of 134 /134
i Kode/Nama Rumpun Ilmu : 596 / Ilmu Hukum LAPORAN AKHIR PENELITIAN DOSEN PEMULA SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (SUATU REORIENTASI TENTANG ASAS STRICT LIABILITY) Oleh Ketua : Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H., NIDN 0614127801 Anggota : Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H., NIDN 0612045801 Anggota : Ani Triwati, S.H., M.H., NIDN 0628107401 Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Pemula bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2013 Nomor 012/SP2H/KL/KOPERTIS6/2013 tanggal 27 Agustus 2013 UNIVERSITAS SEMARANG NOVEMBER, 2013

Kode/Nama Rumpun Ilmu : 596 / Ilmu Hukum LAPORAN AKHIR

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Kode/Nama Rumpun Ilmu : 596 / Ilmu Hukum LAPORAN AKHIR

LAPORAN AKHIR
(SUATU REORIENTASI TENTANG ASAS STRICT LIABILITY)
Oleh
Ketua : Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H., NIDN 0614127801 Anggota : Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H., NIDN 0612045801 Anggota : Ani Triwati, S.H., M.H., NIDN 0628107401
Berdasarkan Surat Perjanjian Penugasan dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Dosen Pemula bagi Dosen Perguruan Tinggi Swasta Tahun Anggaran 2013
Nomor 012/SP2H/KL/KOPERTIS6/2013 tanggal 27 Agustus 2013
UNIVERSITAS SEMARANG NOVEMBER, 2013
Judul : Sistem Pertanggungjawaban Pidana pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Suatu Reorientasi tentang Asas Strict Liability)
Peneliti Ketua a. Nama Lengkap : Subaidah Ratna Juita, S.H., M.H. b. NIDN : 0614127801 c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli d. Program Studi : Ilmu Hukum e. Nomor HP : 081390896644 f. Alamat surel (e-mail) : [email protected] Anggota (1) a. Nama Lengkap : Dewi Tuti Muryati, S.H., M.H. b. NIDN : 0612045801 c. Perguruan Tinggi : Universitas Semarang Anggota (2) a. Nama Lengkap : Ani Triwati, S.H., M.H. b. NIDN : 0628107401 c. Perguruan Tinggi : Universitas Semarang
Penanggung Jawab : LPPM Universitas Semarang Tahun Pelaksanaan : Tahun ke-1 dari rencana 1 tahun Biaya Keseluruhan : Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus
ribu rupiah)
iii
RINGKASAN
Dalam hukum pidana dikenal asas actus non facit reum, nisi mens sit rea,
atau asas tiada pidana tanpa kesalahan. Penerapan asas tersebut secara kaku akan
menyulitkan untuk pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, salah
satunya adalah dalam bidang lingkungan hidup. Oleh karena itu apabila korporasi
melakukan tindak pidana lingkungan hidup sehingga mengakibatkan pencemaran
atau perusakan lingkungan hidup yang berdampak membahayakan dan merugikan
bagi pihak lain, maka berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 32
Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dengan penerapan asas
strict liability. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap
korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana yang
terdapat dalam UUPPLH merupakan kebijakan legislasi yang memberikan
legitimasi bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan semata karena telah
melakukan perbuatan melawan hukum tanpa memperhatikan kesalahannya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang
menitikberatkan pada data sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif, maka
penelitian ini meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum,
penemuan hukum in concreto dan sinkronisasi hukum, sehingga pendekatan yang
digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan
untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.
Dengan demikian, pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian digunakan untuk
menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penerapan asas strict liability
untuk pertanggungjawaban korporasi sebagai pelaku tindak pidana di bidang
lingkungan hidup.
lingkungan hidup.
Alhamdulillahirabbil’alamin, Tim Peneliti panjatkan puji syukur
kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat
menyelesaikan penelitian dengan judul “ Sistem Pertanggungjawaban Pidana
pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Suatu Reorientasi tentang Asas
Strict Liability) ” ini dengan baik dan tepat waktu.
Laporan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para
pembaca guna menambah wacana mengenai apa yang menjadi substansi dalam
penelitian ini. Dengan demikian, secara umum hasil penelitian ini dapat
memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan hukum pidana,
dan lebih khusus lagi sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum yang
bertugas menangani perkara pidana, dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan
lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai kebijakan hukum pidana
tentang pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana lingkungan hidup.
Menyadari bahwa penelitian ini terselesaikan berkat bantuan dari
berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pada
kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada :
1. Direkur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat
Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
yang telah menyetujui dan memberikan dana penelitian.
v
2. Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah yang telah meneruskan
dana penelitian melalui Kontrak Nomor 012/SP2H/KL/KOPERTIS6/2013
tanggal 27 Agustus 2013.
3. Rektor Universitas Semarang yang telah memberikan izin penelitian dan
berbagai fasilitas kepada penulis untuk berkarya.
4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas
Semarang yang telah membantu segala hal yang berkaitan dengan
penelitian.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Semarang yang telah memberikan izin
penelitian.
6. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah
mendukung terselesaikannya penelitian ini.
Kami menyadari akan segala kekurangan yang ada, yang tentunya sangat
mempengaruhi penelitian ini. Untuk itu, segala kritik dan saran yang bersifat
membangun dari berbagai pihak akan kami terima dengan senang hati, demi
kesempurnaan penelitian ini di kemudian hari.
Semarang, November 2013
1.2. Rumusan Masalah ................................................................ 5
2.1. Landasan Pemahaman tentang Pertanggungjawaban Pidana
sebagai Suatu Sistem .......................................................... 6
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN ............................... 41
3.1. Tujuan Penelitian ................................................................. 41
3.2. Manfaat Penelitian ............................................................... 41
4.1. Metode Pendekatan ............................................................. 44
4.2. Spesifikasi Penelitian .......................................................... 44
BAB 5. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................... 48
5.1. Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum (Pelaku Tindak
Pidana) dalam Bidang Lingkungan Hidup ........................... 48
vii
Pelaku Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan
Asas Strict Liability .................................................................... 55
6.1. Simpulan ...................................................................................... 65
6.2. Saran ............................................................................................ 66
DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………........... viii
sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari
berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem
pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan
yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan
masyarakat. Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli
Atmasasmita menyatakan sebagai berikut :
Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam An Introduction to the Philosophy of Law, telah mengemukakan pendapatnya ”I …. Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and otheris legally subjected to the exaction.1
Selanjutnya dikatakan oleh Romli Atmasasmita :
Dengan demikian konsep liability diartikan sebagai _reparation sehingga mengakibatkan perubahan arti konsepsi liability dari composition for vengeance menjadi reparation for injury. Perubahan bentuk wujud ganti rugi dalam sejumlah uang kepada ganti rugi dengan penjatuhan hukuman, secara historis merupakan awal dari liability atau “pertanggungjawaban”.2
Permasalahan mengenai pertanggungjawaban pidana oleh korporasi
1 Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama (Jakarta: Yayasan LBH, 1989), halaman 79.
2 Ibid., halaman 80.
2
dalam hukum pidana tidak lepas dari pro dan kontra. Hal ini tidak lepas dari
paradigma pertanggungjawaban pidana dalam KUHP yang bersifat individual,
yaitu tidak memberikan opsi selain manusia (naturalick person) sebagai subjek
hukum. Pada waktu dirumuskan, penyusun KUHP menerima asas universitas
delinquere non protest, yang artinya korporasi tidak mungkin melakukan tindak
pidana. Korporasi dipandang sebagai suatu fiksi hukum dalam lingkungan
keperdataan yang tidak cocok diambil alih dalam hukum pidana.
Konsekuensinya maka penentangan terhadap wacana mempertanggungjawabkan
korporasi dalam hukum pidana selalu mendapat pembenaran. Argumen tersebut
juga tidak lepas dari aliran-aliran alam hukum pidana, baik aliran klasik (daad
strafrecht), aliran modern (dader strafrecht) maupun aliran neoklasik (daad-
dader strafrecht) yang hanya melihat individu sebagai pelaku atau subjek hukum
sentral.
kesulitan karena melekat pada sifat dasar manusia alamiah seperti kesengajaan
dan kealpaan, tingkah laku material, pidana dan tindakan. Pemidanaan terhadap
korporasi juga dapat merugikan orang yang tidak bersalah dan kemungkinan
kesulitan menentukan antara batas pengurus dan korporasi . Sementara itu
perkembangan kehidupan bermasyarakat terutama dalam bidang perekonomian
telah melahirkan korporasi-korporasi dengan semangat kapitalisme yang
bertujuan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya aspek
viktimologis dari kejahatan korporasi sangatlah besar yang dapat meliputi
kerugian terhadap negara, masyarakat, konsumen, perusahaan saingan,
3
Memperhatikan dampak negatif dari pembangunan dan
modernisasi, khususnya munculnya tindak pidana yang dilakukan oleh
korporasi dalam bidang lingkungan hidup, wajar jika pusat perhatian
penegakan hukum ditujukan pada upaya penanggulangannya. Salah satu
penanggulangannya yang masih dipermasalahkan adalah penggunaan sarana
hukum pidana. Permasalahan tersebut meliputi subjek korporasi yang
masih belum diakui secara tegas dalam hukum pidana. Dan kalaupun korporasi
diakui sebagai pelaku tindak pidana, bagaimana sistem pertanggungjawaban
pidananya mengingat korporasi bukanlah manusia yang mempunyai kesalahan,
baik berupa kesengajaan maupun kealpaan.
