KEPUTUSAN NOMOR: 009/KA/I/2010 BADAN TENAGA · PDF filekriteria penilaian di BATAN, ... bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam ... sebanyak 1 rangkap,

BATAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

NOMOR: 009/KA/I/2010

TENTANG

PEDOMAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tanggal 1 Nopember 2005, telah

ditetapkan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka

Kreditnya;

b. bahwa dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman dalam

pengusulan dan penilaian angka kredit terhadap unsur-unsur kegiatan dan

kriteria penilaian di BATAN, dipandang perlu membentuk Keputusan

Kepala BATAN tentang Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata

Hubungan Masyarakat BATAN;

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor

169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3098);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

BATAN

- 2 -

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Nomor 54 Tahun 2003(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4015);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4017);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor

64 Tahun 2005;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan

Masyarakat dan Angka Kreditnya;

Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan

Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A

Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata

Humas dan Angka Kreditnya;

Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;

BATAN

- 3 -

13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai di Lingkungan Badan Tenaga

Nuklir Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG PEDOMAN

PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN

TENAGA NUKLIR NASIONAL

PERTAMA :

KEDUA :

Menetapkan Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Hubungan

Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Januari 20102007


-ttd-

HUDI HASTOWO

engan aslinya,epala Biro Kerja Sama, Huz

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Hubungan Masyarakat

Ferhat Aziz

BATAN

- 1 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN


NOMOR : 009/KA/I/2010

TANGGAL : 25 Januari 2010



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat dikembangkan melalui dua jalur, yaitu jalur

struktural dan jalur fungsional. Posisi pada jenjang karir struktural sangat terbatas sehingga jalur fungsional perlu dimanfaatkan sebagai wahana pengembangan karir PNS, dengan demikian jalur jabatan fungsional yang telah ada perlu dilakukan pembinaan dan

sosialisasi secara kontinyu. PNS yang mengembangkan karirnya melalui jalur jabatan Fungsional dalam memperoleh

kenaikan pangkat tidak terikat dengan pangkat atasan struktural, sejauh perolehan angka kredit dan ketentuan lainnya untuk kenaikan pangkat telah terpenuhi. Keuntungan lain yang dapat diraih adalah bahwa PNS tersebut tidak perlu lagi mengikuti ujian dinas (diganti dengan diklat jabatan fungsional Pranata Humas). Sebagai dasar untuk pembinaan karir bagi Pranata Humas telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Menindaklanjuti peraturan

tersebut ditetapkan pula Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan

Masyarakat dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

04/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Pranata Humas serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (Pedoman Teknis Pelaksanaan Butir Kegiatan dan Penilaian Angka Kreditnya).

BATAN

- 2 -

Walaupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Peraturan Bersama serta Petunjuk Teknis tersebut telah memuat cukup banyak ketentuan yang berkaitan dengan jenjang jabatan Pranata Humas, namun untuk lebih mempermudah dan memperlancar serta menyeragamkan pembinaan, pengajuan, usul penetapan angka kredit serta proses mutasi jabatan Pranata Humas di lingkungan BATAN, dipandang perlu untuk membuat pedoman penilaian jabatan fungsional Pranata Humas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk melengkapi pengaturan dan penjelasan yang terdapat

dalam Peraturan MENPAN dan Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman bagi

para Pembina, para Pejabat, Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas (TPJPH) dalam melaksanakan pembinaan, pengusulan penetapan angka kredit, penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit serta proses mutasi jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN.

C. PENGERTIAN

1. Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

2. Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang informasi dan kehumasan.

3. Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan kehumasan.

4. Pelayanan Informasi dan Kehumasan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat Pranata Humas mulai dari perencanaan penyediaan dan penyebarluasan

informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil hingga pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

5. Hubungan Kelembagaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada dalam masyarakat.

6. Hubungan Personil adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan pejabat Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara pimpinan lembaga dengan personil dan antar sesama personil.

7. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan-kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Humas dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah Kementrian Komunikasi dan Informatika

BATAN

- 3 -

9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

10. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Fungsional Pranata Humas adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pranata Humas dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

12. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas BATAN (TPJPH-BATAN) yang

selanjutnya disebut Tim Penilai adalah anggota TPJPH-BATAN yang bertugas membantu Kepala BATAN dalam melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan Fungsional Pranata Humas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas.

BATAN

- 4 -

BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)

DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pranata Humas dan dibuat oleh Pranata Humas yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui pejabat pengusul. Usul Penetapan Angka Kredit Pranata Humas disampaikan setelah menurut perhitungan

sementara Pranata Humas yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi. Kepala unit kerja setingkat eselon II dibantu oleh Komisi Pembina Tenaga Fungsional

(KPTF) harus melakukan penilaian awal terhadap berkas bukti penilaian Pranata Humas, sebelum diajukan kepada Tim Penilai BATAN. 1. DUPAK diajukan oleh kepala unit kerja setingkat eselon II dari Pranata Humas yang

bersangkutan kepada Ketua Tim Penilai BATAN Up. Kepala BSDM menggunakan formulir sebagai berikut : a. Pranata Humas Terampil

1) Lampiran 1 untuk Pranata Humas Pelaksana Pemula 2) Lampiran 2 untuk Pranata Humas Pelaksana

3) Lampiran 3 untuk Pranata Humas Pelaksana Lanjutan 4) Lampiran 4 untuk Pranata Humas Penyelia

b. Pranata Humas Ahli

1). Lampiran 5 untuk Pranata Humas Pertama 2). Lampiran 6 untuk Pranata Humas Muda 3). Lampiran 7 untuk Pranata Humas Madya

2. Setiap DUPAK Pranata Humas wajib dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :

a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan dan

fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 8;

b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 9;

c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pranata Humas dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 10;

d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 11;

e. Surat Permohonan Rekomendasi Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Humas, digunakan khusus pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pranata Humas, sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;

f. Surat Rekomendasi Usulan Pengangkatan Pertama Kali Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Humas, digunakan khusus pengangkatan pertama kali dalam jabatan

Pranata Humas sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;

BATAN

- 5 -

g. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV, bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam bidang pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, bagi PNS yang diangkat melalui mekanisme perpindahan jabatan;

h. Fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima;

i. Jumlah Formulir DUPAK, bukti kegiatan serta persyaratan administrasi untuk usulan ke Pranata Humas Pelaksana Pemula, Pranata Humas Pelaksana, Pranata Humas

Pelaksana Lanjutan, Pranata Humas Penyelia, Pranata Humas Pertama, Pranata Humas Muda dan Pranata Humas Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sebanyak 1 rangkap, sedangkan usulan ke Pranata Humas Madya (pangkat Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Muda golongan ruang IV/c) sebanyak 2 (dua) rangkap.

3. Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit adalah Kepala Unit kerja setingkat Eselon II.

4. Masa Penilaian dan Waktu Pengusulan : Usul penilaian angka kredit yang telah memenuhi angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat bulan April harus sudah diterima di BSDM paling lambat akhir bulan

Nopember tahun sebelumnya (untuk kegiatan sampai dengan bulan Oktober tahun sebelumnya), dan untuk periode kenaikan bulan Oktober adalah akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan (untuk kegiatan sampai dengan bulan April tahun yang

bersangkutan).

B. PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

1. Proses Usul Penetapan Angka Kredit a. Berkas DUPAK dari unit kerja diterima BSDM ;

b. BSDM menerima, mencatat, dan menyeleksi kelengkapan dan keabsahan berkas DUPAK;

c. Penilaian dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :

1). Untuk kenaikan pangkat periode bulan April angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

2). Untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan.

d. Penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;

e. BSDM menyampaikan PAK kepada yang bersangkutan melalui kepala unit kerja; f. PAK dijadikan dasar kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas; g. BSDM memproses kenaikan jabatan/pangkat berdasarkan usul unit kerja;

h. Proses kenaikan pangkat Pranata Humas melalui persetujuan BKN.

BATAN

- 6 -

2. Untuk Pranata Humas Terampil (Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia) dan Pranata Humas Ahli (Pertama, Muda, Madya pangkat Pembina golongan IV/a) Penetapan Angka Kredit dilakukan di BATAN, dibuat sebanyak 6 (enam) lembar dengan ketentuan : a. 2 (dua) lembar dikirimkan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan yaitu :

1). 1 (satu) lembar untuk Pranata Humas yang bersangkutan 2). 1 (satu) lembar untuk Kepala Unit Kerja Pranata Humas yang bersangkutan

b. 1 (satu) lembar untuk Sekretaris Tim Penilai Jabatan Pranata Humas BATAN. c. 1 (satu) lembar untuk disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional

BKN yang bersangkutan d. 1 (satu) lembar untuk disampaikan kepada Menteri KOMINFO e. 1 (satu) lembar untuk arsip BSDM

3. Penetapan angka kredit khusus untuk Pranata Humas Madya pangkat Pembina Tk. I

golongan ruang IV/b dan Pembina Utama golongan ruang IV/c dilakukan di instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas yaitu Kementrian KOMINFO, sebelum UPAK tersebut diajukan ke Kementrian KOMINFO, maka berkas bukti penilaian angka kredit harus terlebih dahulu mendapat penilaian awal oleh TPJ Pranata Humas BATAN.

C. PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

1. Kaitan antara jenjang jabatan, pangkat, golongan dan angka kredit kumulatif minimal dalam jabatan fungsional Pranata Humas sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai

berikut: a. Pranata Humas Terampil

Jenjang Jabatan Pranata Humas

(PH) Pangkat, Golongan

Angka Kredit

Kumulatif

Minimal

Angka Kredit yang Dibutuhkan untuk

Naik Pangkat

1 2 3 4

PH Pelaksana Pemula

Pengatur Muda, II/a 25 15

PH Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/b 40 20

Pengatur, II/c 60 20

Pengatur Tk. I, II/d 80 20

PH Pelaksana Lanjutan

Penata Muda, III/a 100 50

Penata Muda Tk. I , III/b 150 50

PH Penyelia Penata, III/c 200 100

Penata Tk. I, III/d 300

BATAN

- 7 -




Angka Kredit

Kumulatif Minimal

Angka Kredit yang Dibutuhkan untuk Naik Pangkat

1 2 3 4

Pertama Penata Muda, III/a 100 50


Muda Penata, III/c 200 100

Penata Tk. I, III/d 300 100

Madya Pembina, IV/a 400 150

Pembina Tk. I, IV/b 550 150

Pembina Utama Muda, IV/c 700

2. Komposisi angka kredit dan jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan

dan kenaikan jabatan/pangkat sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut : a. Pranata Humas Terampil

Unsur Prosentase

Jenjang Jabatan/Pangkat/Golongan/Angka Kredit

Pranata Humas (PH)

PH

Pelaksana Pemula

PH Pelaksana

PH Pelaksana

Lanjutan

PH

Penyelia

II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d

I. UTAMA

A. Pendidikan

B. Pelayanan Informasi dan Kehumasan C. Pengembangan

Profesi

≥ 80 % 20 32 48 64 80 120 160 240

II. PENUNJANG

Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

Pranata Humas

≤ 20 % 5 8 12 16 20 30 40 60

JUMLAH 100 % 25 40 60 80 100 150 200 300

BATAN

- 8 -


Unsur Prosentase

Jenjang Jabatan/Pangkat/Golongan/Angka Kredit Pranata Humas (PH)

PH

Pertama

PH

Muda

PH

Madya

III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c

I. UTAMA

A. Pendidikan

B. Pelayanan Informasi

dan Kehumasan C. Pengembangan

Profesi

≥ 80 % 80 120 160 240 320 440 560

II. PENUNJANG Pendukung

Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas

≤ 20 % 20 30 40 60 80 110 140

JUMLAH 100 % 100 150 200 300 400 550 700

3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas dengan ketentuan :

a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.

b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur

penunjang.

4. Pranata Humas Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda golongan IV/c, angka kredit kumulatif yang disyaratkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) harus berasal dari unsur

pengembangan profesi.

5. Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun

sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok

6. Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat diwajibkan mengumpulkan sekurang-

kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

7. Penilaian Angka Kredit Pranata Humas

a. Pranata Humas yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

b. Pranata Humas yang melaksanakan tugas setingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

BATAN

- 9 -

8. Kelebihan angka kredit dari yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

9. Pembagian angka kredit bagi Pranata Humas yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan, ditetapkan sebagai berikut: a. 60% bagi penulis utama; b. 40% bagi semua penulis pembantu (sebanyak-banyaknya 3 orang).

BATAN

- 10 -

BAB III PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

A. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGANGKATAN JABATAN PRANATA HUMAS

1. Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dapat dilakukan melalui mekanisme: a. Pengangkatan pertama kali, yaitu pengangkatan yang dilakukan melalui proses

formasi CPNS dengan persyaratan :

1). Pranata Humas Terampil a) Ijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a; c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai

baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d) Memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan.

2). Pranata Humas Ahli a) Ijazah serendah-rendahnya Sarjana/DIV sesuai dengan kualifikasi yang

ditentukan; b) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d) Memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan.

b. Perpindahan jabatan dari jabatan lain dengan persyaratan :

1) Semua persyaratan pengangkatan pertama kali sebagai Pranata Humas Terampil dan/atau Pranata Humas Ahli.

2) Pengalaman dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun; 3) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun

dari jabatan terakhir yang dipangkunya;

4) Unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diangkat berdasarkan pengangkatan pertama kali maupun perpindahan jabatan, paling lambat 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pranata Humas wajib lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional Pranata Humas, apabila tidak lulus maka akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

2. Pangkat dan golongan ruang PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional Pranata Humas ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Pranata Humas ditetapkan berdasarkan angka kredit yang tertuang

dalam SK PAK yang dimiliki.

3. Setiap pengangkatan PNS kedalam jabatan fungsional Pranata Humas harus

berdasarkan pada formasi yang ditetapkan oleh MENPAN setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN sesuai pasal 23 Peraturan MENPAN Nomor

PER/109/M.PAN/11/2005.

BATAN

- 11 -

4. Seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat diangkat dengan mengikuti prosedur sebagai berikut: a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan secara hirarkis mengajukan

pengangakatan jabatan fungsional Pranata Humas kepada kepala unit kerja setingkat eselon II.

b. Unit kerja mengajukan permohonan kepada Ketua TPJPH-BATAN up. Kepala BSDM untuk pengangkatan PNS dalam jabatan Pranata Humas, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1) DUPAK beserta lampirannya yang telah diisi dengan benar.

2) Berkas-berkas bukti penilaian dari kegiatan Unsur Utama dan Unsur Penunjang 3) Kelengkapan Adminstrasi sebagai berikut :

a) Fotokopi Ijazah SLTA/DIII untuk Pranata Humas Tingkat Terampil; fotokopi

Ijazah S1/DIV untuk Pranata Humas Tingkat Ahli yang diakreditasi dan atau dilegalisir pejabat yang berwenang.

b) Fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir. c) Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir. d) Fotokopi SK PNS yang dilegalisir. e) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. f) Fotokopi DP3 setiap unsur bernilai baik pada tahun terakhir yang dilegalisir.

c. Proses pengangkatan dalam jabatan Pranata Humas dimulai dari Usul Penetapan

Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1. d. PNS yang diangkat dalam jabatan Pranata Humas tidak dapat menduduki jabatan

rangkap, dengan jabatan struktural/jabatan fungsional lainnya.

B. KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

1. Ketentuan dan Persyaratan Kenaikan Jabatan/Pangkat a. Penetapan angka kredit digunakan sebagai salah satu dasar untuk

mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat jabatan fungsional

Pranata Humas sesuai ketentuan berlaku. b. Pejabat Fungsional Pranata Humas dapat dinaikan jenjang jabatannya apabila

memenuhi ketentuan : 1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan

jenjang jabatan.

2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir. 3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.

c. Pejabat Fungsional Pranata Humas dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan : 1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan

jenjang pangkat. 2) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir. d. Angka kredit sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, berasal dari Unsur

Utama sekurang-kurangya 80% (delapan puluh persen) dan dari Unsur Penunjang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen).

BATAN

- 12 -

e. Angka kredit dari Unsur Utama, berasal dari unsur pendidikan, kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, dan pengembangan profesi dengan ketentuan : 1) Bagi Pranata Humas Tingkat Ahli yang naik jabatan menjadi Pranata Humas

Muda sampai dengan Pranata Humas Madya, atau naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c : a) Kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 30%

(tiga puluh persen). b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh

persen). 2) Bagi Pranata Humas Tingkat Terampil yang naik jabatan menjadi Pranata

Humas Pelaksana, sampai dengan Pranata Humas Penyelia, atau naik pangkat

menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penata golongan ruang III/d : a) Kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 70%

(tujuh puluh persen). b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh

persen). f. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Humas, dan telah memperoleh

angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih

tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya yang bersangkutan tetap diharuskan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

2. Pejabat fungsional Pranata Humas yang memperoleh ijazah dalam tingkat pendidikan

yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan : a. Ijazah yang diperoleh dalam status tugas belajar (sesuai dengan ketentuan yang

berlaku) dapat dinaikkan apabila dilengkapi dengan SK pembebasan sementara dari jabatan Pranata Humas karena tugas belajar.

b. Ijazah yang diperoleh atas biaya sendiri di luar jam kerja dapat dinilaikan dengan syarat : 1) Ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Ijazah yang diperoleh sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun. 3) Telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan dinyatakan lulus

3. Prosedur Kenaikan Jabatan/Pangkat a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan secara hirarkis mengajukan

permohonan kenaikan jabatan/pangkat kepada Kepala Unit kerja setingkat Eselon

II. b. Unit kerja mengajukan permohonan kepada Ketua TPJPH-BATAN up. Kepala BSDM

untuk kenaikan jabatan/pangkat, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1) DUPAK beserta lampirannya yang telah diisi dengan benar. 2) Berkas-berkas bukti penilaian dari kegiatan Unsur Utama dan Unsur Penunjang

3) Kelengkapan administrasi sebagai berikut : a) Kenaikan Jabatan

(1) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dilegalisir.

BATAN

- 13 -

(2) Fotokopi SK Jabatan Pranata Humas terakhir yang dilegalisir. (3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. (4) Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) diklat

penjenjangan jabatan fungsional Pranata Humas. (5) Fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

b) Kenaikan Pangkat

(1) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dilegalisir. (2) Fotokopi SK Jabatan Pranata Humas terakhir yang dilegalisir.

(3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. (4) Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir.

c. Proses kenaikan jabatan/pangkat dalam jabatan Pranata Humas dimulai dari Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1.

C. PEMBEBASAN SEMENTARA

Pejabat fungsional Pranata Humas dapat dibebaskan sementara karena hal-hal sebagai berikut: 1. Tidak dapat memenuhi angka kredit :

a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Humas Pelaksana Pemula

golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Humas Penyelia golongan ruang III/c, serta Pranata Humas Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Madya golongan ruang IV/b.

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pranata Humas Penyelia golongan ruang III/d

dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pranata Humas Madya golongan ruang IV/c.

2. Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. SK pembebasan

sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya hukuman disiplin, selama menjalani hukuman disiplin dapat tetap melaksanakan sebagian tugas pokoknya, tetapi tidak diberikan nilai angka kredit dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

3. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 1966. SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya

pemberhentian sementara sebagai PNS dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional Pranata Humas. SK pembebasan

sementara berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan bagi pejabat struktural dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

BATAN

- 14 -

5. Melaksanakan cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan yang ke-3 dan seterusnya, SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya cuti di luar tanggungan negara dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

6. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai bulan berikutnya setelah TMT tugas belajar, selama pembebasan sementara tetap dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, angka kredit selama pembebasan sementara tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Pranata Humas,

tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ke-7 (tujuh).

D. SURAT PERINGATAN

Biro Sumber Daya Manusia berkewajiban memberikan peringatan kepada pejabat Pranata Humas yang akan habis masa jabatannya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu menduduki jabatan/pangkat berakhir.

E. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PRANATA HUMAS

1. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatanya karena tidak dapat

menambah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat kembali jabatan/pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat semula, apabila :

a. Semua persyaratan yang diwajibkan untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi telah terpenuhi;

b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani pejabat setingkat eselon II;

c. Melampirkan berkas bukti penilaian; d. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

e. Disetujui dan ditetapkan dalam sidang Tim Penilai sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Diusulkan dalam periode waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keputusan Pembebasan Sementara berlaku;

g. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir.

2. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena hukuman

disiplin, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila :

a. Telah selesai menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang;

b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani kepala unit kerjanya dengan

mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir.

BATAN

- 15 -

3. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena diberhentikan sementara dari PNS, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan hukuman pemberhentian sementara dari PNS yang

dibuktikan dengan surat yang sah dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani Kepala Unit Kerjanya dengan menyebut

tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang

berlaku;


4. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatan karena diangkat dalam

jabatan struktural atau karena ditugaskan di luar lingkungan jabatan fungsional Pranata Humas, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan tugas sebagai pejabat struktural atau telah selesai

menjalankan tugas di luar lingkungan jabatan fungsional Pranata Humas dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang;

b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud;

c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang

berlaku; d. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir.

5. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila :

a. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang;

b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani Kepala Unit Kerjanya dengan



6. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat dianggkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila :

a. Surat keputusan aktif kembali bekerja dari Kepala BSDM; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II dengan

mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud;

c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku;


BATAN

- 16 -

F. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA HUMAS

1. Pejabat fungsional Pranata Humas akan diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat

yang setingkat lebih tinggi, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara.

b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

c. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diberhentikan :

a. Tidak wajib melaksanakan tugas Pranata Humas; b. Tidak berhak atas tunjangan jabatan fungsional Pranata Humas; c. Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku diluar

jabatan fungsional Pranata Humas; d. Tidak dapat diangkat kembali kedalam jabatan fungsional Pranata Humas.

3. Pranata Humas yang telah diberhentikan dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler

apabila:

a. Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan formalnya; b. Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat tersebut; c. Memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat secara reguler.

BATAN

- 17 -

BAB IV KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

YANG DAPAT DIBERI ANGKA KREDIT

Dalam memberikan angka kredit terhadap usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN, Tim Penilai menggunakan pedoman penilaian sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (Pedoman

Teknis Pelaksanaan Butir Kegiatan dan Penilaian Angka Kreditnya) sebagai berikut : A. UNSUR UTAMA

1. Pendidikan, meliputi : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan serta memperoleh sertifikat.

2. Pelayanan Informasi dan Kehumasan, meliputi :

a. Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan;

b. Pelayanan informasi; c. Pelaksanaan hubungan kelembagaan; d. Pelaksanaan hubungan personil;

e. Pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

3. Pengembangan Profesi, meliputi :

a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan; b. Penerjemahan/Penyaduran buku atau karya ilmiah lain di bidang informasi dan

kehumasan;

c. Menyusun pedoman petunjuk teknis informasi dan kehumasan; d. Memberikan konsultasi informasi dan kehumasan yang bersifat konsep.

