KATA PENGANTAR - Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/file/TIMIKA FULL.pdf · meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Timika,

[Type the document title]

i

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, serta penjabaran Peraturan Presiden No. 2 Tahun

2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasinal (RPJMN), Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Timika (SKP Kelas I Timika) telah menetapkan Rencana Strategis SKP Kelas I

Timika than 2015-201 9 pada Tahun 2015.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan

pertanian sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 serta perkembangan Kabupaten

Mimika dengan potensi pertambangan serta pertumbuhan ekonomi dan masyarakat yang

semakin dinamis, maka diperlukan langkah-langkah terobosan yang bukan merupakan

upaya terpisah dari kebijakan sebelumnya, tetapi merupakan upaya terintegrasi yang saling

memperkuat dalam rangka percepatan pembangunan karantina pertanian, terutama untuk

meningkatkan upaya perlindungan terhadap kelestarian sumberdaya alam hayati hewan

dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta keamanan pangan. SKP Kelas I

Timika akan meningkatkan peran guna melakukan mitigasi gangguan terhadap keamanan

pangan melalui perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan

dari serangan hama dan penyakit hewan karantina (HPHK), dan organisme pengganggu

tumbuhan karantina (OPTK), kemudian mendukung terwujudnya keamanan pangan,

memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar

komoditas pertanian, serta meningkatkan citra dan kualitas pelayanan public.

Sehubungan dengan hal tersebut, SKP Kelas I Timika telah melakukan review Rencana

Strategis Operasional SKP Kelas I Timika 2010-2014 dengan menetapkan visi, misi, tujuan,

sasaran strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, serta anggaran yang

diperlukan dalam rencana strategis operasional SKP Kelas I Timika dengan mengacu pada

Rencana Strategis Badan Karantina Pertanian Tahun 2015-2019.

Rencana Strategis Operasional SKP Kelas I Timika tahun 2015-2019 ini selanjutnya digunakan

sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan karantina

pertanian tahun 2015-2019. Diharapkan pembangunan karantina pertanian dapat

meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Timika, Maret 2016

Kepala SKP Kelas I Timika

ASPAR, SP, MP


ii

DAFTAR ISI

Halaman

1. PENDAHULUAN 1

2. TUJUAN 3

3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS 4

3.1. Karakteristik UPT 4

3.2. Geografis 10

3.3. Data Frekuensi/Volume lalu lintas 11

4. PERMASALAHAN 12

4.1. Operasional 12

4.2. Non Operasional 14

5. ANALISA RESIKO STRENGTHS, WEAKNESSES, OPPORTUNITIES AND THREATS

(SWOT) 16

6. RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN 5 TAHUN 21

6.1. Penguatan Kelembagaan (Koordinasi) Inline Inspection/PSI 21

6.2. Penguatan SDM (inhouse training) 22

6.3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana 24


iii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Realisasi Pemberian Sertifikasi Karantina dan Pengawasan Keamanan

Hayati pada Tahun 2014. 11

Tabel 2. Lingkungan Internal 16

Tabel 3. Lingkungan Eksternal 19

Tabel 4. Lampiran Matrik Rencana Kerja 5 Tahun (2015-2019) 25


iv

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Relevansi Misi dan Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) 2

Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika sesuai

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/Ot.140/4/2008,

Tanggal 3 April 2008. 4

Gambar 3. Wilayah Kerja Lingkup SKP Kelas I Timika 7

Gambar 4. Pelabuhan di Distrik Agats, kabupaten Asmat. 8


v

Rencana Strategis SKP Kelas I Timika 2015-2019

1

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Mimika Provinsi Papua merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi

pertambangan yang luar biasa, perkembangan sosial ekonomi pada wilayah ini terus

mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk baik penduduk

lokal maupun pendatang. Keberadaan PT. Freeport Indonesia menjadi daya tarik

tersendiri yang menjadi pemicu pertumbuhan penduduk, ekonomi dan sosial budaya.

Lalu lintas perdagangan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun

kebutuhan perusahaan juga terus mengalami peningkatan.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika (SKP Kelas I Timika) sebagai Unit Pelaksana

Teknis Badan Karantina Pertanian memiliki peran yang sangat penting dan strategis

untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah masuk dan keluarnya Hama Penyakit

Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Penganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Sebagai sebuah instansi yang strategis, optimalisasi peran

dan kerja instansi membutuhkan perencanaan yang secara internal dapat

mengembangkan organisasi dan kemampuan serta kapasitas SDM dan secara eksternal

mampu memberikan dampak yang signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Perencanaan Strategis SKP Kelas I Timika disusun sejalan dengan Rencana Strategis

Badan Karantina Pertanian (BARANTAN), dimana dalam perkembangan perencanaan

dan strategi pembangunan nasional, BARANTAN memegang peran besar dalam

mendukung kebijakan ketahanan dan kedaulatan pangan melalui mitigasi gangguan

terhadap ketahanan pangan.

Dinamika lingkungan strategis pembangunan di Indonesia turut mempengaruhi

perkembangan tugas dan fungsi BARANTAN. Setidaknya terdapat 3 (tiga) aspek yang

memiliki relevansi dengan tugas dan fungsi tersebut, yakni : Pertama, aspek

fundamental (mendasar), yakni bagaimana tugas, fungsi dan peran BARANTAN mampu

memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan dan arah pembangunan nasional yang

tertuang dalam RPJMN 2015-2019; Kedua, aspek esensial (penting), yakni bagaimana

tugas dan fungsi ini mampu meningkatkan ketahanan pangan nasional dan daya saing

bangsa; Ketiga, aspek kekinian, yakni kemampuan BARANTAN mengikuti dinamika

lingkungan strategis organisasi, khususnya untuk menyelaraskan diri dengan visi dan

misi pembangunan nasional masa kini, disertai kepemimpinan gerakan hidup baru

dengan mengubah cara pandang, cara berpikir dan cara kerja seiring gerakan

nasional/revolusi nasional.


2

Gambar 1. Relevansi Misi dan Fungsi Badan Karantina Pertanian (BARANTAN)

Gambar di atas menjelaskan bagaimana ketiga aspek tersebut menjadikan keberadaan

visi dan misi BARANTAN memiliki keterkaitan erat dengan pencapaian RPJM 2015-2019,

yakni keterkaitannya dengan upaya mendukung agenda pembangunan ekonomi di

bidang ketahanan pangan. Aktualisasi peran BARANTAN untuk berkontribusi guna

mengimplementasikan kebijakan ketahanan pangan nasional yakni melalui peningkatan

ketersediaan pangan, kualitas distribusi pangan dan aksesibilitas masyarakat terhadap

pangan, peningkatan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat, serta

mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan.

