Ketentuan Pidana UUPPLH Outline - One stop solution to ... · yPasal 118 UUPPLH dan Penjelasannya ... (within the area of operations that has been ... yIf knowledge is a required

Ketentuan Pidana Lingkungan 29/11/2011

© AGW 2011 1

Ketentuan Pidana UUPPLHKetentuan Pidana UUPPLH

Andri Gunawan Wibisana29/11/2011

1 © AGW 2011

Outline

I. PenyidikII. PelakuIII. KarakteristikTindak PidanaIV.MacamTindak Pidana Menurut

UUPPLH

2

UUPPLHV. Pidana sebagai ultimum remedium

29/11/2011© AGW 2011

I. PenyidikPasal 94 (1):

1 Pejabat Polisi Negara Republik1. Pejabat Polisi Negara RepublikIndonesia (Polri)

2. Pejabat Pegawai Sipil (PPNS)

3 29/11/2011© AGW 2011

Wewenang PPNS (pasal 94 ayat 2):1. Pemeriksaan kebenaran laporan2. Pemeriksaan orang yang diduga melakukan tindak pidana3. Pemeriksaan keterangan dan bahan bukti4. Pemeriksaan pembukuan, catatan, dan dokumenp , ,5. Pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat bahan bukti,

pembukuan, catatan, dan dokumen6. Penyitaan7. Meminta bantuan ahli8. Menghentikan penyidikan

4

9. Memasuki tempat tertentu, memotret, membuatrekaman audio visual

10. Melakukan penggeledahan11. Menangkap dan menahan

29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 2

PenyidikPOLRI

KOORDINASI

Wewenang PPNS (lanjutan)

JaksaPenuntut

Umum

PPNSPPNSLH

PENYIDIKAN

Menangkap dan menahan

pemeriksaanKewenangan

lainnya penyitaan

penggeledahan

Menghentikan penyidikan

p

5 29/11/2011© AGW 2011

PPNS, Polri, dan KejaksaanPada waktu penangkapan dan penahanan: PPNS berkordinasi dengan Polri (ps 94 ayat 3)

Koordinasi = berkonsultasi guna mendapatkan bantuang ppersonil, sarana, dan prasarana

Pada saat penyidikan: memberitahukan kepada Polri(dalam rangka koordinasi)—ps. 94 ayat 4Pada saat dimulainya penyidikan: PPNS memberitahukan kepada Penuntut, dengan tembusan

6

p , gPolri (ps 94 ayat 5)Hasil Penyidikan diserahkan PPNS kepada penuntutumum

29/11/2011© AGW 2011

PembuktianAlat bukti yang sah (ps. 96):

Keterangan saksiKeterangan ahliSuratPetunjukKeterangan terdakwaAlat bukti lain:

Informasi yg diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpansecara elektronik, magnetik, optik

7

secara elektronik, magnetik, optikAlat bukti data, rekaman, atau informasi yang dapat dibaca, dilihat, dan didengar yang dapat dikeluarkan dengan/tanpabantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisikselain kertas, atau terekam secara elektronik….

29/11/2011© AGW 2011

1. OrangPemberi Perintah

II. II. PelakuPelaku PidanaPidana

2. KorporasiPemberi Perintah

Badan Hukum

Pemimpin korporasi ??

8 29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 3

Orang: “Barang siapa” menurutUUPPLH ditambah dengan:

“Pelaku Pidana” dalam KUHP: “Barangsiapa” : orang + Pasal 55 KUHP:a. Yang melakukanb. Yang menyuruh melakukan (doen pleger)c. Yang turut melakukan (medepleger)d. Yang membujuk (uitloker)

9

d a g e buju (u t o e )

dan Pasal 56 KUHP:e. Yang membantu melakukan

29/11/2011© AGW 2011

Pasal 116 ayat 1 UUPPLH: apabila tindakpidana dilakukan oleh, untuk, atau atasnama badan hukum, maka tuntutan dansanksi pidana dijatuhkan kepada

B d ha. Badan usahab. Orang

Pemberi perintah untuk melakukan tindak pidanaPemimpin kegiatan tindak pidana

Pasal 116 ayat 2 UUPPLH: Apabila tindak pidanadilakukan oleh orang yang bertindak dalam lingkup