Di samping permasalahan tersebut di atas (pertanggungjawaban
pidana korporasi /corporate liability), permasalahan dalam bentuk lain adalah
pembuktian bentuk-bentuk pelanggaran di bidang lingkungan hidup yang
sangat sulit dan kompleks. Untuk mengatasi kesulitan dan kompleksitas
pembuktian tersebut muncul alternatif lain dalam hal pertanggungjawaban
pidana, yakni adanya asas pertanggungjawaban pidana terbatas/ketat (strict
liability) sebagai pengecualian dari asas kesalahan. Dalam asas strict liability si
pembuat sudah dapat dipidana apabila ia telah melakukan perbuatan
sebagaimana dirumuskan dalam undang- undang tanpa melihat bagaimana
sikap batinnya. Asas itu sering diartikan secara singkat sebagai
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (liability without fault).
Dengan demikian, asas strict liability di atas yakni mengenai subjek
4
perluasan. Terhadap subjek delik, dengan adanya perkembangan masyarakat,
dituntut adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai pelaku dan dapat
dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana (corporate liability).
Terhadap sistem pertanggungjawaban pidana, muncul asas strict liability
sebagai pengecualian dari asas kesalahan.
Munculnya sistem pertanggungjawaban pidana seperti tersebut di atas
tentu saja menimbulkan pertanyaan yang berkaitan dengan asas kesalahan
yang dianut hukum pidana selama ini. Harus diakui bahwa asas kesalahan
merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana sehingga asas
itu sangat penting dan dianggap adil dalam mempertanggungjawabkan pelaku
delik. Dikatakan demikian, karena pidana hanya dapat dijatuhkan
kepada pelaku delik yang mempunyai kesalahan dan mampu bertanggung
jawab. Namun di pihak lain, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
tampaknya penyimpangan terhadap asas kesalahan itu juga akan berpengaruh
terhadap hukum pidana. Apabila penyimpangan asas itu harus diterapkan,
akan timbul pertanyaan bagaimanakah perkembangan sistem
pertanggungjawaban pidana di era sekarang ini, bagaimana sistem
pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana nasional, pertanggungjawaban
pidana dalam hukum pidana nasional yang akan datang.
Oleh karena itu hukum pidana harus responsif untuk menanggulangi
tindak pidana di bidang lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dengan
menempatkannya sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang dapat
5
diakui pemidanaan terhadap pengurus korporasi sebagaimana dalam Pasal 59
KUHP tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap tindak pidana yang
dilakukan korporasi.
dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan perspektif pendekatan asas strict
liability sebagai alternatif bentuk pertanggungjawaban pidana oleh korporasi
(corporate liability) sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkugan hidup,
sekaligus sebagai respon atas keadaan di atas dengan tujuan melengkapi literatur
maka penelitian ini mendapatkan urgensinya. Penelitian yang komprehensif, dan
dilakukan berdasarkan kajian normatif ini diharapkan dapat memberikan
gambaran yang jelas mengenai asas strict liability sebagai alternatif bentuk
pertanggungjawaban pidana oleh korporasi (corporate liability) sebagai pelaku
tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
1.2. Rumusan Masalah
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah kedudukan korporasi sebagai subjek hukum (pelaku
tindak pidana) dalam bidang lingkungan hidup?
2. Bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi
sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan
asas strict liability?
dilepaskan dari pembicaraan mengenai perbuatan pidana. Orang tidak
mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila ia tidak melakukan
tindak pidana. Para penulis sering menggambarkan bahwa dalam
menjatuhkan pidana unsur “tindak pidana” dan “pertanggungjawaban pidana”
harus dipenuhi. Gambaran itu dapat dilihat dalam bentuk skema berikut:
Tindak Pidana + Pertanggungjawaban = Pidana
yang sentral dalam hukum pidana. Unsur perbuatan pidana terletak dalam
lapangan objektif yang diikuti oleh unsur sifat melawan hukum,
sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan unsur
subjektif yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab dan adanya
kesalahan (kesengajaan dan kealpaan). Sebelum membicarakan mengenai
pertanggungjawaban yang terletak di lapangan subjektif tersebut, terlebih
dahulu akan dibicarakan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana.
7
Di dalam pasal-pasal KUHP maupun Undang-Undang di luar
KUHP tidak ditemukan satu pun pengertian mengenai tindak pidana,
padahal pengertian tindak pidana itu sangat penting untuk dipahami agar
dapat diketahui unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur
tindak pidana tersebut merupakan indikator atau tolok ukur dalam
memutuskan apakah perbuatan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai
perbuatan pidana atau tidak. Apabila perbuatan seseorang telah
memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana, tentu ia dapat dipidana.
Demikian pula sebaliknya, jika unsur itu tidak dipenuhi, orang tersebut
tidak akan dipidana. Karena tidak terdapat di dalam perundang-undangan,
para ahli hukum mencoba memberikan pengertian dan unsur-unsur dari
perbuatan pidana tersebut. Berikut akan diuraikan pendapat beberapa
ahli hukum tersebut.
yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman
(sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar
larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (suatu keadaan
atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan
ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian
itu.3
3 Moljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Kedua, (Jakarta: Bina Aksara, 1984),
8
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu
perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum. 4 Dari definisi Simons
tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana terdiri
dari (1) perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak
berbuat); (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4)
dilakukan dengan kesalahan; dan (5) oleh orang yang mampu
bertanggung jawab.
(patut atau bernilai untuk dipidana) dan dapat dicela karena
kesalahan.5
perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; (2) melawan
hukum; (3) dilakukan dengan kesalahan; dan (4) patut dipidana.
Selanjutnya Vos memberikan definisi singkat mengenai perbuatan
pidana yang disebutkan straafbaarfeit, yaitu kelakuan atau tingkah
laku manusia yang oleh peraturan perundang- undangan
diberikan pidana. Jadi, unsur-unsurnya adalah (1) kelakuan
halaman 54. 4 Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum (Deik), C etakan
Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), halaman 4. 5 Sudarto, Hukum Pidana I, Cetakan kedua (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas
Hukum Universitas Diponegoro, 1990 ), halaman 41.
9
perbuatan pidana, yaitu yang bersifat teoretis dan yang bersifat
perundang-undangan. Menurut Pompe, dari segi definisi teoretis,
perbuatan pidana ialah pelanggaran normal/ kaidah/ tata hukum, yang
diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan
pidana itu dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan
kesejahteraan umum. Selanjutnya, menurut hukum positif, perbuatan
pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang- undang ditentukan
mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak
berbuat biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan
bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta
itulah yang disebut uraian delik.7
Berdasarkan beberapa rumusan tentang pengertian perbuatan
pidana tersebut di atas, menurut hemat penulis, tepat apa yang
disimpulkan oleh Moljatno mengenai unsur atau elemen yang harus ada
dalam suatu perbuatan pidana. Unsur atau elemen tersebut adalah
sebagai berikut:
a) Kelakuan dan akibat (perbuatan). b) Hal atau keadaan yang menyertai perbuatan. c) Keadaan tambahan yang memberatka pidana. d) Unsur melawan hukum yang objektif. e) Unsur melawan hukum yang subjektif. 8
6 A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), halaman 225.
7 Ibid., halaman 226. 8 Moeljatno, Op. Cit., halaman 63.
10
Lima unsur atau elemen tersebut di atas pada dasarnya dapat
diklasifikasikan ke dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif
dan unsur pokok subjektif.
a. Unsur Pokok Objektif.
adalah sebagai berikut:
positif, dan
perbuatan negatif.
dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan
kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum,
misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/
harta benda, atau kehormatan.
Pada umumnya keadaan-keadaan ini dibedakan atas:
a. Keadaan pada saat perbuatan dilakukan; dan
b. Keadaan setelah perbuatan dilakukan.
4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.
Sifat dapat dihukum itu berkenaan dengan alasan-alasan
yang membebaskan terdakwa dari hukuman. Sifat melawan
11
dengan larangan atau perintah.
b. Unsur Pokok Subjektif
Asas pokok hukum pidana ialah “tak ada hukuman
kalau tak ada kesalahan” (an act does not make guilty unless
the mind is guilty, actus not facit reum nisi mens sit rea).
Kesalahan dimaksud di sini adalah sengaja
(intention/dolus/opzet) dan kealpaan (negligent/schuld).
a. Kesengajaan sebagai maksud.
c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus
eventualis).
a. Tidak berhati-hati; dan
12
mencuri atau menipu. Perbuatan demikian dinamakan delictum
commissionis. Ada juga ketentuan undang-undang yang mensyaratkan
kelakuan pasif atau negatif, seperti Pasal 164-165, 224, 523, 529, dan
631 KUHP. Delik-delik semacam itu terwujud dengan mengabaikan
apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk dilakukan yang
disebut Delictum omissionis. Di samping itu, ada juga delik yang dapat
diwujudkan dengan berbuat negatif yang dinamakan delicta commissionis
per omnissionem commissa. Delik demikian terdapat dalam Pasal 341
KUHP, yaitu seorang ibu dengan sengaja menghilangkan nyawa
anaknya dengan jalan tidak memberikannya makanan. Pasal 194 juga
mengandung delik demikian, yaitu seorang penjaga pintu kereta api yang
dengan sengaja tidak menutup pintu kereta api pada waktunya,
sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.
