Ketentuan Umum Kup

5/13/2018 Ketentuan Umum Kup - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/ketentuan-umum-kup 1/44



S E R I 0 1

K U P

Beberapa Pengertian Yang Perlu DiketahuiPajak

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersiat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak

Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan

kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak

tertentu.

Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang

dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor

barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanaatkanbarang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau

memanaatkan jasa dari luar Daerah Pabean.

Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan

Barang Kena Pajak dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan

pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN)

1984 dan perubahannya, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasannyaditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil

yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan

hak dan kewajiban perpajakannya.

Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP- Berdasarkan sistem sel assessment setiap WP wajib mendatarkan diri

ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan

Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) / Kantor Pelayanan Penyuluhan

dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

(KUP )

Kanwil DJP Wajib Pajak Be ar




tempat tinggal atau tempat kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.

- Kewajiban mendatarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang

dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan

keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan

perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

- Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat

usaha berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendatarkan diri ke

KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan

mendatarkan diri ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat

kegiatan usaha dilakukan.

- Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas, bila sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang

jumlahnya telah melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun

,wajib mendatarkan diri paling lambat pada akhir bulan berikutnya.

- WP orang pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan

permohonan untuk memperoleh NPWP.

Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP- Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP

yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat-kedudukan

Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkanmenjadi PKP.

- Pengusaha orang pribadi atau badan yang mempunyai tempat kegiatan

usaha berbeda dengan tempat tinggal, wajib melaporkan usahanya untuk

dikukuhkan sebagai PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat

tinggal atau tempat kedudukan, juga wajib mendatarkan diri ke KPP di

tempat kegiatan usaha dilakukan .

- Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib

mengajukan pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP,- Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP

tetapi sampai dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh

nilai peredaran bruto telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai

pengusaha kecil, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai

PKP paling lambat akhir masa pajak berikutnya.

Tempat Pendaftaran WP Tertentu & Pelaporan Bagi

Pengusaha Tertentua. Seluruh WP BUMN dan WP BUMD di wilayah DKI Jakarta, di KPP

BUMN Jakarta;

b. WP PMA yang tidak go public, di KPP PMA kecuali yang telah terdatar

di KPP lama dan WP PMA di kawasan berikat dengan permohonan

diberikan kemudahan mendatar di KPP setempat;

c. WP Badan dan Orang Asing, di KPP Badora;

Kanwil DJP Wajib Pajak Besar




d. WP go public, di KPP Perusahaan Masuk Bursa (Go Public), kecuali WP

BUMN/BUMD serta WP PMA yang berkedudukan di kawasan berikat;

e. WP BUMD diluar Jakarta, di KPP setempat;

. Untuk WP BUMN/BUMD, PMA, Badora, Go Public di luar Jakarta,

khusus PPh Pemotongan/Pemungutan dan PPN/PPnBM di tempat

kegiatan usaha atau cabang.

Fungsi NPWP & Pengukuhan PKPa. Fungsi NPWP

- Sarana dalam administrasi perpajakan;

- Tanda pengenal diri atau Identitas WP dalam melaksanakan hak dan

kewajiban perpajakannya;

- Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasanadministrasi perpajakan;

Setiap WP hanya diberikan satu NPWP

b. Fungsi Pengukuhan PKP

- Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang

PPN dan PPn BM.

- Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.

Penerbitan NPWP dan Pengukuhan PKP Secara Jabatan

KPP dapat menerbitkan NPWP dan Pengukuhan PKP secara jabatan,

apabila WP tidak mendatarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak

melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, bila berdasarkan

data yang dimiliki DJP ternyata WP memenuhi syarat untuk memperoleh

NPWP atau PKP.

Sanksi Yang Berhubungan Dengan NPWP & Pengukuhan

Sebagai PKPSetiap orang yang dengan sengaja tidak mendatarkan diri atau

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan

PKP, sehingga dapat merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan

pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat)

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.







Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian

NPWP serta Pelaporan dan Pengukuhan

PKP

S E R I 0 2

K U P

Wajib Pajak (WP) mengisi ormulir pendataran dan menyampaikan secara

langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor

Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan

melampirkan:

1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan:

Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau oto kopi paspor ditambah

surat keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal

Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing.2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan:

a. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau otokopi paspor ditambah


Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing;

b. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari

instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.

3. Untuk WP Badan:

a. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keteranganpenunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;

b. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau otokopi paspor ditambah


Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus

akti;

c. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang

minimal Lurah atau Kepala Desa.

4. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotonga. Fotokopi KTP bendaharawan;

b. Fotokopi surat penunjukan sebagai bendaharawan.

5. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/Pemungut:

- Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;

- Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;

- Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau otokopi paspor ditambah


Lurah atau Kepala Desa bagi orang asing, dan dari salah seorangpengurus joint operation.

6. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu

atau wanita kawin tidak pisah harta harus melampirkan oto kopi surat

keterangan terdatar.

7. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan

surat kuasa khusus.





