KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS

1

KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

SARTIKA

Nomor Stambuk : 10561 04353 11

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRSI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

2

KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Administrasi Negara

Disusun dan Diajukan Oleh

SARTIKA

Nomor Stambuk : 10561 04353 11

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2015

3

4

5

6

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan .................................................................................. i

Halaman Penerimaan…………………………………………………………. ii

Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ............................................. iii

Abstrak ………………………………………………………………………. iv

Kata Pengantar………………………………………………………………. v

Daftar Isi..................................................................................................... vii

Daftar Tabel...................................................................................................... ix

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 B. Rumusan Masalah ......................................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian .......................................................................................... 8

D. Kegunaan Penelitian...................................................................................... 9

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja ................................................................................................... 10

B. Konsep Pelayanan Publik .................................................................... 14

C. Kebijakan Internal ................................................................................ 17

D. Kerangka Pikir..................................................................................... 21

E. Fokus Penelitian................................................................................... 23

F. Deskriprisi Fokus Penelitian ................................................................ 23

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian ............................................................................. 25

B. Jenis dan Tipe Penelitian ................................................................................... 25

C. Sumber Data ...................................................................................................... 26

D. Informan Penelitian ............................................................................................ 26

v

i

7

E. Teknik Pengumpulan Data ................................................................................ 27

F. Teknik Analisis Data .......................................................................................... 28

G. Pengabsahan Data .............................................................................................. 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian…………………………….………………… 32 B. Kinerja Pegawai Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Makassar ....................................................................................................... …. 51

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan………………………………………………………………. 86 B. Saran …………………………………………………………………….. 88

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………..... 89

LAMPIRAN…………………………………………………………………... 92

RIWAYAT HIDUP…………………………………………………………… 94

8

ABSTRAK

SARTIKA. Kinerja Pegawai Pelayanan Publik di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar (dibimbing oleh Abdul Kadir

Adys dan Muhammad Idris).

Kinerja Pegawai merupakan hasil yang menentukan pencapaian tujuan suatu

organisasi dan sangat terkait langsung dengan pelayanan publik dalam proses

pencapaiannya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba

menggambarkan dan menjelaskan kinerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe kualitatif. Dasar penelitian yang

digunakan adalah metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan menggunakan

teknik observasi, dokumentasi dan wawancara dengan 7 informan. Data dikumpulkan

dari berbagai sumber sehingga didapatkan data yang cukup. Data yang diperoleh

selanjutnya di analisa secara kualitatif melalui pengorganisasian data, menjabarkan

kedalam unit-unit, menguraikan kedalam bentuk kata dan kalimat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pegawai pelayanan publik di

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang diperoleh penulis

dari data yang diperoleh langsung dengan informan maupun data-data yang diperoleh

melalui pengamatan, wawancara, dan dokumen-dokumen tentang Kinerja Pegawai di

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dapat ditarik

kesimpulan bahwa kinerja pegawai pelayanan publik yang diteliti melalui

produktivitas, efektivitas, efisiensi, dan kualitas kerja sudah berjalan dengan baik

akan tetapi masih ada sedikit kekurangan, artinya dalam proses aktivitas kerja

pegawai tersebut diterapkan namun masih belum optimal.

Kata kunci: kinerja pegawai, pelayanan publik

i

v

9

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi

yang berjudul “Kinerja Pegawai Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Makassar”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat

dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak tidak akan terwujud

tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada

kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Andi Badaruddin.S dan

Ibunda St. Sahri yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, perhatian,

kasih sayang, nasehat,dan batuan, baik moril maupun materil kepada penulis.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kalian.

2. Bapak Abdul Kadir Adys, SH.MM selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. H.

Muhammad Idris, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan

v

10

waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sejak penyusunan proposal

hingga penyelesaian skripsi.

3. Bapak Prof. Dr. H. Irwan Akib M.Pd, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah

Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimbah

ilmu di Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. Muhlis Madani, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

5. Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi

Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

Makassar.

6. Bapak Adnan Ma’ruf, S.Sos, M.Si selaku penasehat akademik yang senantiasa

memberikan nasehat dan masukan kepada penulis.

7. Ibu Nielma Palamba, SH.M.AP, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian

dan seluruh pegawai yang ada dikantor tersebut atas bantuan dan kerja samanya

selama mengadakan penelitian.

8. Kepada saudaraku tercinta dan segenap keluarga khususnya Kak Syamsiani, Kak

Ahmad, Kak Asong, Kak Wulan, Kak Adlan, Kak Adnan, Kak Ani, Kak Isna,

dan Kak Unha yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun

materil.

9. Teristimewa juga untuk orang terdekatku Amar Maulana, S.Sos atas segala

bantuan, perhatian, dan motivasi yang diberikan selama penulis menjalani

11

perkuliahan sampai penyelesaian skripsi. Perhatian dan motivasi yang diberikan

membuat penulis bersemangat dalam penyusunan skripsi.

10. Teman-teman terbaikku yang telah menemani melewati masa-masa kuliah Itha

yunita, Idha, Iefha, Tiwhy, Ria, Ana, dan Firna (Thanks your support Beloved

Sistah).

11. Teman-teman seperjuangan Peserta KKP mahasiswa Fakultas SOSPOL di Kantor

Kecamatan Wajo Kota Makassar khususnya kelurahan Mallimongan Tua.

12. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara “Angkatan 2011” terkhusus

kelas G terima kasih atas dorongan serta kekompakan selama menjalani

perkuliahan dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu

persatu sekali lagi terima kasih...

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya

membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan

dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar................ 2015

Sartika

12

DAFTAR TABEL

No. Tabel Nama Tabel Halaman

4. 1 Daftar Tabel informan 27

4.2 Daftar keadaan pegawai menurut kepangkatan 33

4. 3 Daftar keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan 33

4. 4 Daftar jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan 33

dan latihan

4. 5 Daftar jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural 34

dan fungsional

4. 6 Daftar sarana dan prasarana Dukcapil 36

V

II

13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi memberikan ruang gerak bagi setiap masyarakat dalam

menerima pelayanan sebaik-baiknya dari pemerintah dalam rangka meningkatkan

kualitas lembaga pemerintah dalam reformasi administrasi, aspek kinerja pegawai

dari pelayanan publik sangat dibutuhkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana

pelayanan dan kemanfaatan pelayanan bagi pengguna pelayanan.

Menurut Hahn Been Lee : 1971 dalam Zauhar (2002:44), Reformasi

Administrasi memiliki tiga tipe, yakni; reformasi prosedur, reformasi teknik, dan

reformasi program disamping itu, pemerintah selalu mengusahakan pemberian

pelayanan terbaik. Menjadi gambaran nyata bahwa, faktor yang paling mendukung

dalam keberhasilan kinerja pegawai pelayanan publik adalah sumber daya manusia

(SDM) yang memadai dan mempunyai kompeten dalam bidang keahliannya sebagai

upaya melakukan pekerjaan dengan bidang kemampuannya untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik yang dikehendaki oleh masyarakat.

Asropi (2007:2), menjelaskan bahwa, upaya pemerintah daerah dalam

meningkatkan kualitas pelayanan masih terdapat tantangan yang sulit, karena tuntutan

pelayanan publik semakin kompleks dengan berbagai jenis dan tuntutan kualitas

pelayanan masyarakat semakin meningkat.

14

Pelayanan publik memiliki peranan yang penting dalam kehidupan bernegara.

Menurut Agus Dwiyanto (2006:20-24), ada beberapa alasan mengapa pelayanan

publik menjadi titik strategis. Pertama, pelayanan publik merupakan sektor dimana

negara yang diwakili oleh pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah.

Artinya ada keterhubungan yang intensif antara pemerintah dan warganya. Kedua,

pelayanan publik melibatkan kepentingan semua unsur governance. Pemerintah

sebagai representasi negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar memiliki

kepentingan dan keterlibatan yang tinggi dalam sektor pelayanan publik. Ketiga,

berbagai aspek tata pemerintahan yang baik dapat diartikulasikan lebih mudah dalam

bidang pelayanan publik. Pada bagian lain, lembaga pelayanan publik dihadapkan

pada berbagai keterbatasan, terutama dalam hal kompetensi dan relevansi pegawai

(lack of competencies) dan kemampuan anggaran daerah untuk memenuhi tuntutan

tersebut. Selain itu, gerak lembaga pelayanan publik di daerah dalam upaya

pemberian pelayanan kepada masayarakat, juga sangat dipengaruhi oleh kondisi

makro yang disebabkan oleh belum jelasnya pembagian kewenangan antara

pemerintah pusat dan daerah. Hal itu menjadi tantangan yang harus dihadapi dan di

carikan alternatif penyelesaian dan penyesuaian mengingat pelayanan publik

merupakan aspek penilaian kinerja bagi pemerintah untuk mengukur sebagai

keberhasilan pemerintahan yang baik (good governance) penerapan prinsip-prinsip

good governance dalam pengelolaan pemerintahaan menjadi suatu tuntutan utama

terhadap peningkatan kinerja pelayanan aparatur negara semakin dirasakan dan

penting, karna pelayanan yang baik dan prima akan berdampak pada terwujudnya

15

iklim usaha yang kondusif, adapun keberadaan sumber daya manusia (SDM)

pelayanan, seringkali menjadi kendala tersendiri dalam penempatannya, terutama

dalam pembagian pekerjaan dan kompetensi yang dimiliki. Konsep the right man and

the right place menjadi terabaikan ketika kebutuhan SDM pemerintah semakin

berkurang dan kebutuhan masyarakat akan pelayanan semakin meningkat.

Upaya peningkatan kinerja organisasi pemerintah merupakan suatu kewajiban

yang harus dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan guna dapat

mewujudkan kualitas pelayanan publik, yang dimaksud untuk melestarikan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintahnya (Surjadi, 2012).

Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan undang-undang nomor 25 tahun

2009 tentang pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi

setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik, kemudian bagaimana kegiatan

masyarakat dan kegiatan pemerintah itu dapat terjadi sinkronisasi yaitu saling

bersentuhan, menunjang dan melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju

tercapainya tujuan pembangunan nasional. Suasana tersebut dapat diciptakan jika

aparatur negara memiliki semangat pengabdian yang tinggi dan profesional dalam

pemberian layanan publik.

Penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat

digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Pada

pegawai pelayanan publik memiliki tugas serta fungsi koordinasi yang memberikan

16

pelayanan administrasi memerlukan insformasi mengenai kinerja yang ada di dalam

organisasi, sehingga dapat dilakukan penilaian seberapa jauh pelayanan yang

diberikan oleh organisasi dapat memenuhi harapan dan memuaskan pengguna jasa.

Pegawai pelayanan publik tersebut menampakkan bahwa kesiapan pelaksanaan

otonomi daerah dalam hal aparatur maupun pegawai lainnya belum sepenuhnya

terwujud, kinerja pemerintah masih dihadapkan permasalahan-permasalahan tidak

efisien, tidak efektif, dan kurang profesional. Dalam disiplin kerja pegawai masih

banyak yang kurang akan kesadaran, lebih mementingkan urusan luar kantor dari

pada pekerjaan yang membutuhkan. Disiplin yang baik timbul karena adanya sikap

saling hormat-menghormati dan penuh pengertian terhadap hak-hak dan tanggung

jawab antara yayasan dengan pegawai dan demikian sebaliknya. Dengan adanya

disiplin yang baik, akan terjalin hubungan kerja yang harmonis antara yayasan

dengan pegawai dan sebaliknya begitu juga antar pegawai itu sendiri. Penegakkan

disiplin salah satunya dilakukan dengan adanya tindakan disiplin yang dilakukan

Widyatama kepada pegawai. Tindakan disiplin ini bersifat pembinaan, perbaikan, dan

pendidikan. Dikecualikan bagi pelanggaran yang termasuk kategori berat dan tidak

memungkinkan untuk diadakan pembinaan, maka yayasan dapat menggunakan

haknya untuk mengakhiri hubungan kerja pegawai tersebut berdasarkan ketentuan

dalam Peraturan Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ukuran kerja instansi pemerintah dapat dilihat dari kinerjanya dalam

menyelenggarakan pelayanan publik, sehingga dalam memberikan pelayanan publik

(public service) dan mewujudkan tujuan organisasi maka performance atau kinerja

17

dari organisasi itu sendiri memiliki pengaruh yang cukup besar. Kinerja organisasi

yang baik akan memberi konstribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi maupun

pelayanan publik yang diberikan, Sedangkan kinerja adalah sesuatu yang melekat

dalam diri pegawai secara umum, karena hal itu berkaitan langsung dengan

kepentingan masyarakat sebagai konsumen pemerintah.

Sebagaimana di pahami bahwa esensi pemerintah adalah pelayanan kepada

masyarakat oleh karna itu pemerintah tidak diadakan untuk dirinya sendiri tetapi

untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menciptakan kondisi yang

memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan demi

kreativitas demi mencapai tujuan bersama.

Pelayanan publik menjadi masalah utama karena perbaikan pelayanan publik

di Indonesia cenderung berjalan di tempat sedangkan implikasinya sangatlah luas

dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, serta budaya dan lain-lain.

Demikian juga Kinerja pegawai pelayanan publik merupakan salah satu isu

yang sangat krusial di mana hal itu terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat

terhadap sistem pelayanan dari tahun ketahun semakin besar. Sementara itu praktek

penyelenggaraan pelayanan tidak mengalami perubahan yang berarti, masyarakat

yang setiap waktu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari pemerintah,

meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris

pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, pilih kasih,

(lebih mengutamakan keluarga), lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan

seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang melayani

18

bukan di layani. Oleh karena itu, pada dasarnya dibutuhkan reformasi kinerja pegawai

pelayanan publik yang lebih produktif, efektif, efisien, dan berkualitas agar dapat

mengembalikan dan mendudukkan pelayanan dan yang dilayani ke pengertian yang

sesungguhnya.

