KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH (Berbasis   Akrual)

By andichairilfurqan Leave a   Comment Categories: akuntansi Tags: Akuntansi Pemerintahan, Akuntansi Sektor Publik, Berbasis Akrual, Catatan Atas Laporan Keuangan, Komponen Laporan Keuangan Pemerintah, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Peraturan Pemerntah Nomor 71 Tahun 2010

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan berbasis akrual terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, yang jika diuraikan adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran;2. Laporan  Perubahan Saldo Anggaran Lebih;3. Laporan  Operasional;4. Laporan Perubahan Ekuitas;5. Neraca;6. Laporan Arus Kas;7. Catatan atas  Laporan Keuangan.

Laporan pelaksanaan anggaran adalah Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, sedangkan yang termasuk laporan finansial adalah Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas pelaporan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum, dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasinya.

A.    LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyediakan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran karena menyediakan informasi-informasi sebagai berikut:

1. Informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;2. Informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas  penggunaan anggaran.

LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Selain itu, LRA juga dapat menyediakan

informasi kepada para pengguna laporan keuangan pemerintah tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, sehingga dapat menilai apakah suatu kegiatan/program telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat, sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap komponen dalam LRA dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut atas angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan. Namun dari segi struktur, LRA Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki struktur yang berbeda. Perbedaan ini lebih diakibatkan karena adanya perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Penyusunan dan penyajian LRA didasarkan pada akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, akuntansi surplus/ defisit, akuntansi pembiayaan dan akuntansi sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA), yang mana berdasar pada basis kas.

1.      Akuntansi Anggaran

Salah satu perbedaan utama akuntansi pemerintahan dengan akuntansi perusahaan komersial terletak pada akuntansi anggaran. Dalam pemerintahan, pencatatan telah dimulai pada saat anggaran (APBN/APBD) disahkan dan dialokasikan.

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggaran diselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Anggaran pendapatan meliputi estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan. Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment). Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

2.      Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan negara/daerah merupakan iuran rakyat yang diamanatkan kepada Pemerintah, sehingga akuntansi pendapatan-LRA disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah pusat dan daerah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat uang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, yang mana pencatatan pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu mencatat jumlah bruto penerimaan, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran), namun ketika biaya atas pendapatan tersebut bersifat variabel dan tidak dapat

dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka dapat mencatat nilai netonya.

Pemerintah mungkin saja melakukan kekeliruan dalam menghitung tagihan pendapatan yang mengakibatkan kelebihan penerimaan pendapatan, jika hal ini terjadi maka pemerintah harus mengembalikan pendapatan tersebut. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (recurring) terjadi atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan (tahun anggaran berjalan) maupun pada periode sebelumnya (tahun anggaran sebelumnya) dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA. Namun, untuk koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA pada periode yang sama. Sedangkan untuk Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

3.      Akuntansi Belanja

Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja tersebut. Pengeluaran untuk belanja dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung dikeluarkan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (BUN/BUD), atau melalui bendahara pengeluaran. Jika pengeluaran dilakukan oleh BUN/BUD maka belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah, sedangkan jika pengeluaran melalui bendahara pengeluaran maka pengakuan belanja dilakukan pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Jika terjadi kekeliruan dalam pengeluaran belanja maka koreksi atas  pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.

4.      Akuntansi Surplus/Defisit-LRA

Selisih antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit-LRA. Surplus-LRA terjadi jika jumlah pendapatan-LRA selama suatu periode lebih besar daripada jumlah belanja pada periode tersebut, begitupula sebaliknya, defisit-LRA terjadi jika jumlah pendapatan-LRA lebih kecil dari jumlah belanja selama satu periode pelaporan tersebut.

5.      Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran

pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil privatisasi BUMN/BUMD. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah di BUMN/BUMD.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat uang diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah, dan dicatat berdasarkan azas bruto. Sedangkan Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas  Umum Negara/Daerah.

6.      Akuntansi Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

SiLPA/SiKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan atau selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan. Nilai SilPA/SiKPA pada akhir periode pelaporan inilah yang nantinya dipindahkan ke Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

Apabila dalam LRA terdapat transaksi mata uang asing maka harus dicatat/dibukukan dalam mata uang rupiah atau dikonversi terlebih ke rupiah.

B.     LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.

LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.  Struktur LP-SAL baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

C.    LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai  besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu  metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban  gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.

2. LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.

3. Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

Struktur LO yang beban-bebannya dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi untuk Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dapat disajikan pada format berikut ini:

D.    LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:

1. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;

2. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

Di samping itu, suatu entitas pelaporan juga perlu menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas yang dijelaskan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Struktur Laporan Perubahan Ekuitas baik pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memiliki perbedaan.

E.     NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas  pada tanggal tertentu. Dalam neraca, setiap entitas mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan nonlancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Apabila suatu entitas memiliki aset/barang yang akan digunakan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, dengan adanya klasifikasi terpisah antara aset lancar dan nonlancar dalam neraca maka akan memberikan informasi  mengenai aset/barang yang akan digunakan dalam periode akuntansi berikutnya (aset lancar) dan yang akan digunakan untuk keperluan jangka panjang (aset nonlancar).

Konsekuensi dari penggunaan sistem berbasis akrual pada penyusunan neraca menyebabkan setiap entitas pelaporan harus mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup

jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Sedangkan informasi tentang tanggal penyelesaian aset nonkeuangan dan kewajiban seperti persediaan dan cadangan juga bermanfaat untuk mengetahui apakah aset diklasifikasikan sebagai aset lancar dan nonlancar dan kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Neraca setidaknya menyajikan pos-pos berikut: (1) kas dan setara kas; (2) investasi jangka pendek; (3) piutang pajak dan bukan pajak; (4) persediaan; (5) investasi jangka panjang; (6) aset tetap; (7) kewajiban jangka pendek; (8) kewajiban jangka panjang; dan (9) ekuitas.

Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif (dipersandingkan) dengan periode sebelumnya. Selain pos-pos tersebut, entitas dapat menyajikan pos-pos lain dalam neraca, sepanjang penyajian tersebut untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan suatu entitas dan tidak bertentangan dengan SAP.

Pertimbangan disajikannya pos-pos tambahan secara terpisah dalam neraca didasarkan pada faktor-faktor berikut ini:

1. Sifat, likuiditas, dan materialitas aset;2. Fungsi pos-pos tersebut dalam entitas pelaporan;3. Jumlah, sifat, dan jangka waktu kewajiban.

Struktur Neraca Pemerintah Pusat memiliki beberapa perbedaan dibandingkan dengan struktur Neraca Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota). Perbedaan tersebut diakibatkan karena kepemilikan aset negara berbeda dengan kepemilikan aset di daerah. Aset negara lebih kompleks dibandingkan dengan aset daerah. Salah satu contohnya adalah kas. Kas di Pemerintah Pusat termasuk kas yang ada di Bank Indonesia.

Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya bahwa neraca menggambarkan Penyusunan dan penyajian Aset dan kewajiban. Dalam neraca kadang-kadang memiliki dasar pengukuran yang berbeda, tergantung dari sifat dan fungsinya masing-masing. Sebagai contoh, sekelompok aset tetap tertentu dapat dicatat atas dasar biaya perolehan, sedangkan kelompok lainnya dapat dicatat atas dasar nilai wajar yang diestimasikan. Secara garis tentang jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas serta pengakuan dan pengukurannya pada neraca dapat diuraikan sebagai berikut:

1.      Aset

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi

masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam neraca aset terbagi atas 2, yaitu:

a.      Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

-      Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan,  atau

-      berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

b.     Aset Nonlancar

Aset nonlancar merupakan aset pemerintah yang penggunaannya diharapkan melebihi satu periode pelaporan (1 tahun), terdiri dari aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, serta aset yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah maupun yang digunakan oleh masyarakat umum. Untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca, aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, yang berupa investasi nonpermanen dan investasi permanen. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti: Investasi dalam Surat Utang Negara (SUN) dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga. Sedangkan investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti: Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN/BUMD, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari: a) Tanah; b) Peralatan dan mesin; c) Gedung dan bangunan; d) Jalan, irigasi, dan jaringan; e) Aset tetap lainnya; dan f) Konstruksi dalam pengerjaan.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan fihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Pengakuan aset dilakukan apabila ada potensi manfaat ekonomi di masa depan yang akan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau dapat diakui juga pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah ke tangan Pemerintah. Sedangkan untuk pengukuran atau pencatatan suatu aset tergantung dari jenis asetnya, diantaranya adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Kas dicatat sebesar nilai nominal;2. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;3. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;4. Persediaan dicatat sebesar:

-      Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

-      Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

-      Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

1. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;

2. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola (membangun sendiri) meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Sedangkan untuk aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.      Kewajiban

Kewajiban pemerintah merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah terbagi 2 jenis, yaitu:

a.      Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari fihak ketiga, utang perhitungan fihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b.     Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu diatas 12 (dua belas) bulan. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

-      Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

-      Kewajiban tersebut bermaksud didanai kembali (refinancing) sebagai kewajiban jangka panjang oleh pemberi pinjaman dan didukung dengan adanya suatu perjanjian atau penjadualan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Pengakuan Kewajiban dilakukan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul, dengan nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal dalam rupiah, sementara kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang  rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

3.      Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Berkaitan dengan jenis-jenis aset, kewajiban dan ekuitas diatas, suatu entitas dapat menentukan subklasifikasi pos-pos yang disajikan dalam neraca. Pengklasifikasian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan operasi entitas yang bersangkutan.

F.      LAPORAN ARUS KAS

Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi

perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Untuk mengetahui perbedaan antara aktivitias operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, berikut dapat dijelaskan sebagai berikut:

A.    AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari: Penerimaan Perpajakan; Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); Penerimaan Hibah; Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan Penerimaan Transfer. Sedangkan arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk: Pembayaran Pegawai; Pembayaran Barang; Pembayaran Bunga; Pembayaran Subsidi; Pembayaran Hibah; Pembayaran Bantuan Sosial; Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan Pembayaran Transfer.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

B.     AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari: Penjualan Aset Tetap; Penjualan Aset Lainnya; Pencairan Dana Cadangan; Penerimaan dari Divestasi; Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: Perolehan Aset Tetap; Perolehan Aset Lainnya; Pembentukan Dana Cadangan; Penyertaan Modal Pemerintah; Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

C.    AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Penerimaan utang luar negeri; Penerimaan dari utang obligasi; Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah; Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Sedangkan Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: Pembayaran pokok utang luar negeri; Pembayaran pokok utang obligasi; Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

D.    AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan  kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara metode langsung atau metode tidak langsung. Metode langsung mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Sedangkan dalam metode tidak langsung, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu maupun yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah disarankan untuk menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi, karena keuntungan penggunaan metode langsung tersebut diantaranya dapat menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang, lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan, serta data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Struktur dari laporan arus kas terpengaruh oleh pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sebelumnya, khususnya Laporan Operasional dan Neraca.