10

kerja badan usaha, dengan berdasarkan padahubungan kerja atau hubungan lain, maka sanksidijatuhkan kepada pemberi perintah atau pemimpindalam tindak pidana

29/11/2011© AGW 2011

Pasal 117 UUPPLH: jika tindak pidanadiajukan kepada pemberi perintah ataupemimpin (pasal 116 ayat 1 b), makaancaman diperberat sepertigaPasal 118 UUPPLH: untuk tindak pidanapasal 116 atat 1 a, sanksi pidanadijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus selaku pelakufungsional

11

fungsionalPenjelasan pasal 118 UUPPLH: sanksidijatuhkan kepada mereka yang memiliki wewenang dan menerima

29/11/2011© AGW 2011

Konstruksi Tindak Pidana Korporasi menurut UUPPLH

Konstruksi I:

© A

GW

201

1

12

29/1

1/20

11


© AGW 2011 4

Kriteria Tanggung Jawab Korporasi

1. POWER. OW

2. ACCEPTANCE

13 29/11/2011© AGW 2011

Kriteria SLAVENBURG“Pemimpin Faktual/Pemberi Perintah dapatdianggap memenuhi syarat untuk dipidanakanapabila ia-yang mempunyai kewenangan danharus melakukan perbuatan sesuai denganharus melakukan perbuatan sesuai dengankewenangannya tersebut-telah lalai untukmengambil langkah-langkah yang diperlukan gunamencegah terjadinya perbuatan pidana tersebut dansecara sadar menerima bahwa ada perbuatanpidana yang kemungkinan akan terjadi Dalam

14

pidana yang kemungkinan akan terjadi. Dalamkeadaan ini maka Pengurus/Fungsionaris tersebutdianggap telah sengaja mendorong terjadinyaperbuatan pidana tersebut

29/11/2011© AGW 2011

Konstruksi Tindak Pidana Korporasi menurut UUPPLH (lanjutan)

Konstruksi II:

© A

GW

201

1

15 29/11/2011

Pasal 119: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

perampasan keuntungan yang diperoleh a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;

c. perbaikan akibat tindak pidana;d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan

16

d. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikantanpa hak; dan/atau

e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 5

Pertanyaan:Pasal 119: pidana untuk korporasi adalah pidana yang dikenal dalamUUPPLH + tambahan. Apakah “pidana yang dikenal dalamUUPPLH” ini secara teori dapat diterapkan kepada korporasi?Dapatkah pemimpin korporasi dipidana bersama-sama (bukansebagai wakil) dengan korporasi? 1g ) g pBagaimana caranya memidanakan pemimpin korporasi?Siapa pemimpin?

Pasal 118 UUPPLH dan PenjelasannyaHigh Managerial agent menurut Model Penal Code Section 2.07 (4c): “an officer of a corporation or an unincorporated association, or, in the case of a partnership, a partner, or any other agent of a corporation or association having duties of such responsibility that

© A

GW

201

17

p g p yhis conduct may fairly be assumed to represent the policy of the corporation or association”

Apakah pasal 116 (2) berarti bahwa korporasi/atasan dipidana untukperbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau pihak yang bekerjauntuknya? Apakah pelaku langsung dapat dipidana bersama-sama korporasi?

29/1

1/20

11

Dapatkah pelaku langsung dipidana dalam konteks doen plegen dan uitlokking?

Jonkers: “het karakteristieke verschil met doen plegenis dat bij doen plegen de feitelijke dader niet straftbaaris, bij uitlokking wel”j gVan Hattum: “…bij doen plegen is alleen degeen die doet plegen voor het delict aansprakelijk; bij uitlokkingzijn zowel uitlokker als uitgelokte voor het delictaansprakelijk…”Utrecht: di samping perbedaan tentangdapat/tidaknya pelaku langsung dipidana, doen plegentid k dit t k d l d k t k

18

tidak ditentukan caranya dalam uu; sedangkan untukuitlokking, uu menentukan caranya, yaitu: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasan, kekerasan, ancaman, tipu daya, atau memberi kesempatan, daya upaya, atau keterangan.

