Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 . .
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN2012
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang: a. bahwa Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat, sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi,
pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas
dengan memperhatikan potensi daerah;
b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terjadi perubahan dan
pembaharuan sistem Pajak Daerah dan Pajak Sarang Burung Walet
menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, maka untuk pemungutannya
perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak
Sarang Burung Walet.
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
13
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahann
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 1 mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahu. 1999 tentang Pemanfaatan
Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, '1 mbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3804);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indo; ;ia Nomor 91 Tahun 2010
tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dip* .gut Berdasarkan Penetapan
Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri leh Wajib Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2i !0 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia N mor 5179);
10 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Pcrangkat Daerah Kabupaten
Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor
5);
114
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
Dan
BUPATI KLUNGKUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WALET.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klungkung .
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Klungkung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerahsesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pajak Daerah, yang seianjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepadaDaerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secaralangsung dan digunakan untuk keperluan da rah bagi sebesar-besarnyakemakmuran rakyat.
7. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ ataupengusahaan sarang burung walet.
8. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocaliafuchliap haga, Collocalia maxina, Collocalia esculani. , dan Collocalia linchi.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 5 mg merupakan kesatuan, baikyang melakukan usaha maupun yang tidak mei kukan usaha yang meliputiperseroan terbatas, perseroan komanditer, persero. \ lainnya, badan usaha miliknegara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalambentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, .una pensiun, persekutuan,perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasilainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektifdan bentuk usaha tetap.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang seianjutnya disingkat SPTPD, adalahsurat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungandan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atauharta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
Perpajakan Daerah.
11. Surat Setoran Pajak Daerah, yang seianjutnya disingkat SSPD, adalah buktipembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakanformulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempatpembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang seianjutnya disingkat SKPDKB,adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak,jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnyasanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang seianjutnyadisingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahanatas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang seianjutnya disingkat SKPDN, adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnyadengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang seianjutnya disingkat STPD, adalah suratuntuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif barupa bungadan/atau denda.
16. Masa pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagiwajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
17. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya l(satu) tahun kalender, kecuali
bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahunkalender.
18. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pai a suatu saat, dalammasa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunandata objek dan subjek pajak, penentuan besnrnya pai k yang terutang sampaikegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak scrta penguwasan penyetoran.
20. Subjek pajak adalah orang pribadi atau Badan yanj lapat dikenakan pajak.
21. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, melii u pembayar pajak, pemotongpajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unu ngan perpajakan daerah.
BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK P/.JAK
Pasal 2
Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut pajak atas pengambilan
dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
116
Pasal 3
(1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaanSarang Burung Walet.
(2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalahpengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan NegaraBukan Pajak (PNBP).
Pasal 4
(1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yangmelakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
(2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yangmelakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
BAB III
DASAR PENGENAAN, TAR1F, DAN CARA
PENGHITUNGAN PAJAK
Pasal 5
(1) Dasar pengenaan pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang BurungWalet.
(2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitungberdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yangberlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
Pasal 6
Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Pasal 7
Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutan; dihitung dengan caramengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 di igan dasar pengenaanpajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8
Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di Daerah Kabupaten Klungkung.
117
BAB V
MASA PAJAK
Pasal 9
Masa Pajak Sarang Burung Walet adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulankalender.
BAB VI
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 10
(1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak, wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan denganmenggunakan SPTPD .
(3) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar denganmenggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
Pasal 11
(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan jelas, benardan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepadaBupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajakdengan dilampirkan keterangan dan/atau dokumen pend\ leungnya.
(4) Bupati dapat melakukan pemeriksaan untuk menguji k patuhan wajib pajak
dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak .rhutang sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sekurang-ku! ignya sekali dalam 6(enam) bulan.
Pasal 12
Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupatimenerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:
1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keteningan lain, pajak yangterutang tidak atau kurang dibayar;
2) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati Klungkung dalamjangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidakdisampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam suratteguran;
118
3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan.
b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Pasal 13
(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) diatur dengan peraturan Bupati .
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD,
SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) diatur
dengan peraturan Bupati.
Pasal 14
Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salahtulis dan/atau salah hitung.
c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PE MAGIHAN
Pasal 15
(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembiyaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutang
pajak.
(2) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, yang menyebabkan
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan
pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak
tanggal diterbitkan.
119
(3) Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Bupati.
Pasal 16
(1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan
Pembetulan yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya
dapat ditagih dengan surat paksa.
(2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
BAB VIII
KEDALUWARSA
Pasal 17
(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutaiii'.nya Pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teilangguh
apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian
Surat Paksa tersebut.
(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan
pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak
120
Pasal 18
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati atau Pejabat menetapkan keputusan penghapusan Piutang Pajak yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
BAB IX
PEMBETULAN,PEMBATALAN,PENGURANGAN,
KETETAPAN,DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 19
(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat
membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung
dan/atau kekeliruan penerapan peraturan perundang-' idangan perpajakan
daerah.
(2) Bupati dapat:
a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut :raturan perundang-
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi terse ut dikenakan karena
kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan;
b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN,
atau SKPDLB yang tidak benar;
c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan
atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu Objek Pajak.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
121
BABX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20
(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 12 huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud
Pasal 12 huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
(3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika wajib pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
(4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25%
(dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administartif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (duo puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.
Pasal 21
Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD se agaimana dimaksud
pada Pasal 14 huruf a dan huruf b ditambah dengan sanks. administratif berupa
bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling I ,ma 15 (lima belas)
bulan sejak saat terutangnya pajak.
BAB XI
KETENTUAN PENYIDIK.
Pasal 22
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan P merintah Daerah berwenang
melakukan penyidikan atas pelanggaran Peratur n Daerah ini.
(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pad; ayat (1) adalah :
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
122
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan Daerah.
c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
barang bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas pcnyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;
g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya d ,n diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelanca. i penyidikan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah sesuai dengan _etentuan peraturan
perundang-undangan.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membe ihukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kej aa P< untut Umum,
melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang I urn Acara Pi lana.
BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23
(1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan Pasal 10 /at (1) dan ayat (2), Pasal 11
ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
123
BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung.
Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 27 Agusrus 2012
BUPATI KLUNGKUNG,
Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 27 Agustus 2012
SEKRETARIS/43AERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 8
124
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK SARANG BURUNG WALET
I. UMUM
Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu sumber pendapatan daerahyang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah danmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga perlu pengaturanberdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat,dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah, yang menimbulkan terjadinya perubahan danpembaharuan terhadap sistem perpajakan daerah yang mengakibatkan PeraturanDaerah yang ada sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditinjau menyesuaikanberdasarkan Undang-Undang ini.
Sesuai Pasal 2 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Sarang Burung Walet merupakan salahsatu jenis Pajak Daerah bagi Kabupaten/Kota, maka untuk pengaturan pclaksanaanpemungutannya agar mempunyai landasan hukum perlu ditetapkan denganPeraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
125
Pasal . 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Huruf a
Angka 1)
Cukup jelas.
Angka 2)
Cukup jelas.
Angka 3)
Yang dimaksud dengan "pajak yang terutang dihitung secarajabatan " adalah penetapan besarnya pajak terutang yangdilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkandata yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Bupatiatau Pejabat yang ditunjuk.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
126