131
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Perkeretaapian Jl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019 KEPUTUSAN DIRJEN PERKERETAA[IAN NOMOR: PR.004/SK.318/DJKA/12/15 RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN ERHUBUNGAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIDANG ...djka.dephub.go.id/uploads/201908/renstra2015-2019.pdf · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA Direktorat Jenderal Perkeretaapian

  • Upload
    others

  • View
    32

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIADirektorat Jenderal PerkeretaapianJl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakarta Pusat 10110

RENCANA STRATEGISKEMENTERIAN PERHUBUNGAN BIDANG PERKERETAAPIANTAHUN 2015-2019

KEP

UTU

SAN

DIR

JEN P

ERK

ERETA

A[IA

N N

OM

OR

: PR

.00

4/SK

.31

8/D

JKA

/12

/15

R

ENC

AN

A STR

ATEG

IS KEM

ENTER

IAN

ERH

UB

UN

GA

N B

IDA

NG

PER

KER

ETAA

PIA

N TA

HU

N 2

01

5-2

01

9

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

NOMOR : PR.004/SK.318/DJKA/12/15

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN 2015 – 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangkamelaksanakan Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana

StrategisKementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019, perlu

ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Bidang Perkeretaapian Tahun 2015 – 2019 dengan Keputusan

Direktur Jenderal Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5086);

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

12. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Perhubungan Tahun 2005-2025;

15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2015-2019;

17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 430 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN

2015 – 2019

PERTAMA : Menetapkan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan

Bidang Perkeretaapian Tahun 2015 – 2019 sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang

PerkeretaapianTahun 2015 – 2019sebagaimana dimaksud

dalam Diktum PERTAMA wajib digunakan sebagai pedoman

oleh setiap unit kerja di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Kementerian Perhubungan.

KETIGA : Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Bidang

PerkeretaapianTahun 2015 – 2019akan dievaluasi secara

berkala sesuai dengan perkembangan lingkungan strategis

yang terjadi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di:J A K A R T A

Pada tanggal :31 Desember 2015

--------------------------------------------------------

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;

3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;

4. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN BIDANG PERKERETAAPIAN

TAHUN 2015–2019

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

i

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 i

KATA PENGANTAR

Berdasarkan pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasonal, maka Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2015–2019 merupakan dokumen

perencanaan untuk Unit Kerja Eselon I Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk

periode 5 (lima) tahun. Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian

tahun2015-2019 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan

kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal

Perkeretaapian yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 serta Renstra Kementerian

Perhubungan tahun 2015-2019.

Dalam penyusunan dokumen Renstra Kementerian Perhubungan Bidang

Perkeretaapian tahun 2015–2019 ini, disamping dilandasipada tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Perkeretaapian, juga memperhatikan pemetaan

perkembangan lingkungan strategis, prioritas nasional, dan isu-isu strategis di

bidang perkeretaapian. Selain itu, penyusunan Renstra Kementerian Perhubungan

Bidang Perkeretaapian juga mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005–2025 sesuai Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2007.

Dengan ditetapkannya Renstra Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian

tahun2015–2019 ini maka selanjutnya dokumen ini harus menjadi acuan dalam

penyusunan program masing-masing unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal

Perkeretaapian serta Rencana Kerja dan Anggaran setiap tahun mulai Tahun 2015

hingga Tahun 2019.

Melalui upaya artikulasi dan penterjemahan seluruh amanat di dalam Renstra

Kementerian Perhubungan Bidang Perkeretaapian tahun 2015–2019 ini ke dalam

sasaran program dan target kinerja dalam 5 (lima) tahun ke depan, seluruh jajaran

Direktorat Jenderal Perkeretaapian diharapkan dapat ikut serta mensukseskan visi

pembangunan nasional dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, mandiri,

dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

HERMANTO DWIATMOKO

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

ii

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 ii

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN........................................................................................... 1

1.1 KONDISI UMUM ......................................................................................... 1

1.1.1 PERKERETAAPIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA ................... 1

1.1.2 POSISI DOKUMEN RENSTRA DITJEN PERKERETAAPIAN

2015-2019 ..................................................................................... 4

1.1.3 KONDISI EKSISTING PERKERETAAPIAN NASIONAL ....................... 6

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN............................................................... 23

1.2.1 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL ................. 23

1.2.2 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL ............. 26

1.2.3 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS SEKTOR

TRANSPORTASI ........................................................................... 31

1.2.4 ISU STRATEGIS BIDANG PERKERETAAPIAN ................................. 34

BAB 2 VISI, MISI DAN SASARAN PEMBANGUNAN ................................................ 42

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN, SERTA SASARAN PEMBANGUNAN

NASIONAL ................................................................................................ 42

2.1.1 VISI DAN MISI PRESIDEN ............................................................. 42

2.1.2 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA) .................. 42

2.1.3 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL ....................................... 44

2.2 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019 ............... 45

2.3 SASARAN DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019 ......................... 48

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN ........................................................................................... 50

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL TAHUN 2015-2019 ........... 50

3.1.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL ........................... 50

3.1.2 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL ....................................... 53

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PERHUBUNGAN

TAHUN 2015-2019 .................................................................................. 55

3.2.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN ............................................... 56

3.2.2 PELAYANAN TRANSPORTASI ....................................................... 59

3.2.3 KAPASITAS TRANSPORTASI ......................................................... 64

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN TAHUN

2015-2019 ................................................................................................ 68

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

iii

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 iii

3.3.1 ARAH KEBIJAKAN UMUM ........................................................... 68

3.3.2 STRATEGI .................................................................................... 69

3.4 KERANGKA REGULASI PERKERETAAPIAN ................................................ 74

3.4.1 STRUKTUR REGULASI EKSISTING ................................................ 74

3.4.2 KEBUTUHAN PENGUATAN REGULASI ......................................... 74

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN ....................................... 79

3.5.1 STRUKTUR KELEMBAGAAN EKSISTING ....................................... 79

3.5.2 KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ....................... 82

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN ......................................... 84

4.1 TARGET KINERJA DITJEN PERKERETAAPIAN 2015-2019 .......................... 84

4.1.1 TARGET KINERJA PROGRAM (OUTCOME) .................................. 84

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN SASARAN ................................................. 85

4.2 KERANGKA PENDANAAN ......................................................................... 88

4.2.1 KEBUTUHAN PENDANAAN PERKERETAAPIAN 2015-2019 ......... 88

4.2.2 PEMBAGIAN PORSI PENDANAAN PERKERETAAPIAN 2015-2019 89

4.3 RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KERETA API TAHUN 2015-201990

4.3.1 PULAU SUMATERA ................................................................... 901

4.3.2 PULAU JAWA ............................................................................ 912

4.3.3 PULAU KALIMANTAN ................................................................ 933

4.3.4 PULAU SULAWESI ..................................................................... 934

4.3.5 PULAU PAPUA ........................................................................... 945

4.4 RENCANA PENGEMBANGAN INTEGRASI ANTARMODA TAHUN

2015-2019 ............................................................................................. 955

4.5 RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KERETA API OLEH

PEMDA/SWASTA/BUMN TAHUN 2015-2019 .......................................... 97

BAB 5 PENUTUP .................................................................................................. 99

5.1 ARAHAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN ................................ 100

5.2 MEKANISME EVALUASI RENSTRA .......................................................... 101

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

iv

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rencana dan Realisasi Pembiayaan oleh Swasta ..................................... 7

Tabel 1.2 Capaian Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Perkeretaapian 2010-2014 .... 9

Tabel 1.3 Capaian Target Kinerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2010-2014 ... 12

Tabel 1.4 Perkembangan Penyediaan Prasarana Perkeretaapian 2009-2014 17

Tabel 1.5 Perkembangan Penyediaan Armada Kereta Api 2011-2014 ............ 18

Tabel 1.6 Perkembangan Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun 2007-2014 19

Tabel 1.7 Perkembangan Produksi Angkutan Penumpang Kereta Api ............ 20

Tabel 1.8 Perkembangan produksi angkutan barang kereta api ....................... 21

Tabel 1.9 Perkembangan Tingkat Pelayanan Kereta Api ....................................... 22

Tabel 1.10 Perkembangan data kecelakaan kereta api ............................................ 23

Tabel 2.1 Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) 2015-2019........ 43

Tabel 3.1 Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2015-2019 .......... 69

Tabel 3.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perkeretaapian Tahun

2015-2019 ............................................................................................................ 71

Tabel 3.3 Kerangka Kebutuhan Penguatan Regulasi Perkeretaapian ............... 76

Tabel 3.4 Matriks Kerangka Regulasi Bidang Perkeretaapian.............................. 77

Tabel 4.1 Target Kinerja Program (Outcome) Ditjen Perkeretaapian

2015-2019 ............................................................................................................ 84

Tabel 4.2 Target Kinerja Pencapaian Sasaran Program Ditjen

Perkeretaapian ................................................................................................... 86

Tabel 4.3 Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Perkeretaapian 2015-2019

(Milyar Rp) ............................................................................................................ 88

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

v

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Posisi Dokumen Renstra Ditjen Perkeretaapian 2015-2019 ............... 5

Gambar 2.1 Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra

Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 ....................................... 47

Gambar 3.1 Strategi Pembangunan Nasional ................................................................. 55

Gambar 3.2 Uraian Regulasi Bidang Perkeretaapian .................................................... 75

Gambar 3.3 Struktur Kelembagaan Penyelenggaraan Perkeretaapian

Indonesia .............................................................................................................. 81

Gambar 3.4 Bentuk Generik Kelembagaan UPT Balai Ditjen Perkeretaapian ..... 83

Gambar 4.1 Skenario Pemenuhan Kebutuhan Pendanaan Perkeretaapian ......... 89

Gambar 4.2 Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau

Sumatera 2015-2019 ........................................................................................ 91

Gambar 4.3 Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau Jawa

2015-2019 ............................................................................................................ 92

Gambar 4.4 Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau

Kalimantan 2015-2019 .................................................................................... 93

Gambar 4.5 Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau

Sulawesi 2015-2019 .......................................................................................... 94

Gambar 4.6 Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau

Papua 2015-2019 .............................................................................................. 95

Gambar 4.7 Rencana Pengembangan Jalur KA menuju Pelabuhan

2015-2019 ............................................................................................................ 96

Gambar 4.8 Rencana Pengembangan Jalur KA menuju Bandara 2015-2019 ..... 97

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

1

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 1

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

1.1.1 PERKERETAAPIAN INDONESIA DARI MASA KE MASA

Sejarah perkeretaapian di Indonesia sudah cukup panjang. Sejak pertama kali

dioperasikan pada tanggal 10 Agustus 1867 (pada Lintas Kemijen-Tanggung)

hingga saat ini berbagai perkembangan dan perubahan telah terjadi baik dari sisi

fisik jaringan pelayanan maupun sistem pengelolaannya.

Di era penjajahan Belanda pada abad ke-19 hinga awal abad ke-20,

perkeretaapian di Indonesia mencapai masa keemasannya, di mana pada masa

itu jaringan kereta api pernah tersebar selain di Jawa dan Sumatera, hingga

Sulawesi, Madura, dan bahkan direncanakan hingga Kalimantan dan Bali. Peran

moda kereta api pada masa itu sangat dominan, baik sebagai media utama

pergerakan penumpang maupun barang, khususnya perkebunan, termasuk untuk

kepentingan pertahanan dan keamanan. Peran sentral kereta api tersebut, masih

bertahan hingga jaman penjajahan dan era orde lama sampai dengan

pertengahan dekade 1960-an.

Pesatnya perkembangan industri otomotif dunia yang dipertegas oleh hegemoni

ekonomi minyak dan gas bumi pada dekade 1970-an hingga 1990-an, secara

perlahan namun pasti telah menyebabkan peran moda kereta api semakin terkikis

di bumi pertiwi. Sebagian besar lintas cabang ditutup pengoperasiannya pada era

tersebut karena kalah bersaing dengan fleksibilitas moda jalan.

Pada Tahun 2005, sejak dibentuknya Direktorat Jenderal Perkeretaapian, dapat

dikatakan sebagai momentum awal kebangkitan perkeretaapian nasional. Sejak

saat itu hinggga sekarang berbagai upaya revitalisasi perkeretaapian nasional

sudah diupayakan. Tahun 2007, diterbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2007

tentang Perkeretaapian yang menjadi landasan era baru perkeretaapian nasional

dengan diperkenalkannya sistem multi operator di mana peran Pemda dan

Swasta dibuka seluas-luasnya untuk ikut serta berperan dalam penyelenggaraan

perkeretaapian.

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

2

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 2

Kegiatan peningkatan dan rehabilitasi sudah berhasil mengurangi secara

signifikan backlog prasarana perkeretaapian. Sejumlah lintas cabang sudah

direaktivasi, layanan kereta api perkotaan (baik di Jabodetabek maupun di

wilayah perkotaan lainnya) sudah ditingkatkan kapasitasnya. Program

peningkatan keselamatan perkeretaapian juga sudah mampu menekan tingkat

kecelakaan kereta api hingga level yang sangat minimal.

Berikut disampaikan capaian besar (big-wins) di bidang perkeretaapian yang

pantas dicatat dalam beberapa tahun terakhir:

- Pembentukan PT KAI Commuter Jabodetabek (PT. KCJ) pada Tanggal 12

Agustus 2008 sebagai pemisahan (spin-off) dari PT. KAI (Persero) dapat

dikatakan sebagai upaya awal penyelenggaraan perkeretaapian secara

multioperator di Indonesia, dan hingga kini layanan kereta api

Jabodetabek terus mengalami peningkatan kualitas maupun kuantitas

layanan;

- Pada Tahun 2009 telah ditetapkan 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) yakni

PP No. 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan PP

No. 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang

menjadi landasan pelaksanaannya dari UU No. 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian. Hingga akhir 2014 sudah sebanyak 63 Peraturan Menteri

(PM) yang sudah ditetapkan sebagai dasar pengaturan teknis dalam

penyelenggaraan perkeretaapian, termasuk Permenhub No. PM 43 Tahun

2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) yang

menjadi acuan bagi pembangunan seluruh elemen penyelenggaraan

perkeretaapian nasional (jaringan prasarana dan layanan, regulasi,

kelembagaan, SDM, sarana, teknologi, investasi, dlsb) hingga Tahun 2030;

- Dioperasikannya KA Akses Bandara Bandara Kualanamu pada 25 Juli 2013

(oleh PT. Raillink) yang merupakan kereta api bandara pertama di

Indonesia yang akan diikuti bandara-bandara lainnya di Indonesia;

- Pelaksanaan konstruksi MRT (Mass Rapid Transit) Jakarta pada bulan

September 2013 telah berhasil memupus kebutuhan selama lebih dari 30

tahun perencanaan pembangunan sistem angkutan massal ini;

- Dioperasikannya ujicoba KA Perintis Aceh pada 1 Desember 2013 di lintas

pelayanan Krueng Mane-Bungkah-Krueng Geukueh (11,30 km)

merupakan layanan kereta api perintis pertama yang dioperasikan di

Indonesia;

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

3

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 3

- Ditetapkannya pemenang tender jalur KA Puruk Cahu-Bangkuang-Lupak

Dalam pada Agustus 2014 menjadi proyek KPS (Kerjasama Pemerintah

dan Swasta) pertama yang berhasil dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- Pelaksanaan ground breaking pembangunan jalur kereta api Makassar-

Parepare pada Tanggal 12 Agustus 2014 merupakan titik tolak bagi

pengembangan jalur KA Trans Sulawesi;

- Diselesaikannya pembangunan double-track Lintas Utara Jawa sepanjang

725 kilometer yang ditandai oleh perampungan ruas rel ganda

Kandangan-Pasar Turi pada Tanggal 3 September 2014 merupakan bukti

komitmen dan kemampuan dari seluruh stakeholders perkeretaapian

Indonesia untuk menyelesaikan mega proyek ini hanya dalam tempo

kurang dari 3 tahun.

Selain berbagai hasil positif tersebut di atas, tentu saja masih terdapat pula

beberapa rencana dan tugas yang belum berhasil diselesaikan sampai dengan

saat ini, diantaranya adalah pemisahan Badan Usaha Penyelenggara (BUP)

prasarana dengan BUP sarana pada jalur eksisting sesuai amanat UU No. 23

Tahun 2007, penuntasan pelaksanaan Perpres No. 83 Tahun 20111 khususnya

pada Lingkar Layang Jabodetabek, pembangunan KA akses Bandara, akses KA ke

pelabuhan Tanjung Priok hingga Lini 2 (Container Yard), penanganan perlintasan

sebidang, revitalisasi sejumlah UPT Dry Port, dan lain sebagainya.

Di masa datang, peran perkeretaapian nasional kembali diharapkan hadir kembali

sebagaimana masa keemasannya dulu, baik untuk angkutan penumpang maupun

barang.GIZ (2013) memprediksi bahwa Tahun 2019 sebanyak 17 kota di Indonesia

sudah bertranformasi menjadi kota Metropolitan, sehingga sudah sepantasnya

kota-kota tersebut memiliki sistem angkutan massal berbasis rel sebagaimana

layaknya kota-kota modern. Di sisi lain, beratnya beban pada jaringan jalan

nasional, khususnya di Jawa dan Sumatera, mengharuskan adanya sistem layanan

kereta api yang cukup ekstensif. Sedangkan Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan

pulau-pulau lainnya pun membutuhkan kehadiran moda kereta api untuk

mendukung laju perekonomiannya masing-masing.

Agenda presiden terpilih 2015-2019 untuk mengedepankan kebijakan

pengembangan transportasi massal yang terintegrasi, berimbang, aman, nyaman,

merata, efisienadalah sinyal bahwa dalam 5 tahun ke depan bukan hanya

1 Perpres No. 83 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) untuk

Menyelenggarakan Prasarana dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur

Lingkar Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

4

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 4

transportasi laut, melalui program tol laut, yang akan diprioritaskan, tetapi juga

transportasi kereta api antar kota dan perkotaan.

1.1.2 POSISIDOKUMEN RENSTRA DITJEN PERKERETAAPIAN 2015-2019

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Ditjen Perkeretaapian 2015-2019 sebagai

instansi pemerintahan sebagaimana dinyatakan pada PP No. 40 Tahun 2006

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional adalah dokumen

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, serta program dan kegiatan pokok sesuai dengan tugas dan fungsinya

dengan berpedoman pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional) dan tentu saja Renstra dari unit atasannya, yakni Renstra Kementerian

Perhubungan.

Tugas dan fungsi Ditjen Perkeretaapian sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 189 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perhubungan adalah merumuskan serta melaksanakan

kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkeretaapian melalui beberapa

fungsi berkaitan dengan perumusan kebijakan, pembinaan dan penyelenggaraan,

perumusan NSPK, pengujian dan sertifikasi bidang keselamatan, lalu lintas dan

angkutan kereta api, prasarana dan sarana perkeretaapian.

Selain itu, Ditjen Perkeretaapian adalah pemegang mandat tertinggi dalam

membina penyelenggaraan perkeretaapian nasional sebagaimana disebutkan

dalam pasal 13 UU No. 23 Tahun 2007 tetang Perkeretaapian, yang diantaranya

bertugas melakukan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan, dimana dalam

hal belum ada badan usaha maka Pemerintah dalam menyelenggarakan

prasarana dan/atau sarana perkeretaapian.

Renstra sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, perlu

memperhatikan keselarasannya dengan dokumen perencanaan jangka panjang

yang telah ada, di mana untuk perkeretaapian sudah ditetapkan Permenhub No.

PM 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) yang

memberikan arahan pengembangan perkeretaapian nasional hingga Tahun 2030.

Sedangkan dalam skala Kementerian sudah ditetapkan Kepmenhub No. KM 49

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Departemen

Perhubungan, dan Indonesia sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui UU No. 17

Tahun 2007.

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

5

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 5

Gambar 1.1 menyampaikan positioning dari dokumen Renstra Ditjen

Perkeretaapian 2015-2019 ini baik dalam konteks manajemen kinerja organisasi

sebagai bagian dari Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsi maupun

dalam konteks Ditjen Perkeretaapian sebagai pemegang mandat tertinggi

sebagai pembina penyelenggaraan perkeretaapian nasional sesuai amanat UU No

23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Gambar 1.1Posisi Dokumen Renstra Ditjen Perkeretaapian 2015-2019

Dapat disimpulkan bahwa Renstra Ditjen Perkeretaapian 2015-2019 ini adalah

dokumen induk dari seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

perkeretaapian dalam perioda tersebut, baik yang dilakukan Pemerintah, Swasta,

maupun Pemerintah Daerah. Oleh karenanya cukup penting bagi seluruh

pemangku kepentingan memperhatikan muatan dalam dokumen Renstra ini agar

RPJMN I(2005-2009)

RPJMN II(2010-2014)

RPJMN III(2015-2019)

RPJMN IV(2020-2024)

RENSTRA KEMENHUB(2005-2009)

RENSTRA KEMENHUB(2010-2014)

RENSTRA KEMENHUB(2015-2019)

RENSTRA KEMENHUB(2020-2024)

RENSTRA DITJEN KA

(2005-2009)

RENSTRA DITJEN KA

(2010-2014)

RENSTRA DITJEN KA

(2015-2019)

RENSTRA DITJEN KA

(2020-2024)

RPJPN (2005-2025)

RPJP DEPHUB (2005-2025)

KM 49/2008UU 17/2007

Perpres 5/2010

Perpres 7/2005

KM 43/2005

KM 7/2010

RIPNAS(2011-2030)

PM 43/2011

AGENDA RIPNAS

(2011-2014)

AGENDA RIPNAS

(2015-2019)

AGENDA RIPNAS

(2020-2024)

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

6

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 6

pelaksanaan peranan masing-masing pihak dapat dilakukan saling bersinergi

sehingga tercapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka memberikan

manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas.

1.1.3 KONDISI EKSISTING PERKERETAAPIAN NASIONAL

1.1.3.1 CAPAIAN PERIODA RENSTRA 2010-2014

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Ditjen

Perkeretaapian 2015-2019 harus memperhatikan berbagai capaian dan juga

permasalahan dan kendala pada perioda Renstra sebelumnya (2010-2014). Hal ini

diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (base-line) serta mengambil

pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada perioda sebelumnya.

A. RENCANA, ALOKASI, DAN PENYERAPAN APBN

Gambar 1.2 disampaikan grafik perbandingan antara rencana alokasi anggaran

yang dituangkan dalam dokumen Renstra 2010-2014, dengan alokasi APBN

dalam DIPA Ditjen Perkeretaapian, serta dengan realisasi penyerapan anggaran

setiap tahunnya.

Rencana, alokasi, dan realisasi APBN

Ditjen Perkeretaapian 2010-2014

Secara statistik terdapat korelasi yang sangat tinggi antara rencana dan alokasi

APBN Ditjen Perkeretaapian, di mana koefisien korelasinya (r) mencapai angka

0,98 (mendekati 1), yang artinya bahwa sesungguhnya hampir semua rencana

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

7

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 7

pendanaan APBN Ditjen Perkeretaapian yang direncanakan dalam Renstra 2010-

2014 terpenuhi oleh alokasi DIPA-APBN.Namun perlu dicatat, bahwa prestasi

penyerapan anggaran oleh seluruh satuan kerja di Lingkungan Ditjen

Perkeretaapian rata-rata sekitar 72% (relatif rendah dibandingkan dengan daya

serap rata-rata Unit Eselon I di Kementerian Perhubungan sekitar 87-88%).

Daya serap anggaran ini perlu diupayakan peningkatannyadi masa datang agar

berbagai kegiatan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dan segera dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat.

B. RENCANA DAN REALISASI PEMBIAYAAN OLEH SWASTA

Deskripsi rencana (yang dimuat dalam Renstra 2010-2014) dan realisasi

pengembangan prasarana dan sarana perkeretaapian yang dilakukan oleh Swasta

disampaikan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1Rencana dan Realisasi Pembiayaan oleh Swasta

KEGIATAN RENCANA RENSTRA 2010-2014 REALISASI

PENGEMBANGAN PRASARANA

Jalur KA batubara • Rencana 9 jalur KA

• Panjang 1828 km

2 jalur proses tender KPS, 1 jalur

PFI/swasta murni

Jalur KA perkotaan LRT/Monorel Jakarta (24 km) Dilanjutkan konstruksinya

PENGEMBANGAN SARANA

Rehab sarana • Lokomotif 25 unit

• Kereta 16 unit

• Kereta pembangkit/ bagasi 4 unit

N/A

Pengadaan sarana • Lokomotif 150 unit

• Kereta 452 unit

• Kereta pembangkit/ bagasi 44

unit

• Gerbong 2400 unit

Realisasi oleh PT. KAI:

• Lokomotif 150 unit

• Gerbong 2400 unit

• Kereta dan kereta pembangkit: N/A

Pengadaan KRL 650 unit 664 unit (oleh PT. KCJ)

Sampai dengan Akhir Tahun 2014 rencana pengembangan prasarana

perkeretaapian, yakni jalur kereta api batubara, oleh swastabelum ada yang yang

sampai tahap operasional, sebagian sudah ada progress sampai proses tender

atau konstruksi. Sedangkan untuk kereta api perkotaan, yakni dimulainya

pembangunan LRT Jakarta, Depok, Bogor dan Bekasi dan LRT Provinsi Sumatera

Selatan. Perlu dicatat, bahwa terdapat beberapa aktivitas investasi yang dilakukan

swasta (melalui KPS ataupun swasta murni/PFI) diantaranya MRT Jakarta, KA

Bandara Kualanamu, dan KA Bandara Soekarno-Hatta.

Pengadaan sarana dan KRL oleh Swasta (terutama oleh PT. KCJ dan PT. KAI)

umumnya memiliki realisasi yang sesuai/lebih besar dari yang direncanakan

dalam Renstra 2010-2014.

RENC

ANA

STRA

TEGI

S

DIRE

KTO

RAT

JEND

ERAL

PERK

ERET

AAPI

AN

2015

-

2019

8

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 8

Berdasarkan data progress tersebut, mengisyaratkan bahwa dalam situasi

ekonomi dan politik Indonesia 5 tahun belakangan, investasi prasarana dianggap

cukup beresiko oleh para investor swasta (baik melalui skema KPS ataupun PFI),

sedangkan dengan investasi pada sarana (di mana jalurnya sudah ada serta

market sudah terbentuk) relatif lebih menarik. Sehingga dalam jangka waktu 5

tahun ke depan peran pemerintah dalam pengembangan jaringan prasarana

masih akan sangat diperlukan, sedangkan swasta akan cukup berminat untuk

mengoperasikan sarana pada jalur eksisting yang sudah padat.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN PERKERETAAPIAN 2010-2014

Pada Tabel 1.2 disampaikan rangkuman dari hasil pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian selama perioda Renstra 2010-2014. Secara

umum capaian pelaksanaan kegiatan oleh Ditjen Perkeretaapian telah mencapai

target yang ditetapkan.

Terdapat beberapa kegiatan yang mendapatkan catatan karena capaian

pelaksanaannya jauh dari target yang diharapkan, di mana penyebabnya lebih

dikarenakan hambatan dalam berkoordinasi dengan pihak di luar Ditjen

Perkeretaapian. Sebagai contoh, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi jalur kereta api,

yang seharusnya menjadi tugas dari penyelenggara prasarana perkeretaapian.

Kegiatan melalui skema PHLN (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri) sepertinya masih

terdapat hambatan dalam proses pengadaan. Hal ini disebabkan oleh sinkronisasi

jadual alokasi pendanaan serta persyaratan tender yang harus menyesuaikan

ketentuan dari pemberi dana. Sebaiknya, target kegiatan melalui PHLN dibuat

lebih longgar, sehingga tidak menjadi beban terhadap kinerja keseluruhan.

Target kegiatan pengadaan sarana perkeretaapian oleh Ditjen Perkeretaapian

juga mengalami hambatan, terkait dengan ketentuan dalam UU No. 23 Tahun

2007 yang menyatakan bahwa kegiatan pengadaan sarana merupakan lingkup

tanggung jawab penyelenggara sarana (bukan domain Pemerintah sebagai

pembina). Perlu disediakan regulasi khusus untuk mengatasi kendala ini, karena

ke depan peran pemerintah masih sangat diperlukan untuk pengadaan sarana

untuk layanan kelas ekonomi/PSO dan juga perintisan.