Pendaftaran NPWP dan PKP Melalui Elektronik

(Electronic Registration)

Pendataran NPWP dan PKP oleh Wajib Pajak dapat juga dilakukan secara

elektronik yaitu melalui internet di situs Direktorat Jenderal Pajak denganalamat www.pajak.go.id. Wajib Pajak cukup memasukkan data-data pribadi

(KTP/SIM/ Paspor) untuk dapat memperoleh NPWP. Berikut langkah-langkah

untuk mendapatkan NPWP melalui internet:

- Cari situs Direktorat Jenderal Pajak di Internet dengan alamat www.pajak.

go.id;

- Selanjutnya anda memilih menu e-reg (electronic registration);

- Pilih menu “buat account baru” dan isilah kolom sesuai yang diminta ;

- Setelah itu anda akan masuk ke menu “Formulir Registrasi Wajib Pajak

Orang Pribadi”. Isilah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang

anda miliki;

- Anda akan memperoleh Surat Keterangan Terdatar (SKT) sementara yang

berlaku selama 30 (tiga puluh) hari sejak pendataran dilakukan. Cetak SKT sementara tersebut beserta Formulir Registrasi Wajib Pajak Orag

Pribadi sebagai bukti anda sudah terdatar sebagai Wajib Pajak.

- Tanda tangani ormulir registrasi, kemudian kirimkan/sampaikan langsung

bersama SKT sementara serta persyaratan lainnya ke Kantor Pelayanan

Pajak seperti yang tertera pada SKT sementara anda. Setelah itu anda

akan menerima kartu NPWP dan SKT asli.

Wajib Pajak Pindah

Dalam hal WP pindah domisili atau pindah tempat kegiatan usaha, WP agar

melaporkan diri ke KPP lama maupun KPP baru dengan ketentuan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan

Pindah tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

adalah surat keterangan tempat tinggal baru atau tempat kegiatan usaha

atau pekerjaan bebas yang baru dari instansi yang berwenang (Lurah atau

Kepala Desa)

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Non Usaha

Surat keterangan tempat tinggal baru dari Lurah atau Kepala Desa, atau

surat keterangan dari pimpinan instansi perusahaannya.

3. Wajib Pajak Badan.

Pindah tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha; adalah surat





keterangan tempat kedudukan atau tempat kegiatan yang baru dari Lurah

atau Kepala Desa.

Penghapusan NPWP dan Persyaratannya

a. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan

adanya otokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang

berwenang;

b. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan,

disyaratkan adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;

c. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila

sudah selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya

warisan tersebut dibagi oleh para ahli waris;d. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte

pembubaran yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang

berwenang;

e. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya

sebagai BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen

yang mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk

dapat digolongkan sebagai WP;

. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.

Pencabutan Pengukuhan PKP

a. PKP pindah alamat;

b. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi;

c. PKP lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP.

Penghapusan NPWP dan Pencabutan Pengukuhan PKP dilakukan melalui

proses pemeriksaan.

Mau Komplain?Kan ada Layanan

Masyarakat0800 1100 900

(Toll Free)







Surat Pemberitahuan (SPT) dan Batas

Pembayaran Pajak

S E R I 0 3

K U P

Pengertian Surat PemberitahuanSurat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan

untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan

atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan.

Terdapat dua macam SPT yaitu:

a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.

b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atauBagian Tahun Pajak.

Pengisian & Penyampaian SPT- Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan

menggunakan huru Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan

menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal

Pajak tempat Wajib Pajak terdatar atau dikukuhkan.

- Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan

mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia

kecuali lampiran berupa laporan keuangan dan mata uang selain Rupiah

yang diizinkan.

Fungsi SPTa. Wajib Pajak PPh

Sebagai sarana WP untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkanpenghitungan jumlah pajak yang sebenamya terutang dan untuk melaporkan

tentang :

- pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui

pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau

Bagian Tahun Pajak

- laporan tentang pemenuhan penghasilan yang merupakan objek pajak

dan atau bukan objek pajak

- harta dan kewajiban- pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan/

pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu Masa Pajak.

b. Pengusaha Kena Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan

penghitungan jumlah PPN dan PPn BM yang sebenarnya terutang dan





untuk melaporkan tentang :

- pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;

- pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh

PKP dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, yang ditentukan

oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku.

c. Pemotong/ Pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak

yang dipotong atau dipungut dan disetorkan.

Tempat pengambilan SPT

Setiap WP harus mengambil sendiri SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4),

Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui homepage DJP: http://

www.pajak.go.id atau mencetak/ menggandakan/otokopi dengan bentuk

dan isi yang sama dengan aslinya.

Ketentuan Tentang Pengisian SPTSPT wajib diisi secara benar, jelas, lengkap, dan harus ditandatangani.

Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan WP, harusdilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus

ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Ketentuan Tentang Penyampaian SPTa. SPT dapat disampaikan secara langsung atau melalui Pos secara tercatat

ke KPP atau KP4 setempat, atau melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir

yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.

b. Batas waktu penyampaian:- SPT Masa, paling lambat dua puluh hari setelah akhir Masa Pajak.

- SPT Tahunan, paling lambat tiga bulan setelah akhir Tahun Pajak.

c. SPT yang disampaikan langsung ke KPP/KP4 diberikan bukti penerimaan.

Dalam hal SPT disampaikan melalui pos secara tercatat, bukti serta

tanggal pengiriman dianggap sebagai bukti penerimaan.

