KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …

Pemberlakuan AturanZERO OVER DIMENSION OVER LOADING

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Tangerang, 30 Maret 2021

1

• Dasar Hukum Penanganan Over Dimension Over Loading

• Implementasi Road Map Penuntasan ODOL

a. Proses Penanganan ODO 2017 - 2023;

b. Progres Pengawasan Kendaraan ODOL;

c. Tantangan yang harus diselesaikan.

• Program Peningkatan Penuntasan ODOL

• Normalisasi Kendaraan ODOL

OUTLINE

DASAR HUKUM TERKAIT

• PM 133 TAHUN 2015 Pasal 11

• PERDIRJEN No. KP.4294/AJ.510/DRJD/2019 tentang Pedoman

Normalisasi Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan dan Kere

ta Tempelan

PENGAWASAN

UJI BERKALA

• PM 134 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penimbangan

Kendaraan Bermotor di Jalan Pasal 26

• Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor

SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis

Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan

PENGAWASAN

OPERASIONAL

• UU 22 TAHUN 2009

• PP 55 TAHUN 2012 Pasal 54 dan 55

• PM 33 TAHUN 2018 Pasal 11 dan 12

UKURAN/DIMENSI

KENDARAAN

BERMOTOR

PM 27 TAHUN 2016 Pasal 2-4 terkait fasilitas portal dan jembata

n timbang pada pelabuhan penyeberangan

PENGAWASAN DI

PELABUHAN

PENYEBERANGAN

OVER DIMENSI DAN OVER LOAD

(PELANGGARAN HUKUM UU 22 TAHUN 2009)

Pasal 277

Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor,kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayahRepublik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasiKendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe,kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus

yang dioperasikan di dalam negeri yang tidakmemenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda palingbanyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).Psl138 ayat (3), angkutan umum dan atau barang hanyadilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

DASAR HUKUM PENANGANAN ODOL

Muatan angkutanbarang yang melebihi

5 % → pengemudiwajib

MENURUNKANkelebihan muatan

PP No. 74 Thn. 2014

02

Kelebihan muatan> 5-20 % → tilang;Kelebihan muatan> 20 % → tilang &

DILARANG MENERUSKAN

perjalanan

Permenhub No. PM 134 Thn. 2015

03

Muatan angkutan barangyang melebihi 5 % → tilang

& DILARANG MENERUSKAN

perjalanan→

MENERUSKANperjalanan setelah

MEMINDAHKANkelebihan muatan

Perdirjen HubdatSK.736/AJ.108/DRJD/2017

04

Pengemudi dan/atauperusahaan angkutan

barang WAJIBmematuhi tata cara

pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan

kelas jalan.

UU No. 22 Thn. 2009

01

2017

• Kebijakan bebas ODOL diluncurkan

• Asosiasi minta penundaan ke 2018

dan telah disepakati

2018

• Kesepakatan K/L dan Asosiasi

• Sosialisasi bebas ODOL

• Perbaikan layanan di UPPKB

(jembatan timbang)

• Akreditasi UPUBKB

2019

• Pelarangan BUMN menggunakan kendaraan ODOL

• Pelarangan APM mendisplay & menjual kendaraan ODOL

• Rencana Aksi Bebas ODOL 2019 – 2021

• Toleransi kelebihan muatan untuk bahan pokok & penting

• Pemotongan kendaraan over dimensi

• Pemrosesan hukum pelanggaran over dimensi (Pasal 277)

• Surat Menperin tentang Penundaan Kebijakan Bebas ODOL

2020

• Rapat antara Menhub, Menteri PUPR, Menperin,

Korlantas Polri, & Asosiasi Industri dengan

Kesepakatan bebas ODOL 2023

• Pelaksanaan bebas ODOL di Tol Jakarta –

Bandung

• Pelaksanaan bebas ODOL di Pelabuhan

Penyeberangan Merak-Bakauheni & Ketapang-

Gilimanuk

• Penegakan Hukum P21 Pasal 277 KUHP

Proses Penanganan ODOL 2017-2023

2021

1. Pada jaringan lintas logistikPengembangan sistem e-Inforcement

2. Pengembangan integrasi sistem3. Pembentukan Database Bank Pengemudi4. Peningkatan kualitas jalan dan jembatan 5. MoU Menteri Perhubungan Menteri

Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan dengan Kapolri

2022

1 Januari 2023

Indonesia Bebas

ODOL

Proses Penanganan ODOL 2017-2023

Upaya Yang Harus

DilakukanMeminimalisasi potensi tersebut,

melalui pemenuhan persyaratan

teknis dan laik jalan (UU 22/2009

pasal 49)

Laik Jalan Kendaraan BermotorKendaraan Bermotor Yang Dioperasikan Di Jalan

Dasar Pemikiran1. Setiap kendaraan bermotor memiliki potensi menjadi salah

satu penyebab kecelakaan di jalan.

2. Setiap kendaraan bermotor memiliki potensi mencemari

lingkungan.

Pengujian Kendaraan

Bermotor

Untuk memastikan terpenuhinya

persyaratan teknis dan laik jalan

kendaraan bermotor, maka

dilaksanakan Pengujian Kendaraan

Bermotor (Uji Tipe dan Uji Berkala).

(UU 22/2009 pasal 49)

Persyaratan Teknis Dan Laik Jalan

Persyaratan Laik

Jalan

Persyaratan Teknis

( Undang Undang No 22 Tahun 2009 Pasal 48)

a. susunan;

b. perlengkapan;

c. ukuran;

d. karoseri;

e. rancangan teknis Kendaraan sesuai

dengan peruntukannya;

f. pemuatan;

g. penggunaan;

h. penggandengan Kendaraan

Bermotor; dan/atau

i. penempelan Kendaraan Bermotor.

a. emisi gas buang;

b. kebisingan suara;

c. efisiensi sistem rem utama;

d. efisiensi sistem rem parkir;

e. kincup (side slip) roda depan;

f. suara klakson;

g. daya pancar dan arah sinar lampu utama;

h. radius putar;

i. akurasi alat penunjuk kecepatan;

j. kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban;

dan

k. kesesuaian daya mesin penggerak

terhadap berat Kendaraan.

PROSES LAHIRNYA KENDARAAN BERMOTO

R

PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

UJI TIPE UJI BERKALA

UNIT PELAKSANAUJI TIPE PEMERINTA

H

UNIT PELAKSANAUJI BERKALA

ATPM


PEM KAB/KOTA


SWASTA

DIIMPOR

DIBUAT/DIRAKIT

DIMODIFIKASI

MOBIL PNP UMUM

MOBIL BUS

MOBIL BARANG

KERETA TEMPELAN

UJI

FISIK

PENELITIAN RA

NCANG BANGU

NKERETA GANDENGA

N

RUANG LINGKUP PENGUJIAN

PENGUJIAN KB

UJI TIPE UJI BERKALA

• UJI FISIK

➢ Landasan

➢ Kendaraan Bermotor Len

gkap• PENELITIAN RANCANG BANGUN & REKAYA

SA

➢ Rumah – Rumah

➢ Bak Muatan

➢ Kendaraan Bermotor Dim

odifikasi

➢ Kereta Gandengan

➢ Kereta Tempelan

• UJI BERKALA PERTAMA

• UJI BERKALA PERPANJANGA

N

UJI TIPE

UJI FISIK PENELITIAN RB & REK

LANDASAN

KB LENGKAP

KERETA GANDENGA

N

KERETA TEMPELAN

RUMAH-RUMAH

BAK MUATAN

KB DIMODIFIKASI

SERTIFIKAT UJI TIPE

SK PENGESAHANRANCANG BANGUN

& REKAYASA KB

LINGKUP UJI TIPEPsl 50-51

SRUT merupakan akta lahir Kendaraan Bermotor

Kondisi

Existing

Kendaraan

ODOL

Kelebihan Dimensi dan

Muatan

Dapat memicu potensi

kecelakaan di jalan

PELANGGARAN DIMENSI KENDARAANDAN/ATAU TATA CARA MUAT ANGKUTANBARANG → SANKSI TILANG DENGANANCAMAN 2 BULAN PENJARA ATAUDENDARp. 500 RB

KONDISI EKSISTING KENDARAAN ODOL DI INDONESIA

Angkutan Kayu Angkutan Batu Bara

Angkutan CPO Angkutan Kelapa Sawit Angkutan Air Minum KemasanAngkutan Semen

Angkutan Baja

PELANGGARAN TINGGI BAK KENDARAAN JENIS DUMP TRUCK

Tinggi bak 1.200 mm, seharusnya tinggi bak dengan konfigurasi sumbu 1.2 (JBI s/d 8.500 kg) adalah 700 mm

KONDISI EXISTING ATURAN

1.200 mm

1.820 mm




1.900 mm


Tinggi bak 1.900 mm, seharusnya tinggi bak dengan konfigurasi sumbu 1.22 adalah 1.000 mm



PELANGGARAN TINGGI BAK KENDARAAN JENIS BAK MUATAN TERBUKA


(bila dilengkapi teralis, tinggi bak total maksimal adalah 1.200 mm

1.700 mm



(bila dilengkapi teralis, tinggi bak total maksimal adalah 1.300 mm

PELANGGARAN TINGGI BAK KENDARAAN JENIS BAK MUATAN TERBUKA

1.800 mm


Untuk bak muatan terbuka yang dilengkapi teralis, tinggi pintu belakang bak tidak boleh disamakan

dengan tinggi dinding samping (bak+teralis).

Tinggi pintu belakang bak = tinggi dinding samping bak tidak termasuk teralis

Lebar total kendaraan 2.570 mm, seharusnya 2.500 mm

KONDISI EXISTING

2.570 mm

ATURAN

KAPASITAS :16 KLKAPASITAS : 30 KL


PELANGGARAN KAPASITAS ANGKUTAN CURAH

JBI kendaraan ini maksimal 24.000 kg. Jika volume tangkinya 30 KL, dikalikan

dengan berat jenis CPO = 0,89 kg/dm3, maka berat muatannya 26.700 kg

(OVERLOAD).

PELANGGARAN MODIFIKASI TRACTOR HEAD 1.2 MENJADI KEND. SUMBU 1.22

Tractor Head/Penarik dirancang untuk digunakan sebagai penarik Kereta Tempelan.

Bukan sebagai kendaraan tunggal yang mengangkut beban sendiri.


ILUSTRASI TRACTOR HEAD MENARIK KERETA TEMPELAN

PELANGGARAN MODIFIKASI (PERPANJANGAN) JARAK SUMBU

KONDISI EXISTING

Sesuai dengan isi PP 55 tahun 2012 dan PM 33 tahun 2018, tidak boleh dilakukan modifikasi

perpanjangan jarak sumbu

Ukuran

sesuai

SUT

5.500 mm

PELANGGARAN MODIFIKASI (PERPANJANGAN) JARAK SUMBU

KONDISI EXISTING

Sesuai dengan isi PP 55 tahun 2012 dan PM 33 tahun 2018, tidak boleh dilakukan modifikasi

perpanjangan jarak sumbu

Ukuran

sesuai

SUT

5.000 mm

KETENTUAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR

PANJANG KENDARAAN

Tidak melebihi 12.000 mm untuk Kendaran Bermotor tanpa Kereta Gandengan

atau Kereta Tempelan selain Mobil Bus

Panjang Total

Panjang Total Kendaran tidak harus 12.000 mm,

tergantung dari ukuran awal SUT

PANJANG KENDARAAN

Tidak melebihi 18.000 mm untuk Kendaraan Bermotor yang dilengkapi dengan

Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan

Panjang Total

Panjang rangkaian maksimal 18.000 mm

PANJANG KENDARAAN

LebarTotal

Tin

gg

i T

ota

l

Min 8° Jarak Bebas

❑ Lebar tidak melebihi 2.500 mm;

➢ lebar maksimum bak muatan tidak melebihi 50

(lima puluh) milimeter dari lebat Sertifikat Uji

Tipe (SUT) Landasan.

❑ Tinggi tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih

dari 1,7 kali lebar kendaraan;

❑ Sudut pergi kendaraan paling sedikit 8° diukur

dari atas permukaan bidang atau jalan yang

datar; dan

❑ Jarak bebas antara bagian permanen paling

bawah kendaraan bermotor terhadap

permukaan bidang jalan tidak bersentuhan

dengan permukaan bidang jalan.

PANJANG KENDARAAN

Panjang bagian Kendaraan yang menjulur

ke belakang dari sumbu paling belakang

(ROH) maksimum 62,50% dari jarak

sumbunya, sedangkan yang menjulur ke

depan dari sumbu paling depan (FOH)

maksimum 47,50% dari jarak sumbunya.Whell base / jarak sumbu FOHROH

Cat : (ROH) tetap dihitung berdasarkan Panjang chassis asli dari pabrik pembuat + bumper

Walaupun panjang bagian Kendaraan tanpa muatan yang menjulur ke belakangdari sumbu paling belakang maksimum 62,50%, tidak berarti Kendaraan memilikijulur belakang 62,50%, tetapi dihitung berdasarkan panjang chassis asli dari pabrikpembuat dan hanya dapat ditambah dengan bumper.

Lb

L

5050

Satuan : mm

✓ Lebar maksimum diberikan 50 mm kanan dankiri dari lebar ban sumbu kedua(1.2 atau lebih)

✓ Lebar maksimum diberikan 50 mm kanan dankiri dari lebar kabin (1.1)

✓ Ketentuan tersebut tentunya tidakmelebihi batas maksimum lebar yaitu2.500 mm

LEBAR KENDARAAN

SURAT EDARAN DIRJEN HUBDAT

NOMOR SE.2/AJ.307/DRJD/2018TENTANG KETENTUAN MENGENAI BAK MUATAN MOBIL BARANG

➢ JBB Maksimal 3.500 kg (Bak Muatan Terbuka dan Tertutup)

✓ Jarak antara kabin dengan bakmuatan minimal 10 mm

✓ Ukuran ujung bak muatan dinding belakang terhadap ujung chassis belakang maksimal 260 mm

➢ JBB di atas 3.500 kg (Bak Muatan Terbuka dan Tertutup)a. Konfigurasi 1.1 dan 1.2 minimal 150 mmb. Konfigurasi 1.22 minimal 200 mm

bagian belakang bak tidak boleh melewati landasan/chassis

chassis

150

JARAK KABIN DAN DIMENSI BAK

Pasal 55 ayat (3) huruf c PP. 55 Tahun 2012 ttg Kendaraan

dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak

melebihi ujung landasan bagian belakang

Ujung landasan

Bata

s m

ak

sim

al

din

din

g

ROH CHASSIS MAX 62,5 % WHEELBASE

Catatan : Namun tetap dihitung berdasarkan ROH asli dari pabrik pembuat

GAMBARAN DIMENSI KENDARAAN BERMOTOR

DI BEBERAPA NEGARA

CONTOH KENDARAAN DUMP TRUCK DI LUAR NEGERI

UKURAN/DIMENSI KENDARAANBARANG YANG SECARA KASATMATA BERPOTENSI DILAKUKANPENEGAKAN HUKUM PASAL 277 UUNO. 22 TAHUN 2009 TTG LLAJDENGAN ANCAMAN HUKUMAN 1(SATU) TAHUN PENJARA ATAUDENDA 24 JT RUPIAH