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

9

Tabel 1.2Capaian Pelaksanaan Kegiatan Ditjen Perkeretaapian 2010-2014

Indikator Satuan

Pencapaian per Tahun Total

Pencapaian

2010-2014

Target

Renstra

2010 – 2014

%

Pencapaian Keterangan

2010 2011 2012 2013 2014

Panjang km jalur KA baru yang

dibangun termasuk jalur ganda

Km'sp 81 135 103 497 106 922 1.021 90

Panjang km jalur KA yang

ditingkatkan kondisinya/

keandalannya termasuk

reaktivasi

Km'sp 297 140 79 75 356 947 916 103

Panjang km jalur KA yang

direhabilitasi

Km'sp 11 4 20 - 38 73 77 95 Rehab jalur KA termasuk

kegiatan perawatan yang

menjadi tanggung jawab

penyelenggara prasarana

Jumlah km'sp pengadaan rel Km'sp 168 100 550 155 332 1305 859 152

Jumlah unit pengadaan wesel Unit 163 20 232 420 - 835 556 150

Jumlah unit jembatan KA yang

ditingkatkan/ direhabilitasi dan

dibangun

Unit 89 70 140 123 82 504 333 151

Jumlah paket pekerjaan

peningkatan persinyalan dan

telekomunikasi

Paket 27 26 69 65 29 216 210 103

Jumlah paket pekerjaan

peningkatan/pembangunan

pelistrikan

Paket 10 9 14 13 10 56 49 114

Jumlah paket

pembangunan/rehabilitasi

bangunan operasional/stasiun

Paket 11 12 9 10 13 55 58 95

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

10

Jumlah paket pengadaan

peralatan/fasilitas

prasarana perkeretaapian

Paket 10 7 8 5 4 38 67 57 Pengadaan melalui skema

PHLN (KfW) saat ini masih

dalam proses, terdiri dari

pengadaan MTT = 7 unit,

pengadaan sparepart

perawatan track,

pengadaan peralatan

inspeksi track, dll

Jumlah unit peningkatan fasilitas

pintu perlintasan sebidang

Unit 5 4 4 - 4 17 57 30 Sesuai UU 23/2007,

penanganan perlintasan

sebidang diarahkan ke

pembangunan perlintasan

tidak sebidang melalui

pembangunan underpass/

flyover yang masuk dalam

output jembatan KA

Jumlah paket pengadaan

peralatan/fasilitas keselamatan

Paket 1 15 8 3 2 29 28 104

Jumlah paket pengadaan

peralatan/fasilitas sarana

perkeretaapian

Paket 1 6 17 6 5 35 28 125

Jumlah kereta ekonomi yang

dibangun

Unit 16 11 55 - - 115 124 93

Jumlah unit pengadaan

lokomotif, KRDI, KRDE, KRL,

Tram, Railbus, sarana kerja

Unit 3 61 20 11 12 107 148 72 Kegiatan pengadaan KRL

pada green book (PHLN)

masih dalam proses untuk

pembiayaan melalui KfW

sebanyak 10 trainset (80

unit), diperkirakan baru

akan terealisasi 2015-2019

Jumlah unit modifikasi

sarana KA

Unit - 49 - - - 49 33 148

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 11

D. CAPAIAN SASARAN KINERJA DITJEN PERKERETAAPIAN 2010-2014

Tabel 1.3 menyampaikan daftar capaian sasaran kinerja Ditjen Perkeretaapian

untuk Tahun 2010-2014. Capaian sasaran strategis diukur melalui Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang menjadi ukuran kuantitatif dari pelaksanaan visi dan

misi yang ditetapkan pada perioda Renstra 2010-2014. Sebagai catatan, IKU yang

digunakan pada Tahun 2010 dan Tahun 2011 menggunakan daftar IKU yang

termuat dalam Permenhub No. PM 85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan, sedangkan IKU untuk

Tahun 2012 hingga Tahun 2014 mengikuti daftar IKU pada Permenhub No. PM 68

Tahun 2012 yang merevisi IKU sebelumnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa selama perioda 2010-2014 terdapat

perbaikan capaian kinerja untuk masing-masing IKU.Hal ini ditunjukkan oleh

adanya trendjumlah kejadian kecelakaan kereta api yang cenderung menurun,

ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan kereta api yang terus

meningkat, aktivitas sertifikasi yang semakin bertambah, jumlah lintas pelayanan

komersil/PSO/perintis yang semakin meluas dan bertambah, penyediaan

kapasitas maupun panjang jalur KA yang terus mengalami pertambahan dari

tahun ke tahun. Selain itu, manfaat dari penyelenggaraan perkeretaapian pun

juga terus membaik, dilihat dari kontribusi dalam angkutan barang maupun

penumpang maupun dampaknya terhadap ekonomi dan lingkungan. Secara

internal, terdapat pula kemajuan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan

pengelolaan anggaran berbasis kinerja maupun penyediaan SDM aparatur.

Yang perlu mendapatkan perhatian ke depan adalah relevansi indikator dan juga

target capaian yang ditetapkan, apakah sesuai dengan kebutuhan dan tantangan

pembangunan di masa datang. Dari sisi relevansi indikator, dalam 5 tahun ke

depan fokus presiden terpilih dan juga RPJMN adalah pada peningkatan

konektivitas dan pembenahan sistem transportasi perkotaan. Dari sisi struktur

indikator, perlu dilakukan penyesuaian dengan agenda penataan Arsitektur dan

Informasi Kinerja (ADIK) dalam Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian

Negara/Lembaga2

2Agenda penataan ADIK sudah diperkenalkan oleh Kementerian Keuangan dalam Permenkeu Nomor

136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dimana

struktur indikator kinerja akan disusun berdasarkan logic model. Pendekatan ini juga sudah diadopsi dalam

Peraturan Menteri PPN/Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L

Tahun 2015-2019.

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

12

Tabel 1.3Capaian Target Kinerja Ditjen Perkeretaapian Tahun 2010-2014

NO SASARAN KEMENHUB

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) 2010 2011 2012 2013 2014

1 Meningkatnya Keselamatan,

Keamanan dan Pelayanan

sarana dan prasarana

transportasi sesuai Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

a Meningkatnya Keselamatan

Pengoperasian Perkeretaapian

1 Jumlah kejadian kecelakaan

kereta api khususnya

kejadian anjlokan dan

kejadian tabrakan antar

kereta api

42 33 31 39 39

b Meningkatnya Keandalan

Pengoperasian Perkeretaapian

2 Prosentase realisasi

ketepatan waktu

keberangkatan dan

kedatangan kereta api (%)

39,75 40,25 75,60 62,65 60,40

3 Rata-rata keterlambatan

kereta api (menit)

58,75 54,25 44,64 17 66

c Meningkatnya Kelaikan Sarana dan

Prasarana Perkeretaapian Dalam

Upaya Meningkatkan Keselamatan

4 Jumlah sertifikat kelaikan

sarana perkeretaapian yang

dikeluarkan tepat waktu

279 970 3037 2374 3006

5 Jumlah sertifikat kelaikan

prasarana perkeretaapian

yang dikeluarkan tepat

waktu

55 5 5 9 7

2 Meningkatnya Aksesibilitas

Masyarakat terhadap

pelayanan sarana dan

prasarana transportasi guna

mendorong konektivitas

antar wilayah

d Meningkatnya Aksesibilitas

Masyarakat terhadap Pelayanan

Angkutan Kereta Api

6 Jumlah lintas pelayanan

(penambahan/perubahan

rute)

n/a n/a 168 152 186

7 Jumlah lintas PSO dan

perintis angkutan kereta api

n/a n/a 69 68 81

8 Panjang jalur KA yang

dibangun (baru maupun

jalur ganda), direvitalisasi

(reaktivasi lintas-lintas non-

operasi maupun

peningkatan daya dukung

389 279,1 225,9 571,6 461

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

13

NO SASARAN KEMENHUB

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) 2010 2011 2012 2013 2014

dan kecepatan) (km'sp)

3 Meningkatnya Kapasitas

Sarana dan Prasarana

transportasi untuk

mengurangi backlog dan

bottleneck kapasitas

infrastruktur transportasi

e Peningkatan Manfaat

Pengoperasian Perkeretaapian

Terhadap Ekonomi dari

Pengurangan Biaya Transportasi

Angkutan Barang dan Penumpang

9 Prosentase peningkatan

kontribusi moda KA dalam

angkutan barang sebagai

indikator keberhasilan

kebijakan modal-shifting ke

kereta api (%)

0,40 0,33 0,39 0,46 0,22

10 Prosentase peningkatan

kontribusi moda KA dalam

angkutan penumpang

sebagai indikator

keberhasilan kebijakan

modal-shifting ke kereta api

(%)

0,33 0,21 0,17 0,31 0,24

f Meningkatnya Kapasitas Pelayanan

Angkutan Perkeretaapian

11 Jumlah sarana

(pengadaan/modifikasi/

rehabilitasi) (unit)

21 121 85 38 24

12 Jumlah penumpang KA yang

dilayani (juta penumpang)

201 146 133 220 278

13 Jumlah angkutan barang

yang dilayani oleh KA (juta

ton)

20 17 22 24 31

4 Meningkatkan peranPemda,

BUMN, swasta, dan

masyarakat dlm penyediaan

infrastruktur sektor

transportasi sebagai upaya

meningkatkan efisiensi

dalam penyelenggaraan

transportasi

g Melanjutkan Restrukturisasi

Kelembagaan di Bidang

Perkeretaapian dalam

mengupayakan Multioperator

14 Jumlah perizinan: jumlah izin

usaha, jumlah izin

pembangunan, jumlah izin

operasi sarana/prasarana

dan jumlah rekomendasi/

persetujuan perizinan

penyelenggaraan

perkeretaapian

59 46 70 51 39

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

14

NO SASARAN KEMENHUB

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

UTAMA (IKU) 2010 2011 2012 2013 2014

5 Peningkatan kualitas SDM

dan melanjutkan

restrukturisasi kelembagaan

dan reformasi regulasi

h Meningkatnya Optimalisasi

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,

Anggaran, dan BMN Direktorat

Jenderal Perkeretaapian

15 Nilai AKIP Direktorat

Jenderal Perkeretaapian

- 78,40 82,17 64,81 77,95

16 Tingkat penyerapan

anggaran Ditjen

Perkeretaapian (%)

85,35 77,48 89,39 87,28 88,38

17 Nilai aset Direktorat Jenderal

Perketaapian yang berhasil

diinventarisasi (T)

n/a 83 81,7 90,22 96,63

i Peningkatan Jumlah dan Kualitas

SDM Perkeretaapian yang

Bersertifikat Dalam Upaya

Meningkatkan Keselamatan dan

Keandalan Pelayanan KA

18 Jumlah sertifikat kecakapan

SDM perkeretaapian

10.225 282 1.990 2.701 2.036

j Melanjutkan Reformasi Regulasi di

Bidang Perkeretaapian

19 Jumlah peraturan

perundang-undangan di

bidang perkeretaapian yang

diterbitkan

13 39 5 7 14

6 Meningkatkan

pengembangan teknologi

transportasi yang efisien

dan ramah lingkungan

sebagai antisipasi terhadap

perubahan iklim

k Meningkatkan Pengembangan

Teknologi Perkeretaapian yang

Efisien dan Ramah Lingkungan

Sebagai Antisipasi Terhadap

Perubahan Iklim

20 Panjang jalur kereta api yang

sudah terelektifikasi (km'sp)

n/a 165,2 44 40,8 17,35

21 Jumlah penerapan teknologi

yang efisien dan ramah

lingkungan di bidang

perkeretaapian

0 keg 1 keg 74

dBA

81,4

dBA

83

dBA

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 15

D. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI RENSTRA 2010-2014

Pada beberapa butir berikut ini disampaikan daftar tantangan dan permasalahan

yang dihadapi dalam implementasi Renstra Ditjen Perkeretaapian Tahun 2010-

2014 yang lalu, diantaranya:

1. Hambatan pembebasan lahan

Beberapa target pelaksanaan pembangunan di prasarana perkeretaapian

banyak menemui kendala dari proses pengadaan lahan, diantaranya:

pembangunan double-track Pantura Jawa, jalur KA antara Batu Ceper

(Tangerang)-Bandara Soekarno Hatta, jalur KA Bandar Tinggi-Kuala

Tanjung, jalur KA Bireun – Lhokseumawe.

2. Jangka waktu pelelangan yang panjang (khususnya untuk kegiatan PHLN)

Proses pelelangan untuk beberapa kegiatan pengadaan barang dan jasa,

khususnya yang menggunakan dana PHLN cenderung lebih panjang

dibandingkan dengan proses pelelangan menggunakan dana rupiah

murni. Permasalahan ini muncul karena kompleksitas secara administrasi

dan teknis yang kasuistik dan perlu dilakukan penanganan khusus.

3. Payung hukum untuk pengadaan sarana perkeretaapian

Pengadaan sarana kereta api, khususnya untuk layanan kelas ekonomi,

pada perioda Renstra 2010-2014 mengalami hambatan dari sisi payung

hukum, karena sesuai UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

lingkup kegiatan pengadaan sarana merupakan tugas Badan Usaha

Penyelenggara (BUP) Sarana dalam hal ini adalah PT. KAI. Namun pada

kenyataannya, masyarakat masih sangat membutuhkan peningkatan

kualitas maupun kuantitas layanan kereta api kelas ekonomi.

4. Keterbatasan SDM bidang perkeretaapian

Besarnya alokasi anggaran Ditjen Perkeretaapian pada periode 2010-2015

serta cakupan kegiatan yang begitu luas (mulai dari penyusunan regulasi,

kebijakan, pelaksanaan pembangunan/pengadaan, sertifikasi, hingga

pengendalian dan pengawasan) kurang didukung oleh penyediaan SDM

aparatur Ditjen Perkeretaapian. Sampai dengan Tahun 2014 jumlah SDM

aparatur di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian hanya sebanyak 573 orang

dengan 246 orang yang memiliki sertifikat keahlian.

5. Peran Pemda dan swasta yang masih minim dalam mendukung

pembangunan infrastruktur perkeretaapian

Praktis hingga akhir Tahun 2014 tidak cukup banyak inisiasi pembangunan

infrastruktur perkeretaapian yang telah selesai dibangun atas inisiatif

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 16

ataupun pembiayaan oleh Pemda maupun Swasta. Meskipun dalam UU

No. 23 Tahun 2007 potensi peran sudah dibuka lebar, baik untuk

perkeretaapian umum maupun perkeretaapian khusus, namun sepertinya

Pemda dan Swasta cenderung bersikap “wait and see”. Sebenarnya sudah

ada preseden, seperti: pembangunan MRT dan monorel Jakarta, KPS jalur

Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung, namun peran pemerintah Pusat masih

terlalu dominan.

6. Implementasi PSO, IMO, TAC yang belum optimal

Meskipun regulasi terbaru mengenai implementasi PSO (Public Service

Obligation)3 yang sudah dipisahkan dengan IMO (Infrastructure

Maintenance and Operation)4 dan TAC (Track Access Charge)5, namun

dalam implementasinya belum optimal, karena saat ini penyelenggaraan

prasarana maupun sarana perkeretaapian di jalur eksisting masih

dilakukan oleh PT. KAI, sementara Pemerintah belum memiliki

kelembagaan yang dapat menerima pembayaraan penggunaan prasarana

sebagai PNBP.

1.1.3.2 KONDISI EKSISTING ELEMEN PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN

Sebagaimana disampaikan pada pasal 1 (1) UU. 23 Tahun 2007, yang dimaksud

dengan perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana,

sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan

prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Pada beberapa butir

berikut ini disampaikan kondisi terkini mengenai setiap elemen dalam

penyelenggaraan perkeretaapian tersebut, yang akan menjadi acuan (base-line)

bagi kebijakan dan rencana pembangunan dalam perioda Renstra 2015-2019.

A. PRASARANA PERKERETAAPIAN

Perkembangan penyediaan jaringan prasarana perkeretaapian sampai dengan

akhir Tahun 2013 disampaikan pada Tabel 1.4. Meskipun tingkat pertumbuhan

panjang rel operasional tidak besar, namun perlu diperhatikan bahwa angka yang

disajikan pada Tabel 1.4 belum menyertakan panjang jalur kereta api ganda yang

pada akhir Tahun 2014 diperkirakan sepanjang 1.292,8 km.

3 Permenhub No. PM 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan

Orang Dengan Kereta Api Untuk Pelayanan Kelas Ekonomi 4 Permenhub No. PM 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian

Prasarana Perkeretaapian Milik Negara 5 Permenhub No. PM 62 TAHUN 2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Penggunaan Prasarana

Perkeretaapian Milik Negara

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 17

Tabel 1.4Perkembangan Penyediaan Prasarana Perkeretaapian 2009-2014

Jenis Prasarana satuan 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Panjang Jalan Rel Kereta Api Menurut Jenis Rel (Lintas Operasional)

R - 54 km 2091.83 2207.13 2285.01 2353.79 2581.25 2737.52

R - 50 km 223.04 208.77 208.77 208.77 208.34 208.34

R - 42 km 1749.79 1749.53 1746.53 1651.2 1692.30 1651.26

R - 33 km 559.69 533.81 470.19 521.79 528.75 473.41

R - 25 km 188 117.18 117.18 125.56 97.15 125.56

Total km 4812.17 4816.42 4827.68 4861.11 5107.79 5196.09

Perlintasan sebidang

Resmi Dijaga Lokasi 1174 1174 1169 1143 1163 1174

Resmi Tidak Dijaga Lokasi 3414 3410 3410 3037 2427 3419

Liar Lokasi 618 618 618 999 1355 618

Total 5206 5202 5197 5179 4945 5211

Jumlah

Persinyalan

Elektrik

Set 207 215 219 222 232 252

Upaya penanganan perlintasan sebidang sudah dilakukan secara ekstensif, di

mana jumlah perlintasan liar sudah berkurang berikut dengan perlintasan resmi

yang tidak dijaga. Sedangkan perlintasan resmi yang dijaga mengalami kenaikan

secara marginal dari tahun ke tahun. Perlu dicatat, bahwa upaya penanganan

perlintasan diupayakan mengikuti ketentuan dalam UU 23/2007 untuk diubah

menjadi perlintasan tidak sebidang (melalui fly over ataupun underpass).

B. SARANA PERKERETAAPIAN

Tabel 1.5 menyampaikan perkembangan penyediaan sarana perkeretaapian.

Terlihat bahwa penyediaan sarana untuk jenis gerbong, lokomotif diesel, dan juga

kereta api berpenggerak sendiri. Sebagian besar pertumbuhan tersebut dilakukan

oleh PT. KAI dan PT. KCJ sebagai operator kereta api di Indonesia. Untuk sarana

perkeretaapian di luar kecepatan normal, umumnya tidak mengalami

penambahan yang berarti, karena dioperasikan untuk keperluan pariwisata

ataupun untuk kepentingan usaha sendiri.

Perlu dicatat disini bahwa selama perioda 2009-2014, Pemerintah (c.q Ditjen

Perkeretaapian) telah melakukan pengadaan KRD / KRL/ KRDE sebanyak 122 unit

dan kereta api kelas ekonomi sebanyak 129 kereta. Selain itu dilakukan pula

rehabilitasi terhadap 41 kereta.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 18

Tabel 1.5Perkembangan Penyediaan Armada Kereta Api 2011-2014

NO URAIAN 2011 2012 2013 2014 GROWTH

RATE (%)

A KERETA API KECEPATAN NORMAL

I LOKOMOTIF 410 380 484 498 7.65

1 Lokomotif diesel 406 376 480 494 7.73

2 Lokomotif Listrik 0 0 0 0 0

3 Lokomotif Uap 4 4 4 4 0

II KERETA 2332 2481 2385 2759 6.07

1 Kereta dengan Penggerak Sendiri 710 834 716 1006 14.61

2 Kereta yang ditarik lokomotif 1622 1647 1669 1753 2.64

III GERBONG 3937 5973 6169 7248 24.16

IV PERALATAN KHUSUS 125 125 127 133 2.11

1 Peralatan Khusus dengan

Penggerak Sendiri

75 75 77 83 3.49

2 Peralatan khusus yang ditarik

lokomotif

50 50 50 50 0

JUMLAH KERETA API KECEPATAN

NORMAL

6804 8959 9165 10638 16.68

B KERETA API KECEPATAN TINGGI 0 0 0 0 0

C KERETA API MONOREL 0 0 0 0 0

D KERETA API MOTOR INDUKSI

LINIER

0 0 0 0 0

E KERETA API GERAK UDARA 6 6 6 6 0

F KERETA API LEVITASI MAGNETIK 0 0 0 0 0

G TREM 0 1 1 1 0

H KERETA API GANTUNG 169 169 169 169 0

JUMLAH ARMADA KERETA API 6979 9135 9341 10814 16.31

Keterangan: sistem pengelompokkan data sarana perkeretaapian berbeda untuk Tahun 2009 dan

Tahun 2010

C. SDM PERKERETAAPIAN

Di masa datang, seiring dengan perkembangan jaringan dan permintaan

perjalanan, maka kebutuhan akan jumlah SDM perkeretaapian akan meningkat

pesat. Diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas sertifikasi

maupun pendidikan dan pelatihan SDM perkeretaapian. Jika diperlukan dapat

dibantu oleh asosiasi profesi dan lembaga diklat swasta, bahkan luar negeri untuk

SDM pada teknologi perkeretaapian yang baru. Perkembangan sertifikasi SDM

perkeretaapian yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian sejak Tahun 2007

disampaikan pada Tabel 1.6.

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

19

Tabel 1.6Perkembangan Sertifikasi SDM Perkeretaapian Tahun 2007-2014

NO KATEGORI SDM TAHUN JUMLAH

KATEGORI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 (Orang)

A REGULATOR PERKERETAAPIAN

1 Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sertifikat Keahlian

- Fasilitas Operasi 0 0 0 0 24 0 0 14 38

- Jalur dan Bangunan KA 0 0 0 0 38 0 0 25 63

2 Inspektur Prasarana Perkeretaapian 0 0 0 0 31 0 0 0 31 Sertifikat Keahlian

3 Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian 0 0 0 0 32 0 0 24 56 Sertifikat Keahlian

4 Inspektur Sarana Perkeretaapian 0 0 0 0 17 0 0 0 17 Sertifikat Keahlian

5 Auditor Perkertaapian 0 0 0 0 41 0 0 0 41 Sertifikat Keahlian

Sub Total Bidang Regulator 0 0 0 0 183 0 0 63 183

B OPERATOR (PT.KAI)

1 Awak Sarana Perkeretaapian Masinis 169 179 1917 480 0 1425* 383*** 161 4553 Sertifikat Kecakapan

2 Awak Sarana Perkeretaapian Asisten Masinis 5 17 417 592 0 652** 320 263 2266 Sertifikat Kecakapan

3 Pengatur Perjalanan Kereta Api (PPKA) 0 99 1780 715 0 0 1119 427 3713 Sertifikat Kecakapan

4 Penjaga Perlintasan Kereta Api (PJL) 0 0 2625 0 0 760**** 417***** 3802 Sertifikat Kecakapan

5 Juru Pemeriksa Prasarana (JPJ) 0 0 855 0 0 119 0 974 Sertifikat Kecakapan

Sub Total Bidang Operator 174 295 4114 5267 0 2077 2701 1268 14628

C SDM KONTRAKTOR

Train Watcher 0 0 0 0 0 724 0 0 724

Sub Total Bidang Kontraktor 724

Grand Total 174 295 4114 5267 183 2801 2701 1331 14811

Keterangan:

* ) Pengajuan Baru sejumlah 285 masinis dan perpanjangan (ganti buku sertifikat, tanpa smart card) sejumlah 1140

**) Pengajuan Baru sejumlah 299 asisten masinis dan perpanjangan (ganti buku sertifikat, tanpa smart card) sejumlah 353

***) Awak Sarana Jaladara (Kereta Wisata Uap:3) dan MTT PT MKP(Jumlah:8)

****) 39 PJL Dishub wilayah Jawa Tengah (Pekalongan, Brebes, Tegal, Semarang, Kulon Progo)

*****) 21 PJL Dishub wilayah Jawa Tengah (pengujian Desember 2013, penerbitan sertifikat per 1 Januari 2014) dan 72 PJL Dishub

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 20

D. PRODUKSI ANGKUTAN

Tabel 1.7 menyampaikan perkembangan produksi angkutan penumpang

menurut jenis lintas di Indonesia.

Tabel 1.7Perkembangan Produksi Angkutan Penumpang Kereta Api

No Uraian Satuan 2010 2011 2012 2013 2014

1 KA Utama Pnp 32.215.509 30.071.426 24.202.627 24.034.029 28.569.459

2 KA Lokal

Raya

Pnp 46.959.183 50.797.349 44.591.335 39.350.773 41.359.170

3 KA

Jabotabek

Pnp 122.755.992 110.817.816 134.087.064 156.734.704 206.812.113

4 KA

Bandara

Kualanamu

Pnp - - - 268.748 820.840

5 KA Perintis

Aceh

Pnp - - - 25.448 15.828

6 KA Perintis

Sidoarjo -

Tulangan -

Tarik -

Mojokerto

Pnp - - - - 105.751

Jumlah Pnp 201.930.684 191.686.591 202.881.026 220.413.702 277.683.161

Dari gambar tersebut terlihat jelas bahwa pangsa pasar terbesar angkutan kereta

api penumpang adalah pada lintas kereta api perkotaan/commuter (Jabodetabek

dan Lokal Raya) yang mengkomposisi sekitar 74,5% dari total pada tahun 2014.

Terdapat kecenderungan penurunan pada pangsa angkutan kereta api lintas

utama (jarak sedang-jauh) sekitar 2,0% per tahun dan lintas lokal raya sekitar

2,67% per tahun.

Di Tahun 2013 dan 2014 terdapat 3 jenis pelayanan baru angkutan kereta api

penumpang, yakni KA Bandara Kuala Namun, KA Perintis Aceh serta KA Perintis

Sidoarjo - Tulangan - Tarik - Mojokerto. UntukKA Bandara Kualanamu baru bisa

mengangkut sekitar 3,32% dari total sekitar 8,1 juta pengguna Bandara

Kualanamu (best practice di negara lain KA Bandara mampu mengangkut hingga

5-10% dari total). Adapun penyediaan KA perintis Aceh dan Sidoarjo - Tulangan -

Tarik - Mojokerto setidaknya dapat menarik animo masyarakat luas terhadap

layanan kereta api.

Atas perkembangan data yang ada, maka di masa datang sangat

direkomendasikan untuk melakukan ekspansi pelayanan kereta api ke wilayah

perkotaan lainnya (khususnya yang sudah berjuluk kota metropolitan). Adapun

untuk kereta api jarak sedang dan jarak jauh perlu dilakukan reposisi sesuai

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 21

karakteristiknya untuk lebih fokus pada layanan jarak sedang (maksimal 4-6 jam

perjalanan) sedangkan untuk jarak jauh sebaiknya fokus pada kelas ekonomi.

Peningkatan kualitas layanan, aksesibilitas dan rasionalisasi tarif angkutan kereta

api, serta pengembangan akses bandara dan pelabuhan di lokasi lainnya perlu

mendapatkan porsi perhatian yang cukup. Sedangkan aktivitas pengembangan

layanan keperintisan pada jalur baru dan hasil reaktivasi perlu dijadikan sebagai

media promosi layanan kereta api pada area yang sedang berkembang.

Perkembangan produksi angkutan barang kereta api disajikan pada Tabel 1.8.

Pertumbuhan angkutan barang kereta api cukup besar, sekitar 13,25% per tahun

di mana pada Tahun 2014 mencapai sebanyak 30,7 juta ton.

Tabel 1.8Perkembangan produksi angkutan barang kereta api

No Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Growth

Rate

(%)

1 Minyak Bumi

(BBM)

Ton 2470 1825 1677 1780 1976 2112 -4.40

2 P u p u k Ton 4 0 0 0 24 0 0.00

3 S e m e n Ton 2750 2443 2663 3101 3143 5071 9.84

4 Batubara Ton 11030 11147 12011 13217 14885 16914 8.11

5 Hasil

Perkebunan

Ton 1038 993 333 1240 767 781 -37.89

6 Peti Kemas Ton 111 123 1224 1813 2511 2764 33.83

7 Pasir Kuarsa Ton 28 7 0 46 0 0 0.00

8 Karet Ton 0 0 3 0 0 0 0.00

9 B. C. (Barang

Cepat)

Ton 98 87 64 67 201 177 1.80

10 B. H. P. (Barang

Hantaran

Penumpang)

Ton 76 130 127 157 147 154 11.21

11 Lain-Lain Ton 1305 2186 507 658 1060 2712 -33.81

Jumlah Ton 18910 18941 18609 22079 24714 30685 8.84

Jika diperhatikan komposisinya, maka lebih dari 55% angkutan barang

dikontribusi oleh angkutan batubara, kemudian 17% oleh angkutan semen, dan

sekitar 9% oleh angkutan peti kemas. Sebagian besar dari pangsa angkutan

barang tersebut diangkut berdasarkan kontrak negosiasi, sedangkan porsi barang

umum masih sangat kecil.

Di masa datang perlu dilakukan optimalisasi pangsa pasar angkutan barang

kereta api pada komoditas tambang dan industri dasar yang secara tradisional

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 22

menjadi captive demand bagi kereta api. Oleh karenanya pengembangan jaringan

jalur KA baru untuk angkutan barang di Sumatera dan Kalimantan sangat relevan.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan jalur ganda Pulau Jawa untuk logistik (yang

diperkirakan dapat menghemat biaya hingga 30%) perlu menjadi perhatian

kebijakan dalam 5 tahun ke depan, di mana diperlukan dukungan

pengembangan intermodality yang kuat dengan moda lainnya.

E. TINGKAT PELAYANAN

Pada Tabel 1.9disampaikan perkembangan tingkat pelayanan kereta api.Dimana

terlihat adanya peningkatan ketepatan waktu keberangkatan maupun

kedatangan penumpang maupun barang yang cukup signifikan, khususnya dalam

3 tahun terakhir.

Tabel 1.9Perkembangan Tingkat Pelayanan Kereta Api

NO URAIAN SATUAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Penumpang berangkat tepat % 72 57 81 92 90 89

2 Penumpang berangkat terlambat menit 7 7 5 3 4 4

3 Penumpang datang tepat % 31 20 29 73 72 29

4 Penumpang datang terlambat menit 35 50 42 27 29 35

5 Barang berangkat tepat % 27 29 27 65 50 46

6 Barang berangkat terlambat menit 115 79 85 75 30 85

7 Barang datang tepat % 28 29 29 64 49 34

8 Barang datang terlambat menit 107 100 86 77 31 140

9 Gangguan Sintel Kejadian 818 697 594 0 1116 844

10 Lokomotif mogok Kejadian 1622 1591 1560 1578 1118 1834

11 Waktu peredaran gerbong rata-rata Hari 2.82 2.6 2.33 2.58 2,42 2,4

Tingkat gangguan sintel dan jumlah kejadian lokomotif mogok harus dikurangi

hingga level minimal, karena berbagai gangguan tersebut sangat berpengaruh

terhadap kinerja layanan.

F. TINGKAT KECELAKAAN

Pada Tabel 1.10disampaikan perkembangan data tingkat kecelakaan kereta api

dalam 5 tahun terakhir. Trend penurunan tingkat kecelakaan sangat jelas terlihat,

di mana dari sisi jumlah kejadian maupun jumlah korban kecelakaaan mengalami

penurunan luar biasa. Tahun 2013 bahkan jumlah korban kecelakaan mencapai

rekor 0 orang, yang artinya kejadian kecelakaan yang terjadi berskala kecil (dan

umumnya bukan tabrakan antar kereta maupun dengan kendaraan).

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 23

Dari sisi jenis kejadian, anjlokan masih menempati urutan yang tertinggi, dengan

faktor penyebab kecelakaan tertinggi adalah faktor sarana dan SDM operator.

Kedua faktor penyebab ini masih dapat dikendalikan melalui pemeliharaan sarana

serta peningkatan kompetensi SDM.