B. UNSUR PENUNJANG

Penunjang Tugas Pranata Humas, meliputi: 1. Pengajar atau pelatih di bidang informasi dan kehumasan; 2. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;

3. Kenggotaan dalam organisasi profesi; 4. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pranata Humas; 5. Memperoleh piagam penghormatan;

6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BATAN

- 18 -

C. RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS

1. Pranata Humas Pelaksana Pemula

NO UNSUR SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN ANGKA

KREDIT RUANG LINGKUP KEGIATAN BUKTI FISIK PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7 8

I. PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar

1. Diploma III (D3)

2. Diploma II (D2)

3. SLTA/D.1

60

40

25

Melanjutkan pendidikan formal dengan jurusan yang sesuai dengan bidang tugasnya, dan ijazah diperoleh setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Pranata Humas

Foto copy ijazah yang telah dilegalisir

Semua jenjang

B. Diklat fungsional di bidang informasi dan kehu masan serta

memperoleh STTPL/Sertifikat

1. Lamanya lebih dari 960 jam

2. Lamanya 641-960 jam





15

9

6

3

2

1

Mendapatkan tugas dari pejabat yang berwenang. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

Sertifikat sesuai dengan diklat yang diikuti yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang

Semua jenjang

C. Pendidikan dan pelatihan

Prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Tingkat II

1,5 Mendapatkan tugas dari pejabat yang berwenang. Untuk mengikuti pendidikan

dan pelatihan Prajabatan

Surat Tanda Lulus Diklat Prajabatan

Semua Jenjang

II. PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN

A. Perencanaan Pelayanan Informasi dan

Kehumasan

1. Mengumpulkan data, informasi untuk penyusunan rencana pelayanan informasi

dan kehumasan

0,005 Mengumpulkan dan menghimpun data/ informasi yang meliputi: data kegiatan yang sedang berjalan, hasil evaluasi

kegiatan, data kebutuhan informasi, masyarakat, data kondisi (statis dan

dinamis) masyarakat data kondisi sumberdaya pelayanan

Laporan berisi kumpulan data dan informasi untuk

menyusun rencana pelayanan informasi

dan kehumasan

PH Pelaksana Pemula

BATAN

- 19 -



1 2 3 4 5 6 7 8

7. Menyusun rencana kerja

pelayanan informasi dan kehumasan oleh :

a. Pelaksanaan pemula

0,006 Menyusun kerangka acuan pelaksanaan

kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metoda, jadwal pelaksanaan dan pembiayaan

Rencana kerja layanan

informasi dan kehumasan dalam bentuk kerangka acuan

PH Pelaksana

Pemula


1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi

0,006

Mengumpulkan data/informasi dari media, masyarakat dan sumber lainnya serta menuangkan/mencatat dalam bentuk form/laporan

Laporan kumpulan data/informasi dalam bentuk form/matrik

PH Pelaksana Pemula

3. Mengentri data dan informasi

0,006

Memasukan data dan informasi (kuantitatif dan kualitatif) ke dalam komputer sesuai dengan program aplikasi digunakan

Paket data entri PH Pelaksana

Pemula

6. Membuat kliping

0,005 Mengkliping berita dan opini dari media

cetak sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Paket kliping setiap

topik PH Pelaksana

Pemula

7. Menyusun desain atau model informasi layanan

0,008 Menyusun rancangan isi, bentuk dan kemasan informasi yang berkaitan dengan layanan publik

Desain layanan publik PH Pelaksana

Pemula

12. Melakukan pelayanan

informasi secara stasioner (fax, telepon)

0,002 Menerima dan mengirim informasi melalui

telepon dan fax serta e-mail

Laporan melakukan

layanan informasi melalui fax/telepon perkegiatan

PH Pelaksana

Pemula

C. Pelaksanaan

Hubungan Kelembagaan

5. Memantau penempatan

sarana dan fasilitas penye lenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, danpertemuan sejenis

0,005 Mengamati secara langsung dan mencatat

penempatan sarana dan prasarana penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenis

Laporan hasil pantauan

fasilitas konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Pelaksana

Pemula

BATAN

- 20 -



1 2 3 4 5 6 7 8

III. PENGEMBANGAN

PROFESI

A. Pembuatan

Karya Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan

Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi

penulis utama 60%, penulis pembantu

40%, penulis pembantu sebanyak banyaknya 3 orang

1. Membuat karya tulis ilmiah/

hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

12,50 Membuat karya tulis ilmiah di bidang

pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Buku atau foto copy

yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang

Semua jenjang

b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

6 Membuat karya tulis ilmiah yang diterbitkan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy

yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang


hasil penelitian, pengkajian,

survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan

kehumasan yang tidak dipublikasikan

a. Dalam bentuk buku

8 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk

buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah

diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Buku atau foto copynya

yang disyahkan oleh

pejabat berwenang

Semua jenjang

b. Dalam bentuk makalah


makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Naskah karya tulis

ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 21 -



1 2 3 4 5 6 7 8

3. Membuat karya tulis berupa

tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan


8 Menulis tinjauan atau ulasan ilmiah hasil

gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Buku atau foto copy


Semua jenjang

b. Dalam majalah ilmiah

yang diakui oleh LIPI


gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Naskah karya tulis yang

dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan

ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan


7,50 Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri

dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Buku atau foto copynya yang disyahkan oleh

pejabat yang berwenang

Semua jenjang

b. Dalam bentuk makalah 3,50 Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan

atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri

dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di

lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan

pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Majalah atau foto copy

yang disyahkan oleh


Semua jenjang

BATAN

- 22 -



1 2 3 4 5 6 7 8

5. Membuat tulisan ilmiah di

bidang informasi dan kehumasan yang disebarluas kan melalui media masa

2 Membuat tulisan ilmiah atau artikel di

bidang informasi dan kehumasan yang disebarluaskan melalui media massa

Foto copy tulisan ilmiah

atau artikel yang disyahkan pejabat berwenang

Semua jenjang

6. Menyampaikan prasaran

berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

2,50 Membuat makalah berupa tinjauan,

gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Foto copy makalah

yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang disyahkan penanggung jawab pertemuan ilmiah

Semua jenjang

B. Penerjemahan/ Penyaduran

buku atau karya ilmiah di bidang

informasi dan kehumasan

Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang

informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan di edarkan secara nasional

7 Mengalihbahasakan buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Buku terjemahan/saduran

yang diterbitkan secara nasional

Semua jenjang

b. Dalam majalah ilmiah yang

diakui oleh LIPI 3,50 Mengalihbahasakan majalah ilmiah Konsep/naskah saduran

majalah ilmiah Semua jenjang

C. Penyusunan

pedoman petunjuk teknis pelayanan informasi dan kehumasan

a. Menyusun standar

penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dan diedarkan secara nasional

5 Menelaah referensi dan menyusun konsep

standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan

Naskah SOP

penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan

Semua jenjang

BATAN

- 23 -



1 2 3 4 5 6 7 8

b. Menyusun pedoman umum,

petunjuk teknis informasi dan kehumasan

3 Menelaah kegiatan-kegiatan pelayanan

informasi dan kehumasan yang telah dilaksanakan atau diprogramkan dan membuat konsep pedoman berdasarkan jenis pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan

Naskah pedoman

umum atau petunjuk teknis informasi dan kehumasan

Semua jenjang

D. Pemberian

konsultasi informasi dan kehumasan

yang bersifat konsep

a. Institusi 1,50 Memberikan bimbingan dan konsultasi

kepada instansi yang memerlukan sesuai dengan permasalahan

Naskah pemberian

konsultasi

Semua jenjang

b. Perorangan

1 Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada perorangan yang memerlukan sesuai dengan permasalahan

Naskah pemberian konsultasi

Semua jenjang

IV PENUNJANG

TUGAS PRANATA

HUMAS

A. Pengajar/

Pelatih di Bidang Informasi dan

Kehumasan

Mengajar/Melatih pada

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

0,03

Setiap Jam

Mengajar/melatih pada Pendidikan dan

Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan

Surat tugas atau surat

keterangan mengajar dari penyelenggara

diklat

Semua jenjang

B. Peran serta

dalam Seminar/ Lokakarya/

Konperensi

Mengikuti seminar/

lokakarya/konperensi, sebagai :

a. Pemrasaran

3

Setiap

kali

Mengikuti seminar /lokakarya/Konperensi

sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari

penyelenggara seminar/lokakarya/

konperensi

Semua jenjang

b. Moderator / Pembahas / Narasumber

2

Setiap

Kali

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas/ narasumber, maksimal 2 kali dalam satu

tahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/lokakarya/

konperensi

Semua jenjang

BATAN

- 24 -



1 2 3 4 5 6 7 8

c. Peserta 1

Setiap

kali

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi

sebagai peserta, maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari

penyelenggara seminar/lokakarya/ konperensi

Semua jenjang

C. Keanggotaan

dalam organisasi profesi

Menjadi anggota organisasi

profesi, sebagai:

a. Pengurus Aktif

1

Setiap tahun

Menjadi pengurus organisasi profesi dalam

bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional , nasional, propinsi atau kabupaten/kota

Surat keputusan

pengurus organisasi profesi

Semua jenjang

b. Anggota Aktif 0,75

Setiap

tahun

Menjadi anggota aktif organisasi profesi

dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional , nasional, propinsi atau kabupaten/kota

Surat keputusan


Semua jenjang

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas

Menjadi anggota aktif Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas

0,5

Setiap

tahun

Menjadi anggota tim penilai angka kredit Pranata Humas

Foto copy SK sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang

E. Perolehan

Piagam Kehormatan

Memperoleh penghargaan/

tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :

a. 30 (tigapuluh) Tahun

3 Memperoleh penghargaan / tanda jasa

satya lencana karya satya

Foto copy tanda jasa

yang disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang

b. 20 (duapuluh) Tahun 2 Memperoleh penghargaan / tanda jasa




Semua jenjang

BATAN

- 25 -



1 2 3 4 5 6 7 8

c. 10 (sepuluh) Tahun 1 Memperoleh penghargaan/ tanda jasa




Semua jenjang

F. Perolehan gelar sarjana lainnya

Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:

1. Sarjana / Diploma IV

5 Memperoleh ijazah sarjana/diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang

2. Sarjana Muda / Diploma III

4 Memperoleh ijazah sarjana muda/diploma III yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang

berwenang sesuai dengan ketentuan yang

berlaku

Semua jenjang

3. Diploma II 3 Memperoleh diploma II yang tidak sesuai

dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah /

diploma yang disyahkan instansi yang


berlaku

Semua jenjang

Catatan :

Laporan pelaksanaan setiap butir kegiatan, sepanjang tidak disebutkan dalam juknis

Disyahkan/ditandatangani oleh :

1. Pejabat struktural yang menjadi atasan langsung Pranata Humas

yang bersangkutan, atau

BATAN

- 26 -

2. Pranata Humas senior (berdasarkan jenjang jabatan) yang ditunjuk

oleh pimpinan unit kerja sebagai koordinator Para Pranata Humas

di lingkungan unit kerjanya.

BATAN

- 27 -

2. Pranata Humas Pelaksana



1 2 3 4 5 6 7 8

I. PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan

memperoleh Ijazah/Gelar

1. Diploma III (D3)

2. Diploma II (D2)

3. SLTA/D.1

60

40

25

Melanjutkan pendidikan formal dengan jurusan yang sesuai dengan bidang

tugasnya, dan ijazah diperoleh setelah diangkat sebagai pejabat fungsional

Pranata Humas


Semua jenjang

B. Diklat fungsional

di bidang infor-masi dan kehu-

masan serta memperoleh

STTPL/ Sertifikat







15

9

6

3

2

1

Mendapatkan tugas dari pejabat yang

berwenang. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan

bidang tugasnya

Sertifikat sesuai dengan

diklat yang diikuti yang ditandatangani oleh


Semua jenjang

C. Pendidikan dan

pelatihan Prajabatan

Pendidikan dan pelatihan

Prajabatan Tingkat II 1,5 Mendapatkan tugas dari pejabat yang

berwenang. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Surat Tanda Lulus

Diklat Prajabatan Semua Jenjang

II. PELAYANAN INFORMASI

DAN KEHUMASAN

A. Perencanaan Pelayanan

Informasi dan Kehumasan

3. Mengolah data untuk penyusunan rencana

pelayanan informasi dan kehumasan

0,008 Mengklasifikasi dan mengedit data/ informasi berdasarkan bidang Polhukam,

Ekuin, Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Laporan klasifikasi data informasi berdasarka

bidang Kesra, Ekuin, Polhukam atau sesuai

bidangnya

PH Pelaksana



b. Pelaksana


kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang,

tujuan, sasaran, keluaran, metoda, jadwal pelaksanaan dan pembiayaan


informasi dan kehumasan dalam

bentuk kerangka acuan

PH Pelaksana

BATAN

- 28 -



1 2 3 4 5 6 7 8

8. Merancang layout ruang

konperensi pers, seminar, rapat kerja, pameran, dan kegiatan sejenis

0,008 Menyusun rancangan tata letak ruang

konperensi pers, seminar, rapat kerja, dan pertemuan sejenis sesuai dengan tujuan kegiatan, kondisi sumber daya dan sasaran partisipan

Laporan rancangan lay-out ruang konperensi pers, seminar, rapat kerja, dan pertemuan sejenis yang diketahui pejabat yang

berwenang

PH Pelaksana

9. Melakukan survei lokasi atau tempat penyelenggaraan konperensi pers, seminar,

lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

0,008 Melakukan peninjauan dan mengumpulkan data lokasi, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan konperensi pers,

seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

Laporan hasil tinjauan lokasi konperensi pers, seminar, lokakarya,

rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

PH Pelaksana

11. Menyusun rencana kebutuhan sarana,

prasarana dan biaya penyelenggaraan pameran

0,010 Membuat perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana dan biaya yang diperlukan

dalam penyelenggaraan pameran

Konsep perkiraan kebutuhan

penyelenggaraan pameran

PH Pelaksana

14. Menyusun data base pelayanan informasi dan

kehumasan

0,008 Menyusun data sesuai format untuk dimasukan dalam komputer (jenis dan data

disesuaikan dengan ruang lingkup tugas masing-masing), dikelompokan Ekuin,

Polhukam, Kesra

Paket susunan data base pelayanan


PH Pelaksana

15. Membuat statistik


0,008

Menyajikan data pelayanan informasi dan

kehumasan dalam bentuk model statistik (angka dan gambar)

Naskah sajian layanan

informasi dan kehumasan dlm bentuk

statistik

PH Pelaksana

BATAN

- 29 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Pelayanan

Informasi

4. Mengolah data dan

informasi 0,008 Mengklasifikasi dan mengedit data/

informasi berdasarkan bidang Ekuin, Polhukam, dan Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Paket klasifikasi data/

informasi PH Pelaksana

5. Memutakhirkan data dan

informasi publik 0,010 Memperbarui data dan informasi publik

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi

Paket data/informasi

yang telah diperbarui PH Pelaksana

C. Pelaksanaan Hubungan

Kelembagaan

11. Melaksanakan tugas sebagai master of ceremony

0,008 Menjadi MC di kantor/lembaga sendiri dan di tempat lain di bidang pelayanan


Laporan menjadi MC dan melampirkan surat

tugas atau undangan untuk menjadi MC

PH Pelaksana

12. Meliputi kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,010 Melakukan pengamatan langsung dan menghimpun data/informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi

Laporan berisi himpunan data/informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan

kehumasan

PH Pelaksana

D. Pelaksanaan Hubungan Personil

1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan

personil

0,008 Mencari dan menghimpun data/ informasi dalam rangka pelaksanaan hubungan personil antara lain meliputi: kondisi dan

karakteristik personil, permasalahan dan kebutuhan informasi personil

Laporan kegiatan pengumpulan data/ informasi hubungan

personil dalam bentuk form/matrik

PH Pelaksana

4. Melaksanakan kegiatan kreatif dan entertainment, sebagai :

b. Instruktur

0,080 Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peserta baik sebelum maupun pada

saat berlangsungnya kegiatan rekreatif dan entertainment

Laporan sebagai instruktur dalam

kegiatan rekreatif dan entertainment

PH Pelaksana

BATAN

- 30 -



1 2 3 4 5 6 7 8

III. PENGEMBANG-

AN PROFESI

A. Pembuatan Karya

Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan

Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi penulis utama 60%,

penulis pembantu 40%, penulis

pembantu sebanyak-banyaknya tiga orang

1. Membuat karya tulis ilmiah /

hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumas an yang dipublikasikan:




Buku atau foto copy


Semua jenjang

b. Dalam bentuk majalah

ilmiah yang diakui oleh LIPI

6 Membuat karya tulis ilmiah yang

diterbitkan dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI



Semua jenjang

2. Membuat karya tulis ilmiah / hasil penelitian, pengkajian,

survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan


8 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


pejabat berwenang

Semua jenjang



makalah yang diterbitkan dan diedarkan

secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingakat daerah


Naskah karya tulis

ilmiah yang dimuat

dalam majalah ilmiah atau foto copy yang

disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 31 -



1 2 3 4 5 6 7 8






Buku atau foto copy


Semua jenjang







Semua jenjang

4. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian,

pengkajian , survei dan atau evaluasi dibidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan



dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten



Semua jenjang





pemerintahan provinsi,kota atau kabupaten


yang disyahkan oleh


Semua jenjang

BATAN

- 32 -



1 2 3 4 5 6 7 8





Foto Copy makalah


Semua jenjang

B. Penerjemah/

Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang


Menerjemahkan/ Penyaduran

buku atau karya tulis ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan:


7 Mengalihbahasakan buku atau karya ilmiah

di bidang informasi dan kehumasan

Buku

terjemahan/saduran yang diterbitkan secara nasional

Semua jenjang




C. Penyusunan

pedoman petunjuk teknis

pelayanan informasi dan

kehumasan

a. Menyusun standar

penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui

oleh Kominfo secara nasional


standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan


Naskah SOP

penyelenggaraan pelayanan informasi

dan kehumasan

Semua jenjang




informasi dan kehumasan yang telah dilaksanakan atau diprogramkan dan

membuat konsep pedoman berdasarkan jenis pelayanan informasi dan kehumasan

yang dilakukan

Naskah pedoman

umum atau petunjuk teknis informasi dan

kehumasan

Semua jenjang

BATAN

- 33 -



1 2 3 4 5 6 7 8

D. Pemberian

konsultasi informasi dan kehumasan yang bersifat konsep



Naskah pemberian

konsultasi

Semua jenjang

b. Perorangan



Semua jenjang

IV PENUNJANG

TUGAS PRANATA

HUMAS

A. Pengajar/ Pelatih

di Bidang Informasi dan

Kehumasan



0,03

Setiap Jam





diklat

Semua jenjang

B. Peran serta


Konperensi

Mengikuti seminar/

lokakarya/konperensi, sebagai

a. Pemrasaran

3

Setiap

kali

Mengikuti seminar / lokakarya /Konperensi


Sertifikat dari

penyelenggara seminar/

lokakarya/konperensi

Semua jenjang

b. Moderator / Pembahas / Nara Sumber

2

Setiap

kali

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas / nara sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/


Semua jenjang

c. Peserta 1

Setiap

kali

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai peserta, maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/ lokakarya/konperensi

Semua jenjang

C. Keanggotaan



profesi, sebagai:

a. Pengurus Aktif

1

Setiap tahun


bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional , nasional, propinsi

atau kabupaten/kota

Surat keputusan


Semua jenjang

BATAN

- 34 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Setiap tahun

Menjadi anggota organisasi profesi dalam


Surat keputusan


Semua jenjang

D. Keanggotaan

dalam Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas

Menjadi anggota aktif Tim

Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas

0,5

Setiap

tahun

Menjadi anggota tim penilai angka kredit

Pranata Humas

Foto copy SK sebagai

anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang

E. Perolehan Piagam Kehormatan

Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana Karya Satya :


3 Memperoleh penghargaan / tanda jasa satya lencana karya satya

Foto copy tanda jasa yang disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang

b. 20 (duapuluh) Tahun 2 Memperoleh penghargaan / tanda jasa satya lencana karya satya

Foto copy tanda jasa yang disyahkan pejabat

kepegawaian

Semua jenjang

c. 10 (sepuluh) Tahun 1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa


Foto copy tanda jasa yg

disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang


Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :


5 Memperoleh ijazah sarjana / diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah/diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai

dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang

BATAN

- 35 -



1 2 3 4 5 6 7 8


4 Memperoleh ijazah sarjana muda / diploma

III yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah/

diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang



Foto copy ijazah /

diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai


Semua jenjang

Catatan :








BATAN

- 36 -

3. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8

I. PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh

Ijazah/Gelar

1. Diploma III (D3)

2. Diploma II (D2)

3. SLTA/D.1

60

40

25



Pranata Humas


Semua jenjang

B. Diklat fungsional di

bidang informasi dan kehumasan

serta memperoleh STTPL/ Sertifikat

1. Lamanya lebih dari 960

jam 2. Lamanya 641-960 jam

3. Lamanya 481-640 jam 4. Lamanya 161-480 jam


15

9

6 3

2 1



bidang tugasnya


diklat yang diikuti yang ditandatangani oleh pejabat

yang berwenang

Semua jenjang


Prajabatan





Semua Jenjang

II. PELAYANAN

INFORMASI DAN KEHUMASAN

A. Perencanaan

Pelayanan Informasi dan Kehumasan

5. Menganalisis data dan

informasidari media dan masyarakat

0,020 Mengurai data/informasi Ekuin, Polhukam,

Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Naskah hasil analisis data/

informasi polhukam, Ekuin, Kesra sebagai bahan perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pelaksana

Lanjutan

7. Menyusun rencana

kerja pelayanan informasi dan kehumasan oleh :

c. Pelaksana Lanjutan





PH Pelaksana

Lanjutan

BATAN

- 37 -



1 2 3 4 5 6 7 8

13. Merancang

penyelenggaraan open house public :

b. eksternal

0,015 Menyusun keseluruhan rangkaian kegiatan

meliputi tempat (beserta tata letaknya), peserta yang akan diundang, menu konsumsi dan susunan acara dalam pelaksanaan baik untuk open house public eksternal

Rancangan penyelenggaraan

open house public eksternal PH Pelaksana

Lanjutan

B. Pelayanan

Informasi

8. Menyusun Materi

Layanan Informasi :

b. Media pertunjukan rakyat tradisional

0,070 Menelaah bahan materi yang telah

terkumpul, dan membuat konsep materi layanan dalam bentuk naskah atau gambar/sketsa

Naskah materi layanan

pertunjukan rakyat tradisional

PH Pelaksana

Lanjutan

c. Pameran 0,020 Menelaah bahan materi yang telah terkumpul, dan membuat konsep materi

layanan dalam bentuk naskah atau gambar/sketsa

Naskah materi layanan informasi melalui pameran


d. Tatap muka

internal


terkumpul, dan membuat konsep materi



informasi tatap muka

internal

PH Pelaksana

Lanjutan

9. Memantau pelaksanaan

pameran

0,035 Mengamati pelaksanaan pameran meliputi

materi, tata letak dan jumlah pengunjung

pameran

Naskah laporan hasil

pengamatan pelaksanaan

pameran

PH Pelaksana

Lanjutan

10. Memantau operasional jaringan media on line

0,020 Mengamati secara langsung konten informasi berbagai situs internet termasuk

media on line

Laporan data media on line PH Pelaksana Lanjutan

BATAN

- 38 -



1 2 3 4 5 6 7 8

11. Sebagai penanggung

jawab teknis pertunjukan rakyat tradisional

0,025 Melaksanakan koordinasi dan bertanggung

jawab terhadap kelancaran kegiatan pertunjukan rakyat tradisional

Laporan pelaksanaan

pertunjukan rakyat

PH Pelaksana

Lanjutan

13. Memandu

pengunjung pameran 0,010 Mendampingi dan menjelaskan kepada

pengunjung menyangkut seluruh informasi yang ada dalam arena pameran

Laporan pelaksanaan tugas

memandu pameran

PH Pelaksana

Lanjutan

14. Memberikan ceramah dalam rangka pelayanan informasi

0,020 Memberikan pelayanan informasi langsung terhadap orang banyak secara tatap muka atau melalui media

Naskah bahan ceramah PH Pelaksana Lanjutan

C. Pelaksanaan


1. Mengumpulkan data

dan informasi untuk pelaksanaan

hubungan kelembagaan

0,020 Mengumpulkan data/informasi mengenai

tugas pokok, fungsi serta program beserta rencana pelaksanaan lembaga/instansi lain

di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan himpunan

data/informasi hubungan kelembagaan

PH Pelaksana

Lanjutan

3. Mengolah data dan informasi hubungan

kelembagaan

0,020 Mengklarifikasi dan mengedit data/ informasi, hubungan kelembagaan yang

meliputi hubungan antar instansi bidang kegiatan operasional masing-masing

instansi

Laporan klarisifikasi data/ informasi hubungan

kelembagaan


6. Menyusun buku taklimat untuk konperensi pers,

seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,015 Menyusun buku panduan penyelenggaraan kegiatan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis meliputi :

jadwal acara, nara sumber, peserta, tempat penyelenggaraan dan tata tertib

Laporan penyusunan buku taklimat


BATAN

- 39 -



1 2 3 4 5 6 7 8

7. Mengikuti konperensi

pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

- sebagai peserta

0,030 Menjadi peserta dan berperan aktif dalam

konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan mengikuti konperesi

pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis, dan dilampiri sertifikat sebagai peserta

