KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : …organisasi.samarindakota.go.id/files/SK SP Sekretariat Daerah.pdf · keputusan sekretaris daerah kota samarinda nomor : 061.2/56/hk-ks/x/2019

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

NOMOR : 061.2/56/HK-KS/X/2019

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANANPADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentangPelayanan Publik pasal 20 dan Peraturan Daerah KotaSamarinda nomor 9 tahun 2013 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 27, yangmenyatakan setiap penyelenggara pelayanan publik wajibmenyusun, menetapkan dan menerapkan StandarPelayanan serta menetapkan maklumat pelayanandengan memperhatikan kemampuan penyelenggaraan,kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungannya.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a,perlu ditetapkan dalamKeputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentangPenetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantansebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820):

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentangPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentangPerangkat Daeerah (LNRI tahun 2016 Nomor 114

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (LembaranDaerah Kota Samarinda Tahun 2013 Nomor 8);

6. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 06 Tahun 2015tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan danEtika Pelayanan (berita Daerah Kota Samarinda tahun2015 nomor 06).

7. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja SekretariatDaerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah KotaSamarinda tahun 2016 Nomor 4).

8. Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor061.2/009/HK-KS/V/2016 tentang Standar PelayananBagian Organisasi Setda Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :KESATU : Penetapan Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan pada

Sekretariat Daerah Kota Samarinda, dengan rincian sebagaimanatercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :Standar Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Samarinda meliputiStandar Pelayanan masing-masing Bagian terdiri dari :a. Bagian Tata Usaha

1. Fasilitasi Penyusunan RKA & DPA (APBDMurni/Pergeseran/Perubahan) Setda Kota Samarinda

2. Pengajuan Izin Cuti Tahunan PNS3. Surat Pengantar Pengajuan Kenaikan Pangkat PNS4. Pengajuan Surat Perintah Perjalanan Dinas/Surat Perintah

Tugas (SPPD-SPT)5. Registrasi Surat Keluar Walikota Dan Sekretaris Daerah

Kota Samarinda.6. Regitrasi/Disposisi Surat Masuk Walikota Dan Sekretaris

Daerah Kota Samarinda.7. Penerbitan SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran –Uang

Persediaan))8. Penerbitan SPP dan Penerbitan SPM.9. Penerbitan SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran –

Langsung)10. Penerbitan SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran –Ganti

Uang)11. Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

b. Bagian Administrasi Pembangunan1. Fasilitasi Bantuan Keuangan Provinsi2. Fasilitasi Asistensi RKA3. Layanan Buka Kunci Pelaporan Online

c. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa1. Penyelenggaraan Registrasi Pembuatan Akun Pengguna

Anggaran (PA), Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa PenggunaAnggaran (KPA0 selaku pejabat pembuat komitmen (PPK)

dan Pejabat Penggadaan (PP) pada aplikasi SIRUP/AplikasiLPSE/Aplikasi Katalog Lokal.

2. Penyelenggaraan pemilihan penyedia barang /Jasa secaraE-Tendering.

3. Penyelenggaraan Registrasi dan Verifikasi PenyediaBarang/Jasa pada Aplikasi LPSE Kota Samarinda.

4. Penyelenggaraan Perubahan Email/NPWP PenyediaBarang/Jasa pada aplikasi LPSE.

5. Penyelenggaraan Registrasi Kelompok Kerja (Pokja) PPBJ.6. Penyelenggaraan Registrasi Dan Verifikasi Penyedia

barang/Jasa.d. Bagian Humas & Protokol

1. Pendaftran agenda/acara Pemerintah Kota Samarinda2. Pembuatan Naskah Pidato Walikota3. Penerimaan Audiensi oleh Walikota/Tamu Pemerintah Kota

Samarinda.4. Penerimaan Kunjungan Kerja.5. Permintaan Petugas Keprotokolan

e. Bagian Infrastruktur1. Fasilitasi Penerbitan Telahaan Staf.2. Fasilitator Penyelenggaraan Rapat Untuk Masyarakat3. Penyelenggaraan Koordinasi OPD

f. Bagian Kerjasama Dan Administrasi Wilayah1. Fasilitasi Penyusunan dan/atau Pembuatan Naskah

Kerjasama/Kesepakatan Bersama (MUO).2. Fasilitasi Penyusunan dan/atau Pembuatan Naskah

Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).3. Fasilitasi Permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

g. Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam1. Fasilitasi Pengangkatan Dan Pemberhentian Direksi

Perusahaan Daerah Dan Dewan Pengawas.h. Bagian Organisasi

1. Fasilitasi Pentyusunan SOP-AP (Standar OperasionalProsedur-Administrasi Pemerintahan), Standar Pelayanan,Survei Kepuasan Masyarakat, Anal;isis Jabatan/BebanKerja dan Dokumen SAKIP.

2. Permintaan Nara Sumber Kegiatan Bidang Organisasi3. Penetapan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perasngkat

Daerah (Perubahan SOTK OPD)4. Penetapan Perubahan/penambahan Nomenklatur

JabatanFungsional.5. Perubahan Pakaian Dinas Perangkat Daerah.6. Pelayanan Konsultasi

i. Bagian Umum1. Permintaan Alat Tulis Kantor/Barang

Cetakan/Penggandaan/Perbaikan Sarana danPrasaranaKontor/Inventaris/Komsumsi/Souvenir.

2. Pengusulan Dan Penghapusan Barang Inventaris3. Fasilitasi Mutasi Barang Inventaris Dakam dan Keluar

Sekretariat Daerah4. Permintaan Penggantian Uang BBM

5. Peminjaman Ruang Rapat/Pertemuandari Luar PemerintahKota Samarinda.

6. Fasilitasi Pelayanan Tamu.7. Fasilitas Peminjaman Bus

j. Bagian Pemerintahan Dan Otonomi Daerah1. Pembuatan Surat Rekomendasi Pemberhentian Dan

Penggantian Anggota DPRD Antar Waktu (PAW) dariPimpinan DPRD Kota Samarinda Kepda Gubernur MelaluiWalikota.

k. Bagian Hukum1. Penerbitan Produk Hukum Daerah (Perda, Peraturan

Walikota, Keputusan2. Fasilitasi Bantuan Hukum3. Pendampingan di Kepolisian/Kejaksaaan4. Layanan Konsultasi Hukum5. Permintaan Pendapat Hukum

KETIGA : Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah diwajibkanmelaksanakan Standar Pelayanan dengan penuh tanggungjawabdan konsisten sesuai Janji Standar Pelayanan yang dituangkandalam Maklumat Pelayanan sebagaimana pada lampiran IIKeputusan ini yang merupakan satu-kesatuan yang tidak dapatdipisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dengan diberlakukan Keputusan Sekretaris Daerah KotaSamarinda ,maka Keputusan Sekretaris Daerah Kota SamarindaNomor 061.2/009/HK/KS/V/2016 tentang Standar PelayananBagian Organisasi Setda Kota Samarinda, dinyatakan dicabut dantidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada Juli 2019 .

Ditetapkan di Samarindapada tanggal 7 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAHKOTA SAMARINDA

H SUGENG CHAIRUDDIN

Tembusan :1. Inspektorat Daerah Kota samarinda2. Kepala Bagin Lingkup Setda Kota Samarinda.

Ida/ SK SP Spekretariat/Ksb II

1

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 061.2/56/HK-KS/X/2019 TENTANGPENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTASAMARINDA.

STANDAR PELAYANAN PUBLIK SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

No BAGIAN /JUDUL STANDARPELAYANAN / KOMPENEN

STANDAR PELAYANAN

URAIAN

1 BAGIAN TATA USAHA1.1 Fasilitasi Penyusunan RKA & DPA (APBD Murni / Pergeseran / Perubahan) Sekretariat Daerah Kota Samarinda

1 Dasar hukum 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPermendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPermendagri Nomor 13 Tahun 2006

5. Standar PelayananPeraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1976 Tentang CutiPegawai Negeri Sipil.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil.

7. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian CutiPegawai Negeri Sipil.

8. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor 800/0094/300.04Tanggal 15 Januari 2018 Tentang Pemberian Cuti Tahunan Pegawai NegeriSipil

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana KerjaPembangunan.

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 TentangOrganisasi Perangkat Daerah.

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 TentangPembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2016 Tentang SusunanOrganisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas SekretariatDaerah Kota Samarinda

13. Peraturan Daerah Samarinda Tentang RPJMD Tahun 2016-202014. Renstra Sekretariat Daerah Kota Samarinda Tahun 2016-202115. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata CaraEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan RencanaKerja Pemerintah Daerah.

16. RKA/DPA Sekretariat Daerah17. UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara18. UU Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah19. UU Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga20. UU Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional21. Perwali Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang SAKIP di Lingkungan

Pemerintah Kota Samarinda2 Sarana, Prasarana dan/ atau

Fasilitas1. Lembaran kerja/rencana kerja dan anggaran2. Buku catatan keuangan SPJ3. Komputer / printer / kalkulator / Alat Tulis Kantor4. Buku PP Kota Samarinda5. Fasilitas Jaringan Internet6. Dokumen RPJMD/Renstra7. Brankas

3 Kompetensi Pelaksana 1. Mengetahui tugas dan fungsi Verifikator SPJ dan Bendahara Pengeluaran2. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan

2

3. Kemampuan menganalisa, mencermati, menghitung semua SPJ didalam prosespengelolaan keuangan

4. Memahami dan memiliki kemampuan dalam Kebijakan Kepegawaian ,Keuangan , Akuntabilitas KInerja

5. Mampu melaksanakan koordinasi dengan internal dan ekternal terkaitPengajuan Izin Cuti Tahunan PNS.

6. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik.7. SLTA/Sarjana (S1)

4 Pengawasan Internal - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah- Sekretaris Daerah- Asisten yang membidangi- Kabag Tata Usaha dan Kasub Keuangan

5 Penanganan Pengaduan Pengaduan dapat disampaikan melalui email :1. [email protected]. SMS Hp. 081347068805

3. [email protected] Jumlah Pelaksana a. Subbag Keuangan sebanyak 4 orang

b. Subbag TU Pimpinan sebanyak 5 orangc. Subbag Program sebanyak 5 orang

7 Jaminan Pelayanan danKeselamatan

Maklumat Pelayanan

8 Jaminan Keamanan - CCTV- Jaringan Listrik yang memadai- Pintu Masuk Elektronik- Petugas Keamanan- Meja da Kursi yang berfungsi Baik- Ruang Pendingin yang cukup

9 Evaluasi Kinerja Pelayanan Survey Kepuasan Masyarakat 1 (satu) Tahun sekali1.1 Fasilitasi Penyusunan RKA & DPA (APBD Murni / Pergeseran / Perubahan) Sekretariat Daerah Kota Samarinda

10 Persyaratan 1. Rancangan RKA/DPA2. Ketersediaan Anggaran yang telah disyahkan dalam APBD

11 Sistem, Mekanisme danProsedur

1. JFU Menerima Surat Edaran Sekretaris Daerah Tentang Pengajuan UsulanKegiatan dan Mencatat dalam Register Surat Masuk serta Melaporkan KepadaKepala Bagian

2. Kepala Bagian Membaca dan Memberikan disposisi serta MemerintahkanKasubbag. Perencanaan Program untuk membuat Surat Pemberitahuan kepadaBagian-bagian

3. Kasubbag. Perencanaan Program Membaca Disposisi dan Memerintahkan JFUuntuk membuat Draft Surat Pemberitahuan Kepada Bagian-Bagian

4. JFU Membuat Draft Surat Pemberitahuan Kepada Bagian-Bagian danMenyerahkan kepada Kasubbag. Perencanaan Program

5. Kasubbag. Perencanaan Program Memaraf Surat Pemberitahuan kepadaBagian-Bagian dan Menyerahkan kepada Kepala Bagian

6. Kepala Bagian Menandatangani dan Memberikan Disposisi sekaligusMemberikan Perintah kepada Kasubbag. Perencanaan Program untukMengedarkan Surat Pemberitahuan

7. Kasubbag. Perencanaan Program Membaca Disposisi dan Memerintahkankepada JFU untuk Mendistribusikan Surat Pemberitahuan

8. JFU Mencatat dalam Register Surat Keluar dan Menggandakan SuratPemberitahuan

9. JFU Mengedarkan Surat Pemberitahuan kepada Bagian-Bagian dilengkapidengan Tanda Terima

10. JFU Menerima, Mengumpulkan dan Merekap Usulan Kegiatan dari Bagian-Bagian kemudian Melaporkan kepada Kasubbag. Perencanaan Program

11. Kasubbag. Perencanaan Program Menandatangani Rekap Usulan Kegiatan danMemerintahkan kepada JFU untuk Mengirimkan kepada TAPD

12. JFU Mencatat dalam Register Surat Keluar dan Mengirim Rekap Usulan Kegiatankepada TAPD dilengkapi dengan Tanda Terima

13. TAPD Memberitahukan kepada SKPD tentang Draft PPAS14. JFU Menerima Pemberitahuan dari TAPD tentag Draft PPAS (Prioritas Pagu

Anggaran Sementara) Sekretariat Daerah dan Mencatat dalam Register SuratMasuk dan Melaporkan kepada Kepala Bagian

15. Kepala Bagian Membaca dan Memberikan Disposisi kepada Kasubbag.Perencanaan Program untuk ditindaklanjuti

3

16. Kasubbag. Perencanaan Program membaca Disposisi dan Memerintahkan JFUuntuk Mengedarkan PPAS

17. JFU mencatat dalam Register Surat Keluar, Membagi Draft PPAS kepada Bagian-Bagian dan Menyampaikan untuk segera Membuat Usulan RKA (Rencana KerjaAnggaran)

18. Bagian-Bagian Membuat Usulan RKA dan Menyerahkan kepada JFU19. JFU Menerima dan Memverifikasi Usulan RKA dari Bagian-Bagian20. JFU Membuat Rekap Usulan RKA dari Bagian-Bagian dan Menyerahkan kepada

