Upload
hoangkhuong
View
217
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 182 TAHUN 2003
TENTANG
PROGRAM LANGIT BIRU
DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Menimbang : a. Bahwa untuk mengendalikan pencemaran udara dan mewujudkanperilaku sadar lingkungan hidup, maka perlu dilakukan upayapengendalian pencemaran udara;
b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara darikegiatan sumber bergerak dan tidak bergerak perlu disusun dandirumuskan dalam suatu program;
c. bahwa untuk memadukan dan menyelaraskan semua program yangmencakup lintas sektor, maka diwadahi dalam Program Langit Biru;
d. bahwa atas dasar Keputusan Menteri Negara Lingkungan HidupNomor Kep-15/MENLH/1996 tentang Program Langit Biru makaPemerintah Daerah perlu segera menyusun langkah tindak lanjut;
e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, bdan c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta tentang Program Langit Biru, Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda CagarBudaya;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup;6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;7. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan;8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan;9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan
dan Pengemudi;10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara;
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas BuangKendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber T idakBergerak;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5Tahun 1992 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah IstimewaYogyakarta;
15. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalandengan Kendaraan Umum di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta;
Memperhatikan : Kesepakatan Program Langit Biru pada tanggal 23 Agustus 2003antara Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bupati/Walikotase Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA TENTANG PROGRAM LANGIT BIRU DIPROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAB IKETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :1. Gubernur ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;2. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Propinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta;3. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta;4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;5. Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian
pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumbertidak bergerak;
6. Dokumen Program Langit Biru merupakan uraian program yangmemuat langkah-langkah dan arah kegiatan-kegiatan tentangpengendalian pencemaran udara;
7. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat,energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien olehkegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai tiketingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapatmemenuhi fungsinya;
8. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahandan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihanmutu udara;
9. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yangmengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udaratidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya;
10.Udara Ambien adalah udara bebas di permukaan bumi padalaposan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi RepublikIndonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhinya kesehatanmanusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya;
11. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponenlain yang ada diudara bebas;
12. Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat,enfergi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya adadan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaaannya dalamudara ambien;
13. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atautidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraanbermotor;
14.Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatutempat;
15. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkandari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalamudara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensisebagai unsur pencemar;
16.Baku Mutu Emisi Sumber tidakk bergerak adalah batas kadarmaksimum dan atau beban emisi maksimum yang diperbolehkanmasuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien;
17.Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batasmaksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkanlangsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
BAB IIAZAS, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2
Program Langit Biru berazaskan kelestarian fungsi udara untukmenunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi peningkatankesejahteraan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Pasal 3
Program Langit Biru bertujuan :a. Terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran
udara yang efektif dan efisien;b. Terkendalinya pencemaran udara, yang ditujukan dengan
menurunnya emisi gas buang dan partikulat dari sumber bergerakdan sumber tidak bergerak;
c. Tercapainya mutu udara ambien yang diperlukan untuk kesehatanmanusia dan makhluk hidup lainnya serta benda-benda cagarbudaya;
Pasal 4
Sasaran Program Langit Biru adalah pengendalian sumber pencemar(sumber bergerak dan sumber tidak bergerak) dan penataanlingkungan hidup.
BAB IIIPENYUSUNAN, PELAKSANAAN DAN EVALUASI
PROGRAM LANGIT BIRU
Pasal 5
(1) Penyusunan Program Langit Biru dibuat untuk jangka waktu 5(lima) tahun;
(2) Koordinasi teknis Penyusunan Program Langit Biru dilaksanakanoleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta, dengan melibatkan instansi terkaitdi Tingkat Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, LembagaSwadaya Masyarakat, Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi danAsosiasi Angkutan;
(3) Penyusunan Program Langit Biru dibuat dengan substansimencakup :
a. programb. sub programc. kegiatand. target pelaksanaane. pelaksana/instansif. lokasig. sumber pendanaanh. indikatori. evaluasi program
(4) Uraian secara lengkap tentang Program Langit Biru dalam rangkapengendalian pencemaran udara, diuraikan dalam DokumenProgram Langit Biru sebagaimana terlampir dalam Keputusanini.
(5) Dokumen Program Langit Biru berisikan garis-garis pokokkegiatan dan merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
Pasal 6
(1) Pelaksanaan Program Langit Biru menjadi tanggung jawabbersama baik pemerintah, dunia usaha dan masyarakat maupunpihak lain yang berkepentingan;
(2) Pelaksanaan Program Langit Biru dalam bentuk koordinasi teknisdan operasional di lapangan.
Pasal 7
(1) Evaluasi “Pelaksanaan Program Langit Biru” dilakukan setiap 1(satu) tahun sekali;
(2) Evaluasi “Program Langit Biru” dilakukan setiap 5 (lima) tahunsekali.
Pasal 8
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundanganKeputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah PropinsiIstimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di : YogyakartaPada Tanggal : 31 Desember 2003
GUBERNURDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X
Diundangkan di YogyakartaPada Tanggal 31 Desember 2003
SEKRETARIS DAERAHPROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAMBANG S. PRIYOHADI NIP. 110021674
LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATAHUN 2003 NOMOR 45 SERI : E
LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTANOMOR 182 TAHUN 2003TANGGAL 31 DESEMBER 2003
DOKUMEN PROGRAM LANGIT BIRUPROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BAB IPENDAHULUAN
A. Latar belakangProgram Langit Biru merupakan suatu strategi pengendalian pencemaran
lingkungan udara yang dilakukan secara bertahap, terencana dan terprogram yangmelibatkan banyak peran (sektor) baik pemerintah maupun dunia usaha sertamasyarakat dalam arti luas. Sebagai langkah strategis yang memiliki banyakketerkaitan maka sejak awal sudah harus bisa memberikan uraian dan penjabarandari seluruh potensi yang bisa dimanfaatkan, dalam rangka pengendalianpencemaran.
Mengingat lingkungan h idup tidak b isa dipisahkan dan terbagi secaraadministratif, maka langkah ke depan pelaksanaan pengendalian pencemaranlingkungan (udara) harus bisa membuktikan adanya keterpaduan dan keselarasanbaik antar sektor maupun antar daerah yang kesemuanya akan memiliki kesamaandalam berbagai tindakan.
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki 4 (empat) wilayahkabupaten dan 1 (satu) kota, merupakan salah satu propinsi di Pulau Jawa yangmendukung pelaksanaan Program Langit Biru secara nasional. Walaupun PropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta merupakan propinsi di Pulau Jawa yang terakhirmencanangkan pelaksanaan program tersebut, namun secara bertahap dan terencanatelah dan terus mempersiapkan beberapa data langkah dasar menyusun programlangit biru.
Semenjak dicanangkan Program Langit Biru Nasional Tahun 1996, mulai tahun1997 Pemerintah Daerah Propinsi DIY melalui Biro Bina Lingkungan Hidup SetwildaPropinsi DIY telah melakukan tahap penjajagan untuk mengevaluasi kondisi udarapada saat itu. Hasil evaluasi menyimpulkan bahwa kualitas udara ambien di PropinsiDIY lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan transportasi daripada kegiatan industri.Dalam arti lain bahwa sumber pencemar udara lebih banyak disebabkan dari sumberpencemar bergerak (sarana transportasi).
Hasil Survey lalu lintas harian rerata yang dilaksanakan oleh Subdin BinaMarga, Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 1997menunjukkan adanya 12 titik utama padat kendaraan bermotor. Adapun ke-12 titikutama tersebut :
1. Depan Bank Niaga, Jl. Jend. Sudirman Yogyakarata2. Depan Kantor Kecamatan Jetis, Jl.Diponegoro Yogyakarta3. Depan Bank BCA, Jl. Urip Sumoharjo Yogyakarta4. Depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, Jl.Kyai Mojo Yogyakarta5. Depan Stasiun TVRI Yogyakarta, Jl. Magelang Yogyakarta
6. Depan SPBU Kadipiro, Jl. Yogyakarta – Wates7. Jl. Kaliurang km.7, (dahulu depan Kantor Merapi Golf)8. Depan Hotel Yogya International (Saphir), Jl.Laksda Adisucipto Yogyakarta9. Depan Ruko Janti, Jl.Laksda Adisucipto Yogyakarta10. Depan kampus STTL Yogyakarta, J l. Gedong Kuning Yogyakarta11. Depan Pasar Sepeda, Jl. Menteri Supeno Yogyakarta12. Depan Hotel Matahari, Jl. Parangtritis
Selama periode 1997 – 2000, yang dilakukan secara periodik menunjukkanadanya indikasi terhadap peningkatan pencemar di udara ambien yang ditimbulkandari emisi kendaraan bermotor. Hasil pengamatan selama 5 (lima) tahun pertamayang diperkuat dengan hasil penelitian kualitas udara ambien yang dilakukanBapedalda Propinsi DIY bekerja sama dengan Pusat Studi Energi UniversitasGajahmada Yogyakarta pada tahun 2002 semakin memperkuat adanya indikasi terusmeningkatnya bahan pencemar di udara baik dalam bentuk gas maupun partikulat.