Pada 7 misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang

memiliki relevansi secara langsung dengan BARANTAN, yakni pada misi ke-4,

mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, serta

misi ke-5, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan peran dan fungsi

BARANTAN dengan demikian akan memberikan kontribusi secara langsung guna mejaga

kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan. Keberhasilan dalam

menjalankan tugas dan fungsi ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan

kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan standar pengelolaan sistem

produksi pertanian yang diterima secara internasional, dan perbaikan tingkat

kesejahteraan para petani secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan

lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan

petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian

Indonesia baik di pasar domestic maupun internasional yang berkorelasi positif dengan

peningkatan daya saing bangsa.

•Kesesuaian dengan RPJMN 2015-2019;

•Kesesuaian dengan 9 Agenda Prioritas Pembangunan;

•UU Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan

Mendasar

•Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional

•Peningkatan Daya Saing Produk Pertanian

Penting •Visi Misi Presiden

•Dinamika Lingkungan Strategis Organisasi, baik eksternal maupun internal

Kekinian


3

2. TUJUAN

Rencana Strategis Operasional SKP Kelas I Timika disusun dengan tujuan :

1. Memberikan gambaran langkah kedepan sepanjangan Tahun 2015-2019 yang akan

dilakukan oleh SKP kelas I Timika selaku Unit Pelaksana Teknis dari Badan Karantina

Pertanian (BARANTAN) dalam mewujudkan visi, misi dan Rencana Strategi

BARANTAN yang tangguh dan terpercaya;

2. Menyusun rencana kerja dan target secara lebih detail untuk setiap tahunnya,

sehingga perencanaan kegiatan lebih terintegrasi dan tepat sasaran;

3. Dalam hubungannya dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Pertanian,

penyusunan Rencana Strategis Operasional ini akan membantu Unit Pelaksana

Teknis dalam mewujudkan :

a) Terjaganya sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan dari serangan HPHK

dan OPTK, khususnya di wilayah kerja SKP Kelas I Timika;

b) Terjaminnya keamanan produk pertanian yang berasal dari hewan dan

tumbuhan pada wilayah kerja SKP Kelas I Timika;

c) Pengendalian importasi dan percepatan eksportasi melalui pencegahan masuk

dan keluarnya media HPHK dan OPTK ke dan dari wilayah kerja SKP Kelas I

Timika;

d) Memberdayakan masyarakat, instansi terkait dan stake holder dalam

pelaksanaan perkarantinaan;

e) Mewujudkan pelayanan prima.


4

3. PROFIL UNIT PELAKSANA TEKNIS

3.1. Karakteristik UPT

Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika merupakan salah satu Unit Pelaksana

Teknis (UPT) dari Badan Karantina Pertanian. UPT Stasiun Karantina Pertanian

Kelas I Timika dan telah ada sejak tahun 2008 merupakan hasil integrasi dari

sejarah perjalanan Stasiun Karantina Hewan Kelas I Timika dan Stasiun Karantina

Tumbuhan Kelas I Timika berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian

22/Permentan/OT.140/4/2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana

Teknis Karantina Pertanian.Kedua unit pelaksana teknis yang berbasis di

kabupaten Mimika, Provinsi Papua tersebut sebelumnya mengalami kemajuan

yang cukup pesat, dari wilayah kerja non-struktural sebelum tahun 2002, kini

menjelma menjadi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika yang mempunyai

tugas dan fungsi sangat penting sebagai garda depan pertanian yang menangani

tidak hanya kegiatan karantina hewan, tetapi juga karantina tumbuhan dan

keamanan hayati.

3.1.1. Struktur Organisasi SKP Kelas I Timika

Bagan Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika

berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.

22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008 adalah sebagai

berikut:

Gambar 2. Struktur Organisasi Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika sesuai

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2/Permentan/Ot.140/4/2008,

Tanggal 3 April 2008.


5

Dari Struktur Organisasi tersebut menggambarkan bahwa dalam

melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi, maka Kepala UPT membagi tugas

pelaksana (staf) dalam 3 komponen fungsi yaitu :

a. Urusan Tata Usaha;

b. Subseksi Pelayanan Operasional;

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Uraian tugas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi karantina

di Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika secara singkat sebagai berikut

:

a. Urusan Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

penyusunan rencana dan pelaporan, serta urusan tata usaha dan rumah

tangga.

b. Subseksi Pelayanan Operasional

Subseksi Pelayanan Operasional mempunyai tugas melakukan

pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan karantina

tumbuhan, pengawasan keamana hayati hewani dan nabati, dan sarana

teknik, pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi, pengawasan

dan penindakan pelanggaran peraturan perundang- undangan dibidang

karantina hewan dan karantina tumbuhan serta keamanan hayati

hewani dan nabati.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Jabatan Fungsional Medik

Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, dan Jabatan

Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT Ahli,

POPT Terampil), serta Jabatan Fungsional lain, yang terbagi dalam

berbagai Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan bidang keahlian

masing- masing sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang

berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Jabatan Fungsional

Paramedik Veteriner mempunyai tugas :

Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media

pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK);

Melakukan pemantauan daerah sebar HPHK;

Melakukan pembuatan koleksi HPHK;

Melakukan pengawasan keamanan hayati hewani;


6

Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan

perundang- undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu

Tumbuhan (POPT Ahli dan POPT Terampil) mempunyai tugas :

Melakukan pemeriksaan, pengasingan, pengasingan, pengamatan,

perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan

media pembawa organisme penggaunggu tumbuhan karantina

(OPTK);

Melakukan pemantauan daerah sebar OPTK;

Melakukan pembuatan koleksi OPTK;

Melakukan pengawasan keamanan hayati nabati;

Melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan

perundang- undangan yang berlaku;

Melakukan pengadministrasian umum dan teknis.

Wilayah kerja yang dibawahi oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas I

Timika berdasarkan Peraturan Menteri No.94/Permentan

/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media

Pembawa HPHK dan OPTK terdiri dari Bandara Mozes Kilangin,

Pelabuhan Laut Poumako, Pelabuhan Laut Amamapare, Kantor Pos

Timika dan Wilker Distrik Agats. Wilayah kerja tersebut merupakan

pintu masuk dan keluarnya lalu lintas perdagangan produk hewan dan

tumbuhan. Kegiatan operasional dilakukan oleh tenaga fungsional

Medik Veteriner, Paramedik Veteriner dan POPT Ahli/Terampil dibantu

oleh tenaga teknis dan non teknis atau kelompok jabatan fungsional

lain (umum).


7

Gambar 3. Peta Wilayah Kerja Stasiun Karantina Pertanian Kelas I Timika yang tersebar

di 4 lokasi.

