PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

Menimbang: a. bahwa sebagai pclaksanaan ketentuan Pasal 14 , Pasal

16 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Peraturan

Daerah Kabupatcn Klungkung Nomor 1 Tahun 2012

tentang Pajak Hotel maka perlu menetapkan Peraturan

Bupati;

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a pcrlii menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatcn

Klungkung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

166

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan

Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaga

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

6. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem

informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun

2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No

56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 110, Tambahan Lcmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5155);

7. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang

pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91

Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut

Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar

Sendiri Olch Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

167

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999

tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5

Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun

2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn

Klungkung Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lcmbaran

Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung

Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupatcn Klungkung Nomor 1

Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (Lcmbaran Daerah

Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURANDAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupatcn

Klungkung.

3. Bupati adalah Bupati Klungkung.

4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang

selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan,

Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

168

5. Pejabat: adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangPerpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Pajak Hotel adalah pajak atas pclayanan yang disediakan olehHotel.

7. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnyadisingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,

dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan kctcntuan

peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SSPD,

adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan

dengan cara lain kc Kas Daerah melalui tempat pembayaran

yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya

disingkat SKPDKB adalah surat. ketetapan pajak yang

menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit

pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya

sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.

10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang

selajutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah

ditetapkan.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selajutnya

disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena

jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang

atau tidak seharusnya terutang.

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selajutnya disingkat.

SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah

pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau

pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD

adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi

administratif berupa bunga dan/atau denda.

14.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalcnder atau

jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling

169

lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajibpajak untuk menghitung, menyetor, dan mclaporkan pajakyang terutang.

15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahunkalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun bukuyang tidak sama dengan tahun kalender.

16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada

suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam

bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disingkat

NPWPD.

18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan

pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.

19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat

dikenakan pajak.

20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD,

SKPDKB DAN SKPDKBT

Bagian Kesatu

SPTPD

Pasal 2

(1) Wajib Pajak memperoleh formulir SPTPD yang diterbitkan oleh

DPPKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(2) Setiap akhir masa pajak, Wajib Pajak mcngisi dan mcnandatangani

Formulir SPTPD yang memuat perincian omzet dan pajak terutang

dengan benar dalam rangkap 4 ( empat );

(3) SPTPD dan dokumen pendukung lainnya disampikan kepada

DPPKA paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah bcrakhirnya masa

pajak, dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:

a. Lembar kesatu untuk wajib pajak;

170

b. Lembar kedua untuk seksi penagihan; dan

c. Lembar ketiga untuk seksi penetapan;

(4) Seksi Pendataan pada DPPKA mcncatatkan SPTPD dalam Kartu

Data dan Daftar SPTPD.

Bagian Kedua

SKPDKB

Pasal 3

(1) SKPDKB diterbitkan oleh DPPKA dalam hal :

a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain

pajak yang terhutang, tidak atau kurang dibayar.

b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKA dalam jangka

waktu 7 ( tujuh ) hari dan setelah ditcgur secara tertulis

tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan

dalam surat teguran.

c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang

terhutang dihitung secara jabatan.

(2) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam lampiran II yang mcrupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

(3) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh

seksi Penetapan berdasarkan data dari seksi Pendataan dan

ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama

Kcpala DPPKA dalam rangkap 4 (empat ).

(4) Lembar kesatu SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak dan

rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;

b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan

c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mcncatatkan SKPDKB dalam

Kartu Data dan Daftar SKPDKB.

Bagian Ketiga

SKPDKBT

Pasal 4

(1) SKPDKBT diterbitkan oleh DPPKA, jika ditemukan data barndan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan

bertambah jumlah pajak yang terhutang.

171

(2) Formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan ini,

(3) Formulir SKPDKBT diisi oleh seksi Penetapan berdasarkan data

dari seksi Pendataan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang

Pajak Daerah atas nama Kepala DPPKA dalam rangkap 4(empat).