Kasubbag. Perencanaan Program21. Kasubbag. Perencanaan Program Memaraf Rekap Usulan RKA dan Menyerahkan

kepada Kepala Bagian22. Kepala Bagian Menandatangani dan Memberikan Disposisi sekaligus

Memberikan Perintah kepada kasubbag. Perencanaan Program untukMengirimkan Rekap Usulan RKA kepada TAPD

23. Kasubbag. Perencanaan Program Membaca Disposisi dan Memerintahkankepada JFU untuk Menyampaikan Rekap Usulan RKA kepada TAPD

24. JFU Mencatat dalam Register Surat Keluar dan Mengirim Rekap Usulan RKAkepada TAPD dilengkapi dengan Tanda Terima

25. TAPD Memberikan Jadwal Pelaksanaan Asistensi RKA kepada SKPD26. JFU Menerima dan Mencatat dalam Buku Register Surat Masuk Jadwal

Pelaksanaan Asistensi RKA dan Melaporkan kepada Kepala Bagian27. Kepala Bagian Membaca dan Memberikan Disposisi Sekaligus Memberi Perintah

kepada Kasubbag. Perencanaan Program untuk Menindaklanjuti JadwalPelaksanaan Asistensi RKA

28. Kasubbag. Perencanaan Program Membaca Disposisi dan Memerintahkankepada JFU untuk Melaksanakan Asistensi RKA

29. JFU Melaksanakan Proses Asistensi RKA dengan TAPD30. TAPD Melaksanakan Proses Asistensi RKA dengan SKPD dan Memberikan

Lembar Klarifikasi31. JFU Menerima Lembar Klarifikasi RKA dan Merevisi RKA sesuai dengan Arahan

Tim TAPD yang terdapat dalam Lembar Klarifikasi32. JFU Menginput Usulan RKA ke dalam Program SIMDA33. JFU Memberikan Informasi dari Hasil Penginputan RKA Kepada TAPD34. JFU Menerima Undangan Pengambilan RKA dan DPA SKPD35. JFU Mencatat dalam Register Surat Masuk dan Menyerahkan kepada Kepala

Bagian36. Kepala Bagian Membaca Undangan dan Memberi Disposisi sekaligus memberi

Perintah kepada Kasubbag. Perencanaan Program untuk Menghadiri Undangan37. Kasubbag. Perencanaan Program Membaca Disposisi dan bersama JFU

menghadiri Undangan38. TAPD Bersama Kasubbag. Perencanaan Program dan JFU Menghadiri Rapat39. Sekretaris Daerah Meminta Persetujuan / Pengesahan RKA dan DPA kepada

TAPD kemudian dilanjutkan kepada Pimpinan TAPD40. Sekretaris Daerah Menandatangani RKA dan DPA SKPD41. JFU Menerima dan Menggandakan RKA dan DPA yang telah disahkan dan

ditandatangani oleh TAPD42. JFU Menjilid dan Mendistribusikan RKA dan DPA SKPD kepada Bagian-Bagian

dan TAPD serta Mengarsipkannya.12 Waktu Penyelesaian 8 (delapan) Minggu13 Biaya / Tarif Gratis (Rp. 0)14 Produk Layanan Dokumen RKA dan DPA

1.2 PENGAJUAN IZIN CUTI TAHUNAN PNS10 Persyaratan 1. Administrasi

a. Menyerahkan Blanko Formulir Cuti Tahunan yang telah diisi PNS yangmengajukan Cuti Tahunan dan telah ditandatangani Atasan Langsung.

b. Fotokopi Surat Izin Tahunan dalam 3 tahun terakhir (jika ada).2. Teknis

a. Bekas Administrasi diserahkan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) Hari KerjaSEBELUM Tanggal Izin Cuti dimulai, ke Bagian TU pada HARI dan JAMKERJA.

b. Surat Izin Cuti Tahunan yang telah ditandatangani Pejabat YangBerwenang, diambil SENDIRI oleh PNS yang mengajukan Izin SEBELUM CUTIDimulai.

11 Sistem Mekanisme dan 1. PNS mengajukan Izin Cuti Tahunan kepada JFU dengan menyerahkan Berkas

4

Prosedur Administrasi.2. JFU Memeriksa kesesuaian waktu cuti , kelengkapan berkas dan menghitung

jumlah Cuti Tahunan yang bisa diambil pemohon.3. JFU membuat Surat Cuti yang kemudian diperiksa kepada Kasubbag TU

Pimpinan & Kepegawaian, lalu Kabag TU menandatangani Surat pengantarcuti.

4. JFU Mengirim Surat pengantar dan Surat Izin Cuti untuk ditandatangani olehAsisten Administrasi Umum.

5. JFU / Arsiparis memberi nomor dan tanggal surat lalu meng-scan danmengarsipkannya.

6. JFU memberikan Surat Izin Cuti kepada PNS yang bersangkutan, lalu memintatanda terima,

12 Jangka Waktu Penyelesaian 120 Menit13 Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya (Gratis)14 Produk Layanan Asli Surat Izin Cuti Tahunan

1.3 SURAT PENGANTAR PENGAJUAN KENAIKAN PANGKAT PNS10 Persyaratan 1. Persyaratan Administrasi, dibuat 2 (dua) Rangkap dengan Surat Pengantar yaitu

:a. Berkas UMUM, terdiri :

1) Fotokopi Kartu Pegawai (Karpeg)2) Fotokopi SK CPNS (80%) dan SK PNS (100%)3) Fotokopi NIP Baru4) Fotokopi SK Pangkat Terakhir5) Fotokopi Ijazah Terakhir dilegalisir6) Fotokopi Penambahan Masa Kerja (Jika Ada)7) Fotokopi SKP 2 (dua) Tahun Terakhir

b. Berkas KHUSUS, masing-masing terdiri dari :1) Kenaikan Pangkat Reguler, menyerahkan Seluruh Berkas UMUM.2) Kenaikan Pangkat Pilihan, menyerahkan Seluruh Berkas UMUM

ditambah :a) Fotokopi Sertifikat Diklat Penjenjangb) Fotokopi Surat Izin Belajar (Jika Perkuliahan Jarak Jauh, harus

melampirkan Surat Kerjasama)c) Berkas dilegalisir SKPD Masing-masing kecuali Ijazah

3) Kenaikan Pangkat Fungsional, menyerahkan Seluruh Berkas UMUMditambah :a) PAK (Penetapan Angka Kredit) yang ASLI, dan dapat diberikan

kenaikan pangkat 2 (dua) Tahun Sekali apabila memenuhi nilai PAKb) Fotokopi Sertifikat Pelatihan yang telah diikuti

4) Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, menyerahkan Seluruh BerkasUMUM ditambah :a) Fotokopi Transkrip Nilai dilegalisirb) Fotokopi Surat Izin Belajar (Jika Perkuliahan Jarak Jauh, harus

melampirkan Surat Kerjasama)c) Uraian tugas pekerjaan yang sesuai dengan disiplin ilmu yang

dimilikid) Fotokopi Sertifikat Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah

5) Pengajuan Ujian Penyesuaian Ijazah di Lingkungan Pemerintah KotaSamarinda, , menyerahkan Seluruh Berkas UMUM ditambah :a) Fotokopi Transkrip Nilai dilegalisirb) Fotokopi Surat Izin Belajar / Tugas Belajar / Keterangan dari

Perguruan Tinggic) Uraian Tugas dari Instansi masing-masing.d) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Instansie) Photo 3x4 (Warna) sebanyak 5 Lembar

2. Persyaratan Tehnisa. Bekas Administrasi diserahkan selambat-lambatnya 4 (Empat) Bulan SEBELUM

Tanggal TMT Kenaikan Pangkat, ke Bagian TU pada HARI dan JAM KERJA.b. Berkas Administrasi diserahkan oleh PNS yang mengajukan kenaikan

Pangkat atau Pihak lain yang diserahi wewenang.

5

c. Memenuhi Masa Kerja Kepangkatan11 Sistem Mekanisme dan

Prosedura. BKPPD mengirimkan daftar penjagaaan kenaikan pangkat PNS Sekretariat

Daerah melalui sistem SIMPEG Onlinec. Kasubbag TU Pimp. & Kepeg. melanjutkan ke PNS yg akan naik pangkat utk

melengkapi berkasd. PNS yang akan Naik Pangkat melengkapi berkas melalui Simpeg online, atau JFU

Bagian TU membantu meng-upload dan khusus Ijazah Pendidikan legalisir jugaharus diserahkahkan secara manual.

e. JFU memeriksa jika kurang lengkap maka dikembalikan, jika benar dilanjutkan kekasubbag. TU

f. Kasubbag TU Pimp. & Kepeg. Memverifikasi berkas manual dan yang melaluiSIMPEG Online.

g. BKPPD yang mengelola SIMPEG Online akan memvalidasi berkas yang dikirimkansecara online.

h. JFU membuat Surat Pengantar KENPA disertai Berkas Ijazah Legalisir.i. Kasubbag TU Pimp dan Kepeg. Memeriksa kelengkapan berkas KENPA dan

memberi paraf, lalu dilanjutkan kepada Kabag TU untuk memverifikasi danmemberi paraf.

j. Asisten Administrasi menandatangani Surat Pengantar KENPA untuk seterusnyadiproses BKPPD lebih lanjut.

k. JFU / Arsiparis memberi nomor, tanggal surat, men-scanning lalu mengarsipkansebagai berkas surat keluar.

l. JFU mengirim Surat Pengantar lengkap dengan berkas KENPA ke BKPPD yangmenangani Kenaikan Pangkat dan meminta tanda terima.

12 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) Hari Kerja13 Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya (Gratis)14 Produk Layanan Surat Tembusan Pengantar Kenaikan Pangkat

1.4 PENGAJUAN SURAT PERINTAH PERJALAN DINAS / SURAT PERINTAH TUGAS (SPPD-SPT)10 Persyaratan 3. Administrasi

c. Fotokopi Undangan atau Surat dari pelaksana kegiatan yang diberi catatanDisposisi Walikota / Sekda / Kepala OPD 1 lembar ASLI dan 1 lembarFotokopi.

d. Bila tidak ada poin “a”, maka menyerahkan Telaahan Staf yangditandatangani Pejabat berwenang 2 lembar.

4. Teknisc. Pengajuan berkas SPPD dan SPT selambat-lambatnya 2 (DUA) hari

sebelum tanggal keberangkatan.d. Pegawai / staf yang ditunjuk mengantar sendiri bekas administrasi SPPD

dan SPT ke Bagian TU pada HARI dan JAM KERJA.11 Sistem Mekanisme dan

Prosedur7. JFU menerima berkas syarat administrasi pegawai yang akan dinas keluar atau

akan diperintahkan tugas.8. Untuk SPPD Setkota Samarinda, maka Kabag TU memeriksa jika anggaran

tersedia maka surat diparaf dan dikembalikan ke JFU9. JFU membuat dan mencetak SPT/ SPPD sesuai disposisi / Telaahan Staf dan

instruksi Kabag. Setelah dicetak, diberikan kpd Kasubbag TU Pimpinan &Kepegawaian, lalu Kabag TU untuk diverifikasi, lalu dilanjutkankan ke AsistenAdministrasi.

10. Asisten Administrasi memeriksa surat, bila sudah benar surat diparaf kemudianditeruskan ke Walikota/Sekda/Pejabat yang ditunjuk.

11. Walikota/ Sekda/ Pejabat yang ditunjuk memeriksa surat dan menandatanganiSPT/ SPPD kemudian diteruskan ke JFU

12. JFU / Arsiparis mengarsipkan berkas SPT/SPPD dan memberikan kpd pegawaibersangkutan dan meminta tanda terima penyerahan SPPD/SPT.

12 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (dua) Jam13 Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya (Gratis)14 Produk Layanan Asli SPT dan SPPD 5 rangkap

1.5 REGISTRASI SURAT KELUAR WALIKOTA DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

6

10 Persyaratan I.Persyaratan Administrasia. Menunjukkan Surat Keluar yang TELAH ditanda tangani Walikota / Sekretaris

Daerah / Pejabat yang berwenang 1 lembar ASLI dan 1 lembar yangmemiliki ALUR KOREKSI surat.

b. Surat Keluar dibuat berdasarkan TATA NASKAH DINAS dengan Kop Suratyang telah dicetak Bagian Umum Setkota, dengan MENGOSONGKANNOMOR dan TANGGAL Surat.

c. Menyerahkan Fotokopi Surat yang memiliki ALUR SURAT sebagai ARSIP.II. Persyaratan Teknis

a. Pengajuan Registrasi Surat Keluar Selambat-lambatnya setelah Penandatanganan adalah 1 (SATU) hari kerja Pukul 09.00.

b. Pegawai / staf yang ditunjuk mengantar sendiri bekas administrasi SuratKeluar ke Bagian TU pada HARI dan JAM KERJA.

11 Sistem Mekanisme dan Prosedur a. JFU menerima berkas syarat administrasi Surat Keluar yang ditanda tanganiWalikota / Sekretaris Daerah / Pejabat yang berwenang.

b. JFU / Arsiparis memberikan Kode Klasifikasi Arsip, meregistrasi nomor surat,memberi tanggal, dan memberi Stempel Surat.

c. JFU / Arsiparis mencatat/ mengetik dalam Agenda Surat Keluar.d. JFU / Arsiparis Melakukan Scanning surat sbg Arsip Elektronike. JFU / Arsiparis mengarsipkan surat keluar yang memiliki Alur Surat.