Penyampaian SPT melalui Elektronik (e-SPT)

Wajib Pajak dapat menyampaikan Surat Pemberitahuan secara

elektronik (e-SPT) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (Application

Service Provider) yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak.Wajib Pajak

yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-SPT),

wajib menyampaikan induk Surat Pemberitahuan yang memuat tanda tangan

basah dan Surat Setoran Pajak (bila ada) serta bukti penerimaan secara





elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdatar melalui

Kantor Pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14

(empat belas) hari sejak tanggal penyampaian Surat Pemberitahuan secara

elektronik.

Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik dapat dilakukan

selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu. Surat

Pemberitahuan yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu

penyampaian Surat Pemberitahuan yang jatuh pada hari libur, dianggap

disampaikan tepat waktu.

Perpanjangan Waktu Penyampaian SPT TahunanApabila WP tidak dapat menyelesaikan/ menyiapkan laporan keuangan

tahunan untuk memenuhi batas waktu penyelesaian, WP berhak mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan

Pajak Penghasilan paling lama 6 (enam) bulan.

Permohonan diajukan secara tertulis sebelum batas waktu penyampaian

SPT Tahunan berakhir, disertai surat pemyataan mengenai penghitungan

sementara pajak terutang dalam 1 (satu) tahun pajak dan bukti pelunasan

kekurangan pembayaran pajak yang terutang.

Sanksi Tidak Atau Terlambat Menyampaikan SPTSPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan batas

waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda:

a. Rp 50.000,00 untuk SPT Masa;

b. Rp 100.000,00 untuk SPT Tahunan.

Mulai 1 Januari 2008 Denda keterlambatan menyampaikan SPT adalah :

1. SPT Tahunan PPh orang pribadi Rp 100 ribu;

2. SPT Tahunan PPh badan Rp 1 juta;3. SPT Masa PPN Rp 500 ribu;

4. SPT Masa Lainnya Rp 100 ribu.

Pembetulan SPTWP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPT yang telah

disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dalam jangka

waktu 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak,

atau Tahun Pajak, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukanpemeriksaan.

Mulai 1 Januari 2008, untuk pembetulan SPT dapat dilakukan sampai

dengan daluwarsa, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling

lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan.

Sanksi administrasi atas pembetulan SPT dengan kemauan Wajib Pajak





sendiri setelah Pemeriksaan tetapi belum dilakukan penyidikan 150% dari

pajak yang kurang dibayar.

Batas Waktu Pembayaran Pajak

- Batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atas Masa Pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan

batas waktu tidak melewati 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya

pajak atau Masa Pajak berakhir.

- Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan

harus dibayar lunas paling lambat tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun

pajak atau bagian tahun pajak berakhir, sebelum SPT disampaikan.

Mulai 1 Januari 2008, Batas waktu pembayaran untuk kekurangan pembayaran pajak

berdasarkan SPT Tahunan paling lambat sebelum SPT disampaikan.

Jangka waktu pelunasan surat ketetapan pajak untuk Wajib Pajak usaha

kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu paling lama 2 bulan.

Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Atas keterlambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi dendaadministrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dari pajak terutang dihitung

dari jatuh tempo pembayaran.

Mulai 1 Januari 2008, Wajib Pajak yang alpa tidak menyampaikan SPT

atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan

dapat merugikan negara yang dilakukan pertama kali tidak dikenai sanksi

pidana tetapi dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%

dari pajak yang kurang dibayar.



(Toll Free)





Penetapan dan Ketetapan PAJAK

S E R I 0 4

K U P

Prinsip sel-assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah

bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan,

membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak

yang terutang dipercayakan pada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan

(SPT) yang disampaikannya.

Penerbitan suatu surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada WP tertentu

yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karenaditemukannya data fskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Fungsi Surat Ketetapan PajakSurat ketetapan pajak berungsi sebagai:

a. Sarana untuk melakukan koreksi fskal terhadap WP tertentu yang

nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi

kewajiban ormal dan atau kewajiban materil dalam memenuhi

ketentuan perpajakan.b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.

c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.

d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar

e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.

Jenis-Jenis Ketetapan Pajaka. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak,

besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah

pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

Adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak

sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan

tidak ada kredit pajak.





Surat Tagihan PajakSurat Tagihan Pajak (STP) diterbitkan dalam hal :

- Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

- Dari hasil penelitian SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak akibat

salah tulis dan atau salah hitung;- WP dikenakan sanksi administrasi denda atau bunga; Pengusaha

yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tetapi tidak

melaporkan kegiatan usahanya untuk dikilkuhkan sebagai Pengusaha

Kena Pajak;

- Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi

membuat Faktur Pajak, dan

- Pengusaha Kena Pajak tidak membuat Faktur Pajak atau membuat

Faktur Pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnyaFaktur Pajak.

Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat

Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan

Surat Paksa.

Mulai 1 Januari 2008, Surat Tagihan Pajak (STP) juga dapat diterbitkan dalam

hal :1. Pengusaha Kena Pajak melaporkan Faktur Pajak tidak sesuai dengan

masa penerbitan Faktur Pajak dikenai sanksi.

2. Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan

pengembalian Pajak Masukan diwajibkan membayar kembali.

