Embed Size (px)
Citation preview
0
1
KEPUTUSAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BATANGHARI
NOMOR:04TAHUN 2016
TENTANG
STATUTA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MUARA BULIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) BATANGHARI
Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan Perguruan Tinggi pada Sekolah Tinggi
Agama Islam (STAI) Muara Bulian, perlu menetapkan Peraturan
Yayasan Pendidikan Islam Batanghari tentang Statuta Sekolah Tinggi
Agama Islam (STAI) Muara Bulian.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun
2004 Tentang Yayasan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolahan Perguruan
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16);
8. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2010 tentang Unit Organisasi
dan Tugas Fungsi; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi
Vertikal Departemen Agama;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 592);
10. Akta Notaris Nomor 09 Tahun 2011, tanggal 21 April 2011 tentang
Yayasan Pendidikan Islam Batanghari;
11. Keputusan Yayasan 02/YPI/BH/XII\/2011 tentang Statuta STAI
Muara Bulian;
2
12. Keputusan Yayasan 02 Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Senat STAI Muara Bulian.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSANYAYASANPENDIDIKAN ISLAM (YPI)
BATANGHARI TENTANG PENETAPAN STATUTA SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) MUARA BULIAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam KeputusanYayasan ini yang dimaksud dengan:
1. Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian yang selanjutnya disebut STAI Muara
Bulian adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta di bawah naungan Direktur
Pendidikan Tinggi pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.
2. Statuta adalah peraturan pengelolaan Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian yang
digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional.
3. Ketua adalah organ Sekolah Tinggi yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan
pendidikan tinggi pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian.
4. Senat adalah organ Sekolah Tinggi yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan
kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan terhadap Ketua
dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik.
5. Kepala Pusat adalah pimpinan pusat pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di sebut Kepala UPT adalah pemimpin
unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Sekolah Tinggi Agama Islam Muara
Bulian.
7. Ketua Program Studi yang selajutnya disebut Ketua Prodi.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan
teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
10. Alumni adalah lulusan program akademik dan profesional dari STAI Muara Bulian .
11. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis
(Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Pengelola Sekolah Tinggi Agama Islam Muara
Bulian melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau
target kinerja berupa output dan/atau outcome yang ingin diwujudkan oleh suatu
organisasi pada satu tahun tertentu.
14. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan Sekolah Tinggi
Agama Islam Muara Bulian.
15. Kementerian adalah Kementerian Agama Republik Indonesia.
16. Menteri adalah Menteri Agama.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
18. Direktur adalah Direktur Pendidikan Tinggi pada Direktorat Pendidikan Islam.
3
19. Pengurus adalah Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Batanghari.
Pasal 2
Asas dan Dasar
1. STAI Muara Bulian berasaskan Islam;
2. STAI Muara Bulian berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pasal 3
Visi
Visi STAI Muara Bulian adalah menjadi Pusat pengembangan dan transformasi ilmu
pengetahuan yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat.
Pasal 4
Misi
STAI Muara Bulian mempunyai misi:
1. Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi peningkatan mutu Perguruan
Tinggi dan kualitas kehidupan bermasyarakat.
2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mewujudkan perguruan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya
saing dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
Pasal 5
Tujuan
STAI Muara Bulian mempunyai tujuan:
1. Menghasilkan sarjana intelektual yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan
akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional.
2. Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan (Imtaq dan Iptek)
3. Terciptanya sistim manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan yang sehat serta
terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim kampus yang Islami.
4. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga lokal, nasional, dan internasional.
BAB II
IDENTITAS
Bagian Kesatu
Nama, Tempat Kedudukan, dan Tanggal Pendirian
Pasal 6
(1) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta dalam statuta ini bernama Sekolah Tinggi
Agama Islam (STAI) Muara Bulian.
4
(2) Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian yang selanjutnya disingkat STAI Muara
Bulian.
(3) Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian berkedudukan di kota Muara Bulian
Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
(4) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Muara Bulian berdasarkan SK Dirjen Pendidikan
Islam Nomor : Dj. I/675/2010 tanggal 6 Oktober 2010, merupakan alih status dari
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Muara Bulian yang didirikan pada tanggal 25
Oktober 1986 berdasarkan akta Notaris Nomor 62 tanggal 25 Oktober 1986.
Bagian Kedua
Lambang
Pasal 7
(1) STAI Muara Bulian memiliki lambang sebagaimana terlukis di bawah ini:
(2) Lambang STAI Muara Bulian sebagaimana tercantum pada ayat (1) terdiri dari unsur-
unsur sebagai berikut:
a) Garis lengkung luar berbentuk lima sudut adalah melambangkan sila-sila dalam
Pancasila dan rukun Islam.
b) Garis lengkung luar berbentuk lima sudut berwarna Hijau dengan lis luar dalam
warna kuning, yang melambangkan kesuburan.
c) Padi warna kuning emas dan kapas berwarna putih dengan tangkai hijau tua, ini
melambangkan kemakmuran dan keberhasilan yang ingin dicapai oleh STAI Muara
Bulian.
d) Kitab melambangkan al-Qur’an dan al-Hadits merupakan Pedoman Sekolah
Tinggi Agama Isam.
e) Lambang daerah Kabupaten Batang Hari yang terletak ditengah, berarti STAI
Muara Bulian berada dalam wilayah Kabupaten Batang Hari.
f) Tulisan Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian berwarna hitam dengan hurup
kapital berada dibawah padi dan kapas yang menyatakan nama Perguruan Tinggi
Keagamaan Islam Swasta (PTKIS).
g) Ukuran lambang menyesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut dengan
peraturan STAI Muara Bulian.
Bagian Ketiga
Mars dan Hymne
Pasal 8
(1) Mars STAI Muara Bulian merupakan lagu bernada sedang (bariton), tinggi (sopran),
dan rendah (bas) berkombinasi, bertempo agung, tenang, optimis, berjiwa Pancasila,
dan mencerminkan cita-cita STAI Muara Bulian.
5
(2) Hymne STAI Muara Bulian merupakan lagu bernada sedang (bariton), bertempo
lembut, berwibawa dan mengandung makna pujian, berjiwa Pancasila dan
mencerminkan cita-cita STAI Muara Bulian.
(3) Mars dan Hymne STAI Muara Bulian dibuat lebih lanjut oleh STAI Muara Bulian.
Bagian Keempat
Bendera
Pasal 9
(1) Bendera STAI Muara Bulian :
a) Bendera STAI Muara Bulian berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 2
berbanding 3.
b) Bendera STAI Muara Bulian berwarna dasar Putih melambangkan kesucian
menegakkan amar ma’ruf nahi munkar.
c) Ditengah-tengah bendera terletak lambang STAI Muara Bulian dengan ukuran
menyesuaikan.
d) Di bawah lambang tertulis “Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian
Batanghari, dengan hurup kapital warna hitam.
e) Pinggir keliling bendera terdapat rumbai-rumbai dengan ukuran 15 Cm berwarna
Kuning, melambangkan semua dukungan civitas akademika, pemerintah, lembaga
dan semua elemen masyarakat.
