Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
- 1 -
- 2 -
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL
DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 193 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020–2024
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2020–2024, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah tentang Rencana Strategis Sekretariat
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2020–2024;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3502);
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta Selatan 12940 | Call Center : 1500587 Telp. (021) 52992777, 52992999 | Faks. (021) 5204383 | www.kemenkopukm.go.id | e-mail : [email protected]
- 3 -
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5404);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 106);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana
Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Tahun 2020–2024;
- 4 -
9. Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH TAHUN 2020–2024.
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun
2020-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran
Keputusan Sekretaris Kementerian ini.
KEDUA : Renstra Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud
pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
a. BAB I PENDAHULUAN;
b. BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGIS SEKRETARIAT;
c. BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA
REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN;
d. BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA
PENDANAAN; dan
e. BAB V PENUTUP.
f. Lampiran
- 5 -
KETIGA : Renstra Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah Tahun 2020-2024 disusun sebagai acuan
bagi rencana kerja dan pengendalian program atau kegiatan
di lingkungan Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024.
KEEMPAT : Renstra Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah ini bersifat dinamis dan memiliki fleksibilitas
yang dapat dilakukan penyempurnaan atau perubahan
sesuai dengan perkembangan anggaran.
KELIMA : Data dan informasi kinerja Sekretariat Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang termuat
dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan
Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Sekretariat
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA.
KEENAM : Keputusan Sekretaris Kementerian ini mulai berlaku pada
tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2020
SEKRETARIS KEMENTERIAN,
RULLY INDRAWAN NIP. 19610326 198503 1 003
- 6 -
KATA PENGANTAR
Rencana Strategis (Renstra) Unit Sekretariat Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 merupakan salah satu dokumen sebagai
acuan atas pelaksanaan seluruh strategi, program dan kegiatan dalam upaya
mendukung pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Bertitik tolak dari dasar pemikiran tersebut, maka Renstra Unit Sekretariat
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024 telah
disusun guna mewujudkan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab
Sekretariat dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Kementerian Koperasi dan
UKM.
Pada akhirnya, dengan telah tersusunnya Renstra Unit Sekretariat
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024, kiranya
dapat menjadi acuan dan sumber referensi yang bermanfaat bagi semua pihak,
dalam kaitannya untuk mewujudkan pengembangan Koperasi dan UMKM kedepan.
Jakarta, September 2020 Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Prof. Dr. Rully Indrawan, M.Si
- 7 -
DAFTAR ISI
Daftar Isi ...................................................................................... 6
Daftar Tabel ................................................................................ 7
Daftar Bagan ............................................................................... 8
Bab I Pendahuluan .................................................................. 9
1.1 Kondisi Umum .......................................................... 9
1.1.1 Penyusunan Rencana Strategis .................... 9
1.1.2 Reformasi Birokrasi ....................................... 9
1.1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama ................... 11
1.2 Potensi dan Permasalahan ...................................... 11
Bab II Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Sekretariat
Kementerian Koperasi dan UKM .................................... 18
2.1 Visi ........................................................................... 18
2.2 Misi ........................................................................... 18
2.3 Tujuan....................................................................... 18
2.4 Sasaran Strategis ..................................................... 19
2.5 Penetapan Kinerja .................................................... 19
Bab III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi
dan Kerangka Kelembagaan .......................................... 21
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat
Kementerian Koperasi dan UKM .............................. 21
3.2 Kerangka Regulasi ................................................... 27
3.3 Kerangka Kelembagaan ........................................... 30
Bab IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan ...................... 32
4.1 Target Kinerja ........................................................... 32
4.2 Kerangka Pendanaan ............................................... 34
Bab V Penutup .......................................................................... 49
- 8 -
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016-2017 ...... 12
Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018-2019 ...... 13
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Kementerian
Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 ........................ 18
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM .............. 19
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
Tahun 2020-2024 ....................................................... 19
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Kementerian Koperasi dan
UKM 2020-2024 ......................................................... 28
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat
Kementerian Koperasi dan UKM
Tahun 2020-2024 ....................................................... 32
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2020 ......... 33
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program Generik
Tahun 2021-2024 ....................................................... 33
Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Tahun 2020 ............................. 36
Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024 ................... 44
- 9 -
DAFTAR BAGAN
Bagan 3.1 Rancangan Teknokratik SOTK Sekretariat
Tahun 2021 ................................................................ 6
- 10 -
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 KONDISI UMUM
1.1.1 Penyusunan Rencana Strategis
Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
Tahun 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Koperasi
dan UKM Nomor: 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi
dan UKM Tahun 2020-2024, yang mencakup: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Utama,
Sasaran Strategi, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja.
Visi Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020 adalah Terwujudnya
Koperasi Modern dan UMKM Naik Kelas dalam Mewujudkan Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong. Visi
dijabarkan kedalam 2 (dua) Misi, yaitu: 1) Mewujudkan Koperasi yang Modern; dan
2) Mewujudkan UMKM yang Mampu Berdaya Saing di Pasar Domestik dan Global.
Rencana Strategis Unit Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun
2020-2024 ini, juga disusun dengan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
dimana dalam Pasal 8 menyebutkan bahwa Rencana Strategis menjadi salah satu
komponen dan dasar pelaksanaan SAKIP. Selain itu, dokumen Renstra terkait
langsung dengan pengelolaan keuangan negara dan agenda prioritas dalam RPJMN
2020-2024.
1.1.2 Reformasi Birokrasi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Kementerian Negara, maka Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
adalah perangkat pemerintah yang mendapat mandatory untuk membidangi urusan
pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi dan sinkronisasi program
pemerintah di bidang Koperasi dan UKM yang fokus pada peningkatan kualitas dan
daya saing Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dipandang perlu membangun tata
kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan
memperhatikan Perpres Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi
- 11 -
2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 11
Tahun 2015 tentang Peta Jalan (Road Map) Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2025.
Kementerian Koperasi dan UKM melalui Sekretariat Kementerian
mewujudkan reformasi tata kelola pengembangan Koperasi dan UKM yang
berorientasi layanan prima (Kebijakan Lintas Bidang) dengan strategi:
1. Meningkatkan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Pengembangan Koperasi
dan UMKM, dengan operasionalisasi :
a. Penerapan Perencanaan Berbasis Kinerja yang Selaras Rencana
Pembangunan Nasional;
b. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan Keuangan;
c. Penerapan Manajemen Kinerja yang Produktif dan Kompetitif;
d. Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pengembangan KUKM secara Berkala.
2. Meningkatkan Efektivitas Kebijakan, Organisasi dan Reformasi Birokrasi serta
Kerjasama Pengembangan Koperasi dan UMKM, dengan operasionalisasi:
a. Penerapan Regulasi Pengembangan KUKM yang Tertib, Tidak Tumpang
Tindih dan Kondusif;
b. Penerapan Organisasi yang Tepat Fungsi serta Tata Laksana Yang
Berorientasi Layanan Prima;
c. Penguatan Kerjasama Pengembangan KUKM dengan Stakeholder.
3. Meningkatkan Tata Kelola Umum Pengembangan Koperasi dan UKM, dengan
operasionalisasi:
a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tertib dan Akuntabel;
b. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa yang Transparan;
c. Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pengembangan KUKM;
d. Penatausahaan dan Layanan Pimpinan yang Prima;
e. Keprotokolan yang Profesional dan Ramah.