Walaupun kinerja pegawai pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan

suatu instansi pemerintah atau swasta dalam pelayanan yang diberikan, namun masih

ada organisasi atau instansi-instansi baik pemerintah maupun swasta yang

memberikan pelayanan kurang baik kepada pengguna layanan atau masyarakat,

seperti yang terjadi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar,

hal ini sesuai dengan kesenjangan yang terjadi adanya masyarakat yang mengeluhkan

kinerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Makassar di karenakan pelayanan publik yang belum maksimal atau belum

sesuai dengan keinginan masyarakat, Seperti pengalaman saya pribadi ketika saya

membutuhkan pelayanan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

yang saya alami dilapangan, antrian pelayanannya terlalu sangat berantakan sehingga

kartu antrian yang seharusnya diberlakukan tidak dimanfaatkan, dan tak ada teguran

dari pegawai yang bertugas, sampai saya merasa bosan mengurus keperluan

kependudukan saya dengan kondisi berdesak-desakan dengan masyarakat lain yang

membutuhkan pelayanan publik dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar.

Mengingat betapa pentingnya kinerja pegawai pelayanan publik yang telah di

kemukakan, maka untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi yang baik perlu

19

diusahakan peningkatan dan pemahaman akan kinerja pegawai pelayanan publik.

Selain itu menjadi keharusan bagi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Makassar untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam menjalankan fungsi

pelayanan publik secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan uraian singkat di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tentang kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar dengan judul “Kinerja Pegawai Pelayanan Publik Di Kantor Dinas

Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar”

20

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana produktivitas kerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar ?

2. Bagaimana tingkat efektifitas kerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar?

3. Bagaimana tingkat efisiensi kerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas


4. Bagaimana Kualitas kerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas


C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui produktivitas kerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas


2. Mengetahui tingkat efektifitas kerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas


3. Mengetahui tingkat efisiensi kerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas


4. Mengetahui kualitas kerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas


21

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan

dalam pembahasan-pembahasan mengenai kinerja pelayanan publik. Selanjutnya

peneitian ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat serta sebagai bahan

referensi bagi peneliti maupun pihak yang terkait.

2. Kegunaan praktis, Sebagai bahan/informasi bagi instansi yang bersangkutan guna

mengambil langkah-langkah secara konkret dalam rangka peningkatan kualitas

pelayanan pada pegawai atau karyawan dan membantu menyelesaikan tugas dan

tanggung jawabnya dalam pengambilan keputusan di instansi tersebut.

22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kinerja

1. Pengertian kinerja

Setiap manusia mempunyai potensi untuk bertindak dalam berbagai aktivitas.

Kemampuan bertindak itu dapat diperoleh manusia baik secara alami (ada sejak lahir)

atau dipelajari.

Wibowo (2007:1), kinerja itu berasal dari kata performance yang berarti hasil

pekerjaan atau prestasi kerja.Namun perlu pula dipahami bahwa kinerja itu bukan

sekedar hasil pekerjaan atau prestasi kerja, tetapi juga mencakup bagaimana proses

pekerjaan itu berlangsung.

Ruky (2006:15), memberikan pengertian kinerja (perfomance) adalah apa

yang dilakukan oleh pegawai atau karyawan.

Hasibuan (2005:34), memberikan pengertian yaitu hasil kerja yang dicapai

seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan

atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketepatan waktu.

Wirawan (2009:95), kinerja merupakan singkatan dari kinetika energi kerja

yang padanannya dalam bahasa inggris adalah performance. Kinerja adalah keluaran

yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu

profesi dalam waktu tertentu.

10

23

Abdullah (2014:3), kinerja itu adalah terjemahan dari performance yang

berarti hasil kerja atau prestasi kerja. dan dalam pegertian yang simple kinerja adalah

hasil dari pekerjaan organisasi, yang dikerjakan oleh karyawan dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan petunjuk (manual), arahan yang diberikan oleh pemimpin

(manajer), kompetensi dan kemampuan karyawan mengembangkan nalarnya dalam

bekerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang

merupakan hasil dari implementasi rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi

yang dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (SDM) yang bekerja di institusi itu

baik pemerintah maupun perusahan (bisnis) untuk mencapai tujuan organisasi.

2. Pengertian Kinerja Pegawai

Kusriyanto (1991:3) dalam Mangkunegara (2007:9), mendefinisikan kinerja

karyawan sebagai perbandingan hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja

persatuan waktu (lazimnya per jam).

Mangkunegara (2007:9), mendefinisikan kinerja karyawan (prestasi kerja)

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya.

a) Standar Kinerja Yang Efektif

Standar kinerja yang efektif adalah standar kinerja yang dibuat berdasarkan

pekerjaan yang tersedia di organisasi itu, dipahami, disetujui, Spesifik, terukur,

berorientasi pada waktu, tertulis, dan terbuka, untuk menerima perubahan. Standar

10

24

kinerja yang efektif menurut Abdullah (2014:118), yaitu dibuat berdasarkan

pekerjaan, harus dapat dicapai, harus dapat dipahami, disepakati, terukur, beriorentasi

pada waktu, dan tertulis dapat berubah.

b) Tim Yang Berkinerja Tinggi

Menurut Danim (2008:253), sebuah tim merupakan kumpulan individu yang

masing-masing harus berkinerja tinggi secara bersinergi. Sebuah tim yang secara

masuk akal dapat dinilai sepuluh untuk masing-masing kualitas anggota, belum tentu

menjadi tim yang baik. Tim yang efektif dan berkinerja tinggi biasanya

mempersyaratkan: dukungan, kerja sama, kepercayaan, kemampuan beradaptasi,

kesabaran, persahabatan, komitmen, keberanian, humor, antusiasme, kecocokan, dan

ketidakegoisan.

3. Indikator Kinerja

Menurut Sedarmayanti (2010:198), Indikator kinerja merupakan sesuatu yang

akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat

tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah kegiatan

selesai. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja organisasi/unit

kerja yang bersangkutan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam rangka

menuju tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Menurut Moeheriono dalam bukunya Abdullah (2014:152), mengemukakan

empat kategori ukuran indikator kinerja tersebut, sebagai berikut:

a. Produktivitas

b. Efektif

25

c. Efesien

d. Kualitas

4. Pengukuran Kinerja

T.R. Mitchell (1978:343) dalam Sedarmayanti (2001:51), menyatakan pula

bahwa kinerja meliputi beberapa aspek, yaitu Kualitas Kerja (Quality of Work),

Ketepatan (Promptness), Inisiatif (Initiative), Kemampuan (Capability), dan

Komunikasi (Communication).

5. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Menurut A. Dale Timple dalam Mangkunegara (2005:15), faktor-faktor

kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor

yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Misalnya kinerja seseorang baik

disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja

keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja kurang baik disebabkan orang

tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-

upaya untuk memperbaiki kemampuannya. Faktor Eksternal yaitu faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku,

sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja, dan

iklim organisasi.

6. Penilaian Kinerja Pegawai

Menurut Rivai (2005:309), salah satu cara yang dapat digunakan untuk

melihat perkembangan perusahaan atau organisasi adalah dengan cara melihat hasil

penilaian kinerja. Sasaran yang menjadi objek penilaian kinerja adalah Kinerja

26

Pegawai di Kantor Badan Kepegawaian Daerah, (Dirk) 1392 kecakapan, kemampuan

karyawan dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang dievaluasi dengan

menggunakan tolak ukur tertentu secara objektif dan dilakukan secara berkala. Dari

hasil penilaian dapat dilihat kinerja perusahaan atau organisasi yang dicerminkan oleh

kinerja karyawan atau dengan kata lain, kinerja merupakan hasil kerja konkret yang

dapat diamati dan dapat diukur.

B. Konsep Pelayanan Publik

Istilah pelayanan publik disebut juga dengan istilah pelayanan kepada orang

banyak (masyarakat), pelayanan sosial pelayanan umum dan pelayanan

prima.Menurut Lijan, dkk (2014: 5), pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan

dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik

(masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah

dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut A.S. Moenir (2002:26-27), Pelayananan publik sebagai kegiatan

yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu

dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau

dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan

pengguna.

Surjadi (2012:9), Dalam penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan

berdasarkan pada asas-asas umum kepemerintah yang baik ,meliputi kepastian

27

hukum, transparansi, daya tanggap, berkeadilan, efektif dan efesien, tanggung Jawab,

akuntabilitas, dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

63/M.PAN/7/2003 adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima

pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses

pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh

kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan

sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi

pelayanan.

Moenir (2008:17), mengartikan pelayanan dapat dikatakan sebagai proses

pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung, merupakan

konsep yang senantiasa aktual dalam berbagai aspek kelembagaan.

Halim (2007:286), menyatakan bahwa pelayanan pemerintah daerah

merupakan tugas dan fungsi utama pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan

fungsi dan tugas utama pemerintah secara umum, yaitu memberi pelayanan kepada

masyarakat. Dengan pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat maka

pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan Negara yaitu menciptakan kesejahteraan

masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat tersebut terintegrasi dalam

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

28

Kualitas Pelayanan Publik menurut Sinambela (2010:6), secara teoritis, tujuan

pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan masyarakat. untuk mencapai

kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yaitu:

1. Transparansi, yakni pelayanan yang bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses

oleh semua pihak yang membutuhkan dan disedikan secara memadai serta mudah

dimengerti.

2. Akuntabilitas, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kondisional, pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan

penerima pelayanan dengan tetap berpengang pada prinsip efesiensi dan

efektifitas.

4. Partisipatif, pelayanan yang dapat mendorong peran serta masyarakat dalam

penyelenggaraan pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan,

dan harapan masyarakat.

5. Kesamaan hak, pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat dari aspek

apa pun khususnya suku, ras, agama, golongan, status sosial, dan lain-lain.

6. Keseimbangan hak dan kewajiban, pelayanan yang mempertimbangkan aspek

keadilan antara pemberi dan penerima pelayanan publik.

Jika dihubungkan dengan administrasi publik, pelayanan adalah kualitas

pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Kata kualitas memiliki banyak defenisi yang

berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional hinggah yang lebih strategis.

29

Defenisi konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik langsung

dari suatu produk, seperti Kinerja (performance), Keandalan (realibility), Mudah

dalam pengguna (ease of use), dan Estetika (esthetics).

C. Kebijakan Internal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan

daerah disebutkan dalam Bab III Pasal 14 bahwa urusan wajib yang menjadi

kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/kota antara lain ”Pelayanan

Kependudukan dan Catatan Sipil” hal ini menunjukkan tanggung jawab bagi

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan kependudukan dan catatan sipil

sebagai salah tugas nasional guna mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang

dimiliki sehingga dapat menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik secara

berkesinambungan dalam rangka memenuhi tuntutan pelayanan kepada masyarakat

yang prima.

Selanjutnya pada Bab IV Pasal 22 disebutkan bahwa dalam hal

penyelenggaraan otonomi, daerah mempunyai kewajiban antara lain disebutkan

”Mengelola Admnistrasi Kependudukan” oleh karena itu dalam implementasi

pengelolaan administrasi kependudukan, maka program penataan administrasi

kependudukan menjadi sangat strategis untuk peningkatan kinerja dalam penerbitan

administrasi kependudukan baik aspek pendaftaran penduduk maupun pencatatan

sipil, sehingga akan memberikan nilai konstruktif tertib dalam pemberian pelayanan

pemerintahan bidang kependudukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

30

Sehubungan dengan itu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sesuai dengan peraturan Daerah

Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan dan

Catatan Sipil di Kota Makassar, kaitannya dengan Undang-undang 23 Tahun 2006

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang

Administrasi Kependudukan serta implementasi lanjutan Program Administrasi

Kependudukan Gratis untuk penerbitan dokumen kependudukan secara gratis antara

lain akta kelahiran, akta kematian, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Surat

Keterangan Pindah Kependudukan.

Kebijakan administrasi kependudukan dalam rangka penataan dan tertib

pemilikan dokumen kependudukan di dasarkan pada ketentuan Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, penyelenggaraannya

bertujuan untuk, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen

penduduk dan peristiwa penting lain yang dialami oleh penduduk. Memberikan

perlindungan status hak sipil penduduk, menyediakan data dan informasi

kependudukan hasil pelayanan pendaftaran penduduk secara lengkap, akurat, mutahir

dan muda diakses sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan

pembangunan, mewujudkan administrasi kependudukan secara terpadu antara daerah,

regional dan nasional dan menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar

bagi sektor terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan

dan kemasyarakatan.

31

Efektifitas pelayanan kependudukan dan tujuan yang ingin di capai

sebagaimana tersebut diatas didasarkan pada penjabaran peraruran daerah Nomor 3

Tahun 2009 tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat daerah Kota

Makassar Dinas kependudukan dan catatan sipil, yang mengatur tentang tugas-tugas

kependudukan dan catatansipil di kota Makassar melalui beberapa bidang tugas.Hal

ini tentu menjadi penting untuk diketahui oleh seluruh masyarakat pada umumnya.

Beberapa fungsi bidang tugas kependudukan dan catatan sipil dijabarkan didalam

tugas masing-masing bidang antara lain, Sekretariat memiliki beberapa fungsi, yaitu

fungsi pengelolaan kesekretariatan, pelaksanaan urusan kepegawaian, pelaksanaan

urusan keuangan dan penyusunan neraca SKPD, pelaksanaan urusan perlengkapan,

pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga, pengkoordinasian perumusan program

dan rencana kerja, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh

atasan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat dalam bekerja juga

dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang memiliki peranan dan tugas

yang sangat penting dalam melaksanakan tugas teknis. Seperti, menyusun rencana

kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola administrasi

kepegawaian, serta melaksanakan urusan rumah tangga. Dalam pelaksanaaan tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu dengan berfungsi melaksanakan

penyusunan dan program kerja, serta mengatur pelaksanaan kegiatan sebagian urusan

ketatausahaan, meliputi surat menyurat, surat perjalanan dinas, dan mendistribusikan

surat sesuai bidang dalam lingkup dinas kependudukan dan catatan sipil. Selain itu

juga melaksanakan urusan kerumahtanggaan dinas, melaksanakan usul kenaikan

32

pangkat, mutasi dan pensiun, melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar, dan

izin belajar termasuk menghimpun dan mensosialisasikan peraturan perundang-

undangan dibidang kepegawaian dalam lingkup dinas, menyiapkan bahan

penyusunan standarisasi yang meliputi bidang kepegawaian ketatalaksanaan.