29/11/2011© AGW 2011

Teori-teori Pemidaan Korporasi1. Respondeat Superior (doctrine of Vicarious

Liabilit )Liability)2. Direct Liability (doctrine of identification)3. Delegation principle4. Aggregation Model

19

5. Organizational/corporate culture model

29/11/2011© AGW 2011

1. Vicarious LiabilityRESPONDEAT SUPERIOR: Allows imposition of corp. liability for criminal acts performed by officers and agents in the course of their employment, without regard to their status in the corp. hierarchy or if there was an absence of management complicity.

LIMITATION: Agent who commits the crime must be acting within LIMITATION: Agent who commits the crime must be acting within the scope of his or her authority and on behalf of the corp.

"Scope of Authority"= agent must perform acts on behalf of the corp. and that the acts must be directly related to the performance of the type of duties the employee has general authority to perform.

Tidak berarti bahwa tindakan agent dilakukan atas dasarinstruksi atau persetujuan atasan Tetapi cukup merupakan

20

instruksi atau persetujuan atasan. Tetapi cukup merupakantindakan yang dilakukan di dalam rangka menjalankan tugasyang diberikan (within the area of operations that has been assigned)

"acting on behalf of corp" = acting with the purpose of forwarding corp. business (an intent to benefit the corp).

29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 6

2. Direct Liability (doctrine of identification)Lord Reid dalam Tesco Supermarkets Ltd v. Nattrass: “A living person has a mind which can have knowledge or intention or be negligent and he has hands to carry out his intentions. A corporation has none of these...Then the person h k f hwho acts is not speaking or acting for the company. He is

speaking as the company and his mind...is the mind of the company...”

Yang diuji adalah apakah Seseorang merepresentasikan “the directing mind and will of the company”Lord Reid dalam Tesco Supermarkets menyatakan:“normally the board of directors the managing director and

© A

GW

201

1

21

normally the board of directors, the managing director, and perhaps other superior officers of company carry out the function of management and speak and act as the company”“But the directors may delegate some part of their functions of management giving to their delegate full discretion to act independently of instructions from them [the directors]” 29/11/2011

Di Australia dan New Zealand, “directing mind of company” inidisebut sebagai “controlling officers”, yaitu seseorang yang berpartisipasi di dalam pengawasan korporasi dalam kapasitasnyasebagai direktur, manager, sekretaris, atau pegawai lain yang setingkatLittle dan Savoline, sebagaimana dikutip oleh Sjahdeni, menjelaskan, g p j , jbahwa salah satu syarat di dalam identification doctrine ini adalah:Perbuatan pegawai yang menjadi “directing mind” korporasiharuslah termasuk dalam kegiatan (operation) yang ditugaskankepadanyaTindak pidana yang dilakukan bukan merupakan kecuranganterhadap korporasi

22

Tindak pidana tersebut dimaksudkan untuk menghasilkanmanfaat bagi korporasi

Korporasi bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri (direct liability)Kritik: terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabatkorporasi. 29/11/2011

© A

GW

201

1

3. Delegation PrincipleAllen v. whitehead:

Seorang pemilik café mendelegasikan kekuasaannya kepada seorang manager untuk mengelola café tersebut. Kepada manager tersebut, pemilik café menginstruksikan agar tidak mengizinkan café tersebut digunakan sebagaitempak berkumpulnya prostisusi sesuai dengan Metropolitan Police Act 1839 (melarang prostisusi)Manager melanggar instruksi tersebut, tetapi pemilik tetap dianggapbertanggung jawab melanggar Metropolitan Police Act, karena dianggap telahmemberikan delegasi kepada managerBaik tindakan maupunmens reamanager, dapat dikenakan kepada pemilik, sebagai konsekuensi dari delegasi yang dilakukannya

Delegasi berarti mempercayakan kepada orang lain, sehingga akibat dari perbuatanorang lain ini menjadi tanggung jawab si pemberi delegasi (mirip mandat pada

23

orang lain ini menjadi tanggung jawab si pemberi delegasi (mirip mandat padakonsep HAN)

Lord Parker: prinsip delegasi digunakan hanya jika diperlukan pembuktianmengenaimens reaMirip dengan Vicarious Liability (sama2 diperlukanmens rea pada orangpelaku). Bedanya adalah bahwa dalam vicarious liability tidak terjadipelanggaran atas perintah atasan.