Daluwarsa Penetapan Pajak

Daluwarsa penetapan pajak ditentukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh)tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian

Tahun Pajak atau Tahun Pajak. Penentuan masa 10 tahun ini sesuai dengan

ketentuan daluwarsa penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dokumen-

dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan Wajib Pajak.

Mulai 1 Januari 2008, daluwarsa penetapan pajak ditentukan menjadi 5

(lima) tahun sejak akhir Masa Pajak atau Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak.





PENGEMBALIAN KELEBIHAN

Pembayaran PAJAK

S E R I 0 5

K UP

Pengertian:

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah

kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak

yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya

terutang, dengan catatan WP tidak punya hutang pajak lain.

Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak:

1. Wajib Pajak (WP) dapat mengajukan permohonan restitusi ke Direktur

Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

2. Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal:

- Untuk PPh, jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah

pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang;- Untuk PPN, jika jumlah Kredit Pajak lebih besar dari jumlah

pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang

seharusnya tidak terutang. Apabila terdapat pajak terutang yang

dipungut oleh Pemungut PPN , maka jumlah pajak yang terutang

adalah jumlah pajak Keluaran setelah dikurangi Pajak yang dipungut

oleh Pemungut PPN tersebut;

- Untuk PPnBM, jika Pajak yang dibayar lebih besar dari jumlah pajak

yang terutang, atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang.

3. Surat ketetapan pajak diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling

lambat 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan diterima secara

lengkap, kecuali untuk kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan

keputusan Direktur Jenderal Pajak.

4. Apabila dalam jangka waktu 12 bulan sejak permohonan restitusi,

Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, maka permohonan

dianggap dikabulkan, dan SKPLB diterbitkan dalam waktu paling lambat1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir.

Pengembalian Pendahuluan :

1. WP dengan kriteria tertentu dapat mengajukan restitusi dan Direktur

Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian





Pendahuluan Kelebihan Pajak.

2. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak adalah surat

keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan

pajak untuk Wajib Pajak tertentu.

3. Wajib Pajak dengan kriteria tertentu adalah WP yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak dengan syarat:

a. SPT disampaikan tepat waktu dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak

lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak

berturut-turut. Untuk SPT Masa yang terlambat tersebut harus telah

disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa

pajak berikutnya;

c. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali

telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran

pajak dan tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP

yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir.

d. Tidak pernah dijatuhi hukuman tindak pidana di bidang perpajakan

dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

e. Laporan Keuangan diaudit oleh akuntan publik atau BPKP dengan:

- pendapat Wajar Tanpa Pengecualian atau pendapat Wajar Dengan

Pengecualian, sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhilaba rugi fskal;

- laporan audit disusun dalam bentuk panjang (long orm report) dan

menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fskal.

4. Wajib Pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit akuntan publik, juga

dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wajib Pajak

kriteria tertentu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir

dengan syarat memenuhi kriteria pada angka 3 huru a, b, dan c, d (diatas)ditambah dengan syarat :

a. dalam 2 (dua) tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan;

b. Apabila dalam 2 (dua) tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah

dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fskal untuk setiap jenis

pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen).

5. Kepala Kantor Wilayah DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak menetapkan

Wajib Pajak yang memenuhi kiteria tertentu setiap bulan Januari dan

berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tun.

6. Wajib Pajak yang penghitungan jumlah peredaran usahanya mudah diketahui

karena berkaitan dengan pengenaan cukai sepanjang memenuhi persyaratan

WP kriteria tertentu, dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan





pembayaran PPN.

7. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak diterbitkan

paling lambat 3 (tiga) bulan untuk PPh dan 1 (satu) bulan untuk PPN, sejak

permohonan diterima lengkap

8. Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan dan menerbitkan

surat ketetapan pajak berupa SKPKB atau SKPLB atau SKPN dalam jangka

waktu 10 tahun, terhadap WP yang telah memperoleh pengembalian

pendahuluan kelebihan pajak.

9. SPKB yang diterbitkan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan 100%

dari jumlah kekurangan pembayaran pajak.

Mulai 1 Januari 2008, batas akhir pemeriksaan SPT Lebih Bayar tertunda bila

terhadap Wajib Pajak dilakukan pemeriksaan bukti permulaan. Kemudian

Wajib Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan

pembayaran pajak diperluas yaitu :

1. Wajib Pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas;

2. Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan

bebas dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebih bayar sampai

dengan jumlah tertentu;

3. Wajib Pajak badan dengan jumlah peredaran usaha dan jumlah lebihbayar sampai dengan jumlah tertentu dan

4. Pengusaha Kena Pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa

Pajak Pertambahan Nilai dengan jumlah penyerahan dan jumlah lebih

bayar sampai dengan jumlah tertentu.

Mau Komplain?Kan ada LayananMasyarakat

0800 1100 900(Toll Free)







UTANG PAJAK DAN PENAGIHANNYA S E R I 0 6

K U P

Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan tindakan penagihan pajak, apabila

jumlah pajak yang terutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan

(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, PutusanBanding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak

dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.

Tindakan Penagihan PajakApabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum

dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran, akan diterbitkan Surat Teguran.