Jembatan Runtuh Ex: Jembatan Tuban

Kerusakan Jalan

DAMPAK ODOL TERHADAP

INFRASTRUKTUR DAN

KESELAMATAN

• MERUSAK JALAN DAN JEMBATAN

• MENELAN KORBAN JIWA

• MERUGIKAN NEGARA

PROSES PENANGANAN ODOL 2017-2023

PRESENTASE PELANGGARAN DAYA ANGKUT

1%13%

58%

28%

6%-20% 21%-50% 51%-100% >100%

• Data di atas menunjukkan pelanggaran kelebihanmuatan yang terjadi di 21 BPTD, dengan data tertinggi yaitu 51%-100% yaitu sebesar 58%.

PRESENTASE

PELANGGARANJUMLAH

6%-20% 32

21%-50% 395

51%-100% 1766

>100% 848

TOTAL 3041

PRESENTASE

PELANGGARAN JUMLAH

6%-20% 1%

21%-50% 13%

51%-100% 58%

>100% 28%

TOTAL 100%

9

(1 JANUARI – 23 MARET 2021)

4

14 6 8 2

83

0 2 9 13

155

0 12

189

82

363

30

147

183629306

4427 657

193471

24 0 0 0

7927 9 2 214210261621

1158276

14 5 6 027 5

525

2 0 1

68

2 3

259

3 3 34130

2 0 0 0

93

0 4 0

743

15 7 26

13311322

12810351

439

555

80

426

306

107106118

34

243

829

0

446

0

750

820

0

414

942

117

45100

1 0 0

257

0 1 0 0

335

0 0 0 0 0

123

227

0

87

046

3 25 0

95

0 0

169112126

0

777

652 1

DATA E-TILANG & TRANSFER MUATAN DI UPPKB(1 JANUARI – 23 MARET 2021)

TERTINGGI E-TILANG(UPPKB LOSARANG =

1.331)

TERTINGGI TF MUATAN(UPPKB SABILAMBO =

525)

TF MUATAN = 3.041KEND, 59 UPPKB

TRANSFER MUATAN E-TILANG

E-TILANG = 13.152 KEND, 48 UPPKB

30 94

369

785

238106 32

407

38

525

2 1 68 5259

3 3 3 41 30 2 097

791

2935

2414

4318

1451

593350

87 0 49 25 95 0 0169 112 126

0

842

3

DATA E-TILANG & TRANSFER MUATAN DI BPTD(1 JANUARI – 23 MARET 2021)

TRANSFER MUATAN

E-TILANG

TERTINGGI E-TILANG(BPTD JATIM = 4.318)

TERTINGGI TF MUATAN

(BPTD SULSEL & SULBAR = 785)