12 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit13 Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya (Gratis)14 Produk Layanan Nomor Surat Keluar Walikota / Sekda Kota Samarinda

1.6 REGISTRASI / DISPOSISI SURAT MASUK WALIKOTA DAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA10 Persyaratan 1. Administrasi

a. Surat masuk ditujukan kepada Walikota / Sekretaris Daerah / Pejabatyang berwenang di lingkungan Sekretariat Darah Kota Samarinda.

b. Surat Masuk dapat berupa Surat Dinas, Proposal, dan Undangan.2. Teknis

a. Bekas Surat Masuk diantar ke Bagian TU pada HARI dan JAM KERJA.b. Terkhusus Surat Undangan selambat-lambatnya adalah 3 (Tiga) hari

kerja sebelum pelaksanaan Kegiatan, sedangkan selain itu akanditerima tanpa diregistrasi dalam Agenda Surat Masuk.

11 Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. JFU mengecek jenis surat masuk dari instansi /masyarakat (Lengkap,Tertutup, Rahasia).

2. JFU / Arsiparis Menentukan kode Klasifikasi, Indeks dan memilah Surat(Penting/Tidak Penting)

3. JFU Melakukan scanning Surat Masuk untuk disimpan sebagai ArsipElektronik.

4. JFU Memverifikasi surat sesuai tujuan surat, dan mencatat/ mengetikdalam Buku Agenda Surat Masuk.

5. JFU Mencetak Lembar Disposisi Besar, dan Lembar Disposisi Kecil6. JFU Menyampaikan Berkas Surat Masuk kepada Walikota atau Sekretaris

Daerah7. Walikota atau Sekretaris Daerah membuat disposisi dan arahan/instruksi

kepada Asisten sesuai bidangnya dan diberikan kembali kepada JFU8. JFU mencatat/ mengetik hasil disposisi Walikota / Sekda dalam Buku

Agenda Surat Masuk, Mencetak Lembar disposisi Kecil9. JFU Menyampaikan Berkas Surat Masuk kepada Asisten10. Asisten membuat disposisi dan arahan/instruksi kepada Kepala Bagian /

Kepala Kantor / Kepala Dinas / Kepala Badan sesuai bidangnya dandiberikan kembali kepada JFU

11. JFU mencatat/ mengetik hasil disposisi Asisten dalam Buku Agenda SuratMasuk, Mencetak Lembar disposisi Kecil

12. JFU Memilah apakah Disposisi dari Asisten ditujukan untuk Kepala Bagian.13. JFU Menyampaikan Berkas Surat Masuk kepada Kepala Dinas/ Kepala

Kantor / Kepala Badan14. JFU Menyampaikan Berkas Surat Masuk kepada Kepala Bagian

7

15. Kepala Bagian Menindaklanjuti arahan/instruksi Asisten sesuai bidangnyadan diberikan kembali kepada JFU untuk diarsipkan.

16. JFU / Arsiparis mengarsipkan Berkas Surat Masuk di Unit pengolah (SistemDesentralisasi).

12 Jangka Waktu Penyelesaian 10 Menit13 Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya (Gratis)14 Produk Layanan Surat Masuk Disposisi Walikota / Sekda Kota Samarinda

1.7 PENERBITAN SPP-UP (Surat Permintaan Pembayaran – Uang Persedian)10 Persyaratan 1. Ketersedian Aliran Kas

2. Surat Permintaan SPP-UP3. Keputusan Penetapan Uang Persediaan4. Surat Pernyataan PA _KPA5. Salinan SPD6. Surat Pengantar Ringkasan /rincian SPP-UP

11 Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. Menyiapkan, mencermati SPD dan DPA khususnya aliran kas danKomponen belanjanya

2. Membuat konsep pengajuan SPP-UP untuk mengisi saldo persediaan satukali dalam 1 tahun yang besarnya maksimal 1/12 dari BL dikurangi belanjapihak ketiga yang besarnya lebih dari Rp.50 jt

3. Mengajukan konsep pengajuan SPP-UP ke PPK unit kerja untuk di teliti dandicermati beserta kelengkapan dokumen lainnya meliputi :

4. Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-UP. Jika sudah benar diberiparaf untuk diteruskan ke PA-KPA dan jika belum dikembalikan untukdiperbaiki

5. Menerima konsep pengajuan SPP-UP yang sudah di paraf dan mengajukan kePA-KPA untuk ditandangani

6. Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-UP. Jika sudah benar diberitandatangan dan jika belum di kembalikan untuk diperbaiki

7. Menerima dan menyampaikan SPP-UP untuk dikirim ke PPKD-BUD

12 Jangka Waktu Penyelesaian 1 (Satu) Hari Kerja13 Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya (Gratis)14 Produk Layananx Penerbitan SPP – UP (Surat Permintaan Pembayaran – Uang Persedian)

1.8 PENERBITAN SPP DAN PENERBITAN SPM

10 Persyaratan - Surat Pertanggungjawaban Belanja (SPTJB)- Surat Pertanggungjawaban SPJ- DPA- Surat Pernyataaan Bendahara Pengeluaran- Hasil Cek List DOkumen PJ

11 Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. Penerimaan dan penyerahan SPD oleh pengguna anggaran kepadabendahara pengeluaran melalui PPTK dan PPK SKPD

2. Berdasarkan SPD, bendahara pengeluaran membuat usulan SPP-UP/GU/TU/LS per program dan kegiatan beserta rinciannya

3. Menyampaikan usulan kepada PPK untuk dikoreksi dan dicermati4. Meneliti kelengkapan dokumen SPP UP/GU/TU/LS dan kesesuaiannya

dengan SPD dan DPA-SKPD. Jika SPP dinyatakan sah dan lengkap akandibuatkan rancangan SPM oleh PPK-SKPD paling lambat 2 hari kerja sejakSPP diterima. Dan jika SPP dinyatakan tidak sah dan tidak lengkap, PPK-SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerjasejak SPP diterima

5. Membuat dan menyampaikan rancangan SPM kepada PA SKPD untukmendapat otoritas

6.Menerima dan mencermati rancangan SPM. Jika sudah benar akanditandatangani dan diteruskan ke BUD. Jika belum akan dikembalikan dandibetulkan sesuai arahan

7. Menerima SPM yang telah ditandatangani/otoritasasi PA-SKPD kemudiandiberi nomor surat, cap stempel serta diagendakan

8. Menyampaikan SPM kepada kuasa BUD12 Jangka Waktu Penyelesaian 1 (Satu) Hari Kerja13 Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya (Gratis)14 Produk Layanan SPP dan SPM

1.9 PENERBITAN SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung)

8

10 Persyaratan 1. Pembayaran Honor:- Kwitansi Dinas dan Tanda Terima Honor (5 rangkap) sesuai dengan

ketentuan .- Daftar Rekening Penerima Honor- Foto Copy SK. Tim /Kegiatan 1 rangkap- Foto Copy SPD 1 rangkap

2. Pembayaran Kwitansi/Jasa- Kwitansi Dinas 5 rangkap- Kwitansi Panjang /Nota/Bukti Pembayarar/Pembelian- Surat Pesanan Barang/SPK- PPHD- Dokumentasi Visual Barang/Jasa 5 (lima ) rangkap- Faktur Pajak sesuai ketentuan- Profil Perusahaan dan surat dokumen Perusahaan sesuai dengan

ketentunan

11 Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. Menyiapkan, mencermati SPD dan DPA khususnya aliran kas danKomponen belanjanya

2. Membuat konsep pengajuan SPP-LS yang didalamnya memuatkeperluan dan jadwal pengiriman ke BUD :- Belanja gaji pegawai dan tunjangan- Belanja Perjalanan dinas- Belanja bunga, subsidi, hibah, bansos, bagi hasil, bantuan -

keuangan, belanja tak tertuga dan pengeluaran pembiayaan- Pembayaran pokok pinjaman- Penyertaan modal- Pengadaan barang dan jasa dengan pihak ketiga dengan nilai diatasRp. 50 jt

3. Mengajukan konsep pengajuan SPP-LS ke PPK unit kerja untuk di telitidan dicermati

4. Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-LS. Jika sudah benar diberiparaf untuk diteruskan ke PA-KPA dan jika belum dikembalikan untukdiperbaiki

5. Menerima konsep pengajuan SPP-LS yang sudah di paraf danmengajukan ke PA-KPA untuk ditandangani

6. Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-LS. Jika sudah benar diberitandatangan dan jika belum di kembalikan untuk diperbaiki

7. Menerima dan menyampaikan SPP-LS untuk dikirim ke PPKD-BUD8. Menyimpan SPP-LS sebagai arsip

12 Jangka Waktu Penyelesaian 1 (Satu) Hari Kerja13 Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya (Gratis)14 Produk Layanan Penerbitan SPP – LS (Surat Permintaan Pembayaran – Langsung)

1.10 PENERBITAN SPP-GU (Surat Permintaan Pembayaran – Ganti Uang)10 Persyaratan - Kwitansi Dinas

- Kwitansi Panjang/Nota- SPB/SPJ- PPHP- Bukti Dokumentasi/Visual- Foto Copy SPD- Hasil Cek List Kelengkapan Dokumen

Masing-masing 5 rangkap11 Sistem Mekanisme dan Prosedur 1. Menyiapkan, mencermati SPD dan DPA khususnya aliran kas dan Komponen

belanjanya2. Membuat konsep pengajuan SPP-GU untuk mengganti uang persediaan

yang telah digunakan beserta rinciannya apabila SPJ baik UP maupun GUsudah mencapai 75 %

3. Mengajukan konsep pengajuan SPP-GU ke PPK unit kerja untuk di teliti dandicermati beserta kelengkapan dokumen lainnya meliputi :

Surat pengantar, ringkasan, rincian SPP-GU Surat pengesahan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) Salinan SPD Surat pernyataan PA-KPA

4. Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-GU. Jika sudah benar diberi

9

paraf untuk diteruskan ke PA-KPA dan jika belum dikembalikan untukdiperbaiki

5. Menerima konsep pengajuan SPP-GU yang sudah di paraf dan mengajukanke PA-KPA untuk ditandangani

6. Meneliti, memeriksa konsep pengajuan SPP-GU. Jika sudah benar diberitandatangan dan jika belum di kembalikan untuk diperbaiki

7. Menerima dan menyampaikan SPP-GU untuk dikirim ke PPKD-BUD8. Menyimpan lembar ke empat SPP-GU sebagai arsip

12 Jangka Waktu Penyelesaian 1 (Satu) Hari Kerja13 Biaya/Tarif Tanpa dipungut biaya (Gratis)14 Produk Layanan Penerbitan SPP – GU (Surat Permintaan Pembayaran – Ganti Uang)

1.11 PENGAJUAN KENAIKAN GAJI BARKALA10 Persyaratan Pelayanan 1. Persyaratan Administrasi

a. Foto copy SK Pangkat terakhir 1 lembarb. Foto copy SK Kenaikan Gaji Berkala Terakhir 1 lembar

2. Persyaratan Teknisa. Pengajuan KGB selambat-lambatnya 1 bulan sebelum TMT ( Terhitung

Mulai Tanggal ) KGB.b. Pegawai harus datang sendiri membawa berkas persyaratan

11 Sistem,Mekanisme danProsedur

1. JFU memeriksa daftar penjagaan pegawai yang diusulkan untuk KenaikanGaji Berkala (KGB) kemudian menginformasikan kepada Pegawai yangbersangkutan.

2. Pegawai yang ingin mengajukan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) melengkapiberkas, kemudian menyerahkan kepada petugas/JFU yang menanganiproses pengajuan Kenaikan Gaji Berkala (KGB).

3. JFU Membuat Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala dan dilanjutkan keKasubag

4. Kasubbag TU Pimp. & Kepeg. memverifikasi berkas surat, jika tidak sesuaimaka dikembalikan, jika sudah benar maka dilanjutkan ke Kabag TU untukdiverifikasi kembali, setelahnya dikembalikan ke JFU.

5. JFU Mengirim Surat KGB dan pengantar kenaikan gaji berkala kepadaAsisten Administrasi untuk ditandatangani.

6. JFU / Arsiparis memberi nomor, tanggal surat, men-scanning lalumengarsipkan beserta berkas terkait.

7. JFU mengirimkan Surat Kenaikan Gaji Berkala kepada PNS yangbersangkutan dan meminta tanda terima penyerahan SK.

12 Waktu Penyelesaian 60 Menit13 Biaya/Tarif Gratis14 Produk Layanan Surat Kenaikan Gaji Berkala

2. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN1 Dasar Hukum 1. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Tata

Cara Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja BantuanKeuangan Pemerintah Daerah

2. Peraturan Daerah APBD Kota Samarinda (Sesuai Tahun Anggaran Berjalan)3. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tim Evaluasi dan

Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Samarinda tentang Penyampaian

Laporan Bulanan2 Sarana dan Prasarana 1. Meja dan Kursi Layanan

2. Perangakt Komputer3. Jaringan Internet4. ATK5. Data APBD/DPA/RKA/ lain-lainya

3 Kompetensi Pelaksana 1. SLTA dan Sarjana(S1)2. Mampu Mengoperasikan Komputer dan Akses Internet3. Mampu Berkomunikasi

4 Pengawasan Internal - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah- Sekretaris , Asisten dan Kepala Bagian dan masing Kasubbag

5 Jumlah Pelaksana 6 Orang6 Jaminan Pelayanan dan

KeselamatanMaklumat Pelayanan

7 Jaminan Keamanan - CCTV- Jaringan Listrik yang memadai- Pintu Masuk Elektronik- Petugas Keamanan

10

- Meja da Kursi yang berfungsi Baik- Ruang Pendingin yang cukup

8 Penyelnggaraan Pengaduan HP. 5081347853331, Hp. 08520445353 HP 0813 52309755

9 Evaluasi KInerja Survey Kepuasan Masyarakat 1 tahun sekali2.1 FASILITASI BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

10 Persyaratan 1. Surat Usulan dari OPD yang mengusulkan lengkap dengan lampiran2. Hasil Rapat Usulan Bantuan Keuangan3. Surat Rekomendasi dari BAPPEDA

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Rapat pembahasan usulan2. Membuat surat usulan3. Melakukan alur verifikasi oleh Kasubbag, Kabag, Asisten dan Sekda4. Penandatanganan surat usulan oleh Walikota5. Penyampaian Walikota ke OPD dan TAPD