2. Surat Paksa

Utang pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat

Teguran tidak dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh

Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa

sebesar Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi

dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Juru

sita Pajak 3. Surat Sita

Utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan

oleh Juru sita Pajak tidak dilunasi, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan

penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan

Penyitaan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan

penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan denganpengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui

KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) terhadap barang

yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah

pengumuman lelang.

Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar

maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman

lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Catatan :

Barang dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000, tidak harus diumumkan

melalui media massa.

Hak Wajib Pajak/Penanggung Pajaka. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita

Pajak.





b. Menerima Salinan Surat Paksa dan Salinan Berita Acara Penyitaan.

c. Menentukan urutan barang yang akan dilelang

d. Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak diberi

kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya

penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan

tersebut kepada Kepala KPP yang bersangkutan.

e. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

Kewajiban Wajib Pajak / Penanggung Pajaka. Membantu Jurusita Pajak dalam melaksanakan tugasnya: memperbolehkan

Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal WP/

Penanggung Pajak; memberikan keterangan lisan atau tertulis yangdiperlukan.

b. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau

disewakan.

Daluwarsa Penagihana. Hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan,

dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu 10 (sepuluh)

tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya MasaPajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang bersangkutan.

b. Daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1) diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;

2) ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung

maupun tidak langsung;

3) diterbitkan SKPKB atau SKPKBT.

Mulai tahun pajak 2008, hak untuk melakukan penagihan pajak,

termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsasetelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan Surat

Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang

Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan

Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan kembali.

Daluwarsa penagihan pajak tersebut tertangguh apabila :

a. diterbitkannya Surat Paksa;

b. adanya pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun

tidak langsung;c. diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan karena Wajib Pajak setelah jangka

waktu 5 (lima) tahun tersebut dipidana karena, melakukan tindak

pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian Pendapatan Negara

berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

hukum tetap.

d. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kanw a a a Besar



Kanw a a a BesarPembetulan Ketetapan Pajak, Penguranganatau Penghapusan Sanksi Administrasi dan

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

S E R I 0 7

K U P

Pembetulan Ketetapan Pajak

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak

yang tidak mengandung persengketaan antara fskus dan Wajib Pajak, dapat

dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan

Wajib Pajak.

Kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yangdapat dibetulkan

Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau

kekeliruan dari:

a. Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan

nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, Jenis Pajak, Masa

atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;

b. Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangandan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan;

c. Kekeliruan dalam penerapan tari, penerapan persentase Norma

Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi,

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun

berjalan, dan pengkreditan pajak.

Ketetapan Pajak yang Dapat Dibetulkan

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan,

antara lain:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

- Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

- Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

- Surat Tagihan Pajak (STP);

- Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

- Surat Keputusan Keberatan

- Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

- Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang

tidak benar.





Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak

tanggal permohonan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka

waktu tersebut telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberikankeputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan tersebut dianggap

diterima.

Mulai 1 Januari 2008, jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan

Wajib Pajak harus diselesaikan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka

waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.

Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak

memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukandianggap dikabulkan.

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP

dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga,

denda, dan kenaikan yang ternyata dikenakan karena adanya kekhilaan atau

bukan karena kesalahan WP.2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus

memenuhi ketentuan :

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan

alasan yang jelas dan meyakinkan;

b. Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan

Pajak yang mengenakan sanksi administrasi tersebut;

c. Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP,

SKPKB atau SKPKBT, kecuali apabila WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar

kekuasaannya;

d. Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas

suatu STP; suatu SKPKB atau suatu SKPKBT.

3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua

belas) bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu

tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusanmaka permohonan dianggap diterima.





Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang

Tidak Benar

1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP

dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak

benar harus memenuhi ketentuan:

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia untuk suatu surat

ketetapan pajak;

b. Menyebutkan jumlah pajak yang menurut penghitungan WP seharusnya

terhutang.

3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan

pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar palinglama 12 bulan sejak tanggal permohonan diterima. Apabila jangka waktu

tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan

maka permohonan dianggap diterima.

Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan Tambahan

a. Untuk keperluan pengajuan permohonan, WP dapat meminta

penjelasan/keterangan tambahan, dan Kepala KPP wajib menjawabnya

secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan ataupemungutan.

Catatan :

WP harus tetap memperhatikan jangka waktu pengajuan permohonan

di atas.

b. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis

sebelum surat keputusan atas permohonan diterbitkan.

Lain-lain

Perlu diperhatikan bahwa pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban

membayar pajak.







KEBERATAN, Banding, Gugatan, dan

PENINJAUAN KEMBALI

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

S E R I 0 8

K U P

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

Yang Dimaksud

Dengan “Keberatan”

Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan kemungkinan

terjadi bahwa Wajib Pajak (WP) merasa kurang/tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang

dikenakan kepadanya atau atas pemotongan/

pemungutan oleh pihak ketiga. Dalam hal ini WP

dapat mengajukan keberatan.

Hal-hal yang Dapat Diajukan KeberatanWajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas:

a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB);

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT);

c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);

d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

e. Pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.