29/11/2011© AGW 2011

4. Aggregation ModelPertanggungjawaban korporasi didasarkan pada penjumlahan(aggregation) dari “state of mind” atau “culpability” dari tiap individuyang mewakili korporasi (representatives) Agregasi ini tidak berarti benar2 menjumlahkan semua pikiran, tetapiadalah membandingkan pikiran satu orang dengan orang lainnya.

Misalnya dalam US v. Bank of New England:Ada aturan bahwa terdapat kewajiban dari bank untuk memberikanlaporan apabila bank melakukan transaksi mata uang melebihi batastertentuSeorang pegawai mengetahui aturan ini, tetapi tidakmempedulikannya (karena tidak tahu ada transaksi yang melebihi

24

mempedulikannya (karena tidak tahu ada transaksi yang melebihibatas).Pegawai lain mengetahui ada transaksi ini, tetapi tidak tahu adanyaaturan tentang pelaporanBank (perusahaan) dianggap tahu semuanya, karenanya dianggapbertanggunjawab atas kegagalan melakukan pelaporan

29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 7

Ajaran agregasi mengindikasikan adanya pengetahuan kolektif dari korporasi

Ajaran ini mulai mengarah pada lahirnya pertanggungjawaban korporasi yang bersifat organisasional (dalam ajaran sebelumnya, pertanggungjawaban lahir dari pertanggungjawaban atas tindakan pertanggungjawaban lahir dari pertanggungjawaban atas tindakan individual)

25 29/11/2011© AGW 2011

5. Organizational/corporate culture model

Diterima di AustraliaSjahdeni: pendekatan ini memfokuskan pada kebijakanpendekatan ini memfokuskan pada kebijakankorporasi yang mempengaruhi cara korporasimenjalankan usahanyaKorporasi bertanggungjawab atas tindakpidana pegawai, apabila pegawai inimeyakini bahwa orang yang memiliki

26

meyakini bahwa orang yang memilikikekuasaan di dalam korporasi telahmemberinya wewenang atau mengizinkandilakukannya tindak pidana tersebut

29/11/2011© AGW 2011

Colvin:If recklessness is a required fault element of an offense, that fault element may be established by proof that the culture of a corporation caused or encouraged noncompliance with the relevant provisionIf purpose is a required fault element of an offence, that fault element may be established by proof that it was the policy of a corporation notmay be established by proof that it was the policy of a corporation not to comply with the relevant provisionA policy may be attributed to a corporation where it provides the most reasonable explanation of the conduct of that corporation

If knowledge is a required fault element of an offence, that fault may be established by proof that the relevant knowledge was possessed by a corporation

27

Knowledge may be attributed to a corporation where it was possessed within the corporation and the culture of the corporation caused or encouraged knowing noncompliance with the relevant provision

29/11/2011© AGW 2011

DAPATKAH KORPORASI DAN DIREKTUR SAMA-SAMABERTANGGUNG JAWAB?

Di Inggris, atasan dapat bertanggungjawab bersama‐sama dengan (bukan sebagai wakil) korporasi

jika perbuatan pidana dilakukan dengan “consent” atauj p p g“connivance”, atau “attributable neglect” dari atasanTrades Description Act 1968 (s.20): “where an offence under this Act which has been committed by a body corporate is proved to have been committed with the consent or connivance of, or to be attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary or other similar officer or the body corporate or any person who was purporting to act in

28

the body corporate or any person who was purporting to act in any such capacity, he as well as the body corporate shall be guilty of that offence”

29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 8

Pinto & Evans:Consent tidak selalu memerlukan pengetahuan aktual (actual knowledge), sedangkan connivance perluConnivance mengindikasikan adanya tingkat keterlibatan atasan yang lebih dalam dibandingkan dengan consentNeglect: kegagalan untuk melakukan suatu kewajiban yang g g g j y gseharusnya sudah diketahui

Untuk menjelaskan “attributable neglect”, Judge Rubin dalam kasus R. McMillan Aviation Ltd mengatakan bahwa seseorang atasan bertanggungjawab jika:

a. He knew the trade description was false, in which case he had a duty to prevent the offence; or

h d bl h h l

29

b. He had reasonable cause to suspect that the company was applying a false trade description, in which case he would have a duty to take steps to see if it was false or notJika a dan b tidak dilakukan, maka ia dianggap bertanggung jawab

29/11/2011© AGW 2011

Di AS, berdasarkan Model Penal Code 2.07: Corp. officers and agents are personally accountable for crimes committed in the name of the corp. Sherman Act imposes criminal sanctions for individually responsible officers/director/agent as well as the corp. even if agent was acting g p g gonly for corp and not as an individual.