Apakah arti kelakuan atau tingkah laku manusia itu?
Beberapa ahli hukum telah mencoba memberikan pengertian
kelakuan atau tingkah laku tersebut. Pendapat Simons dan Van
Hamel mengenai kelakuan atau tingkah laku dapat dijumpai di
dalam beberapa literatur hukum pidana. Menurut Simons dan Van
Hamel, kelakuan (handeling) positif adalah gerakan otot yang
13
Rumusan “gerakan otot yang dikehendaki” itu ditentang oleh
Pompe. Menurut Pompe, bagaimanapun pentingnya gerakan otot itu jika
dipandang dari sudut psikologi, untuk hukum pidana dan ilmu hukum
pidana, hal itu tidak mempunyai arti. Ada kalanya untuk mengadakan
perbuatan pidana tidak diperlukan adanya gerakan otot, misalnya
Pasal 111 KUHP, yakni mengadakan hubungan dengan negara asing.
Hal itu cukup dilakukan dengan sikap badan atau pandangan mata
tertentu. Menurut Pompe, makna kelakuan dapat ditentukan dengan 3
ayat suatu kejadian yang ditimbulkan oleh seseorang, yang nampak
keluar, dan yang diarahkan kepada tujuan yang menjadi objek hukum.
Moeljatno tidak menyetujui pendapat Pompe tersebut
dengan menyatakan alasan sebagai berikut:
Apakah rumusan Pompe dapat kita terima? Hemat saya tidak. Sebab dengan demikian titik berat makna pengertian diletakkan pada kejadian, yaitu akibatnya kelakuan, hal mana justru kita pisahkan dari pengertian kelakuan. Lain halnya kalau melihat formularing Mezger, yang di samping adanya “Willens-grundlage” juga mensyaratkan adanya “gerakan jasmani beserta akibat-akibatnya”.11
Selanjutnya Moeljatno tidak memasukkan tiga macam aktivitas
ke dalam arti kelakuan, yaitu:
a. Sikap jasmani yang sama sekali pasif, yang tidak dikehendaki, karena orang itu dipaksa oleh orang lain (berada dalam daya paksa, Overmacht, compulsion.
b. Gerakan refleks; dan
14
c. Sikap jasmani yang terwujud karena keadaan tak sadar, seperti mengigau, terhipnotis, dan mabuk.12
Akhirnya Moeljatno berkesimpulan bahwa pendapatnya
sesuai dengan pendapat Mezger, karena ketiga sikap jasmani tersebut
di atas tidak didukung oleh suatu kehendak atau terwujud bukan karena
bekerjanya kehendak. Beliau lebih menyetujui pendapat Vos, karena:
a. Pandangan Vos lebih mudah dipahami; dan
b. Pandangan Vos bukan hanya menyangkut kelakuan
positif, tetapi juga meliputi kelakuan negatif.
2.1.3. Unsur Melawan Hukum
melawan hukum. Unsur itu merupakan suatu penilaian objektif terhadap
perbuatan dan bukan terhadap si pembuat. Bilamana suatu perbuatan
itu dikatakan melawan hukum? Orang akan menjawab, apabila perbuatan
itu masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-
undang. Jawaban itu tidak salah. Akan tetapi, perbuatan yang
memenuhi rumusan delik itu tidak senantiasa bersifat melawan hukum.
Mungkin ada yang menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan
tersebut.
mereka tidak melawan hukum karena mereka menjalankan perintah
12 Ibid., halaman 85.
15
jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1) KUHP); (2) jaksa menahan orang
yang dicurigai telah melakukan kejahatan, ia tidak dapat dikatakan
melanggar pasal 333 KUHP karena ia melaksanakan undang-undang
sehingga tidak ada unsur sifat melawan hukum (Pasal 50 KUHP).
Pada umumnya para ahli hukum membagi sifat melawan hukum
itu ke dalam dua macam, yaitu :
a. sifat melawan hukum formil; dan
b. sifat melawan hukum materiel.
Menurut ajaran sifat melawan hukum formil, yang dikatakan
melawan hukum apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua
unsur yang termuat dalam rumusan deilik. Jika ada alasan-alasan
pembenar, alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas
dalam undang-undang. Jadi, menurut ajaran ini melawan hukum sama
dengan melawan undang-undang (hukum tertulis).
Menurut ajaran sifat melawan hukum materiel, di samping
memenuhi syarat-syarat formil, yaitu mencocoki semua unsur yang
tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar
dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau
tercela. Karena itu pula ajaran ini mengakui alasan-alasan
pembenar di luar undang-undang. Dengan perkataan lain, alasan
pembenar dapat berada pada hukum yang tidak tertulis.
Dari kedua ajaran tentang sifat melawan hukum tersebut
(formil dan materiel) dapat disimpulkan bahwa, apabila suatu perbuatan
16
itu memenuhi rumusan delik, itu merupakan tanda atau indikasi bahwa
perbuatan itu bersifat melawan hukum. Akan tetapi, sifat itu hapus
apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar. Mereka yang
menganut ajaran sifat melawan hukum formil berpendapat bahwa alasan
pembenar itu hanya boleh diambil dari hukum positif yang tertulis,
sedangkan penganut ajaran sifat melawan hukum materiil
berpendapat bahwa alasan itu boleh diambil dari luar hukum yang
tertulis.
dengan pandangan formil adalah:
1. Mengakui adanya pengecualian/ penghapusan dari sifat melawan hukumnya perbuatan menurut hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis, sedangkan pandangan yang formal hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang hanya mengakui pengecualian yang tersebut dalam undang-undang saja.
2. Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap-tiap perbuatan pidana, juga bagi yang dalam rumusannya tidak menyebut unsur-unsur tersebut; sedang bagi pandangan yang formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur deik. Hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata, barulah menjadi unsur delik. 13
Dengan mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu
menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu
harus selalu dibuktikan adanya unsur tersebut oleh penuntut umum.
Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari
rumusan delik, yaitu apakah dalam rumusan unsur tersebut.
13 Ibid., halaman 134
unsur tersebut tidak dinyatakan, maka juga tidak perlu dibuktikan. Pada
umumnya dalam perundang-undangan kita, lebih banyak delik yang tidak
memuat unsur melawan hukum di dalam rumusannya.
Sifat melawan hukum materiel itu dapat dibedakan ke dalam dua
macam fungsi, yaitu :
negatif mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-
undang mempunyai kekuatan menghapus sifat melawan hukumnya
perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Jadi, hal itu
sebagai alasan penghapus sifat melawan hukum.
Pengertian sifat melawan hukum yang materiel dalam
fungsinya yang positif menganggap bahwa suatu perbuatan tetap
sebagai suatu delik, meskipun tidak nyata diancam dengan pidana dalam
undang-undang, apabila bertentangan dengan hukum atau ukuran-
ukuran lain yang ada di luar undang-undang. Jadi, harus diakui
bahwa hukum yang tak tertulis merupakan sumber hukum positif.
2.1.4. Pengertian Kesalahan
melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan
18
memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih
perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu
mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).
Di sini berlaku apa yang disebut asas “Tiada Pidana Tanpa
Kesalahan” (Keine Strafe ohne Schuld atau Geen straf zonder schuld
atau Nulla Poena Sine Culpa (“culpa” di sini dalam arti luas,
meliputi juga kesengajaan). Asas ini tidak tercantum dalam KUHP
Indonesia atau dalam peraturan lain, namun berlakunya asas tersebut
sekarang tidak diragukan. Akan bertentangan dengan rasa keadilan,
apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sangat sekali tidak
bersalah.
kesalahan pada sipembuat. Asas “tiada pidana tanpa kesalahan” yang
telah disebutkan di atas mempunyai sejarahnya sendiri. Dalam
ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum pidana
yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya
(Tatstrafrecht atau Erfolgstrafrecht) ke arah hukum pidana yang berpijak
pada orang yang melakukan tindak pidana (taterstrafrecht), tanpa
meninggalkan sama sekali sifat dari Tatstrafrecht. Dengan demikian
hukum pidana yang ada dewasa ini dapat disebut sebagai ”Tat-
Taterstrafrecht”, ialah hukum pidana yang berpijak pada perbuatan
maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini dapat pula disebut
19
disyaratkan adanya kesalahan pada sipembuat.
Dari apa yang telah disebutkan di atas, maka dapat
dikatakan bahwa kesalahan terdiri atas beberapa unsur, ialah:
a. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada sipembuat (Schuldfahigkeit atau Zurechnungsfahigkeit); artinya keadaan jiwa sipembuat harus normal.
b. Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
Kalau ketiga-tiga unsur ada maka orang yang bersangkutan bisa
dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawab pidana,
sehingga bisa di pidana.14 Dalam pada itu harus diingatkan bahwa
untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya
(pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus
dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum.
2.2. Doktrin Strict Liability dalam Hukum Pidana
Strict Liability adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan
(liability without fault). Hal itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat
dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah
dirumuskan dalam Undang- Undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya.