Ketentuan Pengajuan Keberatan

Keberatan diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempatWP terdatar, dengan syarat:

a. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

b. Wajib menyebutkan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang

dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan WP

dan disertai alasan-alasan yang jelas.

c. Satu keberatan harus diajukan untuk satu jenis pajak dan satu tahun/

masa pajak.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan

penagihan pajak dan keberatan yang tidak memenuhi syarat, dianggap bukan

Surat Keberatan, sehingga tidak diproses.

Mulai 1 Januari 2008 dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas surat

ketetapan pajak, Wajib Pajak wajib melunasi pajak yang harus dibayar paling





sedikit sejumlah yang disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil

pemeriksaan, sebelum surat keberatan disampaikan.

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

Keberatan harus diajukan dalam Jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak tanggal dilakukan

pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga.

a. Untuk surat keberatan yang disampaikan langsung ke KPP, maka jangka

waktu 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal SKPKB, SKPKBT, SKPLB,

SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga

sampai saat keberatan diterima oleh Kantor Pelayanan Pajak.

b. Untuk surat keberatan yang disampaikan melalui pos (harus dengan

pos tercatat), jangka waktu 3 bulan dihitung sejak tanggal SKPKB,SKPKBT, SKPLB, SKPN atau sejak dilakukan pemotongan/ pemungutan

oleh pihak ketiga sampai dengan tanggal tanda bukti pengiriman melalui

Kantor Pos dan Giro.

Penyelesaian KeberatanDirektur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua betas)

bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan

atas keberatan yang diajukan. Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas ) telahlewat dan Direktorat Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, maka

keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Keputusan keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian,

menolak atau menambah besarnya jumlah pajak terhutang.

Permintaan Penjelasan/Pemberian Keterangan

Tambahana. Untuk keperluan pengajuan keberatan WP dapat meminta penjelasan/

keterangan tambahan dan Kepala KPP wajib memberikan penjelasan

secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan, pemotongan, atau

pemungutan.

b. WP dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis

sebelum surat keputusan keberatannya diterbitkan.

Tata Cara Pengajuan Permohonan BandingApabila WP tidak atau belum puas dengan keputusan yang diberikan atas

keberatan, WP dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak, dengan

syarat:

a. Tertulis dalam bahasa Indonesia,

b. Dalam jangka waktu 3 bulan sejak keputusan atas keberatan diterima.

c. Alasan yang jelas.





d. Dilampiri salinan Surat Keputusan atas keberatan.

e. Terhadap satu keputusan diajukan satu surat banding,

. Jumlah pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50%.

Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak

dan pelaksanaan penagihan pajak.

Putusan Pengadilan Pajak bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara.

Imbalan BungaApabila pengajuan keberatan atau permohonan banding diterima sebagian

atau seluruhnya, sepanjang utang pajak sebagaimana dimaksud dalam SKPKB

dan SKPKBT telah dibayar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak,

maka kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalanbunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, paling lama 24 (dua puluh empat)

bulan dihitung sejak tanggal pembayaran pajak sampai dengan diterbitkannya

Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

GugatanWajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat mengajukan gugatan kepada PP

terhadap :

1. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atauPengumuman Lelang;

2. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan

selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP;

3. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 UU KUP

yang berkaitan dengan STP;

4. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitan dengan

STP;

Jangka Waktu Pengajuan Gugatan1. Gugatan terhadap angka 1 diajukan paling lambat 14 hari sejak

pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan atau

Pengumuman Lelang;

2. Gugatan terhadap angka 2, 3, dan 4 diajukan paling lambat 30 hari sejak

tanggal diterima Keputusan yang digugat.

Peninjauan KembaliApabila pihak yang bersangkutan tidak/belum puas dengan putusan

Pengadilan Pajak, maka pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan

Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak dan hanya dapat

diajukan satu kali.





Alasan-alasan Peninjauan Kembali1. Putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada kebohongan atau tipu

muslihat;

2. Terdapat bukti tertulis baru penting dan bersiat menentukan;

3. Dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut.4. Ada suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan

sebab-sebabnya;

5. Putusan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Jangka Waktu Peninjauan Kembali1. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud

dalam angka 1 dan 2 diajukan paling lambat 3 bulan sejak diketahuinyakebohongan atau tipu muslihat atau ditemukan bukti tertulis baru;

2. Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana dimaksud

dalam angka 3, 4, dan 5 diajukan paling lambat 3 bulan sejak putusan

dikirim oleh Pengadilan Pajak.




Kanwil DJP Wajib Pajak BesarPEMBUKUAN /PENCATATAN Bagi

WAJIB PAJAK

S E R I 0 9

K U P

Pengertian Pembukuan/Pencatatan

PembukuanPembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur

untuk mengumpulkan data dan inormasi keuangan yang meliputi harta,

kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan

penyerahan Barang atau Jasa, harga perolehan dan penyerahan barang/jasa yang

terutang PPN, yang tidak terutang, yang dikenakan PPN dengan tari 0% dan

dikenakan PPnBM, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa

neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.

PencatatanPencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran

bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah

pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau

yang dikenakan pajak yang bersiat fnal.

Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan

a. Wajib Pajak (WP) Badan

b. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas, kecuali Wajib Pajak Orang Pribadi yang peredaran

brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp. 1.800.000.000,00 (satu

milyar delapan ratus juta rupiah) atau lebih.

