ke kas desa. Sedangkan untuk detail transaksi pembelanjaan yang tercatat kurang dipahami sehingga apa yang tertuang di laporan keuangan tersebut apabila dilihat sudah balance uang masuk dan uang keluar maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menganggap laporan keuangan tersebut sudah benar tanpa memeriksa rincian pembiayaan lainnya.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuta Pinang ada beberapa program pembangunan yang akan dilakukan di desa Kuta Pinang. Pembangunan tersebut sudah direalisasikan oleh Pemerintah Desa Kuta Pinang seperti yang disampaikan oleh Bapak Rudianto selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

378

Pinang. Pada saat kegiatan pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa selalu melakukan monitoring di awal pengerjaan, pertengahan, dan akhir pengerjaan. Pemerintah Desa Kuta Pinang sudah merealisasikan program-program pembangunan yang tertuang di dalam RKP Desa. Hal ini terlihat dari beberapa dokumentasi yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada saat melakukan monitoring pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kuta Pinang yang bersumber dari Dana Desa yang sudah tertuang di dalam RKP Desa Kuta Pinang.

Atas saran Badan Permusyawaratan Desa Pembuatan drainase yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kuta Pinang dilaksanakan dengan membuat pengumuman lelang tender yang terbuka untuk umum namun lebih diprioritaskan bagi kontraktor yang merupakan warga Desa Kuta Pinang, hal tersebut bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pengawasan dan juga memberi lapangan pekerjaan bagi warga sekitar.

Selain pembuatan drainase ada beberapa pembangunan oleh Pemerintah Desa Kuta Pinang yang dibiayai oleh Dana Desa antara lain pemasangan jaringan internet. Di Desa Kuta Pinang akses jaringan komunikasi terutama internet sangat tidak memadai. Oleh karena itu, Kepala Desa bersama stake holders Desa Kuta Pinang membuat kesepakatan bersama untuk membuat jaringan internet di Desa Kuta Pinang dengan tujuan agar masyarakat Desa Kuta Pinang menjadi lebih paham tentang Informasi teknologi (IT) saat ini. Dengan pemahaman IT yang baik diharapkan masyarakat Desa Kuta Pinang dapat meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kuta Pinang.

Berdasarkan temuan di lapangan, hasil penelitian terhadap pelaksanaan pemasangan jaringan internet di kantor Desa Kuta Pinang sudah dilaksanakan dengan baik. Masyarakat desa Kuta Pinang sudah dapat merasakan manfaat dari pemasangan jaringan internet tersebut. Apalagi di masa pandemi ini, dimana anak-anak sekolah belajar secara daring, maka keberadaan instalasi jaringan internet tersebut sangat membantu. Anak-anak desa Kuta Pinang dapat memanfaatkan wifi yang ada di di kantor

desa untuk melakukan pembelajaran jarak jauhnya.

Dana Desa Kuta Pinang juga dimanfaatkan untuk rehabilitasi sarana dan prasarana, yaitu untuk perbaikan musholla di dusun V dan Perbaikan lantai gedung PAUD Desa Kuta Pinang. Hal tersebut diungkapkan oleh Supriadi, Kepala Desa Kuta Pinang. Ramawati juga menambahkan bahwa pada saat pengerjaan rehabilitasi BPD ada beberapa kali melakukan monitoring.

Musholla di Dusun V memang memerlukan rehabilitasi dikarenakan pada saat sekarang ini jumlah jamaah di musholla tersebut sudah melebihi kapasitas sehingga perlu untuk ditambah luas bangunnya. Selain itu, musholla tersebut sudah cukup tua sehingga banyak dari bagian gedung sudah mulai lapuk dan perlu untuk diganti.

Namun kemudian, Ramawati menyebutkan bahwa ternyata setelah pembangunan rehabilitasi gedung musholla tersebut selesai dilakukan baru diketahui bahwa dalam ketentuan penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Desa PDTT No 16 Tahun 2018 ternyata bahwa pembangunan untuk sarana ibadah tidak termuat di dalam peraturan tersebut, sehingga hal tersebut akhirnya menimbulkan polemik bagi BPD dan Pemerintahan Desa. ketika di konfirmasi kepada ketua BPD, beliau juga kurang memahami pemanfaatan Dana Desa itu untuk apa-apa saja dan untuk masalah tersebut BPD akan mencoba untuk membicarakannya dengan Pemerintah Desa .