Konsep Strict liability merupakan penyimpangan dari asas kesalahan yang
14 Sudarto, op cit. halaman 91.
20
dirumuskan dalam pasal 38 ayat (1) RUU KUHP. Bunyi rumusannya adalah
sebagai berikut : “Bagi tindak pidana tertentu, undang-undang dapat
menentukan bahwa seseorang dapat di pidana semata- mata karena telah
dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan adanya
kesalahan”.
Untuk memahami lebih jauh latar belakang dan alasan
dicantumkannya asas strict liability itu ke dalam konsep, dapat dilihat pada
penjelasannya berikut ini.:
Ketentuan dalam ayat ini merupakan suatu perkecualian terhadap asas tiada pidana tanpa kesalahan. Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini dikenal sebagai asas “strict liability”.
Strict liability ini pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di
Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas mens- rea tidak dapat
dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila
tetap berpegang teguh pada asas mens-rea untuk setiap kasus pidana dalam
ketentuan undang- undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu
dipertimbangkan untuk menerapkan strict liability terhadap kasus-kasus
tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan strict liability itu ternyata
mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.
Sering dipersoalkan, apakah strict liability itu sama dengan
absolute liability. Mengenai hal itu ada dua pendapat. Pendapat pertama
21
pemikirannya ialah seseorang yang telah melakukan perbuatan terlarang
(actus reus) sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang sudah dapat
dipidana tanpa mempersoalkan apakah si pelaku mempunyai kesalahan
(mens rea) atau tidak. Jadi seseorang yang sudah melakukan perbuatan pidana
menurut rumusan undang-undang yang sudah melakukan perbuatan
pidana menurut rumusan undang-undang harus atau mutlak dapat dipidana.
Pendapat kedua menyatakan Strict liability bukan Absolute liability. Artinya,
orang yang telah melakukan perbuatan terlarang menurut undang-undang tidak
harus atau belum tentu dipidana. Kedua pendapat itu antara lain, dikemukakan
juga oleh Smith dan Brian Hogan, yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief.
Ada dua alasan yang dikemukakan oleh mereka, yaitu :
a. Suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara Strict liability apabila tidak ada mens rea yang perlu dibuktikan sebagai satu-satunya unsur untuk actus reus yang bersangkutan. Unsur utama atau unsur satu-satunya itu biasanya merupakan salah satu ciri utama, tetapi sama sekali tidak berarti bahwa mens rea itu tidak disyaratkan sebagai unsur pokok yang tetap ada untuk tindak pidana itu. Misalnya, A dituduh melakukan tindak pidana “menjual daging yang tidak layak untuk dimakan karena membahayakan kesehatan atau jiwa orang lain”. Tindak pidana ini menurut hukum Inggris termasuk tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara strict liability. Dalam hal itu tidak perlu dibuktikan bahwa A mengetahui daging itu tidak layak untuk dikonsumsi, tetapi tetap harus dibuktikan, bahwa sekurang-kurangnya A memang menghendaki (sengaja) untuk menjual daging itu. Jadi jelas dalam hal itu Strict liability tidak bersifat absolut.
b. Dalam kasus-kasus strict liability memang tidak dapat diajukan alasan pembelaan untuk “kenyataan khusus” (particular fact) yang menyatakan terlarang menurut undang- undang. Misalnya, dengan mengajukan “reasonable mistake”. Kita tetap dapat mengajukan alasan pembelaan untuk keadaan- keadaan lainnya. Contoh lain, misal dalam kasus “mengendarai
22
kendaraan yang membahayakan” (melampaui batas maksimum), dapat diajukan alasan pembelaan bahwa dalam mengenai kendaraan itu ia berada dalam keadaan automatism. Misal lain, A mabuk-mabukan di rumahnya sendiri. Akan tetapi dalam keadaan tidak sadar (pingsan), A diangkat oleh kawan- kawannya dan diletakkan di jalan raya. Dalam hal itu memang ada Strict liability, yaitu berada di jalan raya dalam keadaan mabuk, tetapi A dapat mengajukan pembelaan berdasarkan adanya compulsion. Jadi, dalam hal itu pun Strict liability bukanlah absolute liability.15
Di dalam Ilmu hukum pidana terdapat perbedaan pendapat
mengenai doktrin strict liability. Sebagian pendapat menyatakan bahwa
prinsip “tidak terdapat kesalahan sama sekali” harus dapat diterapkan,
kecuali apabila diterapkan kesalahan besar kepada si pelaku. Dipihak lain
menyatakan bahwa penerapan strict liability harus dibuat persyaratan yang
lebih ketat, tergantung dari kasus-kasus yang bersangkutan.16
Mardjono Reksodiputro dalam salah satu tulisannya memberikan jalan
keluar untuk membenarkan diterapkannya asas strict liability di Indonesia
yang menganut sistem Eropa Continental, yaitu :
Berhubung kita tidak mengenal ajaran Strict liability yang berasal dari system hukum Anglo-Amerika tersebut, maka sebagai alasan pembenar dapat dipergunakan ajaran feit materiel yang berasal dari system hukum Eropa Kontinental. Dalam kedua ajaran ini atidaklah penting adanya unsur kesalahan. Ajaran strict liability hanya dipergunakan untuk tindak pidana ringan (regulatory offences) yang hanya mengancam pidana denda, seperti pada kebanyakan public welfare offences. Namun,karena kita telah mengambil alih konsep yang berasal dari system hukum yang berlainan akarnya kedalam system hukum di Indonesia, maka memerlukan ketekunan dari para ahli hukum pidana Indonesiauntuk menjelaskan konsep ini dengan mengkaitkannya pada asas-asas yang
15 Barda Nawawi Arief, Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 132-133.
16 L. H . C Hulsman, Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana, Penyadur, Soedjono Dirdjosisworo, (Jakarta; CV: Rajawali Pers, 1984), halaman 56.
23
Alasan senada juga dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang
menyatakan:
Karena strict liability ini sangat jauh menyimpang dari asas kesalahan maka para ahli hukum pidana membatasi penerapannya hanya pada delik-delik tertentu saja. Kebanyakan strict liability terdapat pada delik-delik yang diatur dalam undang-undang (statutory offences; regulatory offences; mala prohibita) yang pada umumnya merupakan delik-delik terhadap kesejahteraan umum (public welfare offences). Termasuk regulatory offences misalnya penjualan makanan dan minuman atau obat-obatan yang membahayakan, pencegahan terhadap polusi, penggunaan gambar dagang yang menyesatkan dan pelanggaran lalulintas. 18
Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan untuk
menerapkan asas strict liability disamping perbuatannya membahayakan
masyarakat juga pembuktiannya yang sangat sulit. Kriteria membahayakan
masyarakat itu tidak mesti harus tindak pidana yang serius (real crime),
akan tetapi juga meliputi “regulatory offences” seperti pelanggaran lalulintas,
pencemaran lingkungan, makanan, minuman dan obat-obatan yang tidak
memenuhi syarat kesehatan.
menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin atas asas
strict liability digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan
mengenai kesejahteraan umum”. Pembuktian kesalahan dalam
mempertanggungjawabkan pembuat bukan hal yang mudah. Jadi,
perumusan konsep strict liability dalam KUHP Indonesia merupakan jalan
17 Mardjono Reksodiputro, Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, PusatPelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), halaman 32.
18 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, halaman 129.
24
perumusan strict liability dalam KUHP baru merupakan refleksi dalam menjaga
keseimbangan kepentingan sosial. Dengan demikian, strict liability
merupakan konsep yang digunakan dan diarahkan untuk memberikan
perlindungan sosial dalam menjaga kepentingan masyarakat terhadap aktivitas-
aktivitas yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik kerugian
fisik, ekonomi maupun social cost.20
Selanjutnya Barda Nawawi Arief memberikan kriteria batas- batas
yang harus diperhatikan apabila kita akan menerapkan asas strict liability
yang merupakan penyimpangan dari asas kesalahan. Batas-batas itu adalah:
1) Sejauh mana akibat-akibat yang ditimbulkan oleh perkembangan delik-delik baru itu mengancam kepentingan umum yang sangat luas dan eksistensi pergaulan hidup sebagai totalitas ?
2) Sejauh mana nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila membenarkan asas ketiadaan kesalahan sama sekali ? 21
Jadi inti masalahnya menurut Barda Nawawi Arief berkisar pada sejauh
mana makna kesalahan atau pertanggungjawaban pidana itu harus diperluas
dengan tetap mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu
dengan kepentingan masyarakat luas. Lebih jauh Barda Nawawi Arief
mengingatkan bahwa pertimbangan harus dilakukan dengan hati-hati sekali,
terlebih melakukan pelompatan yang drastis dari konsepsi kesalahan yang
19 Hamzah Hetrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 1996), halaman 38.
20 Ibid. 21 Barda Nawawi Arief dan Muladi, Teori dan Kebijakan Pidana,( Bandung: Alumni, 1998),
halaman 141.
yang diperluas sedemikian rupa sampai pada konsepsi ketiadaan kesalahan
sama sekali. Hal yang terakhir itu merupakan akar yang paling dalam dari
nilai- nilai keadilan berdasarkan Pancasila.
