KESIAPAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI PADANG … September 2017... · PERAN AGAMA Penguatan peran agama ... Laporan pertanggungjawaban hasil atas penggunaan anggaran ... Tenaga Honorer

MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

KESIAPAN ALUMNIUNIVERSITAS NEGERI PADANG

DALAM MEMASUKI DUNIA KERJA



Padang, 17 September 2017

Disampaikan pada Acara Dies Natalis Ke-63 Universitas Negeri Padang

MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI





Padang, 17 September 2017

Disampaikan pada Acara Dies Natalis Ke-63 Universitas Negeri Padang

KEMENTERIANPAN - RB

PESERTA DIDIK MEMILIKIKEMAMPUAN AKADEMIK

DAN PROFESIONAL

SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONALKEMENTERIAN

PAN - RB

PESERTA DIDIK MEMILIKIKEMAMPUAN AKADEMIK

DAN PROFESIONAL

KEMENTERIANPAN - RB

PESERTA DIDIK MAMPUMENGEMBANGKAN DAN

MENYEBARLUASKANKEMAMPUANNYA

SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONALKEMENTERIAN

PAN - RB

PESERTA DIDIK MAMPUMENGEMBANGKAN DAN

MENYEBARLUASKANKEMAMPUANNYA

2

KEMENTERIANPAN - RB

PENDIDIKAN NASIONALKEMENTERIAN

PAN - RB

Pendidikan Nasional berfungsimengembangkan kemampuan danmembentuk watak serta peradabanbangsa yang bermartabat dalamrangka mencerdaskan kehidupanbangsa

KEMENTERIANPAN - RB

PENDIDIKAN NASIONAL

“Pendidikan adalahsenjata yang palingampuh yang andabisa gunakan untukmengubah dunia”Nelson Mandela

KEMENTERIANPAN - RB

3

“Pendidikan adalahsenjata yang palingampuh yang andabisa gunakan untukmengubah dunia”Nelson Mandela

KEMENTERIANPAN - RB

PRIORITAS UTAMA DALAM PEMBANGUNANKUALITAS SDM

1. PENDIDIKAN YANGBAIK DAN BERMUTU

Diperlukan penataan terhadapsistem pendidikan secara

menyeluruh, terutamaberkaitan dengan kualitas

pendidikan, serta relevansinyadengan kebutuhan masyarakat

dan dunia kerja

KEMENTERIANPAN - RB

Diperlukan penataan terhadapsistem pendidikan secara

menyeluruh, terutamaberkaitan dengan kualitas

pendidikan, serta relevansinyadengan kebutuhan masyarakat

dan dunia kerja

KEMENTERIANPAN - RB


2. PENGUATANPERAN AGAMA

Penguatan peran agamadibutuhkan dalam kehidupansosial bermasyarakat dalam

rangka memperkokoh jati diridan kepribadian bangsa

(character building)

KEMENTERIANPAN - RB

4

Penguatan peran agamadibutuhkan dalam kehidupansosial bermasyarakat dalam

rangka memperkokoh jati diridan kepribadian bangsa

(character building)

KEMENTERIANPAN - RB


3. PENINGKATANKAPASITAS SDM

Peningkatan kapasitas SDMmelalui berbagai diklat,kompetensi, pembinaan dan lain-lain.

Tenaga kerja profesional danterampil sesuaituntutan/kebutuhan pasarmerupakan faktor keunggulansuatu bangsa dalam menghadapipersaingan global

KEMENTERIANPAN - RB

Peningkatan kapasitas SDMmelalui berbagai diklat,kompetensi, pembinaan dan lain-lain.

Tenaga kerja profesional danterampil sesuaituntutan/kebutuhan pasarmerupakan faktor keunggulansuatu bangsa dalam menghadapipersaingan global

KEMENTERIANPAN - RB


4. PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN

MASYARAKATKhususnya generasi muda

sebagai penopang utama dalamroda pembangunan,

pemberdayaan generasi mudadiharapkan dapat menciptakangenerasi yang kreatif, inovatif

dan berdaya saing tinggi.

KEMENTERIANPAN - RB

5

Khususnya generasi mudasebagai penopang utama dalam

roda pembangunan,pemberdayaan generasi mudadiharapkan dapat menciptakangenerasi yang kreatif, inovatif

dan berdaya saing tinggi.