Indikasi meningkatnya bahan pencemar ke udara ambien, ternyata juga tidakhanya dari sumber bergerak semata, dari sumber tak bergerak juga mulaimenunjukkan peningkatan secara kuantitatif. Industri penggilingan batu kapur,industri pembakaran batu kapur, industri pembuatan briket bioarang, industri gula-spritus, industri penggergajian kayu, industri peternakan merupakan sumberpencemar potensial yang setiap saat bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
Atas dasar pertimbangan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup dankeselamatan manusia, maka Pemerintah Daerah perlu untuk menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka pengendalian pencemaran udara.
Upaya persiapan yang dilakukan secara bertahap ini dilakukan mengingatperkembangan ke depan propinsi DIY diprediksi juga akan mengalami perubahanmutu udara yang sama sebagaimana yang terjadi di propinsi lain. Prakiraan inididasarkan adanya indikasi ke arah terus meningkatnya sumber pencemar udaraterutama sumber pencemar bergerak (mobil, bus, truk dan sepeda motor).
Pencemar udara yang tanpa disadari cepat atau lambat pasti akanmemberikan dampak negatif kepada manusia, yang tidak lagi mengenal adanya sekatdan batas. Pengertian demikian yang mendorong suatu pemikiran jangka panjangdalam menyusun strategi serta perencanaan secara matang yang melibatkan banyakperan.
B. TUJUANPropinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu propinsi di Jawa
yang cukup potensial dan memiliki andil besar dalam menyumbang pencemaran udarabaik lokal maupun regional. Hal ini karena potensi Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta yang sarat dengan kegiatan terutama pendidikan yang membutuhkansarana transportasi dengan resiko pencemaran udara yang sangat besar. Untuk ituProgram Langit Biru bertujuan :1. Terciptanya mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran udara yang
efektif dan efisien.2. Terkendalinya pencemaran udara, yang ditunjukkan dengan menurunnya
emisi gas buang dan partikulat dari sumber bergerak dan tidak bergerak.3. Tercapainya mutu udara ambien yang diperlukan untuk kesehatan manusia
dan makhluk hidup lainnya serta benda-benda cagar budaya.
C. SASARANSasaran yang diharapkan dengan adanya Program Langit Biru di Propinsi
Daerah Istimwa Yogyakarta adalah pengendalian sumber pencemar (sumber bergerakdan sumber tidak bergerak) dan penataan lingkungan hidup.
D. DASAR HUKUM1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 19950 tentang Pembentukan Dareah
Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-UndangNomor 26 tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan;5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup;6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;7. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan;8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan;9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi;10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara;11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-
35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang KendaraanBermotor;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta;
15. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153/KPTS/1992tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta
BAB IISTRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM LANGIT BIRU
Program Langit Biru sebagai strategi pengendalian pencemaran udaramemerlukan pemahaman secara seksama yang mencakup semua aspek dalampelaksanaan program secara terpadu.
A. Strategi Program Berdasarkan Pendekatan Sumber Pencemar
1. Sumber Pencemar BergerakSumber Pencemar Bergerak yang berupa alat transportasi (kendaraan
bermotor) di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sumberpencemar utama yang senantiasa jumlahnya terus meningkat dari waktu kewaktu. Sebagai langkah pengendalian dalam bentuk pencegahan, maka sumberpencemar bergerak dalam hal ini kendaraan bermotor memerlukan suatukeseriusan dan tindakan nyata, baik tindakan teknis, administratif maupunpenegakan hukum.
Sebagai salah satu sumber pencemar udara potensial, maka ke depan perlusuatu pemikiran jangka panjang dan inovasi teknologi ramah lingkungan sertapenggunaan bahan bakar yang berpotensi sebagai penghasil polutan.
Banyak cara atau metode pendekatan yang bisa dijalankan terhadap sumberpencemar ini. Beberapa alternatif pendekatan dalam pelaksanaan programpengendalian pencemaran bisa dimulai dari produsen (industri) kendaraan, dealer(agen pemasaran), pengusaha angkutan, pengusaha bahan bakar dan jugapengemudi (pemakai). Dari kelima sasaran inilah sebenarnya suatu aturan bisadisosialisasikan sekaligus dikenakan, dan dilakukan penegakan hukum.
Untuk itu agar kesemuanya menjadi jelas, terarah dan mudahpelaksanaannya, maka pembuatan suatu aturan sangat diperlukan.
2. Sumber Pencemar Tidak Bergerak.Sumber Pencemar Tidak Bergerak yang berupa industri (perusahaan di
Wilayah) Proipinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan sumber pencemarwalaupun kurang besar dan tidak secepat peningkatan sumber pencemarbergerak, namun senantiasa jumlahnya terus meningkat dan menyebar. Sebagailangkah pengendalian dalam bentuk pencegahan, maka untuk sumber pencemartidak bergerak diperlukan adanya pengaturan yang tegas dalam operasinya.Upaya pengendalian lebih lanjut di waktu mendatang perlu tindakan nyata, baiktindakan teknis, administratif maupun penegakan hukum.
Sumber pencemar tidak bergerak yang cukup potensial, yakni industri atauperusahaan perlu suatu inovasi teknologi dalam mengendalikan emisi gas/partikelbuangannya.
Inventarisasi dan klasifikasi sumber pencemar merupakan langkah awal untukmembuat sistem pendekatan dalam rangka pengendalian pencemaran. Beberapaalternatif pendekatan dalam pelaksanaan program pengendalian pencemaran bisadilakukan dengan perbaikan proses, pemasangan filter pada cerobong asal sertazonasi bagi kegiatan yang direncanakan. Alternatif pendekatan ini harusdisosialisasikan kepada pemrakarsa dan atau penanggungjawab kegiatan,sebelum dikenakan sangksi dalam rangka penegakan hukum.
Untuk itu agar kesemuanya menjadi lebih jelas, terarah dan mudahpelaksanaannya maka pembuatan aturan sangat diperlukan.
B. Strategi Program Berdasarkan Pendekatan Kebijaksanaan (ManajemenLingkungan)
1. Kebijakan Penanggulangan PencemaranSetiap pembuangan/pelepasan bahan pencemar ke udara baik secara terus
menerus atau insidentil, merupakan suatu bentuk atau memiliki andil dalammenurunkan kualitas lingkungan hidup.
Jenis sumber, letak geografi, kondisi vegetasi, arah dan kecepatan anginmerupakan faktor utama yang berpengaruh terhadap luas dan sempitnya wilayahpenyebaran dampak pencemaran udara.
Agar penyebaran pencemaran udara bisa diminimasi, maka upayapenanggulangan harus dilakukan secara terpadu dan terus-menerus yangmelibatkan banyak peran.
Penanggulangan berarti meminimasi pencemaran, penanggulangan memberipengertian sebagai bentuk atau tindakan perlindungan terhadap semua komponenlingkungan h idup. Untuk itu agar dalam suatu tindakan dalam rangkapenanggulangan pencemaran udara lebih baik, maka pembuatan dan penetapansuatu aturan menjadi sangat penting sebagai bentuk kebijaksanaan dalampenanggulangan pencemaran.
2. Kebijakan PemulihanSetiap pencemaran udara yang terjadi dan berdampak terhadap menurunnya
kualitas lingkungan dan atau menyebabkan tidak berfungsinya suatu lingkungan,maka perlu dilakukan upaya atau tindakan pemulihan lingkungan.
Riview peraturan daerah penataan ruang serta penataan kembali zona-zonakegiatan yang menyesuaikan dengan keadaan/kondisi saat ini dan yang akandatang merupakan langkah kebijaksanaan yang harus berorientasi padapengelolaan lingkungan secara umum.
Memindahkan sumber pencemar (re-lokasi) dan atau menghilangkan sumberpencemar dan atau perbaikan lingkungan yang merupakan suatu bentukkebijaksanaan pemulihan lingkungan.
Pemulihan lingkungan akibat adanya pencemaran yang ditimbulkan satusumber di lokasi terbatas lebih mudah dalam pelaksanaannya, daripada pemulihankualitas lingkungan akibat adanya pencemaran yang ditimbulkan oleh banyaksumber dengan lokasi/area yang cukup luas. Untuk itu dalam upaya pemulihankualitas lingkungan peran pemerintah sangat diperlukan, karena adanyaketerlibatan dari banyak pihak.
Upaya pemulihan kualitas lingkungan lebih banyak melibatkan peranpemerintah, maka diperlukan tindakan hukum secara nyata. Uapya pemulihanlingkungan merupakan indikator kesungguhan semua pihak terhadap KonsistensiProgram Langit Biru secara keseluruhan.
C. Monitoring dan Evaluasi Program Langit Biru
Sebagai upaya mensukseskan Program Langit Biru, maka perlu adanyatindakan monitoring dan evaluasi sebagaimana yang diamanatkan dalam KeputusanGubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Monitoring dan evaluasi terhadappelaksanaan kegiatan dilakukan 1 (satu) tahun sekali, sedangkan terhadapprogramnya dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali atau pada akhir tahap kegiatan.