Tabel 1.10Perkembangan data kecelakaan kereta api

NO URAIAN SATUAN 2009 2010 2011 2012 2013 2014

A Korban

1 Meninggal Dunia Orang 57 79 39 4 0 3

2 Luka Berat Orang 122 93 45 8 0 7

3 Luka Ringan Orang 76 104 28 37 0 6

Jumlah korban Orang 255 276 112 49 0 16

B Jenis Kecelakaan

1 Tabrakan KA dengan

KA

Kejadian 5 3 1 2 0 1

2 Tabrakan KA dengan

Kendaraan

Kejadian 21 26 22

3 Anjlokan Kejadian 41 25 23 21 25 33

4 Terguling Kejadian 7 4 2 2 1 0

5 Banjir/Longsor Kejadian 8 6 1 4 7 2

6 Lain-Lain Kejadian 8 4 6 2 6 3

Jumlah kecelakan Kejadian 90 68 55 31 39 39

C Penyebab Kecelakaan

1 Sarana Kejadian 22 11 11 12 11 5

2 Prasarana Kejadian 12 6 4 3 6 6

3 SDM Operator Kejadian 24 14 13 8 11 8

4 Eksternal Kejadian 23 28 26 4 3 18

5 Alam Kejadian 9 9 1 4 8 2

Jumlah kecelakaan 90 68 55 31 39 39

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS GLOBAL

Dalam 5 tahun ke depan akan terdapat berbagai perkembangan lingkungan

strategis global yang menjadi peluang dan tantangan pengembangan bidang

perkeretaapian di Indonesia. Beberapa perkembangan lingkungan strategis

tersebut dirinci dalam beberapa butir berikut ini.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 24

A. TRANSFORMASI PEREKONOMIAN DUNIA

Sejumlah ilmuwan menyatakan bahwa tranformasi perekonomian dunia akan

terus berlanjut. Tapscot6 (1999) menegaskan bahwa ekonomi dunia yang sudah

sedemikian maju saat ini telah mengalami transformasi lanjutan (sebelumnya dari

pertanian ke industri manufaktur dan terus bergeser ke industri informasi), dari

ekonomi yang berbasiskan industri saat ini menuju kepada ekonomi berbasiskan

ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (knowledge based economy). Ke depan

negara yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan menguasai

perkembangan ipteks untuk menyediakan layanan yang berkualitas, efisien, cepat

dan akurat akan memenangkan persaingan. Hal ini juga berlaku dalam bidang

sektor transportasi, di mana pemanfaatan teknologi yang ekstensif di dalam

sistem prasarana maupun sarana akan mampu menghasilkan layanan yang tidak

hanya cepat, tetapi juga murah, aman, dan selamat.

Transformasi perekonomian global yang berikutnya adalah adanya pergeseran

pendulum perekonomian dunia (global shifting) ke Asia. Asian Development Bank7

membuat proyeksi atas skema peralihan perekonomian dunia ke Asia, dimana

pada tahun 2050 perekonomian Asia diproyeksikan akan bangkit mencapai 52%

dari perekonomian dunia dan Indonesia bersama lima Negara Asia lainnya akan

menyumbang sekitar 91% (China, India, Singapura, Thailand, Korea, dan Jepang)

dari perekonomian Asia pada tahun 2010-2050. Kebangkitan ekonomi Asia ini

membawa dua konsekuensi bagi Indonesia. Di satu sisi akan terjadi persaingan

yang sangat ketat di antara bangsa-bangsa di Asia untuk memperebutkan

sumberdaya ekonomi. Di sisi lain membuka peluang yang sangat besar bagi

Indonesia untuk segera tampil berada di barisan depan dari negara-negara maju

dan modern Asia dengan proyeksi pendapatan per kapita jauh diatas USD 14.000.

Dalam hal ini, transportasi perkeretaapian akan memegang peran penting di

mana konektivitas transportasi nasional yang efisien melalui skala ekonomi yang

lebih besar akan membutuhkan jaringan angkutan massal yang berkapasitas dan

berkecepatan tinggi, dan ini hanya mampu dilakukan oleh moda kereta api (di

daratan) dan moda laut (antar pulau). Kualitas dan konektivitas jaringan kereta api

akan menjadi penentu utama kemampuan Indonesia untuk memenangkan

perebutan sumber daya ekonomi yang semakin langka ke depan.

6Pembahasan tentang Ekonomi Baru dunia ini dapat dilihat di: Tapscott, D. The Digital Economy. Promise and

Peril in the Age of Networked Intelligence. Mc Graw-Hill, 1999. Lihat juga: Tapscott, D., Alex Lowy, dan David

Ticoll, Blueprint to the Digital Economy, McGraw-Hill, 1998. 7Asian Development Bank (ADB). Asian Development Outlook 2013 Update.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 25

B. KOMPETISI GLOBAL (GLOBAL COMPETITIVENESS)

Adanya pergeseran perekonomian dunia membawa konsekuensi bagi adanya

persaingan ketat dalam memperebutkan hegemoni ekonomi dunia, semua itu

mengarah pada perlunya peningkatan daya saing Indonesia dalam kancah global.

Sebagaimana diketahui bahwa WEF dalam Global Competitiveness Report edisi

2013-2014, menempatkan Global Competitiveness Index (GCI) Indonesia pada

peringkat 38 dunia dari 148 negara (di bawah Singapura, Malaysia, Brunei,

Darussalam, dan Thailand) dengan skor 4,5 (skala 7).Salah satu penyebab belum

maksimalnya daya saing Indonesia adalah kualitas infrastruktur di mana WEF

memberikan skor 4,0 (skala 7) di peringkat 82 dari 148 negara. Adapun khusus

untuk infrastruktur kereta api skor yang diberikan WEF adalah 3,5 (skala 7) pada

peringkat 44 (dari 148 negara).

Terlepas dari keabsahan dari proses maupun hasil penilaian WEF tersebut,

bagaimanapun juga kualitas penyediaan dan kinerja pelayanan transportasi

kereta api di Indonesia harus ditingkatkan agar mampu menopang pergerakan

ekonomi nasional yang akan lebih besar di masa-masa mendatang.

C. KERJASAMA EKONOMI GLOBAL DAN REGIONAL

Indonesia merupakan anggota dari sejumlah perkumpulan atau kerjasama

ekonomi, baik dalam skala global maupun regional, tercatat diantaranya adalah

WTO, G-20, APEC, dan juga AEC (Asean Economic Community). Berbagai

kerjasama ekonomi tersebut umumnya berusaha untuk mengurangi hambatan

perdagangan diantara negara anggota, sehingga setiap negara mendapatkan

manfaat berupa pasar yang lebih terbuka dan kompetitif.

Sebagai anggota WTO, Indonesia saat ini sudah menghadapi tekanan persaingan

yang sedemikain ketat untuk berbagai jenis produk yang sudah dikurangi/

dihilangkan hambatan perdagangannya. Selanjutnya, APEC juga telah

mensyaratkan bahwa diantara negara anggota pada Tahun 2020 sudah tercipta

pasar bebas. Dalam waktu dekat di akhir Tahu 2015, seluruh anggota AEC (Asean

Economi Community) akan memberlakukan liberalisasi perdagangan diantara

negara ASEAN. Pelaksanaannya akan disokong oleh perwujudan konsep ASEAN

connectivity yang sudah disusun masterplannya (MPAC/Masterplan of ASEAN

Connectivity) pada Tahun 2012.

Beberapa agenda dalam MPAC sangat terkait dengan transportasi kereta api,

diantaranya adalah rencana pengembangan SKRL (Singapore Kunming Rail Link)

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 26

yang akan menghubungkan seluruh wilayah daratan ASEAN melalui rail di Tahun

2015, dan selanjutnya akan diperpanjang hingga wilayah Indonesia.

Sedikit banyak AEC akan berpengaruh terhadap industri jasa maupun industri

pendukung perkeretaaapian nasional, karena persaingan akan semakin terbuka

(meskipun jalur rel Indonesia tidak terhubung langsung). Perdagangan bebas

ASEAN harus diartikan sebagai kebutuhan peningkatan konektivitas dan efisiensi

layanan transportasi yang akan menjadi penentu bagi daya saing produk

nasional.

D. AGENDA PASCA 2015: SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (UN-SDGs)

Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan dalam Sidang PBB

Tahun 2000 akan dievaluasi capaian akhir targetnya di Tahun 2015, sebagai

kelanjutannya ditetapkan SDGs sebagai pola dasar pembangunan dunia setelah

Tahun 2015 (hasil kesepakatan Konferensi PBB tentang Pembangunan

Berkelanjutan di Rio de Janeiro pada bulan Juni 2012 (Rio + 20).

Agenda pembangunan Dunia setelah Tahun 2015, termasuk perkeretaapian,

diharapkan mempertimbangkan agenda SDGs tersebut terutama aplikasi dari

konsep green economy, pengentasan kemiskinan, serta sarana pelaksanaan

agenda bersama dalam keuangan, akses dan transfer teknologi, capacity

buildings.

1.2.2 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS NASIONAL

Perencanaan pembangunan bidang perkeretaapian sebagai bagian dari agenda

besar pembangunan nasional, harus secara baik mengelaborasi berbagai

perkembangan sektor-sektor strategis lain, sehingga fungsi layanan yang

dihasilkan dapat secara efisien dan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi

dan pemerataan pembangunan nasional. Beberapa perkembangan lingkungan

strategis nasional tersebut dijelaskan pada beberapa butir berikut ini.

A. PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN EKONOMI NASIONAL

Sebagaimana dituangkan dalam dokumen RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional) 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2005) bahwa Indonesia

menginginkan keluar dari jebakan negara ekonomi menengah (middle income

trap) pada Tahun 2025 di mana pada waktu itu PDB perkapita Indonesia sudah

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 27

menembus angka USD 12.000. Untuk mencapai target tersebut di atas maka

dibutuhkan pertumbuhan ekonomi nasional rata-rata sekitar 6-7% per tahun

(sumber: McKinsey, 2013).

Konsekuensi dari aspirasi pertumbuhan ekonomi tersebut terhadap sektor

transportasi, atau perkeretaapian secara spesifik, cukup jelas, yakni di mana: (1)

untuk membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi 6-7% tersebut, maka

moda kereta harus dapat berperan sebagai pendorong ekonomi pertumbuhan

ekonomi nasional dengan memanfaatkan keunggulan komparatifnya sebagai

sistem angkutan massal yang efisien, dan (2) selanjutnya kereta api harus mampu

menyediakan layanan transportasi yang prima dan berorientasi pada pengguna

(user oriented) karena keberadaan golongan kelas ekonomi menengah ke atas di

Indonesia akan tumbuh pesat (middle income booming) dalam 5-10 tahun ke

depan.

Dalam sisi pandang yang berbeda, kesenjangan ekonomi masih akan terjadi

dalam beberapa tahun ke depan. Di dalam sejarah Indonesia modern beberapa

dekade ke belakang, Kawasan Barat Indonesia (KBI) - Jawa, Sumatera, and Bali-

telah menjadi hegemony dalam menyumbang PDB nasional sedangkan Kawasan

Timur Indonesia (KTI) yang sangat kaya akan sumber daya alam, laut, hutan, dan

mineral, seolah-olah hanya menjadi pelengkap.

Bappenas (2012) menyatakan bahwa kesenjangan ekonomi antar wilayah masih

terjadi dalam beberapa tahun ke depan, dimana KBI (Sumatera dan Jawa) masih

akan menyumbang 82,40% dari total PDRB Nasional, sedangkan KTI secara

keseluruhan hanya menyumbang sekitar 17,60% PDB Nasional di Th 2012.

Kesenjangan ekonomi juga dirasakan antar golongan ekonomi masyarakat, di

mana index gini Indonesia pada Tahun 2013 sudah mencapai angka 0,41 yang

membutukan solusi cepat agar terdapat transfer kesempatan/akses terhadap

sumber-sumber perekonomian.

Moda kereta api, sebagai media konektivitas antar wilayah di dalam pulau perlu

mengambil bagian dalam mendorong pemerataan pembangunan, dimana

pengembangan jaringan di luar Jawa dan Sumatera (Kalimantan, Sulawesi, Papua)

diharapkan dapat memberikan peluang lebih baik bagi daerah untuk lebih

berkembang ekonominya. Sedangkan pemberian layanan perintis, dan khususnya

PSO (Public Service Obligation) diharapkan dapat membantu golongan

masyarakat miskin untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahterannya.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 28

B. KEPENDUDUKAN DAN URBANISASI

UNFPA-Bappenas (2014) merilis data tentang proyeksi pertumbuhan penduduk

Indonesia sampai dengan tahun 2035 di mana pada waktu itu jumlah penduduk

penduduk sudah menembus angka 306 juta jiwa. Diperkirakan pada Tahun 2019

jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 271 juta jiwa dengan penyebaran

penduduk yang tidak merata, dimana sekitar 56%-nya tinggal di Pulau Jawa dan

proporsi penduduk perkotaan di Indonesia akan terus bertambah, Tahun 2020

sekitar 56,7%.

Selain, hal itu yang perlu diperhatikan juga adalah kenyataan bahwa jumlah

penduduk perkotaan di Indonesia saat ini sudah sekitar sudah mencapai angka di

atas 130 juta jiwa yang mengkomposisi sekitar 54% dari total penduduk

Indonesia. Bappenas-UNFPA (2014) juga memprediksi bahwa di tahun 2035

dengan tingkat urbanisasi yang sepertinya tetap akan tinggi, maka jumlah

penduduk perkotaan akan menembus angka 196 juta jiwa atau sekitar 66,6% dari

jumlah penduduk Indonesia. GIZ (2013) memprediksi bahwa pada Tahun 2019

jumlah kota Metropolitan di Indonesia akan bertambah menjadi 17 kota, kota

besar akan menjadi 12 kota, dan akan terdapat 50 kota berukuran sedang.

Pulau Jawa yang padat, tidak akan mungkin lagi menggantungkan

transportasinya pada jaringan jalan, peran moda kereta api akan sangat

diperlukan, setidaknya untuk mengurangi beban 10-20% dari lalu lintas pada

jaringan jalan nasional di Pantura dan Pansela Jawa, salah satunya melalui

program double-track.

Selanjutnya, wilayah perkotaan akan menjadi garapan wajib bagi moda kereta api

untuk menghindarkan terjadinya dead-lock kemacetan di sejumlah kota

Metropolitan di Indonesia.

C. KEBIJAKAN EKONOMI KEWILAYAH NASIONAL

Agenda pengembangan koridor ekonomi nasional (yang dicanangkan melalui

Perpres No. 32 Tahun 2011) serta pengembangan sistem logistik nasional

(Sislognas) (yang dicanangkan melalui Perpres No. 26 Tahun 2012) akan tetap

relevan sebagai acuan dalam pengembangan ekonomi kewilayahan di Indonesia

dalam 5 tahun mendatang.

MP3EI yang mencanangkan pengembangan 6 koridor ekonomi yang disokong

oleh perkuatan konektivitas, SDM, dan ipteks akan tetap relevan disinergikan

dengan rencana pengembangan kawasan industri dan poros maritim yang

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 29

dicanangkan oleh Presiden Jokowi. Sislognas yang sifatnya lebih operasional di

mana pengembangan jaringan dan industri logistik nasional dengan tag-line

“locally integrated, globally connected for national competitiveness and social

welfare” akan tetap relevan dengan rencana pengembangan tol laut dan tata

niaga perdagangan yang akan menjadi agenda utama pemerintahan 2015-2019.

Ke depan, berbagai proyek infrastruktur perkeretaapian yang terkait dengan

MP3EI dan Sislognas tetap perlu dilanjutkan namun perlu disinergikan dengan

rencana pembangunan dari Presiden, khususnya dalam mendukung perwujudan

tol laut dalam kerangka Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia serta

pengembangan sistem transportasi publik massal yang terintegrasi antar kota

dan perkotaan di darat, laut, dan udara.

D. REFORMASI BIROKRASI DAN OTONOMI DAERAH

Berlandaskan pada semangat otonomi daerah dalam UU No. 23 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah maka berbagai kewenangan dalam penyelenggaraan

pemerintahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dengan kebijakan ini

diharapkan pelayanan publik dapat dilaksanakan lebih baik, karena Pemda

diasumsikan lebih mampu secara cepat dan tepat merespon kebutuhan

masyarakat setempat.

Dalam penyelenggaraan bidang perkeretaapian, sebagaimana diatur dalam UU

No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, maka kegiatan penyelenggaraan

perkeretaapian Provinsi, Kabupaten, dan Kota kewenangan pembinaannya

diserahkan kepada pemerintah daerah setempat. Namun sayangnya, dengan

kapasitas fiskal dan kemampuan kelembagaan pemerintah daerah yang sangat

terbatas menyebabkan berbagai inisiatif pengembangan perkeretaapian di

Daerah kurang berjalan lancar, bahkan cenderung dikembalikan kepada Pusat.

Sementara itu, Pemerintah Pusat (cq Ditjen Perkeretaapian) saat ini juga sedang

menjalankan program reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola

pemerintah yang baik (good governance) yang sangat diperlukan untuk menjawab

berbagai tantangan dalam pembangunan nasional ke depan yang semakin berat.

Sesuai Perpres No. 81 Tahun 2010 tentang tentang Grand Design Reformasi

Birokrasi 2010-2025 maka agenda reformasi birokrasi akan terus berlanjut di

mana dalam 5 tahun ke depan akan masuk ke babak baru dengan

diimplementasikan berbagai agenda reformasi perioda sebelumnya.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 30

Ditjen Perkeretaapian, sebagai lembaga pemerintahan, secara konsisten akan

menerapkan proses reformasi birokrasi, dan sekaligus membantu Pemda dalam

penyelenggaraan perkeretaapian di Daerah. Layanan yang baik, investasi yang

efisien, serta daya saing moda kereta api yang meningkat, akan dapat diwujudkan

oleh birokrasi Ditjen Perkeretaapian yang professional dan beriorientasi kepada

publik, serta kerjasama dengan Pemda yang optimal dalam kerangka otonomi

daerah yang mantap.

E. KETERBATASAN PENDANAAN DAN KAPASITAS DELIVERY

Bappenas (2014) menyatakan bahwa kebutuhan pembangunan infrastruktur

transportasi di Indonesia untuk perioda Tahun 2015-2019 mencapai angka lebih

dari Rp. 1869 Trilyun. Kebutuhan biaya dalam rangka percepatan pembangunan

infrastruktur tersebut berada dalam situasi keuangan pemerintah yang kurang

menguntungkan, di mana dengan beban biaya hutang dan subsidi yang cukup

besar, maka celah fiskal (fiscal space) yang dimiliki Pemerintah untuk

meningkatkan kapasitas pendanaan infrastruktur relatif terbatas, share

pemerintah diperkirakan maksimal hanya sekitar 30% dari kebutuhan.

Hal itu menandakan perlunya pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan

alternatif melalui berbagai skema innovative financing, termasuk dalam

pengembangan infrastruktur perkeretaapian. Skema standar proyek KPS

(kerjasama pemerintah dan swasta) dengan berbagai variannya tetap harus

didorong implementasinya di bidang perkeretaapian, termasuk beberapa

alternatif lainnya: sukuk berbasis proyek, PBAS (performance based annuity

scheme), dan lain sebagainya.

Namun sayangnya, kemampuan kelembagaan Pemerintah juga sangat terbatas

untuk menyiapkan dan mengeksekusi berbagai proyek strategis, baik yang

berbasis APBN maupun non-APBN. Daya serap anggaran belum menembus level

psikologis 90-95%, berbagai proyek KPS masih belum financial closed, sementara

itu berbagai model pembiayaan alternatif belum disiapkan kerangka regulasi dan

kelembagaannya.

Penguatan perencanaan, regulasi dan kelembagaan, serta penjaminan

pemerintah atas proyek infrastruktur akan menjadi kunci keberhasilan pemerintah

dalam menarik sumber-sumber pembiayaan baru, terutama dari swasta, dalam

pengembangan infrastruktur perkeretaapian di masa yang akan datang. Hal ini

harus berhasil dilakukan, karena jika tidak maka backlog penyediaan infrastruktur

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 31

akan semakin melebar, dan lebih menyulitkan bagi Indonesia untuk keluar dari

middle income trap menuju negara ekonomi besar di dunia.

1.2.3 PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS SEKTOR TRANSPORTASI

Sebagaimana diamanatkan dalam pertimbangan UU No. 23 Tahun 2007 tentang

Perkeretaapian bahwa perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi

dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan

secara massal dan keunggulan tersendiri, yang tidak dapat dipisahkan dari moda

transportasi lain, perlu dikembangkan potensinya dan ditingkatkan peranannya

sebagai penghubung wilayah, baik nasional maupun internasional, untuk

menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna

meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Oleh karenanya pembangunan perkeretaapian dalam 5 tahun ke depan harus

secara sinergis memperhatikan berbagai perkembangan di sektor transportasi

secara keseluruhan, sehingga diperoleh kinerja dan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi kepentingan publik.

Berikut ini disampaikan beberapa perkembangan lingkungan strategis di sektor

transportasi nasional yang perlu diperhatikan.

A. PERIMBANGAN PANGSA ANGKUTAN ANTAR MODA (MODAL SHARE)

Secara teoretis, setiap moda transportasi memiliki keunggulan komparatifnya

masing-masing. Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, Balitbang

Perhubungan (2003) menjelaskan bahwa moda kereta api akan lebih efisien

berperan untuk pergerakan barang jarak menengah dalam pulau (diantara 250

s.d 700 km) dan pergerakan penumpang secara massal di perkotaan.

Pada kenyataannya, berdasarkan analisis atas data survei ATTN 2011 sampai

dengan saat ini moda jalan masih sangat sangat dominan di Indonesia, peran

angkutan (share) moda jalan mencapai 85% untuk pergerakan penumpang dan

91% untuk pergerakan barang. Sedangkan peran moda kereta api masih sangat

marginal, yakni 3,18% untuk angkutan penumpang dan 0,16% untuk angkutan

barang. Hal ini menyebabkan munculnya kemacetan di sejumlah ruas jalan

nasional antar kota, khususnya pada ruas yang berbatasan dengan kawasan

perkotaan yang sudah padat. Sedangkan jaringan jalan perkotaan mengalami

gejala kemacetan yang lebih parah di mana data BSTP (2014) menyebutkan di 10

kota termacet di Indonesia kecepatan lalulintasnya berkisar antara 20-30 km/jam.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 32

DI masa datang peran moda kereta api perlu ditingkatkan sesuai dengan

keunggulan komparatifnya, diantaranya: (1) untuk mengurangi beban jalan pada

koridor utama di Jawa dan Sumatera, (2) untuk memberikan akses dari/ke

kawasan potensial ke simpul pelabuhan/bandara, (3) untuk menyediakan

angkutan massal penumpang di kawasan perkotaan yang aman, nyaman, dan

selamat, serta (3) untuk menyeimbangkan kontribusi ekonomi dan penyebaran

penduduk ke wilayah lainnya melalui pengembangan jaringan di Kalimantan,

Sulawesi, dan Papua serta skema keperintisan.

B. KONEKTIVITAS TRANSPORTASI NASIONAL

Tingginya biaya logistik nasional hingga sekitar 26% dari PDB, merupakan salah

satu bukti bahwa bagaimanapun juga harus diakui bahwa penyediaan jaringan

dan sistem layanan transportasi nasional belum mampu menyediakan

konektivitas yang efisien dan merata. Pengembangan simpul maupun jaringan

layanan di masing-masing moda secara fisik belum direncanakan secara terpadu,

adapun dari sisi layanan sistem transportasi intermoda/multimoda belum

berkembang sama sekali.

Bahkan sampai dengan saat ini belum ada dokumen resmi tentang rencana

pengembangan jaringan transportasi nasional yang terintegrasi di seluruh moda.

Masing-masing moda masih merencanakan masterplan/rencana induk/tatanan

jaringan yang terpisah-pisah dengan pertimbangan intermodality yang sangat

terbatas.

Sebagaimana diinginkan dalam agenda pembangunan nasional, seperti MP3EI

(Perpres No. 32 Tahun 2011) dan SISLOGNAS (Perpres No. 26 Tahun 2012) bahwa

dalam 10 tahun ke depan diharapkan sudah terwujud konektivitas transportasi

nasional yang efisien dan handal yang menjangkau seluruh titik NKRI melalui

jaringan transportasi intermoda/multimoda yang terintegrasi.

Pembangunan bidang perkeretaapian dalam 5 tahun ke depan perlu

mengedepankan konsep konektivitas dalam jaringan intermoda/multimoda yang

terintegrasi tersebut yang diejawantahkan dalam kebijakan, regulasi, maupun

investasi yang dilakukan baik untuk pelayanan penumpang maupun barang antar

kota maupun perkotaan. Apalagi sifat layanan dari moda kereta api yang tidak

door-to-door mengharuskan adanya integrasi dengan moda feeder/lanjutan-nya

agar daya saingnya dapat dipertahankan.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 33

C. TRANSFORMASI REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Sebagaimana diketahui bahwa dalam beberapa tahun terakhir, sektor transportasi

Indonesia sedang mengalami proses transformasi dari monopoli negara (atau

BUMN yang diserahi kewenangan sepenuhnya untuk mengelola suatu moda) ke

arah pasar yang lebih terbuka bagi peran swasta maupun Pemda. Hal ini ditandai

dengan ditetapkan sejumlah UU baru di sektor transportasi pada perioda Tahun

2004-2009, diantaranya: UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No. 23 Tahun

2007 tentang Perkeretaapian, UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dan UU

No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

UU baru di sektor transportasi tersebut umumnya memperkenalkan kebijakan

pemisahan kelembagaan antara operator dengan regulator serta mendorong

partisipasi sektor swasta sebesar-besarnya dalam penyelenggaraan transportasi.

Ke depan pemerintah akan fokus menjalankan fungsinya sebagai regulator dalam

membina penyelenggaraan sektor transportasi nasional yang target utamanya

adalah menyediakan kebijakan dan regulasi/tata aturan yang baik dan fair

sebagai platform/landasan bagi stakeholders terkait untuk bersaing secara sehat

dalam penyediaan layanan transportasi, yang pada akhirnya akan dinikmati

hasilnya oleh masyarakat melalui kinerja layanan yang lebih baik dan terjangkau.

Proses transisi dalam regulasi dan kelembagaan di sektor transportasi, termasuk

di perkeretaapian, harus segera dituntaskan, karena hal ini akan menjadi landasan

bagi terwujudnya sistem penyelenggaraan layanan transportasi yang maju,

modern, terbuka, dan berdaya saing tinggi. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini

amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian untuk memisahkan BUP

sarana dengan BUP prasarana untuk jalur yang dimiliki oleh Pemerintah belum

terlaksana, agenda ini sangat penting untuk dituntaskan dalam 5 tahun ke depan.

D. BIAYA LOGISTIK NASIONAL

Pada Tahun 2014, World Bank merilis data bahwa LPI (Logistics Performance

Index) Indonesia berada pada rangking 53 dunia, dengan skor 3,08. Sedangkan

perkiraan total biaya logistik Indonesia masih sangat tinggi, yakni di atas 25% dari

PDB, dengan komposisi 12,04% untuk biaya transportasi, 9,47% untuk biaya

persediaan (inventory), dan 4,52% untuk biaya administrasi. Data tersebut

menunjukkan bahwa biaya logistik di Indonesia masih relatif tinggi, bahkan jika

dibandingkan beberapa negara tetangga seperti Singapura (8%), Malaysia (13%),

dan Thailand (20%).

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 34

Moda kereta api memiliki peran penting dalam penurunan biaya logistik nasional,

karena daya angkutnya yang besar akan menghasilkan efisiensi dari economic-of-

scale jika sistem jaringan kereta api didukung dengan interkoneksinyadengan

simpul pelabuhan dan kawasan industri dapat dikembangkan secara optimal.

Penurunan biaya logistik akan menjadi penentu daya saing Indonesia dalam

kancah perekonomian global di mana pasar akan semakin terbuka. Logistik yang

murah dan prudent akan memberikan nilai tambah bagi produk nasional, baik

dari sisi biaya ataupun kualitas.

E. KONSUMSI ENERGI DAN DAMPAK LINGKUNGAN

Sesuai perhitungan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup,

diperkirakan bahwa pada Tahun 2012 sektor transportasi mengkonsumsi BBM

bersubsidi sekitar 42 juta KL, dan menyumbang sekitar 60-70% emisi gas rumah

kaca (CO2). Di masa datang isu energi dan lingkungan akan semakin relevan

dengan semakin langkanya sumber energi dan menurunnya daya dukung

lingkungan untuk menopang berbagai aktivitas dan kebutuhan warga dunia.

Indonesia melalui RAN-GRK (Perpres No. 61 Tahun 2011) berkomitmen untuk

menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada tahun 2020 sebesar 26% dengan

upaya sendiri jika dibandingkan dengan garis dasar pada kondisi BAU (baseline).

Meskipun sumbangan transportasi perkeretaapian terhadap emisi gas buang

relatif kecil dibandingkan moda jalan, namun adanya peralihan angkutan dari

jalan ke moda kereta api akan banyak mengurangi tingkat konsumsi BBM dan

emisi gas buang baik untuk angkutan penumpang perkotaan maupun angkutan

barang antar kota.

1.2.4 ISU STRATEGIS BIDANG PERKERETAAPIAN

Berdasarkan atas telaahan terhadap capaian dan permasalahan Renstra perioda

sebelumnya (2010-2014), deskripsi kondisi eksisting perkeretaapian nasional dan

perkembangan lingkungan strategis pada beberapa sub bab sebelumnya, maka

dapat disimpulkan akan adanya beberapa permasalahan penting yang menjadi

isu strategis di bidang perkeretaapian yang perlu diselesaikan dalam perioda

Renstra 2015-2019. Penyelesaian berbagai isu strategisini merupakan prasyarat

bagi terwujudnya kondisi dan kinerja perkeretaapian nasional sebagaimana yang

diharapkan dalam tujuan penyelenggaraan perkeretaapian pada pasal 3 UU No.

23 Tahun 2007tentang perkeretaapian, yakni: memperlancar perpindahan orang

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 35

dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar,

tepat, tertib dan teratur, efisien, serta menunjang pemerataan, pertumbuhan,

stabilitas, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.

Pada beberapa butir berikut disampaikan pembahasan mengenai isu strategis

bidang perkeretaapian 2015-2019.

A. REFORMASI REGULASI DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Beberapa mandat utama dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

diantaranya adalah (1) memperkenalkan multioperator (penghapusan monopoli),

(2) focusing peran pemerintah sebagai pembina (regulator), (3) peningkatan peran

Pemda dan Swasta, (4) peningkatan keselamatan perkeretaapian, (5) peningkatan

teknologi, (6) peningkatan layanan, serta (7) peningkatan kualitas SDM.

