12
Tema: “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasca MDGs 2015 dalam Kerangka Penanggulangan Kemiskinan” Padang, Sumatera Barat 18 - 20 April 2015 KONFERENSI NASIONAL KONFERENSI NASIONAL KESEJAHTERAAN SOSIAL (KNKS) VIII KESEJAHTERAAN SOSIAL (KNKS) VIII Penyelenggara: Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) P E N G U M U M A N K E D U A

KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

Tema:“Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasca MDGs 2015

dalam Kerangka Penanggulangan Kemiskinan”

Padang, Sumatera Barat18 - 20 April 2015

KONFERENSI NASIONAL KONFERENSI NASIONAL KESEJAHTERAAN SOSIAL (KNKS) VIIIKESEJAHTERAAN SOSIAL (KNKS) VIII

Penyelenggara:Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat

Bekerjasama denganDewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS)

PENGUMUMAN KEDUA

Page 2: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.Konferensi Nasional

Kese jahteraan Sosial (KNKS) merupakan wahana pertemuan ilmiah bagi para pekerja sosial, relawan sosial, ilmuwan, dan praktisi dalam membahas konsep dan pemikiran inovatif, sharing

pengalaman, hasil kajian, penelitian, termasuk best practis dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pertemuan ini secara rutin dilaksanakan setiap dua tahun sekali, dengan fokus bahasan pada isu-isu dan permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dalam masyarakat.

KNKS VIII ini akan dilaksanakan tanggal 18 - 20 April 2015 di Kota Padang, Sumatera Barat. Tahun 2015 merupakan tahun yang memiliki makna penting dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pembangunan Millennium Development Goals (MDGs). MDGs merupakan kesepakatan tahun 2000 oleh para pimpinan dunia (termasuk Indonesia) untuk mengarahkan dan mengukur pembangunan berbasis manusia dalam penanganan kemiskinan menuju peningkatan kesejahteraan sosial. Namun dalam realisasinya, capaian MDGs (tahun 2015) di Indonesia tampaknya masih jauh dari harapan. Isu-isu yang terkait dengan: kemiskinan, kesenjangan sosial, kerawanan sosial, ketergantungan, pengangguran, tingkat partisipasi dan kualitas pendidikan, masalah kesehatan dan berbagai masalah sosial lainnya masih merupakan masalah utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu indikator keberhasilan MDGs yang mensyaratkan bahwa pembangunan harus menjangkau semua sasaran dan perlu dilakukan dengan tingkat partisipasi semua lapisan masyarakat yang tinggi juga belum dapat diwujudkan. Jika pelaksanaan pembangunan belum menjangkau semua sasaran sesuai target yang ditetapkan dan semua penduduk belum berpartisipasi secara penuh, maka tujuan pembangunan akan sulit meningkatkan kesejahteraan penduduk secara merata.

Pembangunan kesejahteraan sosial yang berpusat pada manusia hendaknya menjadi isu penting pada masa pemerintahan baru Bapak Presiden Joko Widodo. Hal tersebut sejalan dengan

keberlanjutan dari target pasca MDGs. Begitu pula pengalaman banyak negara telah membuktikan bahwa kehandalan SDM dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu dilakukan oleh berbagai pihak, mulai dari peran pemerintah, dunia usaha (melalui program CSR), peran perguruan tinggi (dengan tri dharma perguruan tinggi), komunitas masyarakat, pekerja dan relawan sosial, serta berbagai pihak lainnya melalui program aksi nyata. Dalam kaitan dengan telah digunakannya UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagai acuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan ditetapkannya “Nawacita” sebagai landasan pembangunan oleh Presiden Joko Widodo, maka perlu ditinjau kembali upaya-upaya yang perlu ditempuh untuk mewujudkan kesejahteraan sosial seperti yang perlu dilakukan melalui sembilan cita-cita tersebut.