PH Pelaksana

Lanjutan

- sebagai moderator 0,020 Bertugas sebagai moderator dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai moderator dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan

pertemuan sejenis, dilampiri serti-fikat sebagai moderator


9. Membuat pres release

0,025 Membuat naskah press release (termasuk menyusun berita dan opini) yang berkaitan

dengan kegiatan dan permasalahan lembaga

Naskah press release/ berita/opini yang disyahkan

oleh pejabat yang berwenang


10. Melaksanakan

kegiatan pers tour, sebagai :

b. peserta

0,045 Mengikuti kegiatan pers tour dan membuat

laporan kegiatan secara lengkap

Laporan mengikuti kegiatan

pers tour PH Pelaksana

Lanjutan

11. Melaksanakan tugas

sebagai master of ceremony

0,020 Menjadi MC di kantor/lembaga sendiri dan

di tempat lain di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan menjadi MC dan

melampirkan surat tugas atau undangan untuk menjadi MC

PH Pelaksana

Lanjutan

14. Membuat transkrip

dialog, wawancara, ceramah, briefing

0,022 Mentranskrip hasil rekaman dialog,

wawancara, ceramah, briefing Naskah hasil transkrip PH Pelaksana

Lanjutan

BATAN

- 40 -



1 2 3 4 5 6 7 8

15. Menyelenggarakan

penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai :

a. Anggota dewan

redaksi

0,020 Menyusun rancangan isi penerbitan,

menilai dan menetapkan naskah yang layak terbit serta mengevaluasi hasil penerbitan

a. Naskah rancangan

penerbitan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang

PH Pelaksana

Lanjutan

b. Desainer grafis

0,026 Merancang tata letak dan kemasan penerbitan

b. Desain tata letak penerbitan


D. Pelaksanaan

Hubungan Personil

2. Mengumpulkan isu

tentang hubungan personil

0,020 Mengumpulkan dan menghimpun isu

tentang hubungan personil yang meliputi : hubungan vertikal dan horisontal serta

pihak-pihak yang terkait

Laporan hasil himpunan

data/isu tentang hubungan personil

PH Pelaksana

Lanjutan

4. Melaksanakan

kegiatan rekreatif dan entertaiment sebagai

a. Penanggung

jawab teknis

0,015 Menyusun rencana pelaksanaan yang

memuat jenis kegiatan, peserta, lokasi, waktupelaksanaan dan biaya, dan

mengawasi langsung pelaksanaan kegiatan rekreatif dan entertaiment

Laporan kegiatan- kegiatan

rekreatif dan entertaiment PH Pelaksana

Lanjutan

5. Mengorganisir pelaksanaan teknis

kunjungan keluarga pegawai

0,020 Merancang dan mengatur pelaksanaan kunjungan keluarga pegawai

Laporan rancangan pelaksanaan kunjungan

keluarga pegawai yang diketahui oleh atasan


8. Menulis artikel/opini untuk penerbitan

intern

0,020 Mengumpulkan bahan dan menulis naskah artikel/opini sesuai dengan format yang

ditetapkan dewan redaksi penerbit dewan intern

Naskah artikel/opini PH Pelaksana Lanjutan

BATAN

- 41 -



1 2 3 4 5 6 7 8

9. Melaksanakan

penerbitan intern, senagai :

a. Anggota dewan redaksi



Naskah penerbitan yang

telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang

PH Pelaksana

Lanjutan

b. Desainer grafis

0,025 Merancang tata letak penerbitan Desain tata letak penerbitan PH Pelaksana Lanjutan

10. Membuat foto, slide, sepanduk untuk

peningkatan hubungan personil

0,022 Membuat foto, slide, sepanduk untuk peningkatan hubungan personil

Foto, slide, sepanduk PH Pelaksana Lanjutan

III. PENGEMBANG-AN PROFESI

A. Pembuatan Karya Tulis ilmiah di

bidang Informasi dan kehumasan

Catatan : Apabila penulis lebih dari satu

orang, penilaian bagi penulis utama 60%,


pembantu sebanyak-

banyaknya tiga orang


pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang


a. Dalam bentuk buku yang

diterbitkan dan diedarkan secara

nasional

12,50 Membuat karya tulis ilmiah di bidang pelayanan informasi dan kehumasan dalam

bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Buku atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat yang

berwenang

Semua jenjang

b. Dalam bentuk

majalah ilmiah yang diakui oleh

LIPI




dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang


Semua jenjang

BATAN

- 42 -



1 2 3 4 5 6 7 8

2. Membuat karya tulis

ilmiah / hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak

dipublikasikan



buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Buku atau foto copynya yang


Semua jenjang


4 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan

secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah

atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

3. Membuat karya tulis berupa tinjauan atau

ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan


8 Menulis tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan

kehumasan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional


berwenang

Semua jenjang

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui

oleh LIPI


kehumasan yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI


atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 43 -



1 2 3 4 5 6 7 8


ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang tidak

dipublikasikan


7,50 Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan

atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan

provinsi, kota atau kabupaten


disyahkan oleh pejabat yang berwenang

Semua jenjang

a. Dalam bentuk

makalah 3,50 Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan

atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Majalah atau foto copy yang


Semua jenjang

5. Membuat tulisan ilmiah

di bidang informasi dan kehumasan yang disebarluaskan melalui

media masa



Foto copy tulisan ilmiah atau

artikel yang disyahkan pejabat berwenang

Semua jenjang

6. Menyampaikan

prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau

ulasan ilmiah dlm pertemuan ilmiah di



gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah di


Foto Copy makalah yang

disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang

disyahkan penanggung jawab pertemuan ilmiah

Semua jenjang

BATAN

- 44 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Penerjemah/

Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Menerjemahkan/

Penyaduran buku atau karya tulis ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :






Semua jenjang

b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

3,50 Mengalihbahasakan majalah ilmiah Konsep/naskah saduran majalah ilmiah

Semua jenjang

C. Penyusunan pedoman petunjuk

teknis pelayanan informasi dan

kehumasan

a. Menyusun standar penyelenggaraan

informasi dan kehumasan yang diakui

oleh Kementrian Komunikasi dan

Informatika dan diedarkan secara nasional

5 Menelaah referensi dan menyusun konsep standart operating procedure (SOP) untuk

satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan

Naskah SOP penyelenggaraan pelayanan


Semua jenjang

b. Menyusun pedoman

umum, petunjuk teknis informasi dan

kehumasan



membuat konsep pedoman berdasarkan

jenis pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan

Naskah pedoman umum

atau petunjuk teknis informasi dan kehumasan

Semua jenjang

BATAN

- 45 -



1 2 3 4 5 6 7 8

D. Pemberian





Semua jenjang

b. Perorangan



Semua jenjang

IV PENUNJANG

TUGAS PRANATA

HUMAS



Kehumasan



0,03

Setiap Jam




keterangan mengajar dari penyelenggara diklat

Semua jenjang

B. Peran serta dalam

Seminar/ Lokakarya/

Konperensi

Mengikuti seminar/


a. Pemrasaran

3

Setiap kali

Mengikuti seminar / lokakarya /

Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari penyelenggara

seminar/ lokakarya/konperensi

Semua jenjang

b. Moderator / Pembahas /

Nara Sumber 2

Setiap kali


sebagai moderator / pembahas / nara-sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun



Semua jenjang

c. Peserta 1

Setiap kali



Semua jenjang

C. Keanggotaan



profesi, sebagai:

a. Pengurus Aktif

1

Setiap tahun



Surat keputusan pengurus

organisasi profesi Semua jenjang

BATAN

- 46 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Setiap tahun





D. Keanggotaan




0,5

Setiap

tahun


Pranata Humas



Semua jenjang






Semua jenjang

b. 20 (duapuluh) Tahun



kepegawaian

Semua jenjang



Foto copy tanda jasa yang


Semua jenjang


Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


5 Memperoleh ijazah sarjana /diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah/diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang

BATAN

- 47 -



1 2 3 4 5 6 7 8

2. Sarjana Muda / Diploma

III

4 Memperoleh ijazah sarjana muda/diploma


Foto copy ijazah/diploma

yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang





Semua jenjang

Catatan :








BATAN

- 48 -

4. Pranata Humas Penyelia



1 2 3 4 5 6 7 8



1. Diploma III (D3)

2. Diploma II (D2)

3. SLTA/D.1

60

40

25



Pranata Humas


Semua jenjang








15

9

6 3

2 1



bidang tugasnya



yang berwenang

Semua jenjang


Prajabatan





Semua Jenjang

II. PELAYANAN INFORMASI DAN

KEHUMASAN


Kehumasan

2. Mengumpulkan isu pelayanan informasi dan kehumasan dalam rangka

perencanaan

0,030 Mengumpulkan isu dari media (melalui monitoring berita da opini), dari masyarakat dan sumber lainnya serta

menuangkan/mencatat dalam bentuk form/laporan

Laporan isu dari media, masyarakat dan sumber lainnya dalam bentuk form

PH Penyelia

4. Mengolah isu publik internal

0,040 Mengklasifikasikan dan mengedit isu yang muncul dan berkembang di lingkungan unit

kerja atau instansi/lembaga yg mencakup hubungan antar bawahan, hubungan anta

ra atasan dan bawah,hubungan antar pejabat, hubungan antar unit yg setingkat ter -masuk sifat isu positif, negatif, dan netral

Laporan klarifikasi isu publik internal

PH Penyelia

BATAN

- 49 -



1 2 3 4 5 6 7 8

6. Menyusun program


0,060 Menyusun program pelayanan informasi

dan kehumasan meliputi kegiatan-kegiatan yang direncanakan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, kegiatan, dan indikator output dan out come serta sumber pembiayaan

Program kerja satu tahun ke

depan PH. Penyelia

7. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan oleh :

d. Penyelia

0,040 Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang,


Rencana kerja layanan informasi dan kehumasan dalam bentuk kerangka

acuan

PH. Penyelia

10. Membuat desain, brosur, leaflet dan terbitan

lainnya

0,040 Merancang isi, bentuk dan kemasan brosur, leaflet dan terbitan lainnya

Desain brosur, leaflet dan bahan terbitan lainnya untuk

dicetak

PH. Penyelia

12. Menyusun kegiatan

wisata pers (pers tour)

0,040 Merancang kegiatan pers tour meliputi

tujuan, sarana prasarana, objek, peserta dan biaya

Konsep rancangan kegiatan

pers tour PH. Penyelia

13. Merancang

penyelenggaraan open house public:

a. Internal


meliputi tempat (beserta tata letaknya), peserta yang akan diundang, menu

konsumsi dan susunan acara dalam pelaksanaan open house internal


open house internal PH. Penyelia

BATAN

- 50 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Pelayanan

Informasi

2. Mengumpulkan isu

kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,040 Menghimpun berbagai isu dari media

(melalui monitoring berita dan opini) atau dari realitas masyarakat mengenai pelayanan informasi dan kehumasan yang telah atau perlu dilaksanakan

Laporan pengumpulan isu

kegiatan layanan informasi dan kehumasan

PH. Penyelia

8. Menyusun materi layanan informasi

a. Media cetak dan

elektronik

0,048 Menelaah bahan materi yang telah terkumpul, dan membuat konsep materi layanan dalam bentuk naskah atau gambar/sketsa

Naskah materi layanan informasi media cetak dan elektronik

PH. Penyelia



Naskah bahan ceramah PH. Penyelia

C. Pelaksanaan


2. Mengumpulkan isu

tentang hubungan kelembagaan

0,040 Memantau dan mencatat isu yang

berkembang baik dalam media atau dalam realita mengenai hubungan kelembagaan, yang mencakup substansi isu, sifat

isu(negatif, positif atau netral), subyek yang melontarkan isu

Laporan pantauan dan

catatan isu hubungan kelembagaan

PH. Penyelia

4. Mengelola isu

hubungan

kelembagaan

0,050 Mengklarifikasikan isu hubungan

kelembagaan berdasarkan sumber,

substansi, jenis isu, dan bahan serta pihak yang terlibat

Laporan klarifikasi isu

hubungan kelembagaan PH. Penyelia

7. Mengikuti konperensi pers, seminar,

lokakarya dan pertemuan sejenis

- sebagai peserta

0,060 Menjadi peserta dan berperan aktif dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan

pertemuan sejenis

Laporan mengikuti konperesi pers, seminar, lokakarya dan

pertemuan sejenis, dan dilampiri sertifikat sebagai

peserta

PH. Penyelia

BATAN

- 51 -



1 2 3 4 5 6 7 8

- sebagai moderator 0,040 Bertugas sebagai moderator dalam


Laporan sebagai moderator

dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis, dilampiri sertifikat sebagai moderator

PH. Penyelia

8. Menerjemahkan naskah-naskah konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan

sejenis

0,030 Mengalihbahasakan naskah-naskah konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sesuai kebutuhan

Naskah terjemahan naskah konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH. Penyelia

10. Melaksanakan


a. Penanggung

jawab teknis


jawab terhadap kelancaran kegiatan pers tour

Laporan hasil kegiatan pers tour

PH. Penyelia





melampirkan surat tugas atau undangan untuk

menjadi MC

PH. Penyelia

13. Melakukan

wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,030 Menyusun materi pertanyaan yang akan

diajukan dalam wawancara, mewawancarai nara sumber dan mentranskrip hasil wawancara

Laporan hasil wawancara PH. Penyelia

BATAN

- 52 -



1 2 3 4 5 6 7 8

16. Menulis naskah untuk

penerbitan kehumasan antar lembaga

0,090 Menulis naskah bahan penerbitan

kehumasan antar lembaga

Naskah bahan penerbitan

yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang

PH. Penyelia

17. Melaksanakan

bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

0,030 Melaksanakan bimbingan teknis dan

penyluhan dalam rangka peningkatan hubungan kelembagaan melalui tatap muka dan atau media

Laporan melakukan

bimbingan teknis peningkatan hubungan kelembagaan yang di syahkan oleh pejabat yang berwenang

PH. Penyelia

D. Pelaksanaan hubungan personil

3. Menganalisis data dan informasi

hubungan personil

0,040 Mengurai data/informasi hubungan personil baik vertikal maupun horizontal

Laporan hasil analisis data/informasi hubungan

personil

PH. Penyelia

6. Mentranskrip ceramah/briefing

0,050 Mentranskrip rekaman dialog ceramah/briefing

Naskah hasil transkrip PH. Penyelia

7. Memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai

0,030 Membantu pegawai melalui pertukaran pikiran, saran dan pendampingan kepada pegawai yang menghadapi kasus kepegawaian atau keluarga

Laporan memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai

PH. Penyelia

BATAN

- 53 -



1 2 3 4 5 6 7 8

III. PENGEMBANG-

AN PROFESI

A. Pembuatan Karya


Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi penulis utama 60%, penulis pembantu

40%, penulis pembantu sebanyak-



ilmiah / hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan :




Buku atau foto copy yang


Semua jenjang



Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yg disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

2. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumas

an yg tdk dipublikasikan


8 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan


Buku atau foto copynya yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang





Naskah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam majalah

ilmiah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat

berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 54 -



1 2 3 4 5 6 7 8


berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan






Semua jenjang


4 Menulis tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang


ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di

bidang informasi dan kehumasan yang tidak

dipublikasikan



atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan

lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan




Semua jenjang

BATAN

- 55 -



1 2 3 4 5 6 7 8

b. Dalam bentuk


atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan




Semua jenjang

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang informasi dan

kehumasan yang disebarluaskan melalui

media masa

2 Membuat tulisan ilmiah atau artikel di bidang informasi dan kehumasan yang

disebarluaskan melalui media massa

Foto copy tulisan ilmiah atau artikel yang disyahkan

pejabat berwenang

Semua jenjang

6. Menyampaikan


ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di








Semua jenjang

B. Penerjemah/ Penyaduran buku

atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau

karya tulis ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan di

edarkan secara nasional


Buku terjemahan/saduran yang diterbitkan secara

nasional

Semua jenjang

BATAN

- 56 -



1 2 3 4 5 6 7 8


yang diakui oleh LIPI 3,50 Mengalihbahasakan majalah ilmiah Konsep/naskah saduran


C. Penyusunan


a. Menyusun standar

penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dan diedarkan secara

nasional



Naskah SOP


Semua jenjang

b. Menyusun pedoman


kehumasan




yang dilakukan

Naskah pedoman umum


Semua jenjang

D. Pemberian

konsultasi informasi dan

kehumasan yang bersifat konsep




Semua jenjang

b. Perorangan

1 Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada perorangan yang memerlukan

sesuai dengan permasalahan


Semua jenjang

IV PENUNJANG TUGAS PRANATA

HUMAS

A. Pengajar/Pelatih di Bidang Informasi dan

Kehumasan

Mengajar/Melatih pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

0,03

Setiap Jam

Mengajar/melatih pada Pendidikan dan Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan kehumasan

Surat tugas atau surat keterangan mengajar dari penyelenggara diklat

Semua jenjang

BATAN

- 57 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Peran serta

dalam Seminar/

Lokakarya/ Konperensi

Mengikuti seminar/

lokakarya/konperensi,

sebagai a. Pemrasaran

3

Setiap kali

Mengikuti semina /lokakarya/

Konperensi sebagai pemrasaran

maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari



Semua

jenjang

b. Moderator/Pembahas

/Nara Sumber 2

Setiap kali


konperensi sebagai moderator /

pembahas / nara sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari



Semua

jenjang

c. Peserta 1

Setiap kali


konperensi sebagai peserta, maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari

penyelenggara seminar/ lokakarya/konperensi

Semua

jenjang

C. Keanggotaan


Menjadi anggota

organisasi profesi, sebagai:

a. Pengurus Aktif

1

Setiap

tahun

Menjadi pengurus organisasi profesi

dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup

internasional , nasional, propinsi atau kabupaten/kota


organisasi profesi

Semua

jenjang


Setiap tahun

Menjadi anggota organisasi profesi dalam bidang informasi dan

kehumasan dalam lingkup


Surat keputusan pengurus organisasi profesi

Semua jenjang

D. Keanggotaan

dalam Tim

Penilai Jabatan Fungsional

Pranata Humas

Menjadi anggota aktif

Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional Pranata Humas

0,5

Setiap

tahun

Menjadi anggota tim penilai angka

kredit Pranata Humas


anggota Tim Penilai

Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan

pejabat kepegawaian

Semua

jenjang

BATAN

- 58 -



1 2 3 4 5 6 7 8

E. Perolehan

Piagam

Kehormatan

Memperoleh

penghargaan / tanda

jasa Satya Lencana Karya Satya :





disyahkan pejabat

kepegawaian

Semua

jenjang





disyahkan pejabat

kepegawaian

Semua jenjang

c. 10 (sepuluh) Tahun 1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa satya lencana karya satya


Semua jenjang

F. Perolehan gelar

sarjana lainnya

Memperoleh gelar

kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang

tugasnya:


5 Memperoleh ijazah sarjana / diploma IV

yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah / diploma

yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku

Semua jenjang


4 Memperoleh ijazah sarjana muda / diploma III yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan


Semua jenjang





Semua jenjang

BATAN

- 59 -

Catatan :








BATAN

- 60 -

5. Pranata Humas Pertama



1 2 3 4 5 6 7 8



1. Pasca Sarjana

a. S.3

b. S.2

2. Sarjana (S.1)

200

150

100



Pranata Humas


Semua jenjang





jam






15

9

6

3

2

1



bidang tugasnya



yang berwenang

Semua jenjang


Prajabatan

Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Tingkat III

2 Mendapatkan tugas dari pejabat yang berwenang. Untuk mengikuti pendidikan



Semua Jenjang

II. PELAYANAN


A. Perencanaan


1. Mengolah isu publik

eksternal

0,020 Mengklasifikasi dan mengedit isu yang

muncul dan berkembang dari luar lingkunagn unit kerja atau instansi/lemaga, dengan mengklasifikasi isu positif, negatif dan netral

Laporan hasil olahan isu

publik eksternal PH Pertama

3. Menyusun rencana

kerja pelayanaan informasi dan kehumasan oleh : a. PH Pertama


kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metode, jadwal, pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan

Rencana kerja pelayanan

informasi dan kehumasan PH Pertama

BATAN

- 61 -



1 2 3 4 5 6 7 8

4. Merancang

penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan

0,020 Menyusun kerangka acuan

penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metode, jadwal, pelaksanaan kegiatan dan sumber daya

Konsep rancangan

penyelenggaran konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan

PH Pertama

7. Memberikan ceramah/

briefing kepada pegawai 0,020 Memberikan pelayanan informasi langsung

kepada pegawai secara tatap muka Naskah bahan ceramah PH Pertama

B. Pelayanan

Informasi

1. Memberikan ceramah

dalam rangka pelayanan informasi

0,020 Memberikan pelayanan informasi langsung

terhadap orang banyak secara tatap muka atau melalui media

Naskah bahan ceramah PH Pertama

2. Menyusun profil lembaga

- PH Pertama

0,090 Menyusun gambaran singkat lembaga meliputi : sejarah/dasar pendirian, visi, misi

tugas dan fungsi serta program dan hasil-hasil yang dicapai

Naskah profil lembaga yang dijilid dan diketahui oleh


PH Pertama

3. Menyusun petunjuk pelayanan informasi

dan kehumasan

0,020 Menyusun petunjuk pelayanaan informasi dan kehumasan yang memuat langkah-

langkah kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

Konsep susunan petunjuk pelayanan informasi dan

kehumasan

PH Pertama

4. Mengolah isu Publik 0,020 Mengklasiikasikan isu publik berdasarkan sumber, substansi, jenis isu, sirkulasi dan penyajian

Laporan hasil klasifikasi isu publik

PH Pertama

5. Menyusun materi

layanan informasi tatap muka eksternal


terkumpul, dan membuat konsep materi layanan informasi tatap muka eksternal dalam bentuk naskah atau LCD

Naskah layanan informasi

tatap muka PH Pertama

BATAN

- 62 -



1 2 3 4 5 6 7 8

C. Pelaksanaan



pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis :

- Sebagai peserta

0,030 Menghadiri dan berperan aktif dalam

konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

Laporan mengikuti

konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Pertama

- Sebagai Moderator

0,020 Memandu kelancaran jalannya konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai moderator dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Pertama




di tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan menjadi MC

dilampiri undangan untuk menjadi MC

PH Pertama


informasi hubungan kelembagaan

0,015 Mengurai dan membuat interpretasi data

dan informasi hubungan kelembagaan, meliputi aspek capaian target (waktu, frekuensi dan substansi), dan penggunaan

sumber data

Laporan hasil analisis data

dan informasi hubungan antar lembaga

PH Pertama

5. Menulis latar fakta untuk konperensi pers/siaran pers

0,020 Menguraikan secara tertulis fakta-fakta yang melatarbelakangi suatu isu atau masalah yang disampaikan dalam

konperensi pers/siaran pers

Naskah latar fakta untuk konperensi pers

PH Pertama

7. Mengevaluasi penyelenggaraan

konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

a. Lokal

0,010 Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis.

Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain : nara sumber, jumlah peserta, ketetapan waktu, hasil liputan, sumber daya

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan


PH Pertama

BATAN

- 63 -



1 2 3 4 5 6 7 8

9. Melaksanakan

kegiatan pers tour sebagai pemandu

0,045 Mendampingi dan memberikan penjelasan

tentang obyek yang dikunjungi selama kegiatan berlangsung

Laporan sebagai pemandu

kegiatan pers tour PH Pertama

11. Menyelenggarakan penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai

b. Reporter

0,015 Melakukan peliputan untuk bahan penerbitan antar lembaga

Naskah hasil liputan sebagai bahan penerbitan

PH Pertama

13. Melakukan evaluasi

pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis dan penyuluhan

pembinaan hubungan kelembagaan

0,020 Menilai hasil dan kendala dalam

pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

Laporan melakukan evaluasi

advokasi bimtek dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

PH Pertama

D. Pelaksanaan

Hubungan Personil

1. Membuat desain

baliho untuk


0,022 Merancang gambar dan pesan baliho untuk

peningkatan hubungan personil Desain Baliho PH Pertama


informasi hubungan

personil

0,020 Mengklasifikasi dan mengedit data/

informasi hubungan personil yang meliputi

hubungan antar personil, baik vertical maupun horisontal

Laporan hasil olahan

data/informasi hubungan

personil

PH Pertama

3. Mengolah isu

hubungan personil 0,020 Mengklasifikasikan isu hubungan personil

baik vertikal maupun horizontal dan pihak-pihak terkait

Laporan klasifikasi isu

hubungan personil PH Pertama

BATAN

- 64 -



1 2 3 4 5 6 7 8

4. Menganalisis isu

hubungan personil

0,020 Mengurai isu-isu di bidang hubungan

personil baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal

Laporan analisis isu


5. Melaksanakan penerbitan intern sebagai

b. Reporter

0,015 Melakukan peliputan untuk penerbitan Naskah hasil liputan PH Pertama

6. Mengevaluasi pelaksanaan

hubungan personal

0,002 Menginvetarisasi dan analisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan

hubungan antar pegawai, baik vertikal atau horizontal dan pihak-pihak terkait, lingkup

evaluasi meliputi capaian target (subtansi, frekuensi dan waktu)

Laporan berisi evaluasi kegiatan hubungan personal

PH Pertama




Catatan : Apabila

penulis lebih dari satu orang, nilai bagi

penulis utama 60%.


pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan

dan diedarkan secara nasional


hubungan antar pegawai, baik vertikal maupun horizontal dan pihak-pihak terkait, lingkup evaluasi meliputi capaian target (substansi, frkuensi dan waktu)


berwenang

Semua jenjang

b. Dalam bentuk majalah ilmiah




atau foto copy yang disyah -kan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 65 -



1 2 3 4 5 6 7 8


ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak

dipublikasikan




Konsep buku dan buku yang

telah diterbitkan Semua jenjang



secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Naskah/artikel, majalah Semua jenjang







berwenang

Semua jenjang


oleh LIPI




atau foto copy yang disyah kan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 66 -



1 2 3 4 5 6 7 8


ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan :


7,5 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku

yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten



Semua

jenjang


3,5 Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam

bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Majalah atau foto copy yang disyahkan oleh


Semua jenjang


di bidang informasi dan kehumasan yang disebarluaskan melalui media masa

2 Membuat tulisan ilmiah atau artikel di bidang

informasi dan kehumasan yang disebarluaskan melalui media massa



Semua

jenjang

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,

gagasan, atau ulasan

ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang


2,50 Membuat makalah berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam

pertemuan ilmiah di bidang informasi dan

kehumasan

Foto copy makalah yang disampaikan dalam

pertemuan ilmiah yang


Semua jenjang

BATAN

- 67 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Penerjemahan/

Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan

Menerjemahkan/



7 Mengalihbahasakan buku atau karya ilmiah di




Semua

jenjang



Semua jenjang



kehumasan



oleh Depkominfo dan diedarkan secara

nasional

5 Menelaah referensi dan menyusun konsep standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan

Naskah SOP penyelenggaraan


Semua jenjang

b. Menyusun pedoman


kehumasan


informasi dan kehumasan yang telah dilaksanakan atau diprogramkan dan membuat

konsep pedoman berdasarkan jenis pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan

Naskah pedoman umum


Semua

jenjang

D. Pemberian konsultasi informasi dan kehumasan yang bersifat konsep

a. Institusi 1,5 Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada instansi/lembaga yang memerlukan sesuai dengan permasalahan


Semua jenjang

BATAN

- 68 -



1 2 3 4 5 6 7 8

b. Perorangan

1 Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada

perorangan yang memerlukan sesuai dengan permasalahan

Naskah pemberian

konsultasi

Semua

jenjang

IV PENUNJANG TUGAS PRANATA HUMAS

A. Pengajar/ Pelatih di bidang informasi dan kehumasan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

0,03

setiap jam



Semua jenjang

B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konperensi

Mengikuti seminar/ lokakarya/konferensi, sebagai

a. Pemrasaran

3

setiap kali

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/ lokakarya/konferensi

Semua jenjang

b. Moderator/ pembahas/ narasumber

2

setiap kali

Mengikuti seminar/lokakarya/ konperensi sebagai moderator/ pembahas/narasumber

maksimal 2 kali dalam setahun


lokakarya/ konferensi

Semua jenjang

c. Peserta

1

setiap kali

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi

sebagai peserta maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari


Semua

jenjang

C. Keanggotaan dalam organisasi

profesi

Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:

a. Pengurus aktif

1

setiap

tahun

Menjadi pengurus organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam

lingkup internasional, nasional, propinsi, atau kabupaten/kota.


Semua jenjang

b. Anggota aktif 0,75

setiap tahun

Menjadi anggota aktif organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam

lingkup internasional, nasional, propinsi atau kabupaten/kota


Semua jenjang

BATAN

- 69 -



1 2 3 4 5 6 7 8

D. Keanggotaan




0,5

setiap tahun


Pranata Humas


Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan Pejabat Kepegawaian

Semua

jenjang




3 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya


Semua jenjang




Semua jenjang

b. 10 (sepuluh) Tahun

1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya

Lencana Karya Satya



Semua

jenjang



1. Doktor

15 Memperoleh ijazah Doktor yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang

2. Pasca Sarjana

10 Memperoleh ijazah Pasca Sarjana yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai


Semua jenjang

BATAN

- 70 -



1 2 3 4 5 6 7 8

3. Sarjana/Diploma IV

5 Memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV yang

tidak sesuai dengan bidang tugasnya



Semua

jenjang

Catatan :








BATAN

- 71 -

6. Pranata Humas Muda



1 2 3 4 5 6 7 8



1. Pasca Sarjana

a. S.3

b. S.2

2. Sarjana (S.1)

200

150

100

Melanjutkan pendidikan formal dengan jurusan yang sesuai dengan bidang tugasnya, dan

ijazah diperoleh setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Pranata Humas


Semua jenjang


bidang infor-masi dan kehu-masan



jam



4. Lamanya 161-480 jam 5.

Lamanya 81-160 jam


15

9

6

3

2

1


berwenang. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang

tugasnya




Semua

jenjang


Prajabatan


2 Mendapatkan tugas dari pejabat yang berwenang. Untuk mengikuti pendidikan dan



Semua Jenjang

II. PELAYANAN


A. Perencanaan


2. Mengkaji isu publik dari

media maupun masyarakat

0,040 Menginterpretasi, menganalisis dan

memberikan argumentasi dan pendapat terhadap permasalahan yang berkembang dalam media dan masyarakat

Naskah hasil kajian isu

publik PH Muda

3. Menyusun rencana

kerja pelayanaan informasi dan kehumasan oleh :

b. PH Muda


kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metode, jadwal, pelaksanaan

kegiatan dan pembiayaan


informasi dan kehumasan PH Muda

BATAN

- 72 -


KREDIT

RUANG LINGKUP KEGIATAN BUKTI FISIK PELAKSANA

1 2 3 4 5 6 7 8

5. Mengevaluasi program


0,040 Menginventarisasi dan evaluasi tentang hasil

dan kendala pelaksanaan program pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan hasil evaluasi


PH Muda




Naskah bahan penerbitan PH Muda

6. Membuat alat peraga

pameran

0,140 Membuat alat peraga pameran sesuai dengan

rancangan yang telah disusun, meliputi antara lain panel, rak, market

Unit peraga pameran yang

dibuat dalam bentuk gambar

PH Muda

7. Mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik

0,050 Menginventarisasi dan analisis pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik, lingkup evaluasi meliputi capaian target (subtansi, frekuensi dan waktu) dan penggunaan sumber daya

Laporan hasil evaluasi penyediaan dan penyebarluasan informasi publik

PH Muda

8. Memberikan konsultasi

dalam pelayanan informasi dan kehumasan kepada eksternal publik

0,030 Memberikan saran dan masukan dalam

pelayanan informasi dan kehumasan kepada eksternal publik

Laporan pelaksanaan

pemberian konsultasi kepada eksternal publik

PH Muda

C. Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan

1. Mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis :

- Sebagai peserta

0,060 Menghadiri dan berperan aktif dalam konperensi pers, seminar lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan mengikuti konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Muda

- Sebagai moderator

0,040 Memandu kelancaran jalannya konperensi


Laporan sebagai

moderator dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Muda

BATAN

- 73 -



1 2 3 4 5 6 7 8



0,040 Menjadi MC di Kantor/Lembaga sendiri dan

ditempat lain baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan sebagai MC

dilampiri surat undangan untuk menjadi MC

PH Muda

3. Menganalisis isu hubungan kelembagaan

0,040 Mengurangi isu-isu bidang hubungan kelembagaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Laporan hasil analisis isu hubungan kelembagaan

PH Muda

6. Sebagai Penerjemah dalam konperensi pers,


0,60 Mengalih bahasakan dalam konferensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

dalam bentuk lisan yang disampaikan pada saat acara dilaksanakan

Naskah hasil alih bahasa pada saat acara

konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan

sejenis

PH Muda

7. Mengevaluasi

penyelenggaraan konperensi pers,


b. Nasional

0,30 Menilai penyelenggaraan konperensi pers,

seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis. Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain:

narasumber, jumlah peserta. Ketepatan waktu, hasil liputan, sumber daya


penyelenggaraan konperensi pers, seminar,

lokakarya, dan pertemuan sejenis

PH Muda

8. Sebagai interpreter

dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,020 Mengalihbahasakan secara lisan materi yang

disampaikan dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai

interpreter dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan

sejenis

PH Muda

10. Mengevaluasi penyelenggaraan pers tour

0,030 Menginventarisasi dan menganalisis penyelenggaraan pers tour. Lingkup evaluasi meliputi capaian target (substansi, frekwensi dan waktu). Penggunaan sumber daya.

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pers tour

PH Muda

BATAN

- 74 -



1 2 3 4 5 6 7 8


penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai

a. Pemimpin redaksi

0,030 Menetapkan kebijakan redaksional penerbitan

dan menugaskan peliputan


antar lembaga PH Muda



a. Pemimpin redaksi

0,020 Menetapkan kebijakan redaksional penerbitan dan menugaskan peliputan

Naskah bahan ceramah PH Muda

E. Pengembangan Pelayanan


1. Menelaah dan mengevaluasi model

layanan informasi dan kehumasan yang berlaku

0,060 Menginventarisasi, mengklasifikasi, menganalisis dan menyusun alternative model

inovasi pelayanan informasi dan kehumasan

Naskah telaahan dan evaluasi model layanan


PH Muda

2. Menyusun konsep

strategi pelayanan informasi dan kehumasan

0,050 Menelaah bahan atau referensi yang relevan

dengan pelayanan informasi dan kehumasan menyangkut substansi tertentu dalam lingkup satuan kerja yang bersangkutan serta membuat konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk makalah

Konsep dalam bentuk

makalah strategi pelayanan informasi dan kehumasam

PH Muda


A. Pembuatan Karya Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan

1. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

12,5 Membuat karya tulis ilmiah di bidang pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Buku atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 75 -



1 2 3 4 5 6 7 8


orang, nilai bagi penulis utama 60%.

Penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyak-banyaknya tiga orang


yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Dalam bentuk

majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

6 Membuat karya tulis ilmiah yang diterbitkan

dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI



Semua jenjang

2. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan

atau evaluasi di bidang informasi dan



8 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat

daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Konsep buku dan buku yang telah diterbitkan

Semua jenjang

b. Dalam bentuk

makalah


makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk

tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


BATAN

- 76 -



1 2 3 4 5 6 7 8



dipublikasikan






Semua jenjang

b. Dalam majalah






Semua jenjang

4. Membuat karya tulis/ ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil

gagasan sendiri di bidang informasi dan

kehumasan yang tidak dipublikasikan:


7,5 Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara terbatas dilingkungan Lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan

pemerintah provinsi, kota atau kabupaten

Buku atau foto copynya yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 77 -



1 2 3 4 5 6 7 8

b. Dalam bentuk


atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi,

kota atau kabupaten



Semua jenjang

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang

disebarluaskan melalui media masa

2 Membuat tulisan ilmiah atau artikel di bidang informasi dan kehumasan yang disebarluaskan melalui media massa

Foto copy tulisan ilmiah atau artikel yang disyahkan pejabat

berwenang

Semua jenjang

6. Menyampaikan prasaran berupa

tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam


kehumasan


pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan


pertemuan ilmiah yang disyahkan penanggung

jawab pertemuan ilmiah

Semua jenjang

B. Penerjemahan/

Penyaduran buku atau karya ilmiah


Menerjemahkan/

Penyaduran buku atau karya tulis ilmiah di bidang



yang diterbitkan dan di edarkan secara nasional



Buku

terjemahan/saduran yang diterbitkan secara

nasional

Semua jenjang

BATAN

- 78 -



1 2 3 4 5 6 7 8




C. Penyusunan


a. Menyusun standar


nasional



Naskah SOP


Semua jenjang

b. Menyusun pedoman


kehumasan




Naskah pedoman umum


Semua jenjang

D. Pemberian konsultasi

informasi dan kehumasan yang

bersifat konsep

a. Institusi 1,5 Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada instansi/lembaga yang memerlukan sesuai

dengan permasalahan


Semua jenjang

b. Perorangan



Naskah pemberian

konsultasi

Semua jenjang

IV PENUNJANG

TUGAS PRANATA HUMAS



Mengajar/melatih pada

pendidikan dan pelatihan pegawai

0,030

setiap jam





Semua jenjang

BATAN

- 79 -



1 2 3 4 5 6 7 8


seminar/ lokakarya/ konperensi

Mengikuti seminar/

lokakarya/konferensi, sebagai

a. Pemrasaran

3

setiap kali



Sertifikat dari

penyelenggara seminar/ lokakarya/konferensi

Semua jenjang


2

setiap kali

Mengikuti seminar/lokakarya/ konperensi sebagai moderator/ pembahas/narasumber maksimal 2 kali dalam setahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/ lokakarya/ konferensi

Semua jenjang

c. Peserta

1

setiap kali

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai peserta maksimal 2 kali dalam satu

tahun



Semua jenjang

C. Keanggotaan



profesi, sebagai :

a. Pengurus aktif

1

setiap

tahun


bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi, atau

kabupaten/kota.

Surat keputusan


Semua jenjang


setiap tahun

Menjadi anggota aktif organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi atau

kabupaten/kota


Semua jenjang



0,5

setiap tahun


Foto copy SK sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan Pejabat Kepegawaian

Semua jenjang

BATAN

- 80 -



1 2 3 4 5 6 7 8

E. Perolehan Piagam

Kehormatan





Lencana Karya Satya



Semua jenjang




Semua jenjang




Semua jenjang

F. Perolehan gelar

sarjana lainnya

Memperoleh gelar

kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

1. Doktor

15 Memperoleh ijazah Doktor yang tidak sesuai


Foto copy ijazah /


Semua jenjang

2. Pasca Sarjana


Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan

instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

Semua jenjang


5 Memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang

BATAN

- 81 -

Catatan :








BATAN

- 82 -

7 . Pranata Humas Madya



1 2 3 4 5 6 7 8



1. Pasca Sarjana

a. S.3

b. S.2

2. Sarjana (S.1)

200

150

100

Melanjutkan pendidikan formal dengan jurusan yang sesuai dengan bidang tugasnya,

dan ijazah diperoleh setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Pranata Humas


Semua jenjang









15

9

6 3

2

1



tugasnya




Semua jenjang


Prajabatan





Semua Jenjang

II. PELAYANAN


A. Perencanaan



pelayanaan informasi dan kehumasan oleh :

c. PH Madya




informasi dan kehumasan PH Madya

6. Mengevaluasi

pelaksanaan strategi pelayanan informasi dan kehumasan

0,075 Menilai perkembangan pelaksanaan strategi

pelayanan informasi dan kehumasan. Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi antara lain metoda, sumber daya dan hasil


strategi layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

BATAN

- 83 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Pelayanan

Informasi





Naskah bahan ceramah PH Madya



- Sebagai peserta



PH Madya

- Sebagai moderator



Laporan sebagai


PH Madya


0,060 Menjadi MC di Kantor/Lembaga sendiri dan ditempat lain baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan sebagai MC dilampiri surat undangan untuk menjadi MC

PH Madya


konperensi pers, seminar, lokakarya

dan pertemuan sejenis

c. Internasional

0,060 Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis.

Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain : Narasumber, jumlah peserta, ketepatan

waktu, hasil liputan, sumber daya

Laporan hasil evalusai penyelenggaraan


sejenis.

PH Madya


advokasi penanganan kasus hubungan antar lembaga

0,075 Memberikan bantuan pemikiran/saran kepada

instansi/lembaga dalam menangani kasus hubungan antar lembaga

Laporan layanan advokasi

kasus hubungan antar lembaga

PH Madya

BATAN

- 84 -


KREDIT


1 2 3 4 5 6 7 8


dalam rangka hubungan antar lembaga


terhadap lembaga baik secara langsung atau melalui melalui media


terhadap lembaga PH Madya

E. Pengembangan


2. Menyusun konsep

pengembagan model layanan informasi dan kehumasan

0,120 Menganalisis dan menyusun konsep

pembaharuan (inovasi) mengenai cara-cara meningkatkan kinerja layanan informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan

model layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

3. Mengembangkan

standar layanan informasi dan kehumasan

0,135 Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang


Konsep pengembangan


PH Madya

4. Menyusun konsep

pengembangansistem informasi dan

kehumasan

0,105 Merumuskan pokok-pokok pikiran

pengembangan system informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan

system informasi dan kehumasan

PH Madya

III. PENGEMBANG-

AN PROFESI

A. Pembuatan Karya

Tulis ilmiah di bidang Informasi

dan kehumasan


ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan

atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan :


yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional


pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional



Semua jenjang

BATAN

- 85 -



1 2 3 4 5 6 7 8

Catatan : Apabila

penulis lebih dari satu orang, nilai bagi penulis utama 60%.

Penulis pembantu

40%, penulis pembantu sebanyak-banyaknya tiga orang

b. Dalam bentuk






Semua jenjang


pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang

informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan


8 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas

di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan



Semua jenjang


4 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yg diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi.

Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten



ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di

bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan





Buku atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat

yang berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 86 -


KREDIT


1 2 3 4 5 6 7 8

b. Dalam majalah






Semua jenjang






secara terbatas dilingkungan Lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah

diedarkan di lingkungan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang



bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan

lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten



Semua jenjang







Semua jenjang

BATAN

- 87 -



1 2 3 4 5 6 7 8

6. Menyampaikan

prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan

kehumasan

2,5 Membuat makalah berupa tinjauan, gagasan

atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Foto copy makalah yang

disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang disyahkan penanggung jawab pertemuan ilmiah

Semua jenjang

B. Penerjemahan/ Penyaduran buku atau karya ilmiah


Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau karya tulis ilmiah di bidang





nasional

Semua jenjang




C. Penyusunan

pedoman petunjuk teknis pelayanan


a. Menyusun standar

penyelenggaraan informasi dan

kehumasan yang diakui oleh Kementrian

Komunikasi dan

Informatika dan diedarkan secara

nasional


standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi

dan kehumasan

Naskah SOP

penyelenggaraan pelayanan informasi dan

kehumasan

Semua jenjang

BATAN

- 88 -



1 2 3 4 5 6 7 8

b. Menyusun pedoman

umum, petunjuk teknis informasi dan kehumasan



Naskah pedoman umum


Semua jenjang

D. Pemberian konsultasi informasi dan




Semua jenjang

b. Perorangan



Naskah pemberian

konsultasi

Semua jenjang

IV PENUNJANG TUGAS

PRANATA HUMAS

A. Pengajar/ Pelatih di bidang


Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan

pegawai

0,030

setiap jam

Mengajar/melatih pada Pendidikan dan Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan

kehumasan

Surat tugas atau surat keterangan mengajar dari

penyelenggara diklat

Semua jenjang

B. Peran serta dalam seminar/

lokakarya/ konperensi

Mengikuti seminar/ lokakarya/konferensi,

sebagai

a. Pemrasaran

3

setiap kali

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam

satu tahun


lokakarya/konferensi

Semua jenjang


2

setiap kali



Semua jenjang

c. Peserta

1

setiap kali

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai peserta maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

BATAN

- 89 -



1 2 3 4 5 6 7 8

C. Keanggotaan



profesi, sebagai:

a. Pengurus aktif

1

setiap

tahun


bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi, atau kabupaten/kota.

Surat keputusan


Semua jenjang


setiap tahun

Menjadi anggota aktif organisasi profesi dalam

bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi atau kabupaten/kota

Surat keputusan


Semua jenjang

D. Keanggotaan

dalam Tim Penilai Jabatan

Fungsional Pranata Humas


Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata

Humas

0,5

setiap tahun


Pranata Humas


Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata

Humas yang disyahkan Pejabat Kepegawaian

Semua jenjang


Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana

Karya Satya :




kepegawaian

Semua jenjang




kepegawaian

Semua jenjang



Lencana Karya Satya



Semua jenjang

BATAN

- 90 -



1 2 3 4 5 6 7 8

F. Perolehan gelar

sarjana lainnya

Memperoleh gelar


1. Doktor



Foto copy ijazah /


Semua jenjang

2. Pasca Sarjana


Foto copy ijazah/ diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai


Semua jenjang





yang berlaku

Semua jenjang

Catatan :








BATAN

- 92 -

BAB V

TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN PRANATA HUMAS DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN PRANATA HUMAS

A. TIM PENILAI

1. Kedudukan

Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas BATAN adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BATAN.

2. Tugas

a. Membantu Kepala BATAN dalam menilai prestasi kerja Pranata Humas dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional Pranata Humas bagi :

1) Pranata Humas Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

2) Pranata Humas Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

b. Memeriksa DUPAK jabatan fungsional Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sebelum diteruskan ke Tim Penilai Pusat (Kementrian KOMINFO);

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN yang berhubungan dengan angka kredit Pranata Humas;

d. Melaksanakan dan merumuskan pola pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN.

3. Fungsi

a. Pemeriksaan butir-butir kegiatan, pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen bukti lampiran DUPAK dan penilaian butir-butir kegiatan.

b. Penyusunan angka kredit dalam penilaian untuk dijadikan dasar Penetapan Angka Kredit yang menjadi kewenangan Kepala BATAN.

c. Pembinaan pejabat Pranata Humas dalam hal pelaksanaan peraturan/ketentuan jenjang jabatan Pranata Humas.

4. Susunan

a. Seorang ketua merangkap anggota

b. Seorang wakil ketua merangkap anggota

c. Seorang sekretaris merangkap anggota

d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota

BATAN

- 93 -

Apabila komposisi anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pranata Humas

5. Syarat untuk menjadi Anggota

a. Paling kurang menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Pranata Humas yang dinilai.

b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Humas.

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

6. Masa Jabatan

a. Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

b. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud butir 1, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

c. Keanggotaan Tim Penilai dapat diganti sebelum masa tugasnya berakhir.

7. Lain-lain

a. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai wajib

mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

b. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat

mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI

1. Kedudukan

Sekretariat Tim Penilai Jabatan Pranata Humas BATAN berkedudukan di BSDM, dibentuk

dan ditetapkan oleh Kepala BATAN.

2. Tugas

Memberikan bantuan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

3. Fungsi

a. Menyeleksi berkas yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi UPAK.

b. Menyeleksi kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas DUPAK.

c. Menyiapkan bahan rapat.

d. Mengelola data jabatan.

e. Membuat draft Penetapan Angka Kredit dan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan.

BATAN

- 94 -

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan administrasi jabatan fungsional Pranata Humas.

4. Keanggotaan

a. Pemimpin sekretariat adalah pejabat di bidang kepegawaian.

b. Anggota sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang kepegawaian

C. RAPAT PENILAIAN

Rapat penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pranata Humas dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut:

1. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

2. Untuk Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

D. TATA CARA PENILAIAN

1. Penilaian dilaksanakan dalam rapat penilaian.

2. Ketua Tim Penilai dibantu sekretariat membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.

3. Setiap berkas bukti usul penetapan angka kredit dinilai oleh dua orang anggota Tim

Penilai.

4. Bila hasil penilaian angka kredit dari dua anggota Tim Penilai terjadi perbedaan tidak lebih dari 20% maka hasil penilaian yang menguntungkan bagi Pranata Humas

ditetapkan sebagai angka kredit hasil penilaian untuk Penetapan Angka Kredit baru.

5. Bila perbedaan angka kredit hasil penilaian dari dua anggota Tim Penilai lebih dari 20%, maka nilai akhir ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai ketiga.

6. Perhitungan perbedaan hasil penilaian sebagaimana tersebut pada butir 4 dan 5 maka penilaian menggunakan rumus sebagai berikut:

(PB – PK) ½ (PB + PK)

Keterangan:

PB: Penilaian Besar

PK: Penilaian Kecil

7. Angka kredit hasil penilaian akhir dituangkan dalam DUPAK dan ditandatangani oleh

Ketua/Anggota Tim Penilai. Apabila ada keterangan dalam proses penilaian yang perlu dicatat dituangkan dalam kolom catatan Ketua/Anggota Tim Penilai.

X 100%

BATAN

- 95 -

8. Angka kredit yang dituangkan dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Angka kredit yang telah dinilai dan ditetapkan oleh pejabat yang bewenang bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Humas yang bersangkutan.