KEMENTERIANPAN - RB

MIDDLE INCOME COUNTRIESMIDDLE INCOME COUNTRIES DIDI ASIAASIA

6

IndonesiaFilipina

IndiaMalaysiaThailandVietnam

Laos

Keuntungan:Persaingan dengan negara-negara dalam

kelompok berpenghasilan menengah

KEMENTERIANPAN - RB

6

IndonesiaFilipina

IndiaMalaysiaThailandVietnam

Laos

Kerugian:• Kesulitan untuk bersaing dengan

negara-negara yang maju dalam high-techonolgy

• Terjebak dalam kelompok negara-negara yang berpenghasilanmenengah (middle income trap)

KEMENTERIANPAN - RB

MIDDLE INCOME COUNTRIESMIDDLE INCOME COUNTRIES DIDI ASIAASIA

6

Keuntungan:Persaingan dengan negara-negara dalam

kelompok berpenghasilan menengah

KEMENTERIANPAN - RB

6

Kerugian:• Kesulitan untuk bersaing dengan

negara-negara yang maju dalam high-techonolgy

• Terjebak dalam kelompok negara-negara yang berpenghasilanmenengah (middle income trap)

KEMENTERIANPAN - RB

EASE of Doing Bussiness dan Competitiveness IndexKEMENTERIAN

PAN - RBKEMENTERIAN

PAN - RB

EASE of Doing Bussiness dan Competitiveness IndexKEMENTERIAN

PAN - RB

7

KEMENTERIANPAN - RB

MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY

Fokus pada upaya untuk memperoleh mahasiswa yangberpotensi, dosen-dosen yang dan peneliti yang

berkompetensi tinggi

Memiliki sumber pembiayaan yangdikelola dengan baik

KEMENTERIANPAN - RB

Kepemimpinan,kebebasan akademik

dan otonomi

WORLD CLASS UNIVERSITY

KEMENTERIANPAN - RB

MENUJU WORLD CLASS UNIVERSITY

Fokus pada upaya untuk memperoleh mahasiswa yangberpotensi, dosen-dosen yang dan peneliti yang

berkompetensi tinggi

Memiliki sumber pembiayaan yangdikelola dengan baik

KEMENTERIANPAN - RB

8

Kepemimpinan,kebebasan akademik

dan otonomi

WORLD CLASS UNIVERSITY

KEMENTERIANPAN - RB

01

02

03

Memiliki Jiwa Enterpreneurship

Hospitality

KEMENTERIANPAN - RB

03

04

05

Menjadi Pemersatu dalam NKRI

Meningkatkan dan MengembangkanKompetensi ASN

Inovatif dan Informatif

KEMENTERIANPAN - RB

KEMENTERIANPAN - RB

9

KEMENTERIANPAN - RB

TERIMA KASIH

KEMENTERIANPAN - RB

TERIMA KASIH

KEMENTERIANPAN - RB

TERIMA KASIH

KEMENTERIANPAN - RB

TERIMA KASIH

KEMENTERIANPAN - RB

PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITASPROGRAM

11

UNTUK MENDORONG PENERAPAN MONEY FOLLOW PROGRAM

ARAHAN PRESIDENTERKAIT PERMASALAHANEFISIENSI BIROKRASI

Money FollowProgram

Money FollowProgram

Alokasi anggaran harusdigunakan untukprogram pembangunanyang bermanfaat bagimasyarakat, misalnyainfrastruktur,pengentasankemiskinan, pendidikan,dan kesehatan(pemerintahanberorientasi hasil)

e-Governmente-Government

Dalam sistem pemerintahanelektronik, rakyat dapatmengakses dokumen-dokumen pemerintah dansemua hal dapat dilihatsecara transparan, termasuksoal anggaran publik

11

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x stillappears, you may have to delete the image and then insert it again.

Money FollowProgram

Alokasi anggaran harusdigunakan untukprogram pembangunanyang bermanfaat bagimasyarakat, misalnyainfrastruktur,pengentasankemiskinan, pendidikan,dan kesehatan(pemerintahanberorientasi hasil)


Stop PemborosanAnggaran

Stop PemborosanAnggaran

Seberapapun anggaranyang diberikan kepadaK/L/Pemda pasti habistetapi tujuan (hasil) tidaktercapai