Selain tugas tersebut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian juga melakukan

koordinasi dengan unit kerja lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya, seperti

melakukan koordinasi pada sekretariat Korpri Kota Makassar, melaksanakan tugas

pembinaan terhadap anggota Korpri pada unit kerja masing-masing, menyusun

laporan hasil pelaksanaan tugas dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh atasan.

Sub Bagian Keuangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

juga mempunyai tugas mengurusi soal internal Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil yakni bertugas menyusun rencana kerja dan melaksanakan tugas teknis

keuangan, dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi, menyusun

rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan, mengumpulkan dan menyusun

rencana kerja tahunan dan lima tahun SKPD.Juga mengumpulkan dan menyiapkan

bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan

Anggaran (DPA) dari masing-masing bidang dan sekretariat sebagai bahan konsultasi

perencanaan ke Bappeda melalui Kepala Dinas.Tugas lainnya, penyusunan realisasi

penghitungan anggaran dan administrasi pembendaharaan dinas, mengumpulkan dan

menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi dari masing-masing satuan

kerja.

33

D. Kerangka Pikir

Dikantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dapat dilihat

dari hasil kinerja pelayanan yang baik untuk itu dari kinerja pegawai pelayanan

publik meliputi Standar kinerja yang efektif, kualitas kerja, kuantitas kerja, dan

kinerja pegawai dilihat dari motivasi dan pengetahuan pekerjaan, untuk mencapai

kinerja yang baik harus ada indikator kinerja yang efektif serta optimal dalam

pencapaiannya. Menurut Moeheriono dalam bukunya Abdullah (2014:152),

mengemukakan empat kategori ukuran indikator kinerja tersebut yaitu produktivitas,

efektivitas, efesien, dan kualitas.

34

Adapun kerangka pikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar I. Skema Kerangka pikir

Kinerja Pegawai

Pegawai

Produktivitas Efektivitas Efisiensi Kualitas

a. Hasil Kerja

b. Disiplin

Kerja

a. Kecepatan

pelayanan

b. Kepastian

waktu kerja

a. Kepastian Tarif

b. Kemudahan

Akses

Informasi

a. Komitmen

Pimpinan

dan Pegawai

b. Akuntabilitas

Peningkatan Kerja

35

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang akan dijadikan

sebagai wilayah penelitian, sehingga penelitian akan memperoleh gambaran secara

menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Penetapan fokus penelitian juga sebagai

upaya pencegahan terjadinya pembiasaan di dalam mendiskripsikan dan membahas

masalah yang sedang diteliti.

Berdasarkan judul dan teori yang digunakan, dengan demikian yang menjadi

fokus penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja pegawai pelayanan

publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

F. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat

dikemukakan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut:

1. Produktivitas, pencapaian kerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar dalam menyelesaikan setiap

tugas yang dibebankannya, yang dapat dilihat berdasarkan pada cara kerja atau

metode kerja yang telah ditetapkan sehingga akan diperoleh hasil atau pencapaian

kerja yang memuaskan kepada masyarakat.

2. Efektivitas, dalam kinerja pegawai pelayanan publik di Kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar, sangat berpengaruh dari tingkat

keefektifan kerja pegawai pelayanan publik yang dilihat dari pencapaian hasil

kerja yang telah dicapai sebelumnya.

36

3. Efisiensi, dalam kinerja pegawai pelayanan publik sangat berpengaruh dari

tingkat efisiensi yakni menekankan pada usaha pegawai dalam segala pelayanan

publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar dan tidak

terjadi pemborosan ataupun pemungutan biaya apapun.

4. Kualitas, untuk mengetahui kulitas kerja pegawai dapat dilihat dari tingkat

pelaksanaan tugas, komitmen pimpinan dan pegawai yang dilakukan atau

dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya di Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kota Makassar.

37

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama 2 bulan dari bulan Juli-Agustus.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Makassar, dengan alasan di Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Makassar kinerja pegawai pelayanan publik belum

optimal dan belum sesuai dengan keinginan masyarakat.

B. Jenis dan Tipe penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni deskriptif

kualitatif, dengan mengkaji objek dan mengungkapkan fenomena-fenomena yang ada

melalui pengumpulan data yang diperoleh. Kualitatif menyediakan kedalaman rincian

melalui pengutipan secara langsung dan deskripsi yang diteliti tentang situasi kerja

pegawai pelayanan publik, alasan menggunakan metode kualitatif karena

permasalahan masih sangat beragam sehingga untuk mengidentifikasi masalah yang

urgen diperlukan pendalaman lebih lanjut. Metode ini digunakan dalam penelitian

untuk mendapatkan data dan informasi tentang Kinerja Pegawai Pelayanan Publik di

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

25

38

Tipe penelitian yang menggunakan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang

digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek penelitian.

C. Sumber Data

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka

penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif dengan mengumpulkan

berbagai data baik itu data primer maupun data sekunder.

1. Data Primer

Data primer data yang digunakan dengan melakukan observasi dengan cara

pengamatan langsung di lokasi yang menjadi objek penelitian dan wawancara

langsung secara terbuka sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Penulis melakukan wawancara dengan informasi menggunakan pedoman

wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung dalam penelitian yang dapat diperoleh

melalui laporan-laporan, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan

kinerja pegawai maupun perpustakaan yang berhubungan dengan masalah

penelitian yang dibahas.

D. Informan Penelitian

Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

purposive sampling yaitu peneliti memilih informan yang dianggap mengetahui

informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya menjadi sumber

data yang bagus yang mempunyai keterkaitan dengan hal yang diteliti,

39

mengetahui dan terlibat langsung maupun mempunyai pengaruh dalam

penelitian. peneliti menetapkan anggota Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

kota Makassar sebagai subyek penelitian yaitu seperti tabel dibawah ini :

TABEL INFORMAN

NO

NAMA

INISIAL

JABATAN/STRATA

KETERANGAN

1

2

3

4

5

6

7

St. Mulyati, S.Sos

Nirwana, S.IP

Situru, S.E

Betty jane, S.Sos

Hanafi Agus, S.Pd

M. Rauf

Nurul fitriah

SM

NW

ST

BJ

HA

MR

NF

Kasubag Umum &

Kepegawaian

Staf Subag Umum &

Kepegawaian

Staf Subag Umum &

Kepegawaian

Staf Subag Umum &

Kepegawaian

Masyarakat

Masyarakat

Masyarakat

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

1 orang

Jumlah

7 Orang

Tabel 4.1 Tabel informan

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini, cara pengumpulan data yang yang penelitian digunakan

sebagai berikut:

a. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks dan tersusun dari berbagai

proses pengamatan dan ingatan, Sutrisno dalam Sugiyono (2011:166), dalam

40

penelitian ini dilakukan dengan observasi tidak terstruktur dimana dalam

pengamatan tidak menggunakan instrument yag telah baku,tetapi hanya rambu-

rambu pengamatan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar dengan mengamati proses

kinerja pegawai pelayanan publik serta seluruh variabel-variabel yang

mendukung pelayanan publik tersebut. Dalam penelitian ini peneliti melakukan

pengamatan terkait dengan proses kinerja pegawai di Dinas Kependudukan dan


b. Wawancara (interview) salah satu teknik yang digunakan dalam penelitian ini

untuk mendapatkan data yang cara tanya jawab langsung dengan informasi yang

telah dipilih.

c. Dokumentasi yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat

peneltian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi

dan wawancara. Agar lebih memperjelas dari mana informasi itu didapatkan,

peneliti mengabadikan dalam bentuk foto-foto relefan dengan penelitian. Adapun

sasaran dokumentasi yaitu foto-foto dari Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Makassar, dan pengguna layanan yang memberi informasi dan

lokasi dari mana peneliti mendapatkan informasi.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelola data di mana data

yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan

persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat

41

3 komponen pokok. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:91), ketiga

komponen tersebut yaitu:

a. Reduksi data, data yang dapat di lapangan diketik ditulis dengan baik, terinci serta

sistematis setiap selesai pengumpulan data. Data-data yang terkumpul semakin

bertambah biasanya mencapai sekian banyak lembar. Oleh karena itu laporan

harus dianalisis sejak dimulai penelitian. Laporan-laporan itu perlu di reduksi,

yakni dengan hal-hal pokok uang sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan

dan mempermudah peneliti untuk mencari jika sewaktu-waktu diperlukan.

b. Penyajian data, data yang semakin bertumpuk kurang dapat memberikan

gambaran secara menyeluruh. Display data memberikan penyajian data dalam

bentuk matriks, network, chart atau grafik, dengan demikian penelitian dapat

menguasai data.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, dari peneliti berusaha mencari makna dari

data yang diperoleh, dengan maksud untuk mencari pola, model, tema, hubungan,

persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan data baru. Laporan

penelitian kualitatif dikatakan ilmiah jika persyaratan validasi, rehabilitas,

realibilitas dan objektivitasnya sudah terpenuhi. Oleh sebab itu semula proses hal-

hal tersebut selalu mendapat perhatian.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data

adalah dengan triangulasi. Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa dengan

42

menggunakan teknik triangulasi. Dimana triangulasi silang dengan mengadakan

pengecekan akan kebenaran data yang akan dikumpulkan dari sumber data dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang lain serta pengecekan pada waktu yang

berbeda.

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh

melalui beberapa sumber dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan

pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan

dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan

dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang

ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber

yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan

wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga

teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-

beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang

bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar

atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

43

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang

dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih

segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga

lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik

lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan

kepastian datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil

penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan data.

44

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar berada tepat di

jalan St. Alauddin No.295 Makassar. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar merupakan unsur pelaksana pemerintah kota Makassar dibidang

kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris

daerah kota. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar berkoordinasi

dengan pihak terkait yang meliputi 14 Kecamatan dan 143 kelurahan di kota

Makassar.

2. Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota

Makassar

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam melakukan

tugas dan fungsi pelayanan pendaftaran penduduk dan pelayanan pencatatan sipil

di Kota Makassar memiliki sumber daya sebagai berikut :

a. Keadaan Pegawai :

Struktur organisasi Dukcapil Kota Makassar dapat digambarkan keadaan

sumber daya aparatur yang dimiliki yaitu:

32

45

Tabel 4.2 Keadaan pegawai menurut kepangkatan sebagai berikut :

Tabel 4.3 Keadaan pegawai menurut tingkat pendidikan :

No Pendidikan Jumlah

L P Total

1 Strata 2 (S-2) 6 6 12

2 Strara 1 (S-1) 33 37 70

3 Diploma 3 (D-3) 3 4 7

4 S M A 27 43 70

5 S M P 1 - 1

Jumlah 70 90 160

Tabel 4.4 Jumlah pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan latihan:

No Pendidikan

Penjenjangan/Diklat

Jumlah

L

P

Total

1 Spamen/Pim. Tk. II

- 1 1

2 Spama/Pim. Tk. III

2 3 5

3 Adum/Adumla

2 4 6

4 Bendaharawan

2 2 4

Jumlah

6 10 16

No

Pangkat

Golongan

Jumlah

L P Total

1 Pembina IV 4 4 8

2 Tenaga Kontrak III 11 29 40

3 Pengatur II 8 18 26

4 Juru I 1 - 1

5 Tenaga Kontrak - 41 44 85

Jumlah 65 95 160

46

Tabel 4.5 Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural dan fungsional :

No

Menurut Eselonering

Jumlah

L P Total

1 Eselon II - 1 1

2 Eselon III 3 2 5

3 Eselon IV 4 11 15

4 Non Eselon 17 37 54

Jumlah 24 51 75

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Dikutip tanggal 6

Juli 2015.

Keadaan pegawai diatas menunjukan struktur sumber daya aparatur yang

memadai disertai dengan tingkat pendidikan yang berimbang antara pegawai

berpendidikan sarjana dan non sarjana, namun untuk jumlah pegawai non PNS masih

lebih besar dibanding dengan pegawai organik, tentu hal ini memerlukan pembinaan

yang intensif terhadap tugas dan fungsi bidang kependudukan dan pencatatan sipil

untuk meningkatkan kinerja pegawai pelayanan publik yang lebih optimal, baik pada

pelayanan pendaftaran penduduk 14 kecamatan maupun pelayanan pencatatan sipil di

dinas dalam masa waktu lima tahun kedepan.

b. Sarana dan Prasarana Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan tugas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar

dilengkapi dengan sarana dan prasarana pelayanan berupa gedung dan perangkat

sistem pelayanan SIAK pada dinas dan 14 kecamatan. Perangkat pelayanan SIAK

tersebut dibangun sejak 2005 melalui APBD Kota Makassar dalam porgram

penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan Pembangunan Sistem

47

Pendaftaran Penduduk yang terintegrasi dengan Sistem Pencatatan Sipil dengan

menggunakan jaringan online antara kecamatan dan dinas untuk pelayanan KTP, KK

dan Surat Pindah.

Selanjutnya pada tahun 2007 Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kemendagri RI memberi bantuan perangkat pelayanan SIAK kepada seluruh

Kabupaten/Kota dan melakukan peningkatan kapasitas pelayanan kependudukan

berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

untuk peningkatan Sistem Administasi Kependudukan (SAK) nasional dengan

melakukan konversi sistem pelayanan tahun 2009 dari SIAK transisi yang digunakan

oleh Kabupaten/Kota kedalam Sistem Pelayanan kependudukan dan Pencatatan sipil

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pada

tahun 2011 Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal

Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberi bantuan Sarana komputerisasi

pelayanan KTP Elektrik untuk 14 kecamatan dan Dinas masing-masing sebanyak 2

set. Sehubungan dengan itu sarana perangkat SIAK yang digunakan sejak tahun 2005

sampai sekarang memerlukan penggantian komputer yang teknologinya sudah kurang

renspon terhadap tuntutan pelayanan, begitupula dengan rencana

pemekaran/penambahan kecamatan menjadi 19 kecamatan, tentu hal tersebut

memerlukan penambahan sarana komputer SIAK pada 5 kecamatan tambahan.

Adapun besaran sarana dan prasaran dukcapil sebagai berikut :

48

Tabel 4.6 Sarana dan Prasarana

No.

Uraian

Satuan

Jumlah

Ket

1.

Tanah

Bidang

1

2.

Alat-Alat Angkutan

Unit

34

3.

Alat-Alat Kantor

dan Rumah Tangga

Buah

784

4.

Alat-Alat Studio

dan Komunikasi

Unit

44

5.

Bangunan Gedung

Unit

7

6.

Jaringan

Unit

1

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Dikutip

tanggal 6 Juli 2015.

3. Struktur Organisasi dan uraian tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Makassar

Struktur organisasi adalah salah satu susunan kerja yang memiliki fungsi di

tiap jabatan yang diembannya. Dimana pengorganisasian dirumuskan sebagai

keseluruhan aktifitas kerja dalam mengelompokkan orang-orang, penetapan tugas,

wewenang, fungsi dan tanggung jawab masing-masing serta tujuan terciptanya

kinerja pegawai pelayanan publik yang berdaya guna dalam mencapai tujuan yang

telah ditentukan terlebih dahulu. Bagi suatu instansi pemerintah atau bentuk-bentuk

organisasi lainnya, pembagian kerja secara tepat diantara pegawai instansi pemerintah

49

dan penetapan mekanisme bertujuan untuk mengkoordinasikan aktifitas-aktifitas

instansi yang bersangkutan. Salah satu hasil dari pengorganisasian adalah struktur

organisasi yang merupakan prosedur formal pengelolaan organisasi.

Adapun susunan organisasi dan tata kerja Kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Makassar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3

tahun 2009 terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan

kebijaksanaan, penyiapan koordinasi, pembinaan, pemberian bimbingan, dari

pengendalian tugas kantor sesuai dengan kebijaksanaan walikota berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud. kepala dinas menyelenggarkan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebikjakan teknis di bidang administrasi dokumen

kependudukan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing

(WNA).

2. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program di bidang pengeloloaan dan

pelayanan pencatatan dan penerbitan kutiapan akta kelahiran, perkawinan,

perceraian, kematian, pengakuan,dan pengesahan anak.

3. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis di bidang penyiapan dan

pemeliharaan dokumen dan peleksanaan register akta catatan sipil ke

Pengadilan Negeri .

50

4. Penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan

pengelolaan informasi data kependudukan dan catatan sipil serta memberi

laporan dan penyuluhan.

5. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

b. Sekretariat:

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyusun

rencana kerja, melaksanakan tugas teknis ketatausahaan, mengelola

administrasi kepegawaian serta melaksanakan urusan kerumahtanggan dinas.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud,Subbagian Umum dan

Kepegawaian menelanggrakan tugas dan fungsi :

a. Melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja subbagian Umum dan

Kepegawaian.

b. Mengatur pelaksanaan kegiatan subbagian urusan ketatausahaan meliputi

surat-menyurat, kearsipan, surat perjalanan dinas, mendistribusikan surat

sesuai bidang.

c. Melaksanakan urusan kerumahtanggan dinas

d. Melaksanakan usul kenaikan pangkat, mutasi dan pensiun

e. Melaksanakan usul gaji berkala, usul tugas belajar dan izin belajar

2. Subbagian Keuangan

51

Subbagian mempunyai tugas menyusun rencana kerja dan

melaksanakan tugas teknis keungan. Dalam melaksanakan tugasnya

sebagaimana di maksudkan, subbagian keuangan menyelanggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian keuangan

b. Mengumpulkan dan menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

c. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran

(RKA ) dan Dokumen Perencanaan Anggaran ( DPA ) dari masing-masing

Bidang dan sekertariat sebagai bahan konsultasi perencanaan ke Bappeda

melalui kepala dinas

d. Menyusun realisasi perhintungan anggaran dan administarsi perbendaharaan

dinas

e. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

dari masing-masing satuan kerja

3. Subbagian Perlengkapan

Subbagian perlengkapan mempunyai tugas menyusun rencana kerja,

melaksanakan tugas teknis perlengkapan, membuat laporan serta

mengevaluasi semua pengadaan barang. Dalam melaksanakan tugas

sebagaiamana dimaksudkan, Subbagaian perlengkapan menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut :

a. Menyusun rencana dan program kerja subbagian perlengkapan

b. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)

52

c. Meminta Usulan Rencana Kebutuhan Barang Unit ( RKBU) dari semua bidang

dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

d. Membuat Daftar Kebutuhan Barang ( RKB)

e. Membuat Rencana Tahunan Barang Unit ( RTBU)

c. Bidang Administrasi Kependudukan

Bidang administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan

pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan Warga Negara

Indonesia dan Warga Negara Asing. Dalam melaksankan tugas sebagai mana di

maksud, bidang administrasi kependudukan menyelenggarakan fungsi:

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program pendaftaran

pencatatan administrasi kependudukan

I. Seksi Administrasi Pendaftaran Penduduk

Seksi administrasi pendaftaran penduduk mempunyai tugas menyusun

rencana, melakukan pembinaan, dan peningkatan teknis pelayanan administrasi

pendaftaran penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi

administrasi pendaftaran penduduk menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi administrasi pendaftaran

penduduk

2. Melakukan teknis administrasi pendaftaran penduduk dan pendistribusian

formulir pendaftaran penduduk yang terintegrasi dengan pencatatan sipil

53

dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bagi

warga WNI dan WNA yang diterima dari subbagian perlengkapan.

II. Seksi Mutasi dan Pelaporan Penduduk

Seksi mutasi dan pelaporan penduduk mempunyai tugas menyusun rencana

dan melakukan pembinaan serta peningkatan teknis pelayanan mutasi data dan

pelaporan penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi

mutasi dan pelaporan penduduk menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi mutasi penduduk

2. Melakukan penerbitan dokumen penduduk pindah datang dan pindah keluar

WNI dan WNA

III. Seksi Penerbitan Dokumen Penduduk

Seksi penerbitan dokumen penduduk mempunyai tugas menyusun rencana

melakukan pembinaan dan peningkatan teknis pelayanan penerbitan dokumen

penduduk. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi penerbitan

dokumen penduduk menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi penerbitan dokumen

penduduk

2. Melakukan kegiatan supervise evaluasi kinerja pelayanan pendaftaran

penduduk di kecamatan dan kelurahan

d. Bidang Akta Kelahiran, Kematian dan Panganggakatan Anak

Bidang akta kelahiran, kematian dan pengangakatan anak mempunyai tugas

melaksanakan pembinaan dan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran

54

akta kematian dan akta pengangkatan anak. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, bidang akta kelahiran, kematian, dan pengangkatan anak

menyelenggarkan fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis bidang

pelayanan pencatatan dan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, dan

pengangkatan anak.

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program pencatatan

akta kelahiran, akta kematian dan akta pengangkatan anak menurut

peraturan perudang-undangan yang berlaku.

I. Seksi Kelahiran Umum

Seksi kelahiran umum mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan

pencatatan dan penerbitan akta kelahiran umum. Dalam melakukan tugas

sebagaimana dimaksud, seksi kelahiran umum menyelenggaraan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi kelahiran umum

2. Melakukan vertifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan dan penerbitan

akta kelahiran umum WNI dan WNA

II. Seksi Kelahiran Terlambat

Seksi kelahiran terlambat mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan

pencatatan dan penerbitan akta kelahiran terlambat. Dalam melakukan tugas

sebagaimana dimaskud, seksi kelahiran terlambat menyelanggarkan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi kelahiran terlambat

55


akta kelahiran terlambat WNI dan WNA.

III. Seksi Kematian dan Pengangatan Anak

Seksi kematian dan pegangkatan anak mempunyai tugas menyusun rencana,

melakukan pencatatan penerbitan akta kematian dan pengangkatan anak. Dalam

melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud, seksi kematian dan pengangkatan anak

menyelenggarkan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi kematian dan pengangktatan

anak .

2. Melakukan vertifikasi terhadap berkas permohohan pencatatan dan penerbitan

akta kematian dan pengangkatan anak WNI dan WNA .

e. Bidang Akta Perkawinan, Perceraian dan Pengangkatan anak

Bidang akta perkawinan , perceraian dan pengakuan anak yang mempunyai

tugas melakasnakan pembinaan dan pelayanan pencatatan dan penerbitan akta

perkawinan, akta perceraian,akta pengesahan dan pengakuan anak. Dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang akta perkawinan, penceraian dan

pengakuan anak menyelenggarkan fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis bidang

pelayanan.

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana dan program pelayanan

pencatatan dan penerbitan akta perkawinan, akta penceraian dan akta

pengakuan anak.

56

I. Seksi Akta Perkawinan

Seksi akta perkawinan mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan

pencatatan dan penerbitan akta perkawinan. Dalam melakukan tugas sebagaimana

dimaksud, seksi akta perkawinan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi akta perkawinan

2. Melakukan vertifikasi terhadap berkas peemohonan pencatatan dan penerbitan

akta perkawinan WNI dan WNA.

II. Seksi Akta Perceraian

Seksi akta perceraian mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan

pencatatan dan penerbitan akta perceraian. Dalam melakukan tugas sebagai

dimaksud, seksi akta perceraian menyelanggarkan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi perceraian


akta perceraian WNI dan WNA

III. Seksi Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak

Seksi akta pengesahan da pengakuan anak mempunyai tugas melakukan

pencatatan dan penerbitan akta perceraian. Dalam melakukan tugas sebagaimana

dimaksud, ayat (1) Seksi akta pengesahan dan pengakuan anak menyelenggarkan

fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi pengesahan dan pengakuan

anak.

57

2. Melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan pencatatan dan penerbitan

akta pengesahan anak dan pengakuan anak WNI dan WNA.

f. Bidang Data dan Informasi

Bidang data dan informasi dipimpin oleh seorang kepala bidang yang

mempunyai tugas melasanakan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi

Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud, Bidang data dan informasi menyelenggarakan fungsi :

1. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis bidang data dan

informasi Kependudukan dan Catatan Sipil

2. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan rencana kerja dan program pelayanan

data dan informasi Kependudukan dan Catatan Sipil.

I. Seksi Penyimpanan dan Perubahan

Seksi penyimpanan dan perubahan mempunyai tugas menyusun rencana,

melakukan penyimpanan dokumen kependudukan dan dokumen catatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, seksi penyimpanan dan

perubahan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi penyimpanan dan perubahan

2. Melakukan penyimpanan, penataan, dan pemeliharaan buku register akta dokumen

sistem pendaftaran penduduk.

58

II. Seksi Penyuluhan

Seksi penyuluhan mempunyai tugas menyusun rencana, melakukan

penyuluhan penyelenggaraan kependudukan dan catatan sipil. Dalam melakukan

tugas sebagaimana dimaksud, seksi penyuluhan menyelenggarkan fungsi :

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi penyuluhan

2. Menelaah peraturan perundang-undangan dalam bidang kependudukan

III. Seksi Informasi Data

Seksi informasi data mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan

pengelolaan serta pemantauan kinerja database kependudukan dan catatan sipil.

Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud, seksi informasi menyelenggarakan

fungsi:

1. Menyusun rencana dan program kerja pada seksi informasi data.

2. Melakukan pengolahan database kependudukan dan catatan sipil dalam

kerangka sistem informasi admnistrasi kependudukan (SIAK).

59

SUBBAG UMUM

DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAG

KEUANGAN

SUBBAG

PERLENGKAPAN

Bidang Administrasi

Kependudukan

Bidang Akta Kelahiran,

Kematian dan

Pengangkatan Anak

Bidang Akta Perkawinan,

Perceraian, dan Pengakuan

Anak

Bidang Data dan

Informasi

Seksi Administrasi

Pendaftaran Penduduk

Seksi Kelahiran Umum

Seksi Mutasi dan

Pelaporan Penduduk

Seksi Kelahiran Terlambat

Seksi Akta Perkawinan

Seksi Penyimpanan dan

Perubahan

Seksi Akta Perceraian

Seksi Penyuluhan

Seksi Penerbitan Dokumen

Penduduk

Seksi Kematian dan

Pengangkatan Anak

Seksi Akta Pengesahan dan

Pengakuan Anak

Seksi Informasi Data

UPTD

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

60

4. Tupoksi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 3 tahun 2009 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Makassar, merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota Makassar

dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada

Wali kota melalui Sekretaris daerah Kota.

a. Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas pokok

merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang kependudukan dan

catatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi

Pelaksanaan tugas pokok diatas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Makassar mempunyai fungsi melakukan :

1. Penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan administrasi

kependudukan dan pelayanan akta catatan sipil.

2. Penyusunan rencana dan program dibidang pendaftaran penduduk, penerbitan

dokumen penduduk dan mutasi penduduk.

3. Pelaksanaan pengendalian teknis operasional di bidang pelayanan data dan

informasi kependudukan.

61

4. Pelaksanaan ketatausahaan.

5. Pembinaan unit pelaksana teknis.

c. Visi

”Makassar Menuju Tertib Kepemilikan Dokumen Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Tahun 2019“

Adapun makna dari Visi tersebut adalah bahwa Dinas Kependudukan Catatan

Sipil Kota Makassar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berfungsi

melakukan pemberian pelayanan publik mengandung arti yaitu upaya atau tekad

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk memberikan Pelayanan

kepada masyarakat yang semaksimal mungkin, guna tertib dalam penerbitan

dokumen kependudukan di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta

Pengelolaan Data base Kependudukan di Kota Makassar untuk kepentingan

perencanaan pembangunan dan pihak lain dalam skala waktu yang ditentukan.

Perwujudan dari hal tersebut sangat dipengaruhi oleh arah kinerja pegawai terhadap

pelaksanaan kegiatan sehingga terjadi kesinambungan dengan misi Pemerintah Kota

Makassar yang sejalan dengan kebijakan Nasional pada implementasi Sistem

Informasi Admnistrasi Kependudukan (SIAK) sebagai pola strategis pelayanan

Pencatatan Admnistrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Makassar.

d. Misi

Agar visi yang telah dirumuskan dapat diaplikasikan secara sistimatik dan

bertahap, maka perumusan misi adalah merupakan suatu hal yang sangat strategi

62

untuk mengarahkan implementasi tugas organisasi sesuai Visi, sehingga tujuan dan

sasaran dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sebagai

berikut :

1. Menyelenggarakan administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

secara terintegrasi melalui SIAK (Sistem Informasi Administrasi

Kependudukan).

2. Meningkatkan pengelolaan database kependudukan secara berkelanjutan.

3. Meningkatkan Sumberdaya yang profesional secara berkelanjutan.

4. Menambah dan mengembangkan sarana dan prasarana SIAK secara

berkelanjutan.

5. Meningkatkan intensitas kajian kebijakan dan pengendalian administrasi

kependudukan dan catatan sipil.

6. Meningkatkan intensitas koordinasi dan singkronisasi dengan instansi terkait

dalam pelaksanaan tugas.

e. Motto

Dari pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil disertai

dengan motto

“ Masyarakat Tertib Data Penduduk Akurat”

63

f. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai antara lain :

1. Peningkatan efektifitas tertib pelayanan pendaftaran penduduk yang

terintegrasi dengan sistem pelayanan pencatatan sipil.

Dari tujuan tersebut diatas ditentukan sasaran yaitu :

a. Persentase dokumen kependudukan yang penyelesaiannya sesuai dengan

SOP dan SPM.

b. Persentase kepemilikan akta kelahiran kematian dan pengangkatan anak.

c. Persentase kepemilkan akta perkawinan, perceraian dan pengakuan anak

2. Penyusunan Database Kependudukan yang akurat untuk kepentingan

perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan

Dari tujuan tersebut diatas ditentukan sasaran yaitu :

a. Persentase jumlah dan jenis data yang dapat diakses secara online

b. Penyediaan informasi data kependudukan yang dapat diakses dengan

mudah.

B. Kinerja pegawai pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil Kota Makassar.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dukcapil kaitannya dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Kependudukan dan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 dengan Undang-undang Nomor 24

tahun 2013 tentang Administrasi tentang Pelaksanaan Administrasi Kependudukan,

64

serta Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Prosedur dan Tata cara

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, memerlukan adanya penyerasian

terhadap kinerja pegawai pelayanan publik yang Produktif, efektif, efisien, dan

berkualitas sehingga administrasi kependudukan di Kota Makassar dapat mencapai

tujuan yakni tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan secara nasional.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan

Diskriminasi Ras dan Etnis menjadi bagian dari pada pelayanan publik untuk

masyarakat dibidang kependudukan. Oleh karena itu fungsi pelayanan publik

kependudukan dan catatan sipil menjadi bagian dari pada pemenuhan hak-hak dasar

masyarakat sebagai penduduk dan warga negara maka atas dasar itu pemenuhan hak

masyarakat dapat terpenuhi jika kinerja pegawai pelayanan publik harus berdayaguna

sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam hal tersebut tentu memerlukan adanya

penataan lebih lanjut, cermat dalam pemberian pelayanan yang tidak membeda-

bedakan, tertib dalam penerbitan dokumen kependudukan yang konsekwensinya

dapat membawa akibat hukum dalam tatanan kehidupan masyarakat dimasa yang

akan datang. Lebih lanjut diperlukan adanya peningkatan kualitas aparatur pelaksana

tugas melalui pembinaan dan pemahaman terhadap tugas-tugas dan fungsi pelayanan

publik dalam penerbitan dokumen kependudukan yang didasari dengan integritas,

kesadaran dan ketaatan hukum. Upaya peningkatan kinerja pegawai serta kualitas

pelayanan publik administrasi kependudukan terhadap pencatatan biodata penduduk,

pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan

administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu

65

identitas atau surat keterangan kependudukan, berupa Nomor Induk Kependudukan

(NIK), Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan

kependudukan lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun

2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota

Makassar. Sejalan dengan pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil di Kota Makassar dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat

khususnya dalam mengamati kinerja pegawai, maka penulis melakukan penelitian,

observasi, dan menganalisis data serta informasi yang diperoleh di lapangan sebagai

hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan masalah kinerja pegawai pelayanan

publik di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Adapun

uraian hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan masalah tersebut diuraikan

seperti di bawah ini :

1. Produktivitas

Salah satu hal yang paling mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam suatu

kinerja yaitu dengan mengamati produktivitas kerja pegawai yakni pencapaian tujuan

suatu organisasi yang terkait langsung dengan tingkat disiplin pegawai, adapun

indikator produktivitas kerja sebagai berikut:

a. Hasil kerja

Hasil kerja dalam kinerja pegawai merupakan tujuan yang dicapai oleh

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung

jawab yang diberikan kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan

kesungguhan serta waktu dalam mewujudkan pelayanan publik.

66

Berkaitan dengan hasil kerja, maka hasil wawancara dengan Kepala

Subbagian Umum dan Kepegawaian terkait dengan kinerja pegawai pelayanan

publik di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

mengungkapkan bahwa:

“Menurut penilaian saya sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, kinerja

pegawai dalam pelayanan publik sangatlah memenuhi persyaratan

kepegawaian sesuai dengan hasil kerja yang diharapkan pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan

terwujudnya data kependudukan yang akurat. Hasil kerja dari pegawai

akan jauh lebih baik lagi apabila adanya kesadaran yang lebih akan tugas

dan tanggung jawab yang diemban oleh pegawai itu sendiri guna

menghasilkan kinerja yang maksimal pula. “(Hasil wawancara dengan S.M

Senin, 06 Juli 2015).

Sebagaimana hasil wawancara dari informan diatas menunjukkan kejelasan

bahwa apa yang informan amati sesuai dengan hasil kerja dari pegawai pelayanan

publik sudah sesuai dengan apa yang diharapkan untuk dapat meningkatkan tujuan

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, namun yang terpenting dari seorang

pegawai yaitu kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pelayan

publik kepada masyarakat.

Sejalan dengan hal itu, hasil wawancara dengan salah seorang staf pegawai


”Menurut saya pribadi hasil kerja pegawai di kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil sudah bisa dikatakan cukup baik karna kami semua

menjalankan tugas dan fugsi sesuai dengan jabatan yang kami terima jika

ada kesalahan yang membuat prosedur kerja sehingga pelayanan terhambat

kami sesegera mungkin mengatasinya. Dalam hal bekerjasama serta

67

membangun pekerjaan ini bersama guna mencapai tujuan yang dihasilkan”.

(Hasil wawancara dengan N.W Senin, 06 Juli 2015 ).

Hasil wawancara dengan salah satu informan diatas menjelaskan bahwa hasil

kerja di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah cukup baik, dilihat dari

kinerja pegawainya yang menjalankan tugas-tugas serta fungsinya sesuai dengan

jabatan yang mereka terima. Adapun kendala-kendala yang mereka hadapi dalam

proses pelayanan, mereka dengan segera mungkin mengatasi agar terbangun kinerja

baik yang dihasilkan sesuai dengan sasaran dan tujuan sebelumnya.

Adapun hasil wawancara dari staf kepegawaian Kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Makassar mengungkapkan bahwa:

“Hasil kerja dari pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah

cukup baik pegawai-pegawai yang bertugas memberikan arahan serta

pemahaman yang sangat membantu pada masyarakat dalam pelayananan

sehingga dapat memudahkan masyarakat yang sedang melakukan

kepengurusan kependudukan yang perlu di tingkatkan hanyalah

pemahaman serta kesadaran masyarakat untuk membawa kelengkapan

data-data yang dibutuhkan sehingga tidak menghambat kerja pegawai

dalam proses pelayanan”. (Hasil wawancara dengan S.T Senin, 06 Juni

2015).

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah satu informan di atas

menjelaskan bahwa hasil kerja pegawai sudah cukup baik, pegawai-pegawai yang

bertugas sudah memberikan arahan serta pemahaman yang dapat membantu

masyarakat yang sedang melakukan pengurusan kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, hanya saja yang perlu ditingkatkan

pemahaman serta kesadaran masyarakat akan kelengkapan data yang dibutuhkan

68

sehingga tidak menghambat kerja pegawai dalam proses pelayanan publik guna

meningkatkan kinerja pegawai.

Hasil wawancara dari staf pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Makassar mengungkapkan bahwa:

”Menurut saya hasil kerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil cukup memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dari segi

pelayanannya karna seperti yang sedang saya jalani saya di wajibkan

mengutamakan kepentingan publik atau masyarakat yang dilayani di atas

kepentingan pribadi, menjalani prosedur kerja sesuai dengan apa yang

ditugaskan kepada kami sebagai pegawai memberikan pelayanan yang baik

terhadap masyarakat guna mewujudkan tujuan dari Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kota Makassar yaitu mewujudkan keakuratan dokumen

kependudukan”. (Hasil wawancara dengan B.J Senin, 06 Juni 2015).

Hasil wawancara dari informan di atas mengungkapkan bahwa hasil kerja

pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar cukup

memberikan dampak baik terutama dari segi pelayanan seperti yang di katakana oleh

informan bahwa ia diwajibkan mengutamakan kepentingan publik melayani

masyarakat dibandingkan dengan kepentingan pribadi, serta melaksanakan kewajiban

kerja sebagai seorang pegawai guna untuk menjalankan tujuan dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan mewujudkan keakuratan

dokumen kependudukan.

69

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan informan utama yakni

masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, mengungkapkan bahwa:

“saya cukup merasa puas dengan pelayanan yang di berikan kepada saya saat

ini, pegawai atau petugas pelayanan yang melayani saya mengarahkan serta

memberi tahukan data-data kelengkapan apa saja yang di butuhkan dalam

kepengurusan sehingga saya dengan mudah mengurus dokumen

kependudukan yang saya perlukan dan di sini saya bisa melihat hasil kerja

dari pegawai atau petugas pelayanan sudah bisa di katakan baik” (Hasil

wawancara dengan H.A Senin, 06 Juli 2015).

Sebagaimana dengan hasil wawancara dari informan di atas mengatakan

bahwa ia sebagai masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari petugas atau

pegawai pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah

merasa puas akan pelayanan yang diberikan kepadanya sebab pegawai yang sedang

menjalankan tugasnya sudah memberi dan mengarahkan masyarakat mengenai data-

data kelengkapan prosedur pelayanan dalam pengurusan dokumen kependudukan,

dan dari hal itupun informan diatas melihat hasil kerja yang baik.

Selanjutnya adapun wawancara dengan masyarakat yang berbeda, yang juga

melakukan pengurusan kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Makassar mengungkapkan:

“saya kurang merasa puas dengan hasil kerja pegawai dalam melayani saya

di kantor ini, saya sudah diberi pemberitahuan untuk menunggu akan tetapi

rasanya terlalu lama dan berbelit-belit sehingga saya merasa bosan

menunggu untuk antrian pengambilan dokumen kependudukan yang saya

urus dari beberapa jam yang lalu”. (Hasil wawancara dengan M.R Senin,

06 Juli 2015).

70

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang

dijadikan informan utama mengungkapkan hasil wawancara yang berbeda,

masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan kurang merasa

puas dengan hasil kerja pegawai dalam segi kepuasaan dalam pelayanan kepada

masyarakat sehingga membuat informan ini merasa bosan disebabkan oleh pelayanan

yang berbelit-belit untuk pengambilan hasil dokumen yang beberapa jam lalu di urus

oleh informan di atas.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan di atas ditemukan

beberapa kejelasan tentang hasil kerja pegawai dalam pelayanan publik , berpatokan

pada keakuratan dokumen kependudukan sebagai acuan utama. Di lihat dari hasil

wawancara dengan beberapa informan di atas cukup memberikan kejelasan bahwa

hasil kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah cukup

baik. Selain itu informan di atas juga menjelaskan bahwa yang paling terpenting

adalah setiap orang yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan harus

melengkapi persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu, sehingga proses

pengurusan dokumen di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar bisa

langsung dilaksanakan dan tidak terhambat.

Penjelasan yang berbedapun di ungkapkan oleh salah satu informan diatas

bahwa hasil kerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

kurang baik jika di lihat dari segi kepuasan masyarakat, di sebabkan adanya

pelayanan yang sedikit berbelit-belit dan dalam proses pengantrian hasil pengurusan

71

dokumen kependudukan memakan waktu yang lama membuat informan di atas

merasa bosan. Meskipun pada dasarnya sudah banyak informan yang memberikan

hasil wawancara yang mendukung hasil kerja dari pegawai tapi tetap saja ada salah

satu dari informan di atas memberi hasil wawancara yang kurang baik.

b. Disiplin kerja

Disiplin kerja adalah ketaatan dan kepatuhan seorang karyawan terhadap

semua peraturan dan prosedur kerja yang telah di tetapkan oleh perusahaan, serta

bertanggung jawab terhadap hasil kerjanya. Terkhusus dalam hal pelayanan dokumen

kependudukan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

pegawai atau karyawan memerlukan diterapkannya disiplin kerja.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil wawancara dengan Kepala Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Makassar mengungkapkan bahwa:

“Seperti yang saya ketahui disiplin kerja yang diterapkan untuk pegawai

sudah di jadikan acuan utama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Makassar hal ini dapat dilihat dari absensi kehadiran,

keterlambatan masuk kerja, serta mendahului jam pulang kerja, pegawai di

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah

menjalani dan melakukan disiplin kerja yang baik guna memberikan

pelayanan yang maksimal” (Hasil wawancara dengan S.M Senin,06 Juli

2015).

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan di atas

menjelaskan bahwa disiplin kerja yang diterapkan untuk pegawai sudah dijadikan

acuan utama, dilihat dari absensi kehadiran, keterlambatan masuk kerja, serta

72

mendahului jam pulang kerja. Informan diatas juga menjelaskan bahwa pegawai di

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah menjalani dan

melakukan disiplin kerja yang baik guna memberikan pelayan yang maksimal.

Senada dengan hal di atas, hasil wawancara dengan salah seorang staf

pegawai yang menjadi informan mengungkapkan bahwa :

“Disiplin kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

sudah sangat disiplin, ada sanksi yang diberikan jika pegawai yang bertugas

tidak ada di tempat pelayanan. jika secara terus-menerus seperti itu maka

pegawai yang bertugas akan diberi sanksi sesuai dengan kesalahan yang

dilakukan” (Hasil wawancara dengan N.W Senin, 06 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dari informan di atas menjelaskan bahwa

disiplin kerja di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah

sangat disiplin, dan lebih jelasnya menurut penjelasan informan di atas jika pegawai

tidak disiplin, saat waktu tugas pelayanan dan pegawai tidak ada di tempat pelayanan

maka pegawai akan diberikan sanksi sesuai dengan kesalahan apa yang dilakukan

pada saat bertugas.

Sejalan dengan hal di atas, adapun staf kepegawaian mengungkapkan bahwa:

“disiplin kerja pegawai di Kantor ini sudah berjalan dengan baik bisa dilihat

dari jadwal tugas dalam pelayanan semua pegawai yang bertugas hari itu

harus berada ditempat pelayanan melayani masyarakat dengan baik” (Hasil

wawancara dengan S.T Senin, 06 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa

disiplin kerja pegawai di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

73

Makassar sudah berjalan dengan baik, informan juga menjelaskan jika pegawai yang

bertugas diwajibkan berada di tempat pelayanan melayani masyarakat dengan baik.

Hasil wawancara dengan salah seorang staf pegawai yang menjadi informan


“Berbicara mengenai disiplin kerja yang di terapkan di kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah cukup baik menurut

saya karna apabila saya atau pegawai lainpun tidak masuk kantor saya harus

memberi kejelasan izin atau semacam informasi kepada pihak kantor” (Hasil

wawancara dengan B.J Senin, 06 Juli 2015).

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa

disiplin kerja pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

sudah cukup baik, informan juga mengungkapkan apabila ia atau pegawai lain yang

tidak masuk kantor maka pegawai tersebut harus memberi kejelasan seperti izin

bahkan informasi apa saja yang membuat pegawai tersebut tidak masuk kerja.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa disiplin

kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar sudah cukup baik,

dilihat dari absensi kehadiran, keterlambatan masuk kerja, serta mendahului jam

pulang kerja, semua hal terkait disiplin kerja yang diterapkan sudah berjalan dengan

baik. Adapun beberapa hal yang membangun disiplin kerja yang baik di kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yakni mengenai di wajibkan adanya

informasi masuk jika pegawai tidak masuk kantor untuk bertugas diharapkan adanya

kejelasan yang sejelas-jelasnya dari pegawai itu sendiri, agar Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil kota Makassar tetap bisa mengacu pada disiplin kerja yang sangat

74

baik, akan tetapi menurut saya sebagai peneliti menemukan dan melihat apa yang

terjadi dilapangan tidak sesuai dengan hasil wawancara yang diberikan oleh pimpinan

serta beberapa staf pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar yang saya lihat pegawai di sana masuk kantor kadang pada waktu yang

tepat dan kadang juga sangat terlambat sehingga loket yang seharusnya sudah diisi

oleh pegawai yang bertugas masih kosong sehingga ini memperlambat pelayanan

pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan publik dan pada saat waktu jam kerja

belum selesai banyak pegawai yang pulang jauh sebelum jam pulang kantor karna

melihat kondisi di kantor sudah tak sepadat pada waktu pelayanan pada pagi hari.

2. Efektivitas

Efektivitas dalam kinerja pegawai sangat penting, efektivitas merupakan

unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap

organisasi. Efektivitas disebut juga efektif apabila tercapainya tujuan atau sasaran

yang telah ditentukan sebelumnya. Tingkat efektivitas kerja pegawai dapat diukur

dari keadaan dan kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan, serta

memberikan guna yang diharapkan. Adapun indikator efektivitas kerja sebagai

berikut:

a. Kecepatan pelayanan (kesederhanaan prosedur)

Salah satu hal yang paling mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam kinerja

pegawai yaitu dengan cara memberikan pelayanan yang baik, dengan melihat

tingkat kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkhusus

75

pada kesederhanaan prosedur artinya prosedur dalam pelayanan publik tidak

berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Salah satu hal yang

sangat penting dalam pelayanan publik khususnya pada pelayanan administrasi

kependudukan dan catatan sipil seperti pelayanan pengurusan dokumen

kependudukan harus dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah

dipahami, dan mudah untuk dilaksanakan.

Berkaitan dengan kecepatan pelayanan yakni kesederhanaan prosedur, maka

hasil wawancara dengan kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mengungkapkan bahwa :

“Kesederhanaan prosedur dalam pelayanan pengurusan dokumen

kependudukan sangat amat sederhana dan mudah dipahami. Yang paling

terpenting dalam pelayan dokumen adalah bagaimana masyarakat mampu

melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengurus di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dan setelah seluruh

persyaratan sudah terpenuhi maka petugas pemberi layanan akan segera

mengerjakannya. “(Hasil wawancara dengan S.M, Senin, 06 Juli 2015).


menjelaskan bahwa prosedur dalam pelayanan dokumen kependudukan sudah sangat

sederhana, namun yang terpenting adalah bagaimana masyarakat melengkapi seluruh

persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan pengurusan pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Selain itu informan di atas

menjelaskan bahwa prosedur dalam pelayanan dokumen kependudukan sangat

sederhana, mudah dipahami, dan tentunya mudah untuk dilaksanakan.

76

Sejalan dengan hal itu, hasil wawancara dengan salah seorang staf pegawai

yang bertugas pada saat itu, mengungkapkan bahwa :

“Tingkat kesederhanaan prosedur pengurusan dokumen kependudukan

sangatlah sederhana dan mudah dipahami. Masyarakat yang sedang

melakukan pengurusan dokumen akan dilayani dengan baik oleh staf yang

sedang bertugas. Maka dari itu kami senantiasa menghimbau kepada

masyarakat agar tidak menggunakan calo dalam kepengurusan data

kependudukan apapun itu baik itu berupa KTP, KK, akta kelahiran dan

lain-lain, karena prosedur yang kami miliki sesuai dengan SOP sudah

sangat sederhana dan mudah dipahami” (Hasil wawancara dengan N.W.


Hasil wawancara dengan salah seorang informan di atas menjelaskan bahwa

tingkat kesederhanaan prosedur pengurusan dokumen kependudukan sudah sangat

sederhana dan mudah untuk dipahami. Pengurusan dokumen kependudukan apa saja

yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar memiliki

dasar SOP yang mengharapkan agar pelayanan pengurusan dokumen kependudukan

bisa dilaksanakan dengan mudah dan sederhana. Namun terkadang masyarakat masih

banyak yang menggunakan jasa calo dalam melakukan pengurusan dokumen

kependudukan baik itu dokumen kependudukan seperti, KTP, KK, akta kelahiran,dan

lain-lain meski pihak dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar

telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar senantiasa melakukan

pengurusan yang berkaitan dengan data kependudukan secara langsung tanpa

menggunakan jasa dari pihak lain.

Hasil wawancara dengan salah seorang pegawai yang menjadi informan


77

“Prosedur yang dibutuhkan dalam pengurusan data kependudukan di Kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut saya tidak begitu sulit bahkan

bisa dikatakan sangat mudah untuk diketahui, sebab segala persyaratan

kepengurusan dokumen kependudukan sudah sangat jelas tertulis serta

ditempelkan di papan pengumuman yang berada di Kantor ini, masyarakat

bisa dengan leluasa melihat serta membaca prosedur apa saja yang dibutuhkan

dalam pengurusan dokumen kependudukan” (Hasil wawancara dengan S.T.


Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa

prosedur yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen kependudukan sangat mudah

untuk diketahui. Informan juga menjelaskan bahwa prosedur persyaratan pengurusan

dokumen kependudukan sudah sangat jelas dapat dilihat pada papan pengumuman

yang berada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, masyarakat

bisa dengan leluasa melihat dan membaca prosedur apa saja yang dibutuhkan dalam

pengurusan dokumen kependudukan.

Adapun hasil wawancara dengan staf pegawai yang menjadi tambahan

informan mengungkapkan bahwa:

“kecepatan pelayanan di kantor ini menurut saya sudah cukup baik dan

tidak sulit dilihat dari kesederhanaan prosedurnya cukup memberi

kemudahan bagi masyarakat yang dilayani” (Hasil wawancara dengan B.J.

Senin 06 Juli 2015).


menjelaskan bahwa dilihat dari kesederhanaan prosedurnya kecepatan pelayanan di

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah cukup baik dan

tidak sulit, masyarakat diberi kemudahan dari prosedur yang cukup sederhana.

78

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang sedang melakukan

pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar mengungkapkan bahwa :

“Pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil kota Makassar cukup sederhana dan tidak rumit. Yang perlu kita

ketahui sebelum melakukan pengurusan dokumen kependudukan adalah kita

harus tau dulu apa yang menjadi persyaratan yang harus dibawa sehingga

kita tidak perlu repot untuk kembali jika berkas kita belum lengkap. “(Hasil

wawancara dengan H.A. Senin, 06 Juli 2015).


menjelaskan bahwa prosedur pengurusan dokumen kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar cukup sederhana dan tidak rumit.

Yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang ingin melakukan pengurusan

dokumen kependudukan adalah melengkapi persyaratan yang telah ditentukan

sehingga tidak menjadi kerepotan apabila masih ada persyaratan yang harus diminta

oleh petugas atau staf yang memberikan pelayanan.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengurus

dokumen kependudukan mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya selama mengurus keperluan dokumen kependudukan di

kantor ini pelayanannya sangat cepat dan tidak sulit bagi saya jika dilihat

dari kesederhanaan prosedur pelayanan yang diberikan” (Hasil wawancara

dengan N.F. Senin, 06 Juli 2015 ).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat diatas

mengungkapkan bahwa selama informan mengurus dokumen kependudukan di Dinas

79

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar pelayanannya sangat cepat dapat

dilihat dari kesederhanaan prosedur pelayanan yang diberikan.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang

berbeda yang sedang menunggu hasil pengurusan dokumen kependudukan


“Menurut saya kesederhanaan prosedur yang diberikan di kantor ini memang

tidak rumit akan tetapi saya merasa bosan menunggu hasil kepengurusan

dokumen kependudukan yang saya urus sedari tadi antriannya terlalu lama”

(Hasil wawancara dengan M.R. Senin, 06 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara diatas informan mengungkapkan bahwa

prosedur pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sangatlah

sederhana akan tetapi informan merasa bosan menuggu hasil kepengurusan dokumen

kependudukan yang diurusnya sedari tadi menurut informan antriannya terlalu lama.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan di atas ditemukan

beberapa kejelasan tentang tingkat kesederhanaan prosedur dalam pengurusan

dokumen kependudukan yang sudah sangat cukup sederhana, mudah dipahami, dan

tentunya mudah untuk dilaksanakan oleh petugas pemberi layanan. Selain itu

informan di atas juga menjelaskan bahwa yang paling terpenting adalah setiap orang

yang melakukan pengurusan dokumen kepedudukan apapun baik itu berupa KTP,

KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya harus melengkapi

persyaratan yang telah ditentukan terlebih dahulu, sehingga proses pengurusan

dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar

80

bisa langsung dilaksanakan dan tidak terhambat. Penjelasan salah seorang informan

juga mengungkapkan bahwa masih ada masyarakat yang menggunakan jasa pihak

lain dalam pengurusan dokumen kependudukan meski pada dasarnya pihak Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar telah beberapa kali menghimbau

kepada masyarakat untuk langsung melakukan pengurusan karena prosedur yang

digunakan sudah cukup sangat sederhana, meskipun ada himbauan dari pihak Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar bahwa masyarakat tidak harus

menggunakan jasa calo untuk tiap pengurusan dokumen kependudukan yang

diurusnya tetapi kenyataan yang saya temukan dilapangan tetap saja ada masyarakat

yang menggunakan jasa calo untuk mengurus di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil kota Makassar. Adapun informan yang mengatakan kesederhanaan prosedurnya

memang sangatlah sederhana akan tetapi informan tersebut mengeluhkan antrian

untuk menuggu hasil pengurusan dokumen kependudukan yang sangat lambat.

b. Kepastian Waktu Kerja

Kepastian waktu kerja adalah dalam pelaksanaan pelayanan publik dapat

diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Waktu yang ditentukan dalam

pelayanan publik adalah hal yang sangat penting untuk melakukan penilaian atas

keberhasilan kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh sebuah instansi

pemerintahan. Terkhusus dalam hal pelayanan pengurusan dokumen kependudukan

berupa KK, KTP, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya di Dinas

81

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar masyarakat tentunya memerlukan

kepastian waktu yang diberikan dalam pelayanan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka hasil wawancara dengan kepala

Subbagian Umum dan Kepegawaian di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota


“Waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen kependudukan

berupa KTP, KK, akta kelahiran dan pengurusan dokumen lainnya relatif

sangat cepat karena bisa terselesaikan dalam satu hari kerja. Masyarakat

tentunya sangat ingin jika semua urusan yang sedang dilaksanakan bisa

selesai dengan cepat, maka dari itu kami berupaya untuk memberikan

kepastian waktu dalam pengurusan akta kelahiran bisa terselesaikan dalam

satu hari kerja saja. “ (Hasil wawancara dengan S.M. Senin, 06 Juli 2015).


menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam proses pelayanan pengurusan

dokumen kependudukan berupa KTP, KK, akta kelahiran dan pengurusan dokumen

kependudukan lainnya relative cepat karena bisa terselesaikan dalam satu hari kerja

saja. Masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen tentunya berharap agar

urusan yang sedang dilaksanakan bisa segera terselesaikan.

Senada dengan hal di atas, hasil wawancara dengan salah seorang staf yang

menjadi informan mengungkapkan bahwa :

“Pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil kota Makassar cukup sangat cepat terselesaikan, karena kami

memberikan kepastian waktu dalam kurun satu hari kerja saja. Bahkan

biasanya masyarakat hanya perlu menunggu sekitar kurang dari dua jam

saja. “(Hasil wawancara dengan N.W. Senin,06 Juli 2015).

82



Makassar cukup sangat cepat terselesaikan, karena pihak pemberi layanan

memberikan kepastian waktu dalam kurun hanya satu hari kerja. Bahkan biasanya

masyarakat cukup menunggu kurang dari dua jam saja. Hasil wawancara tersebut

menunjukkan bahwa kepastian waktu yang dibutuhkan cukup cepat sehingga

masyarakat tidak merasakan kejenuhan dalam mengurus dokumen kependudukan

yang diperlukan.

Adapun hasil wawancara dengan salah satu staf pegawai yang menjadi

informan mengungkapkan:

“Kepastian waktu kerja di kantor ini sudah dijalankan dengan baik menurut

saya dapat di lihat dari pelayanan kami sebagai pegawai memberikan

pelayan yang baik merupakan hal utama yang di tekankan kepada kami agar

masyarakat merasa terbantu dengan pekerjaan yang kami jalankan” (Hasil

wawancara dengan S.T. Senin,06 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa

kepastian waktu kerja di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar sudah berjalan dengan baikdapat dilihat dari pelayanan pegawainya yakni

memberikan pelayanan yang cukup baik kepada masyarakat agar masyarakat merasa

terbantu dengan pekerjaan yang informan jalankan.

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang

menjadi informan mengungkapkan bahwa:

“Menurut saya kepastian waktu kerja di kantor ini sudah sangat cepat karna

saya melakukan pengurusan dokumen merasakan hal tersebut dilihat dari

83

pelayanan yang diberikan cukup baik” (Hasil wawancara dengan H.A.

Senin, 06 Juli 2015)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas menjelaskan bahwa

kepastian waktu kerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar sudah

sangat cepat karna sejak informan melaksanakan pengurusan dokumen kependudukan

merasakan hal tersebut dapat dilihat dari pelayanan yang diberikan cukup baik .

Selain itu, hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yang melakukan

pengurusan dokumen kependudukan mengungkapkan bahwa:

“Pengurusan dokumen kependudukan yang saya lakukan di Dinas

Kependukan dan Catatan Sipil kota Makassar hanya berkisar kurang lebih

sekitar 2 jam saja. Dari tingkat waktu pelayanannya, saya merasa cukup

puas karena tidak perlu menunggu berhari-hari baru bisa terselesaikan.”

(Hasil wawancara dengan N.F. Senin, 06 Juli 2015).


menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen

kependudukan yang diurusnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar hanya berkisar kurang lebih dua jam saja. Dari penggunaan waktu yang

cukup cepat itu, masyarakat yang melakukan pengurusan dokumen kependudukan

merasa puas karena tidak perlu menunggu berhari-hari baru terselesaikan.

Selanjutnya adapun informan salah satu mayarakat yang berbeda


“Menurut saya waktu yang digunakan dalam pelayanan sudah cukup cepat

akan tetapi yang saya lihat dan rasakan terlalu banyak antrian serta saya

merasa bosan menuggu pada saat saya melakukan pengurusan dokumen di

kantor ini”(Hasil wawancara dengan M.R. Senin, 06 Juli 2015).

84

Sebagaimana dengan hasil wawancara dengan informan diatas dijelaskan

bahwa waktu yang digunakan dalam pelayanan sudah cukup cepat namun masih ada

saja ada kendala tersendiri yang di ungkapkan informan yaitu banyaknya antrian dan

informan tersebut merasa bosan menunggu pada saat informan melaksanakan

pengurusan dokumen di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar.

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan menjelaskan bahwa

kepastian waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan dokumen kependudukan di

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar cukup sangat cepat, karena

bisa terselasaikan dalam kurun satu hari kerja saja. Kepastian waktu yang cukup

terjangkau oleh masyarakat dalam melakukan pengurusan dokumen kependudukan

sangat memberikan rasa kepuasan atas pelayanan yang diberikan oleh pihak Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar. Namun ada juga salah satu informan

yang merasa bosan pada saat antrian hasil pengurusan di kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil kota Makasssar. Dari hasil observasi saya secara langsung

dilapangan, pelayanan dari pegawai belum dapat dikategorikan memberi kepuasaan

karena saya melihat banyaknya antrian yang padat dan sangat tidak beraturan dan

saya mendengar keluhan dari masyarakat lain yang sedari tadi menunggu hasil

dokumen kependudukan yang di urusnya yang belum juga terselesaikan.

85

3. Efisiensi

Efisiensi merupakan metode perbandingan antara usaha yang dilakukan

dengan hasil yang ingin dicapai. Efisiensi dapat diterjemahkan dengan daya guna. Ini

menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan

pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi

pemborosan. Adapun indikator efisiensi kerja sebagai berikut:

a. Kelenturan Fleksibilitas (Kepastian Tarif Biaya)

Dinamika perkembangan administrasi pelayanan publik dalam tubuh

pemerintahan saat ini menuntut adanya sikap aparat birokrat yang lebih fleksibel

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keterbukaan pemerintah dalam hal

pelayanan publik mencerminkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik

(Good Governance) guna di capainya kinerja pegawai yang lebih efisien. Pelayanan

publik merupakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dengan dasar dan tujuan

yang jelas dalam pengelolaan pemerintahan. Dalam hal pelayanan publik tentunya

terdapat beberapa pelayanan yang menerapkan penarikan tarif atau biaya sebagai

penerimaan atas daerah atau Negara (PAD). Dalam menentukan tarif dan biaya dalam

pelayanan publik tentunya pihak pemerintah harus memiliki dasar peraturan dan

perundang-undangan sehingga tercapiannya tujuan dari kinerja pegawai pelayanan

publik yang efisien.

86

Berkaitan dengan hal ini, maka hasil wawancara dengan Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian mengungkapkan bahwa :

“Dalam penetapan tarif dan biaya untuk pengurusan dokumen kependudukan

dilaksanakan sesuai dengan kebijakan peraturan daerah bapak Wali Kota

Makassar. Hal tersebut yang menjadi acuan dari penetapan biaya atau tarif

pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan

Sipil kota Makassar. “ (Hasil wawancara dengan S.M. Senin,06 Juli 2015).

Sebagaimana hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa

penetapan tarif atau biaya dalam pengurusan dokumen kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar telah memiliki kepastian dengan

mengacu pada kebijakan bapak Wali Kota Makassar. Jadi penetapan tarif atau biaya

yang diterapkan dalam pengurusan dokumen kependudukan tidak serta merta

dilakukan oleh oknum pegawai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar.

Senada dengan hal tersebut, maka hasil wawancara dengan staf pegawai

mengungkapkan bahwa :

“Kepastian biaya dari pengurusan dokumen kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar tidak memberikan beban

kepada masyarakat karena gratis.” (Hasil wawancara dengan N.W. Senin,06

Juli 2015).


kepastian biaya dari pengurusan dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil kota Makassar pada dasarnya tidak menjadi beban bagi masyarakat

kalangan menengah ke bawah karena bersifat gratis.

87

Selanjutnya adapun hasil wawancara dengan salah satu staf kepegawaian


“kepastian tarif di kantor ini bersifat gratis tidak ada sedikitpun tarif yang

dikenakan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen kependudukan

apapun itu baik itu dokumen kependudukan berupa KTP, KK, akta kelahiran

dan dokumen kependudukan lainnya” (Hasil wawancara dengan S.T.

Senin,06 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas dapat dijelaskan bahwa

kepastian tarif di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar

bersifat gratis, tidak ada sedikitpun tarif yang dikenakan kepada masyarakat dalam

pengurusan dokumen kependudukan apapun itu baik pengurusan dokumen

kependudukan berupa KTP, KK, akta kelahiran dan pengurusan dokumen

kependudukan lainnya.

Selain dari itu, hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat


“Dalam pengurusan dokumen kependudukan yang saya urus di kantor ini

saya tidak membayar sepeserpun kecuali biaya untuk foto copy dan lain-

lain. Hanya itu saja yang menjadi beban biayanya”. (Hasil wawancara

dengan N.F. Senin,06 Juli 2015).


menjelaskan bahwa biaya yang diterapkan dalam pengurusan dokumen

kependudukan cukup terjangkau sehingga masyarakat tidak terlalu merasakan beban

dari ketentuan tersebut. Selain itu ketetapan tentang biaya dari pengurusan dokumen

kependudukan menjadi pasti dengan adanya dasar hukum yang menjadi acuannya.

88

Dari hasil wawancara dengan beberapa informan di atas menjelaskan bahwa

kepastian tarif atau biaya dari pengurusan dokumen kependudukan pada dasarnya

memiliki landasan aturan hukum yang jelas dari kebijakan pemerintah kota yang

dikeluarkan atau ditetapkan oleh bapak Wali Kota. Selain itu hasil wawancara dengan

beberapa informan di atas mengungkapkan bahwa biaya gratis yang ditetapkan oleh

pemerintah dalam hal pengurusan dokumen kependudukan tidak memberikan beban

bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Informan di atas juga memperjelas

dalam pengurusan dokumen kependudukan apapun baik itu berupa KTP, KK, akta

kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya sedikitpun tidak membebankan tarif

biaya kepada masyarakat karna semua dokumen kependudukan di kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar bersifat gratis, namun saya tidak

membenarkan hal ini karena yang saya temukan dilapangan ketika saya masuk ke

antrian pengunjung di loket pengambilan data tepat di pintu samping kantor Dinas

Kependuukan dan Catatan Sipil kota Makassar saya mendengar adanya masyarakat

yang mengatakan bahwa jika kepengurusan ingin cepat ia harus membayar dari harga

yang di sebutkan Rp. 200.000, Rp. 150.000, dan paling sedikit Rp. 50.000 agar

dokumen kependudukan yang masyarakat urus cepat diselesaikan bahkan bisa sampai

kurang dari sejam menunggu.

b. Kemudahan Akses Informasi

Salah satu hal yang menjadi cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik

adalah dengan adanya kemudahan untuk mengakses informasi dari pelayanan publik

atau kinerja dari aparatur birokrasi. Kemudahan akses informasi dalam pelayanan

89

publik juga tentunya akan memicu tingkat partisipasi publik yang lebih tinggi dalam

penyelenggaraan pemerintahan. Kemudahan akses informasi juga akan menjadi

indikator utama terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan hal ini, maka hasil wawancara dengan Kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota


“Setiap masyarakat kota Makassar mampu mengakses informasi dari kantor

kami, baik yang dilakukan secara langsung dengan cara mendatangi kantor,

maupun dengan cara membuka website kami. “ (Hasil wawancara dengan

S.M. Senin,06 Juli 2015).


menjelaskan bahwa seluruh masyarakat kota Makassar mampu mengakses informasi

tentang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar baik

secara langsung maupun dengan cara membuka website dari Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil kota Makassar.

Selain dari itu, hasil wawancara dengan salah seorang staf pegawai juga


“Untuk mengetahui atau mengkses informasi tentang pelayanan di kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar setiap orang dapat

langsung membuka website. Namun jika ada informasi yang belum ada pada

website, maka anda dapat menanyakan langsung ke pada kami”. (Hasil

wawancara dengan N.W. Senin,06 Juli 2015).


informasi lebih mudah diakses melalui website, namun jika masih ada informasi yang

90

belum tampil pada website, maka masyarakat dapat menanyakan langsung ke pihak

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar.

Hasil wawancara lain dari salah seorang masyarakat mengungkapkan bahwa :

“Informasi tentang pelayanan dokumen kependudukan sangat mudah untuk

diketahui baik dengan melihat website maupun dengan mengunjungi kantor

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar. Selain itu alur atau

gambaran tentang prosedur dari pengurusan juga ada”. (Hasil wawancara

dengan H.A. Senin,06 Juli 2015).


informasi tentang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar

sangat mudah untuk diakses baik di website maupun secara langsung karena pada

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar banyak gambar ataupun

penjelesan tentang beberapa pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan


Adapun hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang dijadikan

informan mengungkapkan bahwa:

“Informasi pelayanan yang diberikan di kantor ini sangat mudah didapatkan,

ada beberapa informasi yang ditempelkan pada papan pengumuman yang

berada di sekitar tempat pelayanan tapi berbicara mengenai website serta

data informasi pelayanan yang dapat di temukan pada website Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil saya mengalami kendala menggunakan

internet saya kurang mengerti dengan hal itu maka saya hanya datang ke

kantor ini dan menanyakan secara langsung kepada pegawai kantor ini”.

(Hasil wawancara dengan N.F. Senin,06 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancra dengan informan di atas mengungkapkan bahwa

informasi pelayanan yang diberikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

kota Makassar sangat mudah didapatkan ada beberapa informasi yang ditempelkan

91

pada papan pengumuman yang berada di sekitar tempat pelayanan akan tetapi

informan terkendala pada penggunaan internet untuk dapat membuka website

Dukcapil sehingga informan harus datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kota Makassar guna untuk mendapatkan informasi langsung dengan cara

menanyakan secara langsung kepada pegawai yang bertugas dikantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan di atas menjelaskan

bahwa informasi tentang pelayanan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar sangatlah mudah untuk diakses baik yang ada di website maupun secara

langsung. Meskipun adanya informan yang mengungkapkan ketidak pahaman dalam

menggunakan internet sehingga informan tidak dapat mengakses website Dukcapil

akan tetapi informan tersebut dapat secara langsung mendatangi kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar guna menanyakan secara langsung

kepada pegawai yang bertugas. Kemudahan akses informasi merupakan salah satu

bukti dari terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efisien, karena

terpeliharanya prinsip keterbukaan terhadap publik.

4. Kualitas

Kualitas merupakan suatu standar fisik yang diukur karena hasil kerja yang

dilakukan atau dilaksanakan karyawan atas tugas-tugasnya, dalam pelayanan publik

yakni dengan tingkat profesionalitas pegawai dalam bekerja yang memberikan

92

kualitas kerja yang baik. Hal ini tentunya bertujuan untuk mencapai tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih. Adapun indikator kualitas kerja sebagai berikut:

a. Komitmen Pimpinan dan Pegawai

Komitmen semua pihak (Stakeholders) dirumuskan pada suatu nilai

kesepakatan, untuk melakukan aksi bersama pada upaya pencapaian tujuan, melalui

pembagian peranan, sesuai tugas masing-masing dalam mendukung tercapainya

tujuan dari organisasi guna memberikan kualitas kerja yang maksimal. Dalam


Makassar tentunya membutuhkan komitmen seluruh pihak dalam menjalankan semua

perannya untuk berusaha mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Berkaitan dengan hal ini, maka hasil wawancara dengan kepala Subbagian

Umum dan Kepegawaian mengungkapkan bahwa :

“Komitmen kami dalam usaha pencapaian tujuan dari organisasi sangatlah

besar dan kuat. Maka dari itu kami berupaya memaksimalkan semua potensi

sumber daya yang kami miliki untuk mencapai Makassar menuju tertib

kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipl tahun 2019”.

(Hasil wawancara dengan S.M. Senin,06 Juli 2015).

Sebagaimana hasil wawancara dengan salah seorang informan di atas yang

menjelaskan bahwa komitmen dari pimpinan serta seluruh staf sangat besar dalam

menjalankan tugas dan wewenangnnya masing-masing. Dalam usaha untuk

mewujudkan Makassar menuju tertib kepemilikan dokumen kependudukan dan

pencatatan sipl tahun 2019, maka seluruh potensi sumber daya yang dimiliki akan

93

digunakan dengan sebaik-baiknya khususnya dalam pemberian pelayanan kepada

masyarakat guna memberikan kualitas kerja yang cukup baik.

Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara dengan salah seorang staf

pegawai juga mengungkapkan bahwa :

“Komitmen dari seluruh aparatur atau pegawai di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kota Makassar dalam mewujudkan tujuan organisasi sudah

dimantapkan melalui beberapa bimbingan teknis yang diberikan baik di

tingkat kota, provinsi, maupun pusat. Oleh karena itu, saya meyakini bahwa

seluruh pegawai baik staf dan pimpinan punya komitmen besar dalam usaha

mencapai tujuan organisasi”. (Hasil wawancara dengan N.W. Senin,06 Juli

2015).


menjelaskan bahwa komitmen seluruh aparatur dan pegawai di Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil kota Makassar telah dimantapkan dengan diberikannya beberapa

kegiatan bimbingan teknis, baik dari tingkat kota, provinsi, maupun pusat. Dari hal

ini, informan di atas meyakini bahwa komitmen seluruh pegawai baik di tingkat

pimpinan sampai staf mempunyai komitmen yang besar untuk mewujudkan tujuan

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar.

Selain itu, hasil wawancara dengan salah seorang staf pegawai juga


“Kami telah bertekad untuk mendedikasikan diri serta berusaha semaksimal

mungkin untuk mencapai tujuan dari organisasi. Komitmen kami dalam

melayani masyarakat dengan baik juga sangat besar”. (Hasil wawancara

dengan S.T. Senin,06 Juli 2015).


menjelaskan bahwa seluruh staf juga mempunyai komitmen yang besar dan kuat

94

dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Selain itu para staf

bertekad untuk mendedikasikan diri dalam pekerjaannya semata-mata hanya untuk

mencapai tujuan organisasi yaitu mewujudkan Makassar menuju tertib kepemilikan

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2019.

Adapun hasil wawancara dari staf pegawai juga mengungkapkan bahwa:

“Komitmen kami sebagai pelayan publik untuk mencapai tujuan dari Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sangatlah besar dengan cara

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang

membutuhkan pelayanan” (Hasil wawancara dengan B.J. Senin,06 Juli

2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diatas mengungkapkan bahwa

seluruh pegawai sebagai pelayan publik memiliki komitmen yang sangat besar untuk

mencapai tujuan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan

cara memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang membutuhkan

pelayanan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan seluruh informan di atas, dapat

disimpulkan bahwa komitmen dari seluruh pegawai di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kota Makassar mulai dari pimpinan hingga staf mempunyai komitmen

yang tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, memberikan

pelayanan semaksimal mungkin kepada masyarakat. Selain itu, para pegawai juga

telah beberapa kali diberikan bimbingan teknis baik oleh pemerintah kota, provinsi,

maupun tingkat pusat sehingga komitmen tersebut dapat dipegang erat serta

95

dijalankan untuk mewujudkan Makassar menuju tertib kepemilikan dokumen

kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2019.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas pegawai merupakan hal yang paling menentukan dalam menilai

mentalitas pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pegawai yang

akuntabel akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta berani

untuk mempertanggung jawabkan apa yang menjadi tugasnya. Pertanggung jawaban

yang hakiki dalam instansi pemerintahan bukanlah pertanggung jawaban terhadap

pimpinan, akan tetapi pertanggung jawaban terhadap masyarakat dan peraturan

perundang-undangan.

Berkaitan dengan masalah itu, maka hasil wawancara dengan kepala

Subbagian Umum dan Kepegawaian mengungkapkan bahwa :

“Menurut penilaian saya selama ini, setiap pegawai mampu

mempertanggung jawabkan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga

kinerja dari mereka masih relative bagus. “ (Hasil wawancara dengan S.M.

Senin,06 Juli 2015).


para pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar mampu

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta mampu

mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas yang dilakukan dalam bekerja.

Selain dari itu, hasil wawancara dengan salah seorang staf pegawai


96

“Dari pengamatan saya selama ini seluruh pegawai yang bertugas dan

bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar cukup

bertanggung jawab atas apa yang mereka telah kerjakan, dan hasilnya belum

ada yang mengecewakan”. (Hasil wawancara dengan N.W. Senin,06 Juli

2015).

Hasil wawancara dengan informan di atas menjelaskan bahwa selama ini para

pegawai yang bekerja di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar

mampu menjalankan tugasnya dengan baik serta bertanggung jawab atas setiap

tindakan yang mereka lakukan. Selain itu informan di atas juga mengungkapakan

bahwa kinerja dari para pegawai yang mengurus tentang pelayanan belum ada yang

pernah mengecewakan.

Hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat sebagai informan


“Menurut saya pegawai yang bertugas memberikan pelayanan cukup

bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dapat terlihat

dari kemampuannya menyelesaikan hanya dalam waktu kurang lebih dua

jam”. (Hasil wawancara dengan H.A. Senin,06 Juli 2015).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang informan di atas

menjelaskan bahwa pegawai yang bertugas memberikan pelayanan sudah cukup

bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Hal tersebut dapat

dilihat dari kemampuannya memberikan pelayanan dalam waktu kurang lebih dua

jam. Dari pencapaian tersebut boleh dibilang pegawai tersebut sudah mampu bersikap

akuntabel dalam menjalankan tugasnya.

Sebagaimana hasil wawancara dengan beberapa informan di atas dapat

disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas pegawai dalam menjalankan tugas dan

97

fungsinya pada pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar sudah cukup baik. Hal tersebut dapat terlihat dari uraian beberapa informan

di atas. Akuntabilitas pemberi layanan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan

sebuah organisasi publik di era saat ini, di mana tuntutan masyarakat dalam

pelayanan adalah adanya kinerja yang cukup baik berupa tenaga pemberi pelayanan

yang mampu bertanggung jawab penuh atas tindakan-tindakan yang dilaksanakan

sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan guna memberikan hasil kerja yang

berkualitas.

98

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang saya lakukan pada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jika dilihat dari segi produktivitas yang meliputi hasil kerja dan disiplin kerja

untuk kinerja pegawai pelayanan publik di kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kota Makassar belum optimal.

2. Tingkat efektivitas yang diukur dari kecepatan pelayanan (kesederhanaan

prosedur) dan kepastian waktu kerja di kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kota Makassar belum bisa dikatakan baik disebabkan banyaknya

masyarakat yang menggunakan jasa calo meskipun kesederhanaan prosedur

guna mempercepat kecepatan pelayanan sudah berjalan, dan juga dari segi

kecepatan waktu kerja belum bisa memuaskan masyarakat disebabkan

banyaknya antrian yang tidak beraturan disebabkan padatnya masyarakat yang

menunggu.

3. Tingkat efisiensi yang diukur dari kelenturan fleksibilitas (kepastian tarif

biaya) dan kemudahan akses informasi di kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kota Makassar belum dapat dikatakan efisien disebabkan masih

adanya pemungutan tarif biaya secara sembunyi-sembunyi untuk pengurusan

yang semestinya digratiskan, sedangkan dari segi kemudahan informasi sudah

sangat efisien karna mempermudah masyarakat mengakses data dimanapun

86

99

tanpa harus mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar.

4. Dilihat dari segi kualitas yang meliputi komitmen pimpinan dan pegawai dan

akuntabilitas untuk kinerja pegawai pelayanan publik di kantor Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar sudah cukup baik, hal itu

disebabkan komitmen yang sama dari pimpinan dan pegawai yang ingin

diwujudkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar,

sementara dari segi akuntabilitas pegawai di kantor Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kota Makassar sudah cukup baik karna dari hasil wawancara

sudah menjelaskan tanggung jawab pegawai yang sebenarnya.

100

B. Saran

1. Dilihat dari produktivitas, sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

kota Makassar harus meningkatkan pelayanan publik yang lebih optimal, serta

meningkatkan kesadaran diri sebagai pegawai yang bertanggung jawab akan

pekerjaannya guna memberikan kinerja yang sangat optimal demi pencapaian

kepuasan masyarakat akan pelayanan publik.

2. Dari tingkat efektivitas, sebaiknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota

Makassar harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan jasa calo

atau pihak lain yang melakukan pengurusan di Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil kota Makassar demi motif ekonomi atau keuntungan.

3. Dari tingkat efisiensi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar

tidak harus membeda-bedakan, masyarakat yang dilayani harus diberikan

pelayanan yang maksimal dan memberikan pelayanan secara cuma-cuma karna

merupakan ketentuan dari Walikota sudah bersifat gratis tidak ada pungutan

biaya apapun.

4. Melakukan peningkatan sosialisasi yang lebih intensif tentang arti penting dari

dokumen kependudukan dan persyaratan dari setiap jenis pelayanan yang

dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar.

101

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Ma’ruf. 2014. Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan.

Yongyakarta: Aswaja Prasindo.

Agus, Dwiyanto. 2006. Manajemen dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Kencana

Asropi, 2007. jurnal ilmu administrasi : Budaya Inovasi dan Reformasi Birokrasi.

Danim, Sudarman. 2008. Kinerja Staf dan Organisasi. Bandung: CV Pustaka

Setia.

Halim, Abdul. 2007. Akutansi Sektor Publik, Akutansi Keuangan Daerah. Jakarta:

Salemba Empat.

Hasibuan, Malayu. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Toko

Gunung Agung

Kurniawan, Agung. 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta:

Pembaruan.

Moeheriono, 2012. Pengukuran Kinerja berbasis Kompetensi. Jakarta: Grafindo

Persada.

Moenir, A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum. Jakarta: Bumi Aksara

, 2008. Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta: Bumi

Aksara

Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia.

Bandung: PT Refika Aditama.

Ruky, S.A. 2006. Sumber Daya Manusia Berkualitas, Jakarta: PT. Gramedia

Pustaka Utama.

Surjadi, 2012. Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik. Bandung: PT Refika

Aditama.

Sedarmayanti, 2010. Manajemen Sumber Daya Manusia.

Bandung: PT Refika Aditama

, 2001. Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja.

89

102

Sinambela, Lijan Poltak. 2010. Reformasi Pelayanan Publik.

Jakarta: PT Bumi Aksara.

, 2006. Teori Kebijakan dan Implementasi.

Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Alfabeta.

, 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta

Tjutju, Yuniarsih. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua.

Bandung: Alfabeta

Veinthzal, Rivai. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan.

Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.

Wibowo, 2007. Manajemen Kinerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wirawan, 2009. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba

Empat.

Yayasan Widyatama, 2013-2014. Peraturan Kepegawaian. Universitas

Widyatama Bandung.

Zauhar, Soesilo. 2002. Reformasi Administrasi (Konsep, Dimensi dan Strategi).

Jakarta: Bumi Aksara.

103

Sumber lain :

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/M.PAN/7/2003 Tentang

Kegiatan Dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tata Cara Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar.

Undang-undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil

Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Untuk

Peningkatan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK).

Undang-Undang No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Peraturan Daerah, Pelaksanaan

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil.

Undang-undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan

Etnis Pada Pelayanan Publik Untuk Masyarakat di Bidang Kependudukan.

Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Administrasi

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

104

Lampiran-Lampiran

Sumber : Dokumentasi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Makassar, Dikutip Tanggal 6 juli 2015.

105

Sumber : Dokumentasi Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota

Makassar, Dikutip Tanggal 7 juli 2015.

106

RIWAYAT HIDUP

Sartika. Dilahirkan di Makassar pada tanggal 10 oktober 1992,

anak ke 7 (Tujuh) dari 7 (Tujuh) bersaudara yang merupakan anak

dari pasangan Ayahanda Andi Badaruddin.S dengan Ibunda St. Sahri.

Penulis memulai pendidikan formal pada tahun 1998 di SD

Muhammadiyah 2 Kota Makassar dan berhasil menyelesaikan Sekolah Dasar pada

tahun 2004, kemudian pada tahun yang sama peneliti melanjutkan di Sekolah Tingkat

Pertama di SMP Nasional Makassar pada tahun 2007, kemudian melanjutkan lagi ke

Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Makassar dan tamat pada tahun 2010.

Setelah tamat, selang setahun kemudian terdaftar sebagai Mahasiswa Angkatan 2011

pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

( FISIPOL) di Universitas Muhammadiyah Makassar Program Strata satu ( SI).

107

Documents

KINERJA PEGAWAI PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR DINAS