(4) Lembar kesatu SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak dan

rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;

a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;

b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan

c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.

(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mcncatatkan SKPDKBT dalam

Kartu Data dan Daftar SKPDKBT.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,

ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Paragraf1

Pembayaran

Pasal 5

(1) Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan

SKPDKBT ke Bendahara Penerimaan pada DPPKA dengan

menggunakan formulir SSPD.

(2) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

Paragraf 2

Penyctoran

Pasal 6

Bendahara Penerimaan pada DPPKA menyetorkan penerimaan Pajak

Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan SSPD yang dibuat rangkap

4 ( empat) dengan rincian :

a. Lembar kesatu diserahkan kepada Wajib Pajak;

b. Lembar kedua untuk arsip;

c. Lembar ketiga diserahkan kepada Seksi Penetapan; dan

d. Lembar keempat diserahkan kepada Seksi Penagihan.

172

Paragraf 3

Tern pat Pembayaran

Pasal 7

Tempat membayar pajak bagi wajib pajak pada Bendahara PenerimaanDPPKA atau pada Bank yang ditetapkan.

Paragraf4

Angsuran Atau Penundaan

Pasal 8

(1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah mcmenuhi

persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pcrsetujuan

kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda

pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua

persen) sebulan.

(2) Pajak yang dapat diangsur atau ditunda adalah pajak terutang

sebagai akibat terbitnya SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan

Pembetulan.

(3) Tata cara Angsuran atau Penundaan diatur sebagai berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran atau

Penundaan kepada Bupati melalui DPPKA;

b. Seksi Penagihan pada Bidang Pajak Daerah, mencatat Surat

Permohonan Angsuran atau Penundaan kedalam buku

register;

c. Bidang Pajak Daerah pada DPPKA, mencliti Sural

Permohonan Angsuran atau Penundaan untuk dijadikan

bahan pertimbangan dalam menyctujui atau menolaknya;

d. DPPKA mohon persetujuan Bupati terhadap hasil penelitian

permohonan anggsuran atau penundaan.

e. Apabila disetujui, dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran atau

Penundaan;

f. Mencatat Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan

kedalam daftar Perjanjian angsuran atau Penundaan;

g. Apabila ditolak, membuat Surat Penolakan Angsuran atau

Penundaan;

h. Mencatat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan kc

dalam register dan;

i. Menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Angsuran

atau Penundaan.

173

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 9

(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Tatacara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Seksi Pendataan melakukan inventarisasi wajib pajak

yang belum melakukan kewajiban setelah 5 (lima) tahun

ditetapkannya pajak terhutang, untuk disampaikan

kepada seksi Penetapan.

b. Seksi Penetapan melakukan penelitian terhadap dokumen

Saat terhutangnya Pajak, Surat Teguran dan/atau Surat

Paksa, atau adanya pengakuan piutang pajak.

c. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui masa

penagihan pajak sudah kedaluwarsa, maka DPPKA

memohon persetujuan Bupati untuk menghapuskan

piutang pajak.

d. Apabila disetujui, maka dibuatkan Keputusan Bupati

tentang Penghapusan Piutang Pajak.

BAB V

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF

DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Paragraf 1

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 10

(1) Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi

administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang

terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan

Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

(2) Tata cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratii

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan

pengurangan atau penghapusan sanksi administratii

kepada Bupati melalui DPPKA.

174

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padahuruf a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat

Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti

kebenaran Surat Permohonan dan kelcngkapannya, bilaperlu dilakukan pemeriksaan, dan dibuat Laporan HasilPemeriksaan;

c. apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a

telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA.

maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan

keputusan;

d. Apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a

tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat

Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi

Administratif;

c. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau

Penghapusan Sanksi Administratif kedalam Buku Register;

dan

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan

atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib

Pajak.

Paragraf 2

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 11

(1) Bupati dapat mengurangkan atati mcmbatalkan ketetapan pajak

SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak

benar.

