2
KETENTUAN UMUM 1. Demurrage diberlakukan pada setiap penambahan time sheet diluar batas waktu muat dan bongkar termasuk idle time untuk antri/muat/bongkar/tunggu yang akan dibebankan kepada Pihak Penyewa Kapal berpedoman pada statement of fact yang dikeluarkan oleh agent di Pelabuhan Muat/Bongkar dan pembayaran demurrage (jika ada) harus diselesaikan 1 (satu) hari sebelum kapal tiba di pelabuhan bongkar. 2. Apabila setelah kapal tiba di pelabuhan muat tidak ada kegiatan selama 3 (tiga) hari, maka Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak menerima ganti rugi sebesar 25% dari Nilai Kontrak dan Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak untuk mengalihkan kontrak kepada pihak lain. 3. N.O.R (Notice of Readiness) diberlakukan 1x24 jam setelah dikonfirmasikan kedatangan kapal di pelabuhan muat/bongkar yang diinformasikan oleh agen kapal. 4. Ketelambatan pembayaran yang mengakibatkan kapal tidak dibongkar menjadi beban demurrage pihak Penyewa Kapal. Hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya bukan merupakan alasan untuk tidak melakukan pembayaran. 5. Tahapan cara pembayaran wajib diselesaikan sesuai yang disetujui, apabila terjadi ketidaksesuaian cara pembayaran maka Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak menangguhkan pembongkaran muatan atau membatalkan kontrak secara sepihak dan segala biaya yang timbul akan menjadi beban pihak Penyewa Kapal sesuai dengan time sheet yang dikeluarkan oleh Pemilik Kapal/Operator Kapal atau agen kapal. 6. Apabila terjadi pembatalan kontrak oleh Penyewa Kapal setelah kontrak ditanda tangani maka Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak menerima ganti rugi sebesar 25% dari total nilai kontrak ditambah jumlah hari tunggu dikalikan denda demurrage ditambah biaya mobilisasi kapal dan bi aya keagenan. 7. Jika setelah 5 (lima) hari kerja dari jatuh tempo pembayaran (Freight, demurrage) Pemilik Kapal/Operator Kapal belum menerima pembayaran dari Penyewa Kapal sesuai dengan yang tertera dalam kontrak maka tanpa persetujuan Penyewa Kapal, Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak untuk menjual muatan yang ada di atas kapal kepada siapapun untuk menutupi kerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan pengangkutan tersebut dan jika masih terdapat kekurangan akan ditagihkan kepada Penyewa Kapal. 8. Pihak Penyewa Kapal harus melakukan survey kapal dan menyatakan bahwa kapal dalam kondisi baik dan laik jalan, jika muatan sudah dimuat maka Penyewa Kapal sepakat bahwa kondisi kapal dalam keadaan laik jalan. 9. Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak dan dibenarkan memuat muatan diatas deck dan segala resiko menjadi beban dan tanggung jawab Penyewa Kapal dengan limit kapal dalam keadaan laik laut (Sea Worthy), Pemilik Kapal/Operator Kapal tidak bertanggung jawab atas tumpah, hilang, rusak, berkurangnya muatan baik dalam pelayaran maupun sewaktu berada di pelabuhan muat/bongkar. 10. Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak untuk menentukan tempat-tempat yang aman dan terdekat untuk pemuatan/pembongkaran muatan demi keselamatan ABK dan kapal. 11. Pihak Penyewa Kapal menjamin sepenuhnya muatan tersebut adalah barang LEGAL dan disertai dokumen-dokumen pendukung. Apabila diketahui bahwa muatan tersebut bukan barang legal maka pihak Penyewa Kapal akan dikenai sanksi- sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. 12. Apabila sesuatu dan lain hal atau terjadi keterlambatan dan atau menyangkut nautis, sehingga kapal yang akan mengangkut mengalami keterlambatan/hambatan, maka Pemilk Kapal/Operator Kapal dibenarkan untuk mengganti dengan kapal/tongkang/armada lain yang sama ukurannya dengan tidak merubah isi dan bunyi perjanjian ini. 13.Asuransi muatan, Lashing/Unlashing, Lasing Material Marine Muatan Surveyor, OPP/OPT, Crane Darat, EMKL, Terpal dan Papan Penyanggah serta hal-hal teknis yang menyangkut muatan menjadi tanggung jawab pihak Penyewa Kapal. 14. Pihak Penyewa Kapal menjamin sepenuhnya jumlah tonase/kubikasi muatannya benar, bila diragukan maka pihak Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak menunjuk pihak ketiga/surveyor untuk mengukur kembali muatan tersebut dan biaya yang timbul ditanggung oleh Pemilik Kapal/Operator Kapal dan Penyewa Kapal wajib membayar freight sesuai dengan hasil pengukuran ulang tersebut. 15. Force Majeure dalam perjanjian ini adalah : badai, ombak besar, pasang surut, gempa bumi, sengatan petir, pernyataan darurat dari pemerintah serta hal-hal lain yang sifatnya diluar kemampuan akal manusia (Act of God) tetapi tidak termasuk pemogokan buruh yang disebabkan kesalahan pihak Penyewa Kapal. 16.Apabila terjadi General Average, maka akan mengikuti York Antwerp 1974, Uang Tambang dan deadfreight tidak dapat di collect dari General Average tersebut. 17. Ketentuan ini menjadi satu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Angkutan laut/FIXTURE NOTE (Freight Charter) No. Penyedia Kapal / Pemilik Kapal Penyewa Kapal / Pemilik Barang PT MITRA USAHA SEJAHTERA ABADI PT CAHAYA AZIZAH Rickiko Hardi  Andre Rosiade PRESIDEN DIREKTUR PRESIDEN DIREKTUR