Sedangkan untuk rehabilitasi lantai gedung PAUD, sudah sesuai dengan juknis sehingga tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Gedung PAUD yang terletak di Dusun III Desa Kuta Pinang merupakan swadaya masyarakat dimana kondisi gedung masih sangat sederhana. Oleh karena itu, pemerintah Desa Kuta Pinang menganggarkan untuk rehabilitasi gedung PAUD tersebut. Namun karena keterbatasan dana maka yang terlebih dahulu direhabilitasi adalah lantai gedung tersebut karena kerusakan terparah ada pada lantai. Irwanto, anggota BPD Desa Kuta Pinang menyebutkan bahwa pengerjaan rehabilitasi lantai gedung PAUD tersebut dilaksanakan selama 1 minggu dan menurut pemantauan BPD pengerjaannya cukup baik dan sesuai dengan RKP Desa Kuta Pinang.

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

379

Evaluasi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa

Menurut Siswanto (2011), pengawasan yang efektif yaitu Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman; Tepat waktu, yaitu informasi harus dihimpun dan segare di evaluasi secara cepat; Objektif dan Komprehensif, artinya mudah dipahami; Terpusat, dengan memutuskan pada bidang yang paling banyak kemungkinan akan terjadi penyimpangan dari standar; Secara ekonomi realistik, dimana biaya pengawasan harus ditekan seminimum mungkin; Secara organisasi realistik, yaitu cocok dengan keadaan yang ada di organisasi; Berkoordinasi dengan arus pekerjaan organisasi, karna dapat menimbulkan sukses atau gagal seluruh operassi; Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga organisasi dapat segera bertindak untuk mengatasi perubahan yang merugikan atau memanfaatkan peluang baru; Preskriptif dan Operasional, pengendalian efektif dapat mengidentifikasi tindakan perbaikan apa yang perlu diambil setelah terjadi penyimpangan dari standar; Diterima para anggota organisasi, artinya pengendalian harus bertalian dengan tujuan yang berarti dan diterima

Tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa adalah evaluasi terhadap pengelolaan Dana Desa. Evaluasi tersebut dilakukan setelah proses pembangunan dan pengawasan selesai dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Evaluasi tersebut dilakukan untuk mengetahui: 1) Efektifitas dari program pembangunan yang telah dilaksanakan sudah tercapai sesuai dengan yang direncanakan dan diinginkan, 2) Efisiensi yaitu usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa sudah tercapai atau belum dan sesuai dengan perencanaan yag telah dibuat, 3) Kecukupan yaitu pencapaian dari program pemerintah desa dapat mengatasi masalah yang ada di masyarakat; 4) Perataan yaitu program-program pembangunan apakah sudah merata di setiap dusun sehingga seluruh masyarakat Desa Kuta Pinang dapat merasakan manfaat dari pembangunan tersebut.

Menurut penelitian yang penulis lakukan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang belum melakukan tindak lanjut dari

pengawasan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Kuta Pinang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Andry Syahputra selaku anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinangpada wawancara tanggal 01 September 2020 bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang hanya melakukan pengawasan saat pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah desa dan tidak melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan hal tersebut dikarenakan anggota BPD masih belum memahami proses evaluasi yang baik dan benar. Tim Monitoring yang merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang membutuhkan pedoman yang jelas mengenai sistem pengawasan dan juga evaluasinya.

Hal tersebut, semakin menambah kejelasan bahwa evaluasi dan tindak lanjut dari pengawasan belum dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sehingga peran pengawasan dari BPD terhadap pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa belum dapat dikatakan maksimal.