4. Melakukan Penguatan Kapasitas Aparatur Pembina Koperasi dan UMKM,
dengan operasionalisasi :
a. Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan bagi SDM KUMKM.;
b. Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional Aparatur Pembina
KUMKM.
- 12 -
Dalam upaya mengimplementasikan strategi yang telah dirancang,
Sekretariat Kementerian akan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
1. Fungsi Manajemen Strategi, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis
dan administratif di bidang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas pengelolaan keuangan serta
evaluasi dan pelaporan kinerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah;
2. Fungsi Manajemen Regulasi, Organisasi dan Kerja Sama, untuk memberikan
dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang perumusan kebijakan,
regulasi, hukum, organisasi dan kerjasama di lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
3. Fungsi Manajemen Komunikasi, Informasi Teknologi dan Penelitian dan
Pengkajian, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di
bidang komunikasi, informasi dan teknologi di lingkungan Kementerian
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
4. Fungsi Umum, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif
di bidang kerumahtanggaan, keprotokolan, penatausahaan pimpinan dan
pembinaan serta pengelolaan pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi
dan Usaha Kecil dan Menengah.
1.1.3 Capaian Indikator Kinerja Utama
Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun
2020-2024 disusun berdasarkan beberapa paradigma untuk mewujudkan Sekretariat
yang sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sekretariat melakukan penataan
organisasi/kelembagaan, regulasi, pembinaan kepegawaian dan penataan barang
milik negara Kementerian Koperasi dan UKM. Perincian paradigma itu adalah
sebagai berikut:
1. Keterbukaan dan Responsif, merupakan penumbuhan iklim yang kondusif bagi
terlaksananya transparasi informasi secara benar, jujur dan adil, serta responsif
yaitu setiap unit di lingkungan Sekretariat Kementerian harus berusaha untuk
melayani stakeholders;
2. Profesional, memiliki kapabilitas, kompetensi dan integritas;
- 13 -
3. Pelayanan prima tanpa diskriminasi, mengutamakan pelayanan prima
(cheaper, faster, better) kepada masyarakat tanpa diskriminasi;
4. Efektif dan Efisien, suatu proses dan pengorganisasiannya memaksimalkan
anggaran untuk menghasilkan keluaran yang optimal;
5. Akuntabilitas, menjelaskan rencana kerja prosedur dan mekanisme kerja,
dengan sistem pertanggung jawaban yang jelas serta pemberlakuan sistem
pemberian ganjaran dan sanksi yang konsisten;
6. Pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, fokus pada peningkatan
pemberdayaan masyarakat dan mengakomodasi kontrol sosial masyarakat
serta pelibatan masyarakat (keterlibatan aktif setiap warga negara dalam
pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi yang
mewakili kepentingannya);
7. Sistem checks and balance, suatu bentuk yang berkembang dari dan
keseluruhan unsur penyelenggaraan organisasi Kementerian Koperasi dan
UKM.
8. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk evaluasi dan laporan capaian sasaran
strategi Tahun 2016-2017 disajikan dalam Tabel 1.1 berikut
Tabel 1.1 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2016-2017
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target Capaian
2016 2017 2016 2017
1 Terwujudnya
Tata Kelola
Organisasi dan
Kinerja Koperasi
yang
Profesional,
Kredibel dan
Akuntabel
1. Persentase
Koperasi
(Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi,
Primer Kab/Kota)
yang aktif dan RAT
33% 33% 16,82% 85,24%
2. Persentase
Pertumbuhan Rata-
Rata Volume Usaha
Koperasi
(Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi,
Primer Kab/Kota)
18% 18% -203,28% 153,72%
3. Persentase
Pertumbuhan Rata-
Rata Jumlah
Anggota Koperasi
(Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi,
Primer Kab/Kota)
10% 10% -309% 14,9%
- 14 -
4. Persentase
Koperasi
(Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi,
Primer Kab/Kota)
yang Memiliki
Kategori
Sehat/Berkualitas
Terhadap Tingkat
Persepsi
Masyarakat
Terhadap Koperasi
10% 10% 100% 130%
2 Kapasitas
Organisasi
Kementerian
Koperasi dan
UKM
Indeks Reformasi
Birokrasi Kementerian
Koperasi dan UKM
B B 100% 100%
Nilai Akuntabilitas
Kinerja Kementerian
Koperasi dan UKM
B B 100% 100%
Tingkat Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Kementerian
Koperasi dan UKM
3,00 3,00 81,6% 73,66%
Opini BPK dan Publik
tentang Laporan atas
Kinerja Keuangan
Kementerian Koperasi
dan UKM
WTP WTP 100% 100%
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019
Lebih lanjut, capaian sasaran strategis Tahun 2018-2019 akan disajikan
dalam Tabel 1.2 berikut:
Tabel 1.2 Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2018-2019
No Sasaran
Strategis Indikator Kinerja
Target
2018
Capaian
2018
Target
2019
Capaian
2019
1 Terwujudnya
Kementerian
Koperasi dan
UKM yang
Profesional
dan Berkinerja
Tinggi
1. Indeks Reformasi
Birokrasi
Baik 100% Baik 100%
2. Nilai Akuntabilitas
Kinerja
Kementerian
Koperasi dan UKM
Baik 100% Baik 100%
Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM, 2019
- 15 -
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN
Lingkungan strategis Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM dapat
diidentifikasi melalui peluang dan kesempatan yang kemudian dapat menjadi potensi
serta kendala dan hambatan yang kemudian menjadi permasalahan untuk
menganalisis dan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan penting dalam
penyusunan Renstra Sekretariat Kementerian 2020-2024.
Kondisi tersebut di atas dapat menggambarkan kecenderungan masa depan
untuk mewujudkan peningkatan Tata Kelola Koperasi dan UMKM yang efektif,
efisien, transparan dan akuntabel dengan penguatan pelibatan publik berlandaskan
gotong royong.
Untuk itu, analisis lingkungan strategis dimaksud dapat digambarkan dengan
menggunakan Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats),
yaitu suatu alat manajemen untuk mengevaluasi kondisi internal dan eksternal
organisasi sehingga dapat memberikan informasi mengenai isu-isu strategis bagi
organisasi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
A. Internal
1) Strengths (Kekuatan)
Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat dalam Sekretariat
Kementerian Koperasi dan UKM dalam hal ini Aparatur Sipil Negara
sangat mendukung menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam sistem
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, baik dari segi jumlah yang
memenuhi kapasitas kebutuhan pegawai yaitu 192 orang, maupun dari
segi perspektif pendidikan pendidikan yang terdiri dari S3 sebanyak 1
orang, S2 sebanyak 21 orang, S1 sebanyak 118 orang, dan pendidikan
lainnya sebanyak 52 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 52,08% berusia
antara 25-40 tahun atau disebut kaum milenials dengan segala potensi
yang kreativitas dan inovasinya.
Lebih lanjut, anggaran dan sarana prasarana yang dialokasikan
dalam lingkup Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM juga sangat
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab
masing-masing unit di Sekretariat Kementerian.