BAB IIIPROGRAM LANGIT BIRU
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTATAHUN 2004 - 2008
Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tahap pertamadirencanakan beralngsung selama 5 (lima) tahun, mulai Tahun 2004 – 2008. PelaksanaanProgram Langit Biru Daerah dilakukan secara terpadu dengan memberikan peran kepadasemua pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat. Program Langit Birumerupakan suatu penjabaran lebih lanjut dari program lingkungan hidup yang bersifatterbuka menjadi tanggung jawab banyak pihak.
Sebagai bentuk tanggung jawab bersama semua pihak, maka uraian programkegiatan perlu dijabarkan secara rinci dan jelas, sehingga setiap program selain dapatmenjadi acuan sekaligus dapat terimplementasikan sesuai dengan kondisi kualitas udara.
A. Tahap I (Tahun 2004)Pelaksanaan Tahap I Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2004, meliputi beberapa kegiatan :
1. Penetapan Baku Mutu Emisi Gas Buang Sumber BergerakPenetapan Baku Mutu Emisi Gas Buang dari sumber bergerak ditetapkan
untuk tingkat Propinsi, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 danPeraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, bahwa baku mutu ditetapkan olehGubernur, dengan demikian ketentuan emisi berlaku secara umum diseluruhpropinsi. Tahun 2004 Baku Mutu Emisi diharapkan sudah ditetapkan dengan suatuaturan hukum.
2. Inventarisasi Sumber PencemarInventarisasi sumber pencemar akan dilaksanakan setiap tahun sekali,
yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengendalianpencemaran udara. Dalam pelaksanaan inventarisasi sumber pencemar bergerakperlu melibatkan beberapa dinas terkait baik tingkat kabupaten/kota maupunpropinsi. Tersedianya data dasar ini selain untuk keperluan utama dalampengendalian pencemaran, juga sangat besar artinya untuk keperluanperencanaan yang berkaitan dengan pendapatan dan pembangunan prasaran fisikyang lain. Sehingga data ini benar-benar multi guna/multi kepentingan.
3. Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar GasSosialisasi pemanfaatan bahan bakar gas mulai dikenalkan kepada
masyarakat luas di Propinsi DIY pada Tahun 2002, pelaksanaan ini berkat kerjasama antara BAPEDALDA Propinsi DIY dengan PT. PRATAMA MULTI GUNA GASBandung. Upaya sosialisasi perlu dilakukan secara berulang dan merata kepada
masyarakat khususnya dunia usaha, hal ini guna memperkenalkan adanya bahanbakar ramah lingkungan bagi kendaraan bermotor.
Untuk lebih meningkatkan percepatan dalam cakupan sasaran(masyarakat) maka sosialisasi pemanfaatan bahan bakar gas dilakukan setiaptahun oleh banyak instansi, dengan sasaran pemakai kendaraan bermotor.
4. Revisi Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor10 Tahun 2001
Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan AngkutanOrang di jalan dengan Kendaraan Umum di DIY, karena ada sesuatu yang kurangsesuai dengan kondisi saat ini perlu dilakukan perbaikan (revisi). Pada Tahun 2004direncanakan perbaikan revisi Perda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudahbisa selesai, sehingga pada tahun 2005 dan seterusnya operasional perda sudahsesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat.
5. Sosialisasi Program Langit Biru bagi Pengusaha (Bengkel,Pengemudi dan Angkutan)
Sosialisasi Program Langit Biru (PROLABIR) kepada pengusaha bengkel,pengemudi dan angkutan umum (barang dan manusia) sangat diperlukan,sehingga pemahaman akan arti dan manfaat suatu program tidak lagi hanyamenjadi milik pemerintah saja, melainkan suatu program milik publik. Dengandemikian diharapkan di waktu yang akan datang peran dunia usaha danmasyarakat bisa lebih diandalkan serta memiliki peran penting dalam pelaksanaanpengendalian pencemaran udara.
Pelaksanaan sosialisasi program langit biru kepada pengusaha yang jumlahnya cukup banyak perlu dilakukan oleh banyak instansi, baik ditingkat propinsimaupun kabupaten. Sehingga perilaku sadar lingkungan akan tertanam kepadasemua orang termasuk para pengusaha dimaksud sejak dini.
6. Penyediaan Stasiun Pengisi Bahan Bakar GasKonsekuensi dari upaya pengendalian pencemaran udara akibat pemakaian
dan pembakaran bahan bakar minyak (BBM) oleh kendaraan bermotor, makaperlu ada alternatif untuk menetapkan kebijakan tentang pemakan bahan bakarlain yang lebih ramah lingkungan. Pemakai ELPIJI atau gas oleh kendaraanbermotor berdasarkan hasil uji emisi merupakan bahan bakar yang sangat ramahlingkungan, karena tidak banyak menimbulkan pencemaran di udara. Untuk ituprogram penyediaan bahan bakar gas bagi kendaraan bermotor perlu mendapatrespon dari para pengusaha.
Oleh karena penyediaan stasiun pengisian bahan bakar gas ini memerlukaninvestasi yang cukup besar, maka mulai Tahun 2004 masyarakat (pengusaha)harus sudah bisa menangkap program pemerintah secara jelas sehingga bisamerencanakan dengan cepat dan tepat, dengan harapan Tahun 2004 danseterusnya stasiun pengisian bahan bakar gas siap beroperasi.
Langkah ini nantinya juga akan diikuti dengan upaya perintisan penyediaankendaraan secepat mungkin sehingga ada kesesuaian antara program dengantujuan yang diharapkan.
7. Pengawasan Emisi Gas BuangPengawasan emisi gas buang kendaraan bermotor perlu dilakukan secara
berkala, tidak hanya kendaraan angkutan umum namun juga bagi kendaraanperibadi dan dinas. Uji emisi gas buang harus dilakukan secara berkala baik yangbersifat insidental (penjaringan) di jalan raya, uji berkala di dealer-dealer bengkelbesar yang telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah atau pool mobilangkutan umum.
Oleh karena uji emisi kendaraan bermotor bersifat umum (probadi, dinasdan komersial), maka pemerintah perlu segera menyiapkan perangkat kerja yangmencukupi.
Piohak POLRI dalam hal ini perlu dilibatkan secara tegas, dengan maksudpada saat POLRI melakukan sidak tentang kelengkapan surat-surat kendaraanbermotor juga akan diikuti dengan pengecekan terhadap kelaikan jalan berdasarmutu emisi gas buang, sehingga perlu ada operasi gabungan dalampelaksanaannya.
8. Pemberian Insentif Pembelian Converter bagi kendaraanangkutan Umum Berbahan Bakar Gas
Sebagai langkah ke depan dalam rangka mengurangi banyak bahanpencemar yang terbuang ke udara akibat pembakaran bahan bakar minyak, makapenggunaan bahan bakar gas diharapkan akan sangat efektif. Terutama bagikendaraan angkutan umum yang bisa mempelopori penggunaan bahan bakar gas,maka diharapkan pemerintah daerah memberikan insentif bagi pengusahaangkutan umum dalam pembelian converter.
Conveter merupakan komponen dalam suatu kendaraan yang diperlukansebagai prangkat keras dalam penggunaan bahan bakar gas. Karena converterharganya cukup mahal, maka pemerintah melalui Dinas Perhubungan diharapkanbisa memberikannya tepat pada sasarannya sesuai dengan ketentuan danprioritas dalam penyelenggaraan angkutan.
9. Inovasi TeknologiInovasi Teknologi merupakan suatu langkah strategis dalam rangka
menciptakan sarana bagi manusia yang lebih mengedepankan teknologi ramahlingkungan. Inovasi Teknologi pada sumber bergerak bisa dilakukan terhadapmesin atau muffer (peredam suara dan penangkap emisi gas buang), sehinggaemisi gas buang yang dihasilkan memenuhi baku mutu emisi yang dipersyaratkan.Inovasi Teknologi memberikan ruang kepada dunia usaha atau lembaga swadayamasyarakat atau lembaga penelitian untuk melakukan suatu kajian atau aplikasipenemuan teknologi dalamrangka ikut menciptakan lingkungan yang bersih dansehat.
10. Penetapan Emisi Gas/Partikel Buang Sumber Tidakbergerak
Sebagai instrumen lingkungan yang berfungsi untuk mendukung upayapengendalian pencemaran udara, maka Baku Mutu Emisi bagi kendaraan bermotorperlu ditetapkan secara yuridis dengan tetap memperhatikan tingkat kepentingandaerah.
Penyusunan baku mutu emisi yang dikerjakan dalam tahun 2004,diharapkan segera tuntas (selesai), sehingga pada Tahun 2004 sudah bisaditetapkan dengn produk hukum tingkat propinsi.
11. Sosialisasi Program Langit Biru bagi Pengusaha IndustriSosialisasi Progam Langit Biru (PROLABIR) kepada pengusaha industri
diperlukan, sehingga pemahaman akan arti dan manfaat suatu program tidak lagihanya menjadi milik pemerintah saja, melainkan suatu program milik publik.Dengan demikian, diharapkan di waktu yang akan datang peran dunia usaha(industri) dan masyarakat bisa lebih diandalkan serta memiliki peran pentingdalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara.