Yang Wajib Menyelenggarakan Pencatatan

a. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas dan peredaran brutonya dalam satu tahun kurang

dari Rp 1.800.000.000,00 (Satu milyar delapan ratus juta rupiah) atau

lebih. dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma

penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun

pajak yang bersangkutan.b. Dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma

penghitungan penghasilan neto, dengan syarat memberitahukan ke

Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun

pajak yang bersangkutan.

c. Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas





Syarat-Syarat Penyelenggaraan Pembukuan/Pencatatan

a. Diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan

keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

b. Diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huru Latin, angka

Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia

atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan.

c. Diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau

stelsel kas.

d. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain

Rupiah dapat diselenggarakan oleh WP setelah mendapat izin Menteri

Keuangan

e. Perubahan terhadap metode pembukuan dan atau tahun buku, harus

mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak.

. Sekurang-kurangnya terdiri dari catatan yang dikerjakan secara teratur

keadaan kas dan bank, datar utang-piutang, datar persediaan barang.

dan membuat neraca dan perhitunngan laba rugipada setiap akhir tahun

pajak.

g. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan dan pencatatan

serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau

pekerjaan bebas Wajib Pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun.

Mulai 1 Januari 2008, Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data

dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program on-line

wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan

atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib

Pajak badan.

Tujuan Penyelenggaraan Pembukuan/ PencatatanAdalah untuk mempermudah:

a. Pengisian SPT

b. Penghitungan Penghasilan Kena Pajak

c. Penghitungan PPN dan PPnBM,

d. Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan

dan hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas.

Pembukuan Dalam Bahasa Asing Dan Mata Uang SelainRupiah

Wajib Pajak yang diperkenankan menyelenggarakan pembukuan dengan

menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah adalah :

1. Wajib Pajak dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu Wajib Pajak

yang beroperasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang

mengatur mengenai Penanaman Modal Asing;





2. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Karya, yaitu Wajib Pajak yang

beropersi berdasarkan kontrak dengan Pemerintah RI sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur

mengenai pertambangan;

3. Wajib Pajak dalam rangka Kontrak Bagi Hasil, yaitu Wajib Pajak yang

beropersi berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang mengatur

mengenai pertambangan minyak dan gas bumi;

4. Bentuk Usaha Tetap, yaitu bentuk usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Pajak Penghasilan atau menurut

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang terkait;

5. Wajib Pajak yang berafliasi langsung dengan perusahaan anak (subsidiary

company) yang dimiliki dan atau dikuasai oleh perushaan induk (parent

company) di luar negeri dalam hubungan istimewa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huru a dan b Undang-Undang Pajak

Penghasilan;

6. Kontrak Investasi Kolekti (KIK) yang menerbitkan Reksadana dalam

denominasi mata uang Dollar Amerikat Serikat dan telah memperoleh

Surat Pemberitahuan Eekti Pernyataan Pendataran dari Badan

Pengawasa Pasar Modal-Lembaga Keuangan sesuai dengan Peraturan

perundang-undangan.

Tempat Penyimpanan Buku Catatan/ DokumenBuku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain WAJIB disimpan di Indonesia,

yaitu untuk :

a. WP orang pribadi, di tempat kegiatan atau tempat tinggal;

b. WP badan, di tempat kedudukan.

Perubahan Tahun Buku Dan Metode PembukuanPerubahan tahun buku dan perubahan metode pembukuan harus mendapat

persetujuan Direktur Jenderal Pajak.







Pemeriksaan Pajak S E R I 1 0

K U P

Pengertian Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan:

a. SPT lebih bayar dan atau rugi.b. SPT tidak atau terlambat disampaikan.

c. SPT memenuhi kriteria yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak untuk

diperiksa.

d. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban

pada huru b.

e. Adanya indikasi tidak dipenuhi kewajiban-kewajiban selain kewajiban

pada huru b.

2. Tujuan lain, yaitu:a. Pemberian NPWP (secara jabatan)

b. Penghapusan NPWP.

c. Pengukuhan PKP secara jabatan dan pengukuhan atau pencabutan

Pengukuhan PKP

d. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau banding .

e. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan

Neto.

. Pencocokan data dan atau alat keterangan.g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di tempat terpencil .

h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN

i. Tujuan lain selain a s/d g.

Hak Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan1. Meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memperlihatkan Tanda Pengenal

Pemeriksa

2. Meminta tindasan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak 3. Menolak untuk diperiksa apabila Pemeriksa tidak dapat menunjukan Tanda

Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan

4. Meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan

5. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta

dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak

6. Meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil

DJP Wajib Pajak Be ar




pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) mengenai koreksi-

koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak terhadap SPT yang telah

disampaikan

7. Mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak

lain yang tidak berhak

Memperoleh lembarAsli Berita Acara Penyegelan apabila Pemeriksa Pajak

melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu.

Kewajiban Wajib Pajak Apabila Dilakukan Pemeriksaan1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas WP atau objek

yang terutang pajak.2. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau

ruangan yang dipandang perlu oleh pemeriksa dan memberi bantuan guna

kelancaran pemeriksaan.