Evaluasi pengawasan juga dapat dijadikan panduan atau pedoman dalam pelaksanaan perbaikan dari kegiatan perbaikan jika ada penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga legislatif desa yang memiliki kewenangan untuk mengkritisi kinerja Kepala Desa terkait dalam penggunaan Dana Desa apabila terindikasi ada penyimpangan atau ketidak sesuaian anggaran dengan realisasi. Menurut hasil penelitian penulis, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang masih belum mengoptimalkan fungsinya sebagai lembaga legislatif desa, dikarenakan kurang memahami tugas dan fungsi sebagai lembaga pengawas desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Irwan Aswito pada wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2020 bertempat di kantor Desa Kuta Pinang. Hal tersebut juga dipertegas kembali oleh sekretaris BPD, ibu Ramawati pada wawancara tanggal 24 Agustus 2020.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, BPD Desa Kuta Pinang telah melakukan monitoring kepada pemerintah desa dalam hal ini terhadap kinerja Kepala Desa sebagai pelaksana pembangunan. Namun sangat disayangkan, anggota BPD

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

380

banyak yang kurang memahami tentang alokasi penggunaan Dana Desa untuk apa saja pemanfaatannya dan kurang memahami laporan keuangan sehingga laporan penggunaan Dana Desa yang telah dibuat hanya sekedar dilihat saja tanpa ada koreksi-koreksi tertentu.

Hal tersebut juga menyebabkan Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang menganggap bahwa kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak perlu lagi untuk dikritisi dikarenakan pembangunan yang dibiayai dana desa sudah terlaksana dengan baik begitu juga dengan laporan keuangan yang sudah tersusun rapi, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang menganggap yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kuta Pinang sudah sesuai dengan yang direncanakan di RKP Desa Kuta Pinang.

Sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Levison dalam Soekanto (2017) tentang peranan, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang sudah memenuhi cakupan dari teori peran tersebut yaitu:

Peranan meliputi norma-norma yng dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan BPD Desa Kuta Pinang sudah sangat jelas yaitu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang yang melakukan kegiatan monitoring pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD sesuai dengan norma yang berlaku di daerah Kuta Pinang. Peranan meliputi norma-norma yng dihubungkan dengan posisi seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan dalam hal ini merupakan suatu peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;

Peranan adalah konsep tentang yang dapat dilaksanakan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi atau lembaga. Keberadaan lembaga seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kuta Pinang merupakan hal yang penting mengingat fungsi BPD sebagai lembaga legislasi yang mempunyai hak untuk mengawasi pengelolaan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa

Peranan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial dalam masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang dalam melakukan kegiatan monitoring tidak selalu dilakukan oleh seluruh anggota BPD, namun dapat dilakukan oleh individu atau tim yang sudah dibentuk oleh BPD.

Namun dalam hal pengawasan, sesuai dengan teori dari Robbins dan Coulter dalam Solihin (2009), pengawasan merupakan proses terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Badan Permusyawaratan Desa Kuta Pinang belum maksimal dalam melakukan pengawasan yang efektif terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Kuta Pinang dikarenakan belum adanya tindakan evaluasi sebagai pedoman untuk perbaikan bagi kebijakan pembangunan yang ada di desa Kuta Pinang. Kendala BPD Dalam Peran Pengawasan

Implementasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang dalam melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa memiliki kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa menjadi tidak optimal. Kendala-kendala tersebut antara lain: 1) Partisipasi masyarakat desa pada saat kegiatan musyawarah desa masih belum optimal. Tingkat kehadiran masyarakat sangat jauh dari yang diharapkan pada saat kegiatan musyawarah desa, hal tersebut dapat dilihat dari daftar hadir dan dokumentasi kegiatan yang diberikan oleh sekretaris Desa kepada penulis; 2) BPD belum memahami juknis penggunaan Dana Desa dengan baik, sehingga ada kesalahan alokasi pemanfaatan Dana Desa yaitu untuk perehaban Musholla yang ternyata di dalam Peraturan PerMenDesa PDTT tidak tercantum; 3) Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD masih belum memadai untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Sumber Daya Manusia juga merupakan faktor penentu terhadap perkembangan suatu institusi atau organisasi. Anggota Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang sangat awam dalam hal memahami laporan keuangan, kurangnya pemahaman tentang pengarsipan dokumen, dan kurang memahami Rancangan Anggaran Biaya (RAB) pembangunan sarana dan prasarana di Desa Kuta Pinang, serta kurang memahami tindak lanjut dari pengawasan yang telah dilakukan.

Dokumen pengawasan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

381

masih belum akurat. Anggota Badan Permusyawaran Desa (BPD) dalam kegiatan pengawasan hanya mendokumentasikan monitoring yang dilakukan dengan membuat foto. Foto dapat hilang, sehingga beberapa dokumentasi monitoring pembangunan sarana dan prasarana di Desa Kuta Pinang tidak dapat ditunjukkan oleh BPD kepada penulis.

SIMPULAN

Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan pengawasan Dana Desa di Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar antara lain: 1) Dalam menjalankan peran pengawasan Dana Desa di Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar sesuai dengan norma yang berlaku di desa Kuta Pinang, dilakukan secara lembaga dan dapat juga secara individu atau tim yang sudah dibentuk oleh BPD; 2) Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaksanakan dengan cara melakukan monitoring dan membuat dokumentasi dari kegiatan-kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang dibiayai oleh Dana Desa; 3) BPD Kuta Pinang belum melakukan evaluasi atau tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan terhadap pengelolaan Dana Desa.

Kendala yang dihadapi dalam pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kuta Pinang adalah: 1) Partisispasi masyarakat dalam musyawarah desa masih belum maksimal; 2) Anggota BPD Desa Kuta Pinang masih belum memahami dengan sebenar-benarnya tentang tugas dan fungsi sebagai anggota BPD; 3) Anggota BPD Desa Kuta Pinang kurang memahami Petunjuk Penggunaan Dana Desa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah; 4) Dokumentasi hasil pengawasan yang dilakukan oleh BPD masih belum akurat; 5) Sumber daya manusia (SDM) dari para anggota BPD dilihat dari tingkat pendidikan masih kurang dalam melakukan pengawasan efektif sehingga berdampak pada pelaksanaan pengawasan menjadi tidak optimal. DAFTAR PUSTAKA Irwanto, (2006). Focused Group Discussion (FGD):

Sebuah Pengantar Praktis. Jakarta: Yayasan Obor

Siswanto, B. (2011). Manajemen Tenaga Kerja Rancangan dalam Pendayagunaan dan Pengembangan Unsur Tenaga Kerja. Bandung: Sinar Baru.

Soekanto, S. (2017). Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Soekanto, S. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press

Solihin, I. (2009). Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Jakarta: Salemba Empat.

Batubara, B.M., (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 76-87.

Berutu, B., Nasution, M., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(1), 1-10

Berutu, B., Nasution, M., & Kadir, A. (2019). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik, 1(1), 1-10

Cahyani, A., Supriatna, A., Somantri, M.S., Yuningsih, T., & Rahman A. (2019). Analisis Sistem Administrasi di Badan UsahaMilik Desa Wibawa Mukti Desa Sekarwangi Kabupaten Sumedang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 2 (2): 203-212.

Jamaluddin, Y. Sumaryana, A. Rusli, B. & Buchari, R.A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 6 (1): 14-24.

Ngarsiningtyas, S.K., dan Walid M.S., (2016) Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan dan Penetapan Peraturan Desa, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 4 (2): 159-172.

Oktavia. M., Prayetno (2018). Menguji Kepemimpinan Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). 1 (2): 81-92.

Panjaitan, E. Dewi, R. & Angelia, N. (2019). Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. PERSPEKTIF, 8 (1): 32-38.

Qhilby, Tarigan, U, Dewi, R (2017). Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. PERSPEKTIF, 6 (2): 41-52.

PERSPEKTIF, 10 (2) (2021): 371-382

382

Saragi. J. Nasution, I. & Sembiring, W.M. (2017). Peran Badan Permusywaratan Desa dalam Meningkatkan Pengawasan. PERSPEKTIF, 6 (1): 1-7

Simbolon, A.H., dan Walid M.S., (2015). Evaluasi Kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA), 1 (1): 143-159.