ketentuan umum

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ketentuan umum

5/11/2018 ketentuan umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ketentuan-umum-55a231eb712d8 1/2

 

KETENTUAN UMUM

1. Demurrage diberlakukan pada setiap penambahan time sheet diluar batas waktu muat dan bongkar termasuk idle time untukantri/muat/bongkar/tunggu yang akan dibebankan kepada Pihak Penyewa Kapal berpedoman pada statement of fact yangdikeluarkan oleh agent di Pelabuhan Muat/Bongkar dan pembayaran demurrage (jika ada) harus diselesaikan 1 (satu) harisebelum kapal tiba di pelabuhan bongkar.

2. Apabila setelah kapal tiba di pelabuhan muat tidak ada kegiatan selama 3 (tiga) hari, maka Pemilik Kapal/Operator Kapalberhak menerima ganti rugi sebesar 25% dari Nilai Kontrak dan Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak untuk mengalihkan

kontrak kepada pihak lain.3. N.O.R (Notice of Readiness) diberlakukan 1x24 jam setelah dikonfirmasikan kedatangan kapal di pelabuhan muat/bongkar 

yang diinformasikan oleh agen kapal.4. Ketelambatan pembayaran yang mengakibatkan kapal tidak dibongkar menjadi beban demurrage pihak Penyewa Kapal. Hari

Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya bukan merupakan alasan untuk tidak melakukan pembayaran.

5. Tahapan cara pembayaran wajib diselesaikan sesuai yang disetujui, apabila terjadi ketidaksesuaian cara pembayaran maka

Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak menangguhkan pembongkaran muatan atau membatalkan kontrak secara sepihak dansegala biaya yang timbul akan menjadi beban pihak Penyewa Kapal sesuai dengan time sheet yang dikeluarkan oleh PemilikKapal/Operator Kapal atau agen kapal.

6. Apabila terjadi pembatalan kontrak oleh Penyewa Kapal setelah kontrak ditanda tangani maka Pemilik Kapal/Operator Kapalberhak menerima ganti rugi sebesar 25% dari total nilai kontrak ditambah jumlah hari tunggu dikalikan denda demurrageditambah biaya mobilisasi kapal dan biaya keagenan.