Dengan latar belakang keadaan tersebut, DNIKS mengusung tema KNKS VIII ini adalah “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasca MDGs 2015 dalam Kerangka Penanggulangan Kemiskinan”. Dengan tema tersebut diharapkan para peserta mendapatkan pemahaman dan mampu melaksanakan terobosan inovatif didasarkan atas berbagai hasil kajian, penelitian, atau best praktis berbasis masyarakat seperti halnya Posdaya dan berbagai kelembagaan sosial lainnya. Dengan demikian program dan target MDGs dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilanjutkan dan disempurnakan.

Akhirnya kepada semua pihak yang ingin berperan dalam melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial, kami harapkan dapat mengikuti KNKS ini atau menjadi pembicara dalam Lokakarya. Partisipasi dan sumbangan pemikiran dari para peserta akan sangat bermanfaat bagi keberhasilan Konferensi.

Wassalamu’alaikum wr.wb.Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial

Prof. Dr.Haryono Suyono_____________________Ketua Umum

SAMBUTAN PROF. DR. HARYONO SUYONOKETUA UMUM DEWAN NASIONAL INDONESIA UNTUK KESEJAHTERAAN SOSIAL

(DNIKS)

Page 3: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

Assalamu’alaikum Wr.Wb.Dengan memanjatkan puji

syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat-Nya kepada kita semua, kami Ketua Umum LKKS Provinsi Sumatera Barat menyampaikan penghargaan dan terima kasih

kepada seluruh peserta Munas dan KNKS ke VII tahun 2013 di Kota Surabaya Jawa Timur, yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menjadi Panitia Pelaksana Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VIII dan sekaligus juga pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DNIKS tahun 2015 di Kota Padang Sumatera Barat.

Untuk kesuksesan acara tersebut kami mengharapkan dukungan semua pihak untuk dapat bekerja sebaik-baiknya. Secara khusus kepada Pengurus DNIKS kami sangat mengharapkan bantuan dan arahan untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Pelaksana yang penuh tantangan ini. Kepada seluruh Peserta Konferensi kami menghaturkan Selamat Datang di Kota Padang. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Padang merupakan pusat pemerintahan, pusat bisnis, dan juga pusat budaya masyarakat Minangkabau yang lengkap dengan keindahan alam dan makanan kulinernya yang sangat terkenal hingga ke mancanegara.

Sesuai agenda yang telah disusun dalam KNKS VIII, akan dibahas “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasca MDGs 2015 dalam Kerangka Penanggulangan Kemiskinan”. Topik ini sangat strategis karena untuk mencapai target MDGs tahun 2015 di Indonesia termasuk di Provinsi Sumatera Barat masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Untuk itu sangat diperlukan berbagai pemikiran, hasil kajian, hasil penelitian, termasuk pengalaman-pengalaman dari berbagai pihak dalam melanjutkan tujuan pembangunan terutama untuk pengentasan kemiskinan. Kami meyakini bahwa penanganan kemiskinan sesuai dengan tujuan MDGs tidak bisa dicapai oleh pemerintah saja, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak terkait (pemerintah, LKS/orsos, dunia usaha, pekerja dan relawan sosial, akademisi, dan juga praktisi penyelenggara kesejahteraan sosial). Oleh karena itu KNKS sebagai wahana ilmiah ini menjadi sangat penting artinya sebagai upaya menghimpun gagasan dan sekaligus

sharing ide, pemikiran dan pengalaman inovatif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Secara khusus LKKS Provinsi Sumatera Barat telah aktif melakukan berbagai upaya penangangan kemiskinan melalui program aksi nyata melalui kemitraan dengan berbagai pihak. Salah satu model yang sedang dilaksanakan adalah meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput (RW, jorong, nagari) melalui pembentukan dan penguatan kelembagaan yang ada di masyarakat yang disebut Posdaya. Pengembangan Posdaya ini alhamdulillah secara bertahap telah terbentuk di seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan pemberdayaan sosial melalui Posdaya ini mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, seperti: kesehatan, pendidikan, kewirausahaan (ekonomi), lingkungan, budaya, keagamaan, dan aspek-aspek lainnya guna mencapai sasaran pembangunan sesuai target MDGs. Keberhasilan yang telah dicapai tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat, berbagai Perguruan Tinggi, Dunia Usaha, Lembaga Kesejahteraan Sosial/Organisasi Sosial serta seluruh masyarakat dengan dukungan Yayasan Damandiri, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dengan senantiasa memohon ridho dan lindungan dari Allah SWT, kami selaku Ketua Panitia Pelaksana menghaturkan Selamat Mengikuti Konferensi, serta mohon dukungan dan kerjasamanya kepada semua peserta. Kami senantiasa mendoakan semoga Bapak/Ibu para peserta dapat mengikuti acara sampai selesai, dapat menikmati makanan kuliner khas dan indahnya kota Padang, serta kembali pulang dengan selamat sampai tujuan.