Corp officer acting solely for corp. and not as an individual, held criminally liable for violating the Sherman Act.

Bagaimana di Indonesia?

30 29/11/2011© AGW 2011

III. Karakteristik Tindak Pidana1. Abstract Endangerment

Administratively‐dependent crimesYang dipidana bukanlah pencemaran, tapi pelanggaranketentuan administratifketentuan administratif

2. Concrete endangermentAdministratively‐dependent crimes illegal emissionsAda ancaman pencemaran/kerusakan lingkunganArt. 2 (1b) of 1998 Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law:

31

“The unlawful discharge, emission, or introduction of a quantity of substances or ionizing radiation into air, soil or water, which causes or is likely to cause their lasting deterioration or death or serious injury to any person or substantial damage to protected monuments, other protected objects, property, animals or plants…”

29/11/2011© AGW 2011

3. Serious environmental Pollution Administrative Independent crimes: Yang dipidanaadalah pencemaran (akibat perbuatan), tanpamemperhatikan ada/tidaknya pelanggaran syaratadministratisi oleh terdakwaPerbuatanmengakibatkan ataumenimbulkan resiko (=Perbuatanmengakibatkan ataumenimbulkan resiko ( ancaman) munculnya pencemaran/kerusakan lingkunganyang sangat seriusPidana dapat dijatuhkan meskipun tidak ada ketentuanadministratif yang dilanggar tidak ada syaratmelanggar hukumArt. 2(1a) of 1998 Council of Europe Convention on the Protection of the Environment through Criminal Law:

32

Protection of the Environment through Criminal Law:“the discharge, emission or introduction of a quantity of substances or ionizing radiation into air, soil, or water, which:

Causes death or serious injury to any person, orCreates a significant risk of causing death or serious injury to any person”

29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 9

4. Vague norms – Pelanggaran terhadap duty of care (zorgvuldigheid): “if

one knows or could reasonably be expected to know that by one’s actions the environment could be harmed, one h ld t k ll th th t bl bshould take all the measures that can reasonably be demanded in order to prevent danger or to limit or to eliminate its consequences” (M. Faure & M. Visser, 1995: 347)karena “duty of care” bersifat umum (kewajibannya

tidak ditentukan secara detail di dalam UU), maka tindakpidana ini terjadi karena adanya perbuatan melawan

33

hukum secara materil

29/11/2011© AGW 2011

IV. Macam Tindak Pidana menurutUUPPLH

Secara garis besar, perbedaan dengan UUPLH adalah:

Jenis Sanksi UUPLH UUPPLH

PidanaMINIMUM Tidak Ada 1 tahun

MAKSIMUM 15 tahun 15 tahun

34

DendaMINIMUM Tidak Ada 500 juta rupiah

MAKSIMUM 750.000.000 15 miliar rupiah

29/11/2011© AGW 2011

Jenis Pelanggaran AkibatPidana Denda (rupiah)

Minimum Maksimum Minimum Maksimum

> BM 3 h 10 h 3 illi 10 ili

A. DELIK MATERIL• Pasal 98 (sengaja) dan pasal 99 (lalai)

Sengaja

> BM 3 tahun 10 tahun 3 millir 10 miliar

Orang Luka 4 tahun 12 tahun 4 miliar 12 miliar

Orang Mati 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar

Lalai

> BM 1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar

Orang Luka 2 tahun 6 tahun 2 miliar 6 miliar

Orang Mati 3 tahun 9 tahun 3 miliar 9 miliar

35

Pasal ini merupakan tindak pidana berupa perbuatan yang menyebabkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, kriteria baku kerusakanterjadi pencemaran atau kerusakan lingkungantidak mensyaratkan adanya “melawan hukum”