Pelaksanaan sosialisasi program langit biru kepada pengusaha yangjumlahnya cukup banyak perlu dilakukan oleh banyak instansi, baik di tingkatpropinsi maupun kabupaten. Sehingga perilaku sadar lingkungan akan tertanamkepada semua orang termasuk para pengusaha di maksud sejak dini.
12. Inventarisasi Kegiatan Sumber Tidak BergerakInventarisasi sumber pencemar tidak bergerak yang menimbulkan
pencemaran berasal dari kegiatan industri sangat penting dilaksanakan. Langkahini ditempuh selain sebagai pertimbangan untuk membuat dasar pertimbangandalam menetapkan kebijakan lebih lanjut juga diperlukan sebagai langkahpembinaan dan bimbingan teknis.
Inventarisasi sumber pencemar tidak bergerak dilakukan secara periodiksetiap lima tahun sekali. Pada tahun 2004 pelaksanaan inventarisasi bisadilaksanakan, dan pada tahun 2008 bisa diulang lagi, demikian seterusnyapelaksanaannya secara periodik dan berkala.
13. Pengawasan Industri (sumber tidak bergerak)Pengawasan emisi gas buang industri (sumber tidak bergerak) perlu
dilakukan secara berkala. Pengawasan industri secara internal menjadi tugas dantanggung jawab kegiatan. Pengawasan juga bisa dilakukan oleh pihak lain dalamhal ini masyarakat atau pemerintah. Pengawasan dilakukan dalam rangkapengendalian sebagai bagian rutinitas pengelolaan lingkungan secara terpadu diperusahaan.
Oleh karena pengawasan sebagai tindakan nyata, baik dalam rangkapencegahan dan penanggulangan, maka pengawasan perlu adanya koordinasiserta program yang jelas dan terencana dan melibatkan banyak peran.
Koordinasi pelaksanaan program kegiatan bisa dalam arti teknis maupunadministratif. Dalam arti teknis, bahwa pengawasan (internal dan eksternal) harusdilakukan dengan standar operasional yang sama, sehingga hasil yang diperolehmemiliki arti dan kepentingan otonomi daerah, maka kabupaten/kota harus lebihaktif melakukan koordinasi dalam rangka pengawasan.
14. Penetapan Lokasi Titik Pantau Udara AmbienBahwa atas dasar analisis potensi pencemaran udara, bahwa sumber
pencemar udara di Propinsi DIY lebih banyak disebabkan atau bersumber darikegiatan transportasi. Pada tahun 1997 semenjak ditetapkannya Program LangitBiru Nasional pada tahun 1996, pemerintah Propinsi DIY melalui Biro BinaLingkungan Hidup bekerja sama dengan instansi terkait telah menetapkan 12 titipPantau tersebut berdasarkan hasil survey Kepadatan Lalu Lintas Harian (LHR).Karena penetapan lokasi tersebut sudah lebih dari 5 (lima) tahun, maka untukprogram selanjutnya lokasi titik tersebut perlu untuk dievaluasi, karenameningkatnya jumlah saran transportasi lima tahun terakhir cukup tajam.
15. Sosialisasi Baku Mutu Udara AmbienBaku Mutu Udara Ambien untuk wilayah Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, sudah ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 153 tahun2002. Penetapan baku mutu udara ambien diperuntukkan untuk seluruh wilayahpropinsi, oleh karena itu pemerintah kabupaten/Kota juga ikut bertanggung jawabdalam pengawasan mutu udara ambien.
Sosialisasi Baku Mutu Udara Ambien perlu dilakukan kepada masyarakatluas termasuk kepada dunia usaha, sehingga pemahaman akan arti dan manfaatudara yang bersih dan terhindar dari polusi. Dengan demikian tumbuh pengertianbahwa udara milik umum dan adanya kepedulian dari setiap orang termasukpemerintah, sehingga memiliki pengertian, persepsi dan cara pandang yang sama
dan kesamaan pandang. Diharapkan di waku yang akan datang peran setiaporang dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehat akan datangperan setiap orang dalam menciptakan suatu lingkungan yang bersih dan sehatmerupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan secara suka rela tanpaada pemaksaaan.
16. Pengawasan Mutu Udara AmbienPengawasan mutu udara ambien merupakan salah satu tugas pemerintah
yang harus dilakukan secara berkala dan terus-menerus. Pengawasan udaraambien selain dilakukan oleh peerintah, dapat dilakukan oleh pihak lain untukmengetahui kondisi kualitas udara yang sebenarnya. Pengawasan dilakukan dalamrangka pengendalian sebagai bagian rutinitas pengelolaan lingkungan secaraterpadu. Dengan demikian terjadinya kualitas udara ambien dapat diketahuisecara dini.
17. Penyusunan Perda Penghijauan/Perindang Jalan dan KotaPenyusunan perda penghijauan/perindang jalan dan kota sangat
diperlukan, hal ini memberikan jaminan atas terpeliharanya pohon perindang dikota, hal ini mengingat sering terjadinya pemotongan yang tidak dilakukan secarabaik dan benar. Sehingga banyak pohon penghijauan dan perindang jalan yangmengalami kerusakan lebih banyak disebabkan oleh manusia, sementara tindakanpenanaman pohon kembali masih kurang.
Karena lebih mengutamakan pendekatan sistem pangawasan, tanpamelihat kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan status badan jalan,maka akan lebih efektif dan efisien bila penyusunan Perda Penghijauan danPerindang Jalan dan Kota dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sekaligusdalam pelaksanaannya.
18. Sosialisasi Program Langit Biru bagi MasyarakatSosialiasi Program Langit Biru (PROLABIR) selain kepada dunia usaha juga
sangat perlu dilakukan kepada Masyarakat Umum. Karena Program Langit Birutidak saja berisikan program milik pemerintah semata, melainkan juga programyang juga menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat secara umum.
Upaya ini perlu dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran bahwaProgram Langit Biru adalah program milik pemerintah yang pelaksanaannyamenjadi tanggung jawab pemerintah saja.
Untuk itu agar sosialisasi kepada masyarakat tepat sasaran dan tepatdalam pelaksanaannya, maka perlu ada koordinasi yang melibatkan banyak pihaksesuai dengan peran masing-masing.
19. Evaluasi Penataan Ruang Propinsi Daerah IstimewaYogyakarat
Penataan ruang merupakan kunci utama pengelolaan lingkungan secaraumum, agar ke depan fungsi penataan ruang berhasil dengan baik, makaterhadap penataan Ruang Propinsi yang sudah dilaksanakan selama ini perluditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi saat ini.
Selambat-lambatnya pada tahun 2004 perlu segera mungkin evaluasiiterhadap peraturan dan pelaksanaan tentang penataan ruang yang sudah ada.Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya pengendalian pencemaranudara yang berkaitan dengan indikasi meningkatnya bahan pencemar di udara.Evaluasi penataan ruang perlu dilakkan setiap tahun, guna menghindari adanyapenyimpangan dalam implementasinya.
20. Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 bahwa PemerintahKabupaten/Kota kedudukannya tidak lagi dibawah Pemerintah Propinsi, namunmengingat kabupaten/Kota perlu tetap memperhatikan Penataan Ruang Propinsi.Penataan ruang lebih detail pelaksanaannya di Kabupaten/Kota sehinggamerupakan kunci utama pengelolaan lingkungan secara umum. Agar ke depanfungsi penataan ruang berhasil dengan baik, maka Penataan RuangKabupaten/Kota yang sudah ada perlu di evaluasi secara cermat.
Selambat-lambatnya pada tahun 2004 perlu segera mungkin evaluasiterhadap pengaturan dan pelaksanaan tentang penataan ruang serta selambatnyatahun 2007 Perda Penataan Ruang Kabupaten/Kota yang sudah ada perlu direvisi.Langkah ini dimaksudkan untuk mempercepat upaya pengendalian pencemaranudara yang berkaitan dengan indikasi meningkatnya bahan pencemar di udara.Evaluasi penataan ruang perlu dilakukan setiap tahun, guna menghindari adanyapenyimpangan dalam implementasinya.
21. Evaluasi Penataan Ruang KecamatanEvaluasi Tata Ruang Kecamatan merupakan tindak lanjut dari evaluasi
penataan ruang kabupaten/kota, langkah ini dilakukan untuk menghindariterjadinya ketidaksesuaian dalam implementasinya. Selambatnya tahun 2008Perda Penataan Ruang Kecamatan perlu untuk direvisi, sebagai penyesuaiandengan program kebijakan di atasnya.
Kecamatan merupakan wilayah yang tidak bersifat otonom, oleh karenakedudukannya terikat dengan kedudukan penataan ruang harus tetapmemperhatikan dengan pengaturan yang ada diatasnya.
22. Evaluasi Mutu Udara AmbienSebagai langkah untuk mengevaluasi program secara keseluruhan, maka
salah satunya adalah perlunya evaluasi udara ambien secara menyeluruh yangdilakukan secara bersama-sama oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kotadengan melibatkan banyak sektor terkait.