Mudah-mudahan pelaksanaan KNKS VIII dapat memberikan manfaat dan keberkahan kepada kita semua khususnya dalam penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan menuju pencapaian kesejahteraan masyarakat. Semoga Allah SWT meridhoi usaha kita sekalian. Amien.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Ny. Hj. Nevi Irwan Prayitno_______________________Ketua Pelaksana

SAMBUTAN NY. HJ. NEVI IRWAN PRAYITNOKETUA PELAKSANA / KETUA UMUM LKKS PROVINSI SUMATERA BARAT

Page 4: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia seperti yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 bertujuan: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 3) ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam tujuan negara tersebut, tersurat secara tegas bahwa negara Indonesia menganut sistem negara kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat bukan saja semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak, mulai dari dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga kesejahteraan sosial/organisasi sosial, dan semua unsur masyarakat lainnya.

Tahun 2015 merupakan waktu yang ditargetkan para pemimpin dunia (sejak tahun 2000) untuk pencapaian tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs) dalam penanganan kemiskinan menuju peningkatan kesejahteraan sosial. Namun dalam realisasinya, capaian MDGs di Indonesia masih jauh dari harapan. Oleh karena itu pasca MDGs 2015 ini diperlukan pemikiran, kajian, penelitian yang komprehensif dalam merancang dan melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan pijakan dari capain yang telah diraih MDGs dan keberlanjutannya secara bertahap dan berkesinambungan, melalui forum ilmiah.

Hasil-hasil kajian dan pemikiran ini menjadi strategis dalam mendukung pemerintahan baru Bapak Presiden Joko Widodo, yang telah mengeluarkan “Nawa Cita” sebagai landasan pembangunan. Pembangunan kesejahteraan sosial dalam masa pemerintahan baru tampaknya akan diarahkan pada pembangunan yang berpusat pada manusia, sesuai keberlanjutan MDGs, termasuk didalamnya melalui “Revolusi Mental” dan Restorasi Sosial

sebagai bagian dari Nawa Cita. Pelaksanaan program pembangunan sosial tersebut tentunya akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk di dalamnya Dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Organisasi atau lembaga sosial sebagai bagian dari masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dituntut memiliki visi, misi, dan program termasuk penanganan masalah sosial secara benar. Masyarakat dan relawan sosial dituntut memiliki jiwa kerelawanan sosial, tanpa pamrih sesuai dengan kemampuan dan potensinya dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Semua pihak tersebut diharapkan memiliki satu pemahaman yaitu menyelenggarakan kegiatan kesejahteran sosial tersebut tidak bersifat belas kasihan, charity, atau berbagai bentuk kegiatan yang menciptakan sikap dan mental ketergantungan. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus diarahkan untuk menciptakan kemandirian dan daya saing sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu hidup mandiri dan sejahtera.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS) sebagai Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial Tingkat Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No: 72/HUK/2010, serta menindaklanjuti Anggaran Dasar 2013-2017 hasil Munas di Surabaya tahun 2013 dengan bekerja sama dengan LKKS Provinsi Sumatera Barat akan menyelenggarakan Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS). Konferensi yang melibatkan birokrasi, akademisi, dan praktisi yang peduli dengan masalah kesejahteraan sosial ini akan memaparkan pengalaman lapangan, hasil kajian, dan juga pengalaman praktek penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang telah dilakukan dan memberikan hasil nyata. Dalam KNKS VIII tahun 2015 di Padang, Sumatera Barat fokus bahasan akan mengkaji tentang isu dan permasalahan yang

Page 5: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, terutama terkait dengan capaian tujuan pembangunan milenium (millennium development goals) atau MDGs pada tahun 2015, serta tindak lanjutnya yang perlu diteruskan melalui rencana aksi nyata.