G.    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keunagan neagra yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan

hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;4. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi

yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

5. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

6. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;

7. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka  laporan keuangan.

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Secara umum, susunan CaLK sebagaimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;2. Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

o Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;o Kebijakan akuntansi yang penting:o Entitas pelaporan;o Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;o Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;o Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-

ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;

o Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

3. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan: o Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;o Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

4. Informasi tambahan lainnya yang diperlukan

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi atapun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut.

Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

Audit Laporan Keuangan

   Pengertian audit laporan keuangan

Audit   laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari  berbagai  asssurance services.  Audit 

jenis   ini   berkaitan  dengan  kegiatan   mempeeroleh   dan  mengevaluasi  bukti   tentang   laporan-laporan 

entitas   dengan   maksud   agar   dapat   memberikan   pendapat   apakah   laporan-laporan   tersebut   dapat 

memberikan  pendapat  apakah   laporan-laporan   tersebut   telah  disajikan   secara  wajar   sesuai  dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Audit   laporan   keuangan   dari   perusahaan-perusahaan   besar   sangat   diperlukan   untuk 

memfungsikan pasar sekuritas nasional. Secara signifikan audit laporan keuangan dapat menurunkan 

resiko investor dan kreditor dalam membuat berbagai keputusan investasi dengan tidak menggunakan 

informasi yang bermutu rendah.

   Hubungan antara akuntansi dan auditing

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam metode, tujuan, dan pihak- pihak yang bertanggung 

jawab pada proses akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dibandingkan dengan 

proses audit laporan keuangan.

Metode   akuntansi   mencakup   kegiatan   mengidentifikasi   bukti   dan   transaksi   yang   dapat 

mempengaruhi   entitas.   Setelah   diidentifikasi,   maka   bukti   dan   transaksi   ini   diukur,   dicatat, 

dikelompokkan,   serta   dibuat   ikhtisar   dalam   catatan-catatan   akuntansi.   Hasil   proses   ini   adalah 

penyusunan dan distribusi laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku 

umum (generally accepted accounting principles/GAAP). Tujuar. akhir akuntansi adalah komunikasi data 

yang   relevan   dan   andal,   sehingga   dapat   berguna   bagi   pengambilan   keputusan.   Dengan   demikian, 

akuntan:? adalah suatu proses yang kreatif. Para pegawai entitas terlibat dalarr. proses akuntansi ini, 

sedangkan tanggung jawab akhir untuk laporar. keuangan terletak pada manajemen entitas.

Audit  laporan keuangan yang khas terdiri dari upaya memaham: bisnis dan industri klien serta 

mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan manajemen, sehingga 

memungkinkan   auditor   meneliti   apakah   pada   kenyataannya   laporan   keuangan   tersebut   telah 

menyajikan posisi  keuangan entitas,  hasil  operasi,  serta arus kas secara wajar sesuai  dengan GAAP. 

Auditor   bertanggung   jawab   untuk   mematuhi   standar   auditing   yang   berlaku   umum   (GAAS)   dalam 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti, serta dalam menerbitkan laporar. yang memuat kesimpulan 

auditor yang dinyatakan dalam bentuk pendapat atau opini atas laporan keuangan. Tujuan utama audit 

laporan keuangan bukan untuk menciptakan informasi  baru, melainkan untuk menambah keandalan 

laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen.

Hubungan antara akuntansi  dan auditing dalam proses pelaporan keuangan dapat dilihat pada 

bagan dibawah ini:

AKUNTANSI AUDITING

          Berpedoman pada GAAP                                                    Berpedoman pada GAAS

       Tanggung Jawab Manajemen                                                 Tanggung Jawab Auditor

 

Model pelaporan keuangan dewasa ini berfokus pada pengukuran dan pelaporan transaksi dalam 

laporan   keuangan.   Proses   ini   meliputi   pertimbangan   profesional   penting   yang   digunakan   dalam 

mengevaluasi  kewajaran  estimasi  akuntansi.  Sebagai  contoh,  model  pelaporan keuangan dewasa   ini 

mengharapkan manajemen membuat estimasi atas piutang usaha yang mungkin tidak dapat tertagih di 

masa depan atau mungkin entitas berencana di masa depan akan menjual persediaan yang ada saat ini 

pada tingkat harga yang cukup untuk menutup biaya persediaan tersebut. Dewasa ini, tantangan yang 

paling besar dalam audit  berasal dari  elemen-elemen bersifat prospektif yang melekat dalam model 

pelaporan keuangan.

 Perubahan  sedang   terjadi  dewasa   ini.   Pada   tahun  1996,  Komite  Khusus  Pelaporan  Keuangan 

(Komite   Jenkins)   yang   dibentuk   oleh   AICPA   mengusulkan   model   pelaporan   bisnis   yang   lebih 

komprehensif   yang  terdiri  dari  analisis  data  historis,   informasi  ke  masa  depan,  serta  meningkatkan 

informasi   latar   belakang   perusahaan.   Dewasa   ini   FASB   sedang   melaksana¬kan   Proyek   Penelitian 

Pelaporan Bisnis. Tujuan proyek ini adalah (1) mengembangkan rekomendasi bagi pengungkapan jenis 

informasi bisnis tertentu dari semua atau sebagian industri terpilih secara sukarela dan luas, sehingga 

para pengguna  laporan bisnis  dapat   terbantu  dalam membuat  keputusan   investasi  mereka,  dan  (2) 

mempelajari sistem yang ada tentang pengiriman pelaporan bisnis secara elektronik. Sementara FASB 

sedang melaksanakan proyek ini, profesi audit juga sedang memper¬timbangkan bagaimana melakukan 

audit, atau memberikan bentuk keyakinan baru sesuai persyaratan baru dalam pelaporan. Keyakinan 

audit  secara tepat waktu (real time) sudah terbentang di hadapan kita. Dalam Bab 22, dapat dilihat 

berbagai ragam assnrance services baru yang sedang bergerak maju. Satu hal yang pasti adalah bahwa 

auditing akan menjadi pekerjaan yang kian menarik di masa depan.

Selain   untuk   menyelesaikan   audit   dan   menyatakan   pendapat,   dewasa   ini   auditor   melakukan 

pemeriksaan pada bisnis secara keseluruhan. Pemahaman auditor tentang keseluruhan bisnis tersebut 

menjadi   konteks   bagi   banyaknya   pengujian   audit,   serta   memposisikan   auditor   untuk   memberikan 

sejumlah jasa dan rekomendasi yang bernilai tambah. Pendekatan komprehensif ini dipraktikkan oleh 

sejumlah kantor-kantor CPA besar yang memberikan jasa audit dewasa ini.

   Pembuktian dan pertimbangan profesional dalam audit laporan keuangan

Audit   dilakukan   berdasarkan   asumsi   bahwa   data   laporan   keuangan   dapat   diteliti   untuk 

pembuktian. Data dikatakan dapat diteliti untuk pembuk¬tian (verifiable) apabila ada dua atau lebih 

orang yang memiliki  kualifikas;  dapat  memberikan kesimpulan yang serupa dari  data yang diperiksa 

Kemampuan   dapat   diteliti   untuk   pembuktian   (verifiability)   terutama   berkaitan   dengan   tersedianya 

atestasi bukti pada validitas informasi yanc sedang dipertimbangkan.

Pada   beberapa   disiplin,   data   dikatakan   dapat   diteliti   untuk   pem-buktian   hanya   apabila   para 

peneliti dapat membuktikan dan mengata-: segala keraguan atau meyakini bahwa data tersebut adalah 

benar atau palsu. Namun hal itu bukan merupakan kasus akuntansi dan auditing. Pada kasus akuntansi 

dan auditing, nilai yang melekat pada penyisihar piutang ragu-ragu atau beban provisi  utang garansi 

tidak akan dapa: mencapai tingkat kecermatan hitam atau putih.^kuntansi dan auditin; secara signifikan 

memerlukan apa yang disebut pertimbangan profesional Oleh karena itu, auditor hanya mencari dasar 

yang   memadai   untuk   menyatakan   pendapat   atas   kewajaran   (fairness)   laporan   keuangan.   Dalarr 

melakukan   pemeriksaan,   auditor   memperoleh   bukti-bukti   untu-   meyakinkan   validitas   (validity)   dan 

ketepatan perlakuan akuntansi  atai   transaksi  dan saldo.  Dalam konteks   ini,  validitas  berarti otentik, 

mantap atau memiliki dasar yang kokoh, sedangkan ketepatan (propriety) berart sesuai dengan aturan-

aturan akuntansi yang ditetapkan serta kebiasaan yang ada.

Laporan keuangan memuat banyak asersi  spesifik tentang akun-akun tertentu. Sebagai contoh, 

asersi manajemen tentang persediaan akan menyatakan bahwa persediaan memang benar-benar ada 

dan telah dinilai dengan benar pada tingkat harga yang paling rendah antara harga perolehan atau harga 

pasar   (lower   of   cost   or   market).   Dalam   audit   atas   laporan   tersebut,   bukti-bukti   yang   mendukung 

kesimpulan tentang keberadaan persediaan bersifat  lebih objektif dibandingkan dengan bukti bahwa 

persediaan yang ada pada saat ini akan dapat dijual di kemudian hari tanpa menderita kerugian. Pada 

umumnya,   estimasi   melekat   pada   hal-hal   yang   tidak   pasti   serta   bergantung   pada   kondisi-kondisi 

ekonomi. Akan tetapi faktor-faktor ekonomi berubah demikian cepat. Karena pada dasarnya estimasi 

yang melekat tidak selalu tepat, maka keterlibatan auditor hanya meyakinkan adanya kewajaran dan 

bukan suatu kepastian. Berkaitan dengan konsep penyajian secara wajar, asumsi tentang pembuktian 

merupakan dasar yang baik.