Evaluasi dilakukan setiap tahun, dengan tujuan agar indikasi masuknyapolutan ke ekosistem udara bisa diketahui lebih dini. Baik dan buruknya mutuudara ambien merupakan tolok ukur berhasil tidaknya pengendalian pencemaranudra. Oleh karenanya evaluasi harus memberikan informasi yang jelas tentangpotensi pencemaran, upaya/tindakan pengendalian yang dilakukan dankeberhasilan / ketidakberhasilannya serta solusi untuk langkah berikutnya.
23. Penegakan Hukum Lalu LintasPelaksanaan kegiatan penegakan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas
jalan walaupun sudah berjalan lama, namun demikian hal itu tetap perlu menjadibagian dari pelaksanaan program langit biru. Hal ini karena perkembanganpenggunaan sarana transportasi yang begitu besar, sehingga ketaatan hukum lalulintas perlu ditegakkan secara intensif. Karenanya konsistensi aparat penegakhukum (POLRI) dalam memberikan sanksi hukum bagi para pelanggar sangatdiperlukan. Selain daripada itu, PPNS-Perhubungan juga dituntut memainkanperannya dalam menertibkan pelanggaran undang-undang tersebut.
B. Tahap II (Tahun 2005)
Pelaksanaan Tahap II Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa YogyakartaTahun 2005, meliputi beberapa kegiatan :
1. Inventaris Sumber Pencemar========== Program Kegiatan Lanjutan =========
2. Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas========== Program Kegiatan Lanjutan =========
3. Pelatihan bagi Pengusaha Bengkel, Pengemudi dan Pengusaha AngkutanDalam Rangka pelaksanaan Program Langit Biru keterlibatan pengusaha
bengkel, pengemudi dan pengusaha angkutan cukup besar. Karena merekalahawal dari suatu pengertian tentang penggunaan kendaraan bermotor yang laikjalan (sesuai dengan kondisi motor yang baik).
Pengertian, pemahaman yang baik dan benar tentang keterpaduanprogram Langit Biru dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakanmerupakan suatu nilai tersendiri dan memiliki arti lebih besar dalam ikut sertapengendalian pencemaran ilmu dan pengetahuan bagi mereka, juga diharapkanakan sampai pada tahap implementasi/penerapan.
4. Penyusunan Perda Pengendalian Pencemaran dari Sumber BergerakPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 sebenarnya
merupakan salah satu bentuk pengendalian pencemaran udara, pemasalahan diPropinsi DIY yang berkaitan dengan kendaraan bermotor, bukan semata-mataberkaitan dengan masalah kelengkapan administrasi kendaraan danpengemudinya, melainkan adanya suatu pemikiran ketidakadilan atas banyaknyadan terus meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di wilayahPropinsi DIY sementara mereka bebas dari tanggung jawab dalam pembayaranpajak. Oleh karena pertimbangan atas hak dan kewajiban bagi setiap orang dalampengelolaan lingkungan hidup, maka perlu dibuat suatu aturan bagi kendaraanyang t idak wajib pajak tersebut berkaitan dengan upaya pengendalianpencemaran.
5. Sosialisasi Prolabir bagi Pengusaha Bengkel, Pengemudi dan Pengusaha Angkutan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
6. Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas========== Program Kegiatan Lanjutan =========
7. Pengawasan Emisi Gas Buang========== Program Kegiatan Lanjutan =========
8. Pembelian Insentif Pembelian Converter bagi Kendaraan Angkutan Umumberbahan Bakar Gas
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
9. Inovasi Teknologi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
10. Sosialisasi Program Langit Biru bagi Pengusaha Industri========== Program Kegiatan Lanjutan =========
11. Pelatihan bagi Pengusaha IndustriDalam rangka pelaksanaan Program Langit Biru keterlibatan pengusaha
(industri) cukup besar. Pengertian, pemahaman yang baik dan benar tentangketerpaduan Program Langit Biru dengan tugas dan tanggung jawab yang merekakerjakan merupakan suatu nilai tersendiri dan memiliki arti lebih besar dalam ikutserta pengendalian pencemaran udara. Oleh karena itu melalui pendidkan dan
pelatihan, selain meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka, juga diharapkanakan sampai pada tahap implementasi/penerapan.
12. Pembinaan Teknis Industri/PerusahaanBimbingan teknis di perusahaan perlu dilakukan, hal ini selain ditekankan
pada upaya pengendalian pencemaran, juga dalam rangka pembinaan teknissecara umum yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan perusahaan. Olehkarena kegiatan pengendalian perusahaan berkaitan dengan banyak kegiatan atauproses industri, maka diperlukan suatu pemahaman dan kesepakatan antaraperusahaan dengan pemerintah.
13. Pemasangan Filter Cerobong AsapKegiatan industri/perusahaan yang saat ini sudah beroperasi yang dalam
kegiatannya secara terus-menerus menghasilkan gas dan partikel, makaberkenaan dengan adanya Program Langit Biru wajib untuk melakukanpemasangan filter/saringan yang berfungsi menurunkan jumlah bahan pencemaryang dibuang ke lingkungan.
Karena proses pemasangan filter di perusahaan memerlukan waktu danbiaya, maka perlu bimbingan teknis serta pengertian yang benar hal tersebut.Langkah teknis ini perlu dibarengi dengan adanya penyiapan “lobang samping”yang diperlukan untuk melakukan pengawasan terhadap mutu emisi gas buang.
14. Pemasangan Penghisap Debu/PartikelKegiatan industri/perusahaan yang saat ini sudah beroperasi dalam
kegiatan secara terus menerus menghasilkan partikel dari dalam ruangan kerja,maka berkenaan dengan adanya Program Langit Biru perlu ada upaya untukmelakukan pemasangan alat penghisap debu/partikel yang berfungsi menurunkanjumlah bahan pencemar yang dibuang ke lingkungan.
Karena proses pemasangan alat penghisap debu di perusahaanmemerlukan waktu dan biaya, maka perlu bimbingan teknis serta pengertian yangbenar. Program ini wajib dilakukan baik semata-mata berkaitan dengan upayapengendalian pencemaran karena keluarnya debu ke lingkungan t idk daricerobong asap semata melainkan juga sebagai upaya perlindungan terhadaptenaga kerja yang ada di dalam lingkungan perusahaan (K3).
15. Pengawasan Industri (sumber tidak bergerak)========== Program Kegiatan Lanjutan =========
16. Sosialisasi Baku Mutu Udara Ambien========== Program Kegiatan Lanjutan =========
17. Penataan Lalu Lintas Inter dan Antar Kabupaten/KotaSumber pencemar udara di Propinsi DIY paling besar bersumber dari
sumber bergerak (Kendaraan bermotor), karena potensinya cukup tinggi dan halitu berkaitan dengan menajemen transportasi, maka ke depan perlu suatu usahapenataan lalu lintas secara baik dan benar. Sehingga terjadinya stagnasi arus lalulintas pada suatu ruas dapat dihindari dan ditekan sekecil mungkin, dengan tetapmempertimbangkan aspek populasi kendaraan bermotor, prosentase kenaikanpopulasi kendaraan bermotor, daya tampung badan jalan serta faktor pendorong(aktivitas lain).
18. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Propinsi
Dalam rangka memberikan filter dan atau penanggulangan pencemarandari kendaraan bermotor, maka perlu adanya upaya dan atau penanaman pohonperindang jalan. Langkah ini perlu dilakukan secepatnya mengingat semakinmenurunnya jumlah pohon perindang jalan yang ada di sepanjang jalan propinsidan jalan negara.
Agar pembuatan jalur hijau bisa terlaksanan dengan baik, maka perludiikuti dengan penyusunan aturan (perda) agar tanaman/penghijauan aman dariperusakan/penebangan oleh pihak-pihak tertentu. Agar dalam penyusunan danpelaksanaannya bisa menampung semua kepentingan, maka perlu ada koordinasisecara intensif, karena lingkup jalur hijau tidak hanya pada satu kabupaten/kota,melainkan semua propinsi juga harus melaksanakan hal ini.
Pada sisi lain keterlibatan instansi lingkungan sangat diperlukan dalam halpenyusunan aturan ini, karena aturan diperuntukkan tidak saja kepada upayapembuatan dan pemeliharaan jalur hijau yang bersifat baru melainkan adanyaupaya melindungi beberapa jenis pohon yang perlu dilindungi.
19. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Kabupaten/KotaDalam rangka memberikan filter dan atau penanggulangan pencemaran
dari kendaraan bermotor, maka perlu ada upaya dan atau penanaman pohonperindang jalan. Langkah ini perlu untuk dilakukan secepatnya mengingat semakinmenurunnya jumlah pohon perindang jalan yang ada di sepanjang jalankebupaten/kota.