Penerapan asas strict liability itu sangat penting terhadap kasus-kasus
tertentu yang menyangkut membahayakan sosial atau anti sosial,
membahayakan kesehatan dan keselamatan, serta moral public. Kasus-kasus
seperti pencemaran lingkungan hidup, perlindungan konsumen, serta yang
berkaitan dengan minuman keras, pemilikan senjata, dan pemilikan obat-
obatan terlarang, merupakan kasus yang sangat memungkinkan untuk
diterapkan strict liability.
perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan tidaklah mudah. Karena jaksa tidak
dapat membuktikan kesalahan tersebut, akhirnya terdakwa dibebaskan oleh
hakim. Kesulitan yang serupa itu banyak terjadi pada kasus-kasus
lingkungan yang lain. Padahal, akibat yang ditimbulkan sangat merugikan
masyarakat. Disitu tampak betapa urgennya penerapan asas strict liability.
Jadi penerapan strict liability sangat erat kaitannya dengan ketentuan
tertentu dan terbatas. Agar lebih jelas apa yang menjadi landasan penerapan
strict liability crime, dapat dikemukakan patokan berikut :
1) Perbuatan itu tidak berlaku umum terhadap semua jenis
26
mengenai kejahatan anti sosial atau yang membahayakan
sosial.
diwajibkan hukum dan kepatutan.
karena dikategorikan sebagai aktivitas atau kegiatan yang
sangat potensial mengandung bahaya kepada kesehatan,
keselamatan, dan moral publik (a particular activity
potential danger of public health,safety or moral).
4) Perbuatan atau aktivitas tersebut secara keseluruhan
dilakukan dengan cara melakukan pencegahan yang sangat wajar
(unreasonable precausions).
Definisi tindak pidana menurut Moeljatno, adalah perbuatan yang oleh
suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana tertentu bagi barang siapa yang
melanggar larangan tersebut.22 Sementara, disebutkan Simons menyatakan, bahwa
tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan
sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat dipertangungjawabkan
22 Moeljatno, Op.Cit., halaman 54.
27
perbuatanatau tindakan yang dapat dihukum.23 Berdasarkan kedua pendapat
tersebut, pandangan Simons lebih luas dari pada pandangan Moeljatno dimana
Simons disebutkannya tindakan yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
Tindak pidana lingkungan hidup, mencakup perbuatan disengaja maupun
yang tidak disengaja. Definisi tindak pidana lingkungan hidup di dalam Undang-
Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup (UUPPLH) tidak dapat ditemukan secara lengkap. Namun dapat dirujuk
kepada Pasal 97 UUPPLH yang menyebutkan bahwa, “Tindak pidana dalam
undang-undang ini merupakan kejahatan”. Ketentuan pidana sebagaimana diatur
dalam UUPPLH dimaksudkan untuk melindungi lingkungan hidup dengan
memberikan ancaman sanksi pidana. Untuk membahas tindak pidana lingkungan
tersebut perlu diperhatikan konsep dasar tindak pidana lingkungan hidup yang
ditetapkan sebagai tindak pidana umum (delic genus) dan mendasari
pengkajiannya pada tindak pidana khususnya (delic species).
Pengertian tindak pidana lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 98
UUPPLH sampai dengan Pasal 115 UUPPLH, melalui metode konstruksi hukum
dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan (perbuatan
yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”. Rumusan ini
dikatakan sebagai rumusan umum (genus) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk
menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (species), baik dalam
ketentuan yang terdapat dalam UUPPLH maupun dalam ketentuan undang-
23 Ibid.
undang lain (ketentuan sektoral di luar UUPPLH) yang mengatur perlindungan
hukum pidana bagi lingkungan hidup. Kata “mencemarkan” dengan
“pencemaran” dan “merusak” dengan “perusakan” adalah memiliki makna
substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau rusaknya lingkungan. Tetapi
keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni
dengan kalimat aktif dan dengan kalimat pasif (kata benda) dalam proses
menimbulkan akibat.24
hidup”, dicantumkan pada Pasal 1 angka 14 UUPPLH yang perumusannya
sebagai berikut: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam
lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu
lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”
Adapun unsur dari pengertian “pencemaran lingkungan hidup”
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH, yaitu:
1. masuknya atau dimasukkannya:
24 Mudzakir, Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan, dalam Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (ed), Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, 75 Tahun Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH.,ML., (Jakarta Universitas Indonesia, 2001, ), halaman 527.
29
3. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa penentuan
terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan
hidup. Baku mutu lingkungan berdasarkan Pasal 1 angka (13) UUPPLH, yaitu:
“ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam
suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.”.
Baku mutu lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH,
meliputi:
e. Baku mutu emisi;
g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
30
Baku mutu air, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien dan baku
mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diatur
dalam Peraturan Pemerintah. Sedangkan baku mutu air limbah, baku mutu emisi,
baku mutu gangguan, diatur dalam peraturan menteri negara lingkungan hidup.
Penjelasan Pasal 20 ayat (2) UUPPLH, memberikan penjelasan terhadap
baku mutu tersebut, sebagai berikut:
- “baku mutu air” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
- “baku mutu air limbah” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air .
- “baku mutu air laut” adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut.
- “baku mutu udara ambien” adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang seharusnya ada, dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
- “baku mutu emisi” adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media udara.
- “baku mutu gangguan” adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur getaran, kebisingan, dan kebauan.
Pengertian istilah “perusakan lingkungan hidup” secara otentik
dirumuskan dalam Pasal 1 angka 16 UUPPLH, yaitu “tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup.”.
terkandung dalam Pasal 1 angka 16 UUPPLH, yaitu:
1. adanya tindakan;
3. melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa untuk
menentukan terjadinya kerusakan lingkungan, ditetapkan kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup. Baku kerusakan lingkungan hidup, berdasarkan Pasal 1 angka
15 UUPPLH, yaitu ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap
melestarikan fungsinya. Baku kerusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 21
ayat (2) UUPPLH, meliputi baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku
kerusakan akibat perubahan iklim. Ketentuan mengenai kriteria baku kerusakan
ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim, diatur dalam
peraturan pemerintah.
Kriteria baku kerusakan ekosistem menurut Pasal 21 ayat (3) UUPPLH,
meliputi:
b. kriteria baku kerusakan terumbu karang;
c. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
32
e. kriteria baku kerusakan padang lamun;
f. kriteria baku kerusakan gambut;
g. kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
h. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 21 ayat (4) UUPPLH, didasarkan pada parameter antara lain:
a. kenaikan tempratur;
c. badai; dan/atau
hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan”.
- “produksi biomassa” adalah bentuk-bentuk pemanfaatan sumber daya tanah untuk menghasilkan biomassa.
- “kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa” adalah ukuran batas perubahan sifat dasar tanah yang dapat ditenggang berkaitan dengan kegiatan produksi biomassa. Kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa mencakup lahan pertanian atau lahan budi daya dan hutan.
- “kriteria baku kerusakan terumbu karang” adalah ukuran batas perubahan fisik dan/atau hayati terumbu karang yang dapat ditenggang.
- “kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan” adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan
33
dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
Memperhatikan, uraian terdahulu tampak bahwa teknik perumusan
tindak pidana pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dalam UUPPLH
tidak lagi luas dan abstrak, sebagaimana tercantum dalam UUPLH. Rumusan
dalam UUPPLH dapat memberi ruang gerak bagi penegak hukum (hakim) untuk
melakukan inovasi hukum dalam menafsirkan hukum pidana lingkungan hidup
guna merespon perkembangan yang terjadi dalam masyarakat di bidang
lingkungan hidup karena ia (hakim) mempunyai semangat dan kepedulian untuk
menegakkan hukum dan keadilan dalam melindungi lingkungan hidup. Atau, juga
dapat menyulitkan penegak hukum pidana lingkungan, sebab jika aparat
penenegak hukum (termasuk hakim) tidak peka dalam merespon perkembangan
yang terjadi di dalam masyarakat di bidang lingkungan hidup, dapat memberi
peluang bagi penegak hukum untuk menyelewengkan hukum untuk kepentingan
lain (“kepentingan pribadi”).
berdasarkan UUPPLH, tidak lagi abstrak dan luas sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (UUPLH), karena UUPPLH telah
memberikan kata kunci bagi tindak pidana dan atau kerusakan lingkungan, yaitu:
“melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan” atau “melampaui
kriteria baku kerusakan lingkungan”.
Ketentuan Pidana dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV, yaitu dari Pasal
97 sampai dengan Pasal 120 UUPPLH. Ketentuan Pasal 97 UUPPLH,
34
merupakan kejahatan. Kejahatan disebut sebagai“rechtsdelicten” yaitu tindakan-
tindakan yang mengandung suatu “onrecht” hingga orang pada umumnya
memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas dihukum, walaupun
tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah tidak dinyatakan sebagai
tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Kejahatan (rechtsdelicten)
merupakan perbuatan yang tidak adil menurut filsafat, yaitu yang tidak tergantung
dari suatu ketentuan hukum pidana, tetapi dalam kesadaran bathin manusia
dirasakan bahwa perbuatan itu tidak adil, dengan kata lain kejahatan merupakan
perbuatan tercela dan pembuatnya patut dipidana (dihukum) menurut masyarakat
tanpa memperhatikan undang-undang pidana.
esensial bertentangan dengan tertib hukum atau perbuatan yang bertentangan
dengan (membahayakan) kepentingan hukum., pelanggaran hukum yang
dilakukan menyangkut pelanggaran terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik
dan sehat serta keharusan untuk melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan
hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan
hidup.