Gambar 3. Wilayah Kerja Lingkup SKP Kelas I Timika

Wilker Distrik Agats meskipun menjadi bagian dari wilayah kerja SKP

Kelas I Timika, namun belum terdapat kantor Wilker di Distrik Agats,

disebabkan transportasi dan geografis tidak mendukung, ditambah

dengan kondisi Sumberdaya Manusia yang terbatas. Adapun kegiatan

yang dilakukan dalam pengawasan HPHK/OPTK di Wilayah Distrik Agats

dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun, bekerja sama dengan Pemerintah

Daerah setempat. Dimana instansi terkait memberikan informasi lalu

lintas komoditi media pembawa HPHK/OPTK.

Wilker Bandar Udara Mozes Kilangin

Wilker Pelabuhan Laut Amamapare

Wilker Pelabuhan Laut Paumako

Wilker Kantor Pos Timika

Wilker Distrik Agats


8

Gambar 4. Pelabuhan di Distrik Agats, kabupaten Asmat.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden RI Nomor 45

Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian, serta Peraturan Menteri

Pertanian No.61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pertanian, menyatakan bahwa tugas pokok

Badan Karantina Pertanian (BARANTAN) adalah melaksanakan

perkarantiaan Pertanian. Di dalam melaksanakan tugas tersebut,

BARANTAN menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan

hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati;

2. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta

pengawasan keamanan hayati;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan

hewan dan tumbuhan, seta pengawasan keamanan hayati; dan

4. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.

3.1.2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No.

22/Permentan/OT.140/4/2008 Tanggal 3 April 2008, Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Timika sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina

Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional

perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan

hayati, hewani dan nabati. Dalam melaksanakan tugasnya, Stasiun


9

Karantina Pertanian Kelas I Timika menyelenggarakan fungsi sebagai

berikut :

Penyusunan rencana, evaluasi dan laporan;

Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan,

penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media

pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme

pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);

Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;

Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;

Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;

Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan

tumbuhan;

Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan

hayati hewani dan nabati;

Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi dan sarana teknik karantina

hewan dan tumbuhan;

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan

perundang- undangan dibidang karantina hewan, karantina tumbuhan

dan keamanan hayati hewani dan nabati;

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Visi Kementerian Pertanian adalah “Terwujudnya sistem Pertanian-

bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan

produk bernilai tambah tinggi berbasis sumberdaya lokal untuk

kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani”.

Visi Badan Karantina Pertanian adalah “Menjadi instansi yang tangguh

dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian sumberdaya alam hayati

hewan dan tumbuhan, lingkungan dan keanekaragaman hayati serta

keamanan pangan”.

Visi dan Renstra BARANTAN di atas, selanjutnya menjadi acuan dalam

penyusunan Visi SKP Kelas I Timika, yaitu “Menjadi UPT Badan Karantina

Pertanian yang tangguh dan terpercaya dalam perlindungan kelestarian

sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan, lingkungan dan

keanekaragaman hayati serta keamanan pangan”

Untuk mewujudkan visi tersebut, dalam kaitannya dengan tugas dna fungsi

BARANTAN, maka SKP Kelas I Timika menetapkan misi sebagai berikut :

a. Melindungi potensi sumber daya alam hewan dan tumbuhan di wilayah

kabupaten Mimika dari ancaman HPHK dan OPTK;


10

b. Mempertahankan status bebasnya wilayah kabupaten Mimika dari

HPHK dan OPTK;

c. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah kabupaten

Mimika;

d. Mewujudkan pelayanan karantina pertanian cepat, tepat, akurat,

transparan dan profesional.

e. Mewujudkan good governance and clean goverment.

3.2. Geografis

Kabupaten Mimika yang beribukota di Timika, terletak antara 134°31’-138°31’

Bujur Timur dan 4°60’-5°18’ Lintang Selatan. Memiliki luas wilayah 19.592 km2

atau 4,75% dari luas wilayah Provinsi Papua. Kabupaten ini memiliki 18 Distrik /

Kecamatan. Distrik-distrik tersebut yaitu Mimika Barat, Mimika Barat Jauh,

Mimika Barat Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh,

Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Agimuga, Jila, Jita, Iwaka, Wania,

Kwamki Narama, Hoya, Alama, Amar.

Dari 18 distrik di Kabupaten Mimika, Distrik Mimika Barat memiliki wilayah terluas

yaitu 14,87% dan Distrik Kuala Kencana sebagai distrik yang terkecil wilayahnya,

yaitu hanya 2,61% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Wilayah

Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik

yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembagapura, Agimuga, Jila dan Hoya.

Distrik-distrik selain keempat distrik tersebut merupakan distrik-distrik yang

memiliki topografi dataran rendah.

Distrik Mimika Baru, Kuala Kencana, Tembagapura, Jila, Hoya dan Kwamki Narama

adalah distrik yang tidak memiliki pantai. Sedangkan Distrik Mimika Barat, Mimika

Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika

Timur Jauh, Agimuga, Jita dan Amar sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan

dengan laut, sehingga distrik -distrik ini memiliki pantai.

Wilayah kerja distrik Agats terletak di Kabupaten Asmat, dimana Kabupaten

Asmat terletak antara 40 – 70 Lintang Selatan dan 1370 -1400 Bujur Timur.

Kabupaten Asmat merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Papua yang

terletak di bagian selatan Papua, Kabupaten Asmat memiliki luas 23.746 km2 atau

7,44 persen dari luas Provinsi Papua.

Pada bagian utara, Kabupaten Asmat berbatasan dengan Kabupaten Nduga dan

Kabupaten Yahukimo, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut

Arafuru dan Kabupaten Mappi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafuru

dan Kabupaten Mimika, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Boven

Digoel dan Kabupaten Mappi.


11

Ditinjau dari topografinya, seluruh wilayah di Kabupaten Asmat merupakan suatu

hamparan yang terletak pada ketinggian antara 0 – 100 meter dari permukaan

laut. Pusat Pemerintahan terletak di Distrik Agats yang dapat dijangkau dengan

pesawat udara dan transportasi laut yang berlabuh di Pelabuhan Agats.

3.3. Data Frekuensi/Volume lalu lintas

Berikut ditampilkan data frekuensi/volume realisasi pemberian sertifikasi

Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati pada Tahun 2014.

Tabel 1. Realisasi Pemberian Sertifikasi Karantina dan Pengawasan Keamanan

Hayati pada Tahun 2014.

Kegiatan Frekuensi Realisasi Sertifikasi TOTAL

Karantina

Hewan

Karantina

Tumbuhan

Impor 51 181 232

Ekspor 0 6 6

Domestik Masuk 1.326 3.149 4.475

Domestik Keluar 179 279 458

PSAT - 3 3

TOTAL 1.556 3.618 5.174


12

4. PERMASALAHAN

4.1. Operasional

A. Kelembagaan

Disadari bersama bahwa pelaksanaan kegiatan operasional perkarantinaan

membutuhkan peran aktif dari instansi terkait lainnya baik TNI, POLRI,

Pemerintah Daerah, Unit Pelaksana Teknis dari Kementerian/Lembaga terkait

lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat beberapa permasalahan

yang timbul diantaranya sebagai berikut :

1. Badan Karantina Pertanian dan Kepolisian RI berkomitmen untuk

melakukan kerjasama dalam kegiatan perkarantinaan sesuai dengan Nota

Kesepahaman antara Badan Karantina Pertanian dan POLRI Nomor :

1848/HK.020/3/L/2012 dan No. B/12/III/2012 tanggal 6 Maret 2012

tentang Kerjasama di Bidang Karantina Hewan, Karantina Tumbuhan dan

pengawasan keamanan hayati. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan

antara Badan Karantina dengan POLRI adalah kegiatan pre-emptif,

kegiatan preventif, kegiatan penegakan hukum, kegiatan pendidikan dan

pelatihan, kegiatan pertukaran data dan informasi serta kegiatan

sosialisasi. Namun demikian pada tataran teknis operasional koordinasi

terkait kegiatan pengawasan bersama ini belum dapat optimal dilakukan.

Rapat koordinasi dan optimalisasi fungsi PPNS belum dilaksanakan secara

optimal;

2. Koordinasi rutin dengan instansi terkait lainnya seperti Bea dan Cukai,

Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Mimika, Dinas

Peternakan, Dinas Pertanian, dll selama ini dilakukan secara rutin dan

instensif dilakukan dalam membangun hubungan dan kejasama tukar

informasi perkembangan HPH/HPHK maupun OPT/OPTK. Namun di

tingkat pendekatan sosialisasi dilakukan sebanyak 1 (satu) kali dalam

setahun. Hal ini menyebabkan belum optimalnya pembahasan

permasalahan-permasalahan yang dihadapi di lapangan untuk

mendapatkan solusi yang lebih konkrit untuk optimalisasi kegiatan

perkarantinaan. Keterbatasa anggaran yang ada menyebabkan belum

dimungkinkannya kegiatan koordinasi dilaksanakan lebih rutin/berkala.

B. Sumberdaya Manusia

Keterbatasan SDM masih menjadi permasalahan klasik yang muncul sehingga

perlu melakukan optimalisasi terhadap SDM yang ada, beberapa

permasalahan SDM yang muncul terkait dengan operasional kegiatan

perkarantinaan dan operasional perkantoran adalah sebagai berikut :


13

1. SDM teknis seringkali melakukan tugas rangkap untuk melakukan

kegiatan pengawasan, dampak yang seringkali terjadi adalah pengguna

jasa tidak dapat segera mendapatkan pelayanan karena petugas

melakukan kegiatan operasional lainnya;

2. Belum tersedianya petugas karantina yang memiliki sertifikat fumigasi,

sehingga pelaksanaan fumigasi dari karantina tumbuhan yang rutin

dilaksanakan selama ini dilakukan oleh pihak ketiga;

3. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan Laboratorium, yang

salah satunya disebabkan karena keterbatasan kuantitas dan kapasitas

SDM yang fokus dalam pengelolaan laboratorium;

4. SDM administrasi belum dapat melingkupi keseluruhan tugas dan fungsi

keadministrasian, sehingga beberapa tenaga teknis (fungsional)

diberdayakan dalam kegiatan administrasi. Kendala yang dihadapi antara

lain terkait dengan keterbatasan SDM dalam sisi kuantitas dan penguasan

sistem informasi.

C. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana

Sarana dan prasarana yang tersedia pada wilayah kerja SKP Kelas I Timika

termasuk sarana pelayanan dan perkantoran belum cukup optimal

mendukung kegiatan operasional perkarantinaan yang dilaksanakan.

Beberapa kendala/permasalahan terkait sarana dan prasarana untuk

mendukung kegiatan operasional antara lain sebagai berikut :

1. Belum tersedianya kantor Wilayah Kerja (wilker) di wilker Pelabuhan Laut

Amamapare yang merupakan pelabuhan khusus milik PT. Freeport

Indonesia sehingga pengawasan terhadap pemasukan / pengeluaran

media pembawa HPHK/OPTK berjalan kurang optimal. Kedepannya perlu

terus berkoordinasi dengan pihak PT. Freeport Indonesia agar

mendapatkan ruangan tempat berkantor petugas karantina pertanian.

Hal serupa juga terjadi pada Pelabuhan Laut Poumako, dimana SKP Kelas

I Timika belum memiliki kantor pada wilayah kerja dimaksud. Petugas

karantina bertugas sesuai dengan jadwal kapal yang diperoleh dari

pengelola pelabuhan;

2. Belum efektifnya kantor pelayanan di wilayah kerja Bandara Mozes

Kilangin. Hal ini disebabkan karena kantor pelayanan yang di fasilitasi

oleh PT. Freeport Indonesia berada di dalam terminal kedatangan, hal ini

berdampak pada sulitnya pengguna jasa untuk melakukan pelaporan

karena keterbatasan akses keluar masuk Bandara, sehingga pelayanan

terhadap pengguna jasa tidak dapat berjalan efektif;

3. Belum optimalnya pengawasan lalu lintas media pembawa OPTK/HPHK di

Pelabuhan Laut Agats yang baru ditetapkan sebagai tempat pemasukan

dan pengeluaran media pembawa OPTK/HPHK;


14

4. Belum tersedianya instalasi karantina hewan (IKH) dan instalasi karantina

tumbuhan (IKT). Pemeriksaan selama ini dilakukan pada fasilitas IKH dan

IKT pengguna jasa;

5. Ruang kerja pegawai yang ada saat ini belum dapat menampung

keseluruhan pegawai SKP Kelas I Timika, dikarenakan ruangan kantor

belum mengalamin perubahan yang memadai, sehingga terkadang

melakukan tugas operasional kantor pada ruang rapat atau ruang

pelayanan;

4.2. Non Operasional

A. Kelembagaan

1. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 yang diterapkan sejak Tahun

2013 belum cukup optimal untuk dilaksanakan oleh seluruh SDM lingkup

SKP Kelas I Timika. Meskipun sudah dilakukan pelatihan (in house

training) Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 dan In house training

internal auditor, dalam implementasinya sistem manajemen mutu belum

dapat dilakukan secara optimal. Salah satu kendala yang dihadapi adalah

manajemen arsip yang belum terkelola dengan baik untuk masing-masing

penanggung jawab kegiatan;

2. Penguatan kelembagaan belum terlaksana dengan baik. Sehingga

efektivitas berjalannya organisasi dan kinerja SDM yang belum dapat

dilakukan secara optimal;

3. Sosialisasi perkarantinaan belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini

terlihat dari masih banyaknya masyarakat dan pengguna jasa yang belum

mengenal instansi Karantina temasuk tugas dan fungsinya. Upaya

pengelolaan informasi dan dokumentasi sudah dilakukan, namun belum

berjalan efektif.

B. Sumberdaya Manusia

1. Keterbatasan SDM yang ada menuntut SKP Kelas I Timika untuk dapat

mengoptimalkan peran seluruh SDM yang ada di lingkup wilayah

kerjanya, baik untuk tenaga operasional maupun administrasi.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah adanya kebutuhan organisasi

yang seringkali berbeda dengan latar belakang pendidikan dan

pengalaman yang dimiliki. Hal ini menuntut setiap pegawai untuk

menjadi lebih aktif dan partisipatif serta bekerjasama dengan baik

dengan pegawai lainnya untuk memenuhi tugas dan fungsi instansi yang

ada agar tetap dapat dilaksanakan dengan baik sehingga visi dan misi

organisasi dapat tercapai.

Hal-hal yang berkaitan dengan teknis operasional selama ini

direkomendasikan melalui kegiatan magang, undangan pelatihan dari


15

Badan Karantina Pertanian dan in house training, sedangkan untuk upaya

pembangunan tim, kerja sama atau hal-hal lain yang bersifat soft skill

belum dilaksanakan dengan baik.

2. Upaya peningkatan kesejahteraan pegawai di SKP Kelas I Timika masih

menjadi salah satu permasalahan yang diharapkan dapat menjadi

perhatian lebih dari Badan Karantina Pertanian. Selama ini perbedaan

yang diperoleh SKP Kelas I Timika dibandingkan dengan Unit Pelaksana

Teknis lain hanya dengan adanya tunjangan Papua yang besarannya

belum cukup memadai untuk memenuhi biaya hidup di wilayah timur

khususnya di Papua. Hal serupa mungkin dialami oleh pegawai karantina

pertanian pada Unit Pelaksana Teknis lain yang berada pada wilayah

terpencil lainnya, sehingga diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan

dapat di optimalisasi dan di fasilitasi oleh Badan Karantina Pertanian,

khususnya mess petugas Karantina Pertanian.

C. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana

1. Belum tersedianya perpustakaan mini sebagai salah satu sarana

peningkatan kapasitas dan pengetahuan pegawai terkait ilmu dan

pengetahuan yang berhubungan dengan tugas perkarantinaan;

2. Belum tersedianya rumah dinas yang mamadai untuk seluruh pegawai

SKP Kelas I Timika. Sebagian besar pegawai SKP Kelas I Timika merupakan

pendatang yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, sehingga

sebagian besar tidak memiliki rumah tinggal tetap di Kabupaten Mimika.

Saat ini beberapa pegawai menggunakan rumah sewa dengan biaya yang

dikeluarkan oleh masing-masing pegawai, mengingat keterbatasan

tempat tinggal yang dapat difasilitasi oleh kantor UPT SKP Kelas I Timika;

3. Belum tersedianya instalasi karantina hewan dan tumbuhan. Saat ini

kegiatan pemeriksaan dilakukan pada instalasi pihak kedua yang berada

di bawah binaan SKP Kelas I Timika.

4. Beberapa sarana/prasarana yang saat ini dimiliki oleh SKP Kelas I Timika

masih bersifat standar, sehingga kondisinya belum optimal untuk

mendukung kegiatan teknis dan operasional, disebabkan terbatasnya

pembiayaan dan anggaran setiap tahunnya.


16

5. ANALISA RESIKO STRENGTHS, WEAKNESSES,

OPPORTUNITIES AND THREATS (SWOT)

Tabel 2. Lingkungan Internal No Aspek Kekuatan (Strengths) Kelemahan (Weaknesses)

1 Regulasi/Kebijakan a. Karantina memiliki landasan

hukum yang kuat dalam

operasionalnya, yang terdiri

dari Undang-undang (UU),

Peraturan Pemerintah (PP),

Kep/Peraturan Menteri serta

juklak/juknis dan manual.

b. UPT Stasiun Karantina

Pertanian Kelas I Timika

merupakan salah satu Unit

Pelaksana Teknis Badan

Karantina Pertanian yang

memiliki landasan hukum yang

jelas, yaitu Peraturan Menteri

Pertanian

22/Permentan/OT.140/4/2008,

tentang Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis

Karantina Pertanian.

c. Adanya dukungan Pemerintah

daerah dalam upaya

pencegahan masuknya OPTK

dan HPHK ke wilayah Kab.

Mimika. Salah satunya dalam

bentuk Instruksi Gubernur Irian

Jaya No.02/INSR-GIJ/2000

tentang larangan peredaran

benih tanaman jeruk dalam

rangka pengendalian

penyebaran penyakit

Liberobacter asiaticum di irian

Jaya; dan Instruksi Gubernur

Irian Jaya No. 03/INSTR-

GIJ/2000 tentang larangan

peredaran bibit tanaman

pisang dalam rangka

pengendalian penyebaran

penyakit Ralstonia

solanacearum di Irian Jaya.

d. Adanya dukungan Pemerintah

Daerah melalui Keputusan

Gubernur Papua Nomor 130

a. Terdapat beberapa kebijakan

teknis operasional (Peraturan

Pemerintah) yang belum

ditindaklanjuti dalam bentuk

perubahan juklak/juknis;

b. Proses revisi UU Nomor

16/1992 belum selesai;

c. Kebijakan teknis operasional,

standar teknik dan metode

masih perlu dilengkapi untuk

meningkatkan cakupan

pengendalian resiko dan

akuntabilitas pelaksanaan

pengawasan dan pelayanan;

d. Belum optimalnya

pelaksanaan kerjasama

antara Badan karantina

Pertanian dengan Kepolisian

RI pada tataran teknis

operasional di UPT SKP Kelas

I Timika.

e. Belum dilakukannya evaluasi

efektivitas penerapan

Instruksi Gubernur terkait

oleh Pemerintah Daerah.


17

Tahun 2003 tentang Larangan

Pemasukan Anjing, Kucing,

Kera dan Hewan sebangsanya

ke Wilayah Provinsi Papua

tanggal 12 Agustus 2003)

e. Adanya dukungan Pemerintah


Gubernur Provinsi Papua

Nomor 158 Tahun 2004

tentang Pemasukan Unggas

dan Produknya ke Provinsi

Papua tanggal 24 Juni 2004;

f. Adanya dukungan Pemerintah


Bupati Mimika Nomor 119

Tahun 2004 tentaang

Penutupan Wilayah

Penyebaran Penyakti Claical

Swine Fever (CSF) pada Ternak

Babi di Kabupaten Mimika;

g. Adanya dukungan Pemerintah

Daerah melalui Surat Kepala

Dinas Peternakan Propinsi

Papua Nomor 524.3/294

perihal Kewaspadaan terhadap

Penyakit Hog Cholera pada

Ternak Babi tanggal 15 Juli

2004;

h. Adanya dukungan Pemerintah

Daerah melalui Surat Kepada

Dinas Peternakan kabupaten

Mimika Nomor

524/181/PET/05 perihal

Kewaspadaan terhadap

Penyakit Avian Influenza/Flu

Burung tanggal 15 Agustus

2005)

i. Adanya dukungan Pemerintah

Daerah melalui Peraturan

Daerah Provinsi Papua Nomor

4 Tahun 2006 tentang larangan

Pemasukan Hewan Penular

Rabies ke Wilayah Propinsi

Papua (26 April 2006);

j. Adanya Kesepakatan

Kerjasama antara Badan

Karantina Pertanian dengan

Kepolisian Negera RI, sesuai

dengan Nota Kesepahaman


18

Nomor :

1848/HK.020/3/L/2012 dan

No. B/12/III/2012 tanggal 6

Maret 2012 tentang Kerjasama

di Bidang Karantina Hewan,

Karantina Tumbuhan dan

pengawasan keamanan hayati.

k. Adanya kerjasama pakta

integritas larangan masuknya

penyakit anjing gila (Rabies)

antara Pemerintah Provinsi

Papua, Kadin Papua, Polda

Papua dan instansi terkait

lainnya dan pada Ka. UPT se

Papua dan Papua Barat.

2 Kelembagaan dan

Manajemen Organisasi

a. SKP Kelas I Timika telah

mendapatkan sertifikasi ISO

9001-2008 sejak tahun 2013;

b. Sosialisasi dan Koordinasi

eksternal sudah dilaksanakan

secara rutin sebanyak 1

kali/tahun

a. Dalam implementasinya

sistem manajemen mutu

belum dapat dilakukan secara

optimal. Salah satu kendala

yang dihadapi adalah

manajemen arsip yang belum

terkelola dengan baik untuk

masing-masing penanggung

jawab kegiatan;

b. Sosialisasi perkarantinaan

belum dapat berjalan dengan

optimal. Hal ini terlihat dari

masih banyaknya masyarakat

dan pengguna jasa yang

belum mengenal instansi

Karantina temasuk tugas dan

fungsinya. Upaya pengelolaan

informasi dan dokumentasi

sudah dilakukan, namun

belum berjalan efektif.

3 Sumber daya manusia a. SKP Timika telah memiliki SDM

yang berkompeten dalam

penyelenggaraan

perkarantinaan dan

pengawasan keamanan hayati,

yang terdiri dari tenaga

fungsional karantina hewan

(medik veteriner dan

paramedic veteriner),

fungsional karantina tumbuhan

(Pengendali Organisme

Pengganggu Tumbuhan-POPT),

Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) dan intelijen karantina;

a. Distribusi SDM belum

memperhitungkan analisis

beban kerja;

b. Kualitas, kompetensi dan

jumlah SDM masih

memerlukan peningkatan

mengikuti meningkatnya

beban kerja operasional;


19

b. Kompetensi SDM SKP Kelas I

Timika semakin meningkat.

4 Sarana

prasarana/infrastruktur

a. Mempunyai sarana prasarana

operasional pokok untuk

mendukung terlaksananya

operasional pengawasan dan

pelayanan karantina.

a. Sarana/prasarana operasional

perlu penataan dan

peningkatan kualitas sesuai

peruntukannya dan standar;

b. Belum semua sarana

pelayanan memenuhi standar

minimal;

c. Teknologi dan sistem

informasi belum cukup

memuaskan pemanfaatannya

dalam meningkatkan

pelayanan dan manajemen

kinerja internal;

d. Sarana dan prasarana

operasional masih

memerlukan penataan dan

peningkatan kualitas

mengikuti peningkatan beban

operasional dan kepuasan

masyarakat dalam pelayanan.

5. Pelayanan Publik a. Komitmen dari pimpinan dan

pegawai SKP Kelas I Timika

untuk meningkatkan kualitas

pelayanan public semakin

menguat;

b. Semakin membaiknya mutu

sarana/prasarana untuk

peningkatan kualitas

pelayanan public kepada

masyarakat;

c. Telah adanya pengukuran

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM) sebagai bagian dari

sistem monev perbaikan

pelayanan public.

a. Sistem pelayanan dan

pengawasan pelaksanaan

perkarantinaan yang telah

dituangkan dalam suatu

produk hukum belum optimal

penerapannya. Saat ini masih

dalam tahap preventif dan

pre-emptif

6 Pengelolaan Anggaran Dari aspek pendanaan, selain APBN

murni, SKP Kelas I Timika

mempunyai Penerimaan Negara

Bukan Pajak (PNBP)

a. Alokasi anggaran operasional

SKP Kelas I Timika masih

terbatas.

Tabel 3. Lingkungan Eksternal

No Aspek Peluang (Opportunities) Tantangan (Threats)

1 Sistem ekonomi/

Perdagangan

Internasional

a. Peningkatan jumlah

konsumen produk pertanian

dunia

a. Semakin meningkatnya

hambatan non tariff terhadap

produk-produk pangan yang


20

b. Globalisasi dan liberalisasi

perdagangan dunia

menghasilkan sejumlah

perjanjian dan kesepakatan

dikenakan oleh Negara tujuan

ekspor terutama terkait

dengan Sanitary and

Phytosanitary (SPS);

b. Meningkatnya volume dan

kompleksitas perdagangan;

c. Kebijakan proteksi dari

Negara Mitra;

d. Tingginya frekuensi lalu lintas

perdagangan internasional

untuk produk pertanian;

e. Meningkatnya ancaman

kelestarian sumberdaya alam

hayati hewan dan tumbuhan

selain HPHK dan OPTK,

seperti IAS dan GMO serta

ancaman terhadap

keanekaragaman hayati;

f. Adanya kebijakan zoning

dalam importasi produk

hewan (daging)

2 Perkembangan IPTEK a. Kerjasama penerapan

standarisasi mutu secara

internasional berbasis ISO

a. Kemajuan teknologi

transportasi, perdagangan,

pariwisata mengakibatkan

peningkatan kegiatan lalu

lintas komoditas;

b. Kemajuan dalam bidang

bioteknologi dan teknologi

pengolahan pangan;

c. Banyaknya ancaman HPHK

dan OPTK dari berbagai

Negara;

d. Makin beragamnya jenis

media pembawa HPHK dan

OPTK.

3 Volume & kompleksitas

Perdagangan

a. Pengembangan dan produksi

berbagai produk untuk

kesehatan hewan dan

tanaman (pencegahan,

diagnosis dan pengobatan);

b. Jenis asing invasive (invasive

Allien Species/IAS) telah

dapat diidentifikasi

berdampak penting terhadap

lingkungan dan kelestarian

sumberdaya hayati;

a. Adanya bioterorisme;

b. Semakin beragamnya bentuk

dan jenis komoditas

berkaitan dengan produk

produk rekayasa genetic

(Genetically Modified

Organism/GMO);

c. Sulitnya menelusuri tempat

asal suatu produk


21

6. RENCANA KERJASAMPAI DENGAN 5 TAHUN

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa sejalan dengan Visi dan Misi BARANTAN,

SKP Kelas I Timika menetapkan misinya sebagai berikut :

a. Melindungi potensi sumber daya alam hewan dan tumbuhan di wilayah

kabupaten Mimika dari ancaman HPHK dan OPTK;

b. Mempertahankan status bebasnya wilayah kabupaten Mimika dari HPHK dan

OPTK;

c. Mendukung terwujudnya keamanan pangan di wilayah kabupaten Mimika;

d. Mewujudkan pelayanan karantina pertanian cepat, tepat, akurat, transparan dan

profesional.

e. Mewujudkan good governance and clean goverment.

Untuk mewujudkan misi tersebut dan disesuaikan dengan analisa Strength,

Weaknesses, Opportunity and Threats (SWOT) yang dilakukan, ditetapkan rencana kerja

SKP Kelas I Timika melalui Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan

Pengawasan Keamanan Hayati, yaitu sebagai berikut :

6.1. Penguatan Kelembagaan (Koordinasi) Inline Inspection/PSI

Selama 5 (lima) tahun kedepan, SKP Kelas I Timika menetapkan tercapainya

koordinasi yang lebih intensif dengan instansi terkait lainnya dan peran suatu

masyarakat, sehingga segala hal teknis operasional yang berhubungan dengan

instansi terkait lainnya dapat berjalan lebih efektif dengan target dan capaian

yang lebih terukur. Beberapa target koordinasi yang akan dicapai antara lain :

Optimalisasi Nota Kesepahaman Bersama Kepolisian Republik Indonesia

dengan Badan Karantina Pertanian;

Optimalisasi Pengawasan bersama dengan instansi terkait lainnya;

Optimaliasi Kerjasama dengan Dinas Peternakan, sejalan dengan deklarasi

bersama melindungi tanah papua dari ancaman penyakit anjing gila/rabies,

termasuk kegiatan pengujian HPAI untuk deteksi dini masuknya virus avian

influenza di Kabupaten Mimika yang sampai saat ini masih berstatus daerah

yang bebas dari AI; termasuk daerah pemantauan HPHK.

Optimalisasi Kerjasama dengan Dinas Pertanian, tanaman Pangan dan

Perkebunan serta fungsional pengawas Hama Penyakit Tanaman terkait

optimalisasi tindak lanjut hasil pemantauan OPTK yang dilakukan pada tahun-

tahun sebelumnya dan rencana pemantauan kedepan. Sehingga kegiatan

pemantauan dapat terintegrasi dengan baik;

Optimalisasi kegiatan sosialisasi Karantina Pertanian kepada masyarakat

Kabupaten Mimika/pengguna jasa dan instansi lainnya. Kegiatan sosialisasi

direncanakan dilaksanakan dengan focus taget tertentu pada setiap tahunnya,


22

dengan tidak menutup kemungkinan pemanfaatan event yang diselenggarakan

oleh pihak lainnya;

Secara internal SKP Kelas I Timika akan melakukan evaluasi kegiatan teknis

operasional dan administrasi lebih intensif, dengan mengadakan

pertemuan/rapat internal yang lebih intensif sehingga segala permasalahan

yang dihadapi dalam mewujudkan visi dan misi 5 tahun kedepan serta

penyelesaian beberapa permasalahan yang disampaikan pada Renstra ini dapat

diselesaikan dengan lebih terarah. Hal ini akan menjadi salah satu alat

optimalisasi pengendalian internal lingkup SKP Kelas I Timika;

Memberdayakan SDM sesuai dengan ilmu dan potensi yang dimiliki setiap

petugas SKP Kelas I Timika diantaranya keilmuan fungsional, teknis,

laboratorium dan teknis administrasi untuk lainnya.

6.2. Penguatan SDM (inhouse training)

Untuk menyelesaikan beberapa permasalahan SDM terutama terkait dengan

peningkatan kapasitas pegawai sebagai upaya optimalisasi SDM yang ada, maka

selama 2015-2019 akan dilaksanakan beberapa in house training dan tetap

mengoptimalkan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Karantina

Pertanian. Beberapa in house training yang direncanakan adalah sebagai berikut :

Pelatihan pengelolaan arsip. Hal ini menjadi penting mengingat belum

tersedianya tenaga arsiparis di SKP Kelas I Timika, dan untuk mendukung

implementasi peningkatan pelayanan perkarantinaan sehingga penerapan

sistem manajemen mutu kedepannya akan dapat lebih efektif dengan

tanggung jawab dari masing-masing pegawai terhadap tugas dan fungsinya

masing-masing. Jika setiap pegawai dapat mengelola dokumen-dokumen yang

menjadi tanggung jawabnya dengan baik, maka upaya pelayanan prima

termasuk pemenuhan sistem manajemen mutu akan berjalan lebih efektif dan

efisien;

Pelatihan Kehumasan dan Media Informasi. Humas merupakan ujung tombak

bagi sebuah instansi atau organisasi dalam membangun hubungan komunikasi

internal dan eksternal. Humas atau yang lebih dikenal sebagai PR (Public

Relation) merupakan salah satu metode komunikasi untuk menciptakan citra

positif organisasi atau instansi atas dasar menghormati kepentingan bersama.

Pembentukan kelembagaan Humas pada sebuah instansi atau organisasi

idealnya berfungsi untuk menterjemahkan kebijakan organisasi kepada internal

(personil atau pegawainya) dan eksternal atau publik, serta untuk memonitor

respon publik untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai salah satu bahan

pengambil keputusan. Era transparansi dan perkembangan teknologi informasi

telah menjadikan masyarakat lebih kritis dan cenderung terjadi perubahan

yang cepat di masyarakat. Kondisi seperti ini menuntut instansi atau organisasi


23

untuk mengakomodir dan mengantisipasi keinginan masyarakat atau publik

untuk memperoleh informasi dan hal ini menjadikan fungsi humas menjadi

lebih penting dari sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan

kelembagaan Humas pada setiap instansi atau organisasi. Makin luas aktifitas

instansi tersebut makin luas pula aktivitas kehumasnya.

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadikan setiap pegawai SKP Kelas I Timika

sebagai Humas bagi SKP Kelas I Timika dengan tetap berpegang pada tata

aturan organisasi/lembaga.

Materi disajikan dengan kombinasi metode ceramah, diskusi dan presentasi

atau simulasi praktek.

Target pelatihan instansi dengan materi Kehumasan dan Media Informasi

adalah untuk meningkatkan keterampilan peserta dalam kemampuan

berbicara di muka umum, membawakan acara, negosiasi, menulis

(artikel, press release), membawakan diri dengan baik dan benar pada forum,

serta dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk pemembuatan media

informasi dan dokumentasi.

Alternatif Materi Pelatihan : Dasar-dasar Kehumasan; Pemahaman karakter

diri; Membangun rasa percaya diri; Performance; Teknik Presentasi; Negosiasi

& Lobbying; Manajemen Krisis; Teknik menulis berita dan press release serta

penggunaan teknologi informasi untuk pembuatan media informasi dan

dokumentasi berupa: Brosur, Buletin, Poster, Website atau berandawarta,

serta foto dan video.

Pelatihan Pengelolaan Laboratorium. Kegiatan ini difokuskan pada tenaga

fungsional baik Karantina Hewan maupun Karantina Tumbuhan agar fungsi dan

pemanfaatan laboratorium dapat berjalan lebih optimal. Hal ini sebagai salah

satu upaya untuk mempersiapkan Laboratorium penguji pada SKP Kelas I

Timika untuk menuju Laboratorium terakreditasi. Ruang lingkup materi antara

lain : 1). Aspek-aspek yang berhubungan dengan SNI/ISO 17025 baik mengenai

pesyaratan manajemen dan persyaratan teknis yang harus dipenuhi agar

laboratorium penguji dapat diakreditasi sesuai dengan standar dari Komite

Akreditasi Nasional (KAN), yang kemudian dilanjutkan dengan simulasi

mengenai pembuatan manual mutu, SOP dan Log Book penggunaan peralatan

di laboratorium; 2) Pengelolaan laboratorium agar diperoleh hasil pengujian

yang akurat, terpercaya dan tepat waktu. Materi yang disampaikan lebih

bersifat teknis mengenai hal-hal yang dapat menunjang keberhasilan pengujian

baik dari segi tempat, sarana dan sumberdaya manusia. In House Training

diharapkan akan membuka wawasan dan menambah pemahaman mengenai

standar pengelolaan laboratorium yang baik secara manajemen dan teknis


24

yang dapat dijadikan pedoman dalam rangka persiapan akreditasi

laboratorium.

6.3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana

Sebagaimana disampaikan sebelumnya terdapat beberapa sarana dan prasarana

yang belum tersedia dan membutuhkan perawatan dan peningkatan agar dapat

lebih optimal mendukung kegiatan operasional dan pelayanan karantina pada

lingkup SKP Kelas I Timika. Selama 5 tahun kedepan beberapa sarana dan

prasarana yang diharapkan dapat direalisasikan pengadaannya adalah sebagai

berikut :

Pedekatan dan koordinasi dengan PT. Freeport Indonesia terkait ruang kerja

petugas karantina pertanian pada pelabuhan khusus amamapare dan Bandar

udara Mozes Kilangin;

Pengadaan rumah container/sewa untuk ruang kerja petugas karantina pada

wilayah kerja Pelabuhan Poumako;

Pembangunan/Perluasan kantor SKP Kelas I Timika yang lebih representative

terutama untuk dapat menampung seluruh pegawai SKP Kelas I Timika;

Pembangunan instalasi karantina hewan (IKH) sehingga kegiatan pemeriksaan

dapat dilakukan pada instalasi dimaksud;

Pengadaan genset dan rumah genset pada kantor laboratorium KM.8

dikarenakan seringnya listrik PLN mati dengan tiba-tiba pada waktu-waktu jam

kantor;

Perlunya renovasi rumah dinas yang memberikan kesan yang lebih layak dan

nyaman;

Perlunya membuat mess SKP Kelas I Timika untuk penghematan staf dalam

menunjang kesejahteraan dikarenakan biaya hidup di Papua, khususnya Kab.

Mimika (Timika) ini sangat mahal, terutama biaya sewa/kontrak rumah;

Pembangunan pos jaga pada kantor pelayanan SKP Kelas I Timika;

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium;

Peningkatan sarana dan prasarana pengolah data dan komunikasi.

Pemeliharaan rutin untuk seluruh fasilitas/sarana dan prasarana yang terdapat

di SKP Kelas I Timika


25

7. LAMPIRAN MATRIK RENCANA KERJA 5 TAHUN

(TAHUN 2015-2019)

Tabel 4. Lampiran Matrik Rencana Kerja 5 Tahun (2015-2019)

No 3 Pilar Karantina Pertanian Tahun

I II III IV V

1 Penguatan Kelembagaan

Optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait

melalui rapat koordinasi (2x setahun).

1x Rapat Koordinasi dengan instansi tertentu, 1x

Pertemuan Koordinasi melalui coffee morning atau

kegiatan lain dengan seluruh instansi terkait

lainnya

2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg

2. Penguatan SDM (inhouse training)

Pelatihan pengelolaan arsip 1 Keg

Pelatihan Kehumasan dan Media Informasi 1 Keg

Pelatihan Pengelolaan Laboratorium 1 Keg

Pembinaan mental dan capacity building 1 Keg 1 Keg 1 Keg 1 Keg

3. Pengembangan Infrastruktur/Sarana/Prasarana

Pengadaan rumah sewa untuk ruang kerja petugas

karantina pada wilayah kerja Pelabuhan Poumako


Pembangunan/Perluasan kantor SKP Kelas I Timika 1 Keg

Rehab rumah dinas SKP Kelas I Timika 1 Keg

Pembangunan instalasi karantina hewan (IKH) 1 Keg

Pembangunan rumah genset 1 Keg

Pembangunan pos jaga pada kantor pelayanan

SKP Kelas I Timika

1 Keg

Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg 2 Keg

Peningkatan sarana dan prasarana pengolah data

dan komunikasi


Pemeliharaan rutin untuk seluruh fasilitas/sarana

dan prasarana yang terdapat di SKP Kelas I Timika

12

Bln

12

Bln

12

Bln

12

Bln

12

Bln

Pembangunan mess Pegawai SKP Kelas I Timika 1 Keg

Pengadaan genset dan pembangunan rumah

genset di Laboratorium

2 Keg

Documents

KATA PENGANTAR - Kementerian Pertaniansakip.pertanian.go.id/admin/file/TIMIKA FULL.pdf · meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Timika,