Sejak diterbitkannya UU No. 23 Tahun 2007 sampai dengan saat ini tercatat

sudah sebanyak 2 Peraturan Pemerintah (PP) dan 73 Peraturan Menteri (PM) yang

diterbitkan sebagai pelaksanaannya. Sebagian besar regulasi yang ditetapkan

mengatur tentang teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan/pengadaan, dan

pengoperasian serta perizinan di bidang perkeretaapian.

Jika dikaitkan dengan mandat/maksud ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2007

sebenarnya masih terdapat kelemahan dalam struktur maupun relevansi dari

regulasi-regulasi baru terutama sebagai landasan dalam pelaksanaan multi

operator pada jaringan jalur eksisting, fasilitasi terhadap peran Pemda dan

swasta, peningkatan jumlah SDM, serta aplikasi teknologi perkeretaapian terbaru

(misalnya: monorel, MRT, HST, dlsb).

Proses reformasi regulasi dengan mempekuat struktur dan melengkapi

kebutuhan regulasi di bidang perkeretaapian akan tetap menjadi isu penting

dalam 5 tahun ke depan, khususnya dalam menfasilitasi pembagian peran antara

Pusat, BUMN, Pemda, dan swasta (termasuk lembaga terkait lainnya) dalam

mendorong investasi dan penciptaan multioperator yang sehat.

B. TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DI BIDANG PERKERETAAPIAN

Berbagai tantangan dalam penyelenggaraan perkeretaapian di masa datang, baik

dalam rangka peningkatan konektivitas, kapasitas dan kinerja layanan, maupun

keselamatan mengharuskan adanya suatu kerangka kelembagaan yang kuat

dalam penyelenggaraan perkeretaapian nasional. Kerangka kelembagaan ini

setidaknya mencakup kelembagaan internal di lingkungan Ditjen Perkeretaapian

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 36

dan juga kelembagaan secara luas dalam hubungan antara operator-regulator-

user-publik.

Secara internal di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian diperlukan adanya

pengembangan dan perkuatan kelembagaan untuk dapat melaksanakan seluruh

beban tugas dan fungsi yang diemban di masa datang. Saat ini kelembagaan

Ditjen Perkeretaapian terdiri dari 5 eselon II (Direktorat Prasarana, Direktorat

Sarana, Direktorat Lalulintas dan Angkutan, Direktorat Keselamatan, dan

Sekretariat Direktorat Jenderal) serta memiliki 3 UPT Dry Port (Rambi Puji,

Gedebage, Jebres).

Di masa datang, dengan semakin luasnya penyediaan jaringan perkeretaapian di

Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan pulau lainnya, maka cakupan

area pembinaan perkeretaapian nasional akan semakin luas. Proses sertifikasi

sarana, prasarana, dan SDM serta pengendalian dan pengawasan layanan

perkeretaapian akan semakin besar jumlahnya dan menyebar lokasinya. Sangat

diperlukan pembentukan sejumlah UPT/Balaibaru di lingkungan Ditjen

Perkeretaapian untuk menjalankan fungsi regulator dan fungsi teknis di lapangan.

Adapun kelembagaan dalam kerangka penyelenggaraan perkeretaapian secara

lebih luas perlu ditransformasikan dan diperkuat. Sampai saat ini, pemisahan

penyelengaraan sarana dengan prasarana di jalur eksisting belum tuntas

dilakukan, tranformasi kelembagaan di PT. KAI sesuai amanat UU No. 23 Tahun

2007 tentang Perkeretaapian perlu segera dituntaskan, karena selain

menghambat terciptanya multioperator, juga mempengaruhi efektivitas

pembiayaan PSO, IMO, dan TAC.

Selain itu, pola kelembagaan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah

serta dengan swasta perlu ditetapkan sistem dan prosedur teknisnya, sehingga

proses perizinan, pemberian bantuan teknis dan pendanaan (termasuk hibah),

koordinasi, serta bidang pembinaan lainnya dapat dijalankan dengan baik.

Peran lembaga pendidikan, asosiasi profesi, perguruan tinggi, dan

lembaga/instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan perkeretaapian

sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

juga perlu dibangunkan kerangka kelembagaannya.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 37

C. AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS JARINGAN

Total panjang jalur kereta api operasional di Indonesia sampai dengan tahun

2015 sepanjang ± 5434 Km’sp yang tersebar di seluruh wilayah Jawa dan 3 (tiga)

area di Pulau Sumatera (Sumatera Utara-Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera

Selatan-Lampung). Akses ke pelabuhan dan bandara saat ini baru di 7 lokasi

(Pelabuhan Belawan, Bandara Kualanamu, Pelabuhan Panjang/Tarahan,

Pelabuhan Penyeberangan Merak, Pelabuhan Tanjung Perak, Bandara Adi

Sucipto, Pelabuhan Cilacap), sedangkan KA commuter baru disediakan di 5 kota

(Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, dan Solo-Jogya).

Dengan kondisi penyediaan jaringan perkeretaapian seperti di atas, maka upaya

peningkatan aksesibilitas dan konektivitas jaringan perkeretaapian akan menjadi

isu penting bagi Renstra 2015-2019. Perluasan jaringan ke Pulau Kalimantan dan

Sulawesi, pengembangan jaringan kereta api perkotaan di sejumlah kota

metropolitan, serta pengembangan akses ke pelabuhan dan bandara utama harus

diprioritaskan.

Perluasan aksesibilitas dan konektivitas jaringan perkeretaapian sangat relevan

dengan agenda Presiden 2015-2019 yang mengutamakan pengembangan sistem

transportasi massal yang terpadu di perkotaan maupun antar kota, serta

konektivitas ke bandara dan pelabuhan (melalui jalur KA normal, monorel,

underground) yang menjadi salah satu prioritas pembangunan infrastruktur.

D. BACKLOG PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

Tundaan pelaksanaan kegiatan (backlog) pemeliharaan sarana dan prasarana

perkeretaapian akibat terbatasnya pembiayaan pemerintah dalam 5 tahun ke

depan diperkirakan belum dapat dituntaskan maksimal. Permasalahan backlog

pemeliharaan ini menjadi isu penting karena akan sangat berkaitan dengan

tingkat keselamatan, keandalan, serta kapasitas angkut dari moda kereta api.

Diperkirakan total backlog pada Tahun 2012 (sumber: MTI) sekitar Rp 17,4 triliun

dengan komposisi untuk pemeliharaan prasarana rel mencapai Rp 6,092 triliun,

jembatan Rp 1,633 triliun, dan sintelis Rp 3,764 triliun, sedangkan untuk sarana

sekitar Rp 5,982 triliun.

Masih terhambatnya implementasi IMO dan TAC (akibat belum terbentuknya BUP

prasarana milik pemerintah akan menjadi isu strategis tersendiriselain terbatasnya

kemampuan pendanaan pemerintah dalam menyediakan nilai kebutuhan riil dari

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 38

pemeliharaan prasarana perkeretaapian yang dimiliki. Sementara itu, backlog

untuk pemeliharaan sarana seharusnya menjadi tanggung jawab dari BUP sarana

(saat ini adalah PT. KAI dan anak-anak perusahaannya), meskipun sejumlah kereta

kelas ekonomi pengadaannya dilakukan oleh pemerintah, namun

pemeliharaannya tentu saja menjadi tugas dari operator.

E. OPTIMALISASI UTILISASI ASET EKSISTING

Dari total panjang jalur kereta api yang operasional sekarang sekitar 5434 km’sp

setiap tahun hanya mampu memproduksi sebanyak 2673 perjalanan kereta api

per hari (Sumber: GAPEKA, 2014) atau sekitar 900 ribu perjalanan kereta api per

tahun. Di mana produksi panjang perjalanan penumpang sekitar 16.880 juta

penumpang-km sedangkan untuk barang 2.645 ribu ton-km.

Terlihat bahwa utilisasi dari aset prasarana perkeretaapian yang ada belum

optimal, Optimalisasi utilisasi aset prasarana eksisting dapat dilakukan melalui

peningkatan jumlah lintas layanan serta frekuensi layanan baik oleh PT. KAI

(operator eksisting) maupun mengundang operator baru (melalui skema multi

operator, setelah BUP prasarana milik pemerintah sudah dibentuk).

Jika diperhatikan secara detail Gapeka 2014 masih terdapat sejumlah lintas/jalur

kereta api operasional yang hanya dilintasi kurang dari 10 KA/hari. Perlu adanya

upaya pemanfaatan lebih lanjut terhadap kapasitas lintas yang masih tersedia,

khususnya untuk angkutan barang, sehingga terwujud optimalisasi utilisasi.

F. PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM PERKERETAAPIAN

Sesuai dengan rencana di dalam RIPNas maka untuk Tahun 2019minimal

diperlukan SDM sebanyak 31.320 orang (841 aparatur dan 30.479 operator).

Sedangkan untuk sertifikasi SDM perkeretaapian dalam 5 tahun ke depan

diperlukan sebanyak 16.446 orang. Sementara itu, jumlah SDM perkeretaapian

yang sudah bersertifikat sebanyak 14.811 orang (183 orang aparatur bersertifikat

dan 14.628 orang operator bersertifikat).

Isu utamanya adalah kapasitas lembaga diklat dan sertifikasi. Saat ini, baru saja

dibuka STIKA Madiun dengan kapasitas sekitar 150-200 orang per tahun,

sedangkan sertifkasi SDM saat ini masih dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian.

Diperlukan upaya strategis untuk meningkatkan kapasitas lembaga diklat serta

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 39

mendorong asosiasi profesi untuk melakukan kegiatan sertifikasi SDM

perkeretaapain.

G. PENINGKATAN PERAN DAN DAYA SAING MODA KERETA API

Sampai dengan saat ini peran moda kereta api dalam sistem angkutan

penumpang maupun barang dan penumpang secara nasional masih sangat

minim, masing-masing baru sekitar 3,18% untuk angkutan penumpang (sebagian

besar disokong oleh KA commuter Jakarta) dan 0,16% untuk angkutan barang

(sebagian besar disokong oleh KA batubara Sumsel).

Dalam RIPNas ditetapkan bahwa target pangsa angkutan kereta api pada Tahun

2030 sebesar 11%-13 % untuk angkutan penumpang dan 15%-17% untuk

angkutan barang. Artinya untuk Tahun 2019 diperkirakan target untuk angkutan

penumpang sekitar 7,5% dan 5% untuk angkutan barang.

Diperlukan upaya perluasan jaringan jalur kereta api yang cukup ekstensif untuk

mencapai target tersebut, khususnya untuk angkutan barang. Pengembangan

jalur KA di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, serta optimalisasi utilisasi double-

track Jawa akan cukup membantu mendongkrak pangsa pasar kereta api.

Sedangkan untuk angkutan penumpang, pengembangan KA perkotaan dan KA

akses bandara akan memberikan tambahan muatan penumpang yang signifikan.

Namun selain dari upaya perluasan jaringan, peningkatan kualitas layanan

(khususnya kecepatan dan ketepatan), rasionalisasi tarif, serta integrasi dengan

moda lanjutan akan menjadi penentu daya saing kereta api dalam memenangkan

persaingan dengan moda lainnya.

H. PENGEMBANGAN KERETA API PERKOTAAN

Kota-kota besar di Indonesia semakin macet, di mana share angkutan umum juga

mencapai titik nadir dalam beberapa tahun terakhir. Data GIZ (2013) menyatakan

bahwa modal share angkutan umum perkotaan secara nasional di Indonesia

sekitar 23% (27,2% untuk kategori kota Metropolitan, 7% untuk kota Besar, dan

5,1% untuk kota menengah, sedangkan untuk kota kecil sangat marginal kalau

tidak bisa dikatakan sudah punah). Adapun data kecepatan lalu lintas jalan di 10

kota termacet di Indonesia (BSTP, 2014) adalah Bogor (15,32 km/jam, DKI Jakarta

(10-20 km/jam), Bandung (14,3 km/jam), Surabaya (21 km/jam), Depok (21,4

km/jam), Bekasi (21,86 km/m), Tangerang (22 km/jam), Medan (23,4 km/jam),

Makassar (24,06 km/jam), dan Semarang (27 km/jam).

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 40

Harapan penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan ke depan adalah

dengan pengembangan transportasi massal berbasis jalan rel, terutama di kota-

kota Metropolitan. Sampai saat ini layanan KA commuter baru baru disediakan di

5 kota (Jabodetabek, Bandung, Medan, Surabaya, dan Solo-Jogya), itupun masih

memanfaatkan jalur antar kota yang tersedia (kecuali Commuter Jabodetabek).

Pengembangan KA perkotaan di sejumlah kota Metropolitan dengan berbagai

teknologi merupakan keniscayaan untuk perioda 5 tahun ke depan. Program ini

juga selaras dengan Nawacita dari Presiden Jokowi yang akan berorientasi pada

kebijakan dan pengembangan sistem transportasi massal terintegrasi.

I. INVESTASI DAN PENDANAAN

Total perkiraan investasi untuk pengembangan perkeretaapian nasional dari

Tahun 2011 s.d Tahun 2030 dalam RIPNas sekitar mencapai nilai USD 88.156,70

juta (setara dengan Rp. 1057,88 Triliyun) dengan rasio pendanaan melalui

investasi Pemerintah (30%) dan Swasta (70%).

Total kebutuhan dana pemerintah sekitar Rp. 181.5 Trilyun selama 11 tahun atau

Rp 9.55 Trilyun/tahun, sepertinya dapat terpenuhi dengan trend alokasi APBN

saat ini sekitar Rp 8-12 Trilyun per tahun. Sedangkan kebutuhan pendanaan dari

swasta sekitar Rp 423.5 Trilyun, membutuhkan kerja ekstra keras, karena praktis

sampai dengan saat ini investasi oleh PT. KAI dan anak perusahaannya sekitar Rp

10,1 triliun di Tahun 2014 (sumber: Annual Report, PT. KAI, 2014) sedangkan

sumber lainnya masih terbatas, saat ini investasi pembangunan oleh swasta baru

sekitar Rp 40 Trilyundalam 5 tahun (MRT Jakarta sekitar Rp 20 Trilyun, Monorel

Jakarta sekitar Rp 7 Trilyun, KA Puruk Cahu-Bangkuang-Batanjung sekitar Rp 11

Trilyun).

Diperlukan persiapan proyek KPS perkeretaapian yang lebih baik, kelembagaan

simpul KPS/investasi di Ditjen Perkeretaapian yang lebih kuat, serta dukungan

jaminan investasi dari Pemerintah (cq Kementerian Keuangan) yang lebih pasti,

serta aplikasi berbagai alternatif skema pendanaan agar kebutuhan pembiayaan

dari sektor swasta dapat dipenuhi.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 41

J. APLIKASI DAN PEMBARUAN TEKNOLOGI PERKERETAAPIAN

Pembaruan aplikasi teknologi sarana dan prasarana perkeretaapian belum

sepenuhnya selesai dilaksanakan. Sampai Tahun 2014, aplikasi teknologi sinyal

perkeretaapian baru 252set yang elektrik (sisanya masih mekanik), panjang jalur

KA yang sudah dielektrifikasi sepanjang 254,8 km, sarana KRL baru sekitar 10%

dari total, dan masih menyisakan beberapa kilometer rel dengan bantalan kayu.

Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk

peningkatan keselamatan dan pelayanan perkeretaapian juga belum sepenuhnya

optimal. Penggunaan Electronic ticketing& Elelctronic Money baru diaplikasikan di

KA Commuter Jabodetabek dan KA Akses Bandara Kualanamu, Reservasi Ticket

online untuk KA Jarak jauh, namun train-tracking serta railway-system-monitoring

secara online belum diaplikasikan maksimal.

Pembaruan teknologi sarana dan prasarana serta pemanfaatan TIK dalam

pengoperasian kereta api, akan menjadi salah satu penentu daya saing dan

kualitas layanan moda kereta api di masa datang. Informasi yang tepat dan

akurat, serta sarana dan prasarana berteknologi tinggi akan memberikan impresi

yang baik akan kondisi perkeretaapian nasional yang sudah bertransformasi lebih

modern, efisien, dan ramah lingkungan.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 42

BAB 2 VISI,MISIDANSASARAN PEMBANGUNAN

2.1 VISI DAN MISI PRESIDEN, SERTA SASARAN PEMBANGUNAN

NASIONAL

2.1.1 VISI DAN MISI PRESIDEN

Pemerintahan Negara Republik Indonesia untuk periode 2015-2019 dengan visi

dan misi Presidenyang secara politik menjadi bagian dari tujuan tercapainya

masyarakat Indonesia yang Adil dan Makmur.Visi Presidenlima tahun ke depan

Indonesia Periode Tahun 2015 -2019 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi Presiden dalamPembangunan

Nasional Indonesia Periode Tahun 2015 -2019 adalah :

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan

sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai

negara kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesimbangan dan demokratis

berlandaskan Negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri

sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan

sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat,

dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

2.1.2 AGENDA PRIORITAS PEMBANGUNAN (NAWA CITA)

Program prioritas nasional yang dimuat dalam RPJMN 2015-2019 merupakan

pengejawantahan dari visi dan misi Presiden 2015-2019 yang mengedepakan 9

(sembilan) agenda prioritas atau yang sering disebut sebagai NAWACITA. Adapun

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 43

penjelasan mengenai setiap agenda prioritas tersebut disampaikan pada Tabel

2.1 berikut.

Tabel 2.1Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA) 2015-2019

NO AGENDA PRIORITAS PENJELASAN

1 Melindungi segenap

bangsa dan

memberikan rasa

aman pada seluruh

warga negara

• Pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif

• Keamanan negara yang terpercaya dan pembangunan

pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi

kepentingan nasional

• Memperkuat jati diri sebagai negara martim

2 Membangun tata

kelola Pemerintahan

yang bersih, efektif,

demokratis, dan

terpercaya

• Memulihkan kepercayaan publik kepada institusi demokrasi

• Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan

• Menjalankan agenda reformasi birokrasi secara berkelanjutan

• Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan

kebijakan publik

3 Membangun

Indonesia dari

pinggiran dengan

memperkuat daerah-

daerah dan desa

dalam kerangka

negara kesatuan

• Pelaksanaan kebijakan desentralisasi asimetris

• Mensinergikan tata kelola pemerintahan

• Reformasi tata hubungan keuangan Pusat dan Daerah

• Melakukan pemerataan pembangunan antar wilayah

• Reformasi pelayanan publik melalui penguatan desa

• Peningkatan kapasitas pemerintah dalam menjalankan fungsi

pembinaan

4 Reformasi sistem dan

penegakan hukum

yang bebas korupsi,

bermartabat, dan

terpercaya

• Memprioritaskan pemberantasan korupsi dengan konsistem

dan terpercaya

• Pemberantasan tindakan penebangan, perikanan, dan

penambangan liar

• Pemberantasan tidak kejahatan perbankan dan pencucian uang

• Menjamin kepastian hukum hak kepemilikan tanah

• Perlindungan anak, perempaun, dan kelompok marjinal

• Penghormatan dan penyelesaian masalah HAM

5 Meningkatkan

kualitas hidup

manusia Indonesia

• Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan

• Peningkatan layanan kesehatan masyarakat

• Peningkatan kesejahteraan masyarakat (termasuk land reform,

perumahan, dan jaminan sosial)

6 Meningkatkan

produktivitas

masyarakat dan daya

saing di pasar

internasional

• Membangun infrastruktur

• Membangun kawasan industri

• Membangun pasar tradisional

• Menciptakan layanan satu atap untuk investasi

• Mendorong BUMN sebagai agen pembangunan

• Mendirikan Bank Pembangunan dan Infrastruktur

• Meningkatkan anggaran riset

• Membangun sejumlah science and techno park

7 Kemandirian ekonomi

dengan

menggerakkan

sektor-sektor

strategis ekonomi

domestik

• Mewujudkan kedaulatan pangan

• Mewujudkan kedaluatan energi

• Mewujudkan kedaulatan keuangan

• Mewujudkan penguatan teknologi melalui kebijakan penciptaan

sistem inovasi nasional

8 Revolusi karakter

bangsa

• Penataan kembali kurikulum pendidikan nasional

• Memberikan jaminan hidup yang memadai bagi guru

• Pemerataan fasilitas pendidikan

• Kebijakan rekutmen dan distribusi tenaga pengajar berkualitas

• Menginisiasi UU wajib belajar tanpa dipungut biaya

• Meningkatkan pemberian subsidi kepada PTN

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 44

NO AGENDA PRIORITAS PENJELASAN

• Mewajibkan aparatur menganut “techno-ideology”

9 Memperteguh

kebhinekaan dan

memperkuat restorasi

sosial Indonesia

• Memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang

dialog antar warga

• Menegakkan hukum secara tegas sesuai amanat konstitusi

• Membangun modal sosial melalui metoda rekonstruksi sosial

• Mengoptimalkan pranata sosial dan budaya yang ada

• Mengembangkan insentif khusus untuk kebudayaan

• Meningkatkan proses pertukaran kebudayaan

Penyediaan layanan transportasi merupakan bagian dari agenda prioritas ke -6

yakni “meningkatkan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar

internasional” khususnya berkenaan dengan komitmen pembangunan

infrastruktur.

2.1.3 SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Terdapat 11sasaran pada agenda prioritas nasional ke-6 “meningkatkan

produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional” dimana 2

diantaranya terkait erat dengan bidang transportasi dan perkeretaapian , yaitu:

1) Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai Keseimbangan

Pembangunan;

2) Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan;

A. MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI

KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan pembangunan konektivitas nasional

yang terkait dengan bidang perkeretaapian adalah:

1. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan

sistem transportasi multimoda dan antarmoda, melalui meningkatnya jumlah

barang yang dapat diangkut oleh kereta api menjadi 1,5 juta TEUs/Tahun,

pangsa muatan angkutan kereta api minimal 5 persen untuk barang dan 7,5

persen untuk penumpang melalui pembangunan jalur KA sepanjang 3258

km’sp.

2. Meningkatnya kinerja pelayanan dan industri transportasi nasional untuk

mendukung konektivitas nasional, Sistem Logistik Nasional (Sislognas) dan

konektivitas global melalui:

a. Terselenggaranya pelayanan Short Sea Shipping yang terintegrasi

dengan moda lainnya seperti kereta api dan angkutan jalan di Pulau

Jawa dan Sumatera;

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 45

b. Meningkatnya SDM transportasi yang bersertifikat menjadi 2 kali lipat

dibandingkan kondisi baseline dengan meningkatkan penyelenggaraan

pendidikan paling tidak untuk lulusan pendidikan darat dan

perkeretaapian sebanyak 35 ribu orang;

c. Termanfaatkannya hasil industri transportasi nasional dalam rangka

pemberdayaan hasil industri transportasi dalam negeri yang meliputi

pengembangan pesawat udara (N-219), armada serta galangan kapal

nasional, bus, fasilitasdan sarana perkeretaapian nasional, serta industri

aspal buton dan meningkatnya kapasitas jasa kontruksi nasional.

3. Meningkatnya tingkat keselamatan dan keamanan penyeleng- garaan

pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban

kecelakaan transportasi melalui menurunnya rasio angka kecelakaan kereta

api menjadi kurang dari 0,025 kecelakaan per 1 juta-km perjalanan kereta api.

4. Menurunnya emisi gas rumah kaca (RAN-GRK) sebesar 2,982 juta ton CO2e

untuk subsektor transportasi darat, 15,945 juta ton CO2e untuk subsektor

transportasi udara, dan 1,127 juta ton CO2e untuk subsektor transportasi

perkeretaapian hingga tahun 2020 melalui penyediaan sarana dan prasarana

transportasi yang ramah lingkungan dan responsif terhadap perubahan

iklim/cuaca ekstrem.

B. MEMBANGUN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui pembangunan transportasi massal perkotaan

yang berkaitan langsung dengan bidang perkeretaapian adalah meningkatnya

pelayanan angkutan massal perkotaan dengan salah satu indikasinya adalah

jumlah kota yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis jalan dan/atau

kereta api minimal 34 kota dan meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan

skema sistem manajemen transportasi perkotaan melalui Penerapan ATCS di kota

yang telah menerapkan sistem angkutan massal perkotaan berbasis bus (BRT)

dan kota sedang/besar yang berada di jalur logistik nasional , serta Automatic

Train Protection (ATP) pada jaringan kereta api perkotaan.

2.2 SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN

Tahun 2015-2019 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan

tahun 2010-2014, maka sasaran pembangunan transportasi dalam Rencana

Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dijabarkan dalam 3 aspek

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 46

yaitu (i) keselamatan dan keamanan, (ii) pelayanan transportasi, dan (iii) kapasitas

transportasi sesuai tugas dan tupoksi Kementerian Perhubungan untuk

mewujudkan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai

tambah.

Adapun sasaran Kementerian Perhubungan Tahun 2015 – 2019 yang dibagi

menjadi 3 aspek adalah sebagai berikut:

1. Aspek Keselamatan dan Keamanan:

a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi;

b. Menurunnya Jumlah Gangguan Keamanan dalam Penyelenggaraan

Transportasi.

2. Aspek Pelayanan:

a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi;

b. Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai

dengan kebutuhan;

c. Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan;

d. Meningkatnya kinerja capaian Kementerian Perhubungan dalam

mewujudkan good governance;

e. Meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan

bidang perhubungan;

f. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya

penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi;

g. Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam mewujudkan clean

governance;

3. Aspek Kapasitas:

a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda;

b. Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang;

c. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana,

perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;

d. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan;

e. Meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem

manajemen transportasi perkotaan.

Sasaran pembangunan transportasi Kementerian Perhubungan pada prinsipnya

sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Hal ini

tentunya memiliki keselarasan dan interkoneksi yang memberikan pemahaman

bahwa sasaran pembangunan nasional dapat dijabarkan kembali menjadi sasaran

pada Kementerian Perhubungan yang secara khusus difokuskan pada

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 47

perencanaan dan pembangunan transportasi. Secara lebih jelasnya korelasi

antara sasaran pembangunan nasional dengan sasaran Kementerian

Perhubungan Tahun 2015-2019 sebagaimana pada diagram berikut ini.

Gambar 2.1Sinkronisasi Sasaran RPJMN Tahun 2015-2019 dengan Renstra Kementerian

Perhubungan Tahun 2015-2019

Interkoneksi antara isu strategis dan sasaran Kementerian Perhubungan

diperlukan sebagai dasar dalam mengidentifikasi alur pikir perencanaan

pembangunan transportasi tahun 2015-2019, sehingga hubungan liniearitas

antara isu strategis dan sasaran pembangunan transportasi ke depan dapat

terarah dan sejalan dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang

tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

Tahun 2015-2019, sehingga sasaran Kementerian Perhubungan memiliki

interkoneksi secara langsung dengan 9 agenda prioritas nasional (Nawa Cita). Hal

ini memberikan konsekuensi logis dalam bidang transportasi bahwa konsep

perencanaan dan pendekatan pembangunan bidang transportasi akan

mendukung 9 (sembilan) agenda prioritas nasional selama 5 (lima) tahun ke

depan. Pendekatan isu strategis transportasi dalam perumusan sasaran

pembangunan Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 menjadi penting

untuk lebih menata dan mengelola transportasi dengan baik, serta berbasis

pendekatan multidimensi/multisektor termasuk dalam hal ini kaitannya dengan

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 48

aspek tata ruang, gender, sosial, lingkungan, dan budaya. Pendekatan tersebut

akan membawa sinergitas pembangunan transportasi secara lebih terpadu,

mewujudkan pembangunan dan penanganan permasalahan transportasi secara

lebih komprehensif dan membawa perubahan pada karakteristik masyarakat,

maupun perilaku masyarakat dalam menggunakan dan memelihara sarana dan

prasarana transportasi secara lebih baik dan bijaksana. Demikian juga Pemerintah

menjadi bagian penting sebagai pihak yang akan selalu hadir dalam

mengupayakan pembangunan dan pengembangan transportasi untuk sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 SASARAN DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019

Komprehensivitas pertimbangan dalam penetapan visi dan misi Presiden terpilih,

dan tujuan serta penjabaran sasaran Kementerian Perhubungan sangat

diperlukan agar sasaran penyelenggaraan perkeretaapian dalam 5 tahun ke

depan tidak terlepas dari konteks regulasi, tantangan, dan permasalahan sektoral,

nasional, maupun global yang akan dihadapi.

Dengan mengacu Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2015-2019,

maka sasaran Ditjen Perkretaapian tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Aspek Keselamatan dan Keamanan:

a. Menurunnya angka kecelakaan transportasi perkeretaapian;

b. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan

Transportasi perkeretaapian.

2. Aspek Pelayanan:

a. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi

perkeretaapian;

b. Meningkatnya kinerja capaian Ditjen Perkeretaapian dalam

mewujudkan good governance;

c. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya

penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi

perkeretaapian;

3. Aspek Kapasitas:

a. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi

perkeretaapian dan keterpaduan sistem transportasi multimoda dan

antarmoda untuk mengurangi backlog maupun bottleneck kapasitas

prasarana transportasi perkeretaapian dan sarana transportasi

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 49

antarmoda dan antarpulau sesuai dengan sistem transportasi nasional

dan cetak biru transportasi multimoda;

b. Meningkatkan layanan transportasi di daerah rawan bencana,

perbatasan, terluar dan khususnya wilayah timur Indonesia;

c. Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 50

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL TAHUN

2015-2019

3.1.1 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL

Sejalan dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat,

Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, maka pembangunan

nasional 2015-2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama, yang salah satu

sasaran pembangunan sektor unggulan adalah aspek maritim dan kelautan yang

memuat upaya membangun konektivitas nasional.

Salah satu program Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita) yaitu

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

dijabarkan kembali kedalam agenda pembangunan nasional, khususnya agenda

pembangunan transportasi nasional, diantaranya adalah membangun

konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan

membangun transportasi massal perkotaan.

3.1.1.1 MEMBANGUN KONEKTIVITAS NASIONAL UNTUK MENCAPAI

KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN

Arah kebijakan dan strategi pembangunan konektivitas yang berkaitan dengan

bidang perkeretaapian antara lain adalah:

1. Mempercepat pembangunan Sistem Transportasi Multimoda,

diantaranya melalui pembangunan akses kereta api menuju ke

pelabuhan dan bandara internasional dengan kompetisi yang sehat dan

berimbang, diantaranya pada Bandara Soekarno-Hatta, Bandara

Minangkabau, Bandara Kualanamu, Bandara Juanda, Bandara Kertajati,

Bandara Kulon Progo, Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Belawan,

Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung

Emas, dan Pelabuhan Penyeberangan Merak – Bakauheni.