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM
MUARA BULIAN
6
Bagian Kelima
Busana Akademik
Pasal 10
Busana Akademik dilingkungan STAI Muara Bulian terdiri dari :
1. Toga Senat STAI Muara Bulian.
a. Toga Senat adalah toga yang dipakai oleh Ketua, Wakil Ketua, Guru Besar dan
Senat STAI Muara Bulian pada acara Wisuda Sarjana Negara Strata Satu (S1),
pengukuhan Guru Besar dan sebagainya.
b. Desain kelengkapan Toga Senat:
1) Baju senat berwarna hitam, dengan lis tangan dan dada berwarna kuning emas,
2) Topi persegi lima dengan sisi masing-masing ukuran 25 cm dan ditengahnya
terdapat hiasan kuncir lilitan benang warna kuning tua,
3) Kain Kalungberwarna dasar kuning emas.
4) Kalung senat terdiri dari rangkaian lambang STAI Muara Bulianyang terbuat
dari bahan tembaga warna kuning emas yang berjumlah 9 buah.
2. Toga Wisuda
a. Toga Wisuda adalah Toga yang dipakai oleh wisudawan/ti pada upacara wisuda
Sarjana Negara Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2).
b. Desain kelengkapan Toga wisuda:
1) Baju Wisudawan/ti berwarna hitam, dengan lis tangan dan dada berwarna hitam
mengkilat,
2) Teratai dengan warna kuning dengan lis pinggir luar berwarna hitam,
3) Topi persegi lima dengan sisi masing-masing ukuran 21 cm dan ditengahnya
terdapat hiasan kuncir lilitan benang warna kuning muda,
4) Kain kalung berwarna dasar kuning dan hitam dan dilengkapi dengan logo
STAIMuara Bulian yang terbuat daritembaga bewarna kuning emas.
3. Baju Toga Ujian Munaqasyah.
a. Baju Toga ujian munaqasyah berwarna hitam tidak memakai atribut lainnya.
b. Baju Toga ujian munaqasyah dipakai oleh Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Penguji
I, Penguji II, Pembimbing I dan Pembimbing II pada saat ujian munaqasyah
berlangsung.
c. Baju Toga Tim sidang dilengkapi dengan memakai Peci warna hitam bagi laki-laki
dan bagi perempuan memakai jilbab.
4. Busana mahasiswa pada saat kegiatan: UTS, UAS, mahasiswa yang Seminar Proposal,
Seminar Regional, Seminar Nasional, Seminar Internasional, Pembekalan PPL,
Praperadilan, Pembekalan KUKERTA, Ujian Komprehensif dan Ujian Munaqasyah:
a. Mahasiswa berpakaian baju putih lengan panjang, memakai Peci warna hitam,
memakai sepatu dan memakai jas almamater;
b. Mahasiswi berpakaian baju putih lengan panjang, jilbab putih, memakai sepatu dan
memakai jaket almamater.
c. Khusus pada saat ujian munaqasyah diwajibkan bagi mahasiswa memakai dasi.
5. Busana Pimpinan dan Staf :
a. Bagi para Pimpinan dan Staf berpakaian sopan dan rapi serta tidak melanggar etika
busana yang Islami;
b. Tata tertib berpakaian akan ditentukan lebih lanjut melalui Surat Keputusan Ketua.
6. Busana Dosen :
Bagi para dosen berpakaian sopan dan rapi serta tidak melanggar etika busana yang
Islami.
7. Busana mahasiswa dan mahasiswi pada saat perkuliahan adalah:
7
a. Mahasiswa berpakaian yang sopan dan rapi serta tidak melanggar etika ketentuan
berbusana yang Islami.
b. Mahasiswi berpakaian yang muslimah sopan dan rapi serta tidak melanggar etika
ketentuan berbusana yang Islami.
BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 11
Kebebasan Akademik dan Otonomi Keilmuan
(1) STAI Muara Bulian menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar
akademik, dan otonomi keilmuan.
(2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan
sivitas akademika pada STAI Muara Bulian untuk mendalami dan mengembangkan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan
tridharma perguruan tinggi.
(3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
wewenang profesor dan/atau dosen serta mahasiswa untuk menyatakan secara terbuka
dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan
cabang ilmunya.
(4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi sivitas
akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan,
mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah
menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
(5) Pimpinan STAI Muara Bulian wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota
sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar
akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
Pasal 12
Penerimaan Mahasiswa
(1) Mahasiswa terdiri atas warga negara Republik Indonesia dan juga warga negara asing
yang memenuhi persyaratan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan mahasiswa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 13
STAI Muara Bulian menjamin suatu sistem penerimaan mahasiswa untuk seluruh jenjang
pendidikan yang dilakukan secara objektif, transparan, akuntabel, dan memperhatikan
pemerataan pendidikan.
8
Pasal 14
(1) STAI Muara Bulian melakukan penerimaan mahasiswa baru jenjang sarjana melalui
pola penerimaan secara nasional.
(2) Selain pola penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STAI Muara Bulian
dapat melakukan penerimaan mahasiswa dengan pola yang lain.
Pasal 15
Sistem Perkuliahan
(1) Penyelenggaraan perkuliahan menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) yang bobot
pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
(2) Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
dalam bentuk tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri.
(3) Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang dimulai pada bulan
September dan berakhir pada bulan Agustus.
(4) Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) semester,
yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing terdiri atas 16 (enam
belas) minggu efektif perkuliahan.
(5) Dalam kondisi tertentu, STAI Muara Bulian dapat menyelenggarakan perkuliahan
semester pendek yang ditetapkan oleh Ketua.
(6) Perkuliahan semester pendek diatur lebih lanjut dalam buku pedoman STAI Muara
Bulian.
Pasal 16
Bahasa Pengantar
(1) Bahasa pengantar pembelajaran menggunakan Bahasa Indonesia.
(2) Selain Bahasa Indonesia, STAI Muara Bulian dapat menggunakan bahasa asing
sebagai bahasa pengantar.
(3) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam program studi bahasa
dan sastra daerah.
Pasal 17
Kompetensi Lulusan
(1) Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada STAI Muara Bulian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Program Studi pada STAI Muara Bulian dapat merumuskan kompetensi
tambahan/khusus bagi masing-masing lulusannya.
(3) Kompetensi lulusan dan kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 18
Penilaian Pembelajaran
(1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
9
(2) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala
dan dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktikum, dan pengamatan dosen
dan/atau kegiatan lainnya sesuai kekhususan mata kuliah.
(3) Penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek
pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 19
Sidang Senat Terbuka
(1) Sidang Senat Terbuka dilakukan dalam rangka pelaksanaan wisuda, Hari Ulang Tahun
STAI Muara Bulian, pengukuhan Guru Besar, penganugerahan doktor kehormatan dan
pidato akhir masa jabatan Ketua.
(2) Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat
yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaanSidang Senat
Terbuka ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 20
Gelar, Ijazah, dan Penghargaan
(1) STAI Muara Bulian memberikan gelar akademik, dan gelar profesi kepada lulusan
sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah.