E. TIM PENILAI TEKNIS

1. Kedudukan Tim Penilai Teknis dapat dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang anggotanya terdiri dari pada ahli, baik yang

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

2. Tugas Tim Penilai Teknis bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

3. Masa Kerja

Masa Kerja Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai kebutuhan.

BATAN

- 96 -

BAB VI

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, maka segenap pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan setelah tanggal efektif

berlakunya pedoman ini, harus mengikuti Pedoman ini. Demikian pula, segala upaya pembinaan yang berkaitan dengan jabatan Pranata Humas di setiap unit kerja di lingkungan BATAN dan seluruh tata kerja penilaian terhadap pengajuan DUPAK dilakukan mengikuti Pedoman ini.


-ttd-

HUDI HASTOWO


Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,

dan Hubungan Masyarakat

Ferhat Aziz

BATAN

- 1 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN


NOMOR : 009/KA/I/2010

TANGGAL : 25 Januari 2010



BAB I PENDAHULUAN

A. UMUM Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dapat dikembangkan melalui dua jalur, yaitu jalur

struktural dan jalur fungsional. Posisi pada jenjang karir struktural sangat terbatas sehingga jalur fungsional perlu dimanfaatkan sebagai wahana pengembangan karir PNS, dengan demikian jalur jabatan fungsional yang telah ada perlu dilakukan pembinaan dan

sosialisasi secara kontinyu. PNS yang mengembangkan karirnya melalui jalur jabatan Fungsional dalam memperoleh

kenaikan pangkat tidak terikat dengan pangkat atasan struktural, sejauh perolehan angka kredit dan ketentuan lainnya untuk kenaikan pangkat telah terpenuhi. Keuntungan lain yang dapat diraih adalah bahwa PNS tersebut tidak perlu lagi mengikuti ujian dinas (diganti dengan diklat jabatan fungsional Pranata Humas). Sebagai dasar untuk pembinaan karir bagi Pranata Humas telah diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/109/M.PAN/11/2005 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya. Menindaklanjuti peraturan

tersebut ditetapkan pula Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19/PER/M.KOMINFO/8/2006 dan Nomor 18A Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan

Masyarakat dan Angka Kreditnya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Pranata Humas, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

04/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Pranata Humas serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (Pedoman Teknis Pelaksanaan Butir Kegiatan dan Penilaian Angka Kreditnya).

BATAN

- 2 -

Walaupun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN) dan Peraturan Bersama serta Petunjuk Teknis tersebut telah memuat cukup banyak ketentuan yang berkaitan dengan jenjang jabatan Pranata Humas, namun untuk lebih mempermudah dan memperlancar serta menyeragamkan pembinaan, pengajuan, usul penetapan angka kredit serta proses mutasi jabatan Pranata Humas di lingkungan BATAN, dipandang perlu untuk membuat pedoman penilaian jabatan fungsional Pranata Humas.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk melengkapi pengaturan dan penjelasan yang terdapat

dalam Peraturan MENPAN dan Peraturan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) serta petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas, sehingga terdapat kesamaan persepsi dan pemahaman bagi

para Pembina, para Pejabat, Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas (TPJPH) dalam melaksanakan pembinaan, pengusulan penetapan angka kredit, penilaian angka kredit dan penetapan angka kredit serta proses mutasi jabatan Fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN.

C. PENGERTIAN

1. Pranata Humas adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan.

2. Pranata Humas Tingkat Terampil adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi teknis atau penunjang profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya

mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis di bidang informasi dan kehumasan.

3. Pranata Humas Tingkat Ahli adalah Pranata Humas yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang informasi dan kehumasan.

4. Pelayanan Informasi dan Kehumasan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat Pranata Humas mulai dari perencanaan penyediaan dan penyebarluasan

informasi, pelaksanaan hubungan kelembagaan, pelaksanaan hubungan personil hingga pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

5. Hubungan Kelembagaan adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan oleh pejabat Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antar lembaga yang ada dalam masyarakat.

6. Hubungan Personil adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan pejabat Pranata Humas untuk meningkatkan hubungan yang harmonis antara pimpinan lembaga dengan personil dan antar sesama personil.

7. Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan-kegiatan yang harus dicapai oleh Pranata Humas dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat.

8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas adalah Kementrian Komunikasi dan Informatika

BATAN

- 3 -

9. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.

10. Pejabat yang berwenang mengangkat, membebaskan sementara, dan memberhentikan dalam dan dari jabatan Fungsional Pranata Humas adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Pranata Humas dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

12. Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas BATAN (TPJPH-BATAN) yang

selanjutnya disebut Tim Penilai adalah anggota TPJPH-BATAN yang bertugas membantu Kepala BATAN dalam melaksanakan pemeriksaan, penilaian dan penetapan angka kredit jabatan Fungsional Pranata Humas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN yang berhubungan dengan Jabatan Fungsional Pranata Humas.

BATAN

- 4 -

BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

A. DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT (DUPAK)

DUPAK adalah daftar yang berisi jumlah angka kredit butir kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pranata Humas dan dibuat oleh Pranata Humas yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit melalui pejabat pengusul. Usul Penetapan Angka Kredit Pranata Humas disampaikan setelah menurut perhitungan

sementara Pranata Humas yang bersangkutan, jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi telah dapat dipenuhi. Kepala unit kerja setingkat eselon II dibantu oleh Komisi Pembina Tenaga Fungsional

(KPTF) harus melakukan penilaian awal terhadap berkas bukti penilaian Pranata Humas, sebelum diajukan kepada Tim Penilai BATAN. 1. DUPAK diajukan oleh kepala unit kerja setingkat eselon II dari Pranata Humas yang

bersangkutan kepada Ketua Tim Penilai BATAN Up. Kepala BSDM menggunakan formulir sebagai berikut : a. Pranata Humas Terampil

1) Lampiran 1 untuk Pranata Humas Pelaksana Pemula 2) Lampiran 2 untuk Pranata Humas Pelaksana

3) Lampiran 3 untuk Pranata Humas Pelaksana Lanjutan 4) Lampiran 4 untuk Pranata Humas Penyelia


1). Lampiran 5 untuk Pranata Humas Pertama 2). Lampiran 6 untuk Pranata Humas Muda 3). Lampiran 7 untuk Pranata Humas Madya

2. Setiap DUPAK Pranata Humas wajib dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :

a. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Informasi dan Kehumasan dan

fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 8;

b. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 9;

c. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Pranata Humas dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 10;

d. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan fotokopi bukti-bukti fisiknya, serta dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada lampiran 11;

e. Surat Permohonan Rekomendasi Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Humas, digunakan khusus pengangkatan pertama kali dalam jabatan Pranata Humas, sebagaimana tercantum dalam lampiran 12;

f. Surat Rekomendasi Usulan Pengangkatan Pertama Kali Menjadi Pejabat Fungsional Pranata Humas, digunakan khusus pengangkatan pertama kali dalam jabatan

Pranata Humas sebagaimana tercantum dalam lampiran 13;

BATAN

- 5 -

g. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang serendah-rendahnya pejabat struktural eselon IV, bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam bidang pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, bagi PNS yang diangkat melalui mekanisme perpindahan jabatan;

h. Fotokopi atau salinan yang disahkan oleh pejabat berwenang mengesahkan bukti-bukti mengenai Ijazah/Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan dan/atau keterangan/penghargaan yang pernah diterima;

i. Jumlah Formulir DUPAK, bukti kegiatan serta persyaratan administrasi untuk usulan ke Pranata Humas Pelaksana Pemula, Pranata Humas Pelaksana, Pranata Humas

Pelaksana Lanjutan, Pranata Humas Penyelia, Pranata Humas Pertama, Pranata Humas Muda dan Pranata Humas Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a sebanyak 1 rangkap, sedangkan usulan ke Pranata Humas Madya (pangkat Pembina

Tingkat I golongan ruang IV/b dan pangkat Pembina Muda golongan ruang IV/c) sebanyak 2 (dua) rangkap.

3. Pejabat Pengusul Penetapan Angka Kredit adalah Kepala Unit kerja setingkat Eselon II.

4. Masa Penilaian dan Waktu Pengusulan : Usul penilaian angka kredit yang telah memenuhi angka kredit minimal untuk kenaikan jabatan/pangkat bulan April harus sudah diterima di BSDM paling lambat akhir bulan

Nopember tahun sebelumnya (untuk kegiatan sampai dengan bulan Oktober tahun sebelumnya), dan untuk periode kenaikan bulan Oktober adalah akhir bulan Mei tahun yang bersangkutan (untuk kegiatan sampai dengan bulan April tahun yang

bersangkutan).

B. PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK)

1. Proses Usul Penetapan Angka Kredit a. Berkas DUPAK dari unit kerja diterima BSDM ;

b. BSDM menerima, mencatat, dan menyeleksi kelengkapan dan keabsahan berkas DUPAK;

c. Penilaian dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun. Penetapan angka kredit untuk kenaikan pangkat dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut :

1). Untuk kenaikan pangkat periode bulan April angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

2). Untuk kenaikan pangkat periode bulan Oktober angka kredit ditetapkan paling lambat bulan Juli tahun yang bersangkutan.

d. Penetapan angka kredit oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku;

e. BSDM menyampaikan PAK kepada yang bersangkutan melalui kepala unit kerja; f. PAK dijadikan dasar kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas; g. BSDM memproses kenaikan jabatan/pangkat berdasarkan usul unit kerja;

h. Proses kenaikan pangkat Pranata Humas melalui persetujuan BKN.

BATAN

- 6 -

2. Untuk Pranata Humas Terampil (Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan, Penyelia) dan Pranata Humas Ahli (Pertama, Muda, Madya pangkat Pembina golongan IV/a) Penetapan Angka Kredit dilakukan di BATAN, dibuat sebanyak 6 (enam) lembar dengan ketentuan : a. 2 (dua) lembar dikirimkan kepada Kepala Unit Kerja yang bersangkutan yaitu :

1). 1 (satu) lembar untuk Pranata Humas yang bersangkutan 2). 1 (satu) lembar untuk Kepala Unit Kerja Pranata Humas yang bersangkutan

b. 1 (satu) lembar untuk Sekretaris Tim Penilai Jabatan Pranata Humas BATAN. c. 1 (satu) lembar untuk disampaikan kepada Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional

BKN yang bersangkutan d. 1 (satu) lembar untuk disampaikan kepada Menteri KOMINFO e. 1 (satu) lembar untuk arsip BSDM

3. Penetapan angka kredit khusus untuk Pranata Humas Madya pangkat Pembina Tk. I

golongan ruang IV/b dan Pembina Utama golongan ruang IV/c dilakukan di instansi pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas yaitu Kementrian KOMINFO, sebelum UPAK tersebut diajukan ke Kementrian KOMINFO, maka berkas bukti penilaian angka kredit harus terlebih dahulu mendapat penilaian awal oleh TPJ Pranata Humas BATAN.

C. PERHITUNGAN ANGKA KREDIT

1. Kaitan antara jenjang jabatan, pangkat, golongan dan angka kredit kumulatif minimal dalam jabatan fungsional Pranata Humas sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai

berikut: a. Pranata Humas Terampil



Angka Kredit

Kumulatif

Minimal

Angka Kredit yang Dibutuhkan untuk

Naik Pangkat

1 2 3 4

PH Pelaksana Pemula

Pengatur Muda, II/a 25 15

PH Pelaksana Pengatur Muda Tk. I, II/b 40 20

Pengatur, II/c 60 20

Pengatur Tk. I, II/d 80 20


Penata Muda, III/a 100 50


PH Penyelia Penata, III/c 200 100

Penata Tk. I, III/d 300

BATAN

- 7 -




Angka Kredit

Kumulatif Minimal

Angka Kredit yang Dibutuhkan untuk Naik Pangkat

1 2 3 4

Pertama Penata Muda, III/a 100 50


Muda Penata, III/c 200 100

Penata Tk. I, III/d 300 100

Madya Pembina, IV/a 400 150

Pembina Tk. I, IV/b 550 150

Pembina Utama Muda, IV/c 700

2. Komposisi angka kredit dan jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan

dan kenaikan jabatan/pangkat sebagaimana tersebut dalam tabel sebagai berikut : a. Pranata Humas Terampil

Unsur Prosentase

Jenjang Jabatan/Pangkat/Golongan/Angka Kredit

Pranata Humas (PH)

PH

Pelaksana Pemula

PH Pelaksana

PH Pelaksana

Lanjutan

PH

Penyelia

II/a II/b II/c II/d III/a III/b III/c III/d

I. UTAMA

A. Pendidikan

B. Pelayanan Informasi dan Kehumasan C. Pengembangan

Profesi

≥ 80 % 20 32 48 64 80 120 160 240

II. PENUNJANG

Pendukung Pelaksanaan Kegiatan

Pranata Humas

≤ 20 % 5 8 12 16 20 30 40 60

JUMLAH 100 % 25 40 60 80 100 150 200 300

BATAN

- 8 -


Unsur Prosentase

Jenjang Jabatan/Pangkat/Golongan/Angka Kredit Pranata Humas (PH)

PH

Pertama

PH

Muda

PH

Madya

III/a III/b III/c III/d IV/a IV/b IV/c

I. UTAMA

A. Pendidikan


dan Kehumasan C. Pengembangan

Profesi

≥ 80 % 80 120 160 240 320 440 560

II. PENUNJANG Pendukung

Pelaksanaan Kegiatan Pranata Humas

≤ 20 % 20 30 40 60 80 110 140

JUMLAH 100 % 100 150 200 300 400 550 700

3. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas dengan ketentuan :

a. Sekurang-kurangnya 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama.

b. Sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur

penunjang.

4. Pranata Humas Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b dan menjadi Pembina Utama Muda golongan IV/c, angka kredit kumulatif yang disyaratkan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) harus berasal dari unsur

pengembangan profesi.

5. Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, setiap tahun

sejak menduduki jabatan/pangkatnya diwajibkan mengumpulkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok

6. Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, setiap tahun sejak menduduki jabatan/pangkat diwajibkan mengumpulkan sekurang-

kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

7. Penilaian Angka Kredit Pranata Humas

a. Pranata Humas yang melaksanakan tugas di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan.

b. Pranata Humas yang melaksanakan tugas setingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan.

BATAN

- 9 -

8. Kelebihan angka kredit dari yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

9. Pembagian angka kredit bagi Pranata Humas yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan, ditetapkan sebagai berikut: a. 60% bagi penulis utama; b. 40% bagi semua penulis pembantu (sebanyak-banyaknya 3 orang).

BATAN

- 10 -

BAB III PEMBINAAN KARIER JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

A. PERSYARATAN DAN KETENTUAN PENGANGKATAN JABATAN PRANATA HUMAS

1. Pengangkatan PNS kedalam Jabatan Fungsional Pranata Humas dapat dilakukan melalui mekanisme: a. Pengangkatan pertama kali, yaitu pengangkatan yang dilakukan melalui proses

formasi CPNS dengan persyaratan :

1). Pranata Humas Terampil a) Ijazah serendah-rendahnya SLTA sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan; b) Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda golongan ruang II/a; c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai

baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d) Memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan.

2). Pranata Humas Ahli a) Ijazah serendah-rendahnya Sarjana/DIV sesuai dengan kualifikasi yang

ditentukan; b) Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda golongan ruang III/a; c) Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; d) Memiliki angka kredit kumulatif minimal sesuai ketentuan.

b. Perpindahan jabatan dari jabatan lain dengan persyaratan :

1) Semua persyaratan pengangkatan pertama kali sebagai Pranata Humas Terampil dan/atau Pranata Humas Ahli.

2) Pengalaman dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun; 3) Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun sebelum mencapai batas usia pensiun

dari jabatan terakhir yang dipangkunya;

4) Unsur penilaian prestasi kerja dalam DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

c. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diangkat berdasarkan pengangkatan pertama kali maupun perpindahan jabatan, paling lambat 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan Pranata Humas wajib lulus pendidikan dan pelatihan

fungsional Pranata Humas, apabila tidak lulus maka akan diberhentikan dari jabatan fungsionalnya.

2. Pangkat dan golongan ruang PNS yang diangkat ke dalam jabatan fungsional Pranata Humas ditetapkan sama dengan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki, sedangkan jenjang jabatan Pranata Humas ditetapkan berdasarkan angka kredit yang tertuang

dalam SK PAK yang dimiliki.

3. Setiap pengangkatan PNS kedalam jabatan fungsional Pranata Humas harus

berdasarkan pada formasi yang ditetapkan oleh MENPAN setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN sesuai pasal 23 Peraturan MENPAN Nomor

PER/109/M.PAN/11/2005.

BATAN

- 11 -

4. Seorang PNS yang telah memenuhi persyaratan tersebut di atas dapat diangkat dengan mengikuti prosedur sebagai berikut: a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan secara hirarkis mengajukan

pengangakatan jabatan fungsional Pranata Humas kepada kepala unit kerja setingkat eselon II.

b. Unit kerja mengajukan permohonan kepada Ketua TPJPH-BATAN up. Kepala BSDM untuk pengangkatan PNS dalam jabatan Pranata Humas, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1) DUPAK beserta lampirannya yang telah diisi dengan benar.

2) Berkas-berkas bukti penilaian dari kegiatan Unsur Utama dan Unsur Penunjang 3) Kelengkapan Adminstrasi sebagai berikut :

a) Fotokopi Ijazah SLTA/DIII untuk Pranata Humas Tingkat Terampil; fotokopi

Ijazah S1/DIV untuk Pranata Humas Tingkat Ahli yang diakreditasi dan atau dilegalisir pejabat yang berwenang.

b) Fotokopi Kartu Pegawai yang dilegalisir. c) Fotokopi SK CPNS yang dilegalisir. d) Fotokopi SK PNS yang dilegalisir. e) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. f) Fotokopi DP3 setiap unsur bernilai baik pada tahun terakhir yang dilegalisir.

c. Proses pengangkatan dalam jabatan Pranata Humas dimulai dari Usul Penetapan

Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1. d. PNS yang diangkat dalam jabatan Pranata Humas tidak dapat menduduki jabatan

rangkap, dengan jabatan struktural/jabatan fungsional lainnya.

B. KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

1. Ketentuan dan Persyaratan Kenaikan Jabatan/Pangkat a. Penetapan angka kredit digunakan sebagai salah satu dasar untuk

mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat jabatan fungsional

Pranata Humas sesuai ketentuan berlaku. b. Pejabat Fungsional Pranata Humas dapat dinaikan jenjang jabatannya apabila

memenuhi ketentuan : 1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan

jenjang jabatan.

2) Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir. 3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun

terakhir.

c. Pejabat Fungsional Pranata Humas dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila memenuhi ketentuan : 1) Memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk kenaikan

jenjang pangkat. 2) Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. 3) Setiap unsur DP3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun

terakhir. d. Angka kredit sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c di atas, berasal dari Unsur

Utama sekurang-kurangya 80% (delapan puluh persen) dan dari Unsur Penunjang sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen).

BATAN

- 12 -

e. Angka kredit dari Unsur Utama, berasal dari unsur pendidikan, kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, dan pengembangan profesi dengan ketentuan : 1) Bagi Pranata Humas Tingkat Ahli yang naik jabatan menjadi Pranata Humas

Muda sampai dengan Pranata Humas Madya, atau naik pangkat menjadi Penata golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c : a) Kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 30%

(tiga puluh persen). b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 70% (tujuh puluh

persen). 2) Bagi Pranata Humas Tingkat Terampil yang naik jabatan menjadi Pranata

Humas Pelaksana, sampai dengan Pranata Humas Penyelia, atau naik pangkat

menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b sampai dengan Penata golongan ruang III/d : a) Kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan sekurang-kurangnya 70%

(tujuh puluh persen). b) Kegiatan pengembangan profesi sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh

persen). f. PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Humas, dan telah memperoleh

angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih

tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, maka pada tahun berikutnya yang bersangkutan tetap diharuskan mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang

dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

2. Pejabat fungsional Pranata Humas yang memperoleh ijazah dalam tingkat pendidikan

yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan untuk kenaikan jabatan/pangkat dengan ketentuan : a. Ijazah yang diperoleh dalam status tugas belajar (sesuai dengan ketentuan yang

berlaku) dapat dinaikkan apabila dilengkapi dengan SK pembebasan sementara dari jabatan Pranata Humas karena tugas belajar.

b. Ijazah yang diperoleh atas biaya sendiri di luar jam kerja dapat dinilaikan dengan syarat : 1) Ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas pokoknya.

2) Ijazah yang diperoleh sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun. 3) Telah mengikuti ujian penyesuaian ijazah dan dinyatakan lulus

3. Prosedur Kenaikan Jabatan/Pangkat a. PNS yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan secara hirarkis mengajukan

permohonan kenaikan jabatan/pangkat kepada Kepala Unit kerja setingkat Eselon

II. b. Unit kerja mengajukan permohonan kepada Ketua TPJPH-BATAN up. Kepala BSDM

untuk kenaikan jabatan/pangkat, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

1) DUPAK beserta lampirannya yang telah diisi dengan benar. 2) Berkas-berkas bukti penilaian dari kegiatan Unsur Utama dan Unsur Penunjang

3) Kelengkapan administrasi sebagai berikut : a) Kenaikan Jabatan

(1) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dilegalisir.

BATAN

- 13 -

(2) Fotokopi SK Jabatan Pranata Humas terakhir yang dilegalisir. (3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. (4) Salinan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) diklat

penjenjangan jabatan fungsional Pranata Humas. (5) Fotokopi DP3 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir.

b) Kenaikan Pangkat

(1) Fotokopi Penetapan Angka Kredit (PAK) yang dilegalisir. (2) Fotokopi SK Jabatan Pranata Humas terakhir yang dilegalisir.

(3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat terakhir yang dilegalisir. (4) Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir.

c. Proses kenaikan jabatan/pangkat dalam jabatan Pranata Humas dimulai dari Usul Penetapan Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Bab II huruf B angka 1.

C. PEMBEBASAN SEMENTARA

Pejabat fungsional Pranata Humas dapat dibebaskan sementara karena hal-hal sebagai berikut: 1. Tidak dapat memenuhi angka kredit :

a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat dan atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi bagi Pranata Humas Pelaksana Pemula

golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Humas Penyelia golongan ruang III/c, serta Pranata Humas Pertama golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Madya golongan ruang IV/b.

b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pranata Humas Penyelia golongan ruang III/d

dan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok bagi Pranata Humas Madya golongan ruang IV/c.

2. Dijatuhi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. SK pembebasan

sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya hukuman disiplin, selama menjalani hukuman disiplin dapat tetap melaksanakan sebagian tugas pokoknya, tetapi tidak diberikan nilai angka kredit dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

3. Diberhentikan sementara sebagai PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4

Tahun 1966. SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya

pemberhentian sementara sebagai PNS dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

4. Ditugaskan secara penuh diluar jabatan fungsional Pranata Humas. SK pembebasan

sementara berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan bagi pejabat struktural dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

BATAN

- 14 -

5. Melaksanakan cuti diluar tanggungan negara kecuali untuk persalinan yang ke-3 dan seterusnya, SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai tanggal berlakunya cuti di luar tanggungan negara dan tunjangan fungsionalnya tidak dibayarkan.

6. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, SK pembebasan sementara berlaku terhitung mulai bulan berikutnya setelah TMT tugas belajar, selama pembebasan sementara tetap dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, angka kredit selama pembebasan sementara tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Pranata Humas,

tunjangan jabatan fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ke-7 (tujuh).

D. SURAT PERINGATAN

Biro Sumber Daya Manusia berkewajiban memberikan peringatan kepada pejabat Pranata Humas yang akan habis masa jabatannya, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum batas waktu menduduki jabatan/pangkat berakhir.

E. PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN PRANATA HUMAS

1. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatanya karena tidak dapat

menambah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diangkat kembali jabatan/pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari jabatan/pangkat semula, apabila :

a. Semua persyaratan yang diwajibkan untuk kenaikan jabatan/pangkat satu tingkat lebih tinggi telah terpenuhi;

b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani pejabat setingkat eselon II;

c. Melampirkan berkas bukti penilaian; d. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang

berlaku;

e. Disetujui dan ditetapkan dalam sidang Tim Penilai sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Diusulkan dalam periode waktu 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keputusan Pembebasan Sementara berlaku;

g. Melampirkan Surat Keputusan Pembebasan Sementara dan PAK terakhir.

2. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena hukuman

disiplin, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila :

a. Telah selesai menjalankan hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang;

b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani kepala unit kerjanya dengan


berlaku;


BATAN

- 15 -

3. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena diberhentikan sementara dari PNS, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan hukuman pemberhentian sementara dari PNS yang

dibuktikan dengan surat yang sah dari pejabat yang berwenang; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani Kepala Unit Kerjanya dengan menyebut

tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud; c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang

berlaku;


4. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatan karena diangkat dalam

jabatan struktural atau karena ditugaskan di luar lingkungan jabatan fungsional Pranata Humas, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila : a. Telah selesai menjalankan tugas sebagai pejabat struktural atau telah selesai

menjalankan tugas di luar lingkungan jabatan fungsional Pranata Humas dibuktikan dengan surat keputusan dari pejabat yang berwenang;

b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II dengan mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud;

c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang


5. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena melaksanakan cuti di luar tanggungan negara, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila :

a. Telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara yang dibuktikan dengan surat keputusan yang sah dari pejabat yang berwenang;

b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani Kepala Unit Kerjanya dengan



6. Pejabat Pranata Humas yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat dianggkat kembali ke dalam jabatan Pranata Humas semula, apabila :

a. Surat keputusan aktif kembali bekerja dari Kepala BSDM; b. Usulan dari unit kerja yang ditanda tangani oleh pejabat setingkat eselon II dengan

mencantumkan tanggal pengangkatan kembali yang dimaksud;

c. Usia masih di bawah Batas Usia Pensiun (BUP) sesuai dengan peraturan yang berlaku;


BATAN

- 16 -

F. PEMBERHENTIAN DARI JABATAN PRANATA HUMAS

1. Pejabat fungsional Pranata Humas akan diberhentikan dari jabatannya apabila : a. Tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat

yang setingkat lebih tinggi, dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara.

b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berupa pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

c. Dijatuhi hukuman penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang

telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Pejabat Fungsional Pranata Humas yang diberhentikan :

a. Tidak wajib melaksanakan tugas Pranata Humas; b. Tidak berhak atas tunjangan jabatan fungsional Pranata Humas; c. Kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku diluar

jabatan fungsional Pranata Humas; d. Tidak dapat diangkat kembali kedalam jabatan fungsional Pranata Humas.

3. Pranata Humas yang telah diberhentikan dapat dinaikkan pangkatnya secara reguler

apabila:

a. Pangkatnya belum mencapai pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan formalnya; b. Telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat tersebut; c. Memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat secara reguler.

BATAN

- 17 -

BAB IV KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA HUMAS

YANG DAPAT DIBERI ANGKA KREDIT

Dalam memberikan angka kredit terhadap usul penetapan angka kredit jabatan fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN, Tim Penilai menggunakan pedoman penilaian sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Tata Kerja dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Humas (Pedoman

Teknis Pelaksanaan Butir Kegiatan dan Penilaian Angka Kreditnya) sebagai berikut : A. UNSUR UTAMA

1. Pendidikan, meliputi : a. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/gelar; b. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang informasi dan kehumasan serta

memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP); c. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan serta memperoleh sertifikat.

2. Pelayanan Informasi dan Kehumasan, meliputi :

a. Perencanaan pelayanan informasi dan kehumasan;

b. Pelayanan informasi; c. Pelaksanaan hubungan kelembagaan; d. Pelaksanaan hubungan personil;

e. Pengembangan pelayanan informasi dan kehumasan.

3. Pengembangan Profesi, meliputi :

a. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan; b. Penerjemahan/Penyaduran buku atau karya ilmiah lain di bidang informasi dan

kehumasan;

c. Menyusun pedoman petunjuk teknis informasi dan kehumasan; d. Memberikan konsultasi informasi dan kehumasan yang bersifat konsep.

B. UNSUR PENUNJANG

Penunjang Tugas Pranata Humas, meliputi: 1. Pengajar atau pelatih di bidang informasi dan kehumasan; 2. Berperan serta dalam seminar/lokakarya/konferensi;

3. Kenggotaan dalam organisasi profesi; 4. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pranata Humas; 5. Memperoleh piagam penghormatan;

6. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya.

BATAN

- 18 -

C. RINCIAN BUTIR KEGIATAN DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PRANATA HUMAS

1. Pranata Humas Pelaksana Pemula



1 2 3 4 5 6 7 8

I. PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh Ijazah/Gelar

1. Diploma III (D3)

2. Diploma II (D2)

3. SLTA/D.1

60

40

25

Melanjutkan pendidikan formal dengan jurusan yang sesuai dengan bidang tugasnya, dan ijazah diperoleh setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Pranata Humas


Semua jenjang

B. Diklat fungsional di bidang informasi dan kehu masan serta

memperoleh STTPL/Sertifikat







15

9

6

3

2

1

Mendapatkan tugas dari pejabat yang berwenang. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang tugasnya

Sertifikat sesuai dengan diklat yang diikuti yang ditandatangani oleh pejabat yang

berwenang

Semua jenjang


Prajabatan





Semua Jenjang

II. PELAYANAN INFORMASI DAN KEHUMASAN


Kehumasan

1. Mengumpulkan data, informasi untuk penyusunan rencana pelayanan informasi

dan kehumasan

0,005 Mengumpulkan dan menghimpun data/ informasi yang meliputi: data kegiatan yang sedang berjalan, hasil evaluasi

kegiatan, data kebutuhan informasi, masyarakat, data kondisi (statis dan

dinamis) masyarakat data kondisi sumberdaya pelayanan

Laporan berisi kumpulan data dan informasi untuk

menyusun rencana pelayanan informasi

dan kehumasan

PH Pelaksana Pemula

BATAN

- 19 -



1 2 3 4 5 6 7 8



a. Pelaksanaan pemula





PH Pelaksana

Pemula


1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelayanan informasi

0,006

Mengumpulkan data/informasi dari media, masyarakat dan sumber lainnya serta menuangkan/mencatat dalam bentuk form/laporan

Laporan kumpulan data/informasi dalam bentuk form/matrik

PH Pelaksana Pemula

3. Mengentri data dan informasi

0,006

Memasukan data dan informasi (kuantitatif dan kualitatif) ke dalam komputer sesuai dengan program aplikasi digunakan

Paket data entri PH Pelaksana

Pemula

6. Membuat kliping

0,005 Mengkliping berita dan opini dari media

cetak sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Paket kliping setiap

topik PH Pelaksana

Pemula

7. Menyusun desain atau model informasi layanan

0,008 Menyusun rancangan isi, bentuk dan kemasan informasi yang berkaitan dengan layanan publik

Desain layanan publik PH Pelaksana

Pemula


informasi secara stasioner (fax, telepon)

0,002 Menerima dan mengirim informasi melalui

telepon dan fax serta e-mail

Laporan melakukan

layanan informasi melalui fax/telepon perkegiatan

PH Pelaksana

Pemula

C. Pelaksanaan


5. Memantau penempatan

sarana dan fasilitas penye lenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, danpertemuan sejenis

0,005 Mengamati secara langsung dan mencatat

penempatan sarana dan prasarana penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenis

Laporan hasil pantauan

fasilitas konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH Pelaksana

Pemula

BATAN

- 20 -



1 2 3 4 5 6 7 8

III. PENGEMBANGAN

PROFESI

A. Pembuatan

Karya Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan

Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi

penulis utama 60%, penulis pembantu

40%, penulis pembantu sebanyak banyaknya 3 orang


hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :




Buku atau foto copy


Semua jenjang



Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy

yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang


hasil penelitian, pengkajian,

survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan




buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah



yang disyahkan oleh

pejabat berwenang

Semua jenjang



makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten

Naskah karya tulis

ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 21 -



1 2 3 4 5 6 7 8






Buku atau foto copy


Semua jenjang







Semua jenjang

4. Membuat karya tulis ilmiah berupa tinjauan atau ulasan

ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan



dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten



Semua jenjang







yang disyahkan oleh


Semua jenjang

BATAN

- 22 -



1 2 3 4 5 6 7 8

5. Membuat tulisan ilmiah di

bidang informasi dan kehumasan yang disebarluas kan melalui media masa





Semua jenjang





Foto copy makalah


Semua jenjang

B. Penerjemahan/ Penyaduran

buku atau karya ilmiah di bidang


Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang






Semua jenjang




C. Penyusunan


a. Menyusun standar

penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika dan diedarkan secara nasional



Naskah SOP


Semua jenjang

BATAN

- 23 -



1 2 3 4 5 6 7 8





Naskah pedoman

umum atau petunjuk teknis informasi dan kehumasan

Semua jenjang

D. Pemberian

konsultasi informasi dan kehumasan

yang bersifat konsep



Naskah pemberian

konsultasi

Semua jenjang

b. Perorangan



Semua jenjang

IV PENUNJANG

TUGAS PRANATA

HUMAS

A. Pengajar/

Pelatih di Bidang Informasi dan

Kehumasan



0,03

Setiap Jam





diklat

Semua jenjang

B. Peran serta


Konperensi

Mengikuti seminar/

lokakarya/konperensi, sebagai :

a. Pemrasaran

3

Setiap

kali

Mengikuti seminar /lokakarya/Konperensi


Sertifikat dari

penyelenggara seminar/lokakarya/

konperensi

Semua jenjang

b. Moderator / Pembahas / Narasumber

2

Setiap

Kali

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas/ narasumber, maksimal 2 kali dalam satu

tahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/lokakarya/

konperensi

Semua jenjang

BATAN

- 24 -



1 2 3 4 5 6 7 8

c. Peserta 1

Setiap

kali


sebagai peserta, maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari

penyelenggara seminar/lokakarya/ konperensi

Semua jenjang

C. Keanggotaan



profesi, sebagai:

a. Pengurus Aktif

1

Setiap tahun



Surat keputusan


Semua jenjang


Setiap

tahun

Menjadi anggota aktif organisasi profesi

dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional , nasional, propinsi atau kabupaten/kota

Surat keputusan


Semua jenjang



0,5

Setiap

tahun


Foto copy SK sebagai anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan pejabat kepegawaian

Semua jenjang

E. Perolehan

Piagam Kehormatan








Semua jenjang

b. 20 (duapuluh) Tahun 2 Memperoleh penghargaan / tanda jasa




Semua jenjang

BATAN

- 25 -



1 2 3 4 5 6 7 8

c. 10 (sepuluh) Tahun 1 Memperoleh penghargaan/ tanda jasa




Semua jenjang


Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:


5 Memperoleh ijazah sarjana/diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang


4 Memperoleh ijazah sarjana muda/diploma III yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang


berlaku

Semua jenjang



Foto copy ijazah /

diploma yang disyahkan instansi yang


berlaku

Semua jenjang

Catatan :





BATAN

- 26 -




BATAN

- 27 -

2. Pranata Humas Pelaksana



1 2 3 4 5 6 7 8



1. Diploma III (D3)

2. Diploma II (D2)

3. SLTA/D.1

60

40

25



Pranata Humas


Semua jenjang

B. Diklat fungsional

di bidang infor-masi dan kehu-

masan serta memperoleh

STTPL/ Sertifikat







15

9

6

3

2

1



bidang tugasnya




Semua jenjang

C. Pendidikan dan


Pendidikan dan pelatihan

Prajabatan Tingkat II 1,5 Mendapatkan tugas dari pejabat yang

berwenang. Untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Prajabatan

Surat Tanda Lulus

Diklat Prajabatan Semua Jenjang

II. PELAYANAN INFORMASI

DAN KEHUMASAN

A. Perencanaan Pelayanan


3. Mengolah data untuk penyusunan rencana


0,008 Mengklasifikasi dan mengedit data/ informasi berdasarkan bidang Polhukam,

Ekuin, Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Laporan klasifikasi data informasi berdasarka

bidang Kesra, Ekuin, Polhukam atau sesuai

bidangnya

PH Pelaksana



b. Pelaksana


kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang,



informasi dan kehumasan dalam

bentuk kerangka acuan

PH Pelaksana

BATAN

- 28 -



1 2 3 4 5 6 7 8

8. Merancang layout ruang

konperensi pers, seminar, rapat kerja, pameran, dan kegiatan sejenis

0,008 Menyusun rancangan tata letak ruang

konperensi pers, seminar, rapat kerja, dan pertemuan sejenis sesuai dengan tujuan kegiatan, kondisi sumber daya dan sasaran partisipan

Laporan rancangan lay-out ruang konperensi pers, seminar, rapat kerja, dan pertemuan sejenis yang diketahui pejabat yang

berwenang

PH Pelaksana

9. Melakukan survei lokasi atau tempat penyelenggaraan konperensi pers, seminar,

lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

0,008 Melakukan peninjauan dan mengumpulkan data lokasi, sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan konperensi pers,

seminar, lokakarya, rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

Laporan hasil tinjauan lokasi konperensi pers, seminar, lokakarya,

rapat kerja, pers tour dan kegiatan sejenis

PH Pelaksana

11. Menyusun rencana kebutuhan sarana,

prasarana dan biaya penyelenggaraan pameran

0,010 Membuat perkiraan kebutuhan sarana dan prasarana dan biaya yang diperlukan

dalam penyelenggaraan pameran

Konsep perkiraan kebutuhan

penyelenggaraan pameran

PH Pelaksana

14. Menyusun data base pelayanan informasi dan

kehumasan

0,008 Menyusun data sesuai format untuk dimasukan dalam komputer (jenis dan data

disesuaikan dengan ruang lingkup tugas masing-masing), dikelompokan Ekuin,

Polhukam, Kesra

Paket susunan data base pelayanan


PH Pelaksana

15. Membuat statistik


0,008

Menyajikan data pelayanan informasi dan

kehumasan dalam bentuk model statistik (angka dan gambar)

Naskah sajian layanan

informasi dan kehumasan dlm bentuk

statistik

PH Pelaksana

BATAN

- 29 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Pelayanan

Informasi


informasi 0,008 Mengklasifikasi dan mengedit data/

informasi berdasarkan bidang Ekuin, Polhukam, dan Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Paket klasifikasi data/

informasi PH Pelaksana

5. Memutakhirkan data dan

informasi publik 0,010 Memperbarui data dan informasi publik

sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan situasi

Paket data/informasi

yang telah diperbarui PH Pelaksana

C. Pelaksanaan Hubungan

Kelembagaan


0,008 Menjadi MC di kantor/lembaga sendiri dan di tempat lain di bidang pelayanan


Laporan menjadi MC dan melampirkan surat

tugas atau undangan untuk menjadi MC

PH Pelaksana

12. Meliputi kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,010 Melakukan pengamatan langsung dan menghimpun data/informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi

Laporan berisi himpunan data/informasi dalam pelaksanaan pelayanan informasi dan

kehumasan

PH Pelaksana


1. Mengumpulkan data dan informasi untuk pelaksanaan hubungan

personil

0,008 Mencari dan menghimpun data/ informasi dalam rangka pelaksanaan hubungan personil antara lain meliputi: kondisi dan

karakteristik personil, permasalahan dan kebutuhan informasi personil

Laporan kegiatan pengumpulan data/ informasi hubungan

personil dalam bentuk form/matrik

PH Pelaksana

4. Melaksanakan kegiatan kreatif dan entertainment, sebagai :

b. Instruktur

0,080 Memberikan petunjuk dan bimbingan kepada peserta baik sebelum maupun pada

saat berlangsungnya kegiatan rekreatif dan entertainment

Laporan sebagai instruktur dalam

kegiatan rekreatif dan entertainment

PH Pelaksana

BATAN

- 30 -



1 2 3 4 5 6 7 8

III. PENGEMBANG-

AN PROFESI

A. Pembuatan Karya


Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi penulis utama 60%,


pembantu sebanyak-banyaknya tiga orang

1. Membuat karya tulis ilmiah /

hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumas an yang dipublikasikan:




Buku atau foto copy


Semua jenjang







Semua jenjang

2. Membuat karya tulis ilmiah / hasil penelitian, pengkajian,

survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan


8 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


pejabat berwenang

Semua jenjang



makalah yang diterbitkan dan diedarkan



Naskah karya tulis

ilmiah yang dimuat

dalam majalah ilmiah atau foto copy yang


Semua jenjang

BATAN

- 31 -



1 2 3 4 5 6 7 8






Buku atau foto copy


Semua jenjang







Semua jenjang


pengkajian , survei dan atau evaluasi dibidang informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan



dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten



Semua jenjang





pemerintahan provinsi,kota atau kabupaten


yang disyahkan oleh


Semua jenjang

BATAN

- 32 -



1 2 3 4 5 6 7 8





Foto Copy makalah


Semua jenjang

B. Penerjemah/

Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang


Menerjemahkan/ Penyaduran

buku atau karya tulis ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan:




Buku

terjemahan/saduran yang diterbitkan secara nasional

Semua jenjang




C. Penyusunan

pedoman petunjuk teknis

pelayanan informasi dan

kehumasan

a. Menyusun standar

penyelenggaraan informasi dan kehumasan yang diakui

oleh Kominfo secara nasional


standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan


Naskah SOP

penyelenggaraan pelayanan informasi

dan kehumasan

Semua jenjang






yang dilakukan

Naskah pedoman

umum atau petunjuk teknis informasi dan

kehumasan

Semua jenjang

BATAN

- 33 -



1 2 3 4 5 6 7 8

D. Pemberian




Naskah pemberian

konsultasi

Semua jenjang

b. Perorangan



Semua jenjang

IV PENUNJANG

TUGAS PRANATA

HUMAS



Kehumasan



0,03

Setiap Jam





diklat

Semua jenjang

B. Peran serta


Konperensi

Mengikuti seminar/


a. Pemrasaran

3

Setiap

kali

Mengikuti seminar / lokakarya /Konperensi


Sertifikat dari



Semua jenjang

b. Moderator / Pembahas / Nara Sumber

2

Setiap

kali

Mengikuti seminar / lokakarya / konperensi sebagai moderator / pembahas / nara sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun



Semua jenjang

c. Peserta 1

Setiap

kali



Semua jenjang

C. Keanggotaan



profesi, sebagai:

a. Pengurus Aktif

1

Setiap tahun


bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional , nasional, propinsi

atau kabupaten/kota

Surat keputusan


Semua jenjang

BATAN

- 34 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Setiap tahun



Surat keputusan


Semua jenjang

D. Keanggotaan




0,5

Setiap

tahun


Pranata Humas



Semua jenjang






Semua jenjang

b. 20 (duapuluh) Tahun 2 Memperoleh penghargaan / tanda jasa satya lencana karya satya


kepegawaian

Semua jenjang



Foto copy tanda jasa yg


Semua jenjang


Memperoleh gelar kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :


5 Memperoleh ijazah sarjana / diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah/diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai


Semua jenjang

BATAN

- 35 -



1 2 3 4 5 6 7 8


4 Memperoleh ijazah sarjana muda / diploma


Foto copy ijazah/


Semua jenjang



Foto copy ijazah /

diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai


Semua jenjang

Catatan :








BATAN

- 36 -

3. Pranata Humas Pelaksana Lanjutan



1 2 3 4 5 6 7 8

I. PENDIDIKAN A. Pendidikan sekolah dan memperoleh

Ijazah/Gelar

1. Diploma III (D3)

2. Diploma II (D2)

3. SLTA/D.1

60

40

25



Pranata Humas


Semua jenjang








15

9

6 3

2 1



bidang tugasnya



yang berwenang

Semua jenjang


Prajabatan





Semua Jenjang

II. PELAYANAN


A. Perencanaan



informasidari media dan masyarakat

0,020 Mengurai data/informasi Ekuin, Polhukam,

Kesra atau sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Naskah hasil analisis data/

informasi polhukam, Ekuin, Kesra sebagai bahan perencanaan, pelayanan informasi dan kehumasan

PH Pelaksana

Lanjutan

7. Menyusun rencana

kerja pelayanan informasi dan kehumasan oleh :

c. Pelaksana Lanjutan





PH Pelaksana

Lanjutan

BATAN

- 37 -



1 2 3 4 5 6 7 8

13. Merancang

penyelenggaraan open house public :

b. eksternal


meliputi tempat (beserta tata letaknya), peserta yang akan diundang, menu konsumsi dan susunan acara dalam pelaksanaan baik untuk open house public eksternal


open house public eksternal PH Pelaksana

Lanjutan

B. Pelayanan

Informasi

8. Menyusun Materi

Layanan Informasi :

b. Media pertunjukan rakyat tradisional


terkumpul, dan membuat konsep materi layanan dalam bentuk naskah atau gambar/sketsa


pertunjukan rakyat tradisional

PH Pelaksana

Lanjutan

c. Pameran 0,020 Menelaah bahan materi yang telah terkumpul, dan membuat konsep materi


Naskah materi layanan informasi melalui pameran


d. Tatap muka

internal


terkumpul, dan membuat konsep materi



informasi tatap muka

internal

PH Pelaksana

Lanjutan

9. Memantau pelaksanaan

pameran

0,035 Mengamati pelaksanaan pameran meliputi

materi, tata letak dan jumlah pengunjung

pameran

Naskah laporan hasil

pengamatan pelaksanaan

pameran

PH Pelaksana

Lanjutan

10. Memantau operasional jaringan media on line

0,020 Mengamati secara langsung konten informasi berbagai situs internet termasuk

media on line

Laporan data media on line PH Pelaksana Lanjutan

BATAN

- 38 -



1 2 3 4 5 6 7 8

11. Sebagai penanggung

jawab teknis pertunjukan rakyat tradisional


jawab terhadap kelancaran kegiatan pertunjukan rakyat tradisional

Laporan pelaksanaan

pertunjukan rakyat

PH Pelaksana

Lanjutan

13. Memandu

pengunjung pameran 0,010 Mendampingi dan menjelaskan kepada

pengunjung menyangkut seluruh informasi yang ada dalam arena pameran

Laporan pelaksanaan tugas

memandu pameran

PH Pelaksana

Lanjutan



Naskah bahan ceramah PH Pelaksana Lanjutan

C. Pelaksanaan


1. Mengumpulkan data

dan informasi untuk pelaksanaan


0,020 Mengumpulkan data/informasi mengenai

tugas pokok, fungsi serta program beserta rencana pelaksanaan lembaga/instansi lain

di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan himpunan

data/informasi hubungan kelembagaan

PH Pelaksana

Lanjutan

3. Mengolah data dan informasi hubungan

kelembagaan

0,020 Mengklarifikasi dan mengedit data/ informasi, hubungan kelembagaan yang

meliputi hubungan antar instansi bidang kegiatan operasional masing-masing

instansi

Laporan klarisifikasi data/ informasi hubungan

kelembagaan


6. Menyusun buku taklimat untuk konperensi pers,


0,015 Menyusun buku panduan penyelenggaraan kegiatan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis meliputi :

jadwal acara, nara sumber, peserta, tempat penyelenggaraan dan tata tertib

Laporan penyusunan buku taklimat


BATAN

- 39 -



1 2 3 4 5 6 7 8



- sebagai peserta

0,030 Menjadi peserta dan berperan aktif dalam


Laporan mengikuti konperesi

pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis, dan dilampiri sertifikat sebagai peserta

PH Pelaksana

Lanjutan

- sebagai moderator 0,020 Bertugas sebagai moderator dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai moderator dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan

pertemuan sejenis, dilampiri serti-fikat sebagai moderator


9. Membuat pres release

0,025 Membuat naskah press release (termasuk menyusun berita dan opini) yang berkaitan

dengan kegiatan dan permasalahan lembaga

Naskah press release/ berita/opini yang disyahkan

oleh pejabat yang berwenang


10. Melaksanakan


b. peserta

0,045 Mengikuti kegiatan pers tour dan membuat

laporan kegiatan secara lengkap

Laporan mengikuti kegiatan

pers tour PH Pelaksana

Lanjutan






melampirkan surat tugas atau undangan untuk menjadi MC

PH Pelaksana

Lanjutan

14. Membuat transkrip

dialog, wawancara, ceramah, briefing

0,022 Mentranskrip hasil rekaman dialog,

wawancara, ceramah, briefing Naskah hasil transkrip PH Pelaksana

Lanjutan

BATAN

- 40 -



1 2 3 4 5 6 7 8


penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai :

a. Anggota dewan

redaksi



a. Naskah rancangan

penerbitan yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang

PH Pelaksana

Lanjutan

b. Desainer grafis

0,026 Merancang tata letak dan kemasan penerbitan

b. Desain tata letak penerbitan


D. Pelaksanaan

Hubungan Personil

2. Mengumpulkan isu

tentang hubungan personil

0,020 Mengumpulkan dan menghimpun isu

tentang hubungan personil yang meliputi : hubungan vertikal dan horisontal serta

pihak-pihak yang terkait

Laporan hasil himpunan

data/isu tentang hubungan personil

PH Pelaksana

Lanjutan

4. Melaksanakan

kegiatan rekreatif dan entertaiment sebagai

a. Penanggung

jawab teknis

0,015 Menyusun rencana pelaksanaan yang

memuat jenis kegiatan, peserta, lokasi, waktupelaksanaan dan biaya, dan

mengawasi langsung pelaksanaan kegiatan rekreatif dan entertaiment

Laporan kegiatan- kegiatan

rekreatif dan entertaiment PH Pelaksana

Lanjutan

5. Mengorganisir pelaksanaan teknis

kunjungan keluarga pegawai

0,020 Merancang dan mengatur pelaksanaan kunjungan keluarga pegawai

Laporan rancangan pelaksanaan kunjungan

keluarga pegawai yang diketahui oleh atasan


8. Menulis artikel/opini untuk penerbitan

intern

0,020 Mengumpulkan bahan dan menulis naskah artikel/opini sesuai dengan format yang

ditetapkan dewan redaksi penerbit dewan intern

Naskah artikel/opini PH Pelaksana Lanjutan

BATAN

- 41 -



1 2 3 4 5 6 7 8

9. Melaksanakan

penerbitan intern, senagai :

a. Anggota dewan redaksi



Naskah penerbitan yang

telah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang

PH Pelaksana

Lanjutan

b. Desainer grafis

0,025 Merancang tata letak penerbitan Desain tata letak penerbitan PH Pelaksana Lanjutan