12 Jangka Waktu Penyelesaian 2 (DUA) HARI KERJA

13 Biaya/Tarif Gratis

14 Produk Layanan PENETAPAN USULAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN PROVINSI

2.2 FASILITAS ASISTENSI RKA10 Persyaratan 1. Foto copy Dokumen RKA yang terdaftar

2. Lembar Klarifikasi RKA3. Surat Jadwal Kegiatan Asistensi RKA

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Petugas Asistensi menerima Dokumen RKA diperiksa sesuai dengankewenangan pihak asistensi

2. Memeriksa komponen dan emberikan catatan jika terdapat perbaikandalam lembar klarifikasi aiastensi

3. Membubuhi tanda tangan/paraf persetujuan jika dokumen telahdiasistensi

12 Biaya/Tarif Gratis13 Produk Layanan Dokumen Klarifikasi dan RKA Final14 Waktu Penyelesian 20 Menit (satu RKA)

2.3 PEMBERIAN AKUN APLIKASI PELAPORAN ONLINE10 Persyaratan Surat Permintaan sesuai dengan format11 Sistem,Mekanisme & Prosedur 1. Memeriksaa surat dengan mencatat kedalam buku registrasi Khusus;

2. Membuat Akun Aplikasi sesuai dengan format yang telah ditentukan3. Menginfomasikan kepada OPD melalui Surat atau Notifikasi yang telah

ditentukan12 Biaya/Tarif Gratis13 Produk Layanan User & Password Aplikasi Pelapora Online14 Waktu Penyelesaian 30 Menit

2.4 LAYANAN BUKA KUNCI PELAPORAN ONLINE10 Persyaratan Surat Permintaan PD yang berisi Nama Kegiatan dan Nomor Rekening (sesuai

format)11 Sistem,Mekanisme & Prosedur 1. Membuka Kunci Aplikasi bagi PD yang akan memperbaiki Laporannya12 Biaya/Tarif Gratis13 Produk Layanan Akses Aplikasi dan Perubahan Laporan14 Waktu Penyelesaian 15 Menit

3 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA1 Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi

Elektronik.b. Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem

dan Transaksi Elektronik.c. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang

/Jasa Pemerintah dan Perubahannya.d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan,Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan.

e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 9 Tahun

11

2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa MelaluiPenyedia.

f.g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 11 Tahun

2018 tentang Katalog Elektronik.h. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun

2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.i. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 15 Tahun

2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa.j. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 19 Tahun

2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan PengadaanBarang/Jasa.

k. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 TentangPembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

l. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016 Tentang SusunanOrganisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

L. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 957/107/HK-KS/III/2017Tanggal 8 Maret 2017 tentang Kewenangan ULP dan LPSE dilingkunganPemerintah Kota Samarinda.

2 Sarana dan Prasarana - Hotspot- Meja- Kursi- Komputer- Printer- Telepon / Handphone- ATK- Data Pendukung

3 Kompetensi Pelaksana 1. Helpdesk adalah Admin LPSE yang memahami aplikasi SPSE dan dapatmengelola Lpse Support

2. Admin PPE adalah Admin LPSE yang memahami aplikasi SPSE, dapatmelakukan proses regristrasi dan verifikasi serta dapat membuatkan akun(user id dan password aktif) Akun Admin Agensi, Verifikator, Helpdesk,Akun PA pada SIRUP, Akun Auditor

3. Admin Agensi adalah Admin LPSE yang memahami aplikasi SPSE, dapatmelakukan proses regristrasi dan verifikasi serta membuatkan akun (userid dan password aktif) untuk PA, PA/KPA selaku PPK, dan PP pada SPSE

4 Pengawasan Internal 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah2. Sekretaris , Asisten dan Kepala Bagian dan masing Kasubbag

5 Jumlah Pelaksana Jumlah personil sebanyak 3 (tiga) s/d 5 (lima) orang Pokja Pemilihan dibantu 1(satu) orang staf pendukung/admin dan 3 orang sesuai tugasnya


Maklumat Pelayanan

7 Jaminan Keamanan - CCTV- Jaringan Listrik yang memadai- Pintu Masuk Elektronik- Petugas Keamanan- Meja da Kursi yang berfungsi Baik- Ruang Pendingin yang cukup- Security Server dan Sistem

8 Penyelnggaraan Pengaduan - Melalui telepon (081250221178)- Melalui e-mail ([email protected])- Melalui Lpse Support- Penanganan aduan : ditanggapi langsung, dikoordinasikan dengan Admin

LPSE, Kasubbag yang mengkoordinir Pengelolaan LPSE dan Kepala BagianPengadaan Barang/Jasa Sekdakot Samarinda

9 Evaluasi KInerja Survey Kepuasan Masyarakat 1 tahun sekali3.1 Penyelenggaraan Registrasi Pembuatan Akun Pengguna Anggaran (PA), Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna

Anggaran (KPA) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan (PP)pada Aplikasi SIRUP/Aplikasi SPSE/Aplikasi Katalog Lokal10 Persyaratan - Surat permohonan pembuatan Akun pada aplikasi SIRUP/SPSE/Katalog

Lokal dari Kepala OPD kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/JasaSekdakot Kota Samarinda dilengkapi biodata PA, PA/KPA selaku PPK, PPK

12

dan PP sebanyak 1 (satu) rangkap- Bila mengajukan permohonan akun untuk aplikasi Katalog Lokal, maka

harus sudah memiliki user id aktif PA/KPA selaku PPK, PP, atau PP padaaplikasi SPSE

- Untuk Kota/Kabupaten lain yang akan menggunakan Katalog Lokal KotaSamarinda, harus sudah mendapat surat persetujuan dari SekretarisDaerah Kota Samarinda

- Fotokopi SK Walikota tentang Pengangkatan PA untuk Aplikasi SIRUPsebanyak 1 (satu) rangkap

- Fotocopi SK Walikota tentang Pengangkatan PA/KPA bila PA/KPA yangbertindak selaku PPK sebanyak 1 (satu) rangkap

- Fotokopi SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pengangkatan PPK sebanyak1 (satu) rangkap)

- Fotokopi SK Kepala Perangkat Daerah Pengangkatan PP sebanyak 1 (satu)rangkap

- Fotocopi Sertifikat pengadaan barang/jasa bagi PPK sebanyak 1 (satu)rangkap

- Fotocopi Sertifikat pengadaan barang/jasa bagi PP sebanyak 1 (satu)rangkap

11 Sisdur dan mekanisme - Kepala OPD di lingkungan Kota Samarinda mengajukan Surat permohonanpembuatan Akun pada aplikasi SIRUP/SPSE/Katalog Lokal kepada KepalaBagian Pengadaan Barang/Jasa Sekdakot Kota Samarinda dilengkapibiodata PA, PA/KPA selaku PPK, PPK dan PP, fotokopi SK dan fotokopisertifikat pengadaan (bagi PPK dan PP) melalui Helpdesk .

- Disposisi Kepala BPBJ Sekdakot Kota Samarinda kepada Kasubbag yangmengkoordinir Pengelolaan LPSE.

- Disposisi Kasubbag yang mengkoordinir Pengelolaan LPSE kepada AdminLPSE, yaitu Admin PPE selaku personil LPSE yang bertugas melakukanproses regristrasi dan verifikasi serta membuatkan akun (user id danpassword aktif) untuk PA pada aplikasi SIRUP.

- Disposisi Kasubbag yang mengkoordinir Pengelolaan LPSE kepada AdminLPSE, yaitu Admin Agensi selaku personil LPSE yang bertugas melakukanproses regristrasi dan verifikasi serta membuatkan akun (user id danpassword aktif) untuk PA/KPA selaku PPK pada aplikasiSIRUP/SPSE/Katalog Lokal, dan PP pada aplikasi SPSE/Katalog Lokal.

- Admin Agensi melakukan proses regristrasi dan verifikasi kelengkapandata serta membuatkan akun (user id dan password aktif) untuk PA padaaplikasi SIRUP, PA/KPA selaku PPK pada aplikasi SIRUP/SPSE/Katalog Lokal,dan PP pada aplikasi SPSE/Katalog Lokal.

- Bila data lengkap dan sesuai persyaratan , permohonan pembuatan akunPA pada aplikasi SIRUP, PA/KPA selaku PPK pada aplikasiSIRUP/SPSE/Katalog Lokal, dan PP pada aplikasi SPSE/Katalog Lokal dapatdiproses.

- Untuk Akun katalog lokal, Admin Agensi akan mengajukan permohonanpembuatan akun PA/KPA selaku PPK, PPK dan PP pada DirektoratPengembangan Katalog LKPP RI

- Bila data belum lengkap atau belum sesuai persyaratan, maka AdminAgensi melakukan konfirmasi ke OPD untuk segera melengkapi.

- Bila masih ada kendala pada akun, maka PA, PA/KPA selaku PPK, PPK danPP dapat menyampaikan permasalahan pada Lpse Support.

- Helpdesk meneruskan dan melakukan koordinasi permasalahan kepadaAdmin Agensi, Admin PPE, Koordinator LPSE dan Kepala Bagian PengadaanBarang/Jasa.

- Bila permasalahan masih tidak dapat diatasi oleh LPSE Kota Samarindamaka Admin LPSE melakukan koordinasi ke PIC IT LPKPP RI untuk KotaSamarinda.

12 Jangka Waktu Penyelesaian 60 (enam puluh) menit.

13 Biaya/Tarif Gratis14 Produk Pelayanan - Akun PA (user id dan password aktif) pada aplikasi SIRUP yang disampaikan

melalui email- Akun PA/KPA selaku PPK, PPK (user id dan password aktif) pada aplikasi

SIRUP/SPSE/Katalog Lokal yang disampaikan melalui email- Akun PP (user id dan password aktif) pada aplikasi SPSE/Katalog Lokal yang

13

disampaikan melalui email

3.2 Penyelenggaraan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara E-Tendering10 Persyaratan - Surat permohonan Tender / seleksi ditandatangani PPK/KPA/PA sebanyak 1

(satu) rangkap- Copy / print Bukti Pengumuman RUP pada Aplikasi SIRUP paket yang akan

dilaksanakan pemilihan melalui tender/seleksi (ID SIRUP Paket Pekerjaan)sebanyak 1 (satu) rangkap

- Fotokopi DPA dan RKA sebanyak 1 (satu) rangkap- Foto copy SK PPK/KPA/PA sebanyak 1 (satu) rangkap- Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang ditandatangani PPK/KPA/PA sebanyak 1

(satu) rangkap- Spesifikasi tender/KAK di tanda tangani PPK disetujui PA/KPA sebanyak 1

(satu) rangkap- Jadwal rencana waktu penggunaan barang/jasa (perencanaan, pelaksanaan

tender, pelaksanaan fisik) yang ditandatangani oleh PPK/KPA/PA sebanyak 1(satu) rangkap (format dalam spesifikasi tender)

- Master skedul (khusus pekerjaan konstruksi) sebanyak 1 (satu) rangkap- Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditandatangani PPK/KPA/PA sebanyak 1

(satu) rangkap- Rancangan Kontrak termasuk SSKK dan SSUK dengan pelaksanaan rencana

kontrak yang di tanda tangani PPK sebanyak 1 (satu) rangkap- Gambar-gambar yang ditandatangani PPK/KPA/PA (bila ada) sebanyak 1

(satu) rangkap- Foto copy SK Tahun Jamak (untuk paket pekerjaan multi years) sebanyak 1

(satu) rangkap11 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur TAHAP I

- Admin/PPK/KPA/PA mendaftarkan paket pekerjaan yang akan dilaksanakantender/seleksi dengan mengisi formulir secara online pada aplikasi SPSE

TAHAP II- PPK/KPA/PA membuat draf paket tender/seleksi secara online pada aplikasi

SPSETAHAP III- PPK/KPA/PA menyerahkan persyaratan-persyaratan kepada BPBJ- Berkas permohonan lengkap yang telah diserahkan selanjutnya akan

diverifikasi oleh Kasubbag yang mengkoordinir Pengelolaan PengadaanBarang/Jasa

- Berkas yang telah diverifikasi dilaporkan kepada kepala BPBJ- Kepala BPBJ Sekdakot Samarinda menunjuk Pokja Pemilihan untuk

melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa melalui SPSE- Pokja Pemilihan melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa- Hasil proses pemilihan penyedia barang/jasa dilaporkan oleh Pokja Pemilihan

kepada Kepala BPBJ Sekdakot Samarinda- Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa diserahkan kepada PPK OPD

terkait- Dokumen asli hasil pemilihan penyedia barang/jasa diarsipkan dan

didokumentasikan oleh Pokja Pemilihan

12 Jangka Waktu Penyelesaian - Minimal 15 (lima belas) hari kerja untuk pengadaan barang, jasa lainnyadan konstruksi

- Minimal 45 (empat puluh lima) hari kerja untuk pengadaan jasakonsultansi

13 Biaya/Tarif Gratis14 Produk Pelayanan Hasil pemilihan penyedia barang/jasa sebanyak 1 (satu) berkas

3.3 Penyelenggaraan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa di LPSE Kota Samarinda10 Persyaratan - Penyedia mendaftar secara Online yaitu dengan mendaftarkan email

Perusahaanya (aktif) pada website LPSE Kota Samarinda- Download dan mengisi Formulir Keikutsertaan dan Formulir Data

Penyedia- Softcopy data penyedia sesuai aslinya untuk diverifikasi oleh Verifikator

LPSE yaitu KTP Direktur, NPWP Perusahaan, Ijin Usaha(SIUP,SITU, SIUJK/SBU/ ijin untuk menjalankan kegiatan/usaha sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), AKTAPendirian dan Perubahan (jika ada), Surat Pengusaha Kena Pajak

11 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Penyedia mendaftarkan perusahaannya secara online pada SPSE