Jika ditinjau dari perumusan tindak pidana, ketentuan Pasal 98 UUPPLH
– 115 UUPPLH, terdapat tindak pidana materiil yang menekankan pada akibat
perbuatan, dan tindak pidana formil yang menekankan pada perbuatan. Tindak
pidana materiil memerlukan (perlu terlebih dahulu dibuktikan) adanya akibat dalam
35
formal, tidak memerlukan adanya akibat, namun jika telah melanggar rumusan
ketentuan pidana (ketentuan peraturan perundang-undangan), maka telah dapat
dinyatakan sebagai telah terjadi tindak pidana dan karenanya pelaku dapat dijatuhi
hukuman. Tindak pidana formal dapat digunakan untuk memperkuat sistem tindak
pidana materiil jika tindak pidana materiil tersebut tidak berhasil mencapai target
bagi pelaku yang melakukan tindak pidana yang berskala ecological impact.
Artinya tindak pidana formal dapat digunakan bagi pelaku tindak pidana
lingkungan yang sulit ditemukan bukti-bukti kausalitasnya.Tindak pidana formal
ini tidak diperlukan akibat (terjadinya pencemaran dan atau perusakan
lingkungan) yang timbul, sehingga tidak perlu dibuktikan adanya hubungan sebab
akibat (causality) dari suatu tindak pidana lingkungan. Hal yang perlu diketahui
dalam tindak pidana formal dalam UUPPLH, yaitu, seseorang telah melakukan
pelanggaran atas peraturan perundang-undangan atau izin.
Ketentuan Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2),
(3) UUPPLH, jika di simak lebih lanjut mengandung makna selain termasuk delik
formal juga delik materiil. Pasal 98 ayat (2), (3) UUPPLH dan Pasal 99 ayat (2),
(3) UUPPLH mengatur bahwa seseorang harus bertanggungjawab atas
perbuatannya yang melanggar baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu
air laut, atau kriteria kerusakan lingkungan, sehingga orang luka dan/atau bahaya
kesehatan manusia, atau mengakibatkan orang luka berat atau mati. Dalam kasus
ini harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara perbuatan pelanggaran baku
udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria kerusakan
36
lingkungan tersebut dengan terjadinya orang luka dan/atau bahaya kesehatan
manusia atau luka berat atau kematian. Akan tetapi, jika ternyata tidak terbukti
bahwa terjadinya pelanggaran baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu
air laut atau kriteria kerusakan lingkungan menyebabkan orang luka dan atau
bahaya kesehatan manusia atau luka berat atau kematian, maka pelaku dibebaskan
dari tindak pidana materiil, namun ia tetap harus bertanggungjawab atas
perbuatannya karena melanggar tindak pidana formal.
Terkait dengan tindak pidana yang selain mengandung delik formal dan
materiil, Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut hendaknya
mendakwakan pelaku dengan dakwaan alternatif dan kumulatif. Artinya, jika
dakwaan berdasarkan tindak pidana materiil tidak berhasil dibuktikan, maka
dakwaan berdasarkan tindak pidana formal dapat dilakukan.
Tindak pidana lingkungan hidup dapat pula ditelaah terhadap pasal-pasal
dalam UUPPLH 2009, dimana dalam Pasal 60 disebutkan, “Setiap orang dilarang
melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa
izin”. Kemudian dapat diambil lagi ketentuan dalam Pasal 69 ayat (1) disebutkan
bahwa setiap orang dilarang:
2. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
37
6. Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup; 7. Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan; 8. Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; 9. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
dan/atau 10. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, 11. merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
Berdasarkan Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) di atas, dapat dipahami
bahwa tindak pidana lingkungan hidup itu merupakan perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang dalam konteks “mencemarkan atau merusak
lingkungan”.Mencemarkan atau merusak lingkungan, menurut Alvi Syahrin,25
merupakan genus atau rumusan umum, mejadi species atau rumusan khususnya
dapat dilihat dari berbagai ketentuan di dalam pasal-pasal UUPPLH 2009.
Merujuk pada Pasal 69 ayat (1) di atas, dalam angka 1 disebutkan
”melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup”. Inilah yang disebut dengan genus tindak pidana lingkungan
hidup. Akan tetapi mulai dari angka 2 sampai dengan angka 10 merupakan species
tidank pidana lingkungan hidup.
Sampai pada penafsiran di dalam Pasal 98 ayat (1), Pasal 99 ayat (1),
Pasal 100 ayat (1), Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal
106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113,
Pasal 114, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, dan
25 Alvi Syahrin., Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, (Medan: Sofmedia, 2009), halaman 19.
38
tindak pidana lingkungan hidup tersebut.
Berdasarkan Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 di atas, dapat diketahui
bentuk-bentuk tindak pidana yang dikenal di dalam UUPPLH. Dalam Pasal 98
ayat (1), disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan
yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku
mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”.
Dalam Pasal 99 ayat (1): Setiap orang yang karena kelalaiannya
mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu
air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 100 ayat (1): Setiap
orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu
gangguan dipidana. Pasal 101: Setiap orang yang melepaskan dan/atau
mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan. Pasal
102: Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin. Pasal 103:
Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
Dalam Pasal 104: Setiap orang yang melakukan dumping limbah
dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 105: Setiap orang
yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pasal 106: Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 107: Setiap orang yang
memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam
39
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 108: Setiap orang yang
melakukan pembakaran Lahan. Pasal 109: Setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan. Pasal 110: Setiap orang yang
menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal. Pasal 111
ayat (1): Pejabat pemberi izin lingku ngan yang menerbitkan izin lingkungan
tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
Dalam Pasal 112: Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak
melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan tanpa izin lingkungan. Pasal
113: Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang
tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan
hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dalam Pasal 114: Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Pasal 115: Setiap orang yang
dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan
tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai
negeri sipil.
Pasal 116 ayat (1): Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan
oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana
dijatuhkan kepada:
tindak pidana tersebut.
dalam lingkungan hidup. Bentuk-bentuk tindak pidana lingkungan hidup di atas,
selalu diawali dengan kalimat “setiap orang”, artinya adalah bahwa hanya orang
lah yang dapat dipidana walupun dalam UUPPLH dikenal adanya badan hukum
atau korporasi akan tetapi tidak disebutkan kalimat yang diawali dengan “setiap
badan hukum” atau setiap korporasi”. Logikanya adalah mana bisa mungkin suatu
lembaga organisasi atau badan hukum atau badan usaha atau korporasi dapat
dipidana secara fisiknya, melainkan pengurus-pengurusnya lah yang dapat
dipertanggungjawabkan.
41
pengetahuan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun tujuan penelitian ini
adalah:
tindak pidana) dalam bidang lingkungan hidup.
2. Untuk mengetahui sistem pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi
sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas
strict liability.
kepentingan praktis.
sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana
dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi
sebagai pelaku tindak pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas
strict liability.
bagi aparat penegak hukum untuk memperluas wacana mengenai
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai pelaku tindak
pidana di bidang lingkungan hidup berdasarkan asas strict liability. Bagi
penentu kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan
dalam menetapkan kebijakan mengenai formulasi dan penerapan pidana
dalam rangka melengkapi dan penyempurnaan peraturan perundangan
mengenai pidana.
memutlakkan adanya suatu kegiatan penelitian. Tanpa penelitian itu ilmu
pengetahuan tidak dapat hidup dan tidak dapat diyakini kebenarannya. Tetapi
lebih dinamis lagi penelitian juga berfungsi dan bertujuan inventif, yakni terus-
menerus lagi memperbaharui lagi kesimpulan dari teori yang telah diterima
berdasarkan fakta-fakta. Tanpa penelitian ilmu pengetahuan akan berhenti ,
bahkan akan surut kebelakang.26 Oleh karena itu di dalam setiap penelitian
diperlukan suatu tata cara yang nantinya akan digunakan untuk meneliti objek
penelitian. Proses yang demikian inilah yang disebut dengan Metodologi
Penelitian.
Dengan demikian, metodologi merupakan perencanaan penelitian terhadap
objek yang diteliti. Biasanya objek tersebut adalah berupa fakta empiris yang
terjadi dalam masyarakat, yang kemudian akan dikaji secara metodis dan disusun
secara sistematis kemudian diuraikan secara logis dan analitis. Dari semua
penelitian ini akan mendapatkan suatu pemecahan masalah atau mendapatkan
jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu, sehingga hasil yang diharapkan
dapat benar-benar terwujud dalam suatu penyusunan karya ilmiah atas dasar hasil
penelitian.
26 Anton Bakker dan Ahmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: Kanisius, 1990), halaman 11.
44
penelitian ini adalah sebagai berikut:
4.1. Metode Pendekatan
yang menitikberatkan pada data sekunder. Sebagai penelitian hukum normatif,
maka penelitian ini meliputi penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas
hukum, penemuan hukum in concreto dan sinkronisasi hokum,27 sehingga
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penal. Sebagai pendekatan penal,
maka dapat dikatakan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif.
Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis permasalahan yang
berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana
lingkungan hidup, yang dikaji melalui asas Strict Liability.
4.2. Spesifikasi Penelitian
menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku / hukum positif
dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif dalam
masyarakat. Penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan
masalah yang ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan
27 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri, cet III, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), halaman 22-23.