B. TEMA DAN SUB TEMA

Tema Utama : “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Pasca MDGs 2015 dalam Kerangka Penanggulangan Kemiskinan”.

Sub tema :1. Peran dunia usaha dalam penggunaan

CSR untuk penyelenggaraan kesejah-teraan sosial.

2. Peran perguruan tinggi dalam mengem-bangkan program kesejahteraan sosial.

3. Peran masyarakat dalam membantu Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk golongan masyarakat rentan.

4. Peran masyarakat komunitas adat untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

5. Momentum kebangkitan media untuk edukasi dan advokasi masyarakat rentan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

1. Merumuskan konsep, model, jaringan, dan rencana aksi pembangunan kesejahteraan sosial berbasis pemberdayaan dalam mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan.

2. Mendorong kepedulian dan komitmen pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah terhadap masalah dan penanganan kesejahteraan sosial.

3. Meningkatkan penguatan peran terhadap kelembagaan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dengan dukungan stakeholders baik pemerintah pusat dan daerah, dunia

usaha, lembaga kesejahteraan sosial/organisasi sosial, maupun masyarakat.

4. Menggerakkan masyarakat untuk peduli terhadap masalah dan penanganan kesejahteraan sosial.

5. Membangun kesadaran dan pemahaman jiwa kerelawanan sosial terhadap masya-rakat sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing di berbagai bidang.

D. PEMBICARA/NARA SUMBER

1. Sambutan dan Pembicara Kunci : a. Menko Pembangunan Manusia dan

Kebudayaan RI, Ibu Puan Maharani.b. Menteri Sosial RI, Ibu Dra. Khofi fah

Indar Parawansa.c. Gubernur Sumatera Barat,

Prof. Dr. Irwan Prayitno.d. Ketua Umum DNIKS

Prof. Dr. Haryono Suyono.2. Pembicara Sidang Pleno :

a. Pimpinan BUMN di Sumatera Barat (Dirut PT. Semen Padang).

b. Rektor Universitas Taman Siswa Padang.

c. Ketua LKKS Provinsi Sumatera Barat.

d. Bupati Solok.e. Organisasi Sosial Penggerak

Kesejahteraan Sosial.f. Tokoh/Pemilik Mass Media Nasional.

E. WAKTU PENYELENGGARAAN DAN TEMPAT KEGIATAN

Hari, tanggal :Sabtu s.d Senin, 18 s.d 20 April 2015

Tempat : • Hotel Grand Inna Muara Padang, Sumatera Barat

Jln. Gereja No. 41 (Padang Barat) Padang, Sumatera Barat.

Page 6: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

F. KETENTUAN-KETENTUAN PESERTA KONFERENSI

1. Konferensi Nasional Kesejahteraan Sosial (KNKS) VIII bersifat terbuka dan dapat diikuti oleh siapa saja yang berminat dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia sepanjang tempat dan fasilitas lainnya memungkinkan.

2. Peserta diutamakan wakil-wakil organisasi anggota DNIKS, organisasi pelayanan sosial, lembaga swadaya masyarakat, tenaga dosen dan peneliti dari Perguruan Tinggi, organisasi masa, organisasi internasional serta orang perorangan dan mahasiswa untuk berpartisipasi dalam Konferensi.

3. Para peserta yang akan mengikuti Konferensi diharapkan dapat mendaf-tarkan diri dengan mengisi dan mengem-balikan formulir yang disediakan Panitia seperti terlampir dalam Pengumuman ini, selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2015.

4. Panitia berhak menolak calon peserta dengan memberitahukan kepada yang bersangkutan apabila jumlah para peserta telah mencapai batas yang ditentukan karena ketersediaan fasilitas yang terbatas.