Fokus KinerjaBukan SPJ


ASN jangan terlalumenghabiskan waktudan tenaga hanya untukmengurusi SPJ


11

UNTUK MENDORONG PENERAPAN MONEY FOLLOW PROGRAM


Menghemat jumlah anggaranyang dibelanjakan dari kegiatan-

kegiatan yang tidak penting

E F I S I E N S I

11




ASN jangan terlalumenghabiskan waktudan tenaga hanya untukmengurusi SPJ

Anggaran digunakan hanyauntuk membiayai

program/kegiatan prioritasyang mendukung pencapaian

tujuan Pembangunan

Anggaran yang digunakanmenghasilkan manfaat besar

untuk masyarakat

KEMENTERIANPAN - RB

12

Skala nilai Kementerian/Lembaga

Kategori RangeNilai

2015 2016

AA 90-100 0 0

A 80-90 4 4

HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA 2015 - 2016

INSTANSI PEMERINTAHDENGAN NILAIAKUNTABILITAS

KINERJA DIBAWAH 70(50K/L, 24 PROV, 456

KAB/KOTA) BERPOTENSITERJADI INEFISIENSI

> 30% DARI APBN/APBDDI LUAR BELANJA

PEGAWAI


1212

A 80-90 4 4

BB 70-80 21 26

B 60-70 36 37

CC 50-60 16 12

C 30-50 0 3

D 0-30 0 0

INSTANSI PEMERINTAHDENGAN NILAIAKUNTABILITAS

KINERJA DIBAWAH 70(50K/L, 24 PROV, 456

KAB/KOTA) BERPOTENSITERJADI INEFISIENSI

> 30% DARI APBN/APBDDI LUAR BELANJA

PEGAWAI

± 392,87 T

1. Tidak jelas hasil yang akan dicapai (tujuan/sasarantidak berorientasi hasil).

2. Ukuran kinerja tidak jelas.

INEFISIENSI TERJADI KARENA :3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan

Sasaran Pembangunan.4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. 12

12

Kementerian/Lembaga

PemerintahProvinsi

Kabupaten /Kota

2016 2015 2016 2015 2016

0 0 0 0

2 3 1 2


EFISIEN

SEMAKINTINGGI NILAI

AKUNTABILITASKINERJA

SEMAKINTINGGI

TINGKATEFISIENSI

PENGGUNAANANGGARAN


1212

2 3 1 2

26 7 7 7 10

37 8 9 31 57

12 13 13 174 199

3 2 239 193

1 0 14 14INEFISIENSI

SEMAKINTINGGI NILAI

AKUNTABILITASKINERJA

SEMAKINTINGGI

TINGKATEFISIENSI

PENGGUNAANANGGARAN

INEFISIENSI TERJADI KARENA :3. Tidak ada keterkaitan antara Program/Kegiatan dengan

Sasaran Pembangunan.4. Rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. 12

KEMENTERIANPAN - RB

LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA UNTUK MENURUNKAN POTENSI INEFISIENSI


PemerintahProvinsi

Kabupaten /Kota

Kategori RangeNilai

2015 2016 2015 2016 2015 2016

AA 90-100 0 0 0 0 0 0

A 80-90 4 4 2 3 1 2

BB 70-80 21 26 7 7 7 10

B 60-70 36 37 8 9 31 57

CC 50-60 16 12 13 13 174 199

C 30-50 0 3 3 2 239 193

D 0-30 0 0 1 0 14 14



13

PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA DILAKUKAN MELALUI:


PemerintahProvinsi

Kabupaten /Kota

Kategori RangeNilai

2015 2016 2015 2016 2015 2016

AA 90-100 0 0 0 0 0 0

A 80-90 4 4 2 3 1 2

BB 70-80 21 26 7 7 7 10

B 60-70 36 37 8 9 31 57

CC 50-60 16 12 13 13 174 199

C 30-50 0 3 3 2 239 193

D 0-30 0 0 1 0 14 14


• PENYEMPURNAAN SISTEMPERENCANAAN BERORIENTASIHASIL

• REFOCUSING PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN

• PENYEMPURNAAN SISTEMPENGUKURAN KINERJA/CAPAIAN TARGET

• PENJABARAN TARGET-TARGETHINGGA UNIT KERJA TERKECILDAN INDIVIDU PEGAWAI

• PERBAIKAN SISTEMMONITORING DAN EVALUASI

• PENYELARASAN KEBIJAKANPERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN KINERJA

13

LANGKAH-LANGKAH PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA UNTUK MENURUNKAN POTENSI INEFISIENSI

DITARGETKAN PADA TAHUN 2019 70% DARI JUMLAHINSTANSI PEMERINTAH DI PUSAT DAN DAERAHMENDAPATKAN NILAI B

S T R A T E G I

KERJASAMA DENGANPERGURUAN TINGGI DI

PROVINSI

MENINGKATKANKOMPETENSI PARA

COACHES


13

KERJASAMA DENGANPERGURUAN TINGGI DI

PROVINSI

MENINGKATKAN PERANPEMERINTAH PROVINSI

MENINGKATKAN JUMLAHINSTANSI YANG MENJADI

PERCONTOHAN

MENINGKATKANKOMPETENSI PARA

COACHES

MENGEMBANGKANSISTEM PELATIHAN YANG

EFEKTIF

MEMPERLUAS AKSESTERHADAP MATERI

MENGEMBANGKANPENDEKATAN TEKNOLOGI

INFORMASI

MENYEMPURNAKANBERBAGAI KEBIJAKAN

AKUNTABILITAS KINERJA13

KEMENTERIANPAN - RB

Ruang Lingkup Integrasi :1. Penyamaan arsitektur Kinerja2. Penyamaan istilah dan definisi3. Penyamaan format4. Integrasi sistem aplikasi yang sudah dibangun

KemenPPN/Bappenas (Aplikasi RKP ,Renja K/L) danKemenkeu/DJA (ADIK,RKA, DIPA) dengan memperhatikan :Kemudahan implementasi aplikasi bagi penggunan, PenguranganDuplikasi Proses Input dan Pengolahan data, Kecepatan danKeterandalan Data dan Informasi.