29/11/2011© AGW 2011

Makna tidak dicantumkannya “melawan hukum”:

Melawan hukum tidak perlu dibuktikanadministratively independent crimesl h k h d b k kMelawan hukum tetap harus dibuktikan

Vos dan Jonkers yang menyatakan bahwa PMH adalah unsur mutlak atau “stilzwijgen element”Pencemaran sebagai PMH

oPasal 67 s.d 69

36 29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 10

Perbuatan melawan hukum secara materil dan formilPompe:

PMH dapat diartikan sebagai PMH formil dan materilPompe berpendapat bahwa PMH bukan unsur konstitutif/mutlak dari tiap delik (bandingkan dengan pendapat Vos dan Jonkers yang menyatakan bahwa PMH adalah p p y g yunsur mutlak atau “stilzwijgen element”Alasan Pompe:

Analogi dengan PMH perdata, yaitu:o Pelanggaran hako Bertentangan dengan kewajiban o Bertentangan dengan kesusilaan ataupun asas pergaulan

dalam masyarakat ttg penghormatan thd orang lain atau

37

dalam masyarakat ttg penghormatan thd orang lain atau barang miliki orang lain

MvT menggunakan kata “wederrechtelijk” yang artinya sama dengan tanpa hak

29/11/2011© AGW 2011

Hazewinkel‐Suringa: PMH secara materil hanyaberlaku negatif sebagai dasar pembelaan jikasebuah perbuatan merupakan PMH formil, tapibukan merupakan PMH materil maka perbuatantersebut bukan delik. Tapi PMH materil tidak bisadijadikan dasar penghukuman jika tidak ada PMH formil, berdasarkan asas nullum delictum

38 29/11/2011© AGW 2011

Baku mutu air laut:PP No. 19/1999 ttg Pengendalian pencemaran dan/atau perusakanlautKeputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 51 Tahun 2004ttg Baku Mutu Air Laut

Baku Mutu Udara AmbienBaku Mutu Udara AmbienPP No. 41/1999 ttg Pengendalian Pencemaran Udara

Baku mutu kerusakan?Bagaimana dengan pencemaran tanah (mis. Tanah terkontaminasilimbah B3)?

Baku mutu air:

39

PP No 82 th 2001 ttg pengendalian kualitas air dan pencegahanpencemaran air Pasal 8 (1) tentang Kelas AirLampiran PP No. 82/2001: kriteria mutu air tiap kelas airBaku mutu air ditetapkan lebih lanjut dalam Kep MenLH atauPerda 29/11/2011

© AGW 2011

Kutipan dari Lampiran PP. No. 82/2001

29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 11

Melanggar baku mutu effluent (BM emisi, BM air limbah, dan BM gangguan)

pidana maks 3 tahun dan denda maks 3 miliar rupiah

B. DELIK FORMILPasal 100

pidana maks 3 tahun dan denda maks 3 miliar rupiah

Tindak pidana dijatuhkan bila:

* Sanksi administrasi tidak dilaksanakan, atau

* Perbuatan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali

41

( )

•Asas Ultimum Remedium•administratively‐dependent crimes•Kaitkan dengan pasal 114 UUPPLH:

•Hanya tidak melaksanakan sanksi Adm.•Tidak Melaksanakan sanksi adm + pelanggaran baku efluen kedua29/11/2011© AGW 2011

Baku mutu emisiSumber bergerak: KEP MENLH NO. 141/2003 ttg ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksiSumber tidak bergerak: KepMenLH No. 13/MENLLH/3/1995 ttg g p gbaku mutu emisi sumber tidak bergerak

Baku mutu gangguan?

42 29/11/2011© AGW 2011

Baku mutu air limbah: Misalnya PERMEN LH No. 04 thn2007 tentangBaku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan MIGAS & Panas Bumi

43 29/11/2011© AGW 2011

Delik formil lainnya (pasal 101-115)

Pelanggaran Pidana Denda (rupiah)


Melepaskan/mengedarkan produk rekayasa genetikatidak sesuai dgn peraturanper-uu-an (ps. 101)

1 tahun 3 tahun 1 miliar 3 miliar

Mengelola limbah B3 tanpa izin (ps. 102)


Tidak mengelola limbah B3 yang dihasilkannya (ps. 103)


D i ( 104) 3 t h 3 ili

44

Dumping (ps. 104) - 3 tahun - 3 miliar

Memasukkan limbah (ps. 105)


Memasukkan limbah B3 (ps. 106)


29/11/2011© AGW 2011


© AGW 2011 12

lanjutanPelanggaran Pidana Denda (rupiah)


Memasukkan B3 (ps. 107) 5 tahun 15 tahun 5 miliar 15 miliar

Membakar lahan (ps. 108) 3 tahun 10 tahun 3 miliar 10 miliar

Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan(ps. 109)


Menyusun AMDAL tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun AMDAL (ps. 110)

- 3 tahun - 3 miliar

Menerbitkan izin lingkungan

45

Menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi AMDAL atau UKL-UPL (ps. 111 ayat 1)


29/11/2011© AGW 2011

lanjutanPelanggaran Pidana Denda (rupiah)


Menerbitkan izin usaha tanpa dilengkapi izin lingkungan - 3 tahun - 3 miliar(ps. 111 ayat 2 )

Tidak melakukan pengawasan(ps. 112)

- 1 tahun - 500 juta

Memberikan informasi palsu(ps. 113)


Tidak melaksanakan perintah paksaan pemerintah (ps. 114)


46

114)

Menghalang-halangi pejabat pengawas dan/atau PPNS(ps. 115)

- 1 tahun - 500 juta

29/11/2011© AGW 2011

Perubahan dalam UU 32/20091. Kata “pencemaran/kerusakan” diganti dengan pelampauan baku mutu

udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, baku kerusakan

2 Ada sanksi minimum2. Ada sanksi minimum

3. Ultimum Remedium terbatas hanya untuk pasal 100 (pelanggaran bakumutu effluent)

4. Ps. 101 s.d 109 = concrete endangerment?

5. Ada tambahan beberapa tindak pidana baru (seperti pembakaran lahan, pengedaran produk hasil rekayasa genetika)

47

6. Pemidanaan untuk PejabatTUN yang:Menerbitkan izin lingkunan tanpa dilengkapi Amdal atau UKL/UPL (pasal 111 ayat 1)

Menerbitkan izin usaha tanpa adanya izin lingkungan (pasal 111 ayat 2)

Tidak melakukan pengawasan shg menyebabkan pencemaran (pasal 112)

29/11/2011© AGW 2011

PENEGAKAN HUKUM PIDANA

• Tindak pidana lingkungan adalah kejahatan• Sanksi dan denda maksimum dan minimum• korporasi

• Tindak pidana formil (effluent, emisi dan ganguan)S k i d i i i

V. Pidana Sebagai Ultimum Remedium

ULTIMUM REMIDIUM

• Sanksi administrasi• Pelanggaran dilakukan lebih dr satu kali

• Pencemaran dan perusakan LH• Sanksi administrasi tidak dipatuhi• Pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali• Memasukkan B3 yg dilarang• Memasukkan LB3 di NKRI• Memasukkan limbah di NKRI 1/

2011

PREMIUM REMIDIUM

• Memasukkan limbah di NKRI• Membuang limbah• Membuang B3 dan LB3• Melepas rekayasa genetik (sesuai UU dan izin lh)• Melakukan pembukaan lahan dengan membakar• Menyusun Amdal tanpa sertifikasi kompetensi• Memberikan informasi palsu,menyesatkan• menghilangkan, merusak, dan keterangan tidak benar48

29/1

© AGW 2011


© AGW 2011 13

A, Baku mutueffluent

B, bakumutuambien

A > baku mutu, B > baku mutu

effluent

49

,Apa yang terjadi, dan pasal berapa yang dipakai?A > baku mutu, B < baku mutuApa yang terjadi, dan pasal berapa yang dipakai?A < baku mutu, B > baku mutuApa yang terjadi, dan pasal berapa yang dipakai?

29/11/2011© AGW 2011

Terima Kasih

50 29/11/2011© AGW 2011

Documents

Ketentuan Pidana UUPPLH Outline - One stop solution to ... · yPasal 118 UUPPLH dan Penjelasannya ... (within the area of operations that has been ... yIf knowledge is a required