5. Peserta Konferensi diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah), dan mengirimkan kepada Rekening Panitia Pelaksana guna mendapatkan bahan Konferensi, makan siang, jamuan makan malam dan snack selama Konferensi, sertifi kat, transportasi ke tempat acara serta mengikuti kunjungan di lapangan dan obyek wisata yang telah ditetapkan Panitia.

6. Panitia tidak menyediakan penginapan dan penggantian biaya transport dari dan kembali ke daerah masing-masing. Panitia dapat membantu memesankan kamar hotel atas tanggung jawab peserta.

Daftar nama hotel dan tarif yang diberikan dengan booking melalui Panitia Pelaksana seperti terlampir.

G. PENYAMPAIAN MAKALAH DALAM LOKAKARYA

1. Peserta yang akan menyajikan makalah dalam Lokakarya perlu mendaftarkan diri kepada Panitia.

2. Peserta yang mendaftar sebagai Pem-bicara Lokakarya diharapkan menyam-paikan abstrak makalah dengan judul dan isinya sesuai tema dan sub tema KNKS VIII yang dibagi menjadi 5 (lima) pokok bahasan sebagai berikut:a. Peran dunia usaha dalam peng-

gunaan CSR untuk penyeleng-garaan kesejahteraan sosial.

b. Peran Perguruan Tinggi dalam mengembangkan program kesejah-teraan sosial.

c. Peran masyarakat dalam membantu Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk golongan masyarakat rentan.

d. Peran masyarakat komunitas adat untuk penyelenggaraan kesejah-teraan sosial.

e. Momentum kebangkitan media untuk edukasi dan advokasi masya-rakat rentan.

3. Panitia berhak menerima atau menolak makalah yang abstraknya dikirimkan untuk menjadi pembicara dalam Lokakarya, terutama apabila judul atau materi tidak sesuai dengan tema atau sub tema KNKS atau jumlah calon sudah melebihi dari penetapan pembicara yang ditentukan.

4. Peserta yang telah diterima sebagai calon pembicara dalam Lokakarya dan telah dinyatakan abstrak makalahnya sesuai, tidak diberikan fasilitas penginapan dan transport untuk mengikuti KNKS VIII, tetapi akan dibebaskan dari pendaftaran

Page 7: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

H. LAIN-LAIN

Untuk menjaga ketertiban dan kelancaran konferensi, setiap peserta diwajibkan memakai kartu identitas, mematuhi tata tertib konferensi, disiplin waktu dan menciptakan suasana kekeluargaan serta saling menghormati sesama peserta.

Informasi lebih lanjut untuk peserta dapat dihubungi :

PANITIA PELAKSANALKKS Provinsi Sumatera Barat

Jl. Pramuka Raya No. 10 Padang, Telp : (0751) 7056388

Email : [email protected]

Informasi untuk menjadi Pembicara Lokakarya dapat dihubungi:

SEKRETARIAT PENGARAH KNKS VIII

d/a Kantor DNIKSJl. Tanah Abang Timur 15 Jakarta Pusat

Telp : (021) 3844718 , Fax : (021) 3450863Website: www.dniks.or.id

E-mail: [email protected]

sebagai peserta KNKS dan akan diberi kan honorarium sekedarnya serta sertifi kat.

5. Bagi Pembicara Lokakarya formulir pendaftaran dan abstrak makalah (soft copy) dapat diterima oleh Panitia mulai tanggal 1 Januari 2015 dan paling lambat pada tanggal 4 April 2015. Sedangkan makalah lengkap (soft copy) diterima oleh Panitia paling lambat pada tanggal 11 April 2015.

6. Format makalah : (1) ukuran kertas: A4; (2) Jenis huruf: Arial nerro size 12; (3) spasi: 1,5.

7. Pendaftaran Pembicara Lokakarya dan abstrak makalah dapat dikirimkan melalui fax ke DNIKS.

8. Makalah lengkap diharapkan dapat dikirimkan dalam bentuk CD atau dikirimkan melalui e-mail DNIKS : [email protected] sesuai ketentuan waktu tersebut di atas.