E-TILANG = 13.152 KEND, 19 BPTD

TF MUATAN = 3.041 KEND, 21 BPTD

5

Rp1.071.750.000,00

Rp869.000.000,00

Rp1.593.250.000,00

Rp45.000.000,00

TITIPAN REALISASI

TITIPAN = Rp 4.805.750.000,-

TITIPAN & REALISASI DENDA E-TILANG DI BPTD


TITIPAN TERTINGGIBPTD JATIM = Rp 1.593.250.000,-

REALISASI TERTINGGIBPTD SUMBAR = Rp 45.000.000,-

REALISASI = Rp 124.000.000,-

6

Rp1.593.250.000,00

Rp45.000.000,00

TITIPAN REALISASI

TITIPAN & REALISASI DENDA E-TILANG DI BPTD


DENDA TITIPAN REALISASI

SUMATERA UTARA 35.500.000,00Rp -Rp

KALIMANTAN BARAT 291.500.000,00Rp 8.500.000,00Rp

JAWA BARAT 1.071.750.000,00Rp 29.500.000,00Rp

SULSEL & SULBAR 869.000.000,00Rp 1.000.000,00Rp

JAWA TIMUR 1.593.250.000,00Rp -Rp

RIAU & KEPRI 36.250.000,00Rp 5.500.000,00Rp

JAMBI 500.000,00Rp -Rp

JAWA TENGAH&DIY 204.750.000,00Rp 8.750.000,00Rp

SUMATERA BARAT 90.500.000,00Rp 45.000.000,00Rp

SULAWESI TENGGARA 34.500.000,00Rp -Rp

KALIMANTAN TENGAH -Rp

GORONTALO 12.500.000,00Rp -Rp

NTT 10.000.000,00Rp 500.000,00Rp

BENGKULU & LAMPUNG 44.000.000,00Rp 500.000,00Rp

SULAWESI UTARA -Rp -Rp

SUMSEL & BABEL -Rp -Rp

BANTEN 62.000.000,00Rp 8.250.000,00Rp

KALIMANTAN SELATAN 59.000.000,00Rp -Rp

KALTIM & KALTARA 54.500.000,00Rp 5.500.000,00Rp

ACEH -Rp -Rp

BALI & NTB 336.250.000,00Rp 11.000.000,00Rp

TOTAL 4.805.750.000,00Rp 124.000.000,00Rp

7

Rp3.500.000

Rp15.500.000

Rp86.500.000

Rp70.250.000

Rp110.500.000

Rp10.000.000

Rp-

Rp500.000 Rp8.500.000

Rp500.000

Rp- Rp- Rp-

Rp2.500.000

Rp-

Rp2.000.000

Rp24.000.000

Rp1.500.000

Rp- Rp500.000 Rp500.000 Rp- Rp-Rp1.000.000

Rp- Rp500.000 Rp- Rp- Rp- Rp- Rp-Rp500.000

Rp- Rp500.000 Rp- Rp-

TITIPAN & REALISASI DENDA E-TILANG DI BPTD(1 JANUARI – 23 MARET 2021)

TITIPAN TERTINGGI

BPTD JATIM = Rp 110.500.000,-

TITIPAN = Rp 335.750.000,-

TERBAYAR = Rp 3.500.000,-

8

TERBAYAR TERTINGGI

BPTD SULTENG = Rp 1.500.000,-

PRESENTASE PELANGGARAN DAYA ANGKUT

1%13%

58%

28%

6%-20% 21%-50% 51%-100% >100%

• Data di atas menunjukkan pelanggaran kelebihan muatan yangterjadi di 21 BPTD, dengan data tertinggi yaitu 51%-100% yaitusebesar 58%.