- 16 -
Selain itu, pimpinan Kementerian Koperasi dan UKM serta seluruh
unit di lingkungan Sekretariat Kementerian yang memberikan perhatian
penuh dan mempunyai komitmen yang kuat untuk memberikan pelayanan
prima baik secara internal maupun eksternal, menjadi motivasi yang
positif bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kementerian
dalam melaksanakan dan menunjukkan kinerja pelayanan prima sesuai
tugas dan fungsinya.
2) Weaknesses (Kelemahan)
Aspek paling penting dalam mencapai tujuan organisasi dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam hal ini Sekretariat Kementerian Koperasi dan
UKM yaitu kualitas SDM aparatur. Namun demikian, harus dipahami
bersama bahwa pemahaman SDM aparatur tentang visi dan misi maupun
sistem perencanaan, koordinasi, pelaksanaan dan evaluasi program kerja
belum optimal.
Bertitik tolak dari kelemahan tersebut, perlu juga untuk disikapi
bahwa pembinaan dan pengembangan kualitas SDM aparatur di lingkup
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM masih terbatas.
Latar belakang pendidikan menjadi salah satu sudut pandang yang
perlu mendapatkan perhatian dalam menyesuaikan kapasitas dan
kebutuhan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM.
Pendidikan SDM aparatur Sekretariat Kementerian masih sesuai dengan
apa yang diharapkan atau dengan kata lain masih terus perlu ditingkatkan
baik kuantitas maupun kualitasnya, untuk jenjang S3, S2, S1 dan di sisi
lain masih banyak yang berlatar pendidikan tingkat menengah dan
Diploma (I/II/III).
B. Eksternal
1) Opportunities (Peluang)
Salah satu arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi
dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia
2045 adalah Pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pembangunan
SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu
- 17 -
pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri
dan talenta global.
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah
mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ditujukan untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel
serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. SPBE memberi
peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel,
meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan
urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama,
meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada
masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan
dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem
pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.
Reformasi birokrasi sebagai upaya pembaharuan dan perubahan
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam
perspektif organisasi, ketatalaksanaan dan SDM aparatur. Hal tersebut
dapat mendorong tunjangan kinerja sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kinerja pegawai. Untuk itu, Sekretariat Kementerian
Koperasi dan UKM terus berupaya melakukan reformasi birokrasi dalam
rangka mencapai tingkat kinerja yang diharapkan, termasuk didalamnya
memperoleh tunjangan kinerja secara penuh. Hal ini merupakan peluang
bagi Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM untuk tetap berupaya
memperbaiki pola pikir dan budaya kerja demi mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik.
2) Threats (Tantangan)
Sebagai upaya dalam mengoptimalkan perwujudan reformasi
birokrasi di lingkungan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM, maka
- 18 -
menjadi tantangan untuk dapat memberikan pelayanan yang prima bagi
seluruh pihak yang terkait baik pimpinan, pegawai maupun stakeholder
lainnya.
Lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal yang sangat
dinamis menjadi tantangan terbesar bagi Sekretariat Kementerian
Koperasi dan UKM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berbagai
kebijakan yang kemudian menjadi dasar dan acuan dalam menjalankan
organisasi dan melaksanakan tanggung jawab juga menuntut agar dapat
menyesuaikan dengan cepat tanpa menyalahi aturan yang telah
ditetapkan.
Keberadaan pemerintah dan birokrasinya dalam perspektif
masyarakat masih tergolong rendah. Tingkat kepercayaan yang sangat
sulit untuk dibangun telah menjadi tantangan terus menerus yang
menuntut agar pembaharuan dan perubahan ke arah yang lebih baik
harus segera terwujud sehingga dapat berhasil mendapatkan
kepercayaan penuh dari masyarakat sebagai komponen terpenting bagi
kebijakan pemerintahan.
- 19 -
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS SEKRETARIAT
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
2.1 VISI Visi Presiden dalam 5 tahun kedepan yaitu “terwujudnya Indonesia maju yang
berdaulat, mandiri dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong”. Selanjutnya
dalam upaya mendukung pencapaian visi Presiden, Kementerian Koperasi dan UKM
telah mengarah dan menetapkan visi “terwujudnya koperasi modern dan UMKM naik
kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan
berkepribadian, berlandaskan gotong royong”.
Dalam rangka upaya pencapaian visi tersebut, maka Sekretariat Kementerian
Koperasi dan UKM berfokus pada “terwujudnya manajemen dan budaya organisasi
Kementerian Koperasi dan UKM yang berbasis kinerja”.
2.2 MISI
Sebagai penjabaran visi tersebut, maka Sekretariat Kementerian Koperasi
dan UKM memiliki misi:
1. Peningkatan kualitas layanan bagi SDM Kementerian Koperasi dan UKM, dan
2. Peningkatan kualitas layanan bagi stakeholders Kementerian Koperasi dan UKM.
2.3 TUJUAN
Sesuai dengan visi dan misinya, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
memiliki tujuan dalam 5 tahun kedepan, yaitu “terwujudnya penguatan tata kelola
pemerintahan Kementerian Koperasi dan UKM yang efektif, efisien, akuntabel, dan
transparan”.
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Tujuan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024
NO TUJUAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN
1 Terwujudnya penguatan tata kelola pemerintahan Kementerian Koperasi dan UKM yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan
1 Kualitas pelayanan internal
2 Akuntabilitas kinerja
3 Keterbukaan informasi publik
- 20 -
2.4 SASARAN STRATEGIS
Untuk mewujudkan tujuan Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM dalam
5 tahun kedepan, maka disusunlah sasaran strategis beserta indikator kinerja
sebagai berikut:
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
NO TUJUAN SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1 Terwujudnya penguatan tata kelola pemerintahan Kementerian Koperasi dan UKM yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan
1 Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada seluruh satker Kementerian Koperasi dan UKM
1 Survei kualitas pelayanan internal
2 Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
2 Nilai Akuntabilitas Kinerja
3 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
4 Nilai Opini BPK
5 Indeks Profesionalisme ASN
6 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
7 Tingkat Kapabilitas APIP
3 Terwujudnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM
8 Survei kualitas pelayanan publik
2.5 PENETAPAN KINERJA
Dalam tahun Renstra 2020-2024, Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
memiliki indikator kinerja yang harus dicapai pada setiap tahunnya hingga akhir
periode Renstra. Penetapan kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
TARGET
2020 2021 2022 2023 2024
1 Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada seluruh satker
1 Survei kualitas pelayanan internal
92% 92% 92% 92% 92%
- 21 -
Kementerian
Koperasi dan UKM
2P Terwujudnya Kementerian Koperasi dan UKM yang bersih, akuntabel dan berkinerja tinggi
2 Nilai Akuntabilitas Kinerja
B B BB BB A
3 Nilai Indeks Reformasi Birokrasi
B B BB BB A
4 Nilai Opini BPK WTP WTP WTP WTP WTP
5 Indeks Profesionalisme ASN
65% 65% 70% 70% 75%
6 Tingkat Kematangan Implementasi SPIP
Level 3
Level 3
Level 3
Level 3
Level 3
7 Tingkat Kapabilitas APIP
Level 3
Level 3
Level 3
Level 3
Level 3
3 Terwujudnya keterbukaan informasi dan pelayanan publik Kementerian Koperasi dan UKM
8 Survei kualitas pelayanan publik
95% 95% 95% 95% 95%
- 22 -
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Arah Kebijakan Sekretariat Kementerian Tahun 2020-2024 disusun sebagai
implementasi dari strategi program yang ditetapkan untuk mendukung tujuan
peningkatan Tata Kelola Koperasi dan UMKM yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel serta penguatan pelibatan publik. Program yang disusun sesuai dengan
Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024. Sekretariat
Kementerian sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Kementerian Koperasi dan UKM memiliki program dengan nomenklatur Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Dukungan Sarana dan
Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM.