(3) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam sertifikat
profesi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar, dan sertifikat profesi diatur dalam Peraturan
Menteri.
Pasal 21
(1) STAI Muara Bulian memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STAI Muara Bulian dapat
mengeluarkan surat keterangan pendamping ijazah.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur
dalam Peraturan Menteri.
Pasal 22
(1) STAI Muara Bulian dapat memberikan penghargaan kepada Dosen, Mahasiswa,
tenaga kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai
berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan
kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
10
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
Bagian Kedua
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 23
(1) STAI Muara Bulian wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat.
(2) Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB IV
SISTEM PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24
(1) Organisasi STAI Muara Bulian terdiri atas:
a. Ketua dan Wakil Ketua;
b. Senat;
c. Satuan Pengawas Internal
d. Penjaminan Mutu;
e. Penunjang Akademik; dan
f. Pelaksana Administrasi/ Tata Usaha.
(2) Organisasi STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan
fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
(3) Hubungan antar organisasi STAI Muara Bulian dilandasi oleh semangat kolegialitas
satu terhadap yang lain.
(4) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam
KeputusanKetua.
Bagian Kedua
Ketua danWakil Ketua
Pasal 25
Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a merupakan pemimpin dalam
menyelenggarakan STAI Muara Bulian.
Pasal 26
(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 bertanggung jawab kepada Pengurus.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus.
(3) Masa jabatan Ketua adalah 4 (empat) Tahun.
(4) Ketua dapat diangkat dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan
berturut-turut.
11
Pasal 27
Syarat Menjadi Ketua
(1) Beriman dan bertaqwa kepada Allah S.W.T;
(2) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
(3) Memiliki moralitas, integritas dan loyalitas yang tinggi terhadap STAI Muara Bulian
yang akan di pimpin;
(4) Telah memiliki kualifikasi pendidikan minimal Strata Dua (S.2);
(5) Memiliki kepangkatan jabatan fungsional minimal Lektor;
(6) Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
(7) Berstatus dosen pada STAI Muara Bulian, minimal 3 (tiga) tahun terakhir berturut-
turut dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK);
(8) Memiliki Dedikasi dan Inovasi yang tinggi terhadap STAI Muara Bulian yang akan di
pimpin;
(9) Memiliki kemampuan leadership, manajemen dan mampu membangun serta
mengembangkan STAI Muara Bulian yang akan dipimpin;
(10) Berdomisili di Kabupaten Batang Hari sesuai dengan keberadaan STAI Muara Bulian,
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
(11) Untuk mendaftar sebagai Bakal Calon harus mendapat dukungan awal minimal
30%dari anggota senat secara tertulis;
(12) Bakal Calon yang mendapat dukungan 71% dari anggota senat secara tertulis,
ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
(13) Dukungan dari anggota senat sebagaimana tersebut pada ayat (11 dan 12) di atas,
hanya diberikan kepada 1 orang bakal calon;
(14) Orang perseorangan yang berminat menjadi Bakal Calon (Balon) Ketua harus mengisi
formulir Bakal Calon (Balon) Ketua, dengan melampirkan Poto Copy KTP yang
masih berlaku, Ijazah Terakhir, SK Dosen STAI Muara Bulian (3) Tahun berturut-
turut), SK Jabatan Fungsional dan Surat Dukungan dari anggota Senat.
Pasal 28
Tata Cara Pemilihan Ketua
(1) Pemilihan calon ketua dilaksanakan pada rapat senat secara tertutup;
(2) Rapat senat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota
senat;
(3) Apabila rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kuorum,
Ketua/Sekretaris Senat menunda rapat paling lama1 x 30 menit, jika belum juga
memenuhi kuorum ditunda lagi 1 x 30 menit.
(4) Setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rapat dilanjutkan dan
dinyatakan sah, dengan atau tanpa terpenuhinya kuorum.
(5) Rapat senat dipimpin oleh ketua senat didampingi oleh sekretaris senat;
(6) Setiap anggota senat memiliki 1 (satu) hak suara;
(7) Senat menunjuk Panitia Pemilihan untuk membantu senat dalam menyiapkan
administrasi, menyusun tata tertib pemilihan ketua, dan membantu senat dalam
melakukan penjaringan Bakal Calon (Balon) Ketua dan pemilihan calon ketua;
(8) Orang perseorangan yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua kepada
panitia pemilihan selanjutnya panitia pemilihan melakukan verifikasi syarat-syarat
bakal calon ketua;
12
(9) Orang perseorangan yang telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon ketua dan telah
memenuhi syarat disampaikan oleh panitia pemilihan kepada forum senat untuk
ditetapkan sebagai Calon Ketua;
(10) Calon Ketua menyampaikan visi dan misi dalam rapat senat;
(11) Senat melaksanakan pemilihan Calon Ketua dengan azas demokrasi secara aklamasi
atau voting tertutup;
(12) Calon Ketua yang mendapat dukungan secara aklamasi atau memperoleh suara
terbanyak pada pemilihan Calon Ketua, ditetapkan sebagai Ketua pada rapat senat;
(13) Senat mengusulkan Ketua terpilih kepada Pengurus untuk ditetapkan menjadi Ketua
STAI Muara Bulian;
(14) Ketua STAI Muara Bulian yang telah ditetapkan dilantik oleh Pengurus.
Pasal 29
(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban
sebagai berikut:
a. Menyiapkan rencana strategis STAI Muara Bulian untuk satu kali masa khidmat;
b. Melaksanakan otonomi Perguruan Tinggi bidang manajemen organisasi, akademik,
kemahasiswaan, sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Mengelola pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat;
d. Mengangkat dan memberhentikan pejabat di bawah Ketua: Wakil Ketua,Ketua
Program Studi, dan pimpinan unit lain yang berada di bawahnya sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
e. Mengangkat dan memberhentikan Karyawan dan dosenTidak Tetap sesuai dengan
ketentuan;
f. Mengusulkan pengangkatan Karyawan dan dosen Tidak Tetap menjadi Karyawan
dan dosen Tetap kepada Pengurus setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
oleh Pengurus;
g. Mengusulkan pemberhentian Karyawan dan dosen Tetap kepada Pengurus bagi
karyawan dan dosen tetap yang melanggar ketentuan dan kode etik;
h. Melaksanakan fungsi manajemen STAI Muara Bulian;
i. Membina dan mengembangkan hubungan baik STAI Muara Bulian dengan
lingkungan dan masyarakat pada umumnya;
j. Mengusulkan pembukaan, penggabungan, dan/atau penutupan Program Studi yang
dipandang perlu, atas pertimbangan Senat dan disetujui oleh Pengurus; dan
k. Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja dan keuangan STAI Muara Bulian
kepada Pengurus setiap akhir tahun kalender masehi.
(2) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berwenang untuk dan atas nama STAI
Muara Bulian:
a. mewakili STAI Muara Bulian di dalam dan di luar kampus;
b. melakukan kerja sama; dan
c. memberikan gelar kehormatan.
Pasal 30
(1) Dalam mengelola dan menyelenggarakan STAI Muara Bulian, Ketua dibantu oleh 3
(tiga) wakil Ketua.
(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh
Ketua.
13
(3) Masa jabatan Wakil Ketua mengikuti masa jabatan Ketua dan dapat diangkat kembali
untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(4) Wakil Ketua dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan ketentuan
tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut pada bidang yang sama.
(5) Pembidangan tugas dan kewenangan masing-masing wakil Ketua terdiri dari bidang:
a. Bidang Akademik;
b. Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan;
c. Bidang Kemahasiswaan, Pengembangan Lembaga dan Kerja Sama.
Pasal 31
Persyaratan Calon Wakil Ketua
Persyaratan calon Wakil Ketua :
a. Beragama Islam dan berakhlak mulia;
b. Berstatus dosen pada STAI Muara Bulian, minimal 3 (tiga) tahun terakhir berturut-
turut dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK);
c. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
d. Lulusan program Magister (S2) atau S.1 yang sedang menjalani proses penyelesaian
pendidikan magister (S2) dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga tempat
kuliah;
e. Memangku jabatan fungsional paling rendah Asisten Ahli;
f. Pernah memangku jabatan tambahan sebagai pimpinan STAI Muara Bulian setingkat
Prodi / Kepala Bagian;
g. Berdomisili di Kabupaten Batanghari sesuai dengan keberadaan STAI Muara Bulian,
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
h. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
i. Bersedia diangkat menjadi Wakil Ketua secara tertulis;
j. Menyerahkan pernyataan kesediaan bekerja sama dengan Ketua; dan
k. Apabila diangkat sebagai Wakil Ketua bersedia mentaati ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 32
Pengangkatan Wakil Ketua
(1) Pengangkatan Wakil Ketua dilaksanakan sebagai berikut:
a. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 bertanggung jawab kepada
Ketua.
b. Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan
oleh Ketua.
(2) Pengangkatan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Ketua paling lambat 15 (lima belas)hari setelah pelantikan Ketua.
Pasal 33
Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua
Ketua dan Wakil Ketua diberhentikan dari jabatannya karena:
1. meninggal dunia;
2. telah berakhir masa jabatannya;
3. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
14
4. diangkat dalam jabatan lain;
5. sakit jasmani dan/atau rohani terus menerus;
6. dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat;
7. dipidana penjara (kurungan) minimal 1 (satu) tahun.
Pasal 34
Laporan
Ketua menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja setiap akhir tahun kalender masehi
kepada Pengurus dalam rapat yayasan.
Pasal 35
Senat
(1) Senat merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan
pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Guru Besar dari setiap Program Studi (Prodi);
b. Wakil dosen bukan guru besar dari setiapProdi; dan
c. Ketua, Wakil Ketua, dan Ketua Prodi.
(3) Keanggotaan Senat dari wakil dosen bukan Guru Besar sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan dosen tetap yang diusulkan oleh Prodi dan tidak sedang
mendapat tugas tambahan dari STAI Muara Bulian.
(4) Usulan oleh Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. anggota Senat dari unsur dosen tetap paling sedikit 1 (satu) orang dari setiap
Prodi;
b. jika Prodi memiliki dosen tetap lebih dari 12 (dua belas) orang, diwakili oleh 2
(dua) orang anggota Senat, dan selanjutnya berlaku kelipatanya; dan
c. jumlah Wakil Dosen Tetap setiap Prodi paling banyak 3 (tiga) orang.
(5) Anggota Senat diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat
kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(6) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu
oleh seorang sekretaris untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
(7) Senat STAI dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh Sekretaris yang dipilih diantara
anggota Senat STAI.
(8) Dalam melaksanakan tugas Senat dapat membentuk komisi-komisi yang tugas,
wewenang, tata kerja, dan susunan anggotanya ditetapkan oleh Senat.
Pasal 36
Tugas Senat
Senat memiliki tugas:
a. menetapkan norma dan ketentuan akademik serta mengawasi penerapannya;
b. memberikan pertimbangan/masukan kepada Ketua dalam menyusun dan/atau
mengubah Renstra atau Rencana Kerja Anggaran dalam bidang akademik;
c. memberi pertimbangan pada Ketua terkait dengan pembukaan, penggabungan, atau
penutupan program studi;
15
d. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang telah
ditetapkan dalam Renstra; dan
e. mengawasi kebijakan dan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan.
Pasal 37
Perangkat Ketua
Perangkat Ketua meliputi unsur:
a. pelaksana akademik terdiri dari prodi, dan pusat;
b. pelaksana administrasi terdiri dari bagian; serta
c. pelaksana pelayanan umum.
Pasal 38
Ketua dan Sekretaris Program Studi
(1) Ketua dan Sekretaris Prodi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
(2) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Prodi mengikuti masa jabatan Ketua.
(3) Ketua dan Sekretaris Prodi dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih
dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut pada bidang yang sama.
(4) Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Ketua paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pelantikan Ketua.
Pasal 39
Syarat Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi
Persyaratan Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi:
a. beragama Islam dan berakhlak mulia;
b. berstatus Dosen STAI Muara Bulian;
c. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
d. Lulusan program Magister (S2) atau S.1 yang sedang menjalani proses pendidikan
magister (S2);
e. berlatar belakang pendidikan sesuai dengan prodi yang terkait;
f. berdomisili di Kabupaten Batanghari sesuai dengan keberadaan STAI Muara Bulian;
g. bersedia diangkat menjadi Ketua Prodi atau Sekretaris Prodi.
Pasal 40
Kepala Pusat
(1) Kepala Pusat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua
(2) Masa jabatan Kepala Pusat mengikuti masa jabatan Ketua
(3) Kepala Pusat dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)
kali masa jabatan berturut-turut pada bidang yang sama.
(4) Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua.
16
Pasal 41
Syarat Kepala Pusat
Persyaratan Kepala Pusat:
1. beragama Islam dan berakhlak mulia;
2. berstatus Dosen STAI Muara Bulian;
3. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
4. Lulusan program Magister (S2) atau S.1 yang sedang menjalani proses pendidikan
magister (S2);
5. Berdomisili di Kabupaten Batanghari sesuai dengan keberadaan STAI Muara Bulian
6. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.
Pasal 42
Kepala Unit Pelaksana Teknis
(1) Kepala UPT diangkat dan diberhentikan oleh Ketua .
(2) Masa jabatan Kepala UPT mengikuti masa jabatan Ketua .
(3) Kepala UPT dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua)
kali masa jabatan berturut-turut pada bidang yang sama.
Pasal 43
Syarat Kepala UPT
Persyaratan Kepala UPT:
1. beragama Islam dan berakhlak mulia;
2. berstatus Dosen STAI Muara Bulian;
3. berusia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
4. Lulusan program Magister (S2) atau S.1 yang sedang menjalani proses pendidikan
magister (S2);
5. Berdomisili di Kabupaten Batanghari sesuai dengan keberadaan STAI Muara Bulian
6. memiliki kemampuan manajerial dan kompetensi keahlian bidang yang dipimpinnya.
Pasal 44
Pengangkatan Pejabat Antar Waktu
(1) Dalam hal Wakil Ketua, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, Kepala Pusat, Kepala UPT,
berhalangan tidak tetap, Ketua dapat menunjuk pengganti sebagai Pelaksana Tugas
(Plt) / pejabat yang melaksanakan tugas (PYMT).
(2) Dalam hal Wakil Ketua, Ketua, Sekretaris Prodi, Kepala Pusat, Kepala UPT,
berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, Ketua menetapkan
pengganti antar waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah pejabat sebelumnya
berhalangan tetap.
Pasal 45
Ketenagaan
(1) Ketenagaan STAI Muara Bulian terdiri atas dosen dan Tenaga Kependidikan.
(2) Ketenagaan STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. Dosen Tetap;
b. Dosen Tidak Tetap;
c. Karyawan Tetap;
17
d. Karyawan tidak tetap.
(3) Gaji Karyawan Tetap, Tidak Tetap, Dosen Tetap dan Tidak Tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan huruf d, dibayar sesuai dengan ketentuan
yayasan.
Pasal 46
Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan
(1) Rekrutmen Dosendiangkat oleh Pengurus berdasarkan usulan Ketua atas pertimbangan
Senat.
(2) Tenaga Kependidikan diangkat oleh Pengurus berdasarkan usulan Ketua sesuai
dengan kebutuhan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tenaga kependidikan Tetap diatur lebih
lanjut dengan keputusan Yayasan.
(4) Pengangkatan dan pembinaan karir Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
kekaryawanan sesuai dengan kemampuan yayasan.
Pasal 47
Kewajiban dan Hak Dosen Tetap
(1) Kewajiban dan hak serta pembinaan karir fungsional Dosen Tetapdisesuaikan dengan
kemampuan yayasan.
(2) Posisi jabatan yang bersifat karir diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan
yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Ketua .
Pasal 48
Pengangkatan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tidak Tetap
(1) Dosen tidak tetap diangkat berdasarkan perjanjian kerja dengan STAI Muara Bulian
dan selanjutnya dapat diangkat menjadi Dosen tetap sesuai dengan ketentuan peraturan
yayasan.
(2) Pengangkatan Tenaga Kependidikan tidak tetap STAI Muara Bulian khusus untuk
tenaga penunjang, diangkatoleh Ketua sesuai kebutuhan setelah mendapat persetujuan
prinsip dari yayasan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Dosen tidak tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kependidikan tidak tetap sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 49
Konsorsium Keilmuan
(1) Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen dan peneliti.
(2) Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
bidang kajian STAI Muara Bulian .
(3) Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan
STAI Muara Bulian.
18
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan Ketua.
Pasal 50
Hak dan Kewajiban Mahasiswa
(1) Mahasiswa STAI Muara Bulian memiliki hak:
a. memperoleh pendidikan yang berkualitas;
b. memanfaatkan sarana dan prasarana pendidikan untuk kegiatan kurikuler,
kokurikuler, dan ekstrakurikuler;
c. membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan
prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan
tersebut; dan
d. mendapatkan beasiswa dan bantuan biaya pendidikan sesuai dengan persyaratan
yang ditentukan STAI Muara Bulian.
(2) Mahasiswa mempunyai kewajiban:
a. menjaga norma pendidikan untuk menjamin penyelenggaraan proses dan
keberhasilan pendidikan;
b. menjaga etika dan mematuhi tata tertib yang ditetapkan STAI Muara Bulian;
c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan
dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan STAI Muara Bulian; dan
d. melaksanakan kegiatan kemahasiswaan dan mempertanggungjawabkan
penggunaan dana yang dialokasikan untuk mendukung kegiatan kemahasiswaan
kepada Ketua.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Ketua .
Pasal 51
Kegiatan Kemahasiswaan
(1) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan
kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan.
(2) Kegiatan kokurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
terprogram untuk memperkaya kompetensi lulusan STAI Muara Bulian.
(3) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti oleh
Mahasiswa sebagai penunjang kompetensi lulusan STAI Muara Bulian.
(4) Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan STAI Muara Bulian.
(5) Organisasi kemahasiswaan STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berkewajiban menyelenggarakan organisasi dan melaksanakan fungsinya sesuai
dengan nilai, tujuan, asas, dan prinsip STAI Muara Bulian .
(6) STAI Muara Bulian menyediakan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung
kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan kemampuan.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler serta
organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
ditetapkan oleh Ketua.
19
Pasal 52
Alumni
(1) Alumni merupakan lulusan program akademik, dan profesi yang diberi nama Ikatan
Keluarga Alumni Sekolah Tinggi Agama Islam Muara Bulian disingkat IKA STAI
Muara Bulian.
(2) Organisasi alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat
STAI Muara Bulian dan Prodi.
(3) Hubungan kerja IKA STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan
ketentuan lain yang menyangkut organisasi alumni disusun sendiri oleh alumni dalam
suatu musyawarah alumni.
(4) Kepengurusan IKA STAI Muara Bulian disahkan oleh Ketua sesuai ketetapan yang
dihasilkan oleh musyawarah IKA STAI Muara Bulian dengan masa khidmad 4
(empat) tahun.
(5) Hubungan IKA STAI Muara Bulian dengan almamater bersifat kekeluargaan dan
didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan
emosional antara alumni dengan STAI Muara Bulian sebagai almamaternya.
(6) Pendirian IKA STAI Muara Bulian dimaksudkan untuk:
a. mempererat dan membina kekeluargaan antar alumni;
b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma
perguruan tinggi;
c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian tujuan
almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan mahasiswa dan alumni;
d. memberikan motivasi kepada alumni untuk pengembangan dan penerapan
keahlian serta profesinya bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan
almamater; dan
e. memelihara dan menjunjung tinggi nama almamater.
(7) Organisasi IKA STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) patuh pada
ketentuan STAI Muara Bulian .
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi IKA STAI Muara Bulian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Ketua .
Pasal 53
Wali Mahasiswa
(1) Wali Mahasiswa STAI Muara Bulian diberinama Ikatan Wali Mahasiswa disingkat
dengan IWAMA STAI Muara Bulian.
(2) IWAMASTAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk
pada tingkat Prodi dilingkungan STAI Muara Bulian .
(3) IWAMA STAI Muara Bulian dibentuk dengan tujuan membantu STAI Muara Bulian
dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
(4) Hubungan kerja IWAMA STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi IWAMA STAI Muara Bulian disusun
sendiri oleh IWAMA STAI Muara Bulian dalam suatu musyawarah Wali Mahasiswa.
(5) Kepengurusan IWAMA STAI Muara Bulian masa khidmat selama 4 (empat) tahun
disahkan oleh Ketua.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai IWAMA STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua.
20
BAB V
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
Pasal 54
Umum
(1) STAI Muara Bulian melaksanakan penjaminan mutu pendidikan sebagai
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
(2) Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh
STAI Muara Bulian bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional
Pendidikan agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
(3) Organ STAI Muara Bulian secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi
STAI Muara Bulian yang ditetapkan oleh Ketua.
(4) STAI Muara Bulian menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan
kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data
pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
internal oleh STAI Muara Bulian dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau lembaga mandiri lain yang diberi
kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional
maupun internasional.
(6) Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud oleh ayat
(5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Menteri.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal
dan eksternal sebagaimana dimakud pada ayat (5) ditetapkan oleh Menteri.
Pasal 55
Pengawasan Akademik
(1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di STAI Muara
Bulian dilakukan oleh Senat.
(2) Ketua berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai
bentuk akuntabilitas kegiatan akademik STAI Muara Bulian .
(3) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh
Lembaga Penjaminan Mutu.
(4) Evaluasi kegiatan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a. hasil belajar Mahasiswa, untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil
belajar secara berkesinambungan; dan
b. program studi pada semua jenjang, untuk menilai pencapaian Standar
Nasional Pendidikan Tinggi.
BAB VI
TATA KELOLA
Pasal 56
Tata Kerja
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan STAI Muara Bulian
dalam melaksanakan tugasnya wajib:
21
a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan
organisasi/satuan kerja di lingkungan STAI Muara Bulian ;
b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Yayasan, Kopertais Wilayah XIII
Jambi danDirektur Pendidikan Tinggi Islam;
c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-
masing;
e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan
masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan STAI Muara Bulian
yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi di bawahnya wajib mengolah
dan mempergunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya.
Pasal 57
Laporan Prodi, Pusat dan UPT
Ketua Prodi, Kepala Pusat, dan Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Ketua secara
berkala.
Pasal 58
Prinsip Manajemen dan Akuntabilitas
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi/kerja wajib menerapkan prinsip manajemen
berbasis kinerja dan tata kelola perguruan tinggi yang baik.
(2) Penerapan manajemen berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan.
(3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bercirikan partisipatori, berorientasi
pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif terhadap kebutuhan masyarakat,
efektif, efisien, inklusif, dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prinsip manajemen berbasis kinerja dan tata kelola
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua dengan memperhatikan
pertimbangan Senat.
Pasal 59
Program Kerja
(1) Ketua menyusun program kerja tahunan berdasarkan Renstra STAI Muara Bulian.
(2) Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
satuan kerja di lingkungan STAI Muara Bulian .
Pasal 60
Standar Kinerja
(1) Ketua menetapkan standar kinerja pejabat di lingkungan STAI Muara Bulian.
(2) Ketua menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Ketua.
22
Pasal 61
Administrasi Akademik
(1) Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan
administratif kepada mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi,
dan akurasi.
(2) Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan pada program studi dan unit terkait lainnya.
Pasal 62
Standar Layanan
(1) Standar pelayanan STAI Muara Bulian mengacu kepada standar pelayanan publik
dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan
untuk mendapatkan layanan.
(2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua .
Pasal 63
Pengembangan Kurikulum
(1) Kurikulum setiap program studi dikembangkan dan ditetapkan oleh STAI Muara
Bulian dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka
Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan
berdasarkan kompetensi sebagai berikut:
a. kompetensi dasar;
b. kompetensi utama;
c. kompetensi pendukung; dan
d. kompetensi lain.
Pasal 64
Pembukaan Program Studi
(1) STAI Muara Bulian menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang
memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan
akademik, dan/atau profesi.
(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. program sarjana pada pendidikan akademik;
b. program profesi dan/atau spesialis pada pendidikan profesi; dan
c. program pascasarjana.
Pasal 65
Izin Penyelenggaraan dan Penutupan Program Studi
(1) Permohonan izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 ayat (1) dilakukan melalui tahapan berikut:
a. Ketua membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi
berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Pendidikan Tinggi Islam;
23
b. hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang
usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Ketua;
c. Ketua mengajukan usulan pembukaan program studi kepada senat;
d. Ketua mengajukan permohonan izin kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam
setelah mendapat persetujuan Yayasan; dan
e. Izin penyelenggaraan program studi ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Tinggi
Islam atas nama Menteri.
(2) Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Ketua
sesudah mendapat izin dari Pengurus dan pertimbangan Senat untuk selanjutnya
dilaporkan kepada Direktur Pendidikan Tinggi Islam.
(3) Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Ketua selama masa akreditasi
belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih
diselenggarakan secara rutin.
Pasal 66
Pengembangan Prodi
(1) STAI Muara Bulian dapat mengembangkan Prodi sesuai dengan bidang ilmu.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Prodi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Menteri.
BAB VII
KODE ETIK
Pasal 67
(1) Sivitas akademika STAI Muara Bulian dan/atau warga kampus wajib melaksanakan
kode etik kampus.
(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nilai-nilai keislaman, aturan
hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan
berperilaku di dalam dan di luar kampus.
(3) Sivitas akademika STAI Muara Bulian dan/atau warga kampus yang melakukan
pelanggaran dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Ketua.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
sanksi pelanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua.
BAB VIII
BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN
Pasal 68
(1) Selain berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan, di STAI Muara Bulian
berlaku peraturan internal STAI Muara Bulian.
(2) Peraturan internal STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk
Keputusan:
a. Ketua dan ;
b. Senat;
(3) Peraturan internal STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan pelaksanaan Statuta STAI Muara Bulian.
24
(4) Bentuk dan tata cara penetapan peraturan di lingkungan STAI Muara Bulian
berpedoman pada ketentuan yayasan.
BAB IX
PERENCANAAN
Pasal 69
(1) Organ STAI Muara Bulian secara bersama-sama menyusun Renstra dengan mengacu
kepada visi dan misi STAI Muara Bulian dan Renstra Direktur Pendidikan Tinggi
Islam dengan memperhatikan masukan dari semua pemangku kepentingan dan
masyarakat luas.
(2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 4 (empat) tahun
oleh Tim yang anggotanya berasal dari pimpinan STAI Muara Bulian dan Senat.
(3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengurus untuk
mendapat pengesahan dan ditembuskan kepada Kopertais Wilayah XIII Jambi.
(4) Renstra yang telah disetujui Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
acuan utama bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
BAB X
PENDANAAN DAN KEKAYAAN
Pasal 70
Pendanaan
(1) Penggunaan keuangan STAI Muara Bulian yang diterima dari yayasan atau sumber
lain dikelola secara otonom, tertib, wajar dan adil, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.
(2) Penggunaan keuangan STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal yang baik.
(3) Penggunaan keuangan STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
boleh menghambat proses penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi.
(4) Penggunaan Keuangan STAI Muara Bulian dilaporan kepada pengurus dan instansi
pemberi bantuan.
(5) Penggunaan keuangan STAI Muara Bulian meliputi:
a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pelaksanaan;
d. pengawasan; dan
e. pertanggungjawaban.
Pasal 71
Perencanaan dan Penganggaran
Periode anggaran STAI Muara Bulian terhitung dari 1 Januari hingga 31 Desember.
25
Pasal 72
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
(1) RKT sebagai penjabaran Renstra STAI Muara Bulian disusun Ketua setiap tahun
sebagai hasil konsolidasi rencana anggaran dari seluruh unit kerja di STAI Muara
Bulian yang memuat paling sedikit program, kegiatan, dan nilai anggarannya
berdasarkan pada target kinerja yang ingin dicapai.
(2) RKT sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Ketua kepada Pengurus
paling lambat 2 (dua) bulan sebelum akhir tahun berjalan untuk mendapatkan
persetujuan.
(3) Dalam hal Pengurus memberikan pertimbangan yang mengakibatkan adanya
perubahan dan/atau perbaikan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA), maka Ketua
harus menyusunnya dalam waktu sesegera mungkin sejak pertimbangan Pengurus
diterima.
(4) RKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui dan disahkan Pengurus
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi pedoman semua unit kerja
dalam melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam RKA.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran
beserta pemantauan dan pengawasannya ditetapkan oleh Pengurus.
Pasal 73
Anggaran Perubahan
(1) Ketua dapat mengajukan perubahan dokumen pelaksanaan anggaran selama tahun
berjalan paling lambat 1 (satu) bulan.
(2) Perubahan dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan apabila terdapat:
a. perubahan asumsi pendapatan yang signifikan;
b. perubahan target kinerja; dan/atau
c. alokasi dana/program dan kegiatan dari Anggaran Pendapatan perubahan atau
Rencana Kerja Anggaran (RKA).
(3) Dokumen pelaksanaan anggaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapatkan persetujuan dari Pengurus.
Pasal 74
Pelaksanaan Anggaran
(1) Ketua memegang kewenangan pelaksanaan anggaran STAI Muara Bulian sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketua menjalankan kewenangannya dalam pelaksanaan anggaran STAI Muara Bulian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bertanggung jawab, transparan, dan
akuntabel.
(3) Dalam menjalankan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua
dibantu bendahara STAI Muara Bulian yang melaksanakan fungsi menerima,
menyimpan, mengeluarkan, dan menyerahkan uang, barang, dan/atau surat berharga
serta mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan
STAI Muara Bulian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pelaksanaan anggaran STAI Muara Bulian sebagaimana ayat (2) meliputi:
a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. menerima pendapatan dari berbagai sumber yang sah;
26
c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
d. melakukan pembayaran;
e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
f. mengelola kas, termasuk pemanfaatan surplus kas jangka pendek dengan cara
yang efektif dan efisien.
(5) Pengelolaan kas, termasuk pemenuhan anggaran unit kerja dilaksanakan melalui suatu
sistem anggaran yang tertib dan teratur dengan berpegang pada kepastian jumlah,
kepastian waktu, wajar, dan adil.
(6) Pembukaan dan penutupan rekening bank dilakukan Ketua dengan berpegang pada
prinsip kehati-hatian dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Kelebihan dari peneggunaan anggaran di setorkan kembali kepada rekening yayasan
dan mengajukan anggaran tambahan kepada yayasan apabila terjadi kekurangan
anggaran.
Pasal 75
Penerimaan Dana
(1) penerimaan dana SPP disetorkan langsung oleh mahasiswa ke rekening Pengurus;
(2) jika STAI Muara Bulian ingin menggunakan penerimaan dana selain SPP mengajukan
permohonan kepada yayasan;
(3) penerimaan yang menggunakan nama STAI Muara Bulian harus dilaporkan kepada
Ketua secara lengkap, termasuk pajak yang terkait dengan penerimaan tersebut.
(4) Ketentuan besaran biaya SPP dan biaya selain SPP diatur lebih lanjut dengan peraturan
yayasan.
Pasal 76
SistemPengendalian Internal
(1) Sistem Pengendalian Internal STAI Muara Bulian dilakukan oleh Timyangbertujuan
untuk menyajikan perencanaan dan laporan keuangan STAI Muara Bulian yang
dilaksanakan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.
(2) Sistem akuntansi STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
sistem akuntansi:
a. keuangan;
b. barang;
c. jasa; dan
d. biaya.
(2) Satuan Pengawas Internal STAI Muara Bulian ditunjuk oleh Ketua dan
bertanggungjawab kepada Ketua.
Pasal 77
Transaksi Keuangan
(1) Seluruh transaksi keuangan harus didukung oleh bukti transaksi yang handal dan
disimpan di tempat yang aman (brankas).
(2) Bendahara STAI Muara Bulian menyimpan seluruh bukti kekayaan STAI Muara
Bulian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Untuk menjaga kehandalan laporan transaksi keuangan STAI Muara Bulian maka:
a. sistem akuntansi dijalankan dengan menerapkan sistem pengendalian internal
yang baik;
27
b. sistem akuntansi harus menyajikan laporan keuangan seluruh unit kerja di STAI
Muara Bulian yang dapat diakses oleh Ketua dan unit kerja yang bersangkutan;
dan
c. sistem akuntansi harus menjamin dilakukannya rekonsiliasi keuangan antara
pencatatan akuntansi di Pusat Administrasi STAI Muara Bulian dan di unit kerja.
(4) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Satuan Pengawas Internal STAI Muara Bulian dilakukan secara terus menerus
melalui:
a. pelaksanaan kegiatan yang efisien dan efektif;
b. keandalan pembukuan/catatan dan laporan keuangan;
c. pengamanan aset; dan
d. ketaatan terhadap kebijakan/peraturan STAI Muara Bulian dan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) ditetapkan oleh Ketua.
Pasal 78
Audit Keuangan
(1) Laporan keuangan STAI Muara Bulian diaudit oleh Satuan Pengawas Internal.
(2) Apabila diperlukan, Pengurusdapat meminta dilakukannya pemeriksaan khusus.
Pasal 79
Pertanggungjawaban
(1) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan STAI Muara Bulian setiap tahun
Ketua harus menyampaikan laporan tahunan kepada Pengurus yang terdiri atas:
a. laporan keuangan yang sudah diaudit oleh Satuan Pengawasan Internal; dan
b. laporan kinerja kegiatan akademik dan nonakademik.
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan aktivitas/laporan operasional;
c. neraca;
d. laporan arus kas pembantu; dan
e. catatan atas laporan keuangan.
(3) Laporan keuangan STAI Muara Bulian disusun berdasarkan standar akuntansi yang
berlaku umum.
(4) Dalam rangka pertanggungjawaban akhir masa jabatan, Ketua harus menyampaikan
laporan akhir masa jabatan dalam sidang Senat tertutup yang terdiri dari laporan
realisasi kegiatan akademik dan nonakademik.
Pasal 80
Pendapatan, Pembiayaan, dan Beban
(1) Pengurus menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan oleh STAI Muara
Bulian yang dialokasikan dalam RKA.
(2) Selain dana yang dialokasikan dalam RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pendapatan STAI Muara Bulian juga dapat berasal dari:
a. masyarakat;
28
b. biaya pendidikan;
c. pendapatan dari badan/satuan usaha STAI Muara Bulian ;
d. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
e. pengelolaan kekayaan negara yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah
daerah untuk kepentingan pengembangan pendidikan tinggi; dan/atau
f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
(3) Pendapatan STAI Muara Bulian dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) merupakan penghasilan STAI Muara Bulian yang dikelola melalui Pengurus,
transparan, dan akuntabel.
(4) Pendapatan STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan
merupakan penerimaan negara bukan pajak.
(5) Pendapatan STAI Muara Bulian berupa biaya pendidikan ditentukan berdasarkan
standar satuan biaya operasional menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
dengan memperhatikan kemampuan Mahasiswa, Wali Mahasiswa, atau pihak lain
yang membiayainya.
(6) Pendapatan STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikelompokkan berdasarkan jenisnya yaitu:
a. pendapatan tidak terikat; dan
b. pendapatan terikat.
(7) Selain pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) STAI Muara
Bulian dapat menerima pendapatan melalui APBN/APBD.
(8) Pendapatan STAI Muara Bulian yang berasal APBN/APBD harus dimasukkan ke
dalam RKT dengan ketentuan sebagai berikut:
a. jika APBN/APBD menuangkannya dalam bentuk subsidi, hibah, bantuan, atau
sumbangan, maka dituangkan dalam RKT sebagai anggaran pendapatan; dan
b. program dan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari APBN/APBD
harus dimasukkan ke dalam RKT sekaligus sebagai anggaran pendapatan STAI
Muara Bulian dan anggaran pengeluaran program dan kegiatan.
Pasal 81
Pembiayaan
(1) Pendapatan STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) dan
ayat (2) digunakan untuk membiayai beban operasional STAI Muara Bulian berupa:
a. pemenuhan kepentingan mahasiswa/i;
b. pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
c. peningkatan kualitas layanan pendidikan dan pengajaran; dan
d. pelaksanaan tugas Senat; dan
e. penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Beban operasional STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam RKT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 82
Beban
STAI Muara Bulian wajib mengalokasikan dana untuk program tridharma perguruan
tinggi dengan proporsi sesuai dengan program STAI Muara Bulian yang diajukan kepada
Pengurus.
29
Pasal 83
Pengadaan Barang/Jasa
(1) Pengadaan barang/jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis, transparan,
dan akuntabel.
(2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya
berasal dari APBN/APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-udangan.
(3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya
berasal dari Yayasan dan donatur masyarakat digunakan oleh STAI Muara Bulian
berdasarkan persetujuan pengurus.
(4) Ketentuan mengenai pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
sumber dananya bukan berasal dari APBN/APBD ditetapkan oleh Ketua dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 84
Kekayaan
(1) Pengelolaan kekayaan STAI Muara Bulian dilaksanakan untuk mencapai tujuan
STAI Muara Bulian
(2) Pengelolaan kekayaan STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikelola secara otonom, wajar, tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan taat
pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3) Pengelolaan kekayaan STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dijalankan dengan memenuhi prinsip-prinsip pengawasan internal yang baik.
Pasal 85
(1) Kekayaan STAI Muara Bulian merupakan kekayaan yayasan terdiri atas:
a. benda tetap, kecuali tanah yang bersumber dari APBD dan berasal dari
perolehan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
b. benda bergerak; dan
c. kekayaan intelektual yang terbukti sah sebagai milik STAI Muara Bulian.
(2) Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas paten,
hak cipta, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian
oleh STAI Muara Bulian.
Pasal 86
Tanah dan Bangunan
(1) Kekayaan awal STAI Muara Bulian merupakan kekayaan yayasan.
(2) Besarnya kekayaan awal STAI Muara Bulian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan kekayaan yayasan yang tertanam pada STAI Muara Bulian.
(3) Barang milik negara berupa tanah dalam penguasaan STAI Muara Bulian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh STAI Muara Bulian
dan hasilnya menjadi pendapatan STAI Muara Bulian untuk menunjang pelaksanaan
tugas dan fungsi STAI Muara Bulian.Dan diupayakan agar dihibahkan kepada
yayasan.
30
(4) Pemanfaatan kekayaan yayasan berupa tanah dan barang lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh STAI Muara Bulian setelah
mendapat persetujuan Pengurus
(5) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik yayasan yang
penggunaannya diserahkan kepada STAI Muara Bulian dan tidak dapat
dipindahtangankan dan dijaminkan kepada pihak lain.
(6) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca
STAI Muara Bulian dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan
keuangan.
(7) Penatausahaan kekayaan STAI untuk ditempatkan sebagai kekayaan STAI Muara
Bulian diselenggarakan oleh Pengurus.
(8) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh STAI Muara Bulian selain tanah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada pihak lain setelah disyahkan oleh
Pengurus.
(9) Bangunan yang digunakan oleh STAI Muara Bulian merupakan kekayaan yayasan.
(10) Bangunan milik STAI Muara Bulian yang tidak dipergunakan untuk kegiatan
tridharma perguruan tinggi, dapat dialihkan pengelolaannya kepada pihak lain setelah
memperoleh pengesahan Pengurus.
(11) Pengalihfungsian dan/atau pengelolaan bangunan yang bukan merupakan kekayaan
yayasan yang dipisahkan dapat dilakukan setelah mendapatkan pengesahan Pengurus
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(12) Penerimaan hasil pengalihfungsian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan pendapatan yayasan.
BAB XI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 87
(1) Sarana dan prasarana yang diadakan oleh yayasan bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.
(2) Sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dapat
diperoleh dari pemerintah, masyarakat, dan pihak lain.
(3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi barang milik
yayasan.
(4) STAI Muara Bulian dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengadakan
dan/atau memanfaatkan sarana dan prasarana lainnya bagi kepentingan tridharma
perguruan tinggi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan, pemanfaatan, dan sanksi perusakan
dan/atau menghilangkan sarana dan prasarana STAI Muara Bulian ditetapkan oleh
Ketua dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
BAB XII
KERJA SAMA
Pasal 88
(1) Kerja sama STAI Muara Bulian dilakukan untuk meningkatkan proses dan mutu hasil
pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
31
(2) Kerja sama STAI Muara Bulian dengan pihak lain dilakukan atas dasar saling
menguntungkan.
(3) STAI Muara Bulian dapat melakukan kerja sama dalam bidang akademik
dan/nonakademik dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri.
(4) Kerja sama STAI Muara Bulian di bidang akademik dan nonakademik mengacu
kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 89
(1) Pada saat Peraturan Yayasan ini mulai berlaku, semua peraturan tentang
penyelenggaraan dan pengelolaan STAI Muara Bulian dinyatakan masih tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
(2) Beban anggaran sebagai akibat pengembangan organisasi dan tata kerja di luar
organisasi dan tata kerja, dibiayai oleh yayasan melalui usulan STAI Muara Bulian .
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 90
(1) Perubahan Statuta hanya dapat disyahkan oleh Pengurus berdasarkan usulan Ketua
setelah mendapatkan pertimbangan Senat.
(2) dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Yayasan 02/YPI/BH/XII/2011 tentang
Statuta STAI Muara Bulian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 91
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat diketahui dan
dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di :Muara Bulian
Pada tanggal : Februari 2016
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
BATANGHARI
Ketua, Sekretaris,
DRS. H. MOHD. DAMIRI ROMADHON, S.Pd.I