10. Membuat foto, slide, sepanduk untuk


0,022 Membuat foto, slide, sepanduk untuk peningkatan hubungan personil

Foto, slide, sepanduk PH Pelaksana Lanjutan





orang, penilaian bagi penulis utama 60%,


pembantu sebanyak-



pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang


a. Dalam bentuk buku yang

diterbitkan dan diedarkan secara

nasional

12,50 Membuat karya tulis ilmiah di bidang pelayanan informasi dan kehumasan dalam

bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional


berwenang

Semua jenjang

b. Dalam bentuk

majalah ilmiah yang diakui oleh

LIPI




dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang


Semua jenjang

BATAN

- 42 -



1 2 3 4 5 6 7 8


ilmiah / hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak

dipublikasikan






Semua jenjang



secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang







berwenang

Semua jenjang


oleh LIPI




atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 43 -



1 2 3 4 5 6 7 8


ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang tidak

dipublikasikan



atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan




Semua jenjang

a. Dalam bentuk


atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten



Semua jenjang


di bidang informasi dan kehumasan yang disebarluaskan melalui

media masa



Foto copy tulisan ilmiah atau

artikel yang disyahkan pejabat berwenang

Semua jenjang

6. Menyampaikan


ulasan ilmiah dlm pertemuan ilmiah di








Semua jenjang

BATAN

- 44 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Penerjemah/

Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Menerjemahkan/







Semua jenjang



Semua jenjang



kehumasan



oleh Kementrian Komunikasi dan

Informatika dan diedarkan secara nasional

5 Menelaah referensi dan menyusun konsep standart operating procedure (SOP) untuk

satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan

Naskah SOP penyelenggaraan pelayanan


Semua jenjang

b. Menyusun pedoman


kehumasan



membuat konsep pedoman berdasarkan

jenis pelayanan informasi dan kehumasan yang dilakukan

Naskah pedoman umum


Semua jenjang

BATAN

- 45 -



1 2 3 4 5 6 7 8

D. Pemberian





Semua jenjang

b. Perorangan



Semua jenjang

IV PENUNJANG

TUGAS PRANATA

HUMAS



Kehumasan



0,03

Setiap Jam





Semua jenjang


Seminar/ Lokakarya/

Konperensi

Mengikuti seminar/


a. Pemrasaran

3

Setiap kali


Konperensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun



Semua jenjang

b. Moderator / Pembahas /

Nara Sumber 2

Setiap kali


sebagai moderator / pembahas / nara-sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun



Semua jenjang

c. Peserta 1

Setiap kali



Semua jenjang

C. Keanggotaan



profesi, sebagai:

a. Pengurus Aktif

1

Setiap tahun





BATAN

- 46 -



1 2 3 4 5 6 7 8


Setiap tahun





D. Keanggotaan




0,5

Setiap

tahun


Pranata Humas



Semua jenjang






Semua jenjang




kepegawaian

Semua jenjang





Semua jenjang




5 Memperoleh ijazah sarjana /diploma IV yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah/diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang

BATAN

- 47 -



1 2 3 4 5 6 7 8

2. Sarjana Muda / Diploma

III

4 Memperoleh ijazah sarjana muda/diploma




Semua jenjang





Semua jenjang

Catatan :








BATAN

- 48 -

4. Pranata Humas Penyelia



1 2 3 4 5 6 7 8



1. Diploma III (D3)

2. Diploma II (D2)

3. SLTA/D.1

60

40

25



Pranata Humas


Semua jenjang








15

9

6 3

2 1



bidang tugasnya



yang berwenang

Semua jenjang


Prajabatan





Semua Jenjang

II. PELAYANAN INFORMASI DAN

KEHUMASAN


Kehumasan

2. Mengumpulkan isu pelayanan informasi dan kehumasan dalam rangka

perencanaan

0,030 Mengumpulkan isu dari media (melalui monitoring berita da opini), dari masyarakat dan sumber lainnya serta

menuangkan/mencatat dalam bentuk form/laporan

Laporan isu dari media, masyarakat dan sumber lainnya dalam bentuk form

PH Penyelia

4. Mengolah isu publik internal

0,040 Mengklasifikasikan dan mengedit isu yang muncul dan berkembang di lingkungan unit

kerja atau instansi/lembaga yg mencakup hubungan antar bawahan, hubungan anta

ra atasan dan bawah,hubungan antar pejabat, hubungan antar unit yg setingkat ter -masuk sifat isu positif, negatif, dan netral

Laporan klarifikasi isu publik internal

PH Penyelia

BATAN

- 49 -



1 2 3 4 5 6 7 8

6. Menyusun program


0,060 Menyusun program pelayanan informasi

dan kehumasan meliputi kegiatan-kegiatan yang direncanakan yang akan dilaksanakan satu tahun kedepan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, kegiatan, dan indikator output dan out come serta sumber pembiayaan

Program kerja satu tahun ke

depan PH. Penyelia

7. Menyusun rencana kerja pelayanan informasi dan kehumasan oleh :

d. Penyelia

0,040 Menyusun kerangka acuan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang,


Rencana kerja layanan informasi dan kehumasan dalam bentuk kerangka

acuan

PH. Penyelia

10. Membuat desain, brosur, leaflet dan terbitan

lainnya

0,040 Merancang isi, bentuk dan kemasan brosur, leaflet dan terbitan lainnya

Desain brosur, leaflet dan bahan terbitan lainnya untuk

dicetak

PH. Penyelia

12. Menyusun kegiatan

wisata pers (pers tour)

0,040 Merancang kegiatan pers tour meliputi

tujuan, sarana prasarana, objek, peserta dan biaya

Konsep rancangan kegiatan

pers tour PH. Penyelia

13. Merancang

penyelenggaraan open house public:

a. Internal


meliputi tempat (beserta tata letaknya), peserta yang akan diundang, menu

konsumsi dan susunan acara dalam pelaksanaan open house internal


open house internal PH. Penyelia

BATAN

- 50 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Pelayanan

Informasi

2. Mengumpulkan isu

kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,040 Menghimpun berbagai isu dari media

(melalui monitoring berita dan opini) atau dari realitas masyarakat mengenai pelayanan informasi dan kehumasan yang telah atau perlu dilaksanakan

Laporan pengumpulan isu

kegiatan layanan informasi dan kehumasan

PH. Penyelia

8. Menyusun materi layanan informasi

a. Media cetak dan

elektronik

0,048 Menelaah bahan materi yang telah terkumpul, dan membuat konsep materi layanan dalam bentuk naskah atau gambar/sketsa

Naskah materi layanan informasi media cetak dan elektronik

PH. Penyelia



Naskah bahan ceramah PH. Penyelia

C. Pelaksanaan


2. Mengumpulkan isu

tentang hubungan kelembagaan

0,040 Memantau dan mencatat isu yang

berkembang baik dalam media atau dalam realita mengenai hubungan kelembagaan, yang mencakup substansi isu, sifat

isu(negatif, positif atau netral), subyek yang melontarkan isu

Laporan pantauan dan

catatan isu hubungan kelembagaan

PH. Penyelia

4. Mengelola isu

hubungan

kelembagaan

0,050 Mengklarifikasikan isu hubungan

kelembagaan berdasarkan sumber,

substansi, jenis isu, dan bahan serta pihak yang terlibat

Laporan klarifikasi isu

hubungan kelembagaan PH. Penyelia

7. Mengikuti konperensi pers, seminar,

lokakarya dan pertemuan sejenis

- sebagai peserta

0,060 Menjadi peserta dan berperan aktif dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan

pertemuan sejenis

Laporan mengikuti konperesi pers, seminar, lokakarya dan

pertemuan sejenis, dan dilampiri sertifikat sebagai

peserta

PH. Penyelia

BATAN

- 51 -



1 2 3 4 5 6 7 8

- sebagai moderator 0,040 Bertugas sebagai moderator dalam


Laporan sebagai moderator

dalam konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis, dilampiri sertifikat sebagai moderator

PH. Penyelia

8. Menerjemahkan naskah-naskah konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan

sejenis

0,030 Mengalihbahasakan naskah-naskah konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis sesuai kebutuhan

Naskah terjemahan naskah konperesi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

PH. Penyelia

10. Melaksanakan


a. Penanggung

jawab teknis


jawab terhadap kelancaran kegiatan pers tour

Laporan hasil kegiatan pers tour

PH. Penyelia





melampirkan surat tugas atau undangan untuk

menjadi MC

PH. Penyelia

13. Melakukan

wawancara dalam kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

0,030 Menyusun materi pertanyaan yang akan

diajukan dalam wawancara, mewawancarai nara sumber dan mentranskrip hasil wawancara

Laporan hasil wawancara PH. Penyelia

BATAN

- 52 -



1 2 3 4 5 6 7 8

16. Menulis naskah untuk

penerbitan kehumasan antar lembaga

0,090 Menulis naskah bahan penerbitan

kehumasan antar lembaga


yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang

PH. Penyelia

17. Melaksanakan

bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

0,030 Melaksanakan bimbingan teknis dan

penyluhan dalam rangka peningkatan hubungan kelembagaan melalui tatap muka dan atau media

Laporan melakukan

bimbingan teknis peningkatan hubungan kelembagaan yang di syahkan oleh pejabat yang berwenang

PH. Penyelia

D. Pelaksanaan hubungan personil

3. Menganalisis data dan informasi

hubungan personil

0,040 Mengurai data/informasi hubungan personil baik vertikal maupun horizontal

Laporan hasil analisis data/informasi hubungan

personil

PH. Penyelia

6. Mentranskrip ceramah/briefing

0,050 Mentranskrip rekaman dialog ceramah/briefing

Naskah hasil transkrip PH. Penyelia

7. Memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai

0,030 Membantu pegawai melalui pertukaran pikiran, saran dan pendampingan kepada pegawai yang menghadapi kasus kepegawaian atau keluarga

Laporan memberikan konsultasi dan advokasi kepada pegawai

PH. Penyelia

BATAN

- 53 -



1 2 3 4 5 6 7 8

III. PENGEMBANG-

AN PROFESI

A. Pembuatan Karya


Catatan : Apabila penulis lebih dari satu orang, penilaian bagi penulis utama 60%, penulis pembantu

40%, penulis pembantu sebanyak-



ilmiah / hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan :






Semua jenjang



Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yg disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

2. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumas

an yg tdk dipublikasikan


8 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan


Buku atau foto copynya yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang





Naskah karya tulis ilmiah yang dimuat dalam majalah

ilmiah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat

berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 54 -



1 2 3 4 5 6 7 8



dipublikasikan






Semua jenjang


4 Menulis tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang informasi dan kehumasan yang dimuat dalam majalah ilmiah yang diakui oleh LIPI

Naskah karya tulis yang dimuat dalam majalah ilmiah atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang


ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di

bidang informasi dan kehumasan yang tidak

dipublikasikan



atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan

lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan




Semua jenjang

BATAN

- 55 -



1 2 3 4 5 6 7 8

b. Dalam bentuk


atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan




Semua jenjang

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang informasi dan

kehumasan yang disebarluaskan melalui

media masa

2 Membuat tulisan ilmiah atau artikel di bidang informasi dan kehumasan yang

disebarluaskan melalui media massa

Foto copy tulisan ilmiah atau artikel yang disyahkan

pejabat berwenang

Semua jenjang

6. Menyampaikan


ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di








Semua jenjang

B. Penerjemah/ Penyaduran buku

atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau

karya tulis ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan di

edarkan secara nasional



nasional

Semua jenjang

BATAN

- 56 -



1 2 3 4 5 6 7 8




C. Penyusunan


a. Menyusun standar


nasional



Naskah SOP


Semua jenjang

b. Menyusun pedoman


kehumasan




yang dilakukan

Naskah pedoman umum


Semua jenjang

D. Pemberian

konsultasi informasi dan





Semua jenjang

b. Perorangan

1 Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada perorangan yang memerlukan

sesuai dengan permasalahan


Semua jenjang

IV PENUNJANG TUGAS PRANATA

HUMAS

A. Pengajar/Pelatih di Bidang Informasi dan

Kehumasan

Mengajar/Melatih pada Pendidikan dan Pelatihan Pegawai

0,03

Setiap Jam



Semua jenjang

BATAN

- 57 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Peran serta

dalam Seminar/

Lokakarya/ Konperensi

Mengikuti seminar/

lokakarya/konperensi,

sebagai a. Pemrasaran

3

Setiap kali

Mengikuti semina /lokakarya/

Konperensi sebagai pemrasaran

maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari



Semua

jenjang

b. Moderator/Pembahas

/Nara Sumber 2

Setiap kali


konperensi sebagai moderator /

pembahas / nara sumber, maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari



Semua

jenjang

c. Peserta 1

Setiap kali


konperensi sebagai peserta, maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari


Semua

jenjang

C. Keanggotaan


Menjadi anggota

organisasi profesi, sebagai:

a. Pengurus Aktif

1

Setiap

tahun

Menjadi pengurus organisasi profesi

dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup



organisasi profesi

Semua

jenjang


Setiap tahun

Menjadi anggota organisasi profesi dalam bidang informasi dan

kehumasan dalam lingkup



Semua jenjang

D. Keanggotaan

dalam Tim

Penilai Jabatan Fungsional

Pranata Humas

Menjadi anggota aktif

Tim Penilai Angka Kredit

Jabatan Fungsional Pranata Humas

0,5

Setiap

tahun

Menjadi anggota tim penilai angka

kredit Pranata Humas


anggota Tim Penilai

Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan

pejabat kepegawaian

Semua

jenjang

BATAN

- 58 -



1 2 3 4 5 6 7 8

E. Perolehan

Piagam

Kehormatan

Memperoleh

penghargaan / tanda

jasa Satya Lencana Karya Satya :





disyahkan pejabat

kepegawaian

Semua

jenjang





disyahkan pejabat

kepegawaian

Semua jenjang

c. 10 (sepuluh) Tahun 1 Memperoleh penghargaan / tanda jasa satya lencana karya satya


Semua jenjang

F. Perolehan gelar

sarjana lainnya

Memperoleh gelar

kesarjanaan yang tidak sesuai dengan bidang

tugasnya:


5 Memperoleh ijazah sarjana / diploma IV

yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan


Semua jenjang


4 Memperoleh ijazah sarjana muda / diploma III yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya

Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai dengan


Semua jenjang





Semua jenjang

BATAN

- 59 -

Catatan :








BATAN

- 60 -

5. Pranata Humas Pertama



1 2 3 4 5 6 7 8



1. Pasca Sarjana

a. S.3

b. S.2

2. Sarjana (S.1)

200

150

100



Pranata Humas


Semua jenjang





jam






15

9

6

3

2

1



bidang tugasnya



yang berwenang

Semua jenjang


Prajabatan


2 Mendapatkan tugas dari pejabat yang berwenang. Untuk mengikuti pendidikan



Semua Jenjang

II. PELAYANAN


A. Perencanaan


1. Mengolah isu publik

eksternal

0,020 Mengklasifikasi dan mengedit isu yang

muncul dan berkembang dari luar lingkunagn unit kerja atau instansi/lemaga, dengan mengklasifikasi isu positif, negatif dan netral

Laporan hasil olahan isu

publik eksternal PH Pertama

3. Menyusun rencana

kerja pelayanaan informasi dan kehumasan oleh : a. PH Pertama




informasi dan kehumasan PH Pertama

BATAN

- 61 -



1 2 3 4 5 6 7 8

4. Merancang

penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan

0,020 Menyusun kerangka acuan

penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metode, jadwal, pelaksanaan kegiatan dan sumber daya

Konsep rancangan

penyelenggaran konperensi pers, seminar, lokakarya, rapat kerja kehumasan

PH Pertama

7. Memberikan ceramah/

briefing kepada pegawai 0,020 Memberikan pelayanan informasi langsung

kepada pegawai secara tatap muka Naskah bahan ceramah PH Pertama

B. Pelayanan

Informasi





Naskah bahan ceramah PH Pertama

2. Menyusun profil lembaga

- PH Pertama

0,090 Menyusun gambaran singkat lembaga meliputi : sejarah/dasar pendirian, visi, misi

tugas dan fungsi serta program dan hasil-hasil yang dicapai

Naskah profil lembaga yang dijilid dan diketahui oleh


PH Pertama

3. Menyusun petunjuk pelayanan informasi

dan kehumasan

0,020 Menyusun petunjuk pelayanaan informasi dan kehumasan yang memuat langkah-

langkah kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan

Konsep susunan petunjuk pelayanan informasi dan

kehumasan

PH Pertama

4. Mengolah isu Publik 0,020 Mengklasiikasikan isu publik berdasarkan sumber, substansi, jenis isu, sirkulasi dan penyajian

Laporan hasil klasifikasi isu publik

PH Pertama

5. Menyusun materi

layanan informasi tatap muka eksternal


terkumpul, dan membuat konsep materi layanan informasi tatap muka eksternal dalam bentuk naskah atau LCD


tatap muka PH Pertama

BATAN

- 62 -



1 2 3 4 5 6 7 8

C. Pelaksanaan



pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis :

- Sebagai peserta

0,030 Menghadiri dan berperan aktif dalam

konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

Laporan mengikuti

konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Pertama

- Sebagai Moderator

0,020 Memandu kelancaran jalannya konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai moderator dilampiri sertifikat yang diperoleh

PH Pertama




di tempat lain baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan menjadi MC

dilampiri undangan untuk menjadi MC

PH Pertama


informasi hubungan kelembagaan

0,015 Mengurai dan membuat interpretasi data

dan informasi hubungan kelembagaan, meliputi aspek capaian target (waktu, frekuensi dan substansi), dan penggunaan

sumber data

Laporan hasil analisis data

dan informasi hubungan antar lembaga

PH Pertama

5. Menulis latar fakta untuk konperensi pers/siaran pers

0,020 Menguraikan secara tertulis fakta-fakta yang melatarbelakangi suatu isu atau masalah yang disampaikan dalam

konperensi pers/siaran pers

Naskah latar fakta untuk konperensi pers

PH Pertama



a. Lokal

0,010 Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya, dan pertemuan sejenis.

Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain : nara sumber, jumlah peserta, ketetapan waktu, hasil liputan, sumber daya

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan


PH Pertama

BATAN

- 63 -



1 2 3 4 5 6 7 8

9. Melaksanakan

kegiatan pers tour sebagai pemandu

0,045 Mendampingi dan memberikan penjelasan

tentang obyek yang dikunjungi selama kegiatan berlangsung

Laporan sebagai pemandu

kegiatan pers tour PH Pertama

11. Menyelenggarakan penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai

b. Reporter

0,015 Melakukan peliputan untuk bahan penerbitan antar lembaga

Naskah hasil liputan sebagai bahan penerbitan

PH Pertama

13. Melakukan evaluasi

pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis dan penyuluhan

pembinaan hubungan kelembagaan

0,020 Menilai hasil dan kendala dalam

pelaksanaan advokasi, bimbingan teknis dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

Laporan melakukan evaluasi

advokasi bimtek dan penyuluhan pembinaan hubungan kelembagaan

PH Pertama

D. Pelaksanaan

Hubungan Personil

1. Membuat desain

baliho untuk


0,022 Merancang gambar dan pesan baliho untuk

peningkatan hubungan personil Desain Baliho PH Pertama


informasi hubungan

personil

0,020 Mengklasifikasi dan mengedit data/

informasi hubungan personil yang meliputi

hubungan antar personil, baik vertical maupun horisontal

Laporan hasil olahan

data/informasi hubungan

personil

PH Pertama

3. Mengolah isu

hubungan personil 0,020 Mengklasifikasikan isu hubungan personil

baik vertikal maupun horizontal dan pihak-pihak terkait

Laporan klasifikasi isu


BATAN

- 64 -



1 2 3 4 5 6 7 8

4. Menganalisis isu

hubungan personil

0,020 Mengurai isu-isu di bidang hubungan

personil baik hubungan vertikal maupun hubungan horizontal

Laporan analisis isu



b. Reporter

0,015 Melakukan peliputan untuk penerbitan Naskah hasil liputan PH Pertama

6. Mengevaluasi pelaksanaan

hubungan personal


hubungan antar pegawai, baik vertikal atau horizontal dan pihak-pihak terkait, lingkup

evaluasi meliputi capaian target (subtansi, frekuensi dan waktu)

Laporan berisi evaluasi kegiatan hubungan personal

PH Pertama




Catatan : Apabila

penulis lebih dari satu orang, nilai bagi

penulis utama 60%.


pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :




hubungan antar pegawai, baik vertikal maupun horizontal dan pihak-pihak terkait, lingkup evaluasi meliputi capaian target (substansi, frkuensi dan waktu)


berwenang

Semua jenjang

b. Dalam bentuk majalah ilmiah




atau foto copy yang disyah -kan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 65 -



1 2 3 4 5 6 7 8


ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang tidak

dipublikasikan




Konsep buku dan buku yang

telah diterbitkan Semua jenjang



secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten








berwenang

Semua jenjang


oleh LIPI




atau foto copy yang disyah kan oleh pejabat berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 66 -



1 2 3 4 5 6 7 8


ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan :


7,5 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku

yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten



Semua

jenjang



bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten



Semua jenjang







Semua

jenjang

6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan,

gagasan, atau ulasan

ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang




kehumasan


pertemuan ilmiah yang


Semua jenjang

BATAN

- 67 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Penerjemahan/

Penyaduran buku atau karya ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan

Menerjemahkan/







Semua

jenjang



Semua jenjang



kehumasan



oleh Depkominfo dan diedarkan secara

nasional

5 Menelaah referensi dan menyusun konsep standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi dan kehumasan

Naskah SOP penyelenggaraan


Semua jenjang

b. Menyusun pedoman


kehumasan




Naskah pedoman umum


Semua

jenjang

D. Pemberian konsultasi informasi dan kehumasan yang bersifat konsep



Semua jenjang

BATAN

- 68 -



1 2 3 4 5 6 7 8

b. Perorangan



Naskah pemberian

konsultasi

Semua

jenjang

IV PENUNJANG TUGAS PRANATA HUMAS

A. Pengajar/ Pelatih di bidang informasi dan kehumasan

Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai

0,03

setiap jam



Semua jenjang

B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konperensi

Mengikuti seminar/ lokakarya/konferensi, sebagai

a. Pemrasaran

3

setiap kali

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari penyelenggara seminar/ lokakarya/konferensi

Semua jenjang


2

setiap kali

Mengikuti seminar/lokakarya/ konperensi sebagai moderator/ pembahas/narasumber

maksimal 2 kali dalam setahun


lokakarya/ konferensi

Semua jenjang

c. Peserta

1

setiap kali


sebagai peserta maksimal 2 kali dalam satu tahun

Sertifikat dari


Semua

jenjang

C. Keanggotaan dalam organisasi

profesi

Menjadi anggota organisasi profesi, sebagai:

a. Pengurus aktif

1

setiap

tahun

Menjadi pengurus organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam

lingkup internasional, nasional, propinsi, atau kabupaten/kota.


Semua jenjang


setiap tahun

Menjadi anggota aktif organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam

lingkup internasional, nasional, propinsi atau kabupaten/kota


Semua jenjang

BATAN

- 69 -



1 2 3 4 5 6 7 8

D. Keanggotaan




0,5

setiap tahun


Pranata Humas


Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan Pejabat Kepegawaian

Semua

jenjang






Semua jenjang




Semua jenjang



Lencana Karya Satya



Semua

jenjang



1. Doktor

15 Memperoleh ijazah Doktor yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya


Semua jenjang

2. Pasca Sarjana


Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai


Semua jenjang

BATAN

- 70 -



1 2 3 4 5 6 7 8


5 Memperoleh ijazah Sarjana/Diploma IV yang

tidak sesuai dengan bidang tugasnya



Semua

jenjang

Catatan :








BATAN

- 71 -

6. Pranata Humas Muda



1 2 3 4 5 6 7 8



1. Pasca Sarjana

a. S.3

b. S.2

2. Sarjana (S.1)

200

150

100

Melanjutkan pendidikan formal dengan jurusan yang sesuai dengan bidang tugasnya, dan

ijazah diperoleh setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Pranata Humas


Semua jenjang


bidang infor-masi dan kehu-masan



jam



4. Lamanya 161-480 jam 5.

Lamanya 81-160 jam


15

9

6

3

2

1



tugasnya




Semua

jenjang


Prajabatan





Semua Jenjang

II. PELAYANAN


A. Perencanaan


2. Mengkaji isu publik dari

media maupun masyarakat

0,040 Menginterpretasi, menganalisis dan

memberikan argumentasi dan pendapat terhadap permasalahan yang berkembang dalam media dan masyarakat

Naskah hasil kajian isu

publik PH Muda

3. Menyusun rencana

kerja pelayanaan informasi dan kehumasan oleh :

b. PH Muda


kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, keluaran, metode, jadwal, pelaksanaan

kegiatan dan pembiayaan


informasi dan kehumasan PH Muda

BATAN

- 72 -


KREDIT


1 2 3 4 5 6 7 8

5. Mengevaluasi program


0,040 Menginventarisasi dan evaluasi tentang hasil

dan kendala pelaksanaan program pelayanan informasi dan kehumasan



PH Muda




Naskah bahan penerbitan PH Muda

6. Membuat alat peraga

pameran

0,140 Membuat alat peraga pameran sesuai dengan

rancangan yang telah disusun, meliputi antara lain panel, rak, market

Unit peraga pameran yang

dibuat dalam bentuk gambar

PH Muda

7. Mengevaluasi pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik

0,050 Menginventarisasi dan analisis pelaksanaan penyediaan dan penyebarluasan informasi publik, lingkup evaluasi meliputi capaian target (subtansi, frekuensi dan waktu) dan penggunaan sumber daya

Laporan hasil evaluasi penyediaan dan penyebarluasan informasi publik

PH Muda

8. Memberikan konsultasi

dalam pelayanan informasi dan kehumasan kepada eksternal publik

0,030 Memberikan saran dan masukan dalam

pelayanan informasi dan kehumasan kepada eksternal publik

Laporan pelaksanaan

pemberian konsultasi kepada eksternal publik

PH Muda



- Sebagai peserta



PH Muda

- Sebagai moderator



Laporan sebagai


PH Muda

BATAN

- 73 -



1 2 3 4 5 6 7 8



0,040 Menjadi MC di Kantor/Lembaga sendiri dan

ditempat lain baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan sebagai MC

dilampiri surat undangan untuk menjadi MC

PH Muda

3. Menganalisis isu hubungan kelembagaan

0,040 Mengurangi isu-isu bidang hubungan kelembagaan sesuai dengan bidang tugas masing-masing

Laporan hasil analisis isu hubungan kelembagaan

PH Muda

6. Sebagai Penerjemah dalam konperensi pers,


0,60 Mengalih bahasakan dalam konferensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

dalam bentuk lisan yang disampaikan pada saat acara dilaksanakan

Naskah hasil alih bahasa pada saat acara


sejenis

PH Muda

7. Mengevaluasi

penyelenggaraan konperensi pers,


b. Nasional

0,30 Menilai penyelenggaraan konperensi pers,

seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis. Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain:

narasumber, jumlah peserta. Ketepatan waktu, hasil liputan, sumber daya


penyelenggaraan konperensi pers, seminar,

lokakarya, dan pertemuan sejenis

PH Muda

8. Sebagai interpreter

dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

0,020 Mengalihbahasakan secara lisan materi yang

disampaikan dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis

Laporan sebagai

interpreter dalam konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan

sejenis

PH Muda

10. Mengevaluasi penyelenggaraan pers tour

0,030 Menginventarisasi dan menganalisis penyelenggaraan pers tour. Lingkup evaluasi meliputi capaian target (substansi, frekwensi dan waktu). Penggunaan sumber daya.

Laporan hasil evaluasi penyelenggaraan pers tour

PH Muda

BATAN

- 74 -



1 2 3 4 5 6 7 8


penerbitan kehumasan antar lembaga sebagai

a. Pemimpin redaksi

0,030 Menetapkan kebijakan redaksional penerbitan

dan menugaskan peliputan


antar lembaga PH Muda



a. Pemimpin redaksi

0,020 Menetapkan kebijakan redaksional penerbitan dan menugaskan peliputan

Naskah bahan ceramah PH Muda

E. Pengembangan Pelayanan


1. Menelaah dan mengevaluasi model

layanan informasi dan kehumasan yang berlaku

0,060 Menginventarisasi, mengklasifikasi, menganalisis dan menyusun alternative model

inovasi pelayanan informasi dan kehumasan

Naskah telaahan dan evaluasi model layanan


PH Muda

2. Menyusun konsep

strategi pelayanan informasi dan kehumasan

0,050 Menelaah bahan atau referensi yang relevan

dengan pelayanan informasi dan kehumasan menyangkut substansi tertentu dalam lingkup satuan kerja yang bersangkutan serta membuat konsep strategi pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk makalah

Konsep dalam bentuk

makalah strategi pelayanan informasi dan kehumasam

PH Muda


A. Pembuatan Karya Tulis ilmiah di bidang Informasi dan kehumasan

1. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang dipublikasikan :

12,5 Membuat karya tulis ilmiah di bidang pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

Buku atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat yang berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 75 -



1 2 3 4 5 6 7 8


orang, nilai bagi penulis utama 60%.

Penulis pembantu 40%, penulis pembantu sebanyak-banyaknya tiga orang


yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional

b. Dalam bentuk






Semua jenjang

2. Membuat karya tulis ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survey, dan

atau evaluasi di bidang informasi dan



8 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat

daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

b. Dalam bentuk

makalah


makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/instansi. Untuk

tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten


BATAN

- 76 -



1 2 3 4 5 6 7 8



dipublikasikan






Semua jenjang

b. Dalam majalah






Semua jenjang






secara terbatas dilingkungan Lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan

pemerintah provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang

BATAN

- 77 -



1 2 3 4 5 6 7 8

b. Dalam bentuk


atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi,

kota atau kabupaten



Semua jenjang

5. Membuat tulisan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan yang

disebarluaskan melalui media masa

2 Membuat tulisan ilmiah atau artikel di bidang informasi dan kehumasan yang disebarluaskan melalui media massa

Foto copy tulisan ilmiah atau artikel yang disyahkan pejabat

berwenang

Semua jenjang

6. Menyampaikan prasaran berupa

tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam


kehumasan


pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan


pertemuan ilmiah yang disyahkan penanggung

jawab pertemuan ilmiah

Semua jenjang

B. Penerjemahan/

Penyaduran buku atau karya ilmiah


Menerjemahkan/

Penyaduran buku atau karya tulis ilmiah di bidang



yang diterbitkan dan di edarkan secara nasional



Buku

terjemahan/saduran yang diterbitkan secara

nasional

Semua jenjang

BATAN

- 78 -



1 2 3 4 5 6 7 8




C. Penyusunan


a. Menyusun standar


nasional



Naskah SOP


Semua jenjang

b. Menyusun pedoman


kehumasan




Naskah pedoman umum


Semua jenjang

D. Pemberian konsultasi

informasi dan kehumasan yang

bersifat konsep

a. Institusi 1,5 Memberikan bimbingan dan konsultasi kepada instansi/lembaga yang memerlukan sesuai

dengan permasalahan


Semua jenjang

b. Perorangan



Naskah pemberian

konsultasi

Semua jenjang

IV PENUNJANG

TUGAS PRANATA HUMAS



Mengajar/melatih pada

pendidikan dan pelatihan pegawai

0,030

setiap jam





Semua jenjang

BATAN

- 79 -



1 2 3 4 5 6 7 8


seminar/ lokakarya/ konperensi

Mengikuti seminar/

lokakarya/konferensi, sebagai

a. Pemrasaran

3

setiap kali



Sertifikat dari

penyelenggara seminar/ lokakarya/konferensi

Semua jenjang


2

setiap kali



Semua jenjang

c. Peserta

1

setiap kali

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai peserta maksimal 2 kali dalam satu

tahun



Semua jenjang

C. Keanggotaan



profesi, sebagai :

a. Pengurus aktif

1

setiap

tahun


bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi, atau

kabupaten/kota.

Surat keputusan


Semua jenjang


setiap tahun

Menjadi anggota aktif organisasi profesi dalam bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi atau

kabupaten/kota


Semua jenjang



0,5

setiap tahun


Foto copy SK sebagai Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata Humas yang disyahkan Pejabat Kepegawaian

Semua jenjang

BATAN

- 80 -



1 2 3 4 5 6 7 8

E. Perolehan Piagam

Kehormatan





Lencana Karya Satya



Semua jenjang




Semua jenjang




Semua jenjang

F. Perolehan gelar

sarjana lainnya

Memperoleh gelar


1. Doktor



Foto copy ijazah /


Semua jenjang

2. Pasca Sarjana




yang berlaku

Semua jenjang



Foto copy ijazah / diploma yang disyahkan instansi yang berwenang

sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Semua jenjang

BATAN

- 81 -

Catatan :








BATAN

- 82 -

7 . Pranata Humas Madya



1 2 3 4 5 6 7 8



1. Pasca Sarjana

a. S.3

b. S.2

2. Sarjana (S.1)

200

150

100

Melanjutkan pendidikan formal dengan jurusan yang sesuai dengan bidang tugasnya,

dan ijazah diperoleh setelah diangkat sebagai pejabat fungsional Pranata Humas


Semua jenjang









15

9

6 3

2

1



tugasnya




Semua jenjang


Prajabatan





Semua Jenjang

II. PELAYANAN


A. Perencanaan



pelayanaan informasi dan kehumasan oleh :

c. PH Madya




informasi dan kehumasan PH Madya

6. Mengevaluasi

pelaksanaan strategi pelayanan informasi dan kehumasan

0,075 Menilai perkembangan pelaksanaan strategi

pelayanan informasi dan kehumasan. Aspek-aspek yang dievaluasi meliputi antara lain metoda, sumber daya dan hasil


strategi layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

BATAN

- 83 -



1 2 3 4 5 6 7 8

B. Pelayanan

Informasi





Naskah bahan ceramah PH Madya



- Sebagai peserta



PH Madya

- Sebagai moderator



Laporan sebagai


PH Madya


0,060 Menjadi MC di Kantor/Lembaga sendiri dan ditempat lain baik di dalam maupun di luar negeri di bidang pelayanan informasi dan kehumasan

Laporan sebagai MC dilampiri surat undangan untuk menjadi MC

PH Madya


konperensi pers, seminar, lokakarya

dan pertemuan sejenis

c. Internasional

0,060 Menilai penyelenggaraan konperensi pers, seminar, lokakarya dan pertemuan sejenis.

Aspek-aspek yang dievaluasi antara lain : Narasumber, jumlah peserta, ketepatan

waktu, hasil liputan, sumber daya

Laporan hasil evalusai penyelenggaraan


sejenis.

PH Madya


advokasi penanganan kasus hubungan antar lembaga

0,075 Memberikan bantuan pemikiran/saran kepada

instansi/lembaga dalam menangani kasus hubungan antar lembaga

Laporan layanan advokasi

kasus hubungan antar lembaga

PH Madya

BATAN

- 84 -


KREDIT


1 2 3 4 5 6 7 8


dalam rangka hubungan antar lembaga


terhadap lembaga baik secara langsung atau melalui melalui media


terhadap lembaga PH Madya

E. Pengembangan


2. Menyusun konsep

pengembagan model layanan informasi dan kehumasan

0,120 Menganalisis dan menyusun konsep

pembaharuan (inovasi) mengenai cara-cara meningkatkan kinerja layanan informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan

model layanan informasi dan kehumasan

PH Madya

3. Mengembangkan


0,135 Merumuskan pokok-pokok pikiran tentang


Konsep pengembangan


PH Madya

4. Menyusun konsep

pengembangansistem informasi dan

kehumasan

0,105 Merumuskan pokok-pokok pikiran

pengembangan system informasi dan kehumasan

Konsep pengembangan

system informasi dan kehumasan

PH Madya

III. PENGEMBANG-

AN PROFESI

A. Pembuatan Karya

Tulis ilmiah di bidang Informasi

dan kehumasan


ilmiah/hasil penelitian, pengkajian, survei, dan

atau evaluasi di bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan :


yang diterbitkan dan diedarkan secara

nasional


pelayanan informasi dan kehumasan dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan

secara nasional



Semua jenjang

BATAN

- 85 -



1 2 3 4 5 6 7 8

Catatan : Apabila

penulis lebih dari satu orang, nilai bagi penulis utama 60%.

Penulis pembantu

40%, penulis pembantu sebanyak-banyaknya tiga orang

b. Dalam bentuk






Semua jenjang


pengkajian, survey, dan atau evaluasi di bidang

informasi dan kehumasan yang tidak dipublikasikan


8 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas

di lingkungan lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan



Semua jenjang


4 Membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk makalah yg diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan lembaga/ instansi.

Untuk tingakat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten



ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di

bidang informasi dan kehumasan yang

dipublikasikan





Buku atau foto copy yang disyahkan oleh pejabat

yang berwenang

Semua jenjang

BATAN

- 86 -


KREDIT


1 2 3 4 5 6 7 8

b. Dalam majalah






Semua jenjang






secara terbatas dilingkungan Lembaga/instansi. Untuk tingkat daerah

diedarkan di lingkungan pemerintah provinsi, kota atau kabupaten


Semua jenjang



bentuk makalah yang diterbitkan dan diedarkan secara terbatas di lingkungan

lembaga/ instansi. Untuk tingkat daerah diedarkan di lingkungan pemerintahan provinsi, kota atau kabupaten



Semua jenjang







Semua jenjang

BATAN

- 87 -



1 2 3 4 5 6 7 8

6. Menyampaikan

prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan

kehumasan

2,5 Membuat makalah berupa tinjauan, gagasan

atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah di bidang informasi dan kehumasan

Foto copy makalah yang

disampaikan dalam pertemuan ilmiah yang disyahkan penanggung jawab pertemuan ilmiah

Semua jenjang

B. Penerjemahan/ Penyaduran buku atau karya ilmiah


Menerjemahkan/ Penyaduran buku atau karya tulis ilmiah di bidang





nasional

Semua jenjang




C. Penyusunan

pedoman petunjuk teknis pelayanan


a. Menyusun standar

penyelenggaraan informasi dan

kehumasan yang diakui oleh Kementrian

Komunikasi dan

Informatika dan diedarkan secara

nasional


standart operating procedure (SOP) untuk satu bentuk penyelenggaraan pelayanan informasi

dan kehumasan

Naskah SOP

penyelenggaraan pelayanan informasi dan

kehumasan

Semua jenjang

BATAN

- 88 -



1 2 3 4 5 6 7 8

b. Menyusun pedoman

umum, petunjuk teknis informasi dan kehumasan



Naskah pedoman umum


Semua jenjang

D. Pemberian konsultasi informasi dan




Semua jenjang

b. Perorangan



Naskah pemberian

konsultasi

Semua jenjang

IV PENUNJANG TUGAS

PRANATA HUMAS

A. Pengajar/ Pelatih di bidang


Mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan

pegawai

0,030

setiap jam

Mengajar/melatih pada Pendidikan dan Pelatihan PNS dalam bidang informasi dan

kehumasan

Surat tugas atau surat keterangan mengajar dari

penyelenggara diklat

Semua jenjang

B. Peran serta dalam seminar/

lokakarya/ konperensi

Mengikuti seminar/ lokakarya/konferensi,

sebagai

a. Pemrasaran

3

setiap kali

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai pemrasaran maksimal 2 kali dalam

satu tahun


lokakarya/konferensi

Semua jenjang


2

setiap kali



Semua jenjang

c. Peserta

1

setiap kali

Mengikuti seminar/ lokakarya/ konferensi sebagai peserta maksimal 2 kali dalam satu tahun


Semua jenjang

BATAN

- 89 -



1 2 3 4 5 6 7 8

C. Keanggotaan



profesi, sebagai:

a. Pengurus aktif

1

setiap

tahun


bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi, atau kabupaten/kota.

Surat keputusan


Semua jenjang


setiap tahun

Menjadi anggota aktif organisasi profesi dalam

bidang informasi dan kehumasan dalam lingkup internasional, nasional, propinsi atau kabupaten/kota

Surat keputusan


Semua jenjang

D. Keanggotaan

dalam Tim Penilai Jabatan

Fungsional Pranata Humas


Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata

Humas

0,5

setiap tahun


Pranata Humas


Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pranata

Humas yang disyahkan Pejabat Kepegawaian

Semua jenjang


Memperoleh penghargaan/ tanda jasa Satya Lencana

Karya Satya :




kepegawaian

Semua jenjang




kepegawaian

Semua jenjang



Lencana Karya Satya



Semua jenjang

BATAN

- 90 -



1 2 3 4 5 6 7 8

F. Perolehan gelar

sarjana lainnya

Memperoleh gelar


1. Doktor



Foto copy ijazah /


Semua jenjang

2. Pasca Sarjana


Foto copy ijazah/ diploma yang disyahkan instansi yang berwenang sesuai


Semua jenjang





yang berlaku

Semua jenjang

Catatan :








BATAN

- 92 -

BAB V

TATA KERJA TIM PENILAI JABATAN PRANATA HUMAS DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN PRANATA HUMAS

A. TIM PENILAI

1. Kedudukan

Tim Penilai Jabatan Fungsional Pranata Humas BATAN adalah Tim Penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala BATAN.

2. Tugas

a. Membantu Kepala BATAN dalam menilai prestasi kerja Pranata Humas dan menetapkan angka kredit jabatan fungsional Pranata Humas bagi :

1) Pranata Humas Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a sampai dengan Pranata Humas Penyelia, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d;

2) Pranata Humas Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Pranata Humas Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a.

b. Memeriksa DUPAK jabatan fungsional Pranata Humas Madya, pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dan Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sebelum diteruskan ke Tim Penilai Pusat (Kementrian KOMINFO);

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala BATAN yang berhubungan dengan angka kredit Pranata Humas;

d. Melaksanakan dan merumuskan pola pembinaan jabatan fungsional Pranata Humas di lingkungan BATAN.

3. Fungsi

a. Pemeriksaan butir-butir kegiatan, pemeriksaan kebenaran dokumen-dokumen bukti lampiran DUPAK dan penilaian butir-butir kegiatan.

b. Penyusunan angka kredit dalam penilaian untuk dijadikan dasar Penetapan Angka Kredit yang menjadi kewenangan Kepala BATAN.

c. Pembinaan pejabat Pranata Humas dalam hal pelaksanaan peraturan/ketentuan jenjang jabatan Pranata Humas.

4. Susunan

a. Seorang ketua merangkap anggota

b. Seorang wakil ketua merangkap anggota

c. Seorang sekretaris merangkap anggota

d. Sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota

BATAN

- 93 -

Apabila komposisi anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Pranata Humas

5. Syarat untuk menjadi Anggota

a. Paling kurang menduduki jabatan dan/atau pangkat setingkat dengan Pranata Humas yang dinilai.

b. Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja Pranata Humas.

c. Dapat aktif melakukan penilaian.

6. Masa Jabatan

a. Masa jabatan Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

b. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud butir 1, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.

c. Keanggotaan Tim Penilai dapat diganti sebelum masa tugasnya berakhir.

7. Lain-lain

a. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan dalam waktu sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan, maka Ketua Tim Penilai wajib

mengusulkan penggantian anggota Tim Penilai secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

b. Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat

mengangkat anggota Tim Penilai Pengganti.

B. SEKRETARIAT TIM PENILAI

1. Kedudukan

Sekretariat Tim Penilai Jabatan Pranata Humas BATAN berkedudukan di BSDM, dibentuk

dan ditetapkan oleh Kepala BATAN.

2. Tugas

Memberikan bantuan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

3. Fungsi

a. Menyeleksi berkas yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi UPAK.

b. Menyeleksi kelengkapan dan keabsahan administrasi berkas DUPAK.

c. Menyiapkan bahan rapat.

d. Mengelola data jabatan.

e. Membuat draft Penetapan Angka Kredit dan Surat Keputusan Kenaikan Jabatan.

BATAN

- 94 -

f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang berhubungan dengan administrasi jabatan fungsional Pranata Humas.

4. Keanggotaan

a. Pemimpin sekretariat adalah pejabat di bidang kepegawaian.

b. Anggota sekretariat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang kepegawaian

C. RAPAT PENILAIAN

Rapat penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Pranata Humas dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat sebagai berikut:

1. Untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun yang bersangkutan.

2. Untuk Kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.

D. TATA CARA PENILAIAN

1. Penilaian dilaksanakan dalam rapat penilaian.

2. Ketua Tim Penilai dibantu sekretariat membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai.

3. Setiap berkas bukti usul penetapan angka kredit dinilai oleh dua orang anggota Tim

Penilai.

4. Bila hasil penilaian angka kredit dari dua anggota Tim Penilai terjadi perbedaan tidak lebih dari 20% maka hasil penilaian yang menguntungkan bagi Pranata Humas

ditetapkan sebagai angka kredit hasil penilaian untuk Penetapan Angka Kredit baru.

5. Bila perbedaan angka kredit hasil penilaian dari dua anggota Tim Penilai lebih dari 20%, maka nilai akhir ditetapkan berdasarkan hasil penilaian dari penilai ketiga.

6. Perhitungan perbedaan hasil penilaian sebagaimana tersebut pada butir 4 dan 5 maka penilaian menggunakan rumus sebagai berikut:

(PB – PK) ½ (PB + PK)

Keterangan:

PB: Penilaian Besar

PK: Penilaian Kecil

7. Angka kredit hasil penilaian akhir dituangkan dalam DUPAK dan ditandatangani oleh

Ketua/Anggota Tim Penilai. Apabila ada keterangan dalam proses penilaian yang perlu dicatat dituangkan dalam kolom catatan Ketua/Anggota Tim Penilai.

X 100%

BATAN

- 95 -

8. Angka kredit yang dituangkan dalam formulir Penetapan Angka Kredit (PAK) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Pranata Humas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Angka kredit yang telah dinilai dan ditetapkan oleh pejabat yang bewenang bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan oleh Pranata Humas yang bersangkutan.

E. TIM PENILAI TEKNIS

1. Kedudukan Tim Penilai Teknis dapat dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang anggotanya terdiri dari pada ahli, baik yang

berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.

2. Tugas Tim Penilai Teknis bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.

3. Masa Kerja

Masa Kerja Tim Penilai Teknis ditentukan sesuai kebutuhan.

BATAN

- 96 -

BAB VI

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Penilaian Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, maka segenap pengajuan Daftar Usul Penetapan Angka Kredit beserta dokumen pendukungnya yang disampaikan setelah tanggal efektif

berlakunya pedoman ini, harus mengikuti Pedoman ini. Demikian pula, segala upaya pembinaan yang berkaitan dengan jabatan Pranata Humas di setiap unit kerja di lingkungan BATAN dan seluruh tata kerja penilaian terhadap pengajuan DUPAK dilakukan mengikuti Pedoman ini.


-ttd-

HUDI HASTOWO


Kepala Biro Kerja Sama, Hukum,

dan Hubungan Masyarakat

Ferhat Aziz

Documents

KEPUTUSAN NOMOR: 009/KA/I/2010 BADAN TENAGA · PDF filekriteria penilaian di BATAN, ... bahwa yang bersangkutan telah melakukan pekerjaan dalam ... sebanyak 1 rangkap,