45
Dengan demikian, dari penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai
sistem pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana lingkungan hidup dengan
melakukan reorientasi tentang asas strict liability sebagai bentuk
pertanggungjawaban pidana.
metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan atau
dokumen (library research). Studi kepustakaan dilakukan terhadap data sekunder,
yaitu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh
tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-
data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang terdiri
dari :
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP);
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindugan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
28 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 36.
46
mengenai bahan hukum primer, seperti :
a. Buku-buku hukum dan non hukum yang berkaitan dengan objek
yang diteliti.
dengan obyek penelitian..
penjelasan mengenai bahan hukum primer dan tersier seperti :
a. Kamus Hukum
c. Ensiklopedi, majalah-majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, surat
kabar serta membaca berkas-berkas lainnya yang dianggap relevan
dengan penelitian ini, yang kemudian dilakukan inventarisasi
sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan.
4.4. Metode Analisis Data
dilakukan kategorisasi. Analisis kualitatif yaitu metode analisis yang pada
47
pengetahuan yang bersifat umum untuk mengkaji persoalan-persoalan yang
bersifat khusus. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan
sebagai jawaban atas permasalahan yang ada.
29 Analisis kualitatif pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis analitis (lihat M. Sommers, Logika, (Bandung: Alumni,1992), halaman 2, demikian pula Jujun S. Suriasumantri, Filsafat Ilmu-Sebuah Pengantar Populer, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), halaman 43.
30 Tatang A. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), halama 95. Menurut Niles dan Huberman, langkah-langkah ini untuk menganalisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data dan perumusan kesimpulan. (Lihat Esmi Warassih, “Metodologi Penelitian Bidang Ilmu Humaniora, Kompilasi makalah Pelatihan Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat”, (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1999), halama 51-52. Lihat pula : Matthrew B. Mikles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rehendy Rohidi, (Jakarta: UI Press, 1992), halaman 15-21.
48
dalam Bidang Lingkungan Hidup
subyek hukum. Pandangan tentang subyek hukum pidana di bidang hukum
pidana umum yang hanya terbatas pada orang pribadi, tidak dapat dilepaskan
dengan sejarah pembentukan WvS Nederland tahun 1881, dimana pada
dasarnya hanya manusia dapat dipandang sebagai subyek hukum pidana. Hal ni
dapat diketahui dari :
a. Memory van Toelichting Pasal 51 WvS Nederland (Pasal 59 KUHP): suatu strafbaarfeit hanya dapat diwujudkan oleh manusia dan fiksi tentang badan hukum tidak berlaku dalam bidang hukum pidana.
b. Uraian delik dalam banyaak pasal WvS selalu dimulai dengan “Barang Siapa” dan sering disyaratkan adanya berbagai faktor manusia, seperti sengaja dan lalai, faktor mana hanya dapat dimiliki oleh manusia.
c. Sistem pidana terdiri dari pidana kekayaan dan pidana badan hanyalah dapat dikenakan terhadap manusia.
d. Hukum acara pidana tidak mengandung ketentuan tatacara terhadap korporasi.31
Di Belanda telah terjadi pergeseran pandangan sehubungan dengan
ketentuan tentang korporasi sebagai subyek hukum pidana, sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 51 WvS Nederland berdasarkan Undang-undang tanggal 23
31 Andi Zaenal Abidin , Bunga Rampai Hukum Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), halaman 51.
49
Mei 1990. Dalam Pasal 51 ditentukan :
1. There are two categories of criminal offender : natural persons and juristic persons.
2. Where a criminal offence is committed by juristic person, criminal proceedings may be instituted and such penalties and measures as are prescribe by law, where applicable, may be imposed : a. against the juristic person; or b. against those who have ordered the commission of the
criminal offense, and against those in control of such unlawful behavior; or
c. against the persons mentioned under a and b jointly. 32
Manusia bukanlah satu-satunya subyek hukum. Dalam lalu lintas hukum
diperlukan sesuatu hal lain yang bukan manusia yang menjadi subyek hukum. Di
samping orang dikenal juga subyek hukum yang bukan manusia yang disebut
badan hukum. Badan hukum adalah organisasi atau kelompok manusia yang
mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Negara
dan perseroan terbatas misalnya adalah organisasi atau kelompok manusia yang
merupakan badan hukum (Korporasi). Korporasi sebagai pembawa hak yang tak
berjiwa dapat bertindak sebagai pembawa hak manusia, misalnya: dapat
melakukan persetujuan-persetujuan, memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas
dari kekayaan anggota-anggotanya.
Bedanya subyek hukum orang dengan subyek hukum badan hukum adalah
bahwa badan hukum itu tidak dapat melakukan perkawinan dan tidak dapat
dipidana penjara. Penentuan atau perluasan badan hukum sebagai subyek hukum
adalah karena sesuatu kebutuhan, terutama dalam soal perpajakan, perekonomian
dan keamanan negara, yang disesuaikan dengan perkembangan peradaban dan
32 Ibid.
atau menderita pemidanaan itu. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa subyek
hukum baik orang maupun korporasi adalah segala sesuatu yang dapat
memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban.
Seiring dengan perkembangan masyarakat, dirasa sangat perlu untuk
menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana agar dapat dibebani
pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kejahatan, supaya korporasi
dalam menjalankan usahanya tidak melakukan tindakan-tindakan yang
melanggar ketentuan hukum dan merugikan masyarakat umum. Oleh karena
itu, pengaturan korporasi sebagai subjek tindak pidana berikut
pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat
mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap
mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum.
Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia
atau orang pribadi. Oleh karena itu hukum pidana selama ini hanya mengenal
orang seorang atau kelompok orang sebagai subyek hukum, yaitu sebagai
pelaku dari suatu tindak pidana. Hal ini bisa dilihat dalam perumusan pasal-
pasal KUHP yang dimulai dengan kata “barangsiapa” yang secara umum
mengacu kepada orang atau manusia. Dengan melihat gejala pelanggaran hukum
yang dapat dilakukan oleh suatu badan hukum yang merugikan masyarakat, maka
kedudukan badan hukum mulai diperhatikan tidak saja menjadi subjek hukum
perdata, tetapi juga menjadi subjek dalam hukum pidana, sehingga dapat dituntut
dan dijatuhi hukuman atau sanksi pidana.
51
Secara umum, baik dalam sistem hukum common law maupun civil law,
sangat sulit untuk dapat mengartikan suatu bentuk tindakan tertentu (actus reus
atau guilty act), serta membuktikan unsur mens rea (criminal act). Oleh karena
itu, kejahatan korporasi memiliki karakteristik yang lebih khusus dari pada
kejahatan perorangan, karena kejahatan korporasi lebih bersifat abstrak untuk
menyangka dan menuntut subjek hukum yang melakukan kejahatan korporasi
tersebut.33 Bukan saja tindak pidana dalam UUPPLH 2009 namun seluruh tindak
pidana (crime) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (harm), yang
kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau criminal
liability.
Pidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang
perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Selain itu,
KUHP juga masih menganut asas sociates delinquere non potest dimana badan
hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.34 Jadi,
dasar pemikiran yang digunakan oleh KUH Pidana itu adalah bahwa kejahatan
tidak dapat dilakukan oleh sebuah korporasi, karena walaupun tindak pidana
33 Korporasi di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikenal sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan seperti layaknya manusia alamiah, yang mempertanggungjawabkan itu adalah orang-orang sebagai pengurus korporasi itu sendiri. Unsur-unsur kejahatan korporasi adalah sebagai berikut: 1. Tindak pidana korporasi dilakukan oleh pengurus dan atau pegawai yang melaksanakan
pekerjaannya atas nama korporasi. 2. Pertanggung jawaban dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi secara
langsung atau pun tidak langsung. 3. Motif tindak kejahatan korporasi untuk mencapai kebutuhan, keuntungan dan tujuan
korporasi. 4. Tindak kejahatan korporasi terkait ke dalam bidang hukum pidana, hukum perdata dan hukum
administrasi. 5. Beban pembuktian dan sangsi memiliki karakteristik khusus.
34 Ibid., halaman 70.
tersebut dilakukan oleh korporasi, tetapi tindak pidana tetap dilakukan oleh orang
persorangan atau legal persoon.
delik harus memperhitungkan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam
atau melalui organisasi yang dalam hukum keperdataan maupun di luarnya
(seperti dalam hukum lingkungan hidup), yang akan lahir sebagai satu kesatuan
yang diakui serta mendapat perlakuan sebagai badan hukum atau korporasi.
Oleh karena itu, dalam KUH Pidana, pembuat undang-undang dapat merujuk
pada pengurus atau komisaris korporasi apabila mereka berhadapan dengan
situasi seperti itu.