14

- Penyedia membawa persyaratan ke LPSE Kota Samarinda- Helpdesk menerima kelengkapan pendaftaran- Verifikator LPSE Kota Samarinda melakukan verifikasi data penyedia- Bila lengkap dan sesuai semua persyaratan, penyedia mendapatkan user

id aktif pada SPSE- Bila data belum lengkap atau belum sesuai persyaratan, maka diserahkan

kembali ke penyedia untuk dilengkapi- Bila masih ada kendala pada proses registrasi dan verifikasi , penyedia

dapat menyampaikan permasalahan pada Lpse Support

- Helpdesk meneruskan dan melakukan koordinasi permasalahan keVerifikator, Admin PPE, Kasubbag yang mengkoordinir Pengelolaan LPSEdan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

- Bila permasalahan masih tidak dapat diatasi oleh LPSE Kota Samarindamaka Admin LPSE melakukan koordinasi ke PIC IT LPKPP RI untuk KotaSamarinda

12 Jangka Waktu Penyelesaian 60 (enam puluh) menit.

13 Biaya/Tarif Gratis14 Produk Pelayanan User id aktif Penyedia pada SPSE yang disampaikan melalui email Penyedia

3.4 Penyelenggaraan Perubahan Email / NPWP Penyedia Barang/Jasa pada Aplikasi SPSE

10 Persyaratan - Surat Permohonan Perubahan Email / NPWP kepada Kepala BPBJ SekdakotSamarinda sebanyak 1 (satu) rangkap

- Softcopy data penyedia untuk verifikasi sesuai aslinya yaitu KTP Direktur,NPWP Perusahaan, Ijin Usaha(SIUP,SITU, SIUJK/ SBU/ ijin untukmenjalankan kegiatan/usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), AKTA Pendiriandan Perubahan (jika ada), Surat Pengusaha Kena Pajak

11 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur - Penyedia mengajukan Surat Permohonan Perubahan Email kepada KepalaBPBJ Sekdakot Samarinda melalui Helpdesk

- Disposisi Kabag BPBJ Sekdakot Samarinda kepada Kasubbag yangmengkoordinir Pengelolaan LPSE Kota Samarinda

- Disposisi Kasubbag yang mengkoordinir Pengelolaan LPSE kepada AdminLPSE, yaitu Verifikator selaku personil LPSE yang bertugas memverifikasidata penyedia yang terdaftar pada LPSE Kota Samarinda

- Verifikator melakukan verifikasi data penyedia di LPSE Kota Samarinda- Bila data lengkap dan sesuai persyaratan , perubahan data Email / NPWP

pada SPSE dapat diproses- Bila data belum lengkap atau belum sesuai persyaratan, maka diserahkan

kembali ke penyedia untuk dilengkapi- Bila masih ada kendala pada perubahan Email / NPWP, penyedia dapat

menyampaikan permasalahan pada Lpse Support- Helpdesk meneruskan dan melakukan koordinasi permasalahan ke

Verifikator, Admin PPE, Kasubbag yang mengkoordinir Pengelolaan LPSEdan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa

- Bila permasalahan masih tidak dapat diatasi oleh LPSE Kota Samarindamaka Admin LPSE melakukan koordinasi ke PIC IT LPKPP RI untuk KotaSamarinda

12 Jangka Waktu Penyelesaian 60 (enam puluh)) menit13 Biaya/Tarif Tidak ada biaya14 Produk Pelayanan Perubahan Email / NPWP Penyedia pada SPSE

3.5 Penyelenggaraan Registrasi Kelompok Kerja (Pokja) PPBJ10 Persyaratan SK Pengangkatan sebagai Pokja

Surat Tugas dari Kepala BPBJ Kota Samarinda

11 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pokja menyiapkan SK Pengangkatan sebagai Pokja dan Surat Tugas dariKepala BPBJ.

Sesuai SOP Nomor : SOP/01/012.03 tentang Penyelenggaraan RegistrasiKelompok Kerja (Pokja) PPBJ.

12 Jangka Waktu Penyelesaian 60 (Enam Puluh) Menit.

15

13 Biaya/Tarif Gratis

14 Produk Layanan User id dan pasword Kelompok Kerja (Pokja)3.6 Penyelenggaraan Registrasi dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa

10 Persyaratan - Mendaftarkan Penyedia secara Online yaitu dengan mendaftarkan emailPerusahaanya (Aktif) pada website LPSE Kota Samarinda

- Mengisi Formulir Keikutsertaan dan Formulir Data Penyedia- Melengkapi Softcopy Data Penyedia untuk verifikasi yaitu KTP

Direktur,NPWP Perusahaan,Ijin Usaha(SIUP,SITU, SIUJK/ SBU/ ijin untukmenjalankan kegiatan/usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku),Tanda Daftar Perusahaan (TDP),AKTA Pendiriandan Perubahan (Jika ada),Surat Pengusha Kena Pajak

11 Sistem, Mekanisme, danProsedur

- Mendaftarkan Perusahaannya Secara Online- Memverifikasi Data Penyedia di LPSE Kota Samarinda.

12 Jangka Waktu Penyelesaian - 120 (seratus dua puluh) Menit.

13 Biaya/Tarif Gratis14 Produk Pelayanan User id Aktif Penyedia

5 BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL1 Dasar Hukum - Peraturan Walikota Samarinda No. 20 Tahun 2016

2 Sarana dan Prasarana - Ruangan/Meja/Kursi- Komputer dan Jaringan Internet- Mesin Cetak (Printer) Kertas NCR- Papan Jadwal Penggunaan Ruangan- ATK- Map Arsip- Pesawat Komunikasi (HP/Telpen/Fax/3 Kompetensi Pelaksana - Pendidikan minimal SMU sederajat- Menguasai Penggunaan Komputer dan Internet- Memahami Tata Pelaksanaan Pelayanan- Mampu berkomunikasi dengan baik4 Pengawasan Internal - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- Sekretaris , Asisten dan Kepala Bagian dan masing Kasubbag

5 Jumlah Pelaksana Petugas Piket Protokol berjumlah 20 orang, yang bertugas setiap hari terdiri dari:1. Koordinator (1 orang)2. Petugas (4 – 5 orang)


Maklumat Pelayanan


8 Penyelnggaraan Pengaduan Bisa disampaikan melalui Pengaduan :1. SMS/WA : 081333210189 (Aidil Fitri)2. Telepon Informasi : 081346682897 (Isnaini)3. Surat elektronik :Pengaduan ini akan diproses paling lambat 2 (dua) hari setelah menerimapengaduan

9 Evaluasi KInerja Survey Kepuasanan Masyarakat 1 tahun sekali5.1 Pendaftaran Agenda /Acara Pemerintah Kota Samarinda

10 Persyaratan 1. Surat undangan Perangkat/Instansi /Lembaga Pendaftaran Acara Acara2. Penjadwalan via telpon dengan menyebutkan nama pemesan3. Tidak tercatat dalam papan agenda / jadwal

16

11 Sistem, Mekanisme, danProsedur

a. Menerima surat/undangan permohonan menghadiri atau membuka acara;b. Mengecek penggunaan ruangan acara supaya tidak terjadi benturan

pemakaian ruangan;c. Mengkoordinasikan kelengkapan dan susunan acara kegiatan;d. Pengetikan jadwal acara setiap hari dan membagikan jadwal acara ke

pejabat yang menghadiri dengan melampirkan surat atau undanganbeserta sambutan dari pelaksana;

e. Membagikan jadwal acara yang sudah terjadwal melalui mediaelektronik/WA ke pejabat pemerintah kota Samarinda;

f. Memilah dan menyimpan berkas surat/undangan permohonan untukpenjadwalan selanjutnya.

12 Waktu Penyelesaian 1 Hari Kerja

13 Biaya / Tarif Gratis

14 Produk Layanan Agenda Pemerintah Kota Samarinda yang diketik pada kertas ukuran F4 NCRyang ditanda tangani oleh Kabag Humas dan Protokol dan Sekretaris Daerah

5.2 Pembuatan Naskah Pidato Walikota10 Persyaratan A. Persyaratan Teknis

1. Konsep / Pointer pidato minimal 7 hari kerja sebelum acara disertaidata acara / kegiatan

2. Pegawai Humas menghubungi pengelola acara untuk menyamakanpersepsi

B. Persyaratan Administrasi1. Surat permohonan sambutan dari instansi / lembaga / masyarakat2. Mengisi buku penerimaan dan menandatangani buku pengambilan

naskah pidato

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pengajuan surat permohonan sambutan2. Memberikan pointer dan data – data yang diminta oleh petugas pembuat

sambutan3. Koordinasi dengan penyelenggara acara4. Penghimpunan data5. Pembuatan draf naskah di paraf oleh Kasub6. Pengetikan Naskah Pidato7. Koreksi Naskah Pidato oleh Pimpinan8. Penyerahkan Naskah Pidato Ke Sub Bagian Protokol untuk di sampaikan

kepada Walikota / Pejabat yang di tunjuk untuk membuka acara

12 Jangka Waktu Penyelesaian 1 ( satu ) jam atau 60 menit


14 Produk Layanan Naskah Pidato Walikota

5.3 Penerimaan Audiensi oleh Walikota/Tamu Pemerintah Kota Samarinda10 Persyaratan 1. Surat resmi permohonan audiensi kepada Walikota 1 (satu) minggu sebelum

audensi2. Tercatata Pada Papan Agenda Pemerintah Kota Samarinda

11 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur a. Menerima surat permohonan audensi ke Wali Kota Samarinda;b. Melaporkan surat permohonan audiensi kepada Wali Kota, meminta arahan

penjadwalan untuk menerima dan OPD apa saja yang dilibatkan;c. Mengatur jadwal penerimaan audensi serta berkoordinasi dengan

pemohon audensi;d. Menyampaikan tugas mendampingi Wali Kota menerima peserta audiensi

ke OPD terkait;e. Mengkoordinasikan kelengkapan dan konsumsi ke Bagian Umum

sekretariat kota Samarinda;f. Menyiapkan dan mengatur kelancaran pertemuan audensi.



17

14 Produk Layanan Jadwal penerimaan audiensi yang masuk dalam Agenda Pemkot Samarinda yangdicetak pada kertas NCR ukuran F4 yang ditandatangani oleh Sekda

5.4 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA10 Persyaratan 1. Surat Resmi Permohonan Penerimaan Kunjungan Kerja (1 minggu sebelum

acara kunjungan kerja2. Surat Resmi Penerimaan Kunjungan Kerja dari Setda3. Agenda Pemerintah Kota Samarinda4. Penginapan di Kota Samarinda (apabila Tamu diluar Kota Samarinda )

11 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur a. Menerima surat permohonan penerimaan kunjungan kerja ke PemerintahKota Samarinda;

b. Melaporkan surat permohonan serta penjadwalan menerima kunjungankerja ke Sekretaris Kota Samarinda;

c. Berkoordinasi tentang penjadwalan kunjungan kerja dengan PemerintahDaerah yang memohon.

d. Membuat surat jawaban /pemberitahuan via elektronik atas menerimakunjungan

e. Menjadwalkan waktu dan tempat penerimaan kunjungan yang sudahdikoordinasikan;

f. Menyampaikan surat penerimaan kunjungan kerja ke Subbag Protokol agarmasuk dalam Agenda Pemerintah Kota Samarinda

g. Mengkoordinasikan kelengkapan dan konsumsi ke Bagian Umumsekretariat kota Samarinda;

h. Menyiapkan dan mengatur kelancaran kunjungan kerja.



14 Produk Layanan Surat Jawaban/Pemberitahuan Kesediaan Menerima Kunjungan Kerjaditandatangani oleh Sekda

5.5 Permintaan Petugas Keprotokolan10 Persyaratan 4. Agenda Pemerintah Kota Samarinda

5. Surat Tertulis meminta MC/Protokol dilengkapi dengan jadwal kegiatan danjumlah tenaga keprotokolan

11 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur a. Menerima surat permohonan permintaan petugas keprotokolan ataumenerima perintah atasan untuk pelaksanaan kelancaran acara yang dihadiri pejabat Pemerintah Kota Samarinda;

b. Mengatur atau membagi staf protokol yang diperlukan pada acara yangdihadiri pejabat Pemerintah Kota Samarinda;

c. Mengkoordinasikan kesiapan dan kelancaran pada pelaksana acara;d. Menyiapkan perlengkapan yang digunakan pada saat acara;e. Melaksanakan tugas saat acara dilaksanakan;f. Petugas keprotokolan mereview pelaksanaan acara, dan membuat catatan

bila ada hal-hal khusus yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk kebaikanbersama, baik bagi pelaksana acara ataupun bagi keprotokolan


13 Biaya / Tarif Gratis14 Produk Layanan Surat Jawaban/Pemberitahunan Daftar Petugas Keprotokolan pada suatu acara

yang dicetak pada kertas ukuran F4 yang ditandatangani oleh KasubbagProtokol atau melalui media sosial Whatsapp Group Protokol PemkotSamarinda

6 BAGIAN INFRASTRUKTUR1 Dasar Hukum UU No. 25 Tahun 2009

UU No. 23 Tahun 2014 PerdaNomor 9 Tahun 2013- Perwali Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2016

2 Sarana dan Prasarana - Meja dan Kursi Kerja- Alat Tulis Kantor, Telpon,Faxmile,Komputer- Jaringan Internet- Kendaraan Operasional

18

- Sarana Pendukung lainnya3 Kompetensi Pelaksana - SLTA dan Sarjana (S1)- Mampu Mengoperasikan Komputer dan Internet- Mampu berkoordinasi4 Pengawasan Internal - Sistem Pengendalian Intern Internal (SPIP)- Sekda. Asisten yang mebidangi- Kabag dan Kasubbag Terkait5 Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang6 Jaminan Pelayanan dan



8 Penyelnggaraan Pengaduan9 Evaluasi KInerja Survey Kepuasanan Masyarakat 1 tahun sekali

6.1 FASILITASI PENERBITAN TELAHAAN STAF10 Persyaratan 1. Surat Permohonana dari OPD (Asli)

2. Surat Tugas (Asli)3. Undangan Kegiatan (Fc)

11 Sistem,Mekanisme dan Prosedur OPD mengajukan surat dimaksud kepada Sekretaris Daerah Cq. BagianInfrastruktur Setda Kota Samarinda;