Arah Kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Sekretariat Kementerian
untuk mencapai peningkatan Tata Kelola Koperasi dan UMKM yang efektif, efisien,
transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik, penjelasannya sebagai
berikut:
1. Meningkatkan kualitas Perencanaan melalui penguatan koordinasi, sinkronisasi,
penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Koperasi
dan UKM. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya
tujuan strategis adalah sebagai berikut:
a. Penguatan koordinasi, sinkronisasi, dalam perumusan kebijakan,
penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian
Koperasi dan UKM;
b. Sinkronisasi program Koperasi dan UMKM di pusat dan daerah;
c. Peningkatan pembinaan, koordinasi dan penyelenggaraan kerja sama luar
negeri di bidang Koperasi dan UMKM;
d. Peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,
rencana, program, kegiatan, dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM.
2. Meningkatkan kualitas perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, pelaporan
keuangan, inventarisasi dan pelaporan barang milik negara, serta pembinaan
- 23 -
akuntabilitas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun strategi yang
digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan pembinaan perbendaharaan, anggaran, akuntansi,
inventarisasi dan pelaporan barang milik dan penyusunan laporan
keuangan dilingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
b. Peningkatan pembinaan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak
di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
c. Peningkatan kualitas laporan dan pembinaan akuntabilitas kinerja
Kementerian Koperasi dan UKM.
3. Peningkatan pengelolaan dan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian di
lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun strategi yang digunakan
untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas rencana kebutuhan pegawai Kementerian Koperasi
dan UKM dan koordinasi pengendalian kepegawaian;
b. Peningkatan kualitas pemetaan kompetensi, pengadaan, pembinaan
dan disiplin, pengembangan pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi
dan UKM;
c. Peningkatan kualitas pelaksanaan promosi, mutasi, administrasi, dan
fungsional di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
d. Peningkatan kualitas pelaksanaan pemberhentian dan pemensiunan pegawai
di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
e. Peningkatan kualitas pemberian penghargaan di lingkungan
Kementerian Koperasi dan UKM;
f. Pengembangan sistem informasi kepegawaian di lingkungan
Kementerian Koperasi dan UKM;
g. Pengembangan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Kementerian
Koperasi dan UKM;
h. Peningkatan kualitas tata naskah dan layanan informasi
kepegawaian di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.
4. Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-
undangan, organisasi, dan ketatalaksanaan serta pemberian advokasi dan
bantuan hukum di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun
- 24 -
strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah
sebagai berikut:
a. Peningkatan pembinaan dan koordinasi penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan bidang Koperasi dan UKM;
b. Peningkatan kualitas penelaahan dan penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan bidang Koperasi dan UMKM;
c. Peningkatan kualitas penelaahan kasus dan masalah hukum di
lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
d. Peningkatan analisis jabatan dan penyajian informasi jabatan di
lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM;
e. Peningkatan kualitas fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan,
advokasi dan bantuan hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
5. Peningkatan kualitas koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, hubungan
antarlembaga, dan layanan masyarakat di bidang Koperasi dan UKM.
Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan
strategis adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan koordinasi dan pengelolaan informasi, publikasi, dan hubungan
antar lembaga;
b. Peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data
dan informasi di bidang Koperasi dan UMKM;
c. Peningkatan kualitas publikasi di bidang Koperasi dan UMKM;
d. Peningkatan kualitas hubungan dengan lembaga negara, lembaga
pemerintah, lembaga masyarakat, dan media;
e. Peningkatan kualitas pengelolaan perpustakaan Kementerian Koperasi dan
UKM;
f. Peningkatan kualitas pemberian layanan informasi di bidang Koperasi
dan UMKM;
g. Peningkatan kualitas koordinasi dan pelaksanaan layanan masyarakat di
bidang Koperasi dan UMKM;
h. Peningkatan kualitas evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan
informasi, publikasi, hubungan antar lembaga, dan layanan
masyarakat di bidang Koperasi dan UMKM.
- 25 -
6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan gaji, urusan ketatausahaan,
pembinaan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan, barang milik negara,
serta kerumahtanggaan dan keprotokolan di lingkungan Kementerian
Koperasi dan UMKM. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong
tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan gaji;
b. Peningkatan kualitas urusan persuratan dan kearsipan di lingkungan
Sekretariat Kementerian;
c. Peningkatan kualitas urusan tata usaha pimpinan dan keprotokolan;
d. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengelolaan barang milik
negara, persuratan, dan kearsipan di lingkungan Kementerian Koperasi dan
UKM;
e. Peningkatan kualitas penatausahaan barang milik negara.
7. Peningkatan kualitas hasil analisis dan sinkronisasi kebijakan, pengelolaan isu
dan masalah strategis Kementerian serta pemantauan dan evaluasi target
rencana kerja Kementerian. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong
tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas pelaksanaan analisis dan sinkronisasi kebijakan
Kementerian Koperasi dan UKM;
b. Penguatan pengelolaan isu dan masalah strategis Kementerian Koperasi
dan UKM;
c. Penguatan pemantauan dan evaluasi target rencana kerja
Kementerian Koperasi dan UKM.
8. Pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk
Koperasi dan UMKM. Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong
tercapainya tujuan strategis adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas kebijakan dibidang teknologi informasi dan
komunikasi Koperasi dan UMKM;
b. Pengembangan dan pengelolaan jejaring teknologi informasi dan komunikasi
Koperasi dan UMKM;
c. Peningkatan pengelolaan dan pengintegrasian e-layanan Koperasi
dan UMKM;
- 26 -
d. Peningkatan fasilitasi pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi
dan komunikasi Koperasi dan UMKM;
e. Penguatan pemantauan dan evaluasi di bidang teknologi informasi dan
komunikasi Koperasi dan UMKM;
f. Peningkatan kerja sama di bidang pengembangan dan pendayagunaan
teknologi informasi dan komunikasi Koperasi dan UMKM;
g. Peningkatan kualitas laporan pelaksanaan pengembangan dan
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi Koperasi dan UMKM.
9. Peningkatan kualitas pengelolaan data dan statistik Koperasi dan UMKM.
Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan
strategis adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan kualitas kebijakan teknis pengelolaan data dan statistik Koperasi
dan UMKM;
b. Peningkatan kualitas pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data Koperasi
dan UMKM;
c. Peningkatan pendayagunaan dan pelayanan data dan statistik Koperasi dan
UMKM;
d. Penguatan koordinasi dan fasilitasi pengelolaan data dan statistik Koperasi
dan UMKM.
10. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai. Adapun strategi
yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah sebagai
berikut:
a. Peningkatan kualitas kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan
pegawai;
b. Peningkatan kualitas pengembangan program pendidikan dan pelatihan
pegawai;
c. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan pegawai;
d. Peningkatan kualitas pengembangan sistem informasi pendidikan dan
pelatihan;
e. Peningkatan kualitas fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
f. Peningkatan kualitas kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan.
g. Penguatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pasca pendidikan dan
pelatihan.
- 27 -
11. Mempertahankan Opini Audit BPK RI atas laporan keuangan adalah Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dalam rangka mendukung terwujudnya good
governance dalam penyelenggaraan negara, sistem pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan perlu diselenggarakan secara profesional,
terbuka, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun
strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah
sebagai berikut:
a. Penyempurnaan sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan
dengan memanfaatkan TIK;
b. Penguatan Sistem Pengendalian Internal sebagai pengawasan
melekat pelaksanaan pengelolaan keuangan dan pencegahan dini terhadap
kemungkinan kesalahan prosedur.
12. Mempertahankan dan meningkatkan Skor Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sekurang-kurangnya memperoleh nilai 70, sesuai
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 29 Tahun 2010, mewajibkan
setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara
untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan
program dengan menyusun laporan akuntabilitas melalui proses penyusunan
rencana strategis, rencana kinerja dan pengukuran kinerja. Pertanggungjawaban
dimaksud berupa laporan yang menggambarkan kinerja instansi pemerintah
melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP pada
pokoknya adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam
memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan misi organisasi. SAKIP terdiri atas berbagai komponen
yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan
kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Adapun
strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan strategis adalah
sebagai berikut:
a. Penerbitan payung hukum implementasi SAKIP di lingkungan Kementerian
Koperasi dan UKM;
- 28 -
b. Penerbitan Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan pernyataan
kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja/kontrak kinerja antara atasan
dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada
sumber daya yang dimiliki;
c. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam
dokumen penetapan kinerja secara berkala.
13. Realisasi penyerapan anggaran sekurang-kurangnya 95% setiap tahunnya
Realisasi anggaran yang tepat waktu setiap tahunnya dan sesuai dengan
rencana yang telah disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan
serta mencapai 95% pada akhir tahun anggaran menunjukkan akuntabilitas
perencanaan.
Adapun strategi yang digunakan untuk mendorong tercapainya tujuan
strategis adalah sebagai berikut:
Peningkatan kualitas penyusunan anggaran berbasis kinerja (berorientasi output
dan outcome), Peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan.
3.2 KERANGKA REGULASI
Pembangunan nasional saat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat adil
dan makmur yang merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk mewujudkan
hal tersebut, perekonomian nasional disusun bersama atas asas kekeluargaan dan
diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional,
sebagaimana diatur secara tegas dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perkembangannya,
kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional menjadi lebih komplek, untuk itu
diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan
dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat kepada Koperasi dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
Dalam rangka menempatkan Koperasi baik dalam kedudukan sebagai soko
guru perekonomian nasional maupun sebagai bagian integral tata perekonomian
- 29 -
nasional, diperlukan peraturan perundang-undangan yang selaras dengan
perkembangan lingkungan yang dinamis serta mampu mendorong Koperasi agar
dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Dengan jumlah
Koperasi aktif mencapai ±120.000 unit dan anggota mencapai ±15.000.000 orang,
hal tersebut dapat memberikan dampak signifikan dalam menumbuhkan dan
mengembangkan potensi ekonomi rakyat.
Meskipun telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional,
namun Koperasi dan UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala,
baik yang bersifat internal maupun eksternal. Untuk itu, diperlukan suatu upaya dari
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan untuk
meningkatkan kemampuan dan peran serta Koperasi dan UMKM. Penetapan
kebijakan terkait Koperasi dan UMKM ini merupakan salah satu wujud komitmen
Pemerintah dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemberdayaan
Koperasi dan UMKM serta dapat menjadi alat untuk memadukan program dan
kebijakan seluruh pemangku kepentingan yang terkait secara menyeluruh, sinergis,
dan berkesinambungan guna menciptakan ekosistem bagi pertumbuhan dan
perkembangan Koperasi dan UMKM di Indonesia.
Pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Koperasi dan UKM
dalam lima tahun mendatang akan didukung dengan penguatan kerangka regulasi
yang disajikan pada tabel 3.1 yaitu mencakup:
Tabel 3.1 Kerangka Regulasi Kementerian Koperasi dan UKM 2020-2024
No Arah Kerangka Regulasi
dan/atau Kebutuhan
Regulasi
Urgensi Pembentukan
Berdasarkan Evaluasi
Regulasi Eksisting,
Kajian dan Penelitian
Unit
Penanggungjawab
Unit
Terkait/Institusi
Target
Penyelesaian
1 RUU tentang Cipta Kerja Dalam rangka
memberikan
kemudahan,
pemberdayaan dan
perlindungan kepada
UMKM (Penguatan
terhadap UU 25/1992
dan UU 20/2008)
Kementerian
Koperasi dan
UKM
Kemenko
Perekonomian,
Kementerian
Hukum dan
HAM,
Kementerian
Koperasi dan
UKM
Pertengahan
2020 (sebelum
wabah)
2 RPP tentang
Pengembangan dan
Perlindungan UMKM
Sebagai amanat RUU
Cipta Kerja, muatan
substansi mengatur
mengenai air penguatan
terhadap: data tunggal
Kementerian
Koperasi dan
UKM
Kemenko
Perekonomian,
Kementerian
Hukum dan
HAM,
3 bulan setelah
RUU disahkan
- 30 -
UMKM, Pengelolaan
Terpadu Klaster UMKM,
Kemitraan, Kemudahan
Perizinan, Akses Kredit
UMKM, redefinisi
kriteria UMKM, DAK
UMKM (Penguatan
terhadap PP 17/2013)
Kementerian
Koperasi dan
UKM dan 18 K/L
terkait
3 RPP tentang
Perkoperasian
Sebagai amanat RUU
Cipta Kerja, muatan
substansi mengatur hal-
hal baru yang belum
diatur pada UU
sebelumnya (UU
25/1992) maupun
peraturan pelaksananya
yaitu pendirian koperasi
primer oleh 3 (tiga)
orang, buku daftar
anggota elektronik,
rapat anggota melalui
sistem keterwakilan,
koperasi syariah
(penguatan terhadap
PP 4/1994, PP 9/1994
Kementerian
Koperasi dan
UKM
Kemenko
Perekonomian,
Kementerian
Hukum dan
HAM,
Kementerian
Koperasi dan
UKM
3 bulan setelah
RUU disahkan
4 RPerPres tentang
Pengembangan UMKM
Sebagai upaya
mensinergikan dan
merekoordinasi
pembinaan UMKM oleh
18 sektor terkait,
khususnya dalam
rangka pembiayaan
UMKM, rencana aksi
yang berisi program dan
kegiatan
Kementerian/Lembaga
Kementerian
Koperasi dan
UKM
Kemenko
Perekonomian,
Kementerian
Hukum dan
HAM,
Kementerian
Koperasi dan
UKM dan 18 K/L
terkait
Desember 2020
5 RUU tentang
Perkoperasian
Sebagai tindak lanjut
putusan MK Nomor:
28/PUU-XI/2013 yang
membatalkan UU 17
tahun 2012 tentang
Perkoperasian dan
memberlakukan
sementara UU 25/1992
Kementerian
Koperasi dan
UKM
Kementerian
Hukum dan
HAM,
Kementerian
Koperasi dan
UKM,
Kementerian
Keuangan
Status kumulatif
terbuka dan
carry over dari
prolegnas 2015-
2019
6 RPerPres tentang
Pencabutan Perpres
98/2014 tentang
perizinan Usaha Mikro
dan Kecil
Sebagai dampak
terbitnya PP 24/2018
tentang OSS, seluruh
perizinan termasuk izin
usaha mikro dan kecil
- Kementerian
Koperasi dan
UKM,
Kementerian
Dalam Negeri,
-
- 31 -
diatur melalui PP
tersebut. Dalam hal ini
Perpres 98/2014
bertentangan dengan
PP 24/2018
Kementerian
Hukum dan HAM
3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN
Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai fungsi kedepan
menjadi:
a. Manajemen Strategi, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan
administratif di bidang penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP), akuntabilitas pengelolaan keuangan serta evaluasi dan
pelaporan kinerja di lingkungan kementerian koperasi dan usaha kecil dan
menengah;
b. Manajemen Regulasi, Organisasi dan Kerja Sama, untuk memberikan dukungan
pelayanan teknis dan administratif di bidang perumusan kebijakan, regulasi,
hukum, organisasi dan kerjasama di lingkungan kementerian koperasi dan usaha
kecil dan menengah;
c. Manajemen Komunikasi, Informasi Teknologi dan Penelitian dan Pengkajian,
untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif di bidang
komunikasi, informasi dan teknologi di lingkugan kementerian koperasi dan usaha
kecil dan menengah; dan
d. Manajemen Umum, untuk memberikan dukungan pelayanan teknis dan
administratif di bidang kerumahtanggaan, keprotokolan, penatausahaan pimpinan
dan pembinaan serta pengelolaan pegawai di lingkungan kementerian koperasi
dan usaha kecil dan menengah.
