\

PENYUSUNAN KETENTUAN UMUM

“KALIMAT DEFINISI”

04/21/23 fsjarif

Perumusan Definisi Perundang-undangan

fsjarif04/21/23

Mau Cari apa ya??

fsjarif04/21/23

KETENTUAN DEFINISI

tujuan menjelaskan para pembaca dengan menggunakan kata yang spesifik tentang apa yang dimaksud oleh perancang.

Perancang menggunakan pasal definisi untuk menentukan makna dari kata yang mereka gunakan.

fsjarif04/21/23

• Perat. per-uu-an hampir selalu menggunakan definisi dengan ketentuan, dimana referen atas kata yang dituliskan tidak dapat didasarkan atas obyek fisik.

• Padahal kata-kata tersebut sangat dibutuhkan

04/21/23 fsjarif

fsjarif04/21/23

KATA DEFINSI DLM PENGATURAN

• GAJAH

• MOBIL

• TATA TERTIB

• AKADEMIK

fsjarif04/21/23

Tidak boleh ada

definisi yang dipaksakan

Jangan menggunakan definisi dengan ketentuan yang berbeda terlalu jauh dari makna asal kata yang bersangkutan.

Jangan sampai Perancang tidak dapat mendefinisikan kata-kata sehingga memiliki makna apa saja sesuai dengan pilihannya.

fsjarif04/21/23

Tidak boleh mengandung ketentuan subtantif

Jangan memasukkan ketentuan yang subtantif ke dalam definisi. Lebih baik meletakkan pasal yang berisi subtantif ke dalam ketentuan materi, bukan pada ketentuan umum mengenai definisi.

contoh :Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

fsjarif04/21/23

Kata yang didefinisikan sebaiknya

tidak muncul dalam definisiPerancang harus menghindari mendefinisikan kata dengan meng-gunakan kata yang didefinisikan karena justru akan membuat pembaca ragu2 tentang apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kata tersebut.

contoh :Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

fsjarif04/21/23

Hindari definisi-definisi dengan acuan

Perancang sebaiknya menghindari penggunaan definisi yang mengacu pada definisi yang dipakai dalam perat. per-uu-an lain.

Hal ini hanya akan menyulitkan pengguna karena harus memeriksa perat. per-uu-an lain untuk mengetahui definisi suatu kata. Sering bahkan pengguna mengacuhkan saja perintah melihat acuan definisi pada perat. per-uu-an lain itu.

fsjarif04/21/23

Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang perbankan yang berlaku

04/21/23 fsjarif

UU

`

Penyidik adalah penyidik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang

tentang Hukum Acara Pidana

(UU 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang)

04/21/23 fsjarif

04/21/23 fsjarif

Produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, menghasilkan, mengemas, dan/ atau mengubah bentuk narkotika termasuk mengekstraksi, mengkonversi, atau merakit narkotika untuk memproduksi obat.

TERMASUK• Wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia adalah seluruh wilayah teritorial

Indonesia, termasuk kapal dan pesawat terbang yang berbendera Republik Indonesia, Kedutaan Republik Indonesia, dan kantor perwakilan Republik Indonesia lainnya diluar negeri.

04/21/23 fsjarif

“Jika terlalu panjang-ingin di singkat”

• Badan Pengatur Jalan Tol yang selanjutnya disebut BPJT adalah badan yang dibentuk oleh Menteri, ada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri

04/21/23 fsjarif

• Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;

04/21/23 fsjarif