2. Mempercepat pembangunan transportasi dengan penguatan industri

nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan penguatan

konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional

dan global. Diantaranya dengan:

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 51

a. Penempatan transportasi laut sebagai tulang punggung sistem

logistik nasional melalui pengembangan pelabuhan- pelabuhan

berkapasitas tinggi yang ditunjang dengan fasilitas pelabuhan

yang memadai serta membangun short sea shipping/ coastal

shipping pada jalur logistik nasional yang diintegrasikan dengan

moda kereta api dan jalan raya, terutama untuk mengurangi beban

(share) angkutan jalan Sumatera-Jawa (Pelabuhan Paciran/Tanjung

Perak, Pelabuhan Kendal/ Tanjung Emas dan Pelabuhan

Marunda/Tanjung Priok di Pulau Jawa serta Pelabuhan

Panjang/Sumur di Pulau Sumatera);

b. Pembangunan sarana dan prasarana serta industri transportasi,

diantaranya dengan Pembangunan kereta api Trans Kalimantan,

Sulawesi, dan Papua serta penyelesaian jalur kereta api Trans

Sumatera, serta peningkatan kapasitas jalur eksisting menjadi jalur

ganda di Sumatera dan Jawa terutama di lintas selatan Jawa;

c. Penyediaan armada transportasi nasional melalui pemberdayaan

industri transportasi dalam negeri yang diantaranya meliputi

pengembangan fasilitas dan sarana perkeretaapian seperti

lokomotif, kereta penumpang, gerbong, KRL dan persinyalan.

3. Melakukan upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi

nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan

diantaranya melalui:

a. Menciptakan pembagian peran moda transportasi yang lebih

berimbang dengan mendorong pembangunan perkeretaapian dan

transportasi laut yang lebih progresif sehingga secara bertahap

terjadi perpindahan moda dari jalan ke moda kereta api serta

moda angkutan laut;

b. Meningkatkan frekuensi pelayanan, optimalisasi, dan integrasi

penyelenggaran subsidi angkutan perintis dan Public Service

Obligation (PSO) diantara subsidi bus perintis, angkutan laut,

sungai, danau, penyeberangan, udara, dan perkeretaapian.

4. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk

mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus,

Komplek Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-

koridor ekonomi, diantaranya melalui:

a. Pembangunan dan peningkatan prasarana transportasi yang

mendukung pengembangan industri dan pariwisata nasional

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 52

sesuai dengan Rencana Induk Pengembangkan Industri Nasional

(RIPIN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

b. Stimulasi pengembangan kawasan dan penguatan konektivitas

regional di wilayah Surabaya-Madura (Suramadu);

c. Percepatan penyelesaian peraturan perundangan terkait masalah

lahan, sinkronisasi RTRW Nasional dan Daerah.

5. Meningkatkan keselamatan, keamanan, dan kesadaran dalam

penyelengaraan transportasi diantaranya melalui pemenuhan

persyaratan keselamatan sesuai standar internasional.

3.1.1.2 MEMBANGUN TRANSPORTASI MASSAL PERKOTAAN

Arah kebijakan dan strategi yang berkenaan dengan penyelenggaraan

perkeretaapian adalah:

1. Mengembangkan transportasi perkotaan dengan memperhatikan interaksi

antara transportasi dan tata guna lahan serta pemanfaatan Intelligent

Transport System (ITS), diantaranya melalui strategi:

a. Peningkatan Akses terhadap Angkutan Umum dengan

Pembangunan Berorientasi Angkutan (TOD) danPark and Ride,

sistem informasi lalu lintas secara real time

b. Penyediaan fasilitas pendukung untuk alih moda angkutan umum

dengan moda transportasi lainnya.

2. Pengembangan angkutan umum massal yang modern dan maju dengan

berorientasi berbasis kepada bus (BRT) maupun rel (LRT, tramway, MRT)

dengan fasilitas alih moda terpadu, melalui strategi:

a. Pembangunan angkutan massal cepat berbasis rel antara lain MRT

diwilayah Jabodetabek, dan jalur lingkar layang KA Jabodetabek,

serta LRT/monorail/Tram di Surabaya, Bandung, dan Palembang,

b. Pengembangan kereta perkotaan di 10 kota metropolitan: Batam,

Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta,

Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

c. Penyediaan dana subsidi yang terarah untuk angkutan massal

perkotaan.

3. Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan melalui

percepatan pembentukan Kelembagaan pengelolaan transportasi perkotaan

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 53

seperti Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ) yang memiliki kewenangan

kuat dalam integrasi dari konsep, strategi, kebijakan, perencanaan, program,

implementasi, manajemen, dan pembiayaan sistem transportasi perkotaan di

kota-kota megapolitan lainnya.

3.1.2 STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Secara umum Strategi Pembangunan Nasional menggariskan hal-hal sebagai

berikut:

1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019 adalah

sebagai berikut:

a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan

masyarakat.

b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas

tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat

merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada

peningkatan produk-tivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa

menghalangi, menghambat, mengecilkan dan mengurangi keleluasaan

pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertum-buhan. Hal ini

dimaksudkan untuk menciptakan pertum-buhan ekonomi yang

berkelanjutan.

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung

lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.

2. Tiga Dimensi Pembangunan;

a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ma- nusia dan

masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul

dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui

pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul

tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh

dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan

mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan,

tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat,

sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos

bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berde-dikasi, disiplin, kerja

keras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja;

serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang

positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi

sesama.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 54

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk

memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak

boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.

Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan

memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara,

dan tenaga air) dalam negeri.

Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus

dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan

kesejahteraan rakyat.

Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman

budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata

nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi

yang berbasiskan penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek,

keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk

seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus

dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik

kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun kesenjangan

antarwilayah, dengan prioritas:

Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena

penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;

Wilayah pinggiran;

Luar Jawa;

Kawasan Timur.

3. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil diperlu- kan sebagai

prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi perlu tersebut antara lain:

a. Kepastian dan penegakan hukum;

b. Keamanan dan ketertiban;

c. Politik dan demokrasi; dan

d. Tatakelola dan reformasi birokrasi.

4. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya).

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan

waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat dijadikan

contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang sedang

berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 55

Gambar 3.1Strategi Pembangunan Nasional

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIPEMBANGUNAN

PERHUBUNGAN TAHUN 2015-2019

Arah kebijakan dan strategi Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dalam

pembangunan sektor transportasi merujuk pada arah kebijakan pembangunan

transportasi nasional yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Kebijakan dan strategi tersebut

juga disinergikan dengan arah kebijakan pembangunan berdasarkan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kementerian Perhubungan 2005-2025 yang

menjadi salah satu alur logis perencanaan pembangunan sektor transportasi

berkelanjutan.

Pemikiran di atas sebagai dasar pertimbangan penyusunan strategi dilakukan

sebagai bagian dari perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan di

Kementerian Perhubungan yang berkorelasi pada sasaran Kementerian

Perhubungan yang telah disusun sebelumnya. Arah kebijakan dan strategi

Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019 dikelompokkan menjadi 3 aspek,

meliputi keselamatan dan keamanan, pelayanan, serta kapasitas transportasi.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 56

3.2.1 KESELAMATAN DAN KEAMANAN

Keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan pelayanan transportasi

ditujukan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman pengguna transportasi

serta menurunkan jumlah dan tingkat kecelakaan transportasi yang meliputi

transportasi jalan, kereta api, pelayaran, dan penerbangan. Tingkat keselamatan

dan keamanan transportasi diwujudkan melalui dua sasaran yaitu menurunnya

angka kecelakaan transportasi, dan menurunnya jumlah gangguan keamanan

dalam penyelenggaraan transportasi.

1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan

meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi, melalui

strategi :

a. Penguatan kelembagaan dalam peningkatan keselamatan transportasi

Keselamatan transportasi merupakan tanggung jawab berbagai pihak,

baik pemerintah sebagai regulator maupun pelaku usaha sebagai

operator. Saat ini fungsi pengawasan dan pembinaan keselamatan

transportasi telah dilakukan pemerintah melalui kegiatan dan program

peningkatan keselamatan, diharapkan fungsi pengawas keselamatan

juga dilakukan di dunia usaha melalui pembentukan unit khusus yang

menangani fungsi pengawas keselamatan.

b. Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha di bidang

keselamatan transportasi

Keselamatan transportasi merupakan keadaan yang terwujud dari

penyelenggaraan transportasi yang lancar sesuai dengan prosedur

operasi dan persyaratan kelaikan teknis terhadap sarana dan prasarana

beserta penunjangnya. Upaya peningkatan keselamatan transportasi

telah dan akan terus dilakukan pemerintah melalui penyediaan sarana

dan prasarana keselamatan serta sosialisasi keselamatan kepada

masyarakat dan badan usaha. Peran serta masyarakat dan badan usaha

dalam peningkatan keselamatan transportasi diwujudkan dalam

peningkatan kepatuhan untuk mematuhi standar operasi dan prosedur

penggunaan dan penyediaan sarana transportasi darat, perkeretaapian,

laut dan udara.

c. Pendidikan dan peningkatan kesadaran penyelenggaraan transportasi

yang berkeselamatan sejak usia dini

Pendidikan keselamatan transportasi secara dini dengan menfokuskan

pada penanaman pengetahuan tentang tata cara transportasi yang

berkeselamatan (transfer of knowledge) dan menanamkan nilai-nilai

(transform of values) etika dan budaya tertib dan membangun perilaku

pada generasi muda. Pribadi yang beretika mempunyai kecerdasan

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 57

sosial yang tinggi dan kepekaan dalam bertansportasi, selain itu, juga

akan mengerti pentingnya penggunaan peralatan dan prasarana

keselamatan serta peraturan keselamatan.

d. Peningkatan/pembaharuan regulasi terkini sesuai dengan standar

keselamatan

Untuk memenuhi tuntutan perkembangan teknologi keselamatan

transportasi diperlukan pembaharuan regulasi keselamatan yang

mencakup norma, standar, prosedur dan kriteria.

e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan

transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;

Upaya peningkatan keselamatan transportasi selain pengurangan tingkat

kecelakaan yang disebabkan kesalahan manusia (human error) dilakukan

juga strategi melalui pemenuhan kuantitas dan tingkat kehandalan

sarana dan prasarana keselamatan transportasi darat, perkeretaapian,

laut dan udara.

f. Pemenuhan standar keselamatan transportasi berupa perlengkapan

keselamatan transportasi jalan dan perkeretaapian maupun

perlengkapan navigasi pelayaran dan penerbangan

Selain upaya pemenuhan kualitas dan kuantitas keselamatan

transportasi, penurunan tingkat kecelakaan juga dilakukan melalui

strategi ketentuan pemenuhan standar keselamatan pada sarana dan

prasarana transportasi sesuai standar nasional dan internasional.

g. Peningkatan efektivitas pengendalian, pengaturan dan pengawasan

terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi;

Dalam upaya pemenuhan standar keselamatan transportasi dilakukan

melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random

check yang meliputi standar keselamatan bidang prasarana, sarana, tata

cara pengangutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka

pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keselamatan.

h. Peningkatan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana transportasi

melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk

fasilitas pendukung lainnya

Pengujian kehandalan/kelaikan sarana prasarana transportasi dilakukan

secara berkala untuk menjamin tingkat kehandalan dan kecukupan

peralatan keselamatan yang diikuti melalui penerbitan sertifikasi sarana

dan prasarana termasuk fasilitas pendukung lainnya.

i. Peningkatan koordinasi pelaksanaan Rencana Umum Nasional

Keselamatan Jalan (RUNK) serta Program Dekade Aksi Keselamatan Jalan

baik di tingkat nasional maupun daerah

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 58

j. Koordinasi peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang antara jalur

kereta api dengan jalan.

Perlintasan sebidang merupakan faktor kritis dalam penyelenggaraan

kereta api mengingat banyaknya kejadian kecelakaan yang diterjadi di

lokasi perlintasan. Berdasarkan pada amanat UU 23/2007, setiap

perlintasan/perpotongan antara jalur kereta api dan jalan dibuat tidak

sebidang. Pengecualian untuk pembangunan perlintasan tidak sebidang

hanya dapat dilakukan dengan tetap menjamin keselamatan dan

kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan dengan mengikuti

ketentuan yang diatur pada Permenhub No. 36/2011, sehingga

diperlukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah maupun operator

perkeretaapian dalam penanganan perlintasan sebidang antara jalur

kereta api dan jalan.

2. Sasaran menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan

transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan efektivitas pengawasan terhadap pemenuhan standar

keamanan transportasi

Dalam upaya pemenuhan standar keamanan transportasi dilakukan

melalui pemeriksaan atau audit secara berkala dan pelaksanaan random

check yang meliputi standar keamanan bidang prasarana, sarana, tata

cara pengangutan serta sumber daya manusia transportasi dalam rangka

pengawasan dan pengendalian terhadap peraturan standar keamanan,

serta pemberian sanksi kepada aparatur pemerintah atau operator

sarana/prasarana transportasi yang lalai dalam melaksanakan tugas.

b. Pemenuhan standar keamanan transportasi berupa perlengkapan

keamanan transportasi

Keamanan transportasi adalah keadaan yang terwujud dari

penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau

tindakan yang melawan hukum, langkah untuk mewujudkan keamanan

transportasi melalui pemenuhan peralatan keamanan yang berupa alat

pemidai barang-barang berbahaya dan alat pemidai jarak jauh dengan

sistem terkoordinasi.

c. Pencegahan terhadap penyusupan barang-barang yang mengancam

keamanan penumpang

Pelaksanaan pencegahan terhadap penyusupan barang yang

mengancam keamanan penumpang selain dilakukan melalui pemenuhan

peralatan keamanan juga didukung dengan kualitas SDM yang

tersertifikasi dan diaudit secara berkala oleh aparatur pengawas

keamanan transportasi.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 59

d. Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan

melawan hukum di sektor transportasi (pencurian, vandalisme,

perompakan, pembajakan, teroris, dan lainnya)

3.2.2 PELAYANAN TRANSPORTASI

Dalam rangka meningkatkan pelayanan transportasi ditetapkan 7 sasaran, yaitu :

(1) Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, (2)

Terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan

kebutuhan, (3) Meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, (4)

Meningkatnya kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan good

governance, (5) Meningkatnya penetapan dan kualitas regulasi dalam

implementasi kebijakan bidang perhubungan, (6) Menurunnya emisi gas rumah

kaca (RAN-GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada

sektor tansportasi, dan (7) Meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam

rangka mewujudkan clean governance. Masing-masing sasaran tersebut

ditempuh melalui upaya strategi sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi,

dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan

prasarana transportasi, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kehandalan sarana dan prasarana transportasi serta

penataan jaringan/rute

Kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dilakukan melalui

rehabilitasi, pembangunan dan pengembangan prasarana perhubungan

meliputi pembangunan terminal bus type A, pelabuhan penyeberangan,

pelabuhan laut, bandar udara dan jaringan jalan kereta api, sedangkan

kondisi sarana transportasi terus didorong untuk ditingkatkan

kehandalannya antara lain peremajaan angkutan kota yang berbasis

angkutan massal, peremajaan sarana kereta api, pembatasan usia kapal.

Dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan juga dilakukan penataan

rute pada angkutan laut untuk menjamin kepastian muatan dan

kontinuitas angkutan laut antara wilayah barat Indonesia menuju wilayah

timur Indonesia.

b. Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana

transportasi

Standar pelayanan merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi

oleh penyedia layanan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna

jasa yang dilengkapi dengan tolok ukur sebagai acuan penilaian kualitas

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 60

yang merupakan kewajiban dan janji penyedia layanan kepada

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,

terjangkau dan terukur.

c. Implementasi standar pelayanan publik pada sarana dan prasarana

transportasi, termasuk penyediaan fasilitas bagi pengguna jasa

berkebutuhan khusus dan fasilitas yang responsif gender

Penyediaan layanan dan sarana transportasi yang berperspektif gender

juga berarti mempertimbangkan dan mengakomodir permasalahan

orang-orang atau kelompok masyarakat yang berkebutuhan khusus.

Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan perlindungan dan layanan

transportasi bagi lansia, penyandang cacat, perempuan khususnya

perempuan hamil dan balita. Penyediaan layanan dan sarana tersebut

mempertimbangkan beberapa aspek yaitu aspek aksesibilitas,

kenyamanan, keselamatan, keamanan dan keterjangkauan. Aspek

keamanan sering menjadi persoalan bagi perempuan, anak-anak, lansia

bahkan penyandang cacat. Layanan dan sarana transportasi seyogyanya

dapat diakses secara aman oleh mereka termasuk aman dari segala

tindak kriminalitas dan kekerasan seksual.

d. Konsistensi penerapan reward dan punishment terhadap ketepatan

pelayanan

Pelayanan jasa transportasi selain mengutamakan keamanan dan

keselamatan layanan, juga dituntut untuk tepat waktu dalam layanan

yang dijanjikan. Untuk meningkatkan layanan transportasi diupayakan

melalui penerapan sanksi berupa kewajiban yang harus dipenuhi setiap

waktu keterlambatan dan apresiasi masyarakat terhadap layanan yang

memenuhi standar pelayanan.

2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai

dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi

dalam jumlah & kompetensi sesuai dengan kebutuhan, ditempuh melalui

strategi antara lain :

a. Menyusun Man Power Planning SDM transpotasi

b. Menyusun Training Needs Analysis (TNA) SDM transportasi

c. Mengembangkan kapasitas diklat SDM transportasi

d. Menata regulasi penyelenggaraan diklat SDM transportasi.

e. Meningkatkan tata kelola diklat dan kualitas lulusan.

f. Meningkatkan penyerapan lulusan diklat transportasi.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 61

3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan

arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi, melalui strategi

antara lain :

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya peneliti serta tenaga

fungsional pendukung.

b. Peningkatan sinergitas antara Badan Litbang Perhubungan dengan

pengguna jasa penelitian dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil

penelitian.

c. Peningkatan kerjasama penelitian antar lembaga riset dan industri untuk

merumuskan kebijakan strategis penyelenggaraan transportasi.

d. Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran

Badan Litbang Perhubungan.

4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan good governance,

dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja,

melalui strategi antara lain :

a. Penuntasan agenda reformasi birokrasi melalui penataan kelembagaan

(organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia).

Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance

melalui penuntasan agenda reformasi birokrasi dengan penataan

kelambagaan baik dari sisi organisasi, ketatalaksanaan dan sumber daya

manusianya.

b. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan

Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan dapat

diakses publik.

Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance

melalui penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja dan

keuangan Kementerian Perhubungan secara terintegrasi, terpercaya dan

dapat diakses publik.

c. Penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik

secara mudah.

Peningkatan kinerja dalam mewujudkan good governance dengan

penyediaan layanan informasi transportasi yang dapat diakses publik

secara mudah. Kemudahan informasi terhadap layanan transportasi

sehingga memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan

transportasi yang berkualitas.

d. Penyederhanaan perijinan sektor transportasi.

Penyederhanaan perijinan sektor transportasi dijadikan sebagai langkah

dalam perbaikan pelayanan publik di sektor transportasi.

Penyederhanaan ini ditujukan agar tercapai pelayanan publik yang

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 62

efisien, transparan, cepat, akuntabel, dan dapat memberikan kepastian

hukum, serta sebagai usaha untuk meningkatkan dunia investasi

transportasi di Indonesia.

e. Penerapan e-government di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance

melalui penerapan e-government di lingkungan Kementerian

Perhubungan dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi

untuk meningkatkan tata hubungna kerja yang efektif dan efisien.

f. Penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi

penerapan kebijakan.

Peningkatan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance

dengan membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam menyusun

dan mengawasi penerapan kebijakan di sektor transportasi, sehingga

setiap kebijakan dapat secara nyata dirasakan manfaatnya oleh

masyarakat.

5. Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan

bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan

kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi, melalui

strategi antara lain :

a. Pemetaan arah / kebutuhan kerangka regulasi untuk mempercepat

pelaksanaan prioritas pembangunan transportasi.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang

perhubungan dengan melakukan pemetaan arah/kebutuhan kerangka

regulasi untuk mempercepat pelaksanaan prioritas pembangunan

transportasi selama lima tahun kedepan.

b. Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya terkait penyelesaian

peraturan perundang-undangan.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang

perhubungan dengan meningkatkan koordinasi dengan instansi lainnya

terkait penyelesaian peraturan perundang-undangan.

c. Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai amanah

undang-undang bidang transportasi.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang

perhubungan dengan percepatan penyusunan peraturan perundang-

undangan sesuai amanah undang-undang bidang transportasi.

Penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan

amanah undang-undang bidang transportasi perlu dipercepat agar

dapat menjadi landasan dalam mengimplementasikan kebijakan-

kebijakan yang telah ditetapkan.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 63

d. Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di

bidang transportasi.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang

perhubungan dengan melakukan percepatan pelaksanaan

penyederhanaan dan harmonisasi regulasi di bidang transportasi.

e. Evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih dan yang

menghambat percepatan pembangunan transportasi.

Peningkatan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang

perhubungan dengan melakukan evaluasi terhadap peraturan

perundang-undangan yang tumpang tindih dan menghambat

percepatan pembangunan transportasi. Peraturan perundang-undangan

yang tumpang tindih dapat diminimalisir untuk mempercepat

pembangunan sektor transportasi.

6. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya

penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi, dengan arah

kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi

yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui strategi antara lain :

a. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah

lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/ cuaca ekstrim.

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan penerapan

teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi melalui

pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang ramah

lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim/cuaca ekstrim.

Prasarana dan sarana transportasi yang ramah lingkungan dapat

memberikan kontribusi positif dalam mengurangi pemanasan global

yang disumbangkan dari sektor transportasi.

b. Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan.

Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis fossil fuel saat ini sangat tinggi,

sementara jumlah bahan bakar fossil fuel terus menipis. Dengan kondisi

tersebut pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energi baru terbarukan

di sektor transportasi harus dikedepankan.

c. Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien.

Penerapan sistem manajemen transportasi yang efektif dan efisien

dilakukan untuk mewujudkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)

yang disumbangkan dari sektor transportasi dan peningkatan teknologi

ramah lingkungan pada sektor transportasi.

d. Mendorong pengguna kendaraan pribadi berpindah ke transportasi

umum/ massal.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 64

Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan peningkatan penerapan

teknologi ramah lingkungan pada sektor tansportasi dengan mendorong

penggunaan angkutan umum/massal terutama bagi masyarakat

pengguna kendaraan pribadi.

7. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka

mewujudkan clean governance, dengan arah kebijakan pelaksanaan

pengawasan intern yang berintegritas, professional dan amanah, melalui

strategi antara lain :

a. Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai consultant dan

quality assurance.

b. Peningkatan kualitas hasil pengawasan

c. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM Pengawasan

3.2.3 KAPASITAS TRANSPORTASI

Dalam rangka meningkatkan kapasitas transportasi, Kementerian Perhubungan

menetapkan 5 (lima) sasaran, yaitu : (1) Meningkatnya kapasitas sarana sarana

dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan

multimoda (2) Meningkatnya produksi angkutan penumpang dan barang, (3)

Meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar,

terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, (4) Meningkatnya pelayanan

angkutan umum massal perkotaan, dan (5) Meningkatnya aplikasi teknologi

informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan. Dalam mencapai

sasarana peningkatan kapasitas transportasi ditempuh melalui strategi

pencapaian sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah

kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah

dan keterpaduan antarmoda/multimoda, melalui strategi antara lain :

a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana

transportasi.

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan

salah satunya melalui peningkatan kualitas perencanaan pembangunan

sarana dan prasarana transportasi. Kualitas perencanaan akan sangat

menentukan kualitas pembangunan sektor transportasi selama lima

tahun kedepan.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 65

b. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan

outcomes.

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda diwujudkan

salah satunya melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi

yang berdasarkan outcomes, sehingga pembangunan transportasi yang

dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dapat dirasakan langsung

manfaat pembangunan oleh masyarakat.

c. Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama

Pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta.

Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda melalui

peningkatan kerjasama pemerintah dan badan usaha serta peningkatan

investasi swasta dalam penyediaan infrastruktur transportasi nasional

melalui penguatan kelembagaan dan sistem perencanaan proyek-proyek

yang akan dikerjasamakan.

Kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

transportasi antara lain : Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan

badan usaha pada sektor perkeretaapian sebanyak 6 proyek sampai

pada tahun 2019; Penyelenggaraan kerjasama pemerintah dan badan

usaha pada sektor transportasi laut ditargetkan sampai pada tahun 2019

sebanyak 10 proyek; Penyiapan dokumen terhadap infrastruktur

transportasi udara yang siap ditawarkan kepada swasta sampai pada

tahun 2019 sebanyak 3 proyek.

d. Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan transportasi diamanahkan

untukmenyusun tatanan dan rencana induk masing-masing moda, yaitu

rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, tatanan

perkeretaapian nasional, tatanan kepelabuhanan nasional dan tatanan

kebandarudaraan nasional serta tersusunnya perencanaan umum

jaringan jalan nasional dan jalan tol. Salah satu faktor yang diamanahkan

dalam penyusunan tatanan dan rencana induk transportasi adalah

keterpaduan intra dan antarmoda transportasi.

Pada dasarnya transportasi antarmoda/multimoda adalah pembangunan

transportasi yang mempertimbangkan jenis dan karakteristik sistem

transportasi yang digunakan, dan mempertimbangkan sisi efisiensi,

efektivitas dan kemudahan sistem operasinya, sehingga mampu

melahirkan sistem transportasi yang berdaya saing tinggi. Upaya

keterintegrasian ini diwujudkan melalui antara lain ketersediaan

angkutan kereta api di bandar udara dan pelabuhan.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 66

e. Penyiapan konsep dan implementasi angkutan laut dari barat ke timur

Indonesia.

Dalam rangka menjamin ketersediaan barang dengan harga yang

terjangkau diperlukan konsep untuk memperkuat jalur pelayaran yang

dititikberatkan pada Indonesia bagian Timur yang dimaksudkan selain

untuk mengkoneksikan jalur pelayaran dari Barat ke Timur Indonesia

juga akan mempermudah akses niaga dari negara-negara Pasifik bagian

selatan ke negara Asia bagian Timur. Pada prinsipnya, ketersediaan

pelayanan angkutan kapal dari barat ke timur Indonesia merupakan

penataan trayek tetap dan teratur yang harus didukung dengan

pengembangan pelabuhan agar dapat melayani kapal dengan ukuran

besar, mengingat saat ini untuk terminal-terminal domestik, ukuran

kapal peti kemas yang bisa masuk tidaklebih dari 2600 TEUs dan

kebanyakan hanya mampu melayani kapal ukuran 800 atau 900 TEUs,

dengan demikian akan mewujudkan efisiensi biaya logistik nasional.

2. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana,

perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia,

dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana

di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di

wilayah timur Indonesia, melalui strategi antara lain :

a. Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah-

wilayah perbatasan dan wilayah-wilayah terluar.

Jaringan transportasi ke depan akan diperluas dan dibangun lebih

banyak lagi untuk meningkatkan keseimbangan transportasi antara Jawa

dan luar Jawa dan meningkatkan aksesibilitas di daerah kawasan timur

Indonesia, daerah terpencil, dan pedesaan, kawasan perbatasan, serta

daerah tertinggal lainnya, melalui percepatan pembangunan

infrastruktur transportasi;

b. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi di wilayah

terpencil, pedalaman, perbatasan dan rawan bencana.

Selain upaya penyediaan prasarana transportasi juga dilakukan

peningkatan kapasitas untuk meningkatkan konektivitas yang pada

akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Selain

untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, prasarana transportasi juga

diarahkan untuk peningkatan aksesibilitas daerah rawan bencana melalui

penyediaan bandar udara yang dapat didarati pesawat Hercules dan

pelabuhan untuk kepentingan pasokan logistik di saat terjadi bencana

alam.

c. Penyediaan sarana angkutan keperintisan

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 67

Guna merangsang pertumbuhan wilayah, Pemerintah berupaya untuk

membuka keterisolasian daerah terpencil dan pedalaman agar

mempunyai keterkaitan dengan daerah maju melalui penyediaan

pelayanan angkutan keperintisan darat, laut dan udara.

3. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan

arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan

orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih moda

terpadu, melalui strategi antara lain :

a. Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang

dan komprehensif

Penyiapan konsep angkutan umum massal perkotaan yang lebih matang

dan komprehensif bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk

perkotaan yang akan menggunakan sistem angkutan umum,

meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah, dan menciptakan

transportasi kota yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan

berkeadaban. Kota akan bertahan secara lingkungandan efisiensi energi

kalau pergerakan ekonominya didukung oleh sistem angkutan umum

cepat masal yang didukung dengan jaringan pengumpan (feeder

services).

b. Pengembangan BRT

Penerapan angkutan umum massal perkotaan salah satunya dilakukan

melalui pengembangan Bus Rapid Transit/BRT. Penerapan sistem BRT

perlu terpadu dalam fisik/prasarana, pelayanan, serta dalam konteks

transportasi cerdas dengan memanfaatkan Information Technology.

Transportasi antar moda di perkotaan perlu dibangun dengan

memperhatikan pengembangan transportasi tidak bermotor dalam

rangka menuju terwujudnya transportasi perkotaan yang berkelanjutan,

yang didukung komitmen yang kuat dari Kepala Daerah dalam bentuk

perencanaan, pendanaan dan kesiapan pengoperasian.

c. Pembangunan dan pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis

rel.

Selain pengembangan angkutan umum perkotaan dengan Bus Rapid

Transit, angkutan perkotaan dapat dilakukan melalui pembangunan

angkutan massal perkotaan berbasis rel.

d. Penyediaan dana subsidi/ PSO yang terarah untuk penyelenggaraan

angkutan umum massal perkotaan.

Penerapan angkutan umum dengan BRT dan MRT dianggap tidak

menarik bagi kota-kota yang belum menerapkannya karena

dipersepsikan membebani anggaran. Oleh karena itu untuk mewujudkan

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 68

penyelenggaraan sistem angkutan umum yang handal dan berkelanjutan

dibutuhkan antara lain dukungan kebijakan secara nyata dari pemerintah

di sektor anggaran melalui penyediaan dana subisidi/PSO yang terarah.

4. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem

manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan

aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan, melalui

strategi antara lain :

a. Penerapan sistem informasi lalu lintas secara real time, penerapan ATCS

dan Virtual Mobility

b. Penerapan sistem tiket elektonik yang terintegrasi

Intelligent Transport System/ITS pada prinsipnya adalah penerapan

teknologi maju di bidang elektronika, komputer dan telekomunikasi

untuk membuat prasarana dan sarana transportasi lebih informatif,

lancar, aman dan nyaman sekaligus ramah lingkungan. Sistem ini

mempunyai tujuan dasar untuk membuat system transportasi yang

mempunyai kecerdasan, sehingga dapat membantu pemakai

transportasi dan pengguna transportasi untuk mendapatkan informasi,

mempermudah transaksi, meningkatkan kapasitas prasarana dan sarana

transportasi, mengurangi kemacetan atau antrean, meningkatkan

keamanan dan kenyamanan, mengurangi polusi lingkungan,

mengefisiensikan pengelolaan transportasi.

3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PERKERETAAPIAN

TAHUN 2015-2019

3.3.1 ARAH KEBIJAKAN UMUM

Memperhatikan berbagai permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi

dalam 5 tahun ke depan, maka dalam mencapai program prioritas presiden yang

dituangkan dalam RPJMN 2015-2019, ditetapkan beberapa arah kebijakan umum

pembangunan bidang perkeretaapian untuk tahun 2015-2019 yaitu:

1. Meningkatkan keselamatan operasional perkeretaapian dengan membangun

budaya safety first dalam setiap penyelenggaraan perkeretaapian nasional

2. Meningkatkan peran kereta api meliputi:

a. angkutan massal perkotaan,

b. angkutan massal antar kota yang menghubungkan pusat kegiatan, serta

c. akses ke pelabuhan dan bandara dalam mendukung angkutan logistik

3. Mengintegrasikan layanan kereta api dengan moda lainnya

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 69

4. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan perkeretaapian

3.3.2 STRATEGI

Strategi pembangunan bidang perkeretaapian untuk tahun 2015-2019 yaitu:

Tabel 3.1Strategi Penyelenggaraan Perkeretaapian Tahun 2015-2019

NO ASPEK STRATEGI

A Keselamatan

dan Keamanan

Peningkatan

keamanan dan

keselamatan

perkeretaapian

a) Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggaraan perkeretaapian

melalui penyiapan regulasi (norma, standar, prosedur dan kriteria)

peningkatan keamanan dan keselamatan perkeretaapian;

b) Meningkatkan keandalan/kelaikan sarana dan prasarana perkeretaapian

melalui program pengujian dan sertifikasi sarana, prasarana termasuk

fasilitas pendukung lainnya, pengembangan sistem dan teknologi

perawatan yang modern serta penggunaan teknologi informasi dalam

operasional perkeretaapian;

a) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam mewujudkan program

peningkatan keamanan dan keselamatan perkeretaapian termasuk

pelaksanaan monitoring dan evaluasinya.

B Pelayanan

Transportasi

1 Pengembangan

Layanan

Perkeretaapian

a) Meningkatkan kualitas pelayanan perkeretaapian

b) Meningkatkan keterjangkauan (aksesibilitas) masyarakat terhadap

layanan kereta api melalui mekanisme kewajiban pelayanan publik

(public services obligation)

2 Pengembangan

sumber daya

manusia

perkeretaapian

a) Meningkatkan kemampuan SDM regulator perkeretaapian melalui

program pendidikan dan latihan termasuk pengembangan pola dan

kurikulum diklatnya;

b) Mendorong terciptanya SDM operator perkeretaapian melalui

penyiapan regulasi tentang standar kompetensi dan kualifikasi SDM

operator, sertifikasi kompetensi serta pembinaan SDM operator

3 Pengembangan

Kelembagaan

a) Meningkatkan peran Pemerintah sebagai regulator perkeretaapian

melalui program pembentukan dan akreditasi lembaga pendidikan SDM

perkeretaapian, lembaga pengujian dan fasilitas perawatan sarana dan

prasarana perkeretaapian, pembentukan lembaga yang mengatur pola

hubungan antara penyelenggara sarana dan penyelenggara prasarana

perkeretaapian (Track Access Charges), pembentukan lembaga

penyelenggara perawatan prasarana (Infrastructure Maintenance and

Operation) serta lembaga penyelenggara kewajiban publik (Public

Services Obligation);

b) Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan

penyelenggaraan perkeretaapian;

Mendorong terwujudnya penyelenggaraan perkeretaapian yang

multioperator dengan memberikan wewenang kepada Pemerintah

Daerah dalam pembinaan dan pemberian izin penyelenggaraan

perkeretaapian.

C Kapasitas

Transportasi

1 Pengembangan

Jaringan

Perkeretaapian

a) Meningkatkan peran kereta api perkotaan dan kereta api antar kota

b) Mengintegrasikan layanan kereta api dengan moda lain dengan

membangun akses menuju bandara, pelabuhan dan kawasan industri

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 70

NO ASPEK STRATEGI

2 Alih Teknologi

dan

Pengembangan

Industri

a) Meningkatkan penguasaan teknologi sarana dan prasarana

perkeretaapian;

b) Alih teknologi untuk pembelian produk teknologi tinggi dari luar negeri;

c) Mendorong peningkatan peran industri perkeretaapian dalam negeri

termasuk industri pendukungnya untuk meningkatkan daya saing dan

kemandirian industri perkeretaapian.

3 Investasi dan

Pendanaan

a) Meningkatkan investasi dan pendanaan penyelenggaraan

perkeretaapian melalui dukungan regulasi dan mekanisme perizinan

yang kondusif bagi iklim investasi serta pembentukan lembaga

pembiayaan infrastruktur perkeretaapian;

b) Mendorong keterlibatan swasta dalam investasi penyelenggaraan

perkeretaapian melalui pola Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

serta pola penyelenggaraan perkeretaapian khusus.

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

71

Tabel 3.2Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Perkeretaapian Tahun 2015-2019

NO SASARAN KEMENHUB SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA SATUAN

I. Keselamatan dan Keamanan

A. Menurunnya angka kecelakaan

transportasi

1.

Menurunnya angka kecelakaan

transportasi perkeretaapian

a). Ratio kejadian kecelakaan transportasi

kereta api

Ratio Kecelakaan/1

Juta Km

b). Jumlah pedoman standar keselamatan Dokumen

c). Jumlah sarana dan prasarana

keselamatan transportasi kereta api

1. Tingkat Ketersediaan fasilitas dan

peralatan peningkatan keselamatan &

SDM perkeretaapian

Unit

2. Tingkat Ketersediaan ATP Unit

3. Jumlah Pengamanan/Penanganan

Perlintasan Sebidang

Lokasi

d). Jumlah Sertifikasi SDM Teknis

Perkeretaapian

Sertifikat

B. Menurunnya Jumlah Gangguan

Keamanan dalam Penyelenggaraan

Transportasi

2. Menurunnya Jumlah Gangguan

Keamanan dalam

Penyelenggaraan Transportasi

perkeretaapian

e). Jumlah gangguan keamanan pada

pelayanan jasa transportasi kereta api

(pelemparan batu)

Jml. Kejadian/ Tahun

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

72

NO SASARAN KEMENHUB SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA SATUAN

II. Pelayanan

C

Meningkatnya kinerja pelayanan

sarana dan prasarana transportasi

3.

Meningkatnya kinerja pelayanan

sarana dan prasarana

transportasi perkeretaapian

f).

Jumlah pedoman standar pelayanan

sarana dan prasarana transportasi

perkeretaapian (penyempurnaan/revisi)

Dokumen

g) Pelaksanaan perawatan dan

pengoperasioan prasarana

perkeretaapian milik negara (IMO)

Tahun

4. Mewujudkan pelayanan

angkutan kereta api yang

terjangkau

h) Jumlah penumpang KA PSO Penumpang

D Meningkatnya kinerja Kementerian

Perhubungan dalam mewujudkan

good governance

5. Meningkatnya kinerja Ditjen

Perkeretaapian dalam

mewujudkan good governance

i). Jumlah penyederhanaan perijinan di

lingkungan Ditjen Perkeretaapian

Prosentase (%)

E Menurunnya emisi gas rumah kaca

(RAN-GRK) dan meningkatnya

penerapan teknologi ramah

lingkungan pada sektor tansportasi.

6. Menurunnya emisi gas rumah

kaca (RAN-GRK) dan

meningkatnya penerapan

teknologi ramah lingkungan

pada sektor tansportasi

perkeretaapian

i). Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor

transportasi perkeretaapian yang dapat

diturunkan

Juta ton CO2e

k). Jumlah prasarana perkeretaapian yang

telah menerapkan konsep ramah

lingkungan

Lokasi

III. Kapasitas Transportasi

F

Meningkatnya kapasitas sarana dan

prasarana transportasi& keterpaduan

sistem ransportasi multimoda &

7. Mewujudkan peningkatan

Kapasitas, Aksesbilitas dan

Keterpaduan dalam penyediaan

l). Terbangunnya jalur kereta api Km’sp

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

73

NO SASARAN KEMENHUB SASARAN STRATEGIS (SS) DITJENKA INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJENKA SATUAN

antarmoda untuk mengurangi

backlog maupun bottleneck

kapasitas prasarana transportasi dan

sarana transportasi antarmoda dan

antarpulau sesuai dengan sistem

transportasi nasional dan cetak biru

transportasi multimoda

Sarana dan Prasarana

perkeretaapian nasional

m).

Jumlah sarana kereta api Unit

n.)

Terselenggaranya Proses Kerjasama

Pemerintah Swasta dalam penyediaan

infrastruktur transportasi perkeretaapian

Proyek

G Meningkatnya layanan transportasi di

daerah rawan bencana, perbatasan,

terluar, terpencil dan khususnya

wilayah timur Indonesia

8. Mewujudkan peningkatan

Aksesbilitas Publik terhadap

layanan transportasi kereta api

o). Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis

kereta api

Trayek/ Lintas/Rute

p). Jumlah lintasan/ rute angkutan kereta api

perintis menjadi komersial

Trayek/ Lintas/ Rute

H Meningkatnya pelayanan angkutan

umum massal perkotaan

9. Meningkatkan peran kereta api

dalam penyediaan Angkutan

Massal Perkotaan berbasis jalan

rel

q). Jumlah wilayah perkotaan yang

menerapkan sistem angkutan massal

berbasis kereta api

Trayek/ Lintas/ Rute

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 74

3.4 KERANGKA REGULASI PERKERETAAPIAN

3.4.1 STRUKTUR REGULASI EKSISTING

Pada Gambar 3.1 disampaikan struktur regulasi eksisting dalam

penyelenggaraan perkeretaapian di Indonesia. Sejak ditetapkannya UU 23/2007,

sudah diterbitkan sebanyak 2 PP (Peraturan Pemerintah)8 dan 58 PM (Peraturan

Menteri) sebagai pelaksanaannya. Sebagian besar mandat PP dan PM yang

diamanatkan dalam UU 23/2007 sudah ditetapkan. Jika dilihat dari susunan

(jumlah PM yang sudah ditetapkan) maka terlihat bahwa sebagian besar PM

tersebut terkait dengan SDM, sarana, prasarana, serta pentarifan dan sebagian

kecil yang berkaitan dengan penyelenggaraan (perizinan dan perencanaan

(RIPNas)). Regulasi mengenai pengusahaan dan investasi belum diatur dalam

sejumlah regulasi yang ada.

3.4.2 KEBUTUHAN PENGUATAN REGULASI

Kebutuhan regulasi teknis secara umum lebih kepada standarisasi teknis terkait

teknologi baru, meskipun untuk monorel sudah ditetapkan namun untuk kereta

gantung, levitasi magnetik, trem, dan high speed train belum ditetapkan. Regulasi

terkait dengan SDM masih beberapa yang perlu dilengkapi khususnya berkaitan

dengan tenaga penguji SDM, sertifikat kecakapan pengendali distribusi listrik.

Terkait dengan hal ini juga perlu adanya regulasi tentang akreditasi badan hukum

atau lembaga pelaksana pengujian sarana dan prasarana perkeretaapian.

Regulasi mengenai investasi dan penyelenggaraan perlu diperkuat, terutama

berkaitan dengan persyaratan dan bentuk kerjasama pemerintah dengan swasta

serta mekanisme bantuan dari pusat kepada Daerah dalam penyelenggaraan

perkeretaapian. Selain itu, diperlukan juga regulasi mengenai pembentukan BUP

prasarana perkeretaapian, skema kerjasama dan pembiayaan di era

multioperator. Pedoman pembinaan penyelenggaraan perkeretaapian baik

kepada swasta maupun kepada pemda perlu didukung oleh kerangka regulasi

yang kuat.Secara umum kebutuhan penguatan regulasi perkeretaapian

disampaikan pada Tabel 3.3.

8Untuk UU perkeretaapian sebelumnya (UU 13/2009) ditetapkan 3 PP pelaksanaan, yakni: PP 81/1998 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api dan PP 69/1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api. Untuk UU

23/2007, PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian merupakan pengganti dari PP 69/1998 dan

ditambahkan tentang aspek kelembagaan penyelenggaraannya.

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

0 1

9

75

Gambar 3.2 Uraian Regulasi Bidang Perkeretaapian

PM 66/2013 tentang Per-izinan Penyelenggaraan

Prasarana Perkeretaapian Umum

PM 62/2013 tentang Pedoman Perhitungan Biaya

Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

PM 56/2013 tentang Komponen Biaya yang dapat Diperhitungkan dalam Penyelenggaraan

Angkutan Kewajiban Pelayanan Publik dan Angkutan Perintis Perkeretaapian

PM 67/2012 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

PM 60/2012 tentang

Persyaratan Teknis Jalur KA

PM 5/2014 tentang Tarif Angkutan

Orang dengan KA Kelas Ekonomi

PM 31/2012 tentang Perizinan Penyeleng-garaan Sarana Perke-

retaapian Umum

PM 28/2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api

PM 11/2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api

PM 91/2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

Khusus

PM 43/2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian

Nasional (RIPNas)

PM 36/2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara

Jalur KA dengan Bangunan Lain

PM 34/2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

PM 33/2011 tentang Jenis, Kelas dan

Kegiatan di Stasiun Kereta Api

PM 32/2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana

Perkeretaapian

PM 31/2011 tentang Standar Dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana

Perkeretaapian

PM 30/2011 tentang Tata cara Pengujian Dan

Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian

PM 29/2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun

Kereta Api

PM 23/2011 tentang Sertifikat Kecakapan

Awak Sarana Perkeretaapian

PM 22/2011 tentang Sertifikat

Inspektur Perkeretaapian

PM 21/2011 tentang Sertifikat Kecakapan

Pengatur Perjalanan KA dan Pengendali Perjalanan KA

PM 20/2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan SDM Perkeretaapian

PM 19/2011 tentang Sertifikat

Kecakapan Penjaga Perlintasan KA

PM 18/2011 tentang Sertifikat

Auditor Perkeretaapian

PM 17/2011 tentang Standar, Tata Cara

Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong

PM 16/2011 tentang Standar, Tata Cara

Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus

PM 15/2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan

Sertifikasi Kelaikan Kereta yang Ditarik Lokomotif

PM 14/2011 tentang Standar, Tata Cara

Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Otomotif

PM 10/2013 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan

Publik Angkutan Orang dengan KA untuk Pelayanan Kelas Ekonomi

PM 28/2012 tentang Pedoman Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api

PM 13/2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan

Sertifikasi Kelaikan Kereta dengan Penggerak Sendiri

PM 12/2011 tentang Persyaratan Teknis

Instalasi Listrik Perkeretaapian

PM 11/2011 tentang Persyaratan Teknis Pera-

latan Telekomunikasi Perkeretaapian

PM 10/2011 tentang Persyaratan Teknis

Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

PM 47/2014 tentang Standar Pelayanan

Minimum utk Angkutan Orang dengan KA

PM 8/2011 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga

Penguji Prasarana Perkeretaapian

PM 97/2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga

Penguji Prasarana Perkeretaapian

PM 96/2010 tentang Sertifikat Keahlian

Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

PM 95/2010 tentang Tenaga Perawatan

Prasarana Perkeretaapian

PM 94/2010 tentang Tenaga

Perawatan Sarana Perkeretaapian

PM 93/2010 tentang Tenaga Pemeriksa

Prasarana Perkeretaapian

PM 92/2010 tentang Tenaga

Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

PM 45/2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran

Sarana Perkeretaapian

PM 45/2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran

Sarana Perkeretaapian

PM 44/2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus

PM 51/2012 tentang Subsidi

Angkutan Perintis Orang dengan KA

PM 43/2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis

Gerbong

PM 42/2010 tentang Standar Spesifikasi

Teknis Kereta dengan Penggerak Sendiri

PM 41/2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta yang Ditarik Lokomotif

PM 40/2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis

Lokomotif

PM 38/2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang

Dengan KA

UU 23/2007 tentang Perkeretaapian

PP 56/2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian

PP 72/2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Kereta Api

PM 35/2011 tentang Tatacara & Standar Pem-buatan GAPEKA

PM 9/2014 tentang Tata Cara Penetapan Jaringan

Pelayanan dan Lintas Pelayanan Perkeretaapian

PM 37/2014 tentang Standar Spesifikasi

Teknis Sarana Kereta Api Monorel

PM 48/2014 tentang Tata Cara Pemuatan,

Penyusunan, Pengangku-tan, dan Pembongkaran Barang Dengan Kereta

Api

PM 52/2014 tentang Perangkat Sistem

Keselamatan Kereta Api Otomatis (SOSKO)

: PM tentang Standar Spesifikasi Teknis Sarana Prasarana

: PM tentang SDM Perkeretaapian (Sertifikasi)

: PM tentang Penyel. PerKAan (Perizinan, Perencanaan, Investasi)

: PM tentang Standar Pelayanan Minimal

: PM tentang Standar dan Tatacara Pelaksanaan Kegiatan Teknis

: PM tentang Penetapan Tarif, Subsidi, dan PSO, IMO, TAC

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 76

Tabel 3.3Kerangka Kebutuhan Penguatan Regulasi Perkeretaapian

FUNGSI

REGULASI

MANDAT UU 23/2007 KEBUTUHAN PENGUATAN REGULASI

Fungsi

perubahan

Perubahan dari monopoli

kepada multi operator

Pembentukan Badan Usaha Penyelenggara

Prasarana Milik Pemerintah

Pedoman Kerjasama, Penentuan Biaya, dan Pola

Operasi dalam skema Multioperator

Perubahan dari

ketergantungan kepada

kemandirian dalam investasi

dan teknologi

Road Map Penguasaan Teknologi

Perkeretaapian Nasional

Kebijakan Pemberdayaan Industri

Perkeretaapian Nasional

Fungsi

stabilisasi

Standarisasi teknis sarana

dan prasarana, serta

kompetensi SDM

perkeretaapian

Akreditasi Badan Hukum atau Lembaga

Pengujian Sarana dan Prasarana Perkeretaapian

Standar dan spesifikasi teknis dan sertifikasi

sarana prasarana, dan sertifikasi

kompetensi/kecakapan SDM untuk tknologi

eksisting maupun penerapan teknologi baru

(monorel, MRT, Trem, Kereta Gantung, HST)

Standar Kompetensi Penguji SDM

Perkeretaapian

Standarisasi sistem dan

prosedur penyelenggaraan

(pembangunan/pengadaan,

pengoperasian, perawatan,

pengusahaan)

Pedoman penyelenggaraan perkeretaapian

Provinsi, Kabupaten, dan Kota

Peraturan Pengusahaan Aset Non-Operasional

Perkeretaapian

Fungsi

fasilitasi

Fasilitasi peran swasta dan

pemda

Mekanisme pemberian bantuan dari

Pemerintah Pusat bagi Daerah dalam

pembangunan dan pengoperasian kereta api di

Daerah

Bentuk dan besaran penjaminan pemerintah

dalam Proyek KPS perkeretaapian

Kebijakan fasilitasi dalam pengadaan sarana

dan prasarana perkeretaapian

Fasilitasi kepada setiap

lapisan masyarakat (secara

fisik, ekonomi, dan sosial)

Standar dan spesifikasi teknik fasilitas bagi

pengguna kereta api berkebutuhan khusus

Pengadaan sarana kereta api kelas ekonomi

oleh Pemerintah

Penyelenggaraan Layanan Kereta Api Perintis

dan PSO/bersubsidi

Kerangka regulasi bidang perkeretaapian disusun dengan mengacu pada

kebijakan nasional diantaranya adalah:

1. Penguatan fungsi dan kewenangan kelembagaan sebagai landasan hukum

bagi pemerintah dan badan usaha lainnya dalam mendorong

penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api di wilayah Jabodetabek

khususnya melalui Revisi Perpres No 83 Tahun 2011 Tentang Penugasan

Kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk menyelenggarakan Prasarana

dan Sarana Kereta Api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur Lingkar

Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. PT KAI memiliki dana yang terbatas

sementara dana pemerintah tidak dapat membantu karena bertentangan

dengan Perpres ini. Kerangka regulasi tersebut disusun dengan

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 77

mempertimbangkan aspek nilai manfaat dalam kebijakan penyelenggaraan

prasarana dan sarana kereta api Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Jalur

Lingkat Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi yang akan dibangun

kemudian.

2. Lebih lanjut didalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun

2015-2019 didalam skema landasan hukum bagi pemerintah dan badan

usaha lainnya dalam mendorong penyelenggaraan sarana dan prasarana

kereta api melalui revisi PP 56 tahun 2009 Tentang penyelenggaraan

perkeretaapian. Hal ini ditindaklanjuti pula didalam amanat pembentukan

Peraturan Menteri terkait dengan Penyelenggaraan Perkeretaapian seperti

yang diamanatkan didalam PP No. 56 Tahun 2009. Secara lebih jelasnya dapat

dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4Matriks Kerangka Regulasi Bidang Perkeretaapian

No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan

Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi

Eksisitng, Kajian dan Penelitian

A Pasal dalam PP No. 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri

Peraturan Menteri

1 Pasal 34 Ayat (3),Mengenai Standar spesifikasi TeknisPembangunan/Pengadaan, Pengoperasian dan Perawatan Prasarana dan sarana masing - masing jenis Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

2 Pasal 36,Mengenai Tata Cara Penyusunan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

3 Pasal 56,Mengenai Ruang Manfaat Jalur Kereta Api Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

4 Pasal 60, Mengenai Ruang Milik Jalur Kereta Api Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan 5 Pasal 64, Mengenai Ruang Pengawasan Jalur

Kereta Api Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

6 Pasal 73,Mengenai Tata Cara Penentuan Kelas Jalur Kereta Api, Jaringan Jalur kereta Api umum dan Kereta Api Khusus

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

7 Pasal 48,Mengenai Spesifikasi Teknis dan Persyaratan Persambungan, Perpotongan dan/atau Persinggungan

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

8 Pasal 101,Mengenai Jenis, Kegiatan dan Kelas Stasiun Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

9 Pasal 116,Mengenai Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

10 Pasal 140,Mengenai Persyaratan Komponen, Persyaratan Teknis dan Kelaikan Operasi Prasarana Perkeretaapian

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

11 Pasal 162,Mengenai Tata Cara Permohonan dan Pemberian Akreditasi Badan Hukum dan Lembaga Pengujian

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

12 Pasal 170,Mengenai Tata Cara Pemeriksaan dan Pengawasan

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

13 Pasal 214,Mengenai Penyelenggaraan Pengujian, Tata Cara Permohonan dan Pemberian Akreditasi Badan Hukum/Lembaga Pengujian, Tempat Pengujian Sarana Perkeretaapian Serta Tata Cara Pengujian

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

14 Pasal 220,Mengenai Tata Cara Penerbitan Sertifikat Uji Pertama, Sertifikat Uji Berkala, Tanda Lulus Uji, Masa Berlaku Sertifikat Uji dan Tata Cara Verifikasi Sertifikat Sarana Perkeretaapian yang Sikeluarkan Badan Hukum/Lembaga

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

15 Pasal 228,Mengenai Jenis Peralatan, Standar, Tata Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 78

No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan

Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi

Eksisitng, Kajian dan Penelitian

Cara Pengujian/Pemeriksaan dan Tempat Pengujian Untuk setiap Jenis Sarana Perkeretaapian

16 Pasal 236,Mengenai jenis Peralatan, Standar, Tata Cara Perawatan dan Tempat Perawatan dari Setiap Jenis Sarana Perkeretaapian

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

17 Pasal 245,Mengenai Proses dan Tata Cara Pelaksanaan Rencana Bangun dan Rekayasa Sarana Perkeretaapian

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

18 Pasal 248 ayat (3),Mengenai Inspektur dan Auditor Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan 19 Pasal 283 ayat (2),Mengenai Tata Cara

Permohonan Akreditasi Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

20 Pasal 289,Mengenai Akreditasi Badan Hukum/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Petugas Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

21 Pasal 302,Mengenai Akreditasi Badan hukum/Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, Tata cara penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikat Awak Sarana Perkeretaapian

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

22 Pasal 304 ayat (3),mengenai Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta Pemberian Tanda Lulus Pendidikan dan Pelatihan Untuk Petugas Lain yang Ditugaskan Bekerja Dalam Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

23 Pasal 368, Mengenai Persyaratan Teknis dan Standar Keselamatan Pengoperasian Perkeretaapian Khusus

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

24 Pasal 367, Mengenai Tata Cara Pemberian Izin Operasi Perkeretaapian Khusus dan Kerjasama Pengoperasian Perkeretaapian Khusus

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

25 Pasal 392, mengenai Tata Cara Pembinaan Perkeretaapian

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

B Pasal dalam PP No 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api yang mengamanatkan dibentuknya Peraturan Menteri

Penyusunan Peraturan Menteri

1 Pasal 20, Mengenai Prinsip Lalu Lintas Kereta Api Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan 2 Pasal 23, Mengenai Kecepatan dan Frekuensi

Kereta Api Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

3 Pasal 29,Mengenai Tata Cara dan Standar Pembuatan Gapeka

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

4 Pasal 39,Mengenai Pengaturan Perjalanan Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

5 Pasal 47,Mengenai Tata Cara Persiapan Perjalanan Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

6 Pasal 50,Mengenai Tata Cara Penempatan Lokomotif Dalam Rangakaian Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

7 Pasal 52,Mengenai Tata Cara Pemeriksaan Jalur Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

8 Pasal 57,Mengenai Tata Cara Hubungan Blok Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

9 Pasal 68,mengenai Tata Cara Pemberangkatan Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

10 Pasal 74,Mengenai Tata Cara Kereta Api Dalam Perjalanan dan Perjalanan Kereta Api di Jalur Bergigi

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

11 Pasal 77,mengenai Tata Cara Kereta Api Memasuki Stasiun

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

12 Pasal 79,Mengenai Tata Cara Penerimaan Kedatangan Kereta Api Berhenti

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

13 Pasal 82,Mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti dan Berjalan Langsung di Stasiun

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

14 Pasal 84,Mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti dii Stasiun akhir

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

15 Pasal 88,Mengenai Tata Cara Persilangan dan Penyusulan serta Penutupan dan Pembukaan

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 79

No Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan

Regulasi Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi

Eksisitng, Kajian dan Penelitian

Stasiun Operasi 16 Pasal 91Mengenai Tata Cara Kereta Api Berhenti

Luar Biasa Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

17 Pasal 96,Mengenai Tata Cara Pembatalan Perjalanan Kereta Api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

18 Pasal 105,Mengenai Tata Cara Penanganan Bagian Kereta Api yang terputus

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

19 Pasal 107,Mengenai Tata Cara Penanganan Rinting Jalan

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

20 Pasal 109,Mengenai Tata Cara langsiran Jalan Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan 21 Pasal 119,mengenai Tata Cara Pengaturan Awak

Sarana Perkeretaapian Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

22 Pasal 132, Mengenai Tata Cara Angkutan Orang Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

23 Pasal 135, Mengenai Standar Pelayanan Minimum angkutan Orang

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

24 Pasal 145, Mengenai Tata Cara Pemuatan, Penyusunan, Pengangkutan dan Pembongkaran Barang

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

25 Pasal 160, Mengenai Biaya Penggunaan Prasarana Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan 26 Pasal 163, Mengenai Tata Cara Pemberian

Persetujuan Pengintegrasian Pelayanan Angkutan Perkeretaapian Khusus

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

27 Pasal 167, Mengenai tata cara pelaporan dan penanganan sanksi administratif pelanggaran angkutan kereta api

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

28 Pasal 173, Mengeenai tata cara pemberian santunan, pengobatan dan besarnya ganti kerugian terhadap penumpang dan pihak ketiga

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

29 Pasal 178, Mengenai tanggung jawab terhadap barang yang diangkut

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

30 Pasal 184, Mengenai lalu lintas dan angkutan kereta api untuk kereta api kecepatan tinggi, monorel, motor induksi linier, gerak udara, levitas magnetis, term dan kereta gantung sesuai dengan karakteristik

Sesuai Amanat dan Kebutuhan dalam Penyediaan

3.5 KERANGKA KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN

3.5.1 STRUKTUR KELEMBAGAAN EKSISTING

Pada Gambar 3.3 disampaikan struktur kelembagaan eksisting dalam

penyelenggaraan perkeretaapian nasional, yang menjelaskan hubungan antara

pemerintah selaku regulator dan pembina, dengan operator, dan juga Pemda

serta stakeholders terkait lainnya. Pada dasarnya struktur umum penyelenggaraan

perkeretaapian nasional sudah mengikuti pola yang diamanatkan dalam UU No.

23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 80

Dalam UU No. 23 Tahun 2007 disebutkan bahwa terdapat 3 kelompok

stakeholders utama dalam penyelenggaraan layanan kereta api9, yakni:

1) Pengguna jasa setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan

jasa angkutan kereta api, baik untuk angkutan orang maupun barang

(pasal 1 butir 12 UU 23/2007);

2) Badan Usaha Penyelenggara: baik yang berlaku sebagai penyelenggara

prasarana perkeretaapian dan/atau penyelenggara sarana perkeretaapian

(pasal 1 butir 10, 16, 17 UU 23/2007);

3) Pembina Penyelenggaraan Perkeretaapian: yakni pemerintah (Pusat,

Provinsi, dan Kab/Kota) yang bertugas melakukan pengaturan,

pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan perkeretaapian (pasal

13, 14 UU 23/2007).