20. Pengawasan Mutu Udara Ambien========== Program Kegiatan Lanjutan =========
21. Penyusunan Perda Penghijauan/perindang jalan dan kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
22. Sosialisasi Program Langit Biru kepada masyarakat========== Program Kegiatan Lanjutan =========
23. Evaluasi Penataan Ruang propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta========== Program Kegiatan Lanjutan =========
24. Penyusunan Pedoman Teknisi Pemilihan Kuantias UdaraSetiap terjadi pencemaran lingkungan (pencemaran udara) maka langkah
yang harus ditempuh adalah memulihkan kualitas lingkungan. Bila pencemaran itudisebabkan dari satu sumber yang jelas, maka pemulihan lingkungan itu menjaditugas dan tanggung jawab kegiatan itu, namun bila yang terjadi adalah rusaknyalingkungan yang disebabkan oleh multi dan banyak sumber, maka pemerintahharus mengambil inisiatif untuk pemulihannya. Untuk itu perlu dibuat suatupedoman yang mempermudah upaya dan atau tindakan pemulihan lingkungan.
25. Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
26. Evaluasi Penataan Ruang Kecamatan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
27. Evaluasi Mutu Udara Ambien========== Program Kegiatan Lanjutan =========
28. Penegakan Hukum Lalu Lintas (UU No. 14 tahun 1992)
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
C. Tahap III (Tahun 2006)
Pelaksanaan Tahap III Program Langit B iru Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta tahun 2006, meliputi beberapa kegiatan :
1. Inventarisasi Sumber Pencemar========== Program Kegiatan Lanjutan =========
2. Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas========== Program Kegiatan Lanjutan =========
3. Pelatihan bagi Bengkel, Pengemudi dan Pengusaha Angkutan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
4. Sosialisasi Program Langit Biru bagi Bengkel, Pengemudi dan Pengusaha Angkutan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
5. Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas========== Program Kegiatan Lanjutan =========
6. Pengawasan Emis Gas Buang========== Program Kegiatan Lanjutan =========
7. Pemberian Insentif Pembelian Converter bagi Kendaraan Angkutan Umumberbagai gas
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
8. Inovasi Teknologi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
9. Sosialisasi Program Langit Biru bagi Pengusaha Industri========== Program Kegiatan Lanjutan =========
10. Pelatihan Bagi Pengusaha Industri========== Program Kegiatan Lanjutan =========
11. Pembinaan Teknisi Industri/Perusahaan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
12. Pemasangan filter Cerobong Asap========== Program Kegiatan Lanjutan =========
13. Pemasangan penghisap debu/partikel========== Program Kegiatan Lanjutan =========
14. Penyusunan Perda Pengendalian Pencemaran Sumber Tidak BergerakPelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1977 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup merupakan payung dari seluruh aturan yang berkaitan denganpengelolaan lingkungan hidup daerah. Mengingat arti penting dalam rangkapengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber tidak bergerak maka perludisusun perda yang mengatur pengendalian pencemaran sumber tidak bergerak.
15. Pengawasan Industri (Sumber Tidak Bergerak)========== Program Kegiatan Lanjutan =========
16. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Propinsi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
17. Pembuatan Jalur Hijau jalan Kabupaten/Kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
18. Pembuatan Hutan KotaParu-paru kota sebagai filter dan penyegar udara bebas sangat penting
artinya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini mengingat semakinpadatnya pemukiman yang ada di wilayah kota, serta terus bertambahnya aktifitasmanusia yang tanpa disadari telah mempersempit ruang terbuka hijau sebagaiparu-paru kota. Untuk itu perlu dibuat suatu aturan yang jelas tentang luasminimal hutan kota, sebagai upaya pengelolaan lingkungan kota secara umum.
19. Pembuatan Perindang SekolahPerindang sekolah sebagai filter dan penyegar udara bebas sangat penting
artinya bagi lingkungan sekolah dalam turut serta memberikan suasana segardalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sekolah sebagai tempat untukmenimba ilmu dan menciptakan kader bangsa yang memiliki kualitas ilmu yangtinggi serta membentuk perilaku dan budi pekerti para siswa, maka dengansendirinya sekolah harus bisa memberikan suasana yang teduh dan nyaman.Keberadaan perindang sekolah sangat diperlukan, sebagai upaya membuat danmenciptakan lingkungan yang teduh, segar dan sehat. Untuk itu perlu penyadaransekaligus mendorong pihak pengelola sekolah untuk bisa mengelola lingkungansekolah dengan baik tanpa harus meninggalkan fungsi utamanya.
20. Pembuatan Perindang Kampus Perguruan TinggiPerindang Kampus Perguruan Tinggi sebagai filter dan penyegar udara
bebas sangat penting artinya bagi lingkungan pendidikan dalam turut sertamemberikan suasana segar dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar.Sebagaimana halnya di sekolah, kampus perguruan tinggi juga sebagai tempatuntuk menimba ilmu dan menciptakan kader bangsa yang memiliki kualitas ilmuyang tinggi serta membentuk perilaku dan budi pekerti para mahasiswa, makadengan sendirinya kampus harus bisa memberikan suasana yang teduh dannyaman.
Keberadaan perindang kampus perguruan tinggi sangat diperlukan,sebagai upaya untuk membuat dan menciptakan lingkungan yang teduh, segardan sehat. Untuk itu perlu upaya penyadaran sekaligus mendorong pihakpengelola perguruan tinggi untuk bisa mengelola lingkungan dengan baik tanpaharus meninggalkan fungsi utamanya.
21. Pembuatan Perindang Industri/Kawasan IndustriIndustri atau perusahaan sebagai sumber kegiatan yang potensi
menimbulkan pencemaran perlu ada suatu filter hidup yang berfungsi untukmengendalikan terjadinya pencemaran udara. Fungsi perindang industri selaindimaksudkan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran udara juga diharapkanmampu memberikan kesejukan dan kenyamanan di lingkungan perusahaan. Untukitu perlu penyadaran dan kesadaran oleh penanggung jawab kegiatan dalampembuatan perindang industri.
22. Pembuatan Perindang di Kawasan Cagar BudayaKawasan cagar budaya sebagai aset daerah yang memiliki nilai tinggi
sebagai warisan budaya bangsa, perlu upaya perlindungan dalam arti luas.Penanaman pohon perindang di kawasan cagar budaya merupakan langkahstrategis, karena sebagai penyejuk udara yang menambah indahnya lingkungancagar budaya juga akan bermanfaat mengandalkan terjadinya pencemaran udarayang timbul akibat adanya emisi gas buang kendaraan bermotor dari parapengunjung. Upaya ini tentu sangat erat kaitannya dengan telah ditetapkannyaBaku Mutu Udara Ambien melalui Keputusan gubernur Nomor 153 Tahun 2002yang juga mengatur tentang upaya perlindungan benda-benda cagar budaya.
23. Pembuatan perindang di Kawasan Perdagangan dan TerminalKawasan perdagangan dan terminal sebagai sumber kegiatan potensi
menimbulkan pencemaran perlu ada suatu filter hidup yang berfungsi untukmengendalikan terjadinya pencemaran udara. Fungsi pohon perindang selaindimaksudkan untuk menanggulangi terjadinya pencemaran udara juga diharapkanmampu memberikan kesejukan dan kenyamanan di lingkungan kawasanperdagangan dan terminal. Untuk itu perlu penyadaran oleh penanggung jawabkegiatan dalam pembuatan perindangan di kawasan perdagangan dan terminal.
24. Pembuatan Perindang Kantor Pemerintah dan SwastaPerindang kantor Pemerintah dan Kantor swasta sebagai filter dan
penyegar udara bebas sangat penting artinya bagi lingkungan kantor yangbersangkutan. Sebagaimana halnya di sekolah dan Kampus Perguruan Tinggi,kantor merupakan tempat kerja yang memerlukan suasana sejuk dan sehat, yangdiperuntukkan bagi semua karyawan yang berada di kantor tersebut. Sebagaitempat untuk bekerja dan menyusun kebijaksanaan makro dalam pembangunanserta membentuk perilaku dan budi pekerti bagi karyawan, maka dengansendirinya kantor harus bisa memberikan suasana yang teduh dan nyaman.
Keberadaan perindang kantor pemerintah/swasta sangat diperlukan,sebagai upaya untuk membuat dan menciptakan lingkungan yang teduh, segardan sehat. Untuk itu perlu upaya penyadaran sekaligus mendorong semua pihakdalam hal ini pemimpin instansi kantor untuk bisa mengelola lingkungan denganbaik tanpa harus meninggalkan fungsi utamanya.