- 31 -
Bagan 3.1 Rancangan Teknokratik SOTK Sekretariat Tahun 2021
- 32 -
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1 TARGET KINERJA
Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewewenangnya, Sekretariat
Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2020-2024 menjabarkannya melalui:
1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM
tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis Sekretariat Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024
Sasaran Strategis Ukuran Hasil
(Lag Indikator)
Ukuran Pemacu Kinerja
(Lead Indikator) Target 2024 Pengukuran
Terwujudnya ASN Kementerian KUKM yang Profesional
Meningkatnya Profesionalisme ASN Kementerian KUKM
Indeks Profesionalisme ASN Kementerian KUKM
>90%
Terwujudnya Sistem Data dan Informasi KUKM
Tersedianya Data dan Informasi Pengembangan KUKM yang Akurat dan Akuntabel
Persentase KUMKM yang Datanya Akurat dan Terkini
100% Mandiri
Terwujudnya Birokrasi Kementerian KUKM yang Berorientasi Layanan Prima
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Kementerian KUKM Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian KUKM
Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian KUKM
>= 80 (A) Menpan-RB
Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Koperasi dan UKM
Level 4 BPKP
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengembangan Koperasi dan UMKM
>80
Terwujudnya Pengelolaan Kinerja dan Anggaran yang Akuntabel
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Kementerian KUKM
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian KUKM
A Menpan-RB
- 33 -
Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan Kementerian KUKM
WTP BPK
2. Indikator Kinerja Program
Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program, Indikator Kinerja
Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja
berkaitan dengan sasaran program (outcome) dan indikatornya. Indikator Kinerja
Program Generik Tahun 2020 terdapat pada Tabel 4.2 dan untuk Indikator Kinerja
Program Generik Tahun 2021-2024 terdapat pada Tabel 4.3
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2020
PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET
2020
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Meningkatnya efektivitas manajemen Kementerian Koperasi dan UKM
Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM
80%
Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koperasi dan UKM
80%
Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB
5,2%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM
Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM
80%
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Program Generik Tahun 2021-2024
PROGRAM SASARAN INDIKATOR TARGET
2021 2022 2023 2024
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN
Tersedianya Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif
Indeks kualitas kebijakan pengembangan Koperasi daan UMKM
80% 80% 80% 80%
Terselenggaranya Tata Kelola Pengembangan KUKM yang Partisipatif dan Berkelanjutan
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengembangan Koperasi dan UMKM
A A A A
Terwujudnya ASN Kementerian KUKM yang Profesional dengan indikator kinerja
Indeks profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
90% 90% 90% 90%
- 34 -
Tersedianya Sistem Data dan Informasi Pengembangan KUKM yang Terintegrasi
Persentase Jumlah Unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM terintegrasi dengan sistem data dan informasi
100% 100% 100% 100%
Terwujudnya Birokrasi Kementerian KUKM yang Berorientasi Layanan Prima
Nilai reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM
80 80 80 80
Tingkat Maturitas SPIP Kementerian Koperasi dan UKM
Level 2
Level 2
Level 3
Level 3
Terkelolanya Anggaran Pengembangan KUKM secara Akuntabel
Nilai SAKIP Kementerian Koperasi dan UKM
B B B+ B+
Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Koperasi dan UKM
WTP WTP WTP WTP
Tersedianya Operasional Kementerian Koperasi dan UKM
Jumlah Bulan Layanan Sarana Perkantoran
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
12 Bulan
4.2 KERANGKA PENDANAAN
Kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan,
program dan kegiatan dukungan manajemen pengembangan Koperasi dan UMKM
pada tahun 2020-2024 mencakup:
1. Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2020 diarahkan untuk membiayai
pelaksanaan:
a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Kementerian Koperasi dan UKM;
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian
Koperasi dan UKM;
2. Alokasi pendanaan jangka menengah Tahun 2021-2024 diarahkan untuk
membiayai pelaksanaan: Program Dukungan Manajemen;
Dalam bagian sebelumnya telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Adapun keberhasilan
pencapaian target-target yang telah ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-
ukuran yang akan digunakan yaitu menggunakan indikator kinerja dan selanjutnya
dalam mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk
merealisasikannya. Untuk itu, sumber dana yang diperlukan dalam mencapai target-
target yang telah ditetapkan dan realisasinya tergantung sepenuhnya dari APBN.