(2) Tata cara Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT.

atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut :

a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan

atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN

atau SKPDLB kepada Bupati mclalui DPPKA.

b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat

Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran

Surat Permohonan dan kelcngkapannya, bila perlu

dilakukan pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil

Pemeriksaan;

75

c. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a

telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA,maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkankeputusan;

d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a

tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Sural

Penolakan Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB.

SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;

c. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau

Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB kedalam Buku Register; dan

f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau

Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB kepada Wajib Pajak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah

Kabupaten Klungkung.

Ditet.apkan di Semarapura

pada tanggal 28 September 2012

BUPATI KLUNGKUNG,

^T^J^^^^l

WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

PRIA

MBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR

76

^

I-AMI'IKAN I

I'KKATUKAN IIIU'ATI KXUNGKUNG

NOMOK I'l TAHUN 2Uu

TKNTANd

I'KI-AKSANAAN I'KKATUKAN IMKKAII KAIIIII'ATKN KLUNC.KUNG NUMOK 1 TAHUN 2012TENTANGI'AJAK I KITK].

rUMKHIMAII KAIIIII'ATKN kl.l'N(,KHN<;

lilNAS I'KNDArAIAN »*KN<;K!X>1-\AN, Kr hami.an DAM as> i

Jl. tio«ul,t SUf.,..i, No :.TKl.l\ NO (0JM|ll4**-.U«n

ScMarapnn

NO. SI-1 en

MASA I'AJAK

1 AIM'S PAJAK

SURAT I'KMItKKITAIIUAN PAJAK DAKKAII

(SITI'D)

PAJAK HOTEL

Kept)Kepala Dinas Pendapatan PcngctoliuirKcimnymt, dun Aset

K.ibupalcn Klungkung

Klungkung

PKKHATIAN

I. Hump iIhmilnliuii icui^knp 4 (cinpiit)ililulixUcngaii hmul''I i ak2 I.iugkuri nomor yang icrvxlia uniukjawabiii yimg i<ouu~ Sctclnli diisi iLui diioMlatangni, Liaran diVitini iImi 'Mu tiiso.iiik.ui kcmhuh kepada I>m.«-. ecndctnainn, Pengelolaan, Keuangan '';"> A^cl

KnbitpMcn Klungkung, Jalan Uniting Surapaif N<» * klungkung paling Iwnhat langg.tl I*1 Man hcnkulnya Kctwlanibaian penycrahan danlonggal lenehul dialM nkan tlilnkuk.in peneiapiui vcmii lalMtan«l*n.liken*),an wnkti ailniiinslinhl l-cnipn kcnaikan ila/i hungn

DATA WAJIIi I'AJAK

II Niuria Wujib I'lijnk|t Abmal

IMTAOIMKK I'AJAK

h N .mi.i Mmd

I. Alomai

c KcUs Hotel

il. Objek Pajak

Danjai/ljngkungnKocanuMan

Jalan

• oz

llanjar/ljngkungaKccaniatan

Kaimir

TelcponKaxtmilc

Iclcx

Inicmel

Polo Copy

Cuct (Laundry)Sctrika

I icNA'kclimthaii

Kabupaten

Iclimu

In-.. Kelinal

l..ll'llp.llCTl

1 1rnnitpilfl&li 17

II) Kuiuiy. I'cflciininii IX

II NepClIa |«

12 Ions 1 JX[>AII.'. '̂l 2(1

II Ictus Mc|a -'I

II k.tlnm KcnangtOlah Raga A i 22

15 Dtvkotck. Karaoke

Id KlaliMalam'Piih

llilyardHowling

I'tjal. Miirnli l.'np SpaI'hsjiI Kchin'aian (Ittm". i enUC I

Kclrcaw Alain Hawaii ljull

III IM'.KHITUNGAN I'AJAKI. Jumlah omzet pcnjualan dm pajak lenilang unluk masa pajak sehelumnya (akumului llan ..-..I m.v.i naiak dalam tahun pajak hcisanitkuliu

a Masa I'ajak Hulan Januan 211 sil BulailIt Om/ci I'enjualan "P

(Dnsni PcngenannI'aiak)c. TarifI'aiak IO%(wpuliihpcnten)(I jumlah I'ajakTcnilangfb x c) Kp

: Jiimlali man pcnjualan dan pajak (cnilang dalam masa pajak sckarani: (hulan hcnangkuiana Masa I'ajak Hulanh Oin/i-1 Pcnjiudan Kp

(DaUf I'engenaan I'aiak)c TarifPajak 10 *(a«prfyh paten)d Jumlah pajak Tcmiane (b ac) Rp ( dcnganhuml )

(rincian lcrl*ni|Wt

IV I'liKNYATAANDengan mcnyailaii sepenuhnya akan segala "tll,»l lemasuk annkii.»ankii iciuai dengan ketentuan peraturan petundang-undangan yang herlaku,

Mold I'l'D-iiSA

Nuiiiii Wl'

Alnuial

SII'WI'I)

Model H'D-iiMI

IANOA II KIMA

177

V/aiih l'a:ak

SITI'D Nnmnr

I nnggalMasa I'aiak

.20

Vang Menerima,

PEMKKINTAII KAIIIII'ATKN KLUNGKUNGDINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

.11.. IINTIINC; SIIUAPA II NO.2 I I.I'. (1)366) 21496-255911 FAX. (0.166) 21496SEMAKAPUKA

M) SITI'D

MASA I'AJAK

TAHUN I'AJAK

NAMA I'l-KUSAIIAAN

AI.AMA'I

I. I'l-NUINAI'AN

1 luinlall Kauial

2 laI.IKlilli.il

• •

I.AMI'IRAN

SURAT PKMMKKIIAIIIAn PAJAK DAKKAII(SPTPD)

I'AJAK IIOTKI.

PKKIN< IAN IIM/I I II \N l'M\K I 1.1(1 I W.

a

Ii

Single

Single

Double

IU

\

ii Double lib

• Kp

' Kp.' UpG rwin i

d V Up

IT a Single lluah a Kp

h. Double lluah a Kp

c '['win . lluah X Kp

d ... Iluali a K|>

10% a Rp „

1 Jumlah Pcnjualan Kama/

•I. DaxaiPengcnaanI'ajak5 Jumlali Pajak Terutang

II I'ASU.ITAS PENUNJANG

I I'ciiju.iliiii/I'ciiycwiniii

Telepon/Faximilc/TelexCuci/Laundry

Tmnsporiasi(Tuii)Sctrikn

I uin Citpy

Inland

Ituang Pcrtcmuun

Jumlali PcnjuaJaflJumlali I'ui.ik IcnjLuig IO%xKp

III. PASIIJTASOI.AII KAtIA

1 I'citjiialiut/I'enyewaanScpedaIcms I •panganIcms Meja

Kolam Kcnong/Olah Ko^a An

jumlali Pcnjualan

2 Jumlali I'aiak I eruliuig IO%xKp

IV IIPIIIKAN

Pcnjualan/I'cftycwaan

Uilklllck, Karaoke

Khdi Mnlam/Pub

lltlyiuilHowlingI'iibi. Mamli I .......PuSHI KcluiKaran(FiOtei Centlcl

Rckrow Alam Hawaii I.am

Jimllidi l'L-ii|iinlan

Jumlali I'aiak Icnilaun 10% . Up

Kp

Kp

Kp

RpKp

Kp

Kp

K|>K|>

- Kp

KpRpRpRpRp

Kp

Rp

Rp

KPKp

Kp

Kp

Kp

"P

Kp

Kp

V I AIN-I.AIN

I'crineian im diihikung/dilamptii dokumen lainnya <«|Witi rnHa |«n|ualan atau nil I

Model ITU - 05 A (Umpiranl

lib d

RpRP

Rp

Kp

Rp

Rp

Wapb I'aiak

liUI'ATl KLUNGKUNG

.: WAN CANniVA

I7S

I.AMI'IKAN II

I'KKATUKAN liUI'ATI KLUNGKUNGniimiiii I'l TAHUN 20ri

TKNTANU

PELAKSANAAN I'KKATUKAN DAKKAII KAMIll'ATKN KMJNGKUNO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANGI'AJAK IIOTKI

PI.Ml KIN I All KAIItll'ATKN Kl.HNCKIINC

DINAS I'KNIIAPATAN. PKN(;KI OI.AAN

KKUANGAN dan A.SK1

SRMAKATIJKA

S K l> D K I*ISUKAT Mlt.lAPAM'AMk DAKKAII KURAnHJBA* AMI

Malta I'ajak :Tahun :

Nam.i

Alamal

NPWPI)

I .ui{'.|'.ai JamliTempo

I Ilculas.uk.in Paxnl 17" IJntlHIIg'Undang Nomor 2« Tiihun 2000tclali dilakukan pctncnk«an ninu kclcraniMit lainalaspclaksanaan kowajiban

Aya. I'aiak I I I I I I I

Nairn I'.ii.ik

II, Danpemurjksuan atau kctcrangni. Iain lerwbul diatas, penghilungan juminh yan^ manh ham', dib.iyw ndalali sebngui berikut

i I ten) Pcngcnaan3 Pajal yang Tcfulanji

: Kred11 Pajaka Kumpuuiuui kulcbibiut dan inhun Kbcluinnynh Scioran yang dilakukant I lull-lain

il u,ml.tit yangd.ip.nilikiolilkan (a • b i c|

•i imuiab kckurnngnti pctnlMtyiirim Pnkok Pajak (2 • id)* Simksi AdminiMiaur

a lluiignIi Kcmiikan

C llimlah s-tuksi ;idininiMi»iil (.i I b)

!• .liiml.ib yanguiitsih biinis dib.iy.u (A »5c)

Dcwenn Huruf [

Kp

Kp

K|

Kp

Kp

RpR|

K|

Kp

"P.

PitlttlATIAN

I Ilamp |.ciiyclnran dilakukan mclalm llendahara Penerimaan dengan mcniytunakan Sural Sctoian I'aiak Daerah ISSPDl

I ApaMU SKI'DKII ini Iiitok aim, K„.an«. Dlhayat (anelah lew.l wakl Iin« lama JO (np. pulnh ham <c,ak SKPIIKII in. ditcnma, pajak akan t i.l.ilcnpaii Slum Pnksn Iwriuuwknn pcniiuian pcnindanc/undannaii

Mwlel I I'D l»

NPWI'D

N.UII.1

Alamal

Model I'l'D- I"

D

- - (ruMMf! I h\im

TANIM II.K1MA

klunukunu.

a ii Kepala Dinas I'ciidapalan. l'cnr.clnlaaii. Kcuani'aii danAsetKepulii Sckii Penetapan Pajak Daerali

I i.in Pendapatan Lainya

\n I'ml SKI'DKII

I i i I I I I

211

\ .in,- Ucncniria,

BUPATI KLUNGKUNG\I.UNv.iKUrjUl(r

WAYAN CANDRA

179

LAMPIRAN 111

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 19 TAHUN 2012TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANGPAJAK HOTEL

KKMikirrraii kaboi'ati:n klunckunc

DINAS I'KNIIAPATAN. PKNCELOLAAN

KKUANCAN DAN ASET

KEauiurtAlA

SKPDKB T(SIIKAT KKTCTAPAN PAJAK 0A8KAII KIJRANC u \\ \m i \mm\h\\i

Masa I'ajak :

Tahun :

Nairn.

Alamal

I'anggalJaiuhTempo

• •

I Berdaxarkan PaauiI 170 Undang'Undang NomOl 2K Tahun 200°telah dilakukan jicmcnkvun atau keleiaiiean lam alas |iclaksjuaan kcwajiban

AyMP«j»k lH I I I I "1

Noma i'ajak

II l);ui pemenkvaaii aiati kcicin.ig.ui bunicrcbul dialas, pencilttuni;an iimilaj. yangm.vthha/US dibnyai allilali itohagai benkul

1 Oaaai Pcngcnaan2 Pajak yang TcniUuig} Kredit I'ajak

a Kompcnsosiketcbihandari laJiunKbclumnyub Seionui yang dilakukane I .am-lain

d Jumlah Pajak yang dapal dikrcditkan (a • b 1 c)

-I JumlalikekuranganpembuyaraiiPokok I'ajak (2 • 3d)5 Stuiksi Adininisiraiif

11 Uungaii Kcnaikan

e Jumlali sanksi jdniimiilralif (a ♦ b)

<> Jumlali yangmnsih harui dilioyor (A • *>c)

Dengan Huruf [

RpRp

Kp

Kp

Kp_

KpRp

Kp.

Up

"RP .

"P.

PERIIATIAN

1 Haiap pciiyeloran dilakukan mclalui Ucudabiua I'cncnmaan dengan menggunakan Suial Setunui I'aiak D.iciab ISSPD)

2 Apabila SKPDKHT mi Tidak atau Kurang Dibayar setelah Icwai wakiu paling lama 30 (tiga puluh nan 1sc).ik SKPDKH I ini dilcnnu, pajai akan ditajuh dcnu..uiSural Paksa bcrdasaikan pcintwaii pcnind.-uiK-undajij;an.

Model H'D- II

Klimi'kuii(;, 20

n Ki-palaDinas Pcndapalaii Pengelolaan Kcuaniuuikepala Sckni Penetapan >'•••, .-

[}aji Pcudapnlan l.amvn

..utij

-.11*

____———— —. — —— ——— — —— — —— —— —— —— (iuuiiny Dtstni —— ——— —— — — — —

Nt'WIM)

Nainn

Abunat

Model IT'D •

•

TANDATIiKIMA

180

No Unit SKI'DKII 1

Mill,

211

Van^ Mcneinna

...J

UUC-Vri KLUNGKUN<

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KLUNGKUNCi

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANGPAJAK HOTEL

I'KMlltIM All KAIIMPATKN KLUNGKUNG

DINAS PKNIIAPATAN PKNGKt.OI.AAN, KKIIANGAN DAN ASK I

a imitmtitaaiArAiiMi i iik n uaiimw imniAX ihi*

SKMAKAI'IIKA

SURATSETORAN I'AJAK DAERAH

( S S 1' 1) )

NO. IIIKTI

Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dim Ascl Kabupaten Munukung

'I'elali mencrimn uangsebesar Kp

dari wiijih pajakNiitu;i

Alain.il

NI'Wl'l)

Sebagai Pembayaran Pajakunluk miisa pajak IahunPajak 20 Iturdasnrkun *)I Sural Ketetapan

• •SKI I)

^]sk PemhettilanNotnoi

^SKPDKB

^SKPDKBTIanggnl

J.SK Kcbcralan

2.1'urliiUingon ScndiriHSPTPD Nomor Tanggal

Kill

No

;tan

Kodc Rckcning .lotus I'ajak .lntula liKl.i

JUMLAH

Ditcrimn

I'anggalBendahara Penerimaan

Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsciKabupatcn Klungkung

Namu

NIP

Ixmbar (asli) untuk WajibI'ajakl.embui iiniiik Ucndahara PenerimaanIcmhai dilampiri SITI'Dunluk Seksi PcneiapiinLembni dilampiri SPTPD unluk Penagihan

•) llenlaiula V pada kulak

Model I I'D- 2-1

181

Klungkung. 21

Pemhayar' I'enyclor,

BUPATI KLUNGKUNG,

vtr2-—

WAYAN CANDRA