Kabag Infrastruktur memberikan disposisi kepada Kasubbag untuk dapattelahaan dimaksud;

JFU menerima, mencatat dan membuat disposisi dimaksud; Kasubbag menyusun telahaan dan jawaban sesuai Surat Permohonan OPD; JFU menyampaikan hasil telahaan kepada Asisten II dan Sekretaris Daerah

untuk disposisi persetujuan; Hasil telahaan disampaikan kepada OPD Pelaksana

12 Waktu Penyelesaian 120 menit untuk telahaan Kabag dan Kasubbag yang membidangi; 120 menit untuk diposisiAsisten II; 120 menit untuk disposisi Sekretaris Daerah

13 Biaya Tarif Rp. 0,-14 Produk Layanan Hasil Asli Telahaan Staff yang di setujui atau ditolak

6.2 Fasilitator Penyelengaran Rapat untuk Masyarakat10 Persyaratan Permohonan OPD (Asli) / disposisi pimpinan

Ketersedian Ruang dan Waktu Kerapian Ruang Rapat

11 Sistem,Mekanisme dan Prosedur Permohonan Disposisi; Membuat undangan dan daftar hadir rapat; Membuat notulen rapat/risalah rapat/catatan

12 Waktu Penyelesaian Paling lambat 5 hari kerja sejak permohonan rapat13 Biaya Tarif Gratis14 Produk Layanan Foto Copy Notulen Rapat

6.3 Penyelenggaraan koordinasi OPD10 Persyaratan 1. Surat Permohonan Instansi Teknis terkait (Asli)

2. OPD menyiapakan form Koordinasi11 Sistem,Mekanisme dan Prosedur Membawa Surat dimaksud ke OPD

Membawa Form Koordinasi, sekaligus mencatat hasil koordinasi denganOPD

Meminta tanda tangan kepada OPD dimana kita koordinasi Dokumentasi

12 Waktu Penyelesaian 1 Jam13 Biaya Tarif Gratis14 Produk Layanan Lembar Hasil Koordinasi yang ditanda tangani pejabat terkait

7 BAGIAN KERJASAMA DAN ADMINISTRASI WILAYAH1 Dasar Hukum - Undang-UNdang Nomor 23 Tahun 2014 Ttg Pemerintahan Daerah- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ttg Administrasi Pemerintah- PP Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Car Pelaksanaan Kerjasama Daerah- Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Teknis Tata Cara Kerjasama- Permendagri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas

Luar Negeri Pemerintah Daerah

19

- SE. Mendagri Nomor 009/5545/SJ ttg Permohnan Ijin Perjalanan Dinas LuarNegeri Kepala Daerah

2 Sarana dan Prasarana - Meja dan Kursi Kerja- Alat Tulis Kantor, Telpon,Faxmile,Komputer- Jaringan Internet- Alat GPS- Kendaraan Operasional3 Kompetensi Pelaksana - Mampu mengoperasikan Komputer dan ALat Elektronik lainnya- SLTA dan Sarjana S1- Mampu mengoperasikan GPS4 Pengawasan Internal - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- Sekretaris , Asisten dan Kepala Bagian dan masing Kasubbag5 Jumlah Pelaksana 13 Orang6 Jaminan Pelayanan dan



8 Penyelnggaraan Pengaduan [email protected] Evaluasi Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat 1 tahun sekali

7.1 Fasilitasi Penyusunan dan/atau Pembuatan Naskah MoU.10 Persyaratan Pelayanan Surat permohonan fasilitasi kerja sama.

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur - Disposisi dari atasan untuk tindak lanjut atas surat permohonan/inisiasifasilitasi kerja sama.- Mengagendakan dan melaksanakan rapat bersama Tim Koordinasi KerjaSama Daerah (TKKSD) Kota Samarinda serta Organisasi Perangkat Daerah(OPD) teknis, membahas permohonan fasilitasi kerja sama dan/ataumembahas draft Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan/atauNota Kesepahaman).- Menyusun dan membuat draft naskah Kesepakatan Bersama, PerjanjianKerja Sama, dan/atau Nota Kesepahaman.- Penandatanganan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerja Sama, dan/atauNota Kesepahaman.

12 Waktu Penyelesaian 3 (tiga) Hari.13 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).14 Produk Layanan Kesepakatan Bersama, Perjanjian Kerjasama dan atao Nota Kesepahaman

(MoU)

7.2 Fasilitasi Penyusunan dan/atau Pembuatan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)10 Persyaratan Pelayanan Surat permohonan fasilitasi penyusunan dan/atau pembuatan NPHD beserta

kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telahditetapkan.

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur - Disposisi dari atasan untuk tindak lanjut atas surat permohonan fasilitasipenyusunan dan/atau pembuatan NPHD.- Melakukan verifikasi atas persyaratan penyusunan dan/atau pembuatan

NPHD.- Menyusun dan membuat draft NPHD.- Penyusunan dan Pembuatan NPHD.- Penandatanganan NPHD.12 Waktu Penyelesaian 3 (tiga) Hari.13 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).14 Produk Layanan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

7.3 Fasilitasi Permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri10 Persyaratan Pelayanan Surat fasilitasi permohonan izin perjalanan dinas luar negeri dari Aparatur Sipil

Negara (ASN) Pemerintah Daerah Kota Samarinda beserta kelengkapan berkassesuai dengan maksud dan tujuan perjalanan dinas luar negeri.

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur - Disposisi dari atasan untuk tindak lanjut atas surat permohonan izinperjalanan dinas luar negeri.- Menelaah/verifikasi kelengkapan berkas sesuai dengan maksud dan tujuan

20

perjalanan dinas luar negeri sebagaimana yang telah ditetapkan dalamperaturan perundang-undangan yang berlaku.- Membuat surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeri bagi ASNPemerintah Daerah Kota Samarinda.- Melansir/meneruskan surat permohonan izin perjalanan dinas luar negeribagi ASN Pemerintah Daerah Kota Samarinda kepada Gubernur KalimantanTimur (KALTIM) C.q Organisasi Perangkat Daerah Provinsi KALTIM yangmembidangi.

12 Waktu Penyelesaian 3 (tiga) Hari.13 Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).14 Produk Layanan Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri.

8 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SDA8.1 Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi Perusahaan Daerah dan Dewan Pengawas

1 Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha MilikDaerah

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentangpengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas atau anggotaKomisaris dan anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan PemerintahanKonkuren yang menjadi Kewenangan Daerah.

4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 18 Tahun 2008 tentangPembentukan Perusahaan daerah Pergudangan dan Aneka Usaha KotaSamarinda.

5. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat Kota Samarinda.

6. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pembentukan PerusahaanDaerah Air Minum Kota Samarinda.

7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 05 Tahun 2014 tentang PerubahanAtas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang PembentukanPerusahaan Daerah Air Minum.

8. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah.

9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 20 Tahun 2016 tentang SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

2 Sarana dan Prasarana 1. Data pendukung2. Komputer3. Printer4. ATK5. Jaringan internet

3 Kompetensi Pelaksana - Mampu dan memahami prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian BUMD- Memiliki intergritas- Mampu berkomunikasi dalam proses Seleksi Pengangkatan danPemberhentian BUMD

4 Pengawasan internal 1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah2. Sekretaris , Asisten dan Kepala Bagian dan masing Kasubbag

5 Penanganan pengaduan, [email protected] Jumlah Pelaksana 6 (enam) orang


Maklumat Pelayanan


9 Evaluasi Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat 1 tahun sekali10 Persyaratan Pelayanan 1. Berakhirnya periode jabatan Direksi dan Dewan Pengawas

2. Notulen Rapat3. Keputusan Walikota Samarinda tentang Pembentukan panitia seleksi

penjaringan bakal calon Direksi / Dewan Pengawas Perusahaan Daerah4. Pengumuman di media

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Pelaksanaan Rapat fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian Direksi

21

Perusahaan Daerah2. Membuat Telaahan dan Keputusan Walikota tentang Pembentukan panitia

seleksi penjaringan bakal calon Direksi / Dewan Pengawas PerusahaanDaerah

3. Pelaksanaan proses penjaringan4. Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direksi / Dewan Pengawas

Perusahaan Daerah.

12 Jangka Waktu Penyelesaian 6 (enam) bulan

13 Biaya Tarif Gratis

14 Produk Pelayanan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Direksi / Dewan PengawasPerusahaan Daerah Kota Samarinda

9 BAGIAN ORGANISASI1 Dasar Hukum 1. UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

2. Perda Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang PenyelenggaraanPelayanan Publik

3. Perwali Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2015 tentang PedomanPenyusunan SOP

4. Perwali Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2015 tentang PedomanPenyusunan Standar Pelayanan

5. Perwali Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman SKM6. Perwali SOTK k seketariat daerah.7. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis PerjanjianKinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja InstansiPemerintah.

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda nomor 7 Tahun 2011 tentang RPMJDKota Samarinda Tahun 2011-2015.

10. Peraturan Walikota Samarinda nomor 29 Tahun 2011 Siatem Akuntabilitaskinerja Instansi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kota Samarinda

11. Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Samarinda

2 Sarana Prasarana dan atau fasilitaslainnya

1. Seperangkat Komputer dan Jaringan Internet2. Seperangkat LCD dan Proyektor3. Kursi dan Meja4. Ruang Pertemuan /Rapat

3 Kompetensi Pelaksana 1. SMU dan Sarjana2. Menguasai Penggunaan Komputer3. Memahami Ketentuan dan Peraturan Pelayanan Publik ,Akuntabiltas,

Organisasi lainnya4. Mampu Menganalisis Dokumen /Kebijakan5. Mampu Berkomunikasi


5 Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja melalui :1. SMS : 085252521795 (Kasubbag II Sdr. Irawan);2. Kotak Aprisiasi/Saran/Kritik3. Web :organisasi.samarindakota.go.id konten Pengaduan dan Klinik

Organisasi;4. Email :[email protected]

6 Jumlah Pelaksana 4 orang JFU masing Kasubbag dan 3 Kasubbag


Maklumat Pelayanan

8 Jaminan Keamanan - CCTV- Jaringan Listrik yang memadai- Pintu Masuk Elektronik- Petugas Keamanan- Meja da Kursi yang berfungsi Baik

22

- Ruang Pendingin yang cukup9 Evaluasi Kinerja Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat 1 tahun sekali

9.1 FASILITASI PENYUSUNAN SOP- AP (STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAH STANDARPELAYANAN DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT, ANALISIS JABATAN/BEBAN KERJA,DOKUMEN SAKIP10 Persyaratan A. Persyaratan Tehnis

1. Memilik Rancangan SOP – AP2. Memiliki Rancangan Standar Pelayanan3. Memiliki Rancangan Dokumen Kinerja4. Memiliki Hasil Anjab/ABK5. Mampu dan memahami memahami uraian tugas /fungsi SKPD6. Mampu dan memahami jenis –jenis pelayanan SKPD/Unit Kerja7. Mampu mengoperasikan Perangkat Komputer

B. Persyaratan Administrasi:1. Asli Surat Permohonan Pimpinan SKPD2. 1 lembar rancangan SOP AP dan SP dan softcopy

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. SKPD mengajukan surat permohonan pendampingan Penyusunan SOP – APdan SP yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Cq. Bagian Organisasi ;

2. JFU memerima dan mencatat surat dinas dan memberikan lembar disposisi3. Kabag Organisasi memberikan disposisi kepada Kasubbag yang

membidanginya4. Kasubbag menyusun jadwal pendampingan dan membuat surat balasan ;5. JFU menyampaikan surat pemberitahuan jadwal pendampingan paling

lambat 2 hari kerja setelah surat permintaan diterima.6. Melaksanakan pendampingan penyusunan SOP-AP dengan menunjukkan

Surat Tugas

12 Waktu Penyelesaian 40 menit setiap judul SOP-AP10 menit setiap jenis SP30 Menit Setiap Dokumen Anjab/ABK30 Menit Setiap Dokumen SAKIP30 Menit Dokumen Lainnya BIdang Ketatalaksanaan,Kelembagaan danPengembangan Kinerja Lainnya

13 Biaya / Tarif Gratis (Rp. 0 )

14 Produk Layanan Lembar Kerja Hasil Fasilitasi SOP AP , Standar Pelayanan dan Survey KepuasanMasyaraat, Anjab/ABK/Pengembangan Kinerja

9.2 PERMINTAAN NARA SUMBER KEGIATAN BIDANG ORGANISASI10 Persyaratan 1. Surat Resmi Permintaan asistensi/bimtek dari SKPD menjelaskan materi

(Term of Referensi). Jadwal dan , tempat pelaksanaan kegiatan sertajumlah peserta

2. Tersedianya pejabat dan petugas yang kompeten pada waktu yangditentukan

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. SKPD menyampaikan surat resmi permintaan asistensi/bimtek yangmenjelaskan materi, waktu, tempat dan jumlah peserta;

2. Kepala Bagian memberikan disposisi kepada pejabat yang kompeten untukmemenuhi permintaan penyediaan nara sumber

3. Informasi disampaikan kepada SKPD melalui surat resmi atau telepon ataumedia email tentang kesediaannya paling lambat 2 hari

4. Pejabat /petugas menghadiri kegiatan tersebut dengan membuktikan SuratTugas

12 Waktu Penyelesaian 2 hari kerja sejak surat permohonan diterima

13 Biaya / Tarif Gratis (Rp. 0 )

14 Produk Layanan 1. Surat Jawaban dan atau Informasi via komunikasi Kesediaaan Nara Sumber2. Surat Tugas Nara Sumber

9.3 PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH (Perubahan SOTK SKPD)10 Persyaratan 1. Asli Surat Resmi Permintaan Perubahan SOTK SKPD

2. Data Pendukung Kajian Tehnis /Naskah Akedemik masing –masing 1rangkap

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. SKPD mengajukan surat resmi perubahan SOTK yang ditujukan kepada

23

Sekretaris Daerah Cq. Bagian Organisasi ;2. JFU menerima dan mencatat surat dinas dan memberikan lembar disposisi;3. Kabag Organisasi memberikan disposisi kepada Kasubbag yang

membidanginya;4. Kasubbag memerintahkan Tim Kerja untuk melaksanakan kajian dan

menyusun perubahan SOTK Kelembagaan ;5. Melaksanakan rapat koordinasi kepada instansi terkait6. Kepala Bagian Organisasi menyampaikan telahan staf kepada Walikota

Samarinda untuk pertimbangan dan persetujuan7. Kasubbag menyusun draft produk hukum perubahan SOTK kepada Bagian

Hukum8. Kasubbag menyampaikan informasi kepada SKPD Pengusul apabila

permohonan tidak disetujui.