5. Integrasi dilakukan pada tahap perencanaan, monev pelaksanaan,pelaporan, dan evaluasi

PENYELARASAN KEBIJAKAN UNTUK MENDORONG EFISIENSI DANEFEKTIVITAS PROGRAM

14

SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN INFORMASI KINERJASALAH SATU PENYEBAB INEFISIENSI ANGGARAN ADALAH KARENA KEBIJAKAN SISTEMPERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MANAJEMEN KINERJA BELUM BERSINERGI

Permasalahan

Target kinerja pemerintah yang telah ditetapkan dalamRPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan sebagian belumdapat dipertanggungjawabkan pencapaian kinerjanya

Rencana Strategis ( Renstra) sebagian K/L masihbelum berorientasi pada hasil

Banyaknya dokumen-dokumen Rencana Aksi (Renaksi)tahunan diluar dokumen Renja K/L

K/L/P disibukkan berbagai aplikasi monevpelaksanaaan perencanaan dan penganggaran yangjumlahnya banyak dan belum terintegrasi satu samalain.

K/L/P disibukkan evaluasi atas laporanpertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihakinternal dan eksternal 14




14

Target kinerja pemerintah yang telah ditetapkan dalamRPJMN 2015-2019 dan RKP Tahunan sebagian belumdapat dipertanggungjawabkan pencapaian kinerjanya

Rencana Strategis ( Renstra) sebagian K/L masihbelum berorientasi pada hasil

Banyaknya dokumen-dokumen Rencana Aksi (Renaksi)tahunan diluar dokumen Renja K/L

K/L/P disibukkan berbagai aplikasi monevpelaksanaaan perencanaan dan penganggaran yangjumlahnya banyak dan belum terintegrasi satu samalain.

K/L/P disibukkan evaluasi atas laporanpertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihakinternal dan eksternal

• Mulai pada RKA K/L TA 2018, Kementerian PANRB menjadi salah satuinstansi yang melakukan penelahaan RKA K/L bersama denganKementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait.

• Saat ini sedang dilakukan uji coba untuk K/L yang berada di bawahkoordinasi Deputi Bidang Polhukam, Bappenas.

14





14

SISTEM PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN INFORMASI KINERJASALAH SATU PENYEBAB INEFISIENSI ANGGARAN ADALAH KARENA KEBIJAKAN SISTEMPERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN MANAJEMEN KINERJA BELUM BERSINERGI

14




14

• Mulai pada RKA K/L TA 2018, Kementerian PANRB menjadi salah satuinstansi yang melakukan penelahaan RKA K/L bersama denganKementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan K/L terkait.

• Saat ini sedang dilakukan uji coba untuk K/L yang berada di bawahkoordinasi Deputi Bidang Polhukam, Bappenas.

14

KEMENTERIANPAN - RB

15

Rencana KerjaK/L

• Input

Arsitektur danInformasiKinerja (ADIK)

• Input

Melakukaninput

berulang

SEB

ELU

MSE

TELA

H


15

1 Kali Input

2018

SEB

ELU

MSE

TELA

H

IntegrasiDokumen

Perencanaan,Penganggaran,

dan Kinerja15

Arsitektur danInformasiKinerja (ADIK)

Rencana Kerjadan Anggaran(RKA) KL

• Input

SINKRONISASI PERENCANAANDAN PENGANGGARAN

Penyusunan Renja K/L 2018disusun melalui aplikasi IntegrasiRenja dan Informasi Kinerja K/L

SEB

ELU

MSE

TELA

H


15

PenyederhaaanDokumen

Perencanaan danPelaporan

SINKRONISASI PERENCANAANDAN PENGANGGARAN

Penyusunan Renja K/L 2018disusun melalui aplikasi IntegrasiRenja dan Informasi Kinerja K/L

SEB

ELU

MSE

TELA

H

IntegrasiDokumen

Perencanaan,Penganggaran,

dan Kinerja

KEMENTERIANPAN - RB

PENGEMBANGAN E-PERFORMANCE BASEDBUDGETING (E-PBB)

16

E-PBBPEMERINTAHDAERAHPERFORMANCEBASEDBUDGETING

MANFAAT DARI PENGEMBANGANE-PERFORMANCE BUDGETING

• Hasil lebih jelas danterukur

• Terjadinya sinkronisasiantara Program/Kegiatandengan hasil yang ingindicapai

• Meningkatkan efektivitasdan efisiensi penggunaananggaran

Di-launching bersamaBPPT dalam KongresTeknologi Nasional pada17 Juli 2017

16

• Hasil lebih jelas danterukur

• Terjadinya sinkronisasiantara Program/Kegiatandengan hasil yang ingindicapai

• Meningkatkan efektivitasdan efisiensi penggunaananggaran


Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, danInformasi Kinerja Terintegrasi (SEPAKAT)