7. Jika setelah 5 (lima) hari kerja dari jatuh tempo pembayaran (Freight, demurrage) Pemilik Kapal/Operator Kapal belum

menerima pembayaran dari Penyewa Kapal sesuai dengan yang tertera dalam kontrak maka tanpa persetujuan PenyewaKapal, Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak untuk menjual muatan yang ada di atas kapal kepada siapapun untuk menutupikerugian yang timbul akibat dari pelaksanaan pengangkutan tersebut dan jika masih terdapat kekurangan akan ditagihkankepada Penyewa Kapal.

8. Pihak Penyewa Kapal harus melakukan survey kapal dan menyatakan bahwa kapal dalam kondisi baik dan laik jalan, jika

muatan sudah dimuat maka Penyewa Kapal sepakat bahwa kondisi kapal dalam keadaan laik jalan.9. Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak dan dibenarkan memuat muatan diatas deck dan segala resiko menjadi beban dan

tanggung jawab Penyewa Kapal dengan limit kapal dalam keadaan laik laut (Sea Worthy), Pemilik Kapal/Operator Kapal tidakbertanggung jawab atas tumpah, hilang, rusak, berkurangnya muatan baik dalam pelayaran maupun sewaktu berada dipelabuhan muat/bongkar.

10. Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak untuk menentukan tempat-tempat yang aman dan terdekat untukpemuatan/pembongkaran muatan demi keselamatan ABK dan kapal.

11. Pihak Penyewa Kapal menjamin sepenuhnya muatan tersebut adalah barang LEGAL dan disertai dokumen-dokumen

pendukung. Apabila diketahui bahwa muatan tersebut bukan barang legal maka pihak Penyewa Kapal akan dikenai sanksi-

sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.12. Apabila sesuatu dan lain hal atau terjadi keterlambatan dan atau menyangkut nautis, sehingga kapal yang akan

mengangkut mengalami keterlambatan/hambatan, maka Pemilk Kapal/Operator Kapal dibenarkan untuk mengganti dengankapal/tongkang/armada lain yang sama ukurannya dengan tidak merubah isi dan bunyi perjanjian ini.

13. Asuransi muatan, Lashing/Unlashing, Lasing Material Marine Muatan Surveyor, OPP/OPT, Crane Darat, EMKL, Terpal danPapan Penyanggah serta hal-hal teknis yang menyangkut muatan menjadi tanggung jawab pihak Penyewa Kapal.

14. Pihak Penyewa Kapal menjamin sepenuhnya jumlah tonase/kubikasi muatannya benar, bila diragukan maka pihak

Pemilik Kapal/Operator Kapal berhak menunjuk pihak ketiga/surveyor untuk mengukur kembali muatan tersebut dan biayayang timbul ditanggung oleh Pemilik Kapal/Operator Kapal dan Penyewa Kapal wajib membayar freight sesuai dengan hasilpengukuran ulang tersebut.

15. Force Majeure dalam perjanjian ini adalah : badai, ombak besar, pasang surut, gempa bumi, sengatan petir, pernyataan

darurat dari pemerintah serta hal-hal lain yang sifatnya diluar kemampuan akal manusia (Act of God) tetapi tidak termasukpemogokan buruh yang disebabkan kesalahan pihak Penyewa Kapal.

16. Apabila terjadi General Average, maka akan mengikuti York Antwerp 1974, Uang Tambang dan deadfreight tidak dapat dicollect dari General Average tersebut.

17. Ketentuan ini menjadi satu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Angkutan laut/FIXTURE NOTE

(Freight Charter) No.

Penyedia Kapal / Pemilik Kapal Penyewa Kapal / Pemilik BarangPT MITRA USAHA SEJAHTERA ABADI PT CAHAYA AZIZAH

Rickiko Hardi   Andre RosiadePRESIDEN DIREKTUR PRESIDEN DIREKTUR

Page 2: ketentuan umum

5/11/2018 ketentuan umum - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ketentuan-umum-55a231eb712d8 2/2