Pidana Indonesia belum mengatur secara tersurat mengenai tindak kejahatan yang
dilakukan oleh korporasi, maka tindak pidana korporasi dalam bidang lingkungan
hidup di Indonesia, dapat menggunakan undang-undang yang lebih khusus, yaitu
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH 2009).
dipertanggungjawabkan secara pidana pada tindak pidana lingkungan hidup
ditegaskan dalam Pasal 1 angka 32 UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu “Setiap orang adalah
orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum”. Apabila diterjemahkan lebih jauh bahwa subjek hukum
dimaksud dalam Pasal 1 angka 32 UUPPLH 2009 ini adalah orang, badan
53
hukum, dan tidak berbadan hukum. Berbadan hukum dan tidak berbadan hukum
maksudnya adalah korporasi. Maka, subjek tindak pidana yang dimaksud dalam
hal ini adalah korporasi. Perlu diketahui, bahwa seseorang atau badan hukum atau
suatu korporasi yang melakukan kejahatan dapat digolongkan ke dalam dua
kategori, yaitu tindakan yang merupakan mala in se atau perbuatan yang
merupakan mala in prohibita. Tindakan yang termasuk mala in se, adalah
perbuatan yang melawan hukum, ada atau tidak ada peraturan yang
melarangnya misalnya mencuri, menipu, membunuh, dan sebagainya.
Sedangkan perbuatan yang merupakan mala in prohibita adalah perbuatan yang
dinyatakan melanggar hukum apabila ada aturan yang melarangnya misalnya
aturan-aturan lalu lintas.35
pertanggungjawaban mutlak, dimana bahwa pertanggungjawaban mutlak ini
tidak diatur di dalam KUH Pidana sebagai lex generalis. Karena hukum pidana
masih menggunakan pertanggungjawaban dengan kesalahan, sementara
pertanggungjawaban mutlak ini menggunakan asas pertanggungjawaban tanpa
kesalahan. Jadi, kesalahan di dalam hukum lingkungan tidak mesti harus
dibuktikan ada atau tidaknya kesalahan si pembuat.
Mengenai hal tersebut di atas, UUPPLH 2009, sebagai lex spesialis,
bukan merupakan suatu penyimpangan asas akan tetapi merupakan
penyempurnaan terhadap asas umum, sebab kejahatan di bidang lingkungan
35 T. Suhaimi., Pertanggungjawaban Pidana Direksi, (Bandung: BooksTerrace & Library, 2010), halaman 32.
54
hidup tersebut saat ini dikategotikan sebagai kejahatan yang luar biasa (extra
oridnary crime) sehingga penanganannya harus dilakukan luar biasa termasuk
dalam hal pengaturannya ada hal-hal yang dikecualikan dari asas-asas yang
berlaku umum.
Kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009
merupakan rumusan kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam KUHP
Belanda. Jadi korporasi sebagai legal persoon, dapat dipidana berdasarkan UU
No. 32 Tahun 2009. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana (criminal
liability) dari pimpinan korporasi (factual leader) dan pemberi perintah
(instrumention giver), keduanya dapat dikenakan hukuman secara
berbarengan. Hukuman tersebut bukan karena perbuatan fisik atau nyatanya,
akan tetapi berdasarkan fungsi yang diembannya di dalam suatu perusahaan.
Kejahatan lingkungan yang didefinisikan di dalam undang-undang ini hanyalah
kerusakan lingkungan hidup yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (16) UU No.
32 Tahun 2009, yaitu Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik
dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi
dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
legislatif dalam produk perundang-undangan dewasa ini. Hal ini sejalan dengan
perkembangan dunia internasional dan pendapat para sarjana yang secara teoritis
mengatakan bahwa korporasi dapat diterima sebagai subjek hukum pidana (bukan
lagi suatu fiksi).
Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Asas Strict
Liability
Sejalan dengan perkembangan dunia internasional (salah satunya adalah
International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in ‘The
Protection of Enviropment, Internationally, Domestically and Regionally,
Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994) menempatkan korporasi sebagai
subjek tindak pidana. Dalam pertemuan dirumuskan mengenai
pertanggungjawaban korporasi (Legal entity liability) yang ditentukan sebagai
berikut:
2. Pertanggungjawaban korporasi terjadi apabila a. ada kesalahan manajemen dari koorporasi itu dan telah
terjadi generic crimes; atau b. ada pelanggaran peraturan atau ketentuan undang-undang oleh
korporasi itu. 3. Pertangungjawaban korporasi dikenakan juga pada
pertanggungjawaban perseorangan dan manajer, petugas, agen, karyawan atau pelayan dan korporasi itu.
4. Pertanggunigjawaban korporasi diterapkan tanpa memperhatikan apakah orang atau individu yang melakukan perbuatan atas nama korporasi itu telah diidentifikasikan, telah dituntut atau telah dipidana atau tidak; dan
5. Semua sanksi, kecuali sanksi pidana penjara, dapat dikenakan kepada korporasi.36
36 Beberapa Hasil International Meeting Of Expert On The Use Of Criminal Sanction In the Protections Of Environment, Internationally, Domestically and Regionally, Portland, Oregon, USA, 19-23 March 1994, diisarikan oleh Barda Nawawi Arief, “Bahan Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi”, Semarang, 3-15 Desember 1995, halaman 6 – 7.
56
pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada:
1. Badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain;
2. Mereka yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau
yang bertindak sebagai pemimpin dalmn perbuatan itu; atau
3. Kedua-duanya yaitu korporasi dan pengurus.
Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi saat ini
masih berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini
dikarenakan tidak dianutnya prinsip korporasi sebagai subjek tindak pidana
dalam KUHP yang berlaku sekarang, karena subjek tindak pidana yang diatur
dalam KUHP sekarang hanyalah manusia atau orang perorangan. Pengaturan
semacam ini lebih lanjut membawa konsekuensi yuridis berupa hanya orang
perorangan saja yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana dan
dijatuhi pidana, sedangkan korporasi tidak. Seiring dengan adanya kebijakan
legislatif yang mencantumkan korporasi sebagai subjek hukum pidana
seyogyanya diatur pula ketentuan secara rinci yang berkaitan dengan
permasalahan sistem pemidanaan (pertanggungjawaban pidana korporasi).
Dalam hukum pidana ada asas kulpabilitas, sehingga harus dibuktikan
bahwa seseorang bisa dipidana apabila memang terbukti bersalah. Artinya tidak
bisa secara otomatis sanksi pidana dialihkan dari corporate crime menjadi
personal crime. Dalam hukum pidana, mutlak harus dibuktikan adanya niat
untuk melakukan perbuatan pidana. Inilah yang dimaksud asas mens rea
(guilty mind) sebagaimana dikatakan oleh Stevanus.“an act is a crime because
the perso committing it intended to do something wrong, This mental state is
57
Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) korporasi pada tindak
pidana lingkungan hidup di Indonesia belum pernah terlaksana. Padahal konsep
ini sangat baik untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat yang menjadi
korban. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam UU No. 32 Tahun
2009 tentang Perlindugan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XII
(Penyelesaian Sengketa Lingkungan), Bagian Ketiga (Penyelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan), Paragraf 2, Pasal 88 secara jelas
mendefinisikan asas strict liability dengan tanggung jawab mutlak. Pasal tersebut
berbunyi: “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya
menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang
menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab
mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak”
atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak
penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini sebagai lex
specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya.
Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak
lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu, yang
dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan
peraturan perundang-undangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau
37 Rufinus, Hotmaulana Hutauruk, Penanggulangan Kejahatan Korporasi melalui Pendekatan Restoratif suatu Terobosan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 56.
58
kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.
Rumusan Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 secara jelas bersifat
khusus karena unsur-unsurnya telah secara khusus menunjuk kepada hal atau
syarat tertentu sehingga dapat diidentifikasi atau digolongkan ke dalam bentuk
pertanggungjawaban tertentu. Unsur-unsur yang bersifat khusus yang
mencirikan pertanggungjawaban khusus itu ialah strict liability yang ciri
utamanya antara lain timbulnya tanggung jawab langsung dan seketika pada saat
terjadinya perbuatan, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan unsur kesalahan
(fault, schuld). Dengan demikian pihak penggugat yang mengalami kerugian
(injured party) masih harus membuktikan bahwa kerugian yang dialami
diakibatkan oleh perbuatan atau kegiatan tergugat (atau para tergugat). Hal ini
diistilahkan dengan pembuktian causal link (kausalitas) atau hubungan sebab
akibat. Hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Green Paper on
Remedying Environmental Damage sebagai berikut: “Strict liability or liability
without fault, eases the burden of establishing liability because fault need not to
be established. However, the injured party must still prove that the damage was
caused by some one’s act…”.
Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 mengandung beberapa unsur penting,
yaitu:
B3,
59
d. bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi
e. tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan
Berdasarkan unsur-unsur di atas, unsur d) dan e) dapat diinterpretasikan
sebagai suatu pengertian yang tampaknya belum umum dalam perangkat-
perangkat hukum Indonesia. Dalam pengertian (logika) hukum yang umum
bahwa tidaklah mungkin untuk menentukan seseorang bertanggung jawab pada
suatu hal yang merugikan seseorang, sebelum ia dinyatakan bersalah. Artinya
seseorang tidak dapat dibebankan kewajiban bertanggung jawab kecuali kalau
bukan atas dasar kesalahan (fault) sebagaimana dengan prinsip dari “Tortious
Liability”.
Di dalam strict liability, seseorang bertanggung jawab kapanpun
kerugian timbul. Hal ini berarti bahwa: Pertama, para korban dilepaskan dari
beban berat untuk membuktikan adanya hubungan kausal antara kerugiannya
dengan tindakan indivual tergugat; Kedua, para “potential polluter” akan
memperhatikan baik tingkat kehati-hati