PENGEMBANGAN E-PERFORMANCE BASEDBUDGETING (E-PBB)

16

HASIL PENGEMBANGAN

E-PBBKEMENTERIAN/ LEMBAGAPERFORMANCEBASEDBUDGETING

E-PBBPEMERINTAHDAERAHPERFORMANCEBASEDBUDGETING


• Sedang dilakukan uji coba

• Diterapkan pada TahunAnggaran 2018

16


• Sedang dilakukan uji coba

• Diterapkan pada TahunAnggaran 2018

Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran, danInformasi Kinerja Terintegrasi (SEPAKAT)

KEMENTERIANPAN - RB

PENYEDERHANAAN PELAPORAN PEMERINTAHDAERAH

17

LAPORAN PELAKSANAANPEMBANGUNAN DAERAH

LAPORAN KETERANGANPERTANGGUNGJAWABAN

LAPORAN KINERJA

Integrasi

1 2 3

JENIS-JENIS LAPORAN DI PEMERINTAH DAERAH

1

17

LAPORAN KINERJA/ LAPORAN PELAKSANAANPEMBANGUNAN DAERAH

Laporan pertanggungjawaban hasil atas penggunaan anggarandidasarkan pada Perjanjian Kinerja selama satu tahun yang disampaikan

ke pemerintah pusat dan DPRD

• Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

• Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ, danLPPD

Melihat sejauhmana pencapaian target prioritas pembangunan, sertaefektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran

Integrasi

1

1

PENYEDERHANAAN PELAPORAN PEMERINTAHDAERAH

17

KSP

1LAPORAN KEUANGAN

5LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN

4

Integrasi

JENIS-JENIS LAPORAN DI PEMERINTAH DAERAH

1

17

LAPORAN KEUANGANLaporan atas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran selama

1 (satu) tahun

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang PelaporanKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Melihat sejauhmana penyerapan anggaran yang dilakukan olehpemerintah daerah

Melihat sejauhmana kebenaran pengelolaan keuangan yang dilakukanoleh pemerintah daerah

1

Integrasi

1 2

KEMENTERIANPAN - RB

PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL (LNS)

18

2014 2017

112244LNSLNS

L N S YA N G D I B U B A R K A N2 0 1 4 - 2 0 1 7

2014 2015 2016 2017

10 2 9 2

T O TA L : 2 3 L N S

110011LNSLNS

18

T O TA L : 2 3 L N S

• Efisiensi Angaran (APBN) sebesar25.347.000.000

• Pengalihan 130 orang PNS ke K/Lterkait

PEMBUBARAN LEMBAGA NON STRUKTURAL (LNS)

18

2017

110011LNSLNS

7979DIBENTUKBERDASARKANUNDANG-UNDANG

1133 BELUMDIBENTUK

55 DIBENTUK BERDASARKANPERATURAN PEMERINTAH

1177 DIBENTUK BERDASARKAN PERATURANPEMERINTAH/KEPUTUSAN PRESIDEN

18

1177 DIBENTUK BERDASARKAN PERATURANPEMERINTAH/KEPUTUSAN PRESIDEN

• Efisiensi Angaran (APBN) sebesar25.347.000.000

• Pengalihan 130 orang PNS ke K/Lterkait

KEMENTERIANPAN - RB

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASISELEKTRONIK

19

Terjadi pemborosan anggaran akibatterbangunnya silo-silo sistem yang tidakterintegrasi mengingat setiap K/L/Dmembangun aplikasi pemerintahan sendiri-sendiri

Masyarakat menuntut pelayanan publikyang transparan, cepat, dan efektif

65%Aplikasi Umum 35%

Aplikasi Khusus

Kondisi Saat Ini

Pusat +Daerah

19

aplikasi /databaseInfrastruktur



user user user

Satker C Satker C Satker CSatkerA SatkerA SatkerA

SatkerB Satker B Satker B

Masyarakat menuntut pelayanan publikyang transparan, cepat, dan efektif

TOTALBELANJA(2014 – 2016)

Sumber: Kemenkeu (Dirjen Perbendaharaan), 2017 (diolah)

PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASISELEKTRONIK

19

65%Aplikasi Umum 35%

Aplikasi Khusus

Dampak Berantai• Pemborosan anggaran, belanja

TIK selalu bertambah setiaptahunnya, akan tetapi utilitas TIKhanya mencapai 30%

• Disintegrasi Sistem InformasiPemerintah

• Risiko keamanan informasi• Validitas data pemerintah

kurang diyakini sepenuhnya

Sumber: Wantiknas, 2016

Pusat +Daerah

19

Dampak Berantai• Pemborosan anggaran, belanja

TIK selalu bertambah setiaptahunnya, akan tetapi utilitas TIKhanya mencapai 30%

• Disintegrasi Sistem InformasiPemerintah

• Risiko keamanan informasi• Validitas data pemerintah

kurang diyakini sepenuhnya12,7 TSumber: Kemenkeu (Dirjen Perbendaharaan), 2017 (diolah)