25. Pengawasan Mutu Udara Ambien========== Program Kegiatan Lanjutan =========
26. Sosialisasi Program Langit Biru========== Program Kegiatan Lanjutan =========
27. Evaluasi Penataan Ruang Propinsi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
28. Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
29. Evaluasi Penataan Ruang Kecamatan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
30. Evaluasi Mutu Udara Ambien========== Program Kegiatan Lanjutan =========
31. Penegakan Hukum Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1993)
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
D. Tahap IV (Tahun 2007)
Pelaksanaan Tahap IV Program Langit Biru Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta Tahun 2007, meliputi beberapa kegiatan :
1. Inventarisasi Sumber Pencemar========== Program Kegiatan Lanjutan =========
2. Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas========== Program Kegiatan Lanjutan =========
3. Pelatihan Bagi Bengkel, Pengemudi, Dan Pengusaha Angkutan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
4. Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas========== Program Kegiatan Lanjutan =========
5. Pengawasan Emisi Gas Buang========== Program Kegiatan Lanjutan =========
6. Pemberian Insentif Pembelian Converter Bagi Kendaraan Angkutan UmumBerbahan Bakar Gas
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
7. Inovasi Teknologi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
8. Pelatihan Bagi Pengusaha Industri========== Program Kegiatan Lanjutan =========
9. Pembinaan Teknis Industri/Perusahaan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
10. Pemasangan Filter Cerobong Asap/Debu========== Program Kegiatan Lanjutan =========
11. Pemasangan Penghisap Debu/Partikel========== Program Kegiatan Lanjutan =========
12. Pengawasan Industri========== Program Kegiatan Lanjutan =========
13. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Propinsi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
14. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Kabupaten/Kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
15. Pembuatan Hutan Kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
16. Pembuatan Perindang Sekolah========== Program Kegiatan Lanjutan =========
17. Pembuatan Perindang Kampus Perguruan Tinggi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
18. Pembuatan Perindang Perusahaan/Kawasan Industsri========== Program Kegiatan Lanjutan =========
19. Pembuatan Perindang Di Kawasan Cagar Budaya========== Program Kegiatan Lanjutan =========
20. Pembuatan Perindang Kantor Perdagangan/Terminal========== Program Kegiatan Lanjutan =========
21. Pembuatan Perindang Kantor Pemerintah Dan Swasta========== Program Kegiatan Lanjutan =========
22. Pengawasan Mutu Udara Ambien========== Program Kegiatan Lanjutan =========
23. Sosialisasi Program Langit Biru Kepada Masyarakat========== Program Kegiatan Lanjutan =========
24. Evaluasi Penataan Ruang Propinsi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
25. Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
26. Evaluasi Penataan Ruang Kecamatan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
27. Evaluasi Mutu Udara Ambien========== Program Kegiatan Lanjutan =========
28. Penegakan Hukum Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992)========== Program Kegiatan Lanjutan =========
E. Tahap V (Tahun 2008)
Pelaksanaan Tahap V Program Langit Biru Propinsi Daerah IstimewaYogyakarta Tahun 2008, meliputi beberapa kegiatan :
1. Inventarisasi Sumber Pencemar========== Program Kegiatan Lanjutan =========
2. Sosialisasi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas========== Program Kegiatan Lanjutan =========
3. Penyediaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas========== Program Kegiatan Lanjutan =========
4. Pengawasan Emisi Gas Buang========== Program Kegiatan Lanjutan =========
5. Pemberian Insentif Pembelian Converter Bagi Kendaraan Angkutan UmumBerbahan Bakar Gas
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
6. Inovasi Teknologi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
7. Inventarisasi Sumber Pencemar Tidak Bergerak========== Program Kegiatan Lanjutan =========
8. Pembinaan Teknis Industri/Perusahaan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
9. Pemasangan Filter Cerobong Asap/Debu========== Program Kegiatan Lanjutan =========
10. Pemasangan Penghisap Debu/Partikel========== Program Kegiatan Lanjutan =========
11. Pengawasan Industri (sumber tidak bergerak)========== Program Kegiatan Lanjutan =========
12. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Propinsi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
13. Pembuatan Jalur Hijau Jalan Kabupaten/Kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
14. Pembuatan Hutan Kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
15. Pembuatan Perindang Sekolah========== Program Kegiatan Lanjutan =========
16. Pembuatan Perindang Kampus Perguruan Tinggi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
17. Pembuatan Perindang Perusahaan/Kawasan Industsri========== Program Kegiatan Lanjutan =========
18. Pembuatan Perindang Di Kawasan Cagar Budaya========== Program Kegiatan Lanjutan =========
19. Pembuatan Perindang Kantor Perdagangan/Terminal========== Program Kegiatan Lanjutan =========
20. Pembuatan Perindang Kantor Pemerintah Dan Swasta========== Program Kegiatan Lanjutan =========
21. Pengawasan Mutu Udara Ambien
========== Program Kegiatan Lanjutan =========
22. Sosialisasi Program Langit Biru Kepada Masyarakat========== Program Kegiatan Lanjutan =========
23. Evaluasi Penataan Ruang Propinsi========== Program Kegiatan Lanjutan =========
24. Evaluasi Penataan Ruang Kabupaten/Kota========== Program Kegiatan Lanjutan =========
25. Evaluasi Penataan Ruang Kecamatan========== Program Kegiatan Lanjutan =========
26. Evaluasi Mutu Udara Ambien========== Program Kegiatan Lanjutan =========
27. Penegakan Hukum Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992)========== Program Kegiatan Lanjutan =========
Uraian detail sebagaimana tersebut merupakan suatu acuan dapat melaksanakansetiap program kegiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dandisepakati.
Jabaran lebih lengkap tentang urutan prioritas dan pelaksanaan tahap demi tahapProgram Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana termuat dalammatrik pada halaman berikut.
MATRIK PROGRAM LANGIT BIRUPROPINSI DAERAHISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2004 – 2008
NO. PROGRAM SUB PROGRAM KEGIATAN TARGET 5 TAHUN2004 2005 2006 2007 2008
PELAKSANAN /INSTANSI
LOKASI SUMBERDANA
INDIKATOR EVALUASIPROGRAM
1 PengendalianPencemaranUdara
a. PencegahanPencemaran
a.1. SumberBergerak
a.1.1. Penetapan Emisi Gas buang xxxx - Bapepeda DIY Se DIY APBD I Mentapkan Bakumutu Emisi Gasbuang
TIM
a.1.2. Inventarisasi sumberpencemar
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Kabupaten/Kota- Badedalda DIY- Dishub DIY
Kab/kota Se DIYSe DIY
APBD IIAPBD IAPBD I
Tersedianya datakegiatan sumberpencemarbergerak
TIM
a.1.3. Sosialisasi pemanfaatan bahanbakar gas
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Badedalda DIY- Disperindag DIY- Dishub DIY- Kabupaten/Kota- LSM
Se DIYSe DIYSe DIYKab/KotaSe DIY
APBD IAPBD IAPBD IAPBD IISwadana
Tersosialisasinyapemanfaatanbahan bakar gasuntuk kendaraanbermotor
TIM
a.1.4. Revisi Perda Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Nomor10 Tahun 2001
xxxx - Dishub DIY Se DIY APBD I Tersusunnyakembali Perdatentang Penyl.Angk. Org di jalandgn Kendaranumum
TIM
a.1.5. Pelatihan bagi bengkel,pengemudi dan pengusahaangkutan
xxxx xxxx xxxx - Diperindag DIY- Dishub DIY- Kabupaten/Kota- Organda- LSM
Se DIYSe DIYKab/KotaSe DIYSe DIY
APBD IAPBD IAPBD IISwadanaSwadana
Terlatihnya parapengusahabengkel, angkutandan pengemudi
TIM
a.1.6. Penyusunan PerdaPengendalian PencemaranUdara Sumber Bergerak
xxxx - Badedalda DIY Se DIY APBD I Tersusunnya perdapengendalianpencemaran udara
a.1.7. Sosialisasi Program Langit Birubagi pengusaha bengkel,pengemudi dan pengusahaangkutan
xxxx xxxx xxxx - Disperindag DIY- Dishub DIY- Kabupaten/Kota- Organda- LSM
Se DIYSe DIYKab/KotaSe DIYSe DIY
APBD IAPBD IAPBD IISwadanaSwadana
Tersampaikannyainformasi ProgramLangit Biru kepadapara pengusaha
TIM
a.1.8. Penyediaan stasiun PengisianBahan bakar gas
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Organda- LSM- Dunia Usaha- kabupaten/kota
Se DIYSe DIYSe DIY Kab/Kota
SwadanaSwadanaSwadanaAPBD II
TerbangunnyaSPBG di wilayahpropinsi DIYsecara merata
TIM
a.1.9. Pengawasan Emisi gas buang xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Dishub DIY- Bapedalda DIY- Kabupaten/kota- Pengusaha
angkutan
cccBaseCamp
APBD IAPBD IAPBD IISwadana
Terawasinya emisigas buangkendaraanbermotor secaraberkala
TIM
a.1.10. Pemberian insentif pembelianconverter bagi kendaraanangkutan umum berbahanbakar gas
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Dishub DIY- LSM- Dunia Usaha
Se DIYSe DIYSe DIY
APBD ISwadanaSwadana
Tersedianya danainsentif bagikendaraanbermotor pemakaibahan bakar gas
TIM
a.1.11 Inovatif Teknologi xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - LSM- Dunia Usaha- Litbang PT
Se DIYSe DIYSe DIY
SwadanaSwadanaSwadana
Tersosialisasinyapenggunaanteknologi ramahlingkungan
TIM
a.2. Sumbertidakbergerak
a.2.1. Penetapan emisi gas/partikelsumber tidak bergerak
xxxx - Bapedalda DIY Se DIY APBD I Tersusunnya bakuEmisi Mutu
TIM
a.2.2. Sosialisasi Prolabir bagipengusaha
xxxx xxxx xxxx - Disperindag DIY- Bapedalda DIY- Kabupaten/kota
Se DIYSe DIYKab/Kota
APBD IAPBD IAPBD Ii
Tersampaikannyainformasi programlangit biru kepadapengusaha
TIM
a.2.3. Inventarisasi sumberpencemar tidak bergerak
xxxx xxxx - Kabupaten/kota- Bapedalda DIY- Disperindag DIY
Kab/KotaSe DIYSe DIY
APBD IIAPBD IAPBD I
Tersedianya datakegiatan sumberpencemar tidakbergerak
TIM
a.3.4. Pelatihan bagi pengusaha xxxx xxxx xxxx - Bapedalda DIY- Disperindag DIY- Kabupaten/kota- LSM
Se DIYSe DIYKab/KotaSe DIY
APBD IAPBD IAPBD IISwadana
Terlatihnya parapengusaha
TIM
a.2.5. Pembinaan Teknis Industri/Perusahaan
xxxx xxxx xxxx xxxx - Bapedalda DIY- Disperindag DIY- Kabupaten/kota
Se DIYSe DIYKab/Kota
APBD IAPBD IAPBD II
Terlatihnya parapengusaha dalampengendalianpencemaran
TIM
a.2.6. Pemasangan Filter cerobongasap/debu
xxxx xxxx xxxx xxxx - Pengusaha/Penanggungjawab kegiatan
Perusahaan
Swadana Terpasangnyafilter cerobongasap pada industri
TIM
a.2.7. Pemasangan penghisap debu /partikel
xxxx xxxx xxxx xxxx - Pengusaha/Penanggungjawab kegiatan
Perusahaan
Swadana Terpasang alatpenghisap deburuangan padaindustri
TIM
a.2.8. Pemasangan penghisapcerobong debu/partikel
xxxx xxxx xxxx xxxx - Bapedalda DIY Perusahaan
Swadana Tersusunnya Perdapengendalianpencemaran bagikegiatan sumbertidak bergerak
TIM
a.2.9. Pengawasan Industri xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Bapedalda DIY- Kabupaten/kota- LSM- Masyarakat- Pengusaha /
PenanggungJawab Kegiatan
Se DIYSe DIYKab/KotaSe DIYSetempatPerusahaan
APBD IAPBD IAPBD IISwadanaSwadanaSwadana
Terawasinyakegiatan darisumber tidakbergerak
TIM
b. Penanggula- nganPencemaran
b.1. Penetapan Lokasi TitikPemantauan Udara Ambien
xxxx - Bapedalda DIY- Bapedald/
Kapedal
Se DIYKab/Kota
APBD IAPBD II
Disepakatinyaloaksi titik Pantau
TIM
b.2. Sosialisasi baku mutu udaraambien
xxxx xxxx - Bapedalda DIY- Kabupaten/kota- LSM
Se DIYKab/KotaSe DIY
APBD IAPBD IISwadana
Tersampaikannyainformasi bakumutu udaraambien
TIM
b.3. Penataan lalu lintas inter danantar kabupaten/kota
xxxx - Kabupaten/kota- Dishub DIIY
TransLintasKab/kota
APBD I Tertatanya alurlintas secara baik
TIM
b.4. Pembuatan jalur hijau pada jalanpropinsi
xxxx xxxx xxxx xxxx - Doskimpraswil Jalannegaradanpropinsi
APBD I Terciptanya jalurhijau pada jalanpropinsi
TIM
b.5. Pembuatan jalur hijau pada jalankabupaten/kota
xxxx xxxx xxxx xxxx - Kabupaten/kota JalanKab/Kota
APBD II Terciptanya jalurhijau pada jalankabupaten/kota
TIM
b.6. pembuatan hutan kota xxxx xxxx xxxx - Kabupaten/Kota Kab/Kota APBD II Terciptanya hutankota
TIM
b.7. pembuatan perindang sekolah xxxx xxxx xxxx - Disdik DIY- Kabupaten/kota- sekolah
Se DIYKab/KotaSekolah
APBD IAPBD IISwadana/Bantuan
Terciptanyaperindang sekolah
TIM
b.8. Pembuatan perindang kampusperguruan tinggi
xxxx xxxx xxxx - KOPERTIS IV- Kabupaten/kota- PTS ybs- PTN ybs
Se DIYKab/KotaKampusKampus
APBNAPBD IISwadanaSwadana
Terciptanyaperindang kampusPT
TIM
b.9. Pembuatan perindangperusahaan/kawasan industri
xxxx xxxx xxxx - Disperindag DIY- Kabupaten/kota- Penanggung
jawab
KawasanKawasanIndustri
APBD IAPBD IISwadana
Terciptanyaperindang dikawasanperusahaan
TIM
b.10. Pembuatan perindang dikawasan cagar budaya
xxxx xxxx xxxx - Disbudpar DIY- Kabupaten/kota
KawasanKawasan
APBD IAPBD II
Terciptanyaperindang dikawasan cagarbudaya
TIM
b.11. Pembuatan perindang dikawasan perdagangan danterminal
xxxx xxxx xxxx - Dishub DIY- Disperindag DIY- Kabupaten/Kota- Penanggung
jawab
KawasanKawasanKawasanPerusahaan
APBD IAPBD IAPBD IISwadana
Terciptanyaperindang dikawasanperdagangan danterminal
TIM
b.12. Pembuatan Perindang KantorPemerintah dan Swasta
xxxx xxxx xxxx - Kantor Ybs LingkunganKantor
Swadana Terciptanyaperindang dilingkungan kantorsetempat
TIM
b.13. Pengawasan mutu udaraambien
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Bapedalda DIY- Kabupaten/kota- LSM- Masyarakat
Titik SentraKab/KotaSe DIYSetempat
APBD IAPBD IISwadanaSwadana
Termonitornyamutu udaraambien
TIM
b.14. Penyusunan Perda Penghijauan/ Perindang Jalan dan Kota
xxxx xxxx - Kabupaten/kota Kab/Kota APBD II Tersusunnya Perdapenghijauan danPerindang kota
TIM
b.15. Sosialisasi Program Langit Birukepada masyarakat
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Bapedalda DIY- Kabupaten/kota- LSM- Masyarakat
Titik SentraKab/KotaSe DIYSetempat
APBD IAPBD IISwadanaSwadana
Termonitornyamutu udaraambien
TIM
c. PemulihanKualitasudara
c.1. Evaluasi Penataan RuangPropinsi Daerah IstimewaYogyakarta
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Bapedalda DIY Se DIY APBD I Terkendaliannyainformasi ProgramLangit biru secaraluas
TIM
c.2. Penyusunan Pedoman TeknisPemulihan Kualitas Air
xxxx - Bapedalda DIY Se DIY APBD I Tersusunnyaperaturan tentangtata carapemulihanlingkungan
TIM
c.3. Evaluasi Penataan Ruangkabupaten/Kota
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Kabupaten/kota Kab/Kota APBD II Terkendaliannyapemanfaatansesuai denganperuntukannya
TIM
c.4. Evaluasi Penataan ruangKecamatan
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Kabupaten/kota Kab/Kota APBD II Terkendaliannyapemanfaatansesuai denganperuntukannya
TIM
c.5. Evaluasi Mutu Udara Ambien xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - Bapedalda DIY- Puslit PT
Se DIY APBD I Tersusunnya hasilanalisa kualitatifmutu udaraambien
TIM
c.6. Pelaksanaan Undang-UndangNo. 14 Tahun 1992
xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx - POLRI- PPNS Diphub
Se DIY APBN TerlaksananyaPenegakah HukumLalu Lintas
TIM
BAB IV PENUTUP
Program Langit Biru Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun untukjangka waktu 5 (llima) tahun dan pelaksanaannya secara bertahap, memerlukan faktorpencermatan khusus serta koordinasi secara terus menerus. Hal ini tentu tidak lepasdengan keterikatan program yang saling berkaitan dan melibatkan banyak peran/sektor.
Sebagai suatu dokumen program yang berisi tentang banyak hal, selain sebagaisuatu bentuk kesepakatan bersama sekaligus merupakan instrumen pengendalianpencemaran udara yang dipakai sebagai acuan pelaksanan kegiatan-kegiatan.Mengingat status dokumen program yang cukup penting karena menjabarkan banyak haltentang rencana ke depan, maka peran dari setiap penanggung jawab kegiatanmenjadi penentu keberhasilan dalam pelaksanaannya.
Program Langit Biru Propinsi Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 – 2008 akan lebihbermakna selain sebagai acuan/pedoman, maka juga memerlukan penjabaran lebih lanjutakan pengertian dan peran serta dari masing-masing penanggung jawab baik pemerintah,dunia usaha, masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.Oleh karenanya, pemikiran, pemahaman, perencanaan, pengorganisasian,pengkoordinasian pelaksanaan serta pengawasan menjadi satu kesatuan sebagai wujudnyata dari pengertian pengelolaan lingkungan hidup.
GUBERNURDAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
HAMENGKU BUWONO X