PRESENTASE PELANGGARAN JUMLAH

6%-20% 32

21%-50% 395

51%-100% 1766

>100% 848

TOTAL 3041

PRESENTASE PELANGGARAN JUMLAH

6%-20% 1%

21%-50% 13%

51%-100% 58%

>100% 28%

TOTAL 100%

9


UPPKB BANYUDONO UPPKB BALONGGANDU UPPKB SARANG

DOKUMENTASI TRANSFER MUATAN

UPPKB KEMANG UPPKB SINGOSARI

1

0

PENINDAKAN PENYIDIKAN P 21NO. BPTD/WILAYAH TAHUN JUMLAH KASUS PROSES HUKUM

1 BPTD Riau & Kep. Riau 2019 1

Pelanggaran dimensi

kendaraan Inkrah

2 BPTD Sumatera Barat 2020 2Pelanggaran dimensi

kendaraan Inkrah

3 BPTD Jawa Tengah & DIY 2020 1Pelanggaran dimensi

kendaraan Dalam proses

4 BPTD Jawa Tengah & DIY 2021 1

Pelanggaran dimensi


5 BPTD Jawa Barat 2020 1

Pelanggaran dimensi


6 BPTD Jawa Timur 2020 2

Pelanggaran dimensi


7 BPTD Banten 2020 1

Pelanggaran dimensi


8 BPTD Bengkulu & Lampung 2020 1

Pelanggaran dimensi


9 BPTD Jambi 2020 1

Pelanggaran dimensi


10 BPTD Gorontalo 2021 1

Pelanggaran dimensi


11 Polresta Semarang 2020 1

Pelanggaran dimensi

kendaraan Inkrah

12 Polresta Cianjur 2020 1Pelanggaran dimensi

kendaraan Inkrah

13 Polresta Tulungagung 2021 1Pelanggaran dimensi

kendaraan Inkrah

11

PENANGANAN ODOL

RENCANA AKSI

Pengawasan

SRUT

Normalisasi

kendaraan

bermotor

Review

perhitungan JBI

dan JBKI terkait

perkembangan

Teknologi

Kendaraan

bermotor.

Pengawasan

dan GAKUM di

APM, Dealer,

Karoseri,

UPUBKB,

Jembatan

Timbang, dan di

Jalan

Rencana

Penerapan RFID

sebagai akta

kelahiran

kendaraan

bermotor baru

RENCANA AKSI

RENCANA AKSI

Upaya Normalisasi di PT. SSTrans Logistik

Upaya Penanganan ODOL di PT. AHM

Upaya Normalisasi di PT.

Tunas MudaUpaya Normalisasi di Padang

UPAYA NORMALISASI KENDARAAN OVER DIMENSI

TEMPAT & WAKTU GIAT

ODOL UPAYA NORMALISASI KENDARAAN OVER DIMENSI DI RIAU

TEMPAT & WAKTU GIAT

ODOL

UPAYA NORMALISASI KENDARAAN OVER DIMENSI

KESEPAKATAN PENANGANAN ODOL DENGAN ASOSIASI

Audiensi Bapak Menteri Perhubungandengan GAPMMI dan diberikan toleransiselama 1 Tahun untuk memperbaikikendaraan sesuai dengan aturan

Acara dilaksanakan pada

tanggal 6 Agustus 2018 di RR

Menteri Perhubungan.

Dipimpin langsung oleh

Bapak Menteri Perhubungan

dan dihadiri Asosiasi Semen

dan Asosiasi Besi dan Baja

Indonesia.

Penandatanganan Komitmen Tidak ODOL

KEGIATAN SOSIALISASI & ZONA INTEGRITAS (PT. RAPP)

“Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua”

ZO

NA

IN

TE

GR

ITA

S P

T.

RA

PP

ZO

NA

INT

EG

RIT

AS

PT.

RA

PP

“Keselamatan Jalan Tanggung Jawab Kita Semua”

UPAYA NORMALISASI KENDARAAN

NO. BPTD JUMLAH KENDARAAN1. DKI JAKARTA 103

2. ACEH 1

3. SUMATERA UTARA 48

4. SUMATERA BARAT 8

5. RIAU & KEPRI 209

6. JAMBI 4

7. BENGKULU & LAMPUNG 8

8. SUMSEL & BABEL 19

9. BANTEN 301

10. JAWA BARAT 76

11. JAWA TENGAH&DIY 78

12. JAWA TIMUR 165

13. BALI & NTB 8

14. NTT -

15. KALIMANTAN BARAT 34

16. KALIMANTAN TENGAH -

17. KALIMANTAN SELATAN 10

18. KALTIM & KALTARA 5

19. SULAWESI UTARA -

20. GORONTALO -

21. SULAWESI TENGAH -

22. SULSEL & SULBAR 2

23. SULAWESI TENGGARA 13

24. MALUKU -

25. MALUKU UTARA -

26. PAPUA & PAPUA BARAT -

TOTAL 1092

12

“Mintalah SRUT Saat Anda Membeli Kendaraan Bermotor”

Documents

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA …