2
KETERANGAN PERS KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA GEDUNG DJUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR I, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230 (20 saluran), 3852143; FAKSIMILE (021) 3500842; SITUS www.depkeu.go.id Menteri Keuangan Membuka Konferensi AAIPI Tahun 2013 Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Chatib Basri, membuka Konferensi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan AAIPI pada hari Selasa, 27 Agustus 2013, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Konferensi ini dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Kepegawaian Negara (BKN). Acara ini diikuti oleh sekitar kurang lebih 350 orang peserta yang terdiri dari beberapa MenterilPimpinan Lembaga, seluruh Inspektur Jenderal/lnspektur Utama, beberapa pimpinan APIP pemerintah daerah, serta para Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga. Penyelenggaraan konferensi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pimpinan instansi pemerintah dan APIP atas hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan: (i) harapan pemerintah dan masyarakat terkait peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah mulai dari penganggaran, pelaksanaan anggaran sampai pertanggungjawaban anggaran agar penyalahgunaan anggaran dapat dicegah dari awal, dan (ii) harapan pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan kemampuan APIP memberikan assurance dan konsultasi yang memadai kepada instansi pemerintah untuk menjamin kualitas tata kelola penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran. Pemberdayaan APIP dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak sebatas hanya menugaskan APIP untuk melakukan audit atau reviu, tetapi berfungsi pula sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan Negara. Disamping itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan penganggaran sehingga terdapat preventive action sebelum terjadi ketidaksesuaian.

KETERANGAN PERS Menteri Keuangan Membuka Konferensi AAIPI … · 2013. 9. 23. · Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

  • KETERANGAN PERS

    KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

    GEDUNG DJUANDA I, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR I, JAKARTA 10710 KOTAK POS 21TELEPON (021) 3449230 (20 saluran), 3852143; FAKSIMILE (021) 3500842; SITUS www.depkeu.go.id

    Menteri Keuangan Membuka Konferensi AAIPI Tahun 2013

    •Menteri Keuangan Republik Indonesia Bapak Chatib Basri, membuka Konferensi

    Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) yang diselenggarakan oleh

    Kementerian Keuangan bekerjasama dengan AAIPI pada hari Selasa, 27 Agustus 2013,

    bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Konferensi ini dihadiri oleh

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (PAN & RB), Menteri Dalam

    Negeri, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala

    Kepegawaian Negara (BKN). Acara ini diikuti oleh sekitar kurang lebih 350 orang peserta

    yang terdiri dari beberapa MenterilPimpinan Lembaga, seluruh Inspektur

    Jenderal/lnspektur Utama, beberapa pimpinan APIP pemerintah daerah, serta para

    Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Negara/Lembaga.

    Penyelenggaraan konferensi bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para

    pimpinan instansi pemerintah dan APIP atas hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah dan

    masyarakat berkaitan dengan: (i) harapan pemerintah dan masyarakat terkait peningkatan

    kualitas pengelolaan keuangan negara/daerah mulai dari penganggaran, pelaksanaan

    anggaran sampai pertanggungjawaban anggaran agar penyalahgunaan anggaran dapat

    dicegah dari awal, dan (ii) harapan pemerintah dan masyarakat berkaitan dengan

    kemampuan APIP memberikan assurance dan konsultasi yang memadai kepada instansi

    pemerintah untuk menjamin kualitas tata kelola penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan

    pertanggungjawaban anggaran.

    Pemberdayaan APIP dalam peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara tidak

    sebatas hanya menugaskan APIP untuk melakukan audit atau reviu, tetapi berfungsi pula

    sebagai katalisator dan konsultan yang dapat mendorong peningkatan kualitas pengelolaan

    keuangan Negara. Disamping itu, pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap pelaksanaan

    dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga dalam tahap perencanaan dan

    penganggaran sehingga terdapat preventive action sebelum terjadi ketidaksesuaian.

  • Peran APIP dalam perencanaan dan penyiapan anggaran dilakukan denqan mereviu

    program dan kegiatan yang diusulkan oleh tiap unit di Kementerian Negara/Lembaga dan

    Pemerintah Daerah untuk memastikan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan

    Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

    Pemerintah. APIP juga harus berperan untuk mendorong pelaksanaan anggaran dengan

    memantau realisasi rencana kegiatan, rencana penarikan dana (disbursement plan) dan

    pengadaan (procurement plan). Terkait dengan pertanggungjawaban, APIP harus dapat.memberikan jaminan bahwa seluruh proses akuntansi dan pelaporan keuangan telah

    dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Untuk itu, APIP tidak hanya

    harus melakukan reviu atas Laporan Keuangan, tetapi juga harus membantu unit-unit yang

    mengalami kesulitan dan kendala dalam menghadapi masalah pertanggungjawaban

    keuangan, termasuk pendampingan selama audit keuangan oleh pemeriksa eksternal.

    Selanjutnya, konferensi ini diharapkan dapat membahas secara memadai gambaran

    tantangan-tantangan yang masih harus kita hadapi dalam meningkatkan tata kelola

    penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran serta upaya-

    upaya yang perlu dilakukan untuk menghadapinya. Selain itu, konferensi ini juga dapat

    menjadi sarana untuk saling berkomunikasi dan bersinergi dalam merancang praktik-praktik

    pengawasan yang lebih efektif.

    Informasi lebih lengkap mengenai penyelenggaraan konferensi AAIPI tersebut

    tersedia pada website Kementerian Keuangan dan dapat diakses melalui alamat berikut:

    www.depkeu.go.id

    Informasi lebih lanjut hubungi:Sekretariat Inspektorat Jenderal Kementerian KeuanganTelp. (021) 3446611Faks. (021) 3847448