3. Memberi keterangan yang diperlukan

Hal Lainnya Yang Perlu Diketahui1. Pemeriksaan Pajak dapat dilakukan oleh seorang Pemeriksa atau Kelompok

Pemeriksa.2. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di Kantor (Pemeriksaan Kantor) atau di

tempat Wajib Pajak (Pemeriksaan Lapangan ) meliputi tahun-tahun yang

lalu maupun tahun berjalan.

3. Apabila WP tidak memberi kesempatan kepada pemeriksa pajak untuk

memasuki tempat atau ruangan tertentu dan menolak memberi bantuan

guna kelancaran pemeriksaan, maka pemeriksa pajak berwenang melakukan

penyegelan.



(Toll Free)




Kanwil DJP Wajib Pajak BesarTINDAKAN PIDANA Di Bidang

PERPAJAKAN

S E R I 1 1

K U P

Pelanggaran Ketentuan Perpajakan Dan AncamanSanksiPelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak

(WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan

dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana

dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana.

Sanksi Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

a. Setiap orang yang karena kealpaannya :- tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT); atau

- menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau

melampirkan keterangan yang isinya tidak benar,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling

tinggi 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Mulai 1 Januari 2008, sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadaphuru a di atas menjadi pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau

paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali

jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

b. Setiap orang yang dengan sengaja :

- tidak mendatarkan diri, atau menyalahgunakan, atau menggunakan

tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau PengukuhanPengusaha Kena Pajak (PKP); atau

- tidak menyampaikan SPT; atau

- menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau

tidak lengkap; atau

- menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau

- memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu

atau dipalsukan seolah-olah benar; atau

- tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen

lainnya; atau

- tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut,

sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, di pidana

dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi





4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Mulai 1 Januari 2008, sanksi tindak pidana di bidang perpajakan terhadap

huru b di atas menjadi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau

paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat)

kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

c. Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan

sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana

penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman

pidana yang diatur sebagaimana butir b.

d. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana

menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan

PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar

atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau

melakukan kompensasi pajak, dipidana dengan pidana penjara paling lama

2 (dua) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah restitusi yang

dimohon dan atau kompensasi yang dilakukan oleh Wajib Pajak.


huru b di atas menjadi pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan atau

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah

restitusi yang dimohonkan dan /atau kompensasi atau pengkreditan yang

dilakukan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan

dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

Sanksi tindak pidana berlaku juga bagi wakil, kuasa, atau pegawai dariWajib Pajak, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang

menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang

perpajakan.

Daluwarsa Tindak Pidana Di Bidang PerpajakanTindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau

waktu sepuluh tahun sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya Masa

Pajak, berakhirnya Bagian Tahun Pajak, atau berakhirnya Tahun Pajak yangbersangkutan.

Delik Aduan Dan SanksinyaSetiap pejabat baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di

bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut

masalah perpajakan.





Pelanggaran atas larangan mengungkapkan kerahasiaan WP tersebut dapat

diancam sanksi pidana sebagai berikut:

a. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban

merahasiakan hal kerahasiaan Wajib Pajak, dipidana dengan pidana

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.

4.000.000,00 (empat juta rupiah).


huru a di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

b. Pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau

seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda

paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)


huru b di atas menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan

denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Kerterlibatan dan Sanksi bagi Pihak Ketiga- Setiap orang yang menurut ketentuan wajib memberikan keterangan

atau bukti yang diminta tetapi dengna sengaja tidak memberikan

keterangan atau bukti atau memberik keterangan atau bukti yang tidak

benar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 19satu) tahun dan

denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Mulai 1 Januari 2008, sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atas

menjadi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda palingbanyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

- Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit

penyidikan tindak pidana perpajakan, dipidana dengna pidana penjara

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000

(sepuluh juta rupiah)

Mulai 1 Januari 2008, sanksi tindak pidana di bidang perpajakan di atasmenjadi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang mengajurkan

atau membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.







Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang

Perpajakan

S E R I 1 2

K U P

1. Pengertian

Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan adalah serangkaian

tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan

bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang

perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

2. Penyidik

Penyidik di bidang perpajakan adalah Pajak Pegawai Negeri Sipil tertentu

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat oleh Pejabat yang

berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dilaksanakan

menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara

Pidana yang berlaku.

3. Wewenang Penyidik

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau

laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar

keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang

pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,

pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan

terhadap bahan bukti tersebut;

. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikantindak pidana di bidang perpajakan;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan

atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud

pada huru e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang





perpajakan;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang bertanggung-

jawab.

Penyidik Pajak tidak berwenang melakukan penahanan dan penangkapan

4. Penghentian Penyidikan

Penyidikan dihentikan dalam hal:

a. tidak terdapat cukup bukti;b. peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang

perpajakan;

c. peristiwanya telah daluwarsa;

d. tersangkanya meninggal dunia;

e. untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri

Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana

di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat

Pemungut.. melunasi utang pajak yang tidak atau kurang di bayar atau yang tidak

seharusnya dikembalikan ditambah sanksi administrasi berupa denda

sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau

yang tidak seharusnya dikembalikan.

Ka



Ka

Surat Keterangan Fiskal S E R I 1 3

K U P







(Toll Free)





Documents

Ketentuan Umum Kup