KEMENTERIANPAN - RB

REPLIKASI APLIKASI SPBE

20

Penggunaan aplikasi umumberbagi pakai, dan tidak lagimenganggarkan aplikasiumum baru

Strategi Pelaksanaan SPBE

20

Penggunaan aplikasi umumberbagi pakai, dan tidak lagimenganggarkan aplikasiumum baru

Menerapkan proses bisnisdan manajemen perubahanuntuk mendukung SPBE

Penyelenggaraaninfrastruktur secara terpadu

REPLIKASI APLIKASI SPBE

2020

KEMENTERIANPAN - RB

KONDISI KEUANGAN DAERAH (RASIO BELANJA PEGAWAI DALAMAPBD)

2121

NO RASIOBELANJA PEGAWAI DALAM APBD (%) JUMLAH PEMDA KABUPATEN/KOTA

1 Kurang dari 50 %

2 Lebih dari 50 %

KONDISI KEUANGAN DAERAH (RASIO BELANJA PEGAWAI DALAMAPBD)

2121

JUMLAH PEMDA KABUPATEN/KOTA

426

83

Sumber: Kementerian Keuangan, 2017 diolah olehKementerian PANRB, 2017

KEMENTERIANPAN - RB

KOMPOSISI PNS

22

DISTRIBUSI PNS10 INSTANSITERBESAR

JFT Guru

JFT KesehatanJFT Teknis

JF U (Administrasi)

J U M L A H P N SP E R M A R E T 2 0 1 7

2222

J Struktural

TOTAL PNS

Asal Jumlah Pengangkatan

Tenaga HonorerPelamar Umum

PENGANGKATAN CPNS NASIONALTENAGA HONORER Vs PELAMAR UMUM (2005-2014)


2222

1.636.322 37,60 %

264.305 6,07 %372.740 8,57 %

JF U (Administrasi) 1.643.535 37,77 %

J U M L A H P N SP E R M A R E T 2 0 1 7

JFUAdministrasi =

67%

2222

434.588 9,99 %

4.351.490 100 %

JFUAdministrasi =

67%

Jumlah Pengangkatan Persentase(%)

RasioTerhadapterhadap Total PNS

1.103.861* 58.8% 24.6%775.884 41.2% 17.3%



22

KEMENTERIANPAN - RB

Minyak dan Gas, Batubara, Kelapa Sawit,Besi Baja, Bauksit, Perkayuan


JABATAN PERSENTASEJABATAN

BidangPerkebunan/Pertanian/Penyuluh

2,46%

Bidang Industri(porosmaritim/Infrastuktur)

0.09%

BidangPertambangan/geologi 0.06%

WILAYAH KALIMANTAN

Prosentase Jabatan Teknisterhadap Jabatan ASN per

Pulau di Indonesia

Mismatch SDMA dengan Arah Pembangunan Nasional

23

Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara,Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis

Nasional (KSN) Selat Sunda

Kelapa Sawit, Karet , Batu Bara,Perkapalan , Besi Baja, Kawasan Strategis

Nasional (KSN) Selat Sunda


BidangPerkebunan/Pertanian danPenyuluh

2.2%

Bidang Industri 0.07%BidangPertambangan/geologi 0.05%

WILAYAH SUMATERA



Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi,perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek areaMakanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi,perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area

JABATAN

Bidang transportasi

Bidang Industri

WILAYAH JAWA

Sumber: BAPPENAS dan Kementerian PANRB, 2016 23

Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai danUbi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak

dan Gas ,Bumi (Migas)

Pertanian Pangan (Padi, Jagung, Kedelai danUbi Kayu), Kakao , Perikanan , Nikel , Minyak

dan Gas ,Bumi (Migas)


BidangPertanian/perkebunan 2.6%

Bidang Perikanan 0.1%BidangPertambangan/geologi 0.01%

WILAYAH SULAWESI

JABATAN KEBUTUHAN

Bidang Perikanan 0.25%

WILAYAH MALUKU PAPUA

Prosentase Jabatan Teknisterhadap Jabatan ASN per

Pulau di Indonesia

Mismatch SDMA dengan Arah Pembangunan Nasional

23

Pertanian Pangan – MIFEE, Tembaga ,Nikel, Minyak dan Gas Bumi , PerikananPertanian Pangan – MIFEE, Tembaga ,

Nikel, Minyak dan Gas Bumi , Perikanan

BidangPertanian/perkebunan 1.63%

BidangPertambangan 0.03%

Pariwisata, Perikanan, PeternakanPariwisata, Perikanan, Peternakan

JABATAN PERSENTASE JABATAN

Pariwisata 0.5%Bidang Perikanan 0.4%

Bidang Peternakan 2.23%

WILAYAH BALI NUSA TENGGARA

Makanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi,perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek areaMakanan-minuman, tekstil, peralatan transportasi,perkapalan, telematika, alutista, Jabodetabek area

PERSENTASEJABATAN

0.12%

0.25%

WILAYAH JAWA

23

KEMENTERIANPAN - RB

IMPLEMENTASI UU ASN

24

UU ASNThe image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open theimage, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the fileagain. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Mengelola ASN sehinggamenjadi:• profesional,• memiliki nilai dasar,• etika profesi,• bebas dari intervensi

politik,• bersih dari praktik

korupsi, kolusi, dannepotisme.