9. Panitia dapat menyunting dan menerbitkan semua makalah yang disajikan dalam Konferensi.

10. Peserta yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta perlu menetapkan lokasi daerah untuk mengikuti kunjungan lapangan sesuai dengan sasaran yang telah dipilihnya.

Page 8: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

JADUAL ACARA KNKS VIII (TENTATIF)

NoHari,

Tanggal,Jam

Acara Pembicara/Petugas Tempat

1 Sabtu, 18 April 2014

12.00 s.d 18.0018.00 s.d 18.30

18.30 s.d 19.30

Registrasi PesertaMenuju Auditorium Gubernuran Sumbar

Makan malam

PanitiaPanitia/LKKS Sumbar

Panitia/LKKS Sumbar

Hotel Grand Inna Muara

PadangAuditorium

19.30 s.d. 21.00 Upacara PembukaanA. Laporan Ketua Panitia

MCNy.Hj. Nevi Irwan Prayitno, Ketua Umum LKKS Sumbar

Auditorium Gubernuran

SumbarB. Sambutan :

1. Ketua Umum DNIKS Prof. Dr. Haryono Suyono

2. Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, Psi, MSc

3. Pembukaan resmi oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI

Ibu Puan Maharani

2 Minggu, 19 April 2015

06.00 s.d. 08.00 Senam pagi dan bazar Posdaya & Senkudaya

Lapangan Imam Bonjol

Padang08.00 s.d 09.00 Rehat09.00 s.d. 10.00 Pembicara Kunci

“Open Partnership dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial”

Ibu Dra. Khofi fah Indar Parawansa (Menteri Sosial RI)

Hotel Grand Inna Muara

Padang10.00 s.d. 12.00 Sidang Pleno I : Sub Tema:

“Peran Dunia Usaha, PTS/PTN dan LKKS Dlm Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”.Materi Bahasan:1. Peran Dunia Usaha dalam mendukung Pemberdayaan

Sosial Kelompok Masyarakat Rentan

2. Pelaksanaan KKN Tematik dan Penyaluran Kredit Tabur Puja di Univ. Taman Siswa Padang

3. LKKS dan Instansi terkait dalam mewujudkan Pusat Kulakan Warung Posdaya.

Moderator

Ir. Benny Wendry, MM Dirut. PT. Semen Padang

Prof. DR. Ir. M. Zulman Harja Utama,MP Rektor Univ. Taman Siswa

Hj. Nevi Irwan PrayitnoKetua Umum LKKS Sumbar

Hotel Grand Inna Muara

Padang

12.00 s.d. 13.00 Makan Siang Hotel Grand Inna Muara

Padang13.00 s.d. 15.00 Sidang Pleno II : Sub Tema:

“Peran Pemda, Media Massa dan Organisasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”.Materi Bahasan:

1. Pengalaman Pemda Kab. Solok mengentaskan penduduk dari kemiskinan.

2. Peran Media dalam mengadvokasi dan edukasi masyarakat rentan

3. Peran Organisasi Masyarakat membantu penduduk miskin dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Moderator

Drs. H. Syamsu RahimBupati Solok

Ishadi S.KKomisarisTrans TV

Ahmad DjuwainiDirut Dompet Dhuafa

Hotel Grand Inna Muara

Padang

Page 9: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

NoHari,

Tanggal,Jam

Acara Pembicara/Petugas Tempat

15.00 s.d. 15.30 Rehat Hotel Grand Inna Muara

Padang15.30 s.d. 17.30 Lokakarya kelompok 1

(masing-masing membahas 4 makalah)Lokakarya kelompok 2

(masing-masing membahas 4 makalah)Lokakarya kelompok 3

(masing-masing membahas 4 makalah)Lokakarya kelompok 4

(masing-masing membahas 4 makalah)

Disediakan 4 ruanganPenyajian Peserta Lokakarya

Hotel Grand Inna Muara

Padang

17.30 s.d. 19.00 Makan Malam Palanta Kota Padang

19.00 s.d. 21.00 Upacara Penutupan1. Sambutan Walikota Padang 2. Pembacaan Pokok-Pokok Hasil KNKS VIII 3. Penutupan dilanjutkan Ramah tamah