   Kebutuhan akan audit laporan keuangan

Perlunya dilakukan audit independen atas laporan keuangan dapat dilihat lebih lanjut pada empat 

kondisi berikut ini: Pertentangan Kepentingan (Conflict of lnterest). Banyak pengguna laporan keuangan 

yang memberikan perhatian tentang adanya pertentangan kepentingan aktual ataupun potensial antara 

mereka   sendiri   dan   manajemen   entitas.   Kekhawatiran   ini   berkembang   menjadi   ketakutan   bahwa 

laporan keuangan dengan data yang  menyertainya  telah  disusun sedemikian  rupa oleh manajemen 

sehingga menjadi bias untuk kepentingan manajemen. Pertentangan kepentingan juga dapat terjadi di 

antara   berbagai   kelompok  pengguna   laporan   keuang¬an   seperti  para   kreditor   dan  para  pemegang 

saham.   Oleh   karena   itu,   para   pengguna   mencari   keyakinan   dari   auditor   independen   luar   bahwa 

informasi   tersebut   telah   (1)   bebas   dari   bias   untuk   kepentingan   manajemen   dan   (2)   netral   untuk 

kepentingan berbagai kelompok pengguna (dengan perkataan lain, informasi tidak disajikan sedemikian 

rupa sehingga menguntungkan salah satu kelompok pengguna diatas kelompok lainnya).

     Konsekuensi (Consequence). Laporan keuangan yang diterbitkan menyajikan informasi yang penting, dan 

dalam beberapa  kasus,  merupakan satu-satunya  sumber   informasi  yang  digunakan untuk  membuat 

keputusan   investasi   yang   signifikan,   peminjaman,   serta   keputusan   lainnya.   Oleh   karena   itu,   para 

pengguna  menginginkan   laporan  keuangan   tersebut  memuat  sebanyak  mungkin  data  yang   relevan. 

Kebutuhan   ini   diakui   oleh   persyaratan   pengungkapan   ekstensif   yang   ditetapkan   oleh   SEC   atas 

perusahaan-perusahaan   yang   berada   di   bawah   yurisdiksinya.   Karena   keputusan   yang   dibuat   akar 

membawa konsekuensi  ekonomi,   sosial,  dan  konsekuensi   lain  yar.;   signifikan,  maka  para  pengguna 

laporan akan melirik pada auditc: independen untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangar 

telah disusun sesuai dengan GAAP, termasuk semua pengungkap ar yang memadai.

   Kompleksitas (Complexity). Masalah akuntansi dan proses penyusur¬an laporan keuangan telah menjadi 

demikian kompleks. Standar akuntansi dan pelaporan untuk sewa guna usaha (leasing), pensiur pajak 

penghasilan, dan laba per lembar saham merupakan contoh- contoh dari fakta kompleksitas yang ada 

dewasa ini. Dengan meningkatnya tingkat kompleksitas, maka risiko salah interpretasi dan risi timbulnya 

kesalahan yang tidak disengaja juga ikut meningkat. Karena para pengguna merasa semakin sulit, atau 

bahkan   mustahil   untuk   untuk   mengevaluasi   sendiri   mutu   laporan   keuangan,   maka   mereka 

mengandalkan auditor independen untuk menilai mutu informan yang dimuat dalam laporan keuangan.

   Keterpencilan  (Remoteness). Para pengguna laporan keuangan, bahkan pengguna yang paling pandai 

sekalipun menganggap tidak praktis lagi untuk mencari akses langsung pada catatan akuntansi utama 

guna melaksanakan sendiri verifikasi atas asersi laporan keuangar karena adanya faktor jarak, waktu, 

dan biaya.  Daripada mempercaya.  mutu data  keuangan begitu saja,  sekali   lagi  para  pengguna  lebih 

mengandalkan laporan auditor independen untuk memenuhi kebutuhannya.

Empat kondisi di atas secara bersama-sama membentuk adanya risiko informasi (information risk), yaitu 

risiko bahwa laporan keuangan mungkr tidak benar, tidak lengkap, atau bias. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa audit  laporan keuangan dapat meningkatkan kredibilitas  lapor ar keuangan dengan 

cara menekan risiko informasi.

   Manfaat ekonomi suatu audit

Imbalan (fee) audit tahunan yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti General 

Electric,  IBM, atau entitas pemerintah kota yang besar seperti New York City, dapat mendekati atau 

bahkan melebihi angka $ 10 juta. Jadi, jelas bahwa manfaat ekonomi yang diharapkan harus berasal dari 

audit itu sendiri untuk membenarkan biaya yang demikiar besar. Beberapa manfaat ekonomi dari audit 

laporan keuangan adalar sebagai berikut:

Akses ke Pasar Modal. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya dikatakan bahwa perusahaan 

publik  harus  memenuhi  statuta   (keten-tuan  hukum)  persyaratan  audit   terlebih  dahulu,  agar 

dapat  mencatat-kan  sahamnya sebelum diperdagangkan  di  pasar  modal  A.S.   sesuaa   federal 

securities  acts.  Selain   itu,  pasar  modal  dapat  menambahkan  persyaratannya  sendiri   tentang 

pencatatan saham di pasar modal, samping ketentuan hukum seperti tersebut di atas. Dengan 

demikiar. perusahaan akan ditolak untuk mencatatkan sahamnya di pasar mo-dal, tanpa adanya 

audit terlebih dahulu.

Biaya Modal yang Lebih Rendah.   Seringkah  perusahaan-perusahaan  kecil  meminta   laporan 

keuangannya   diaudit   agar  dapat  memperoleh  pinjaman   bank  atau   agar  dapat  memperoleh 

persyaratan pinjaman yang lebih baik. Karena penurunan risiko informasi terkait dengan laporan 

keuangan   yang   telah   diaudit,   maka   kreditor   dapat   menawar¬kan  tingkat   bunga   yang   lebih 

rendah, dan investor akan setuju untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih rendah 

atas investasi mereka.

Penangguhan Inefisiensi dan Kecurangan. Penelitian menunjukkan bahwa apabila para pegawai 

mengetahui   akan   diadakan   audit   independen,   mereka   akan   menjadi   lebih   berhati-hati   dan 

berusaha   sesedikit  mungkin  melakukan  kesalahan  dalam menjalankan   fungsi   akuntansi   dan 

menyalahgunakan   aset   perusahaan.   Oleh   karena   itu,   audit   dapat   mendorong   data   dalam 

perusahaan menjadi   lebih dapat diandalkan serta dapat  juga  lebih menekan kerugian akibat 

peng-gelapan dan sebagainya. Selain itu, dengan adanya fakta akan dilakukan penelitian atas 

asersi laporan keuangan mereka juga dapat mengurangi kemungkinan manajemen melakukan 

kecurangan dalam pelaporan keuangan.

Peningkatan Pengendalian dan Operasional. Berdasarkan observasi yang dibuat selama audit 

laporan   keuangan,   seringkah   auditor   independen   memberikan   saran   untuk   meningkatkan 

pengendalian serta mencapai efisiensi operasi yang lebih tinggi dalam organisasi klien. Secara 

khusus, manfaat ekonomi ini sangat bernilai bagi perusahaan skala kecil dan menengah.

Menurut pengamatan, pada umumnya penerbitan laporan keuangan hanya memberikan sedikit 

pengaruh atau tidak berpengaruh langsung pada harga pasar saham perusahaan. Hal ini dapat terjadi 

karena seringkah manajemen telah menyampaikan hasil-hasil keuangan dan temuan audit melalui siaran 

pers kepada wartawan keuangan sebelum laporan keuang¬an secara resmi diterbitkan.  Akan tetapi, 

pernyataan semacam itu dapat membantu meyakinkan efisiensi pasar uang dengan cara mencegah atau 

membatasi penyebaran informasi sebelumnya yang tidak akurat.

Para pengguna laporan keuangan memperoleh manfaat dari keyakin¬an bahwa informasi tersebut 

bebas dari salah saji yang material. Selain itu, manajemen dan dewan direksi juga memperoleh manfaat 

dari hasil sampingan suatu audit. Biasanya para auditor memiliki pengetahuan yang luas tentang risiko 

bisnis, praktik terbaik, serta ukuran kinerja kunci yang terkait dengan suatu industri tertentu, sebagai 

hasil  pengalaman melaku-kan audit  atas beberapa atau banyak perusahaan.  Dengan demikian,  para 

auditor independen dari kantor akuntan dapat membagikan pengetahuan mereka yang sangat berharga 

tersebut dengan manajemen. Seringkah manajemen menghendaki adanya evaluasi auditor independen 

tentang   isu-isu   manajemen   bisnis   selain   laporan   tentang   kewajaran   penyajian   laporan   keuangan 

mereka.   Berbagai   ragam   assurance   services   lain   atau   jasa   konsultasi   mungkin   dapat   menjadi   hasil 

sampingan auditor, ketika mereka melaksanakan audit.

SEC memberikan perhatian tentang hubungan antara jasa audit dan jasa konsultasi. Setiap auditor 

harus menjaga keseimbangan yang tipis antara melaksanakan audit, serta membiarkan manajemen dan 

dewan   direksi   memetik   keuntungan   berupa   manfaat   ekonomi   dari   pengetahuan   auditor   tentang 

perusahaan dan industri di mana perusahaan tersebut beroperasi.

   Keterbatasan audit laporan keuangan

Suatu audit laporan keuangan yang dilakukan sesuai GAAS memilik sejumlah keterbatasan yang 

melekat.   Salah   satunya   adalah  bahwa  audi¬tor   bekerja   dalam  suatu  batasan   ekonomi   yang   wajar. 

Berikut ini adalah, dua batasan ekonomi penting yang dimaksud:

   Biaya   yang   memadai   (reasonable   cost).   Pembatasan   biaya   audit   dapat   menimbulkan   terbatasnya 

pengujian, atau penarikan sampel dar. catatan akuntansi atau data pendukung yang dilakukan secara 

selektif.   Selain   itu,   auditor   juga   dapat   memilih   untuk   menguji   sistem   pengen¬dalian   internal   dan 

mendapatkan keyakinan dari sistem pengendalian internal yang berfungsi dengan baik.

  Jumlah waktu yang memadai (reasonable length of time). Biasanya laporan auditor atas demikian banyak 

perusahaan akan terbit dalam waktu tiga sampai lima minggu setelah tanggal neraca. Hambatan, waktu 

ini dapat mempengaruhi jumlah bukti yang diperoleh tentang peristiwa dan transaksi setelah tanggal 

neraca yang berdampak pada laporan keuangan. Lebih lagi, hanya tersedia waktu yang demikian, singkat 

untuk memisahkan ketidakpastian yang ada pada tangg; laporan keuangan.

Keterbatasan penting lainnya adalah kerangka kerja akuntansi yang ditetapkan untuk penyusunan 

laporan  keuangan.  Berikut   adalah  dua  keterbatasan  penting  yang  berkaitan  dengan  kerangka  kerja 

akuntansi yang ditetapkan:

Prinsip akuntansi alternatif  (alternative accounting principles).   GAAP   memang 

memperbolehkan penggunaan prinsip akuntansi alternatif. Pengguna laporan keuangan harus 

mempunyai pengetahuan yang luas tentang pilihan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan dan 

akibatnya terhadap laporan keuangan.

Estimasi akuntansi (accounting estimates). Estimasi adalah bagian yang melekat dengan proses 

akuntansi, dan tidak seorang pun termasuk auditor dapat meramalkan bagaimana hasil suatu 

ketidakpastian   itu.   Suatu   audit   tidak   dapat   menambahkan   ketepatan   dan   kepastian   pada 

laporan keuangan apabila faktor-faktor tersebut tidak ada.

Walaupun  memiliki   keterbatasan,  namun  audit  atas   laporan  keuangan  akan  menambah  kredibilitas 

sebuah laporan keuangan.

   Hubungan auditor independen

Dalam audit laporan keuangan, auditor menjalin hubungan profesional dengan empat kelompok 

penting,   yaitu   (1)   manajemen,   (2)   dewan   direksi   dan   komite   audit,   (3)   auditor   internal,   dan   (4) 

pemegang saham.

  Manajemen

Istilah   manajemen   menunjuk   pada   kelompok   perorangan   yang   secara   aktif   merencanakan, 

melakukan   koordinasi,   serta   mengendalikan   jalannya   operasi   dan   transaksi   klien.   Dalam   konteks 

auditing, manajemen menunjuk pada para pejabat perusahaan, pengawas, dan personel kunci sebagai 

penyelia (supervisor).

Selama   pelaksanaan   audit,   terdapat   interaksi   luas   antara   auditor   dar   manajemen.   Untuk 

mendapatkan bukti yang diperlukan di dalam aud:: seringkali auditor memerlukan data rahasia tentang 

entitas. Oleh karena itu, adalah mutlak untuk menjalin hubungan berdasarkan saling mempercayai dan 

saling menghargai. Hubungan yang tegang dar bermusuhan tidak akan mendatangkan manfaat sedikit 

pun. Pendekatan tipikal yang harus dilakukan auditor terhadap asersi manajemen dar;- disebut sebagai 

keraguan profesional (professional skepticism). Hal  ini  berarti auditor tidak boleh tidak mempercayai 

asersi   manajemen,   namur.   juga   tidak   boleh   begitu   saja   menerimanya   tanpa   memperhatikan   ke-

benarannya. Auditor harus senantiasa menyadari perlunya mengevaluai- secara objektif kondisi-kondisi 

yang sedang diamati serta bukti yang diperoleh selama audit.

  Dewan direksi dan komite audit

Dewan direksi (board of directors) suatu perusahaan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa 

perusahaan dioperasikan dengan cara   terbaik  untuk  kepentingan para pemegang saham.  Hubungan 

auditor para direktur sebagian besar tergantung pada komposisi dewan itu sendui Bila dewan terutama 

terdiri dari para pejabat perusahaan, maka hubur car auditor, dewan dan manajemen pada dasarnya 

adalah satu dan sama.

Namun, apabila dewan terdiri dari sejumlah anggota yang berasa dari luar perusahaan, mungkin 

terdapat hubungan yang sedikit berbeda. Anggota-anggota yang berasal dari luar perusahaan bukanlah 

para  peare  atau  pegawai  perusahaan.  Dalam hal   ini,   komite  audit   (audit committee)   yang  ditunjuk 

terutama terdiri dari anggota yang berasal dari luar dewan, dapat bertindak sebagai penghubung antara 

auditor dan manajemen.

Selama dekade yang lalu, terdapat kecenderungan meningkatnya penggunaan komite audit sebagai 

alat   untuk   memperkuat   independensi   auditor.   Fungsi   suatu   komite   audit   yang   secara   langsung 

mempengaruhi auditor independen adalah:

  Mencalonkan kantor akuntan publik untuk melaksanakan audit tahunan.

  Mendiskusikan lingkup audit dengan auditor.

   Mengundang auditor secara langsung untuk mengkomunikasikan masalah-masalah besar yang dijumpai 

selama pelaksanaan audit.

  Mereview laporan keuangan dan laporan auditor bersama auditor pada saat penyelesaian penugasan.

  Auditor internal

Seorang auditor independen biasanya memiliki hubungan kerja yang dekat dengan auditor internal 

yang ada pada perusahaan klien. Sebagai contoh, manajemen dapat meminta auditor independen untuk 

me-review  kegiatan auditor  internal yang telah direncanakan untuk tahun berjalan serta melaporkan 

mutu kerja mereka. Auditor independen juga memiliki kepentingan langsung dengan pekerjaan auditor 

internal yang berkaitan dengan struktur pengendalian intern klien. Lagi pula, memang diperbolehkan 

apabila   auditor   internal   memberikan   bantuan   langsung   kepada   auditor   independen   dalam 

melaksanakan audit laporan keuangan.

Pekerjaan auditor internal tidak dapat digunakan sebagai pengganti pekerjaan auditor independen. 

Namun   demikian,   pekerjaan   auditor   intern   dapat   menjadi   pelengkap   yang   penting   bagi   auditor 

independen. Untuk menentukan pengaruh pekerjaan audit internal terhadap audit, auditor independen 

harus, (1) mempertimbangkan kompetensi dan objektivitas auditor internal dan (2) mengevaluasi mutu 

pekerjaan auditor internal. Pada bab selanjutnya akan dijelaskan lebih banyak tentang auditor internal 

ini.

  Pemegang Saham

Para   pemegang   saham   sangat   mengandalkan   laporan   keuangan   yang   telah   diaudit   untuk 

mendapatkan keyakinan bahwa manajemen telah melaksanakan tugas yang dibebankan dengan penuh 

tanggung jawab. Oleh karena itu, auditor memiliki tanggung jawab yang penting kepada para pemegang 

saham   sebagai   pengguna   utama   laporan   auditor.   Selama   pelaksanaan   suatu   penugasan,   auditor 

mungkin  tidak  berhubungan   langsung  dengan  para  pemegang   saham yang  bukan  pejabat,  pegawai 

kunci, atau direktur perusahaan klien. Namun demikian, auditor diper-bolehkan mengikuti rapat umum 

pemegang saham serta memberikan tanggapan langsung atas pertanyaaan-pertanyaan para pemegang 

saham.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

Audit laporan keuangan merupakan bagian terpenting dari berbagai  asssurance services. Audit 

jenis   ini   berkaitan  dengan  kegiatan   mempeeroleh   dan  mengevaluasi  bukti   tentang   laporan-laporan 

entitas   dengan   maksud   agar   dapat   memberikan   pendapat   apakah   laporan-laporan   tersebut   dapat 

memberikan  pendapat  apakah   laporan-laporan   tersebut   telah  disajikan   secara  wajar   sesuai  dengan 

kriteria yang telah ditetapkan, yaitu prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP).

Metode akuntansi mencakup kegiatan mengidentifikasi bukti dan transaksi yang dapat mempengaruhi 

entitas. Setelah diidentifikasi, maka bukti dan transaksi ini diukur, dicatat, dikelompokkan, serta dibuat 

ikhtisar dalam catatan-catatan akuntansi. Hasil proses ini adalah penyusunan dan distribusi laporan 

keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (generally accepted 

accounting principles/GAAP).

Audit   dilakukan   berdasarkan   asumsi   bahwa   data   laporan   keuangan   dapat   diteliti   untuk 

pembuktian. Data dikatakan dapat diteliti untuk pembuk¬tian (verifiable) apabila ada dua atau lebih 

orang yang memiliki  kualifikas;  dapat  memberikan kesimpulan yang serupa dari  data yang diperiksa 

Kemampuan   dapat   diteliti   untuk   pembuktian   (verifiability)   terutama   berkaitan   dengan   tersedianya 

atestasi bukti pada validitas informasi yanc sedang dipertimbangkan.

Estimasi adalah bagian yang melekat dengan proses akuntansi, dan tidak seorang pun termasuk 

auditor   dapat   meramalkan   bagaimana   hasil   suatu   ketidakpastian   itu.   Suatu   audit   tidak   dapat 

menambahkan ketepatan dan kepastian pada  laporan keuangan apabila   faktor-faktor  tersebut  tidak 

ada.

Walaupun memiliki keterbatasan, namun audit atas laporan keuangan akan menambah kredibilitas 

sebuah laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Boynton, Johnson, Kell. 2002. Modern Auditing (Edisi Ketujuh ,jilid 1). Jakarta: Erlangga

Diposkan oleh Tthe beginning di 08.35 Tidak ada komentar: 

Kirimkan Ini lewat Email   BlogThis!   Berbagi ke Twitter   Berbagi ke Facebook   Bagikan ke Pinterest   

Sabtu, 02 November 2013

Sistem Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Negara dan Daerah. Sistem ini melibatkan SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat) dan SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah).  Tujuan SAPP dan SAPD adalah   untuk   menyediakan   informasi   keuangan   yang   diper¬lukan   dalam   hal   perencanaan, penganggaran,   pelaksanaan,   penatausahaan,   pengendalian   anggaran,   perumusan   kebijaksanaan, pengambil keputusan dan penilaian kinerja pernerintah, sebagai upaya untuk mempercepat penyajian Perhitungan   Anggaran   Negara   (PAN)   dan   Daerah,   serta   memudahkan   pemeriksaan   oleh   aparat pengawasan fungsional secara efektif clan efisien.

Adapun Proses Perencanaan Keuangan Daerah dan Negara adalah proses penciptaan tujuan organisasi oganisasi yang sukses mengkoordinasikan jangka panjang dan pendek. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi dan arah tujuan Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan.

1.2 Maksud dan Tujuan

         Menjelaskan SAPP dan SAPD         Menjelaskan proses perencanaan keuangan Daerah dan Negara         Menjelaskan Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah dan Negara         Menjelaskan Pelaporan Keuangan Daerah dan Negara

1.3 Manfaat

Manfaat penyusunan makalah ini terutama kepada mahasiswa adalah untuk mengatahui Sistem Pengelolaan Laporan Keuangan Negara dan Daerah, baik dari segi prinsip, pelaksanaan anggaran, proses perencanaan.

 1.4      Metode Pengumpulan Data

Untuk mempermudah penyusunan makalah ini, kami menerapkan metode deskriptif dan studi literatur   yaitu   dengan   memaparkan   dan   menggambarkan   dengan   memperoleh   data-data   yang diperlukan dari literatur atau sumber bacaan dan internet.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 SAPP (Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat)

SAPP adalah sistem akuntansi  yang mengolah semua transaksi  keuangan,  aset,  kewajiban, 

dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi da n laporan keuangan 

yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di 

luar  pemerintah  pusat  seperti  DPR,  maupun  oleh  berbagai  tingkat  manajemen  pada pemerintah 

pusat.

2.1.1    Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Laporan Keuangan Pemerintah  Pusat  disampaikan  kepada DPR sebagai  pertanggungjawaban 

atas   pelaksanaan   APBN.   Sebelum   disampaikan   kepada   DPR,   laporan   keuangan   pemerintah   pusat 

tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK. Laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari:

a.      Laporan Realisasi Anggaran

Konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran dari seluruh Kementerian Negara/Lembaga yang telah 

direkonsiliasi. Laporan ini menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit 

dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan 

anggaran dalam satu periode.

b.      Neraca Pemerintah

Neraca   Pemerintah   Pusat   merupakan   konsolidasi   Neraca   SAI   dan   Neraca   SAKUN   (Sistem 

Akuntansi  Kas  Umum Negara).   Laporan   in  menyajikan   informasi  posisi   keuangan  pemerintah  pusat 

berkaitan dengan aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal/tahun anggaran tertentu.

c.       Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat merupakan konsolidasi Laporan Arus Kas dari seluruh Kanwil 

Ditjen PBN. Laporan ini menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang 

diklasifikasikan   berdasarkan   aktivitas   operasi,   investasi   aset   non   keuangan,   pembiayaan   dan   non 

anggaran.

d.      Catatan atas Laporan Keuangan

Merupakan penjelasan atau perincian atau analisis atas nilai  suatu pos yang tersaji  di  dalam 

Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang 

memadai.

2.1.2    Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

Tujuan   SAPP   adalah   untuk   menyediakan   informasi   keuangan   yang   diperlukan   dalam   hal 

perencanaan,   penganggaran,   pelaksanaan,   penatausahaan,   pengendalian   anggaran,   perumusan 

kebijaksanaan,   pengambil   keputusan   dan   penilaian   kinerja   pernerintah   dan   sebagai   upaya   untuk 

mempercepat penyajian Perhitungan Anggaran Negara (PAN), serta memudahkan pemeriksaan oleh 

aparat pengawasan fungsional secara efektif clan efisien.

Di   samping   itu,   SAPP   juga   dirancang   untuk   mendukung   transparansi   Laporan   Keuangan 

Pemerintah dan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah dalam mencapai pemerintahan yang baik, yang 

meliputi   Akuntabilitas,   Manajerial   dan   Transparansi.Akuntabilitas   yang   dimaksud   adalah 

meningkatkan  kualitas  akuntabilitas   (pertanggungjawaban)  pemerintah  atas pelaksanaan  anggaran. 

Dalam hal manajerial adalah menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, 

penganggaran,   pelaksanaan,   penatausahaan,   pengendalian   anggaran,   perumusan   kebijaksanaan, 

pengambilan   keputusan   dan   penilaian   kinerja   pemerintah.   Sedangkan   menyangkut   transparansi 

adalah memberikan keterbukaan pelaksanaan kegiatan pemerintah kepada rakyat untuk mewujudkan 

pemerintahan yang baik.

2.1.3    Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

            Ciri-ciri Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yaitu:

1.      Sistem yang terpadu. Dalam penyusunan sistem digunakan pendekatan bahwa keseluruhan.Pernerintah 

Pusat merupakan kesatuan akuntansi dan ekonomi tunggal. Presiden sebagai pengelola utama dan DPR 

sebagai badan yang bertugas menelaah dan mengevaluasi    pelaksanaannya.

2.       Akuntansi Anggaran dan Akuntansi Dana. Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

digunakan sebagai landasan operasional keuangan tahunan Pemerintah dan dengan disahkannya UU-

APBN maka pelaksanaan anggaran dapat dilaksanakan 

3.      Sistem tata buku berpasangan 

4.       Basis  kas  untuk  pendapatan  dan  belanja.   Penggunaan basis  kas   ini   sesuai  dengan  Undang-Undang 

Perbendarahaan   Indonesia   dan   Keppres   Nomor   16   Tahun   1994   tentang   Pelaksanaan   Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara.

5.      Standard dan prinsip akuntansi. Standar dan prinsip akuntansi adalah norma atau aturan dalam praktek 

yang   dapat    diterima   oleh   profesi,   dunia   usaha,   dan   departemen/lembaga   pemerintah   yang 

berkcpentingan dengan laporan keuangan.

6.       Desentralisasi  pelaksanaan akuntansi.  Sistem dirancang agar pelaksanaan akuntansi  dilakukan secara 

ber,jenjang dan dimulai  pada sumber data di  daerah atau propinsi  dan digunakan sebagai pedoman 

penyusunan unit-unit akuntansi baik di tingkat wilayah maupun tingkat pusat.

7.      Perkiraan standar yang seragam. Perkiraan yang digunakan unit akuntansi dan mata anggaran pada unit 

operasional anggaran dan pelaksanaan anggaran sama, baik klasifikasi  maupun istilahnya agar dapat 

memastikan   bahwa   anggaran   dan   laporan   realisasinya   menggunakan   istilah   yang   sama,   serta 

meningkatkan   kemampuan   sistem   akuntansi   untuk   memberikan   informasi/laporan   yang   relevan, 

berarti,   dan   dapat   diandalkan.   Selain   itu   dapat   digunakan   untuk   memudahkan   pengawasan   atas 

ketaatan dengan pagu yang ditentukan dalam UU-APBN dan dalam dokumen allotment (DIK/DIP/SKO), 

serta   memungkinkan   perbandingan   data   laporan   keuangan,   baik   dalam   satu   laporan   maupun 

antarlaporan.

2.2 SAPD (Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah)

Pedoman SAKD disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1.       Menyediakan   pedoman   akuntansi   yang   diharapkan   dapat   diterapkan   bagi   pencatatan   transaksi 

keuangan  pemerintah  daerah  yang  berlaku  dewasa   ini,   terutama  dengan  diberlakukannya  otonomi 

daerah yang baru.

2.      Menyediakan pedoman akuntansi yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur pencatatan 

serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan siklus kegiatan pemerintah daerah yang mencakup 

penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya

SAPD  adalah   serangkaian   prosedur   mulai   dari   proses   pengumpulan   data,   pencatatan, 

pengikhtisaran,  sampai  dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

2.2.1    Basis akuntansi

SAPD menggunakan basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan basis akrual   untuk 

neraca.  Dengan basis  kas,  pendapatan  diakui  dan dicatat  pada saat  kas  diterima oleh rekening  Kas 

Daerah   serta  belanja  diakui  dan  dicatat  pada   saat   kas  dikeluarkan  dari   rekening   kas  daerah.  Aset, 

kewajiban, dan ekuitas dana dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi 

lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

2.2.2    Sistem pembukuan berpasangan

Sistem   pembukuan   berpasangan   (double   entry   system)   didasarkan   atas   persamaan   dasar 

akuntansi, yaitu: Aset = Kewajiban+Modal setiap transaksi dibukukan dengan mendebet suatu perkiraan 

dan mengkredit suatu perkiraan yang lain.

2.2.3    Subsistem

          Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah: dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) 

yang akan mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh level pemda

         Sistem Akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah: dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan 

(PPK) SKPD. Transaksi-transaksi yang terjadi dilingkungan satuan kerja harus dicatat dan dilaporkan oleh 

PPK SKPD.

2.2.4    Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)

Dalam konstruksi  keuangan negara,  terdapat  dua  jenis  satuan kerja,  yaitu  SKPD dan SKPKD. 

Dalam pelaksanaan anggaran, transaksi terjadi di SKPD dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1.      Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD sebagai satuan kerja

2.      Transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD pada level pemda

Pendapatan Belanja Pembiayaan

Satuan Kerja Pendapatan pajak Belanja pegawai

Reteribusi Belanja   baran   dan 

jasa

Lain-lain   pendapatan 

yang sah

Belanja Modal

Pemda Dana perimbangan Belanja   bunga, 

subsidi,   hibah, 

bansos,   bagi   hasil, 

bantuan keuangan

Penerimaan 

pembiayaan

Lain-lain   pendapatan 

yang sah

Belanja   ridak 

terduga

Pengeluaran 

pembiayaan

Sistem akuntansi SKPD meliputi:

1.      Akuntansi pendapatan

2.      Akuntansi belanja

3.      Akuntansi aset

4.      Akuntansi selain kas

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh SKPD adalah:

1.      LRA

2.      Neraca

3.      Catatan atas laporan keuangan

2.2.5    Akuntansi PPKD

Akuntansi PPKD adalah sebuah entitas akuntansi yang dijalankan oleh fungsi akuntansi di SKPD, 

yang mencatat transaksi-transaksi yang dilakukan oleh SKPKD dalam kapasitas sebagai pemda. Sistem 

akuntansi PPKD meliputi:

1.      Akuntansi pendapatan PPKD

2.      Akuntansi belanja PPKD

3.      Akuntansi pembiayaan

4.      Akuntansi Aset (Investasi Jangka panjang)

5.      Akuntasi Utang

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD 

Laporan   keuangan   PPKD   adalah   laporan   keuangan   yang   dikeluarkan   oleh   SKPKD   dalam   kapasitas 

sebagai pemda. SKPKD sebagai satuan kerja akan mengeluarkan laporan keuangan SKPD seperti SKPD 

yang lain.

Dengan demikian, yang akan muncul dalam laporan keuangan PPKD adalah transaksi-transaksi 

pendapatan PPKD, belanja PPKD, dan pembiayaan. Format dan prosedur penyusunannya sama dengan 

laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan PPKD ini nantinya akan dikonsolidasikan bersama laporan 

keuangan semua SKPD menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/kota/kabupaten.

2.2.6    Penyusunan Laporan Keuangan Pemda

Laporan   Keuangan   Pemerintah   daerah   adalah   laporan   keuangan   konsolidasi   dari   laporan 

keuangan SKPD dan Laporan keuangan PPKD.

            Laporan keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten tediri atas:

a.      LRA

b.      Neraca

c.       Laporan Arus Kas

d.      Catatan atas laporan keuangan

2.3 Proses Perencanaan Keuangan Daerah dan Negara

Perencanaan   adalah   proses   penciptaan   tujuan   organisasi.   Organisasi   yang   sukses 

mengkoordinasikan   jangka   panjang   dan  pendek.   Hal   ini   terkait   dengan   tujuan   organisasi   dan  arah 

tujuan. Perencanaan merupakan hal yang penting karena jenis, kuantitas dan kualitas kinerja jasa dan 

pengadaan pemerintah tidak dievaluasi dan disesuaikan melalui mekanisme pasar terbuka dan mereka 

cukup   peka   kepada   kepentingan   umum.   Lebih   lanjnut,   perencanaan   dan   keputusan   pemerintah 

merupakan proses gabungan yang melibatkan warga negara, badan legislatif dan eksekutif.

2.3.1    Proses Perencanaan Keuangan Daerah

             Aspek   perencanaan   keuangan   daerah   diarahkan   agar   seluruh   proses   penyusunan   APBD 

semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam  penetapan arah 

kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan 

partisipasi masayarakat.

Perencanaan anggaran keuangan daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan 

Umum   APBD   sampai   dengan   disusunnya   Rancangan   APBD   terdiri   dari   beberapa   tahapan   proses 

perencanaan   anggaran   daerah   (5).Berdasarkan   Undang-Undang   No.   17   Tahun   2003   serta   Undang-

Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

1)      Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagai landasan 

penyusunan rancangan APBD paling   lambat  pada pertengahan bulan   Juni   tahun berjalan.  Kebijakan 

umum APBD tersebut berpedoman pada RKPD. Proses penyusunan RKPD tersebut dilakukan antara lain 

dengan melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang selain diikuti oleh 

unsur-unsur   pemerintahan   juga   mengikutsertakan   dan/atau   menyerap   aspirasi   masyarakat   terkait, 

antara   lain   asosiasi   profesi,   perguruan   tinggi,   lembaga   swadaya   masyarakat   (LSM),   pemuka   adat, 

pemuka agama, dan kalangan dunia usaha. 

2)         DPRD kemudian membahas kebijakan umum APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah dalam 

pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya.

3)        Berdasarkan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, pemerintah daerah bersama 

DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap SKPD.

4)        Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyusun RKA-SKPD tahun berikutnya dengan mengacu pada 

prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD.

5)         RKA-SKPD   tersebut   kemudian   disampaikan   kepada   DPRD   untuk   dibahas   dalam   pembicaraan 

pendahuluan RAPBD. 

6)         Hasil pembahasan RKA-SKPD disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan 

penyusunan rancangan perda tentang APBD tahun berikutnya. 

7)         Pemerintah   daerah   mengajukan   rancangan   perda   tentang   APBD   disertai   dengan   penjelasan   dan 

dokumen-dokumen   pendukungnya   kepada   DPRD   pada   minggu   pertama   bulan   Oktober   tahun 

sebelumnya.

8)         Pengambilan  keputusan  oleh  DPRD  mengenai   rancangan  perda   tentang  APBD  dilakukan   selambat-

lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan

2.3.2    Proses Perencanaan Keuangan Negara

Untuk  menjamin  agar  kegiatan  pembangunan berjalan  efektif,  efisien,  dan bersasaran maka 

diperlukan   Perencanaan   Pembangunan   Nasional   serta   keseragaman   peraturan   yang   berlaku   guna 

tercapainya tujuan bernegara dan menghindarkan dari ketimpangan antar wilayah. Ketentuan mengenai 

sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mencakup penyelenggaraan perencanaan makro atau 

perencanaan yang berada pada tataran kebijakan nasional atas semua fungsi pemerintahan dan meliputi 

semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia diatur dalam UU No. 

25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sistem   Perencanaan   Pembangunan   Nasional   adalah   satu   kesatuan   tata   cara   perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,   jangka menengah, 

dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan 

melibatkan masyarakat,  yang mana antara  lain bertujuan untuk:  mendukung koordinasi  antarpelaku 

pembangunan; menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar Daerah, antar ruang, 

antar waktu,  antar  fungsi  pemerintah maupun antara Pusat  dan Daerah;  Menjamin keterkaitan dan 

konsistensi   antara   perencanaan,   penganggaran,   pelaksanaan,   dan   pengawasan;   Mengoptimalkan 

partisipasi  masyarakat;  dan  Menjamin   tercapainya  penggunaan  sumber  daya   secara  efisien,  efektif, 

berkeadilan, dan berkelanjutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam UU No. 25 Tahun 2004 didefenisikan bahwa Perencanaan 

adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Setidaknya terdapat dua arahan yang tercakup dalam 

sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu:

1.      Arahan dan bimbingan bagi seluruh elemen bangsa untuk mencapai tujuan bernegara seperti tercantum 

dalam Pembukaan UUD 1945. Arahan  ini dituangkan dalam rencana pembangunan nasional  sebagai 

penjabaran   langkah-langkah   untuk   mencapai   masyarakat   yang   terlindungi,   sejahtera,   cerdas   dan 

berkeadilan dan dituangkan dalam bidang-bidang kehidupan bangsa: politik, sosial, ekonomi, budaya, 

serta pertahanan dan keamanan.

2.      Arahan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 

baik melalui intervensi langsung maupun melalui pengaturan masyarakat/pasar, yang mana mencakup 

landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 

Daerah.

Selain dua arahan yang tercakup dalam sistem perencanaan pembangunan nasional diatas, pada 

pasal 8 UU No. 25 Tahun 2004 juga dijelaskan empat tahapan perencanaan pembangunan, yaitu terdiri 

dari:

1. Penyusunan rencana

Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan  lengkap dari  suatu rencana 

yang siap untuk ditetapkan, yang terdiri dari 4 (empat) langkah, yaitu:

a)      Penyiapan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur.

b)       Masing-masing instansi  pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada 

rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan.

c)       Melibatkan   masyarakat   (stakeholders)   dan   menyelaraskan   rencana   pembangunan   yang   dihasilkan 

masing-masing jenjang pemerintahan melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

d)      Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

2. Penetapan rencana

Penetapan   rencana   menjadi   produk   hukum   sehingga   mengikat   semua   pihak   untuk 

melaksanakannya.   Menurut   Undang-Undang   ini,   rencana   pembangunan   jangka   panjang 

Nasional/Daerah   ditetapkan   sebagai   Undang-Undang/Peraturan   Daerah,   sedangkan   rencana 

pembangunan   jangka   menengah   Nasional/Daerah   dan   rencana   pembangunan   tahunan   Nasional/ 

Daerah ditetapkan sebagai Peraturan Presiden/Kepala Daerah.

3. Pengendalian pelaksanaan rencana

Pengendalian  pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya 

tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan 

penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja 

Perangkat   Daerah.   Selanjutnya   Menteri   Negara   Badan   Perencanaan   dan   Pembangunan   Nasional 

(BAPPENAS) dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menghimpun dan 

menganalisis   hasil   pemantauan   pelaksanaan   rencana   pembangunan   dari   masing-masing   pimpinan 

Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

4. Evaluasi pelaksanaan rencana

Evaluasi  pelaksanaan  rencana  adalah  bagian  dari   kegiatan  perencanaan pembangunan  yang 

secara   sistematis   mengumpulkan   dan   menganalisis   data   dan   inforrnasi   untuk   menilai   pencapaian 

sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran 

kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup 

masukan (input), keluaran (output), hasil (result), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Dalam rangka 

perencanaan   pembangunan,   pemerintah,   baik   Pusat   maupun   daerah,   berkewajiban   untuk 

melaksanakan   evaluasi   kinerja   pembangunan  yang  merupakan   dan   atau   terkait  dengan   fungsi   dan 

tanggungjawabnya.  Dalam melaksanakan evaluasi  kinerja  proyek pembangunan,  mengikuti pedoman 

dan petunjuk pelaksanaan evaluasi kinerja untuk menjamin keseragaman metode, materi, dan ukuran 

yang sesuai untuk masing-masing jangka waktu sebuah rencana.

Keempat   tahapan   tersebut   harus   diselenggarakan   secara   sistematis,   terarah,   terpadu, 

menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat membentuk suatu siklus perencanaan 

pembangunan nasional yang utuh.

Perencanaan   Pembangunan   baik   tingkat   Nasional   maupun   tingkat   daerah   menghasilkan 

Rencana   Pembangunan   Jangka   Panjang   (RPJP),   Rencana   Pembangunan   Jangka   Menengah   (RPJM), 

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (Renja). Berdasarkan 

UU No. 25 tahun 2004, ruang lingkup perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah tersebut dapat 

dibedakan sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

RPJP   Nasional   merupakan   penjabaran   tujuan   Nasional   kedalam   Visi,   misi   dan   Arah 

pembangunan Nasional. Sedangkan RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan memuat tentang visi, 

misi dan arah dalam pembangunan Daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

RPJM Nasional  merupakan penjabaran dari  visi,  misi,  dan program Presiden.  Penyusunannya 

berpedoman   pada   RPJP   Nasional,   yang   memuat   strategi   pembangunan   Nasional,   kebijakan   umum, 

program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, 

serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk 

arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang 

bersifat indikatif. Sedangkan RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala 

Daerah   yang   penyusunannya   berpedoman   pada   RPJP   Daerah   dan   memperhatikan   RPJM   Nasional, 

memuat   arah   kebijakan   keuangan   Daerah,   strategi   pembangunan   Daerah,   kebijakan   umum,   dan 

program   Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah,   lintas   Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah,   dan   program 

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan 

yang bersifat indikatif.

3. Rencana Strategis (Renstra)

Renstra   Kementerian/Lembaga   pada   tingkat   nasional   memuat   visi,   misi,   tujuan,   strategi, 

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga 

yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra-Satuan 

Kerja   Perangkat  Daerah   (SKPD)   pada   tingkat   daerah   memuat   visi,   misi,   tujuan,   strategi,   kebijakan, 

program,   dan   kegiatan   pembangunan   yang   disusun   sesuai   dengan   tugas   dan   fungsi   Satuan   Kerja 

Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

RKP merupakan penjabaran dari  RPJM Nasional,  memuat prioritas pembangunan, rancangan 

kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 

kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam 

bentuk   kerangka   regulasi   dan   kerangka   pendanaan   yang   bersifat   indikatif.   Sedangkan   RKP   Daerah 

merupakan   penjabaran   dari   RPJM   Daerah   dan   mengacu   pada   RKP,   memuat   rancangan   kerangka 

ekonomi   Daerah,   prioritas   pembangunan   Daerah,   rencana   kerja,   dan   pendanaannya,   baik   yang 

dilaksanakan   langsung   oleh   pemerintah   maupun   yang   ditempuh   dengan   mendorong   partisipasi 

masyarakat.

5. Rencana Kerja (Renja)

Renja Kementerian/Lembaga pada tingkat nasional disusun dengan berpedoman pada Renstra 

Kementerian/Lembaga dan mengacu pada prioritas  pembangunan Nasional  dan pagu  indikatif,  serta 

memuat   kebijakan,   program,   dan   kegiatan   pembangunan   baik   yang   dilaksanakan   langsung   oleh 

Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sedangkan Renja-SKPD 

disusun   dengan   berpedoman   kepada   Renstra   SKPD   dan   mengacu   kepada   RKP,   memuat   kebijakan, 

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun 

yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah diatas harus dilakukan secara terpadu, dengan 

memperhitungkan  kebutuhan   rakyat  dan memanfaatkan  ketersediaan  sumber  daya,   informasi,   ilmu 

pengetahuan   dan   teknologi,   serta   perkembangan   dunia   global,   yang   semata-mata   ditujukan   untuk 

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

2.4 Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah dan Negara

Setelah   APBDN ditetapkan secara terperinci dengan undang-undang,maka pelaksanaan di atur 

lebih   lanjut  dengan keputusan  presiden sebagai  pedoman   bagi  kementrian  negara/lembaga   dalam 

pelaksanaan anggaran.Pengaturan  dalam keputusan  presiden   tersebut   terutama dalam hal-hal   yang 

belum   di   perincidi   dalam   Undang-Undang   APBDN,   seperti   ,alokasi   anggaran   untuk   kantor   daerah 

kementrian Negara/lembaga, pembayaran gaji dalam belanja pegawai, pembayaran untuk tunggakan 

yang   menjadi   beban   kementerian   Negara/lembaga,   dan   alokasi   dana   perimbangan   untuk 

provinsi/kabupaten/kota   dan   alokasi    subsidi   sesuai   dengan   keperluan   perusahaan/badan   yang 

menerima.

Pemerintahan   pusat  dan pemerintah   pusat  dan pemirintah  daerah menyampaikanl   laporan 

realisi  semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir  juli  tahun anggran yang bersangkutan untuk 

memberi   informasi   mengenai   perkembangan   pelaksanaan   APBN/APBD.   Laporan   realisasi   tersebut 

menjadi   bahan   evaluasi   pelaksanaan   APBN/APBD   semester   pertama   dan   penyesuain/perubahan 

APBN/APBD pada semester berikutnya.Ketentuan megenai pegelolaan keuangan Negara dalam rangka 

pelaksanaan APBN/APBD ditetapkan tersendiri dalam Undang-Undang yang mengatur perbendaharaan 

negara mengingat lebih banyak menyangkut hubung administrative antar-kementerian negara/lembaga 

di linkungan pemerintah.

2.4.1    Pelaksanaan Anggaran Keuangan Daerah

Anggaran   Pendapatan   dan   Belanja   Daerah   (APBD),   adalah   rencana   keuangan   tahunan 

pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah.

Tatacara tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor   58   Tahun   2005   yang   dijabarkan   lebih   rinci   dalam   Permendagri   Nomor   13   Tahun   2006 

sebagaimana telah diubah dengan Permendagri  Nomor 59 Tahun 2007 dan Permendagri  Nomor 21 

Tahun   2011.   Dengan   berpedoman   kepada   Permendagri   tersebut,   pemerintah   daerah   menyusun 

mekanisme   dan   prosedur   pertanggungjawaban   pelaksanaan   APBD   yang   ditetapkan   dengan 

Peraturan/Keputusan Kepala Daerah yang bersangkutan.

Secara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mencakup: 

(a) Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja; (b) Laporan Tahunan; (c) 

Penetapan   Raperda   Pertanggungjawaban   Pelaksanaan   APBD;   dan   (d)   Evaluasi   Raperda   tentang 

Pertanggungjawaban   Pelaksanaan   APBD   dan   Peraturan   Kepala   Daerah   tentang   Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Laporan  realisasi   semester  pertama APBD yang disertai  dengan perkiraan  realisasi   semester 

berikutnya   disiapkan   oleh   setiap   pejabat   penatausahaan   keuangan   SKPD   dan   disampaikan   kepada 

kepala SKPD yang bersangkutan untuk diteruskan kepada PPKD. Selanjutnya melalui Sekretaris daerah 

(selaku   koordinator  pengelolaan   keuangan   daerah),   laporan   ini   disampaikan   kepada   kepala  daerah 

untuk akhirnya dilakukan pembahasan bersama DPRD. 

Laporan   tahunan   merupakan   penggabungan   dari   laporan   semester   pertama   dan   laporan 

semester kedua yang disiapkan oleh setiap SKPD kepada PPKD dan digunakan sebagai dasar penyusunan 

laporan   keuangan   pemerintah   daerah.   Laporan   tahunan   tersebut   terdiri   dari:   (a)   laporan   realisasi 

anggaran;   (b)  neraca;  (c)   laporan arus kas;  dan (d)  catatan atas  laporan keuangan. Tahap akhir  dari 

proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD adalah menyerahkan laporan tahunan tersebut kepada 

Badan Pemeriksa Keuangan.

Setelah   mendapat   persetujuan   dari   BPK,   kepala   daerah   menyusun   Raperda   tentang 

pertanggungjawaban APBD dan mengirimkannya kepada DPRD untuk proses pembahasan. Selanjutnya 

kepala daerah menyampaikan raperda tesebut kepada gubernur yang bersangkutan untuk dievaluasi 

apakah sudah sesuai dengan kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Persetujuan gubernur tentang evaluasi raperda merupakan faktor penentu 

bagi bupati/walikota untuk menetapkan raperda tersebut menjadi perda.

2.4.2    Pelaksanaan Anggaran Keuangan Negara

Tahun  anggaran   meliputi   masa   satu   tahun   mulai  dari   tanggal   1   Januari   sampai  dengan  31 

Desember tahun yang bersangkutan. APBN dalam satu tahun anggaran meliputi:

1.      Hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;

2.      Kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

3.      Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada 

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Semua penerimaan 

dan pengeluaran negara dilakukan melalui Rekening Kas Umum Negara dengan menggunakan sistem 

giral.

Secara garis besar, tahap-tahap siklus anggaran dapat digambarkan sebagai berikut:

1.      Penyusunan RAPBN oleh pemerintah;

2.      Penyampaian RAPBN kepada DPR/pengesahannya;

3.      Pelaksanaan APBN oleh pemerintah;

4.      Pengawasan pelaksanaan APBN oleh BPK;

5.      Pertanggungjawaban/Perhitungan Anggaran Negara (PAN);

6.      Persetujuan RUU PAN menjadi UU PAN oleh DPR.

Berdasarkan fungsinya, penganggaran pemerintah mempunyai tiga fungsi utama yaitu:

1.      Stabilitas fiskal makro,

2.      Alokasi sumber daya sesuai prioritas, dan

3.      Pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien.

Untuk   mencapai   tujuan   penganggaran   ini,   dilakukan   dengan   tiga   pendekatan   baru   dalam 

penyusunan sistem penganggaran yaitu:

1.      Penerapan kerangka pengeluaran jangka menengah. Kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan 

untuk mencapai disiplin fiskal secara berkelanjutan. Kementerian negara/lembaga mengajukan usulan 

anggaran   untuk   membiayai   program   dan   kegiatan   dalam   tahun   anggaran   yang   direncanakan   dan 

menyampaikan prakiraan maju yang merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program 

dan   kegiatan   tersebut   pada   tahun   berikutnya.   Prakiraan   maju   yang   diusulkan   kementerian 

negara/lembaga disetujui oleh presiden dalam keputusan presiden tentang rincian APBN untuk menjadi 

dasar bagi penyusunan usulan anggaran kementerian negara/lembaga pada tahun anggaran berikutnya 

setelah tahun anggaran yang sedang disusun.

2.      Penerapan penganggaran terpadu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan 

seluruh   proses   perencanaan   dan   penganggaran   di   lingkungan   kementerian   negara/lembaga   untuk 

menghasilkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) dengan 

klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

3.       Penerapan  penganggaran  berbasis   kinerja   (ABK).   Penerapan  penyusunan  anggaran  berbasis   kinerja 

menekankan pada ketersediaan rencana kerja yang benar-benar mencerminkan komitmen kementerian 

negara/lembaga   sebagai   bagian   dari   proses   penganggaran.   Penyusunan   Anggaran   Berbasis   Kinerja 

dilakukan   dengan   memperhatikan   keterkaitan   antara   pendanaan   dengan   keluaran   dan   hasil   yang 

diharapkan,   termasuk   efisiensi   dalam   pencapaian   hasil   dan   keluaran   tersebut.   Dalam   penyusunan 

anggaran berbasis kinerja diperlukan indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja dari setiap 

program dan jenis kegiatan. Tingkat kegiatan yang direncanakan dan standar biaya yang ditetapkan pada 

awal  siklus  tahunan penyusunan anggaran menjadi  dasar  dalam menentukan anggaran untuk tahun 

anggaran yang direncanakan dan prakiraan maju bagi program yang bersangkutan. Standar biaya, baik 

yang bersifat  umum maupun yang bersifat  khusus  bagi  pemerintah  pusat,  ditetapkan  oleh menteri 

keuangan  setelah  berkoordinasi  dengan kementerian  negara/lembaga  terkait.  Pengaturan  mengenai 

pengukuran kinerja, evaluasi kinerja kegiatan, dan evaluasi kinerja program adalah sebagai berikut:

a.       Dalam   rangka   penerapan   anggaran   berbasis   kinerja,   kementerian   negara/lembaga   melaksanakan 

pengukuran kinerja.

b.       Kementerian   negara/lembaga   melakukan   evaluasi   kinerja   kegiatan   satuan   kerja   kementerian 

negara/lembaga   setiap   tahun   berdasarkan   sasaran   dan/atau   standar   kinerja   kegiatan   yang   telah 

ditetapkan sebagai umpan balik bagi penyusunan RKA-KL tahun berikutnya.

c.       Kementerian negara/lembaga melakukan evaluasi kinerja program sekurang-kurangnya sekali dalam 5 

(lima) tahun berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Sejalan  dengan upaya  untuk  menerapkan  secara  penuh  anggaran  berbasis  kinerja  di   sektor 

publik,  perlu dilakukan perubahan klasifikasi  anggaran agar sesuai dengan klasifikasi  yang digunakan 

secara   internasional.   Perubahan  dalam pengelompokan   transaksi  pemerintah   tersebut  dimaksudkan 

untuk memudahkan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja,  memberikan gambaran yang objektif dan 

proporsional  mengenai  kegiatan  pemerintah,   menjaga  konsistensi  dengan  standar  akuntansi   sektor 

publik, dan memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

2.5 Pelaporan dan Evaluasi Anggaran

Setelah anggaran selesai disusun, organisasi sektor publik melaksanakan apa yang dianggarkan 

dalam kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Pelaksanaan anggaran kinerja tidak bisa dilepaskan dari proses 

pelaporan dan evaluasi atas aktivitas yang telah dilaksanakan. Hal ini menjadi sangat penting karena 

salah satu ukuran keberhasilan anggaran kinerja adalah kemampuannya untuk diukur dan dievaluasi 

guna mendapatkan umpan balik.

Untuk itu, setiap organisasi sektor publik harus melaporkan pada tingkat di mana mereka telah 

mencapai   tujuan   yang   telah   ditetapkan.   Artinya,   setiap   organisasi   harus   menyediakan   informasi 

mengenai aktivitas yang telah dilakukan. Informasi ini seharusnya meliputi input, output, dan outcome, 

dan  berbagai   indikator  kualitatif   lainnya  yang  dirasakan  perlu.  Hal   ini  berbeda dengan pelaksanaan 

anggaran tradisional yang hanya menekankan pada pelaporan kuantitatif.

Service Efforts and Accomplisment (SEA) mengukur keberhasilan organisasi dalam 3 indikator:

1.      Indikator usaha, yakni sumber daya yang digunakan untuk pelayanan (inpust)

2.       Indikator   pencapaian,   yakni   pelayanan   apa   yang  dapat   disediakan   dan   dicapai   dengan   input   yang 

tersedia (output dan outcome)

3.      Indikator yang menghubungkan usaha dan pencapaian, indikator ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu:

  Indikator efisiensi, perbandingan input dan output

  Indikator efektivitas, perbandingan input dan outcome

Anggaran   merupakan   rencana   operasional   keuangan   yang   mencakup   suatu   estimasi 

pengeluaran untuk suatu jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayai. 

Selain itu anggaran dapat juga didefinisikan sebagai proses alokasi sumber daya yang terbatas terhadap 

permintaan  yang   tidak   terbatas   dan   satuan  mata   uang   dalam  perencanaan   operasi  untuk   periode 

tertentu.   Perencanaan   harus   berisi   informasi   mengenai   jenis   dan   jumlah   pengeluaran   yang 

direncanakan, tujuan yang dibuat dan alat tujuan keuangan.

     Pentingnya Anggaran

Anggaran untuk organisasi sektor publik berasal secara umum dari penggunaan tingkat pajak 

atau jumlah yang digunakan untuk jasa. Peran perencanaan dicapai dengan ukuran moneter (seperti 

materi,   pekerja   dan   perlengkapan)   diperlukan   untuk   mencapai   aktivitas   yang   direncanakan   dalam 

periode anggaran.  Peran pengendalian dicapai  dengan mempersiapkan anggaran yang menunjukkan 

masukan dan rencana yang dicapai. Varian antara anggaran dan aktual menunjukkan divergensi sumber 

daya   yang   jelas   dalam   alokasi   organisasi   pemerintah   untuk   membolehkan   melakukan   tugas   yang 

bertanggungjawab.   Pengendalian   dapat   dilakukan   dengan   membandingkan   hasil   anggaran   dengan 

aktual untuk meyakinkan tingkat pengeluaran tidak melebihi  dan aktivitas dari  rencana yang terjadi. 

Kecuali alasan untuk varian yang dianalisa dan langkah perbaikan menghantarkan anggaran dan kembali 

ke aktual sesuai garis, keseluruhan sistem akan diluar pengendalian. Oleh karena itu, kondisi relevan, 

akurat   dan   laporan   yang   tepat   waktu   posisi   aktual   dan   anggaran   diperlukan   pada   setiap   level 

menajemen untuk dapat dimonitor sesuai anggaran.

     Evaluasi

Laporan keuangan yang membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran yang dianggarkan 

dan aktual utnuk periode tertentu sebagai basis untuk evaluasi terhadap standar yang ada. Anggaran 

juga menyediakan tujuan yang jelas untuk evaluasi kinerja pada tiap level tanggung jawab.

  

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

   SAPP adalah sistem akuntansi yang meng¬olah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas 

dana pemerintah  pusat,   yang menghasilkan   informasi  akuntansi  da  n   laporan  keuangan  yang  tepat 

waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah 

pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

   SAPD adalah  serangkaian  prosedur  mulai  dari  proses  pengumpulan  data,  pencatatan,  pengikhtisaran, 

sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat 

dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

   Perencanaan anggaran keuangan daerah secara keseluruhan mencakup penyusunan Kebijakan Umum 

APBD sampai dengan disusunnya Rancangan APBD terdiri dari beberapa tahapan proses perencanaan 

anggaran daerah.

  Secara garis besar mekanisme dan prosedur pertanggungjawaban pelaksanaan APBD mencakup:

1.      Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

2.      Laporan Tahunan

3.      Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

4.      Evaluasi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

   Anggaran merupakan rencana operasional keuangan yang mencakup suatu estimasi pengeluaran untuk 

suatu jangka waktu tertentu dan rencana penerimaan pendapatan untuk membiayai.

  

DAFTAR PUSTAKA

Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Erlangga

Halim, Abdul. 2012. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Nordiawan, Deddy. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat

Nordiawan, Deddy, dkk. 2012. Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat

www.google.com

www.wikipedia.org

 

Laporan Keuangan Berbasis Akrual 17 (c) Pencairan Dana Cadangan; (d) Penerimaan dari

Divestasi; (e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.  Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya; (c)

Pembentukan Dana Cadangan; (d) Penyertaan Modal Pemerintah; (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas. AKTIVITAS PENDANAAN

 Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang

mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.  Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.  Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain: (a) Penerimaan utang luar negeri; (b) Penerimaan

dari utang obligasi; (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah; (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain: (a)

Pembayaran pokok utang luar negeri; (b) Pembayaran pokok utang obligasi; (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah; (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

AKTIVITAS TRANSITORIS  Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.  Arus kas

dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.  Arus kas

dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK

menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang

menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.  Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk

dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.  

Laporan Keuangan Berbasis Akrual 18  Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran

PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran. 3. Perbedaan antara LAK akrual dan CTA

Penyusunan laporan arus kas baik dalam basis kas menuju akrual dan basis akrual dilakukan dengan cara yang sama. Perbandingan antara CTA dan Akrual untuk LAK Entitas Pelaporan

adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban

berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dimaksud terdiri dari: (a) Pemerintah pusat; (b) Pemerintah daerah; (c) Masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan

pemerintah pusat; dan (d) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib

menyajikan laporan keuangan. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi

yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah Berikut adalah contoh format

Laporan Arus Kas pada Pemerintah Pusat CASH TOWARDS ACCRUAL  ACCRUAL LAPORAN ARUS KAS 

• Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Par 15) • Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan

aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran (Par 86) LAPORAN ARUS KAS •

 Disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum (Par 15) • Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas

operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris (Par 90)

 

Laporan Keuangan Berbasis Akrual 19 d. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 1. Informasi yang disajikan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan

kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

 

Laporan Keuangan Berbasis Akrual 20 2. Unsur-Unsur Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos: 

a. Ekuitas awal b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif

yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya: 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya; 2) perubahan nilai aset

tetap karena revaluasi aset tetap. d. Ekuitas akhir. Berikut adalah contoh format Laporan Perubahan Ekuitas e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 

1. Informasi yang disajikan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun

pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun

berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. 2. Unsur-Unsur Laporan Perubahan Ekuitas Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan

periode sebelumnya pos-pos berikut: a. Saldo Anggaran Lebih awal; b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih; c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan; d.

Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan e. Lain-lain; f. Saldo Anggaran Lebih Akhir.

 

Laporan Keuangan Berbasis Akrual 21

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Negara dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya. Berikut adalah contoh

format Laporan Perubahan SAL. f. Laporan Operasional 1. Informasi yang disajikan Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode

pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan

surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan

operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional

dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

 1) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan; 2) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang

berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi; 3) yang berguna dalam memprediksi

pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif; 4) mengenai penurunan

ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

 

Laporan Keuangan Berbasis Akrual 22

Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasikan secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut: i. nama entitas pelaporan atau sarana

identifikasi lainnya; ii. cakupan entitas pelaporan; iii. periode yang dicakup; iv. mata uang pelaporan; dan v. satuan angka yang digunakan. 2. Unsur-Unsur Laporan Operasional Laporan Operasional

menyajikan pos-pos sebagai berikut: a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional; b. Beban dari kegiatan operasional ; c. Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada; d. Pos luar biasa, bila

ada; e. Surplus/defisit-LO. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas

Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan

menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban

menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis. 3. Perbedaan Basis CTA dan Akrual

dalam Laporan Operasional