T U J U A N

REFORMASI YANG DILAKUKAN DENGAN UU ASNSISTEM REKRUTMEN DANPENGANGKATAN• Dilakukan secara transparan, adil,

bebas KKN• Pangkat melekat pada Jabatan

bukan pada orang

PENGEMBANGAN KARIR• Dilakukan sesuai dengan kualifikasi

dan kompetensi, kebutuhan danpenilaian kinerja

• Jabatan Administrasi, JabatanFungsional, Jabatan PimpinanTinggi

PROMOSIDilaksanakan secara terbuka dankompetitif, sejalan dengan tata kelolapemerintahan yang baik 24

Mengelola ASN sehinggamenjadi:• profesional,• memiliki nilai dasar,• etika profesi,• bebas dari intervensi

politik,• bersih dari praktik

korupsi, kolusi, dannepotisme.

SISTEM REKRUTMEN DANPENGANGKATAN• Dilakukan secara transparan, adil,


bukan pada orang




PROMOSIDilaksanakan secara terbuka dankompetitif, sejalan dengan tata kelolapemerintahan yang baik 24

REFORMASI YANG DILAKUKAN DENGAN UU ASNSISTEM REKRUTMEN DANPENGANGKATAN• Dilakukan secara transparan, adil,


bukan pada orang




PROMOSIDilaksanakan secara terbuka dankompetitif, sejalan dengan tata kelolapemerintahan yang baik

PENGGAJIANAdil dan layak, sesuai denganbeban kerja, tanggungjawab danrisiko

PENGEMBANGAN• Diklat, seminar, kursus,

magang disesuaikan dengankebutuhan instansi

• Pengembangan Kompetensibagi PNS dalam rangkameningkatkan Profesionalismeminimum 20 JP/tahun

JAMINAN HARI TUAPensiun dan jaminan hari tuaSemangatnya fully funded

24

SISTEM REKRUTMEN DANPENGANGKATAN• Dilakukan secara transparan, adil,


bukan pada orang




PROMOSIDilaksanakan secara terbuka dankompetitif, sejalan dengan tata kelolapemerintahan yang baik

PENGGAJIANAdil dan layak, sesuai denganbeban kerja, tanggungjawab danrisiko

PENGEMBANGAN• Diklat, seminar, kursus,

magang disesuaikan dengankebutuhan instansi

• Pengembangan Kompetensibagi PNS dalam rangkameningkatkan Profesionalismeminimum 20 JP/tahun

JAMINAN HARI TUAPensiun dan jaminan hari tuaSemangatnya fully funded

KEMENTERIANPAN - RB

11

55

66

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

25

3

4

55

22

Transparan danAkuntabel dengan

menggunakan tenagaAkademisi dan Pakar

25

55

INOVASI PELAYANAN PUBLIK

25

55

25

2017:3.054 Inovasi

KEMENTERIANPAN - RB

10 FOKUS PROGRAM

7 FOKUS PROGRAM

8 FOKUS PROGRAM

15 FOKUS PROGRAM

10 FOKUS PROGRAM

GERAKAN INDONESIA MELAYANITerwujudnya Perilaku SDM ASN yang melayani

GERAKAN INDONESIA BERSIHTerwujudnya perilakumasyarakat Indonesia yangbersihGERAKAN INDONESIA TERTIBTerwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yangtertibGERAKAN INDONESIA MANDIRITerwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yangmandiriGERAKAN INDONESIA BERSATUTerwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yangbersatu

Inpres12/2016

10 FOKUS PROGRAM

7 FOKUS PROGRAM

8 FOKUS PROGRAM

15 FOKUS PROGRAM

10 FOKUS PROGRAM



Inpres12/2016

GERAKAN INDONESIA MELAYANI

26

10 FOKUS PROGRAM

7 FOKUS PROGRAM

8 FOKUS PROGRAM

15 FOKUS PROGRAM

10 FOKUS PROGRAM



Inpres12/2016

10 FOKUS PROGRAM

7 FOKUS PROGRAM

8 FOKUS PROGRAM

15 FOKUS PROGRAM

10 FOKUS PROGRAM



Inpres12/2016

INPRES NOMOR 12 TAHUN 2016

GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

26

10 FOKUS PROGRAM

7 FOKUS PROGRAM

8 FOKUS PROGRAM

15 FOKUS PROGRAM

10 FOKUS PROGRAM



Inpres12/2016

10 FOKUS PROGRAM

7 FOKUS PROGRAM

8 FOKUS PROGRAM

15 FOKUS PROGRAM

10 FOKUS PROGRAM



Inpres12/2016

GERAKAN INDONESIA MELAYANI

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusiaAparatur Sipil Negara

2. Peningkatan Penegakan disiplin AparaturPemerintah dan Penegak Hukum

3. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistempelayanan yang inovatif (e-government)

4. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja(performance-based management system)Aparatur Sipil Negara

5. Peningkatan perilaku pelayanan publik yangcepat, transparan, akuntabel, dan responsif

6. Penyempurnaan peraturan perundang-undangan(deregulasi)

7. Penyederhanaan pelayanan birokrasi(debirokratisasi)

8. Peningkatan penyediaan sarana dan prasaranayang menunjang pelayanan publik

9. Peningkatan penegakan hukum dan aturan dibidang pelayanan publik

10. Penerapan sistem penghargaan dan sanksibeserta keteladanan pimpinan











26

10 FOKUS PROGRAM

7 FOKUS PROGRAM

8 FOKUS PROGRAM

15 FOKUS PROGRAM

10 FOKUS PROGRAM



Inpres12/2016

10 FOKUS PROGRAM

7 FOKUS PROGRAM

8 FOKUS PROGRAM

15 FOKUS PROGRAM

10 FOKUS PROGRAM



Inpres12/2016





















INPRES NOMOR 12 TAHUN 2016

GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL

26

KEMENTERIANPAN - RB

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIKNASIONAL (SP4N)

27

34

KEMENTERIAN

19SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN

PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

SETIAP PENGADUAN MASYARAKATHARUS DIRESPON DENGAN CEPAT OLEH

INSTANSI YANG TERKAIT

MASYARAKAT CUKUP MENGINGAT SATU

NOMOR PENGADUAN, YAITU SMS 170827

Aplikasi JAGA milik KPK baru saja terintegrasi dengan LAPOR!-SP4N Aplikasi SAPA dari Kemendagri dalam proses Integrasi dengan LAPOR!-SP4NMenyusul:Aplikasi Saber Pungli dari Kemenko Polhukam

LNS

19

PERWAKILANLUAR NEGERI

132

INSTANSI TERHUBUNG(JUNI 2017)

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIKNASIONAL (SP4N)

27

34 3KEMENTERIAN LEMBAGA

TINGGI NEGARA

5LN SETINGKAT

MENTERI

27

LPNK

24 96 3319

27

Aplikasi JAGA milik KPK baru saja terintegrasi dengan LAPOR!-SP4N Aplikasi SAPA dari Kemendagri dalam proses Integrasi dengan LAPOR!-SP4NMenyusul:Aplikasi Saber Pungli dari Kemenko Polhukam

PEMERINTAHPROVINSI

24PEMERINTAHKABUPATEN

96PEMERINTAH

KOTA

3319

PERWAKILANLUAR NEGERI

132BUMN

116PERGURUAN

TINGGI

117KOPERTIS

13

KEMENTERIANPAN - RB

TerintegrasinyaPelayanan

KewenanganPemerintahan Pusat,

Provinsi, danKabupaten/ Kota serta

BUMN/D dan duniausaha pada satu

Gedung

MAL PELAYANAN PUBLIK

28

TerintegrasinyaPelayanan

KewenanganPemerintahan Pusat,

Provinsi, danKabupaten/ Kota serta

BUMN/D dan duniausaha pada satu

Gedung

28

• Izin Trayek Angkutan DaratAntar Negara, Antar Prov, antarKab/Kota, dalam Kota/Kab.

• Pelayanan Perpajakan• Pelayanan SKCK

Pelayanan yang Terintegrasiantara lain terdiri dari :

MAL PELAYANAN PUBLIK

28

• Izin Trayek Angkutan DaratAntar Negara, Antar Prov, antarKab/Kota, dalam Kota/Kab.

• Pelayanan Perpajakan• Pelayanan SKCK

28

• Pelayanan SIM• Pelayanan Paspor• Pelayanan Adm Kependudukan• dll

• Pelayanan Nikah untukSeluruh Agama

• Izin terkait Kemudahan Berusaha(EoDB) Pusat dan Daerah

KEMENTERIANPAN - RB

INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE EXPO

29

11 – 13 Desember2017

29

INTERNATIONAL PUBLIC SERVICE EXPO

2929

Documents

KESIAPAN ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI PADANG … September 2017... · PERAN AGAMA Penguatan peran agama ... Laporan pertanggungjawaban hasil atas penggunaan anggaran ... Tenaga Honorer