12 Waktu Penyelesaian 7 hari kerja13 Biaya / Tarif Tanpa dipungut biaya14 Produk Layanan Rancangan Perubahan SOTK Perangkat Daerah

9.4 PENETAPAN PERUBAHAN /PENAMBAHAN NOMENKALTUR JABATAN FUNGSIONAL10 Persyaratan 1. Data Peta Jabatan dan Uraian Tugas serta hasil anjab dan abk

2. Keputusan Pimpinan SKPD tentang penempatan dan nama jabatan3. Surat Asli Permohonan SKPD tentang permintaan perubahan nomenklatur

nama jabatan fungsional

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. SKPD mengajukan surat permohonan perubahan/penambahan nomenklaturjabatan fungsional yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah Cq. BagianOrganisasi ;

2. JFU menerima dan mencatat surat dinas dan memberikan lembar disposisi;3. Kabag Organisasi memberikan disposisi kepada Kasubbag yang

membidanginya;4. Kasubbag memerintahkan Tim Kerja untuk melaksanakan anjab dan abk

berkoordinasi dengan SKPD ;5. Hasil Anjab yang dilaksanakan Tim Kerja disampaikan kepada Kasubbag;6. Kasubbag membuat surat tentang hasil Anjab ke SKPD untuk ditindaklanjuti.

12 Waktu Penyelesaian 5 hari kerja13 Biaya / Tarif Tanpa dipungut biaya

14 Produk Layanan Hasil Perubahan /Penambahan Nomenklatur Jabatan Funngsional sesuai AnalisisJabatan dan Analisis Beban Kerja

9.5 PERUBAHAN PAKAIAN DINAS PERANGKAT DAERAH10 Persyaratan Pelayanan Surat Resmi Permintaan Perubahan Pakaian Dinas dengan menjelaskan alasan

pengaturan perubahan pakaian dinas , kesiapan pembiayaan , bentuk/jenis/motif pakaian dinas dan Nomor kontak yang dapat dihubungi

11 Sistem, Mekanisme dan Prosedur 1. Surat Permintaan disampaikan kepada Walikota Samarinda dengan ccBagian Organisasi

2. Asisten Administrasi memerintahkan Kabag Organisasi untuk memeriksadan mempelajari usulan dimaksud

3. Kasubbag memembuat konsep kajian melalui telahaan staf4. Bagian Organisasi memberikan jawaban persetujuan dan penolakan

melalui Surat Dinas5. Bagian Organisasi menyampaikan Surat Jawaban

12 Waktu Penyelesaian 1. Pemeriksaan Awal terkaitan persyaratan permohonan 2 (dua) hari sejakditerima lengkap surat

2. Kajian / Telahan Staf dilakukan 60 menit;3. Rapat Koordinasi dengan instansi pemohonan 1 (satu) hari Kerja4. Perumusan dan Penyampaian Surat Jawaban 1 (satu ) Hari Kerja

13 Biaya Tarif Gratis14 Produk Layanan Surat Jawaban Pertimbangan Perubahan Pakaian Dinas

8.6 Pelayanan Konsultasi10 Persyaratan Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan tertulis berisi:

Materi konsultasi secara jelas Waktu kunjungan kosnusltasi dan Nomor kontak personil yang dihubungi

Ditujukan kepada Sekretariat Daerah

24

Pengguna layanan datang langsung ke Bagian Organisasi/Bagian lingkupSekretariat Daerah dengan menyampaikan maksud konsultasiSurat Tugas/SPPD jika Pejabat Luar Pemkot Samarinda

11 Sistem, mekanisme dan prosedur Melalui surat :- Pengguna layanan menyampaikan surat resmi ditujukan kepada SekretarisDaerah- Sekretaris Daerah mendoposisi pejabat yang ditunjuk/bersangkutan- Pejabat/ pegawai yang ditunjuk melaksanakan pelayanan konsultasikepada pengguna layanan

Datang langsun:- Pengguna layanan datang ke Sekretariat Daerah atau bagian yangbersangkutan dan menyampaikan tujuan konsultasi- Petugas meregistrasikan dan mengarahkan pengguna layanan kepegawai/pejabat yang terkait;- Pertugas / pejabat terkait memberikan konsultasi

12 Jangka Waktu Penyelesaian 5 (lima ( hari kerja sejak surat permohonan konsultasi diterima60 (enampuluh) menit jika pengguna layanan datang sendiri

10 BAGIAN UMUM1 Dasar Hukum - Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2016 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Sekretariat Daerah KotaSamarinda;- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PerimbanganKeuangan Hak dan Kewajiban Daerah yang perlu dikelola dalamsuatu sistem pengelolaan standarisasi biaya umum dalampenyelenggaraan Pemerintah Daerah- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140Tambahan lembaran Negara Nomor 4578)


1. Seperangkat Komputer dan Jaringan Internet2. Seperangkat LCD dan Proyektor3. Kursi dan Meja4. Ruang Pertemuan /Rapat5. Kendaraaan Operasional roda dua,empat dan bus6. Sarana pendukung lainnya

3 Kompetensi Pelaksana 1. ,SLTP SMU dan Sarjana2. Menguasai Penggunaan Komputer3. Mampu dibidang elektrik,mekanik, kayu, batu4. Mampu Mengoperasikan kendaraan


5 Penanganan Pengaduan Penanganan Pengaduan pada jam dan hari kerja melalui : Kabag Umum

6 Jumlah Pelaksana 40 orang


Maklumat Pelayanan


9 Evaluasi Kinerja Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat 1 tahun sekali10.1 Permintaan Alat Tulis Kantor/Barang Cetakan/Penggandaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana

Kantor/Inventaris/Konsumsi/Souvenir10 Persyaratan Pelayanan 1 Persyaratan Administrasi :- Surat Permohonan Bagian Permintaan Alat Tulis Kantor/Barang

Cetakan/Penggandaan/Perbaikan Sarana dan Prasarana Kantor/Inventaris/Konsumsi

2. Persyaratan Tehnis :- Ketersediaan Barang dan anggaran

11 Sistem,Mekanisme dan Prosedur 1. Menerima Surat Permohonan Bagian dengan mendisposikan pada Surat

25

Masuk2. Kasubbag memeriksan surat permohoan dengan memberikan laporan

kepada atasan langsung sesuai dengan kesediaan barang yang diminta.3. Pengelola masing –masing barang menyiapkan surat penerimaan barang

dan atau surat perbaikan /spb/spk dan lainnya untuk diserahkan kepadapermohonan ATK mempersiapkan ATK yang diminta dan menyerahkankepada pemohon.

4. Pemohon menerima surat pengambilan barang dan atau pemberitahunanpenyerahan barang dan meminta bukti penerimaan /dokumentasi lainnyasesuai dengan ketentuan

5. Pengelola mengarsip berkas permintaan12 Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari kerja13 Biaya/Tarif Gratis14 Produk Layanan Surat Penerimaan Barang/Surat Permintaan Perbaikan

10.2 Pengusulan dan Penghapusan Barang Inventaris10 Persyaratan Pelayanan Surat permintaan Pengusulan dan Penghapusan Barang Inventaris11 Sistem,Mekanisme dan Prosedur 1. Kabag Umum menerima surat Pengusulan dan Penghapusan Barang

Inventaris dan memberikan disposisi kepada Kassubag.2. Kasubbag menerima disposisi dan memberikan arahan kepada pengurus

barang.3. Pengurus barang memeriksa daftar usulan barang dari SKPD terkait ke

Simda Barang.4. Pengurus Barang membuat daftar usulan penghapusan barang untuk

diperiksa oleh Kasubbag.5. Kasubbag memberikan paraf pada daftar usulan penghapusan barang yang

disetujui dan menyerahkan ke kabag. Umum.6. Kabag Umum memeriksa daftar usulan penghapusan barang, jika sesuai

dengan ketentuan di tanda tangani, jika memerlukan perbaikan/revisi akandikembalikan ke Kasubbag.

7. Pengurus barang mengirim barang daftar usulan penghapusan barang keBPKAD untuk ditindak lanjuti.Pengurus barang mengarsip surat usulan penghapusan barang.

12 Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari Kerja13 Biaya/Tarif Gratis14 Produk Layanan Surat Pengantar Daftar Usulan dan Penghapusan Barang Inventaris

10.3 Fasilitasi Mutasi Barang Inventaris Dalam dan Keluar Sekretariat Daerah10 Persyaratan Pelayanan Surat permintaan Pengusulan dan Penghapusan Barang Inventaris11 Sistem,Mekanisme dan Prosedur 1. Kabag Umum menerima surat Pengusulan dan Penghapusan Barang

Inventaris dan memberikan disposisi kepada Kassubag.2. Kasubbag menerima disposisi dan memberikan arahan kepada pengurus

barang.3. Pengurus barang memeriksa daftar usulan barang dari SKPD terkait ke

Simda Barang.4. Pengurus Barang membuat daftar usulan penghapusan barang untuk

diperiksa oleh Kasubbag.5. Kasubbag memberikan paraf pada daftar usulan penghapusan barang yang

disetujui dan menyerahkan ke kabag. Umum.6. Kabag Umum memeriksa daftar usulan penghapusan barang, jika sesuai

dengan ketentuan di tanda tangani, jika memerlukan perbaikan/revisi akandikembalikan ke Kasubbag.

7. Pengurus barang mengirim barang daftar usulan penghapusan barang keBPKAD untuk ditindak lanjuti.Pengurus barang mengarsip surat usulan penghapusan barang.

12 Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari kerja13 Biaya/Tarif Gratis14 Produk Layanan Tanda Terima dan Berita Acara Penyerahan Mutasi BarangMutasi Barang

10.4 Permintaan Penggantian Uang BBM10 Persyaratan Pelayanan Nota Asli Pembelian BBM/Print Out Asli BBM

11 Sistem,Mekanisme dan Prosedur 1. Pengelola menerima Nota/Print Out Asli BBM dan memeriksakebenarannya2. Membuat tanda terima pembayaran/penggantian uang BBM3. Menyerahkan uang penggantian BBM sesuai dengan standar denganmeminta tanda tangan penerimaan dana4. Melaporkan hasil penggantian BBM kepada atasan langsun

26

12 Waktu Penyelesaian 20 Menit

13 Biaya/Tarif Gratis14 Produk Layanan Tanda Terima Penyerahan Uang Pengganti BBM

10.5 Peminjaman Ruang Rapat/Pertemuan dari Luar Pemerintah Kota Smarinda10 Persyaratan Pelayanan Surat permintaan Pengajuan peminjaman ruang rapat (pihak luar pemda) yang

di tanda tangani oleh kepala OPD11 Sistem,Mekanisme dan Prosedur 1. Menerima surat permintaan permintaan Pengajuan peminjaman ruang

rapat (pihak luar pemda) yang ditanda tangani oleh kepala2. Surat permintaan tersebut diberikan kepada kepala bagian umum untuk

diberikan disposisi tanda3. Kasubbag menerima disposisi dan kelengkapan sekaligus memeriksa dan

berkoordinasi pada Bagian Protokol untuk kesediaan penggunaan ruangan4. JFU/pengelola kegiatan menyediakan permintaan Pengajuan peminjaman

ruang rapat (pihak luar pemda) yang sudah didisposisi pleh kabag meleluipenyedia (pihak ketiga)

5. SKPD/OPD menerima permintaan Pengajuan peminjaman ruang rapat(pihak luar pemda) kantor sesuai dengan persetujuan permintaan dari

6. JFU/pengelola kegiatan mengarsipkan semua berkas untuk laporanpermintaan Pengajuan peminjaman ruang rapat (pihak luar pemda)

12 Waktu Penyelesaian 120 Menit13 Biaya/Tarif Gratis13 Produk Layanan Surat Pemberitahuan Penggunaan Ruangan

10.6 Fasilitasi Permintaan Pelayanan Tamu-10 Persyaratan - Surat Permohonan pelayanan tamu yang ditujukan kepada

Sekretaris Daerah dengan menjelaskan jumlah tamu ,lamabertamu,tranportasi dan akomondasi yang dibutuhkan- Surat permohonan disampaikan 1 (satu) minggu sebelum bertamu

11 Sistem, Mekanisme danProsedur - Menerima Surat Permintaan Penyediaan Pelayanan TerhadapTamu yang ditanda tangani oleh Kepala OPD pemohon- Surat Permintaan tersebut diberikan kepada Kepala Bagian Umumuntuk diberikan disposisi tanda persetujuan atau tidak- Kasubbag menerima disposisi dan kelengkapan sekaligusmemeriksa dan mengevaluasi permintaan Pelayanan TerhadapTamu sesuai dengan budget/ anggaran yang tersedia- Penyedia barang/jasa merealisasikan pelaksanaan penyediaanPelayanan Terhadap Tamu dengan diawasi JFU (pengelola barang)- SKPD/OPD menerima Penyediaan Pelayanan Terhadap Tamu sesuaidengan persetujuan permintaan dari Kepala Bagian- Penyedia melaporkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakankepada JFU/pengelola kegiatan.- JFU/Pengelola Kegiatan mengarsipkan semua berkas untuk laporanPenyediaan Pelayanan Terhadap Tamu

12 Waktu Penyelesaian 2 (dua) hari Kerja13 Biaya Tarif Gratis14 Produk Layanan Terlayani nya Tamu Sekretariat Daerah Kota Samarinda dengan baik

10.7 Peminjaman Mobil Bus10 Persyaratan Surat Permintaan pengajuan peminjaman Bus yang ditanda tangani oleh

Kepala OPD

11 Sistem, Mekanisme danProsedur - Menerima Surat Permintaan pengajuan peminjaman Bus ditandatangani oleh Kepala OPD pemohon- Surat Permintaan tersebut diberikan kepada Kepala Bagian Umumuntuk diberikan disposisi tanda persetujuan atau tidak- Kasubbag menerima disposisi dan kelengkapan sekaligusmemeriksa dan mengevaluasi permintaan pengajuan peminjamanBus sesuai dengan budget/ anggaran yang tersedia- JFU/Pengelola kegiatan menyediakan pengajuan peminjaman Bus sesuaidengan permintaan yang sudah di disposisi oleh Kabag melalui penyedia(pihak ketiga) (Penggunaan Bus diluar Pemkot )

27

- Menyampaikan surat resmi atau pemberitahuan tentang kesediaanpeminjaman bus- Membuat surat penugas pegawai yang ditunjuk sebagai pengemudi busPemkot

12 Waktu Penyelesaian 60 Menit13 Biaya Tarif Gratis14 Produk Layanan Surat Tugas Pengemudi dan Surat Resmi/Pemberitahuan Kesiapan

Penggunaan Bus10 BAGIAN PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

10.1 Pembuatan Surat Rekomendasi Pemberhentian dan Penggantian Anggota DPRD Antar Waktu1 Dasar Hukum - UU Nomor 23 Tahun 2014- PP Nomor 12 Tahun 2018- Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 20172 Sarana Prasarana dan atau fasilitas

lainnya- ATK- Seperangkat Komputer dan Akses Jaringan Internet- Sarana kerja lainnya

3 Kompetensi Pelaksana - SLTA/Sarjana S1- Mampu mengoperasikan computer- Mampu memverifikasi dokumen4 Pengawasan Internal - Sekretaris Daerah,- Asisten yang membidani- Kabag dan Kasubbag Terkait5 Penanganan Pengaduan Kasubbag II No WA.085250298922 dan email

[email protected] Jumlah Pelaksana 3 orang7 Jaminan Pelayanan dan



9 Evaluasi Kinerja Pelaksana Survey Kepuasan Masyarakat 1 (satu) tahun sekali10 Persyaratan Pimpinan DPRD Kota Samarinda menyampaikan surat usulan

pemberhentian dan penggantian anggota DPRD Kota Samarinda (PAW)kepada Gubernur melalui Walikota Samarinda yang berisi:- Surat Ketua KPU setempeat tentang Penggantian Anggota DPRD

PAW- Pemberhentian antar waktu anggota DPRD :1) Karena meninggal dunia dengan melampirkan surat kematian

anggota DPRD sebanyak 2 lembar2) Karena mengundurkan diri dengan melampirkan:- Surat permohonan penggantian antar waktu dari Parpol

kepada Ketua DPRD Kota Samarinda- Surat Persetujuan Parpol terkait PAW ANggota DPRD3) Diusulkan Parpol atau menjadi anggota Parpol lainnya dengan

melampirkan :Dokumen administrasi s dan dokumen pendukung sesuaiketentuan ndang-undang dan AD/ART Parpol

4) Diberhentikan :- Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yangmemperoleh kekuatan hukum tetatp tindak pidana denganancaman penjara paling singkat 5 (lima) tahun denganmelampirkan salinan keputusan pengadilan yang kekuatanhukum tetap- Diberhentikan sebagai anggota parpol dengan melampirkanhasil proses penyelesaian perselisihan parpol menurutAD/ART dan atau dokumen administrasi dan dokumenpendukung berdasarkan AD/ART

28

- Diberhentikan karena tidak dapat melaksanakan tugassecara berkelanjutan tanpa keterangan , melanggara sumpahjanji/kode etik DPRD, tidak menghadiri rapat paripurna danatau rapat kelengkapan selama 6 (enam) kali berturut tanpaalasan yang sah, tidak lagi memenuhi syarat calon anggotaDPRD sesuai ketentuan perundang-undang tentang Pemiludan melanggar ketentuan larangan yang diatur dalamUndang-Undang Pemerintahan Daerah dengan melampirkanKeputusan Badan Kehormatan DPRD Kota Samarinda- Penggantian Antar Waktu :- Pas Photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 1 lembar dengan

melampirkan file digital fhoto;- Surat Pernyataan sebagaimana Form Model BB 1;- Daftar Riwayat Hidup Model BB 2- Foto Copy KTP sebanyak 1 lembar- Foto Copy Ijazah Terakhir yang terlegalisis sebanyak 1 lembar- Asli Surat Keterangan tidak tersangkur perkara pidana dari Pollrisetempat;- Asli Surat keterangan Kesehatan jasmani dan rohani dari dokterpemerintah dan disertai Keterangan Bebas Narkoba;- Foto copy Surat Tanda Bukti telah terdaftar sebagai pemilik;- Surat keterangan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktuyang ditandatangani diatas kertas bermetarai cukup;- Surat Pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktek sebagaiakuntan publik,advokat/pengacara, notais, pejabat pembuat aktatanah dan tidak sebagai penyedia barang dan jasa yangberhubungan dengan keuangan serta pekerjaan lainnya yangmenimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenangdan hak sebagai anggota DPRD yang ditanda tangani diatas kertasbermaterai cukup;- Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagaipegawai negeri sipil ,anggota TNI atau anggola POLRI, penguruspada BUMD/BUMN dan pengurus pada badan lainnya yangsumber anggaran Negara;- FC Kartu anggota Parpol peserta Pemilu 1 lbr- Surat Pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1(satu) Parpol unutk lembaga perwakilkan yang ditanda tanganidiatas kertas bermaterai cukup;- Fotocopy 1 lembar daftar calon tetap Anggota DPRD pada Pemiluyang dilegalisir oleh Pimpinan KPU setempat;- Fotocopy 1 lembar peringkat peroleh suara Parpol yangmengusulkan penggantian PAW yang oleh Pimpinan KPU setempat

11 Sistem , mekanis dan prosedur - Pimpinan DPRD Kota Samarinda menyampaikan surat resmi kepadaGubernur melalui Walikota- Sekda melalui Bagian Pemerintahan dan Otda melaksanakankoordinasi dan verifikasi kelengkapan dokumen terkaitpenyampaian usulan pemberhentian dan penggantian PAW keGubernur- Bagian Pemerintahan dan Otda memproses surat Walikota terkaitusulan ke Gubernur

12 Waktu Penyelesaian 60 menit13 Biaya Tarif Gratis14 Produk layanan Surat Walikota terkait usulan pemberhentian dan penggantian PAW ke

Gubernur

13 BAGIAN HUKUM1 Dasar Hukum - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentan Pembentukan

Peraturan PerUU- Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan ProdukHukum

29

- Perwali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2017 tentang NaskahDinas


- ATK- Seperangkat Komputer dan Akses Jaringan Internet- Sarana kerja lainnya3 Kompetensi Pelaksana - SLTA/Sarjana S1- Mampu mengoperasikan computer- Mampu memverifikasi dokumen- Mampu menyusun legal drafting hukum- Mampu berkomunikasi bahasa hukum4 Pengawasan Internal - Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

- Sekretaris , Asisten dan Kepala Bagian dan masing Kasubbag5 Penanganan Pengaduan Kasubbag PerUU No Hp. 08533593888 atau langsung ke Bagian Hukum,

Kasubbag Bantuan Hukum No Hp. 081155237696 Jumlah Pelaksana 9 orang7 Jaminan Pelayanan dan



9 Evaluasi Kinerja Survey Kepuasan Masyarakat 1 (satu) tahun sekali10.1 Penerbitan Produk Hukum Daerah ( Perda,Peraturan Walikota /Keputusan Walikota/Sekretaris Daerah

10 Persyaratan Menyampaikan Surat Permohonan usulan penerbitan produk hukumdaerah ditujukan pada Walikota dengan tembusan Bagian Hukumdengan melampirkan- Surat Pengantar dari Perangkat Daerah- 1 rancangan Produk Hukum Daerah dan file digital- Naskah Akademik untuk Perda- DPA/RKA untuk Keputusan Kegiatan Tim- Telahaan staf Persetujuan Prinsip Walikota/Sekda Usulan Produk

Hukum- 1 (satu) copy Perwali/Perda/SK apabila Pencabutan/Revisi- Dokumen lainnya :notulen rapat , daftar hadir dan peraturan laiinya

yang mendukung Produk Hukum Daerah- Terdaftar dalam Program Legalisasi DPRD Kota Samarinda untuk

Perda11 Sistem , Mekanisme dan Prosedur - Perangkat Daerah menyampaikan usulan kepada Walikota

tembusan Bagian Hukum- Surat usulan diregistrasikan dalam agenda surat dan buku registrasi

Perda- Salinan resmi Produk hukum diserahkan kepada Perangkat Daerah melalui surat dinas

12 Waktu Penyelesaian - 7 (tujuh) hari setelah Keputusan pembahasan Perda di DPRD- 14 (empatbelas) hari kerja untuk muatan pengaturan dan

penetapan 7 (tujuh) hari kerja setelah Keputusan hasil harmonisasiKementerian HUM dan HAM/Biro Hukum Provinsi Kaltim

- Keputusan/Intruksi Walikota/Sekda 7 (tujuh) hari kerja13 Biaya Tarif Gratis14 Produk Layanan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota /Sekretaris Daerah

11.2 Fasilitasi Bantuan Hukum10 Persyaratan Permohonan Bantuan Hukum menyampaikan kepada Walikota

Samarinda tembusan Bagian Hukum dengan melampirkan:- SUrat Permohonan ;- Surat Panggilan Pemeriksanaan- Surat Kuasa Khusus- Dokumen Gugutan dan dokumen lainnya

11 Sistem , Mekanisme dan Prosedur - Pemohon menyampaikan usulan kepada Walikota tembusan

30

Bagian Hukum- Surat usulan diregistrasikan dalam agenda surat dan buku registrasi

Perda- Berkoordinasi kepada Pengadilan untuk Pendaftaran Penyelesaian

Perkara- Salinan Putusan diserahkan kepada Pemohon

12 Waktu Penyelesaian 14 (empatbelas) hari-

13 Biaya Tarif Gratis14 Produk Hukum Surat Penugasan /Kuasa Bantuan Hukum dan Pendampingan

Pemeriksanan11.3 Pendampingan Di Kepolisian / Kejaksaan

10 Persyaratan Permohonan pendampingan di Kepolisian/Kejaksaan denganmenyampaiakn permohonan kepada Kepala Bagian Hukum dengandilampirkan :- Surat Pemrmohonan yang bersangkutan- 1 lembar foto copy surat panggilan pemeriksaan di kepolisian atau

kejaksaan baik sebagai saksi atau tersangka

11 Sistem , Mekanisme dan Prosedur - Menerima surat permohonan dicatat dalam buku redistrai danagenda

- Menyiapkan Surat Tugas Pejabat /Staf Bagian Hukum ;- Memberitahukan /menginformasikan kepada pemohon petugas

yang mendampingi- Membuat Laporan hasil pendampingan pemeriksaan

12 Jangka Waktu Penyelesaian 1 (satu) hari Kerja13 Biaya Tarif Tidak Ada14 Produk Layanan Surat Tugas Pendampingan Pemeriksaan

Laporan Hasil Pemeriksaan11.4 Layanan Konsultasi Hukum

10 Persyaratan Permohonan Konsultasi langsung ke Bagian Hukum dengan membawafoto copy dokumen/salinan/permasalahan yang dikonsultasikan

11 Sistem,Mekanisme dan Prosedur - Pemohonan melaporkan kepada Bagian Hukum dengan mencatatbuku registrasi layanan konsultasi

- Pejabat/Petugas yang ditunjuk sesuai dengan permasalahan ;- Memberikan legal advis /atau hasil konsultasi- Membuat Laporan Tertulis

12 Biaya Tarif Gratis13 Jangka Waktu Penyelesaian 60 Menit14 Produk Layanan Layanan Konsultasi Hukum

11.5 Permintaan Pendapat Hukum10 Persyaratan Permohonan permintaan pendapat hukum menyampaikan permohonan

kepada Kepala Bagian Hukum dengan dilampirkan :- Surat Pemrmohonan yang bersangkutan- 1 lembar foto copy surat panggilan pemeriksaan di kepolisian atau

kejaksaan baik sebagai saksi atau tersangka

11 Sistem , Mekanisme dan Prosedur - Menerima surat permohonan dicatat dalam buku redistrai danagenda

- Membentuk Tim untuk mengkaji dan menyusun pendapat hukum ;- Membuat Laporan hasil pendapat hukum

12 Jangka Waktu Penyelesaian 14 (empatbelas ) hari Kerja13 Biaya Tarif Tidak Ada14 Produk Layanan Pendapat Hukum

SEKRETARIS DAERAH

31

H.SUGENG CHAIRUDDIN

32

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 061.2/56/HK-KS/X/2019 TENTANGPENETAPAN STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTASAMARINDA.

MAKLUMAT PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUPMENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR

PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAKMENEMPATI JANJI INI , KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAIDENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG YANG BERLAKU

SEKRETARIS DAERAH KTA sAMARINDA

DR. H.SUGENG CHAIRUDDIN,M.Si

Documents

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR : …organisasi.samarindakota.go.id/files/SK SP Sekretariat Daerah.pdf · keputusan sekretaris daerah kota samarinda nomor : 061.2/56/hk-ks/x/2019