- 35 -
Secara terinci, kerangka pendanaan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan,
program dan kegiatan di bidang Koperasi, UMKM dan Kewirausahaan pada tahun
2020, 2021-2024 dapat dilihat pada Tabel 4.4 dan 4.5 berikut:
- 36 -
Tabel 4.4 Kerangka Pendanaan Tahun 2020
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Target
Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2020 2020
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM 649.771
Terciptanya Koperasi dan UMKM dalam perluasan kesempatan kerja serta pemerataan pendapatan
Unit Sekretariat
- Persentase jumlah tenaga kerja UMKM 55%
- Persentase Koperasi (Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi, Primer Kab/Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas)
100%
- Jumlah wirausaha nasional 10.000 Orang
Terwujudnya Koperasi dan UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan
Unit Sekretariat
- Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM
dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)
75%
- Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas (rata-rata/tahun)
7%
- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi dalam investasi (rata-rata/tahun)
10,5%
- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)
5%
- Proporsi UMKM yang mengakses
pembiayaan formal target RPJMN (%)
25%
Terwujudnya Kementerian Koperasi dan
UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
Unit Sekretariat
- Indeks reformasi Birokrasi, Kementerian
Koperasi dan UKM
80
- Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian Koperasi dan UKM
80
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 173.864 1. Deputi Bidang
- 37 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Target
Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2020 2020
Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM Kelembagaan
2. Deputi Bidang Pembiayaan
3. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
4. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
5. Deputi Bidang Pengembangan SDM
6. Deputi Bidang Pengawasan
7. Unit Sekretariat
Meningkatnya efektivitas manajemen Kementerian Koperasi dan UKM
- Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian
Koperasi dan UKM
80
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian
Koperasi dan UKM
80
- Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)
7,5%
Penyusunan Perencanaan Program/Kegiatan Kementerian
Koperasi dan UKM
3.172
Unit Sekretariat
Meningkatnya kualitas rencana program dan kegiatan Kementerian KUKM
- Terlaksananya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
1 Layanan
- Layanan Perencanaan 1 Layanan
Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, dan Kerjasama Teknik 2.130 Unit Sekretariat
Meningkatnya kualitas dan keterpaduan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan
- 38 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Target
Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2020 2020
kerjasama Internasional
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan
- Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1 Layanan
- Layanan Kerjasama Internasional 1 Layanan
Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pelaporan Anggaran dan BMN 122.609 Unit Sekretariat
Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara
- Layanan Manajemen Keuangan 1 Layanan
- Layanan Manajemen BMN 1 Layanan
- Layanan Perkantoran 1 Layanan
Penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan Pelaksanaan
Anggaran Pusat dan Daerah
2.414 Unit Sekretariat
Terpenuhinya layanan pemeriksaan di pusat dan daerah
- Layanan Audit Internal 1 Layanan
Peningkatan Kompetensi SDM Aparatur dan Administrasi
Kepegawaian
5.126 Unit Sekretariat
Terlaksananya Layanan Manajemen SDM Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan
- Layanan manajemen Sumber Daya Manusia
(SDM)
1 Layanan
Penyelenggaraan Ketatausahaan 5.337 Unit Sekretariat
Meningkatnya Kualitas Ketatausahaan dan Layanan Perkantoran
- Layanan Umum 1 Layanan
Penyelenggaraan kehumasan dan advokasi hukum 12.472 Unit Sekretariat
Terlaksananya Layanan Hubungan Masyarakat dan Advokasi Hukum
- Layanan Hukum 1 Layanan
- 39 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Target
Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2020 2020
- Layanan Hubungan Masyarakat dan
Informasi
1 Layanan
Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM 1.700 Unit Sekretariat
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Regulasi Koperasi dan UMKM
- Koordinasi Penyusunan Peraturan
Perundangan-Undangan serta Naskah Kerja Sama
1 Laporan
- Penataan Peraturan Perundang-Undangan
dan Naskah Kerja sama
1 Laporan
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan
Pengembangan Sistem Informasi dan Data 4.000 Unit Sekretariat
Meningkatnya kelengkapan dan kualitas sistem informasi dan data Koperasi dan UMKM
- Layanan Sarana dan Prasarana Internal 1 Layanan
- Layanan Data dan Informasi 1 Layanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kementerian Koperasi dan UKM
85.300 1. Deputi Bidang Kelembagaan
2. Deputi Bidang Pembiayaan
3. Deputi Bidang Produksi dan pemasaran
4. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
5. Deputi Bidang Pengembangan SDM
6. Deputi Bidang Pengawasan,
7. LLP-KUKM
- 40 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Target
Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2020 2020
8. Unit Sekretariat
Meningkatnya Dukungan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM
- Indeks Reformasi Birokrasi, Kementerian Koperasi dan UKM
80
Pengadaan Sarana Prasarana Kantor Kementerian Koperasi dan
UKM
64.844 1. Deputi Bidang Kelembagaan
2. Deputi Bidang Pembiayaan
3. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
4. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha
5. Deputi Bidang Pengembangan SDM
6. LLP-KUKM
7. Unit Sekretariat
Terpenuhinya Sarana dan Prasarana di Kementerian Koperasi dan UKM
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM
1 Layanan
Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi 369.234 1. Deputi Bidang Kelembagaan
2. Deputi Bidang Pembiayaan
3. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
4. Deputi Bidang Restrukturisasi
- 41 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Target
Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2020 2020
Usaha
5. Deputi Bidang Pengembangan SDM
6. LPDB-KUMKM
7. LLP-KUKM
8. Unit Sekretariat
Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian
- Persentase Jumlah Tenaga Kerja UMKM 5,5%
- Persentase Koperasi (Induk/Nasional,
Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas
33%
- Jumlah wirausaha nasional 10.000 Orang
Terwujudnya Daya Saing dan Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Perekonomian.
- Persentase Kontribusi Koperasi dan UMKM dalam Pembentukan PDB (rata-rata/tahun
7,5%
- Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas (rata-rata/tahun)
7%
- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi
dalam investasi (rata-rata/tahun)
10,5%
- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-
rata/tahun)
5%
- Proporsi UMKM yang mengakses
pembiayaan formal
25%
- Jumlah UMKM dan Koperasi yang menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk
2.000 KUMKM
- Partisipasi anggota koperasi dalam permodalan
55 Koperasi
- Pertumbuhan jumlah anggota koperasi 10%
- 42 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Target
Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2020 2020
- Pertumbuhan volume usaha koperasi 18%
Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah 80.113 Unit Sekretariat
Terlaksananya Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah
- Dukungan Pemberdayaan KUMKM di Daerah
34 Provinsi
- Satuan Tugas Pengawas Koperasi 1.423 Orang
- Operasional PLUT di Daerah 47 Unit
- Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di
Daerah
34 Paviliun
- Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)
1.234 Orang
Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis
Usaha Mikro
17.645 1. Deputi Bidang Kelembagaan
2. Deputi Bidang Pembiayaan
3. Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran
4. Deputi Bidang Pengembangan SDM
5. Unit Sekretariat
Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang Berbasis Usaha Mikro
- Persentase jumlah tenaga kerja UMKM
(rata-rata/tahun)
5,5%
- Persentase Koperasi (Induk/Nasional, Sekunder/Provinsi, Primer Kab./Kota yang memiliki kategori sehat/berkualitas
33%
- Persentase jumlah wirausaha nasional 10.000 Orang
Meningkatnya Koperasi dan UMKM yang
- 43 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
Lokasi Target
Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2020 2020
Berbasis Usaha Mikro.