MCWalikota PadangSekretaris Panitia PengarahKetua Umum DNIKS

Palanta Kota Padang

3 Senin, 20 April 2015

06.00 s.d. 07.00 Makan pagi Panitia Pelaksana

07.00 s.d.08.00 Persiapan kunjungan lapangan Panitia Pelaksana

08.00 s.d.14.00 Kegiatan di 4 lokasi kunjungan lapangan:1. Posdaya Bahagia Kel Banuaran Kota Padang (souvenir

perlengkapan pesta, tanaman pekarangan, & disabilitas)2. Posdaya Zamzam Kel Dadok Tunggul Hitam Kota

Padang (Homecare Lansia)3. Posdaya Serbabilih (pengolahan ikan danau Singkarak)

Kab. Solok4. Posdaya Hidayah Komp.TNI Sawahan, Kel. Sawahan

Timur Kota Padang (Batik Tanah Liek)

Rekreasi ke Istana Pagaruyung

Panitia Pelaksana Lapangan

14.00 s.d. - Peserta kembali ke masing-masing daerah

Page 10: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan

PEMESANAN HOTEL

Nama Hotel Jenis Kamar Harga(Rp)

Type Pesanan

(X)

Tgl Check

in

Tgl Check

outGrand Inna Muara

Jln.Gereja No.34 PadangJarak Tempuh dari BIM ± 45 mnt

Deluxe RoomJunior Suite Room

680.000.-1.850.000.-

The AxanaJln.Bundo Kanduang No.14 PdgJarak Tempuh dari BIM ± 45 mnt

Superior RoomDeluxe Room

550.000,-650.000,-

Bumi MinangJln.Bundo Kanduang No.20 PdgJarak Tempuh dari BIM ± 45 mnt

Deluxe RoomSuper Deluxe Room

575.000,-1.850.000,-

Hayam WurukJln. Hayam Wuruk No.16 Pdg

Jarak Tempuh dari BIM ± 45 mntSmart Room

Grand Smart RoomDeluxe Smart Room

450.000,-500.000,-600.000,-

Plan BJln. Hayam Wuruk No. 28 Pdg

Jarak Tempuh dari BIM ± 45 mntSuperior RoomDeluxe Room

Junior Suite Room

415.000,-518.750.-622.500,-

Pangeran CityJln. Dobi N0. 3 Padang

Jarak Tempuh dari BIM ± 45 mntSuperiorDeluxe

Family Room

415.000,-465.000,-500.000,-

BundaJln. Bundo Kanduang No. 19 PdgJarak Tempuh dari BIM ± 45 mnt

Standard RoomSuperior RoomDeluxe Room

300.000,-350.000,-500.000,-

MarianiJln. Bundo Kanduang No. 35 PdgJarak Tempuh dari BIM ±45 mnt

StandarFirst Class

Deluxe

300.000,-350.000,-400.000,-

EdotelJln. Bundo Kanduang No. 18 PdgJarak Tempuh dari BIM ±45 mnt

StandardSuperiorDeluxe

300.000,-300.000,-300.000,-

SavaliJln. Hayam Wuruk No.31 Pdg Jarak

Tempuh dari BIM ± 45 menitSuperiorDeluxe

Junior Suite

455.000,-585.000,-780.000,-

Machudum’sJln. Bundo Kanduang No. 20 PadangJarak Tempuh dari BIM ± 45 menit

SuperiorDeluxeFamily

250.000,-300.000,-450.000,-

RockyJl. Permindo No. 40 Padang

Jarak Tempuh dari BIM ± 45 menitSuperior

Superior DeluxeDeluxe

630.000,-785.000,-910.000,-

DaimaJl. Sudirman No. 17 Padang

Jarak Tempuh dari BIM ± 40 menitSuperiorDeluxeFamily

350.000,-400.000,-850.000,-

Page 11: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan
Page 12: KKONFERENSI NASIONAL ONFERENSI NASIONAL … · Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS), Provinsi Sumatera Barat Bekerjasama dengan Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan