GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 499 TAHUN 2012

T E N T A N G

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang

:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah perlu disusun Standar Satuan Harga sebagai pedoman oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);

b. bahwa Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari Standar Harga Satuan Upah dan Bahan, Standar Harga Satuan Barang-barang Kebutuhan Pemerintah dan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

13. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2013.

17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT

KELIMA

: : : :

:

Standar Satuan Harga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini; Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2013 dan bukan untuk penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS); Standar Satuan Harga adalah harga tertinggi sudah termasuk pajak, keuntungan dan lain-lain (overhead) kecuali untuk harga satuan upah dan bahan pekerjaan sipil/ bangunan; Standar Satuan Harga yang sudah diatur dalam keputusan ini dan/ atau diatur oleh ketentuan lain bersifat khusus maka dalam penyusunan anggaran berpedoman kepada ketentuan yang lebih tinggi; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 20 - 9 - 2012 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta; 2. Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS RI di Jakarta; 3. Menteri Keuangan RI di Jakarta; 4. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram; 5. Bupati/Walikota se NTB di Tempat; 6. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB masing-masing di Tempat.