- Persentase kontribusi Koperasi dan UMKM
dalam pembentukan PDB (rata-rata/tahun)
7,5%
- Persentase Kontribusi UMKM dan Koperasi dalam ekspor non-migas (rata-rata/tahun)
7%
- Persentase kontribusi UMKM dan Koperasi
dalam investasi (rata-rata/tahun)
10,5%
- Pertumbuhan Produktivitas UMKM (rata-rata/tahun)
5%
- Proporsi UMKM yang mengakses
pembiayaan formal
25%
- Jumlah UMKM dan Koperasi yang
menerapkan standardisasi mutu dan sertifikasi produk
2.000 Unit
- Partisipasi anggota koperasi dalam
permodalan
55%
- Pertumbuhan jumlah anggota koperasi 10%
- Pertumbuhan volume usaha koperasi 18%
- 44 -
Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2024
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
961.574 1.056.470 1.213.049 1.417.124
Terwujudnya Koperasi yang Modern
1. Deputi Bidang Perkoperasian
2. Deputi Bidang Usaha Mikro
3. Unit Sekretariat
- Persentase Kontribusi PDB
sektor Koperasi
2% 2% 1% 1%
- Jumlah Koperasi Model Baru dan
Modern
100 Koperasi
100 Koperasi
100 Koperasi
100 Koperasi
- Pertumbuhan Start-up berbasis
Koperasi
100 Start-up
100 Start-up
100 Start-up
100 Start-up
Terwujudnya UMKM yang Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global
1. Deputi Bidang Perkoperasian
2. Deputi Bidang Usaha Mikro
3. Unit Sekretariat
- Persentase Kontribusi PDB sektor UMKM
58,96% 59,16% 59,36% 59,56%
- Persentase Total Nilai Ekspor UMKM
15,12% 17,28% 19,44% 21,60%
- Persentase Total Investasi
UMKM
58% 61% 62% 63%
- Persentase UKM Naik Kelas
0,1% 0,25% 0,4% 0,5%
- Pertumbuhan Tenaga Kerja
UMKM
5% 8% 9% 10%
- Rasio Kewirausahaan
0,25% 0,30% 0,40% 0,5%
Terwujudnya Kementerian Unit Sekretariat
- 45 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Koperasi dan UKM yang Profesional dan Berkinerja Tinggi
- Indeks Kualitas Kebijakan Pengembangan Koperasi dan
UMKM
A A A A
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Program/Kegiatan
Pengembangan Koperasi dan
UMKM
A A A A
- Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Pengembangan Koperasi dan
UMKM
80 80 80 80
- Indeks Profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
A A A A
- Kualitas Integrasi Data dan Informasi Pengembangan
Koperasi dan UMKM (%)
100 100 100 100
- Indeks Reformasi Birokrasi 80 80 80 80
- Tingkat Maturitas SPIP
Kapabiitas APIP
2 2 3 3
- Nilai Akuntabilitas Kinerja B B B+ B+
- Opini BPK WTP WTP WTP WTP
Program Dukungan Manajemen 330.663 363.730 418.289 489.399 Unit Sekretariat
Meningkatnya Efektivitas Manajemen dan Dukungan Sarana Prasarana Kementerian Koperasi dan UKM
- Indeks kualitas kebijakan pengembangan Koperasi daan
UMKM
A A A A
- Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan
A A A A
- 46 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
pengembangan Koperasi dan UMKM
- Rata-Rata Tingkat Kepatuhan Daerah terhadap Kebijakan
Urusan Koperasi dan UMKM
Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
- Indeks profesionalisme ASN Kementerian Koperasi dan UKM
A A A A
- Persentase Jumlah Unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM terintegrasi dengan sistem data dan informasi
100 100 100 100
- Nilai reformasi birokrasi Kementerian Koperasi dan UKM
80 80 80 80
- Tingkat Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP Kementerian Koperasi dan UKM
2 2 3 3
- Nilai SAKIP Kementerian Koperasi dan UKM
B B B B
- Opini BPK atas laporan
keuangan Kementerian Koperasi dan UKM
WTP WTP WTP WTP
- Jumlah Bulan Layanan Sarana
Perkantoran
12 Bln 12 Bln 12 Bln 12 Bln
Perencanaan program/kegiatan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan Kementerian Koperasi
dan UKM
7.733 8.506 9.782 11.445 Unit Sekretariat
Kualitas keterpaduan perencanaan
program/kegiatan, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
Kementerian Koperasi dan UKM
- Perencanaan, Pemantauan dan
Evaluasi
1
Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
- 47 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Pelaksanaan dan Pelaporan Keuangan 137.619 151.381 174.088 203.683 Unit Sekretariat
Kinerja Pengelolaan Keuangan
- Manajemen Keuangan 1
Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
Penyelenggaraan pemeriksaan dan
pengawasan pelaksanaan anggaran pusat dan
daerah
5.500 6.050 6.957 8.140 Unit Sekretariat
Akuntabilitas Kementerian
Koperasi dan UKM
- Layanan Audit Internal 1
Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
Peningkatan kompetensi SDM aparatur,
Reformasi Birokrasi dan Penyelenggaraan
ketatausahaan
16.801 18.481 21.253 24.866 Unit Sekretariat
Kualitas dan kompetensi SDM
aparatur, Reformasi Birokrasi dan
Penyelenggaraan ketatausahaan
- Layanan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Layanan Umum
1
Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana
Kementerian Koperasi dan UKM
60.000 66.000 75.900 88.803 Unit Sekretariat
Layanan Rumah Tangga dan
Sarana Prasarana untuk
menunjang kegiatan di
Kementerian Koperasi dan UKM
- Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa KUKM, Layanan Sarana dan Prasarana Internal dan Perkantoran
12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
Kehumasan, Pengembangan Data, Informasi
Teknologi dan Penelitian Pengkajian
19.000 20.900 24.035 28.120 Unit Sekretariat
- 48 -
Program/ Kegiatan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan
(Output)/Indikator Lokasi
Target Alokasi (dalam juta rupiah) Unit Organisasi
Pelaksana 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Kualitas informasi Publik
Kementerian Koperasi dan UKM
- Layanan Hukum, Hubungan
Masyarakat dan Informasi, Data dan Informasi, Penelitian dan Pengembangan
1
Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
Penyusunan Regulasi, kerjasama dalam dan
luar negeri dan Penataan Organisasi Tata Kerja
7.750 8.525 9.803 11.470 Unit Sekretariat
Kualitas Regulasi, kerjasama
dalam dan luar negeri dan
Organisasi Tata Kerja Kementerian
Koperasi dan UKM
- Penyusunan dan Penataan Regulasi, Layanan Kerjasama dalam dan luar negeri, dan Penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana
1
Layanan
1 Layanan
1 Layanan
1 Layanan
Layanan Rumah Tangga dan Sarana Prasarana
BLU
172.656 189.921 218.410 255.539 Unit Sekretariat
Kualitas Layanan Rumah Tangga
dan Sarana Prasarana untuk
menunjang kegiatan BLU
- Layanan Perkantoran 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
- 49 -
BAB V PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Unit Kementerian Koperasi dan UKM Tahun
2020-2024 adalah Dokumen perencanaan pembangunan 5 tahun, yang
disampaikan sebagai mandatory melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM
Nomor : 5 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM
Tahun 2020-2024. Selain itu, Dokumen ini juga dimaksudkan dalam rangka
menjalankan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang SAKIP.
Selanjutnya Rencana Strategis Unit Sekretariat Kementerian Koperasi dan
UKM Tahun 2020-2024 digunakan sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan
penilaian terhadap kinerja yang telah ditetapkan, serta akan evaluasi secara berkala
sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
Kemudian, apabila diwaktu mendatang diperlukan adanya perubahan maka
akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
RULLY INDRAWAN