Dalam UU No. 23 Tahun 2007 kewenangan pembinaan oleh Pemerintah sebagian

dapat didelegasikan kepada Lembaga/Badan Hukum khususnya yang berkenaan

dengan: (1) pengujian/sertifikasi prasarana (pasal 68 (2) UU 23/2007), (2)

pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi SDM perkeretaapian (operator dan

penguji) (pasal 74 (4), 80 (3, 4), 104 (4), 116 UU 23/2007), (3) pengujian/sertifikasi

sarana (pasal 98 (2) UU 23/2007).

9Dalam UU 23/2007 terdapat pula kegiatan rancang bangun yang dapat dilakukan baik oleh Pemerintah, Pemda, Badan Usaha, Lembaga Penelitian, maupun Perguruan Tinggi, namun kegiatan tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan transportasi kereta api.

REN

CA

NA

ST

RA

TEG

IS K

EM

EN

HU

B B

IDA

NG

PER

KER

ET

AA

PIA

N 2

01

5-2

01

9

81

Pemerintah Daerah

Pemerintah Provinsi Pemerintah Kab/Kota

SKPD Pembina Penyelengaraan Perkeretaapian Daerah (Dinas Perhubungan Prov, Kab/Kota)

Kementerian Perhubungan

Direktorat Sarana Perkeretaapian

Direktorat Lalulintas dan Angkutan Kereta Api

Direktorat Keselamatan Perkeretaapian

Sekretariat Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Bagian Perencanaan

Bagian Keuangan

Bagian Hukum

Bagian Kepegawaian dan Umum

Sub Direktorat Jaringan

Sub Direktorat Lalu Lintas

Sub Direktorat Angkutan

Sub Direktorat Investasi

Subbagian Tata Usaha

Direktorat Prasarana Perkeretaapian

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah I

Subdirektorat Jalur dan Bangunan Kereta Api Wilayah II

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Jalur danBangunan

Kereta Api

Subdirektorat Fasilitas Operasi Kereta Api

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Fasilitas Operasi

Kereta Api

Subbagian Tata Usaha

Subdirektorat Pengembangan Sarana

Subdirektorat Pengawasan Sarana

Subdirektorat Pengelolaan Sarana Milik Negara

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah I

Subdirektorat Pengujian dan Sertifikasi Sarana Wilayah II

Subbagian Tata Usaha

Subdirektorat Audit dan Peningkatan Keselamatan

Subdirektorat Analisis dan Penanganan Kecelakaan

Subdirektorat Akreditasi Kelembagaan dan Sertifikasi

Sumber Daya Manusia

Subdirektorat Penegakan Hukum

Subbagian Tata Usaha

Gambar 3.3Struktur Kelembagaan Penyelenggaraan Perkeretaapian

Indonesia

Direktorat Jenderal Perkeretaapian

Pemerintah Pusat

Pembina Penyelenggaraan Perkeretaapian

Lembaga/Badan Usaha Diklat, Pengujian, Sertifikasi

Penyelenggara Pengujian/Sertifikasi Prasarana

Penyelenggara Pengujian/Sertifikasi Sarana

Penyelenggara Diklat/Sertifikasi SDM (contoh: APKA, STIKA)

Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana

PT. Kereta Api Indonesia (Persero)

PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ)

PT. Raillink

PT. Mass Rapid Transit Jakarta

PT. Jakarta Monorail

Kalimantan Rail Pte Ltd

PT. Trans Kutai Kencana

SOTK Kemenhub sesuai KM 60/2010

Data terkini Badan Usaha Penyelenggara Perkeretaapian

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 82

3.5.2 KEBUTUHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Terdapat 2 kebutuhan pokok dalam pengembangan kelembagaan perkeretaapian

dalam 5 tahun ke depan, yakni: pengembangan kelembagaan pengusahaan

penyelenggaraan prasarana pekeretaapian dalam pelaksanaan multioperator di

bidang perkeretaapian serta pengembangan UPT Ditjen Perkeretaapian dalam

rangka pelaksanaan fungsi regulator di lapangan.

3.5.2.1 PEMBENTUKAN BADAN USAHA PENYELENGGARA PRASARANA

PERKERETAAPIAN MILIK PEMERINTAH

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian

bahwa penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian eksisting harus

disesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Ini membawa

konsekuensi bahwa perlunya pembentukan Badan Usaha Penyelenggara (BUP)

sarana dan BUP prasarana. Transformasi ini diperlukan juga agar mekanisme

pemberian IMO (Infrastructure Maintenance and Operation) kepada BUP

prasarana perkeretaapian milik pemerintah dari pemerintah, serta pembayaran

TAC (Track Access Charge) dari BUP sarana ke BUP prasarana dapat dihitung dan

dilaksanakan sesuai ketentuan dan kaidah pengelolaan yang baik.

Pembentukan BUP penyelenggara prasarana ini cukup strategis, karena selain

mendorong adanya peningkatan kualitas pemeliharaan dan pengoperasian

prasarana perkeretaapian, juga akan membuka keran bagi terselenggaranya multi

operator dalam penyelenggaraan sarana perkeretaapian eksisting. Diharapkan

akan muncul BUP sarana yang baru, sehingga akan tercipta persaingan dalam

layanan yang lebih sehat dan terdapat potensi untuk peningkatan utilisasi dari

aset prasarana eksisting.

3.5.2.2 PEMBENTUKAN UPT (BALAI) DITJEN PERKERETAAPIAN

Seiring dengan perluasan penyediaan jaringan prasarana dan pelayanan

perkeretaapian di berbagai wilayah di Indonesia, maka tugas teknis dalam

pelaksanaan fungsi regulator maupun pembangunan perkeretaapian yang akan

dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian akan menjadi lebih luas dan kompleks. Oleh

karenanya berbagai tugas tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan oleh

kelembagaan eksisting di terkonsentrasi di Pusat. Oleh karenanya perlu dibentuk

beberapa UPT di daerah untuk membantu pelaksanaan tugas teknis di lapangan.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 83

Gambaran umum mengenai kelembagaan UPT Balai tersebut disampaikan pada

Gambar 3.4.

Gambar 3.4Bentuk Generik Kelembagaan UPT Balai Ditjen Perkeretaapian

Berbagai fungsi yang nantinya dapat dijalankan oleh UPT diantaranya terkait

dengan pelaksanaan pengujian serta sertifikasi prasarana dan sarana, serta

pengujian/sertifikasi SDM, penyediaan fasilitas/peralatan serta logistik,

pelaksanaan pembangunan, serta pengendalian dan pengawasan pengoperasian

kereta api di lapangan.

UPT ini akan dikembangkan berbasis wilayah (Sumatera, Jawa, Kalimantan,

Sulawesi) untuk memudahkan rentang kendali serta koordinasi dan operasional

dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi yang akan diserahkan.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 84

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA DITJEN PERKERETAAPIAN 2015-2019

4.1.1 TARGET KINERJA PROGRAM (OUTCOME)

Target pencapaian sasaran outcome program pengelolaan dan pembangunan

bidang perkeretaapian ini mencakup indikator-indikator pokok yang

merepresentasikan keberhasilan pencapaian fungsi pokok atau tujuan

penyelenggaraan perkeretaapian dalam UU 23 Tahun 2007 yang disesuaikan

dengan prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019, yakni:

keselamatan dan keamanan, pelayanan dan kapasitas transportasi.

Tabel 4.1 menyampaikan daftar target pencapaian outcome program

penyelenggaraan perkeretaapian.Outcome program ini merupakan daftar kinerja

pokok yang akan dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat dan sekaligus

dapat mencerminkan keberhasilan dari berbagai aktivitas yang dilakukan oleh

setiap unit kerja yang ada di lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

Tabel 4.1Target Kinerja Program (Outcome) Ditjen Perkeretaapian 2015-2019

ASPEK INDIKATOR BASELINE TH 2014 TARGET TH 2019

Keselamatan

dan

Keamanan

Ratio kejadian kecelakaan

transportasi perkeretaapian

0.65 ratio kejadian / 1

juta Km

0.55 ratio kejadian / 1

juta Km

Jumlah pedoman standar

keselamatan transportasi

perkeretaapian

1 dokumen 2 dokumen

Tingkat Ketersediaan fasilitas

dan peralatan peningkatan

keselamatan & SDM

perkeretaapian

29 unit

124 unit

Tingkat Ketersediaan ATP 0 unit 17 unit

Jumlah

Pengamanan/Penanganan

Perlintasan Sebidang

4 lokasi 218 lokasi

Jumlah Sertifikasi SDM Teknis

Perkeretaapian

1290 sertifikat 10384 sertifikat

Jumlah gangguan keamanan

pada pelayanan jasa

transportasi perkeretaapian

(pelemparan batu)

n/a kejadian/tahun 211 kejadian/tahun

Pelayanan Jumlah pedoman standar

pelayanan sarana dan prasarana

transportasi perkeretaapian

(penyempurnaan/revisi)

2 dokumen 4 dokumen

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 85

ASPEK INDIKATOR BASELINE TH 2014 TARGET TH 2019

Jumlah penyederhanaan

perijinan sektor perkeretaapian

n/a % 100 %

Jumlah emisi gas rumah kaca

dari sektor transportasi

perkeretaapian yang dapat

diturunkan

0.042 juta ton CO2e 1.127 juta ton CO2e

Pelaksanaan perawatan dan

pengoperasioan prasarana

perkeretaapian milik negara

(IMO)

n/a 1

Jumlah penumpang KA PSO 249.197.098 501.224.374

Jumlah prasarana yang telah

menerapkan konsep ramah

lingkungan

1 lokasi 5 lokasi

Kapasitas

Transportasi

Terbangunnya jalur kereta api 5.434 Km’sp 8.692 Km’sp

Jumlah sarana kereta api 42 unit 204 unit

Terselenggaranya proses

kerjasama pemerintah swasta

dalam penyediaan infrastruktur

transportasi perkeretaapian

n/a 6 proyek

Jumlah lintasan/rute angkutan

perintis kereta api

1 trayek/lintas/rute 8 trayek/lintas./

Jumlah lintasan/rute angkutan

perintis kereta api menjadi

komersial

n/a 2 trayek/lintas/rute

Jumlah wilayah perkotaan yang

menerapkan sistem angkutan

massal berbasis kereta api

5 lokasi 13 lokasi

4.1.2 TARGET PENCAPAIAN SASARAN

Tabel 4.2menyampaikan daftar indikator kinerja sebagai representasi/ukuran

pencapaian sasaran strategis/sasaran program dari Ditjen Perkeretaapian, berikut

dengan target capaian kinerja pada Tahun 2019. Sasaran strategis/sasaran

program yang dimaksud adalah ukuran tujuan sebagaimana telah dijelaskan pada

Sub Bab 2.4 dengan konsep BSC (Balanced Scorecard) yang mencakup sasaran

dan kinerja untuk seluruh elemen dalam penyelenggaraan perkeretaapian.

Pemanfaatan keseluruhan indikator kinerja dalam Tabel 4.2 akan dapat

menerangkan hubungan (causal relationship) antara satu indikator/sasaran

dengan yang lainnya. Sebagai ilustrasi pencapaian target penurunan tingkat

kecelakaan dan peningkatan keandalan pengoperasian kereta (pada costumer

perspectives) akan sangat ditentukan oleh keberhasilan pencapaian target

pemanfaatan teknologi, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemenuhan

standart teknis sarana dan prasarana (pada internal bussines process). Dan seluruh

capaian tersebut sangat tergantung ketersediaan dan kualitas regulasi yang

dihasilkan, kapabilitas kelembagaan yang dikembangkan, kualitas dan kuantitas

SDM, serta kinerja birokrasi yan baik (pada learning and growth perspectives).

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 86

Selain itu, target sasaran outcome program sebagaimana disampaikan pada Tabel

4.1 juga sangat tergantung dari bagaimana pencapaian target pada indikator

lainnya di dalam konsep BSC Ditjen Perkeretaapian.

Dalam dokumen perencanaan maupun laporan kinerja sebaiknya seluruh

indikator tersebut, baik indikator pencapaian outcome maupun indikator

pencapaian sasaran sebaiknya dilaporkan. Indikator sasaran akan dapat

menjelaskan keberhasilan atau kegagalan dalam mewujudkan sasaran outcome

program, sehingga diperlukan sebagai back-up dalam pelaporan kinerja.

Selanjutnya setiap Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian diharapkan

untuk melakukan pengembangan metoda serta sistem pengumpulan dan

pelaporan data kinerja sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Tabel 4.2Target Kinerja Pencapaian Sasaran Program Ditjen Perkeretaapian

Tahun 2015-2019

SASARAN INDIKATOR BASELINE TH 2014 TARGET TH 2019

Menurunnya

angka kecelakaan

transportasi

perkeretaapian

Ratio kejadian kecelakaan

transportasi perkeretaapian

0.65 ratio kejadian /

1 juta Km

0.55 ratio kejadian / 1

juta Km

Jumlah pedoman standar

keselamatan transportasi

perkeretaapian

1 dokumen 2 dokumen

Tingkat Ketersediaan fasilitas

dan peralatan peningkatan

keselamatan & SDM

perkeretaapian

29 unit

124 unit

Tingkat Ketersediaan ATP 0 unit 17 unit

Jumlah

Pengamanan/Penanganan

Perlintasan Sebidang

4 lokasi 218 lokasi

Jumlah Sertifikasi SDM Teknis

Perkeretaapian

1290 sertifikat 10384 sertifikat

Menurunnya

Jumlah Gangguan

Keamanan dalam

Penyelenggaraan

Transportasi

perkeretaapian

Jumlah gangguan keamanan

pada pelayanan jasa

transportasi perkeretaapian

(pelemparan batu)

n/a kejadian/tahun 211 kejadian/tahun

Meningkatnya

kinerja pelayanan

sarana dan

prasarana

transportasi

perkeretaapian

Jumlah pedoman standar

pelayanan sarana dan

prasarana transportasi

perkeretaapian

(penyempurnaan/revisi)

2 dokumen 4 dokumen

Pelaksanaan perawatan dan

pengoperasioan prasarana

perkeretaapian milik negara

(IMO)

n/a Tahun 5 Tahun

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 87

SASARAN INDIKATOR BASELINE TH 2014 TARGET TH 2019

Jumlah penumpang KA PSO 249.197.098 501.224.374

Meningkatnya

kinerja Ditjen

Perkeretaapian

dalam

mewujudkan

good governance

Jumlah penyederhanaan

perijinan sektor

perkeretaapian

n/a % 100 %

Menurunnya

emisi gas rumah

kaca (RAN-GRK)

dan

meningkatnya

penerapan

teknologi ramah

lingkungan pada

sektor tansportasi

perkeretaapian

Jumlah emisi gas rumah kaca

dari sektor transportasi

perkeretaapian yang dapat

diturunkan

0.042 juta ton CO2e 1.127 juta ton CO2e

Jumlah prasarana yang telah

menerapkan konsep ramah

lingkungan

1 lokasi 5 lokasi

Mewujudkan

peningkatan

Kapasitas,

Aksesbilitas dan

Keterpaduan

dalam

penyediaan

Sarana dan

Prasarana

perkeretaapian

nasional

Terbangunnya jalur kereta

api sebesar 3.258 km’sp,

meliputi:

Pembangunan jalur KA

Baru: 2.058 km’sp

Reaktivasi/pembangunan

jalur ganda: 1.200 km’sp

5.434 Km’sp 8.692 Km’sp

Jumlah sarana kereta api 42 unit 204 unit

Terselenggaranya proses

kerjasama pemerintah swasta

dalam penyediaan

infrastruktur transportasi

perkeretaapian

n/a 6 proyek

Mewujudkan

peningkatan

Aksesbilitas

Publik terhadap

layanan

transportasi

kereta api

Jumlah lintasan/rute

angkutan perintis kereta api

1 trayek/lintas/rute 8 trayek/lintas./

Jumlah lintasan/rute

angkutan perintis kereta api

menjadi komersial

n/a 2 trayek/lintas/rute

Meningkatkan

peran kereta api

dalam

penyediaan

Angkutan Massal

Perkotaan

berbasis jalan rel

Jumlah wilayah perkotaan

yang menerapkan sistem

angkutan massal berbasis

kereta api

5 lokasi 13 lokasi

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 88

4.2 KERANGKA PENDANAAN

4.2.1 KEBUTUHAN PENDANAAN PERKERETAAPIAN 2015-2019

Untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam rangka mencapai target

pembangunan maupun capaian outcome program dan sasaran kinerja diatas,

maka perkiraan kebutuhan pendanaan untuk setiap penyelenggaraan

perkeretaapian seperti yang disampaikan pada Tabel 4.3. Total kebutuhan

pembiayaan untuk Tahun 2015-2019 sekitar Rp 233 Trilyun (swasta maupun

pemerintah) dengan tingkat pertumbuhan sekitar 23,9% per tahun.

Tabel 4.3Perkiraan Kebutuhan Pembiayaan Perkeretaapian 2015-2019 (Milyar Rp)

PROGRAM ALOKASI (Rp. Milyar)

2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

Sarana

Perkeretaapian

442.7 686 725.6 562.4 795.9 3,212.7

Lalu Lintas dan

Angkutan

Kereta Api

170.5 156.4 164.6 172.4 180.7 844.6

Prasarana dan

Fasilitas

Pendukung

Kereta Api

17,773.6 38,415.4 44,992.1 62,182.3 64,310.4 227,673.8

Bidang

Keselamatan

Perkeretaapian

167.3 175.8 184.5 192.8 201.5 921.9

Dukungan

Manajemen &

Dukungan

Teknis lainnya

116.2 125.2 134 143.3 153.4 672.3

TOTAL 19,849.3 38,352.3 46,561.1 63,481.7 66,086.5 233,325.5

Keterangan:

- Kebutuhan biaya sarana belum memasukkan pengadaan sarana yang dilakukan oleh Swasta

- Item prasarana (kegiatan prioritas) mencakup penanganan perlintasan sebidang (underpass, fly over,

elevated track, elektrifikasi, dlsb) dalam rangka peningkatan keselamatan, kapasitas, dan keandalan.

Jika dilihat komposisi per bidang (untuk grand total), komposisi terbesar adalah

untuk pembangunan prasarana perkeretaapian dengan prosentase sekitar

75,58%, kemudian sekitar 15,20% adalah untuk kegiatan prasarana prioritas

(diantaranya: elektrifikasi, penanganan perlintasan sebidang, dll). Kegiatan untuk

bidang lalu lintas dan angkutan mencapai 5,07% termasuk didalamnya adalah

subsidi PSO dan perintis, dan pengadaan sarana sebanyak 3,41% khususnya

untuk pengadaan kereta api kelas ekonomi, KRL dan KRD.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 89

Detail seluruh kebutuhan pembiayaan untuk setiap bidang tersebut disampaikan

pada Lampiran 1.

4.2.2 PEMBAGIAN PORSI PENDANAAN PERKERETAAPIAN 2015-2019

Skenario pembagian porsi pendanaan untuk penyelenggaraan bidang

perkeretaapian pada Tahun 2015-2019 disampaikan pada Gambar 4.1. Dengan

asumsinya bahwa APBN perkeretaapian akan mendapatkan alokasi sekitar Rp.

12,5 Trilyun per tahun, maka dana tersebut hanya mencakup 26,6 % dari total

seluruh kebutuhan. Selisih pendanaan ini akan ditutupi sekitar Rp. 14 Trilyun (5,9

%) oleh investasi BUMN PT. KAI, selanjutnya sekitar Rp 44,9 Trilyun diharapkan

diperoleh dari proyek KPS perkeretaapian.

Gambar 4.1Skenario Pemenuhan Kebutuhan Pendanaan Perkeretaapian

2015-2019

Dengan komposisi pendanaan tersebut, masih tersisa kesenjangan pendanaan

sekitar Rp 112,9 Trilyun (48,4%) yang harus dicari dari sumber-sumber

pembiayaan yang lainnya. Berbagai skenario yang dapat dimaksimalkan

diantaranya adalah melalui peningkatan fiscal-space Pemerintah dari pengalihan

subsidi BBM, hibah dan bantuan luar negeri, potensi penghematan dari proyek

KPS, serta pengaplikasian skema pembiayaan alternatif (khususnya PBAS). Akan

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 90

sangat baik jika dikembangkan bank infrastruktur sebagaimana dicanangkan oleh

Presiden untuk membantu pembiayaan proyek perkeretaapian.

4.3 RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KERETA API TAHUN

2015-2019

4.3.1 PULAU SUMATERA

Pengembangan transportasi perkeretaapian di Pulau Sumatera meliputi :

1. Pembangunan jaringan KA Trans Sumatera (Nangroe Aceh Darussalam –

Lampung) yang direncanakan dengan beban gandar 18-22 ton dengan lebar

spoor 1067 mm (kecuali jalur KA di Aceh);

2. Pengembangkan jaringan kereta api untuk angkutan barang yang potensial

(semen, CPO, karet, kayu, batubara, pulp) untuk mewujudkan transportasi

yang efektif dan efisien termasuk berbiaya murah dan hemat energi;

3. Pengembangan jaringan kereta api untuk angkutan penumpang untuk

memenuhi potensi pasar di kota-kota besar diantaranya dengan kereta api

perkotaan seperti di Medan, Padang dan Palembang;

4. Menghubungkan jaringan KA dengan pelabuhan laut maupun bandara

dalam rangka mendukung integrasi antar moda;

5. Peningkatan tingkat keselamatan perjalanan kereta api dengan peningkatan

keandalan prasarana kereta api diantaranya melalui rehabilitasi

jalur/jembatan KA, peningkatan jalur/jembatan KA, modernisasi persinyalan,

modernisasi telekomunikasi dan peningkatan fasilitas pintu perlintasan

sebidang.

Rencana kegiatan pembangunan perkeretaapian di Pulau Sumatera kurun waktu

2015-2019 difokuskan pada upaya peningkatan, rehabilitasi, pengembangan

aksesibilitas dan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana pada gambar

berikut.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 91

Gambar 4.2Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau Sumatera 2015-2019

4.3.2 PULAU JAWA

Pengembangan transportasi perkeretaapian di Pulau Jawa meliputi upaya untuk:

1. Optimalisasi jalur kereta api lintas selatan melalui pembangunan jalur KA

untuk meningkatkan kapasitas lintasdan lintas utara jawa melalui

pengembangan prasarana KA untuk peningkatan kecepatan menjadi 150

km/jam;

2. Pengembangan jaringan kereta api perkotaan yang akan dikembangkan

pada kota Jabodetabek, Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Surabaya untuk

mendukung pergerakan orang dan barang secara massal, cepat, aman, dan

efisien;

3. Menghidupkan kembali lintas KA dan meningkatkan kapasitas jaringan

prasarana KA secara bertahap serta modernisasi sistem persinyalan dan

telekomunikasi untuk mendukung optimalisasi peran moda KA di Pulau Jawa;

4. Menghubungkan jaringan KA dengan pelabuhan laut maupun bandara

dalam rangka mendukung integrasi antar moda;

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 92

5. Peningkatan tingkat keselamatan perjalanan kereta api dengan peningkatan

keandalan prasarana kereta api diantaranya melalui rehabilitasi

jalur/jembatan KA, peningkatan jalur/jembatan KA, modernisasi persinyalan,

modernisasi telekomunikasi dan peningkatan fasilitas pintu perlintasan

sebidang;

6. Meningkatkan share pada moda kereta api terutama untuk penumpang

kereta api di Pulau Jawa dengan peningkatan pelayanan perjalanan kereta

api agar bisa kompetitif dengan moda lainnya;

7. Pembangunan kereta api cepat atau High Speed Rail (HSR) antara Jakarta -

Bandung.

Rencana kegiatan pembangunan perkeretaapian di Pulau Jawa kurun waktu

2015-2019 difokuskan pada upaya peningkatan, rehabilitasi, pengembangan

aksesibilitas dan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana pada gambar

berikut.

Gambar 4.3Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau Jawa 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 93

4.3.3 PULAU KALIMANTAN

Pengembangan transportasi perkeretaapian di Pulau Kalimantan meliputi upaya

pembangunan jaringan kereta api yang memiliki kapasitas tinggi, handal, cepat

dan murah dengan titik berat untuk angkutan barang dan tidak menutup

kemungkinan untuk angkutan penumpang. Adapun pembangunan jaringan

tersebut berupa akses dari sentra produksi (tambang, perkebunan, perhutanan)

menuju outlet terdekat (pelabuhan, angkutan sungai).

Rencana kegiatan pembangunan perkeretaapian di Pulau Kalimantan kurun

waktu 2015-2019 melalui APBN difokuskan pada pengembangan jaringan untuk

memenuhi kebutuhan pergerakan barang dan merangsang pertumbuhan wilayah

dengan menghubungkan antar ibukota Provinsi (trans Kalimantan) di Pulau

Kalimantan. Adapun pembangunan perkeretaapian di pulau Kalimantan melalui

peran Pemerintah Pusat, Daerah, BUMN dan Swasta sebagaimana pada gambar

berikut.

Gambar 4.4Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau Kalimantan 2015-2019

4.3.4 PULAU SULAWESI

Pengembangan transportasi perkeretaapian di Pulau Sulawesi meliputi upaya

pembangunan jaringan kereta api yang berkapasitas tinggi, berkecepatan tinggi,

berbiaya murah dan hemat energi baik angkutan penumpang dan barang untuk

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 94

memenuhi kebutuhan pergerakan/transportasi dan merangsang pertumbuhan

wilayah.

Rencana kegiatan pembangunan perkeretaapian di Pulau Sulawesi kurun waktu

2015-2019 melalui APBN difokuskan pada pengembangan jaringan trans

Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi bagian utara dan Sulawesi bagian

selatan yaitu lintas Manado – Bitung, Makassar – Parepare, Gorontalo – Bitung,

Gorontalo – Palu – Mamuju dan Mamuju – Pare-pare serta pengembangan

jaringan kereta api pada kawasan perkotaan metropolitan diantaranya Makassar –

Maros – Sungguminasa – Takalar dan perkotaan Manado.

Rencana kegiatan pembangunan perkeretaapian di Pulau Sulawesi kurun waktu

2015-2019dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 4.5Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau Sulawesi 2015-2019

4.3.5 PULAU PAPUA

Sasaran pengembangan jaringan jalur kereta api di PulauPapua adalah untuk

menghubungkan wilayah/kota yangmempunyai potensi angkutan penumpang

dan/atauangkutan barang hasil tambang, perkebunan dan pertanian termasuk

integrasi antarmoda (bandara/pelabuhan).

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 95

Pada tahun 2015-2019 direncanakan akan dibangun secarabertahap prasarana

perkeretaapian meliputi jalur, stasiundan fasilitas operasi kereta api, diantaranya

meliputi:

1. Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota pada lintas Sorng

– Manokwari (tahap 1) di Provinsi Papua Barat dan Jayapura – Sarmi Segmen

Jayapura – Bandara Sentani di Provinsi Papua;

2. Pengembangan layanan kereta api perintis.

Gambar 4.6Rencana Kegiatan Pembangunan Perkeretaapian di Pulau Papua 2015-2019

4.4 RENCANA PENGEMBANGAN INTEGRASI ANTARMODA TAHUN

2015-2019

Pada dasarnya transportasi antarmoda/multimoda adalah pembangunan

transportasi yang mempertimbangkan jenis dan karakteristik sistem transportasi

yang digunakan, dan mempertimbangkan sisi efisiensi, efektivitas dan

kemudahan sistem operasinya, sehingga mampu melahirkan sistem transportasi

yang berdaya saing tinggi. Upaya keterintegrasian ini diwujudkan melalui antara

lain ketersediaan angkutan kereta api di bandar udara dan pelabuhan.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 96

Pada tahun 2015-2019 direncanakan akan dibangun secarabertahap prasarana

perkeretaapian yang terintegrasi dengan Pelabuhan dan Bandara sebagai simpul

transportasi dengan rincian lokasi sebagaimana pada gambar berikut.

Gambar 4.7Rencana Pengembangan Jalur KA menuju Pelabuhan 2015-2019

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 97

Gambar 4.8Rencana Pengembangan Jalur KA menuju Bandara 2015-2019

4.5 RENCANA PENGEMBANGAN JARINGAN KERETA API OLEH

PEMDA/SWASTA/BUMN TAHUN 2015-2019

Sektor swasta (private sector) pasca pemberlakuan UU No, 23 Tahun 2007

diharapkan dapat berperan terhadap pengembangan perkeretaapian nasional

melalui era multi operator (open access). Sektor swasta bersama-sama dengan

pihak Pemerintah daerah dan BUMN dapat berperan sebagai investor, operator,

dan pemilik infrastruktur/sarana yang memiliki pengaruh terhadap sistem

manajemen perkeretaapian. Hal-hal yang perlu diperhatikan terhadap era multi

operator (open access) antara lain :

1. Tuntutan terhadap keterbukaan operasi sarana dan prasarana KA bagi swasta

melalui multi operator, dimana operator tidak lagi diselenggarakan melalui

monopoli tetapi melibatkan stakeholder lain sebagai penyelenggara operasi

(operator);

2. Derajat kepemilikan pemerintah (state owned) dan swasta (private owned)

bergeser dari kepemilikan sarana dan prasarana yang didominasi pemerintah

menjadi campuran antara kepemilikan pemerintah dan/atau swasta;

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 98

3. Tuntutan terhadap keterbukaan akses operasi infrastruktur dan pelayanan

angkutan melalui skema open access yang berpengaruh terhadap

pelaksanaan multioperator dalam pengadaan dan pengoperasian

infrastruktur dan pelayanan angkutan;

4. Kompetisi (level of competitiveness) penuh menjadi konsekuensi dari

keterbukaan bisnis perkeretaapian kepada sektor swasta (private sector).

Kegiatan pembangunan perkeretaapian yang diminati oleh pihak

swasta/Pemda/BUMN dapatmenggunakan skema kerjasama Pemerintah dengan

Badan Usaha (KPBU) diantaranya pengembangan KA bandara, angkutan massal

perkotaan serta angkutan batubara di Sumatera maupun di Kalimantan.Rencana

pembangunan jalur KA oleh swasta/Pemda/BUMN dalam kurun waktu 2015-2019

diantaranya :

1. Pembangunan Jalur Kereta Api Cepat/high speed railway (HSR) antara Jakarta

- Bandung

2. Pembangunan Jalur KA Bandara Soekarno Hatta (express line)

3. Pembangunan Jalur KA Khusus antara Puruk Cahu - Mangkatib/Batanjung,

Kalteng

4. Pembangunan Jalur KA Khusus antara Muara Wahau – Lubuk Tutung/Muara

Bengalon, Kaltim

5. Pembangunan Jalur KA Khusus antara Murung Raya – Kutai Barat – Paser –

Penajam Paser Utara – Balikpapan, Kaltim

6. Pembangunan Jalur KA Batubara antara Tj. Enim – Tj. Api-Api, Sumsel

7. Pembangunan Jalur KA Batubara antara Muara Enim – Pulau Baai, Sumsel

dan Bengkulu

8. Pembangunan LRT/Monorel/MRT DKI Jakarta

9. Pembangunan LRT/Monorel/MRT Perkotaan Bandung

10. Pembangunan LRT/Monorel/MRT Perkotaan Semarang

11. Pembangunan LRT/Monorel/MRT Perkotaan Yogyakarta

12. Pembangunan LRT/Monorel/MRT Perkotaan Surabaya

13. Pembangunan LRT/Monorel/MRT Perkotaan Denpasar

14. Pembangunan LRT/Monorel/MRT Perkotaan Makassar

15. Pembangunan LRT/Monorel/MRT Perkotaan Batam

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 99

BAB 5 PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-

2019 ini disusun dengan mempertimbangkan berbagai mandat dari dokumen

perencanaan terkait dan juga penugasan kepada Ditjen Perkeretaapian sesuai

amanat UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian sebagai pembina

penyelenggaraan perkeretaapian nasional.

Dalam 5 tahun ke depan, perkeretaapian nasional akan menghadapi berbagai

tantangan, mulai dari kesenjangan ekonomi dan kependudukan, lanjutan proses

reformasi birokrasi, keterbatasan pembiayaan yang dimiliki oleh Pemerintah,

transformasi teknologi perkeretaapian dan TIK, kelangkaan energi dan penurunan

daya dukung lingkungan, hingga persaingan ekonomi global.

Pada satu sisi transportasi kereta api diharapkan dapat menjadi media bagi

pemerataan pembangunan dan hasilnya ke semua wilayah Republik Indonesia, di

sisi lain transportasi kereta api harus dapat menyediakan pelayanan yang berdaya

saing dan handal. Namun demikian, kapasitas sumber daya yang dimiliki (SDM,

sarana, prasarana, dan pendanaan) dirasakan sangat terbatas untuk dapat

menjalankan berbagai peran strategis perkeretaapian tersebut. Oleh karenanya,

dokumen Renstra Ditjen Perkeretaapian 2015-2019 ini perlu ditempatkan sebagai

sebuah dokumen perencanaan kinerja sektor perkeretaapian, yang dalam

pelaksanaannnya membutukan peran serta dari seluruh stakeholdersterkait.

Berbagai target capaian kinerja maupun rencana investasi yang dimuat di dalam

dokumen Renstra Ditjen Perkeretaapian 2015-2019 ini secara umum masih

bersifat indikatif, di mana perlu mendapatkan pendetailan lebih lanjut di dalam

perencanaan kinerja dan anggaran tahunan. Potensi adanya deviasi terhadap

capaian target pendanaan maupu target kinerja masih cukup besar, namun

demikan perlu dicatat bahwa pencapaian target tersebut akan sangat

berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan nasional secara

keseluruhan, karena ketersediaan jaringan dan kualitas layanan transportasi

kereta api akan menjadi tulang punggung perekonomian nasional dalam 5 tahun

ke depan, terutama untuk interaksi di dalam pulau.

Berbagai agenda pengembangan yang dicanangkan oleh Presiden khususnya

untuk menciptakan sistem angkutan massal terintegrasi baik perkotaan maupuan

antar kota, sudah diakomodir di dalam dokumen Renstra ini. Beberapa inisiatif

kebijakan untuk peningkatan konektivitas, keselamatan, daya saing, dan juga

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 100

peningkatan kinerja layanan perkeretaapian sudah dijadikan sebagai arah

kebijakan utama di dalam pengembangan perkeretaapian pada Renstra 2015-

2019 ini.

Untuk menjalankan semua agenda yang tertera di dalam Renstra Ditjen

Perkeretaapian 2015-2019 ini, diperlukan peningkatan kapasitas kelembagaan,

sinkronisasi regulasi, dan berbagai upaya lainnya, khususnya untuk dapat menarik

investasi di bidang perkeretaapian serta pelaksanaan fungsi regulator di masa

datang. Kebutuhan pembiayaan bidang perkeretaapian yang sedemikian besar,

tidak akan terpenuhi seluruhnya oleh APBN, sehingga berbagai potensi alternatif

pembiayaan perlu diupayakan, khususnya melalui skema KPS.

5.1 ARAHAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2015-

2019 ini merupakan acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Unit

Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk Tahun Anggaran

2015 sd 2019. Diharapkan setiap Unit Kerja Eselon II dan Unit Kerja Mardiri di

Lingkungan Ditjen Perkeretaapian dapat menyusun Rencana Strategis masing-

masing dengan mengacu pada dokumen ini.

Dalam rangka mengimplementasikan berbagai target dan rencana dalam Renstra

Ditjen Perkeretaapian 2015-2019 ini di dalam program dan kegiatan tahunan,

maka setiap Unit Kerja diharapkan menyusun Rencana Kerja (Renja) serta RKA

(Rencana Kegiatan dan Anggaran) dengan mengacu kepada prioritas program

dan kebijakan pada dokumen Renstra ini.

Kinerja setiap pimpinan Unit Kerja di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian untuk

Tahun 2015-2019 akan dinilai berdasarkan pencapaian target kegiatan serta

pencapaian target kinerja sebagaimana dituangkan dalam dokumen Renstra ini.

Setiap pimpinan Unit Kerja diwajibkan untuk mengusulkan dokumen Penetapan

Kinerja (PK) di awal tahun anggaran sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja

dengan memperhatikan susunan target dan capaian kegiatan dan kinerja dalam

dokumen Renstra ini.

RENCANA STRATEGIS KEMENHUB BIDANG PERKERETAAPIAN 2015-2019 101

5.2 MEKANISME EVALUASI RENSTRA

Tidak ada kesempurnaan mutlak dari suatu dokumen, sehingga Renstra Ditjen

Perkeretaapian 2015-2019 ini dapat ditinjau ulang selama masa berlakunya jika

terdapat perubahan yang mendasar di dalam perkembangan lingkungan strategis

dan munculnya isu strategis yang signifikan sedemikian sehingga mengharuskan

adanya penyesuaian dalam arah kebijakan maupun rencana program/kegiatan

yang harus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Ditjen Perkeretaapian 2015-2019 ini setidak-

tidaknya dilakukan satu kali dipertengahan masa berlakunya (pertengahan Tahun

2017) untuk mengukur keberhasilan pencapaian target kegiatan dan target

kinerja yang ditetapkan, serta menyesuaikan daftar program dan kegiatan yang

diperlukan dalam rangka mencapai target secara keseluruhan di akhir masa

perencanaan (Tahun 2019).

Adapun evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan dari Renstra Ditjen

Perkeretaapian 2015-2019 ini dilaporkan melalui LAKIP (Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah) Ditjen Perkeretaapian yang disampaikan kepada

Menteri Perhubungan melalui Sekretariat Jenderal, untuk selanjutnya dievaluasi

oleh Inspektorat Jenderal. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas LAKIP Ditjen

Perkeretaapian merupakan bagian dari penilaian prestasi dalam pelaksanaan

reformasi birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance) di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

LAMPIRAN I. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO.SASARAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGANSATUAN

TAHUN 2014

(BASELINE)TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019 2015-2019

CAPAIAN S/D

2019KETERANGAN

a)

Ratio kecelakaan/ 1

juta km

0.65 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 0.55 IKU KEMENHUB

b)

Transportasi perkeretaapian Dokumen 1 1 - - - - 1 2 IKU KEMENHUB

c)

Transportasi perkeretaapian Unit 33 57 115 135 154 176 330 359 IKU KEMENHUB

1) Tingkat Ketersediaan fasilitas dan peralatan peningkatan keselamatan &

SDM perkeretaapian

Unit 29 18 67 87 106 124 95 124 IKU KEMENHUB

2) Tingkat Ketersediaan ATP Unit 0 5 4 3 3 2 17 17 IKU KEMENHUB

3) Jumlah Pengamanan/Penanganan Perlintasan Sebidang Lokasi 4 34 44 45 45 50 218 218 IKU DITJEN

PERKERETAAPIANd) Sertifikat 1290 1710 3792 5185 8032 10384 9094 10384 IKU DITJEN

PERKERETAAPIAN

e)

Jumlah Kejadian /

Tahun

n/a 320 288 260 234 211 211 211 IKU KEMENHUB

f)

Transportasi perkeretaapian (penyempurnaan/revisi) Dokumen 2 2 - - - - 2 4 IKU KEMENHUB

g) Tahun n/a 1 1 1 1 1 5 5 IKU DITJEN

PERKERETAAPIAN

h) Pnp/tahun 249,197,098 373,795,647 560,693,471 841,040,206 1,261,560,309 1,892,340,463 4,929,430,095 9,485,064,543 IKU DITJEN

PERKERETAAPIAN

i)

Transportasi perkeretaapian Prosentase (%) n/a 20 20 20 20 20 100 100 IKU KEMENHUB

j)

Transportasi Perkeretaapian Juta ton CO2e 0.042 0.259 0.476 0.693 0.91 1.127 1.127 1.127 IKU KEMENHUB

k)

Transportasi Perkeretaapian Lokasi 1 0 0 2 1 1 4 5 IKU KEMENHUB

m)

Terbangunnya jalur kereta api Km'sp 5,434 186.99 409.65 724.43 900.33 1036.6 3,258 8,692 IKU KEMENHUBn)

Jumlah sarana kereta api Unit 42 9 24 25 31 73 162 204 IKU KEMENHUB

o)

Transportasi Perkeretaapian Proyek n.a 0 1 2 2 1 6 6 IKU KEMENHUB

p)

Angkutan Kereta Api Trayek/ Lintas/ Rute 1 3 5 6 7 8 8 8 IKU KEMENHUB

q)

Angkutan Kereta Api Trayek/ Lintas/ Rute n/a 0 0 0 1 2 2 2 IKU KEMENHUB

r)

Transportasi Perkeretaapian Lokasi 5 5 7 8 10 13 13 13 IKU KEMENHUB

3 Meningkatnya kinerja pelayanan

sarana dan prasarana transportasi

RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2015-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA (OUTCOME)

I. Keselamatan dan Keamanan

1 Menurunnya angka kecelakaan

transportasi

Ratio kejadian kecelakaan transportasi nasional

Transportasi Perkeretaapian

Jumlah pedoman standar keselamatan

Jumlah sarana dan prasarana keselamatan

5 Menurunnya emisi gas rumah kaca

(RAN-GRK) dan meningkatnya

penerapan teknologi ramah

lingkungan pada sektor tansportasi.

Jumlah emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi nasional yang dapat

diturunkan

Jumlah prasarana yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan

Jumlah Sertifikasi SDM Teknis Perkeretaapian

4

Jumlah pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi

Transportasi perkeretaapian (pelemparan batu)

2 Menurunnya Jumlah Gangguan

Keamanan dalam Penyelenggaraan

Transportasi

Meningkatnya kinerja Kementerian

Perhubungan dalam mewujudkan

good governance

Jumlah penyederhanaan perijinan di lingkungan Kementerian Perhubungan

Pelaksanaan perawatan dan pengoperasioan prasarana perkeretaapian milik

negara (IMO)

Jumlah penumpang KA PSO

Jumlah gangguan keamanan pada pelayanan jasa transportasi

II. Pelayanan

Terselenggaranya Proses Kerjasama Pemerintah Swasta dalam penyediaan

infrastruktur transportasi

7 Meningkatnya layanan transportasi

di daerah rawan bencana,

perbatasan, terluar, terpencil dan

khususnya wilayah timur Indonesia

Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis

Jumlah lintasan/ rute angkutan perintis menjadi komersial

8 Meningkatnya pelayanan angkutan

umum massal perkotaan

Jumlah wilayah perkotaan yang menerapkan sistem angkutan massal berbasis

jalan dan kereta api

Peningkatan kapasitas sarana:

III. Kapasitas Transportasi

6 Meningkatnya kapasitas sarana dan

prasarana transportasi dan

keterpaduan sistem transportasi

multimoda dan antarmoda untuk

mengurangi backlog maupun

bottleneck kapasitas prasarana

transportasi dan sarana transportasi

antarmoda dan antarpulau sesuai

dengan sistem transportasi nasional

dan cetak biru transportasi

multimoda

Peningkatan kapasitas prasarana:

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

A Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana & Fasilitas Pendukung KA 17,773,694,568 38,415,400,000 44,992,100,011 62,182,300,317 64,310,400,006 227,673,894,902

Rehabilitasi/Peningkatan Jalan Rel/Emplasemen 170.78 Km'sp 554,578,384 196.07 Km'sp 605,895,525.00 246.16 Km'sp 772,938,295.0 279.00 Km'sp 1,198,397,027 333.80 Km'sp 1,518,243,063.00 1,225.81 Km'sp 4,650,052,294

KORIDOR PULAU SUMATERA 38.48 Km'sp 188,832,231 30.82 Km'sp 189,037,734.00 39.70 Km'sp 192,580,000.0 57.00 Km'sp 284,092,149 73.00 Km'sp 289,543,030.00 239.00 Km'sp 1,144,085,144

Bireun - Lhokseumawe, Aceh 8.65 Km'sp 20,000,000 8.65 Unit 20,000,000

Binjai - Besitang, Sumut 5.75 Km'sp 27,240,177 5.75 Unit 27,240,177

Medan - Araskabu - Tebingtinggi, Sumut 58.00 Km'sp 244,543,030.00 58.00 Unit 244,543,030

Tebingtinggi - Bandartinggi - Kisaran, Sumut 19.00 Km'sp 66,500,000.0 10.00 Km'sp 12,000,000 29.00 Unit 78,500,000

Medan - Belawan, Sumut 9.50 Km'sp 39,919,354 9.50 Unit 39,919,354

Bukitputus - Indarung, Sumbar 15.00 Km'sp 45,000,000.00 15.00 Unit 45,000,000

Lubuk Alung - Sicincin - Kayutanam - Padangpanjang - Solok - Muaro Kalaban, Sumbar 6.58 Km'sp 25,308,412 13.52 Km'sp 57,437,734.00 20.10 Unit 82,746,146

Prabumulih - Kertapati, Sumsel 16.50 Km'sp 99,600,000.00 16.50 Km'sp 99,600,000.0 47.0 Km'sp 272,092,149 80.00 Unit 471,292,149

Prabumulih - Waytuba, Sumsel 0.80 Km'sp 32,000,000.00 0.80 Unit 32,000,000

Tanjung Rembang - X5, Sumsel 0.20 Km'sp 10,000,000.0 0.20 Unit 10,000,000

Waytuba - Tarahan, Lampung 8.00 Km'sp 76,364,288 4.0 Km'sp 16,480,000.0 12.00 Unit 92,844,288

KORIDOR PULAU JAWA 132.30 Km'sp 365,746,153 165.25 Km'sp 416,857,791.00 206.46 Km'sp 580,358,295.0 222.00 Km'sp 914,304,878 260.80 Km'sp 1,228,700,033.00 986.81 Km'sp 3,505,967,150

Rangkasbitung - Merak 33.15 Km'sp 149,185,644 35.00 Km'sp 157,548,250.00 68.15 Unit 306,733,894

Tanah Abang - Rangkasbitung 49.20 Km'sp 46,473,356 2.00 Km'sp 38,014,639.00 51.20 Unit 84,487,995

Jatinegara - Pondok jati - Senen - Kampungbandan 1.30 Km'sp 5,147,842.00 1.30 Unit 5,147,842

Kampungbandan - Tanah Abang - Manggarai 10.00 Km'sp 9,481,141.00 10.00 Unit 9,481,141

Jakarta Kota - Tanjung Priok/JICT 20.10 Km'sp 21,947,397.00 20.10 Unit 21,947,397

Jakarta Kota - Manggarai - Bogor, Jabodatebek 9.20 Km'sp 10,000,000 9.20 Km'sp 28,048,879.00 35.70 Km'sp 35,700,000.0 17.85 Km'sp 54,420,924 17.85 Km'sp 54,420,924.00 89.80 Unit 182,590,727

Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang 22.90 Km'sp 94,507,265 34.0 Km'sp 59,000,000.00 38.0 Km'sp 147,381,225.0 0.30 Km'sp 18,993,533.00 95.20 Unit 319,882,023

Cicalengka - Banjar 13.2 Km'sp 23,060,000.00 58.47 Km'sp 203,849,601.0 2.30 Km'sp 30,852,657.00 73.92 Unit 257,762,258

Cikampek - Padalarang 1.00 Km'sp 1,675,435 4.55 Km'sp 61,134,953.00 5.55 Unit 62,810,388

Cirebon - Brebes - Tegal 1.10 Km'sp 11,868,757 1.00 Km'sp 2,385,000.00 1.5 Km'sp 13,244,319.0 3.60 Unit 27,498,076

Tegal - Pekalongan - Semarang - Bojonegoro 0.90 Km'sp 5,423,567 30.0 Km'sp 50,000,000.00 30.90 Unit 55,423,567

Tegal - Prupuk 38.5 Km'sp 73,902,275.0 38.50 Unit 73,902,275

Banjar - Kroya 33.30 Km'sp 68,249,716.00 33.30 Unit 68,249,716

Cirebon - Kroya (penataan emplasemen) 4.80 Km'sp 40,438,487.00 4.80 Unit 40,438,487

Semarang - Gundih 26.0 Km'sp 130,000,000.0 26.0 Km'sp 130,000,000.00 52.00 Unit 260,000,000

Gundih - Solo 7.00 Km'sp 40,000,000 30.0 Km'sp 103,000,000.00 37.00 Unit 143,000,000

Solo - Yogyakarta 9.49 Km'sp 14,330,101.0 9.49 Unit 14,330,101

Kutoarjo - Purworejo 11.0 Km'sp 55,000,000.0 11.00 Unit 55,000,000

Madiun - Surabaya 25.5 Km'sp 127,500,000.0 25.5 Km'sp 127,500,000.00 51.00 Unit 255,000,000

Purwosari - Wonogiri 16.0 Km'sp 80,000,000.0 16.0 Km'sp 80,000,000.00 32.00 Unit 160,000,000

Kandangan - Indro 10.0 Km'sp 50,000,000.00 10.00 Unit 50,000,000

Bojonegoro - Surabaya - Bangil 9.90 Km'sp 38,705,276 37.0 Km'sp 185,000,000.00 46.90 Unit 223,705,276

Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 21.30 Km'sp 73,075,125 9.7 Km'sp 36,334,406.00 24.8 Km'sp 91,950,774.0 39.5 Km'sp 53,198,310 95.30 Unit 254,558,615

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 9.80 Km'sp 44,017,372 53.0 Km'sp 265,000,000.0 53.0 Km'sp 265,000,000.00 115.80 Unit 574,017,372

Pembangunan Jalan Rel/Emplasemen 186.99 Km'sp 8,928,460,000 409.65 Km'sp 25,845,945,435 724.43 Km'sp 32,222,076,323 900.33 Km'sp 49,419,982,006 1,036.60 Km'sp 51,390,049,337 3,258.00 Km'sp 167,806,513,101

KORIDOR PULAU SUMATERA 112.19 Km'sp 2,774,330,926 171.33 Km'sp 7,827,280,313 322.03 Km'sp 10,869,596,787 404.00 Km'sp 17,941,733,203 572.10 Km'sp 24,276,552,590 1,581.65 Km'sp 63,689,493,819

Sigli - Bireun - Lhokseumawe, Aceh 13.35 Km'sp 136,078,547 20.1 Km'sp 1,326,960,726.00 20.1 Km'sp 1,191,960,726.0 53.61 Km'sp 2,654,999,999

Lhokseumawe - Langsa, Aceh (tahap pertama) 1 Pkt 2,905,000,000 1 Pkt 1,627,080,959.00 1 Pkt 4,532,080,959

Kuala Langsa - Langsa - Besitang, Sumut & Aceh 1 Pkt 1,435,000,000 1 Pkt 1,435,000,000.00 1 Pkt 2,870,000,000

Medan - Bandar Khalifah, Sumut (Jalur KA Layang) 1,00 Pkt 600,000,000 8.0 Km'sp 1,430,000,000.00 8.00 Km'sp 2,030,000,000

Bandar Khalifah - Araskabu (jalur ganda), Sumut 15.00 Km'sp 115,572,472.00 1,00 Pkt 60,799,954 15.00 Km'sp 176,372,426

Araskabu - Kualanamu (jalur ganda), Sumut 4.00 Km'sp 55,057,998 4.00 Km'sp 55,057,998

Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut (termasuk emplasemen) 7.20 Km'sp 90,000,000 14.3 Km'sp 198,500,000.00 21.50 Km'sp 288,500,000

Binjai - Besitang (Reaktivasi) 85.00 Km'sp 529,174,805 85.00 Km'sp 529,174,805

Medan - Gabion/Belawan, Sumut (elevated track) 6.2 Km'sp 1,597,063,893.00 1.8 Km'sp 470,236,107.0 8.00 Km'sp 2,067,300,000

Rantauprapat-Duri-Dumai 1,00 Pkt 209,280,000 29.00 Km'sp 1,015,000,000.00 60.00 Km'sp 2,100,000,000.0 60.00 Km'sp 2,100,000,000 100.00 Km'sp 3,500,000,000 249.00 Km'sp 8,924,280,000

Rantauprapat-Gunung Tua-Padang Sidempuan-Sibolga (tahap 1) 1 Pkt 35,000,000.00 1 Pkt 35,000,000

Siantar - Prapat & Medan - Deli Serdang - Karo (tahap 1) 1 Pkt 140,000,000.00 1 Pkt 140,000,000

KEGIATAN STRATEGIS BIDANG PERKERETAAPIANTAHUN 2015-2019

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

LAMPIRAN II. RINCIAN KEGIATAN STRATEGIS

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Pekanbaru-Muara Lembu-Teluk Kuantan-Muaro 64.00 Km'sp 1,600,000,000.0 64.00 Km'sp 1,920,000,000 36.00 Km'sp 1,260,000,000 164.00 Km'sp 4,780,000,000

Duri - Pekanbaru 45.1 Km'sp 1,802,000,000 45.1 Km'sp 1,802,000,000 90.20 Km'sp 3,604,000,000

Duku - Bandara Internasional Minangkabau (BIM) 2.64 Km'sp 22,451,600 1,00 Pkt 35,000,000.00 2.64 Km'sp 57,451,600

Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar (reaktivasi) 6.70 Km'sp 25,943,625.00 6.70 Km'sp 25,943,625

Padang - Pulo Aer, Sumbar (reaktivasi) 1 Pkt 102,000,000.00 1 Pkt 102,000,000

Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh - Limbanang, Sumbar (Reaktivasi) 1 Pkt 780,000,000.00 1 Pkt 780,000,000

Muaro Kalaban - Muaro- Logas, Sumbar (reaktivasi) 1,00 Pkt 5,787,976 26.0 Km'sp 104,000,000.00 26.00 Km'sp 109,787,976

Shortcut Padang-Solok (tahap pertama) 1 Pkt 276,000,000 1 Pkt 276,000,000

Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Kep. Riau 6.00 Km'sp 336,300,000.00 7.1 Km'sp 400,000,000.0 8.9 Km'sp 500,000,000 22.00 Km'sp 1,236,300,000

Pekanbaru - Jambi 65.0 Km'sp 1,625,000,000.0 79.0 Km'sp 2,763,928,369 206.0 Km'sp 7,211,071,631 350.00 Km'sp 11,600,000,000

Jambi - Palembang 54.5 Km'sp 1,362,500,000.0 54.5 Km'sp 1,907,500,000 109.0 Km'sp 3,815,000,000 218.00 Km'sp 7,085,000,000

Muara Enim - Lahat, Sumsel (Jalur Ganda) 1,00 Pkt 334,500,000.0 40.0 Km'sp 764,504,834.0 40.00 Km'sp 1,099,004,834

Baturaja - Martapura, Sumsel (Jalur Ganda) 1,00 Pkt 334,500,000 35.00 Km'sp 523,139,597.00 35.00 Km'sp 857,639,597

Prabumulih - Kertapati (jalur ganda), Sumsel 1,00 Pkt 792,000,000 3.00 Km'sp 92,800,000.00 25.0 Km'sp 797,100,000.0 25.0 Km'sp 796,300,000.0 27.0 Km'sp 935,400,000.0 80.00 Km'sp 3,413,600,000

Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Sumsel (tahap pertama) 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

Pembangunan LRT Provinsi Palembang 1 Pkt 70,000,000.00 1 Pkt 70,000,000.00 1 Pkt 70,000,000.00 1 Pkt 210,000,000

Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), Sumsel 1 Pkt 5,000,000.00 1 Pkt 5,000,000

Rejosari - Tarahan, Lampung (jalur KA layang tahap pertama) 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang, Lampung 3.0 Km'sp 120,000,000 3.00 Km'sp 120,000,000

Cempaka - Tanjung Karang - Tarahan, Lampung (jalur ganda) 24.5 Km'sp 857,500,000.0 24.5 Km'sp 857,500,000 49.0 Km'sp 1,715,000,000 98.00 Km'sp 3,430,000,000

Sukamenti - Tarahan, Lampung (jalur ganda) 2.0 Km'sp 70,000,000.00 2.00 Km'sp 70,000,000

Tarahan (KM3) - Bakauheni (tahap pertama) 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

KORIDOR PULAU JAWA - BALI 44.80 Km'sp 5,339,129,074 208.32 Km'sp 17,178,665,122 301.40 Km'sp 15,282,479,536 186.50 Km'sp 15,647,248,803 150.30 Km'sp 10,618,496,747 891.32 Km'sp 64,066,019,282

Maja - Rangkasbitung (jalur ganda) 12.80 Km'sp 99,491,368 7.00 Km'sp 210,461,327.00 19.80 Km'sp 309,952,695

Maja - Rangkasbitung (Test Track) 10.0 Km'sp 350,000,000.00 10.00 Km'sp 350,000,000

Rangkasbitung - Merak (jalur ganda) 33.7 Km'sp 1,297,928,969.0 35.3 Km'sp 821,997,485.0 1,00 Pkt 123,098,470 69.00 Km'sp 2,243,024,924

Cilegon - Anyer Kidul (Reaktivasi) 1 Pkt 189,919,588.00 1 Pkt 189,919,588

Rangkasbitung - Labuan - Saketi - Bayah (Reaktivasi) tahap pertama 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

Tonjong - Pelabuhan Bojonegara 1 Pkt 2,500,000.00 1 Pkt 2,500,000

QW Pondok Jati - Rajawali - Kampung Bandan - Duri - Tanah Abang - Manggarai - Pondok Jati (Jalur KA

Layang Loopline Jabodetabek)

1,00 Pkt 700,000,000 1,00 Pkt 1,908,000,000.00 7.70 Km'sp 3,339,000,000.0 3.4 Km'sp 2,862,000,000.0 14.3 Km'sp 732,000,000.00 25.40 Km'sp 9,541,000,000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas

perkeretaapian) --> Paket A dan B1 (SBSN)

1,00 Pkt 1,590,000,000 13.50 Km'sp 1,384,000,000.00 13.50 Km'sp 2,974,000,000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang (Double double track termasuk elektrifikasi dan fasilitas

perkeretaapian) --> PHLN

1,00 Pkt 562,604,504 1,00 Pkt 562,604,504

Citayam - Nambo (jalur ganda) 1 Pkt 130,500,000.00 1 Pkt 130,500,000

Pembangunan LRT Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi 1 Pkt 70,000,000.00 1 Pkt 1 Pkt 70,000,000.00 1 Pkt 140,000,000

Pembangunan HST Jakarta - Bandung 1 Pkt 300,000,000.00 1 Pkt 1 Pkt 300,000,000.00 1 Pkt 300,000,000.00 1 Pkt 900,000,000

Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Parungpanjang - Citayam 32.00 Km'sp 800,000,000.00 32.00 Km'sp 800,000,000

Pembangunan jalur KA baru lingkar luar Jabodetabek antara Nambo - Cikarang - Kalibaru (tahap

pertama)

1 Pkt 1,031,250,000.00 1 Pkt 1,031,250,000.0 1 Pkt 2,062,500,000

Bogor - Sukabumi (jalur langsir/emplasemen) 1,00 Pkt 5,739,558.00 1,00 Pkt 5,739,558

Cibungur - Tanjungrasa, Jabar (termasuk penataan emplasemen) 1,00 Pkt 26,732,935 12.00 Km'sp 122,033,010.00 12.00 Km'sp 148,765,945

Cikarang - Pelabuhan Cilamaya (tahap 1) 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

Cikampek - Padalarang (jalur ganda) 23.5 Km'sp 920,000,000.00 23.48 Km'sp 920,000,000

Padalarang - Bandung - Cicalengka (termasuk elektrifikasi) 1,00 Pkt 97,805,000 11.6 Km'sp 968,400,000.00 11.6 Km'sp 968,400,000.0 17.8 Km'sp 1,008,400,000 41.00 Km'sp 3,043,005,000

Rancaekek - Tanjungsari (Reaktivasi) 11.0 Km'sp 238,000,000.00 11.00 Km'sp 238,000,000

Tanjungsari - Kertajati 24.0 Km'sp 735,500,000.0 24.0 Km'sp 735,500,000.0 48.00 Km'sp 1,471,000,000

Reaktivasi jalur KA antara Cirebon - Kadipaten dan pembangunan jalur KA baru antara Kadipaten -

Bandara Kertajati

1 Pkt 1,675,000,000.0 1 Pkt 1,675,000,000

Cangkring - Pelabuhan Cirebon 2.5 Km'sp 114,395,246.00 2.5 Km'sp 211,893,552.0 1,00 Pkt 32,280,318.0 5.00 Km'sp 358,569,116

Cicalengka - Banjar - Kroya (jalur ganda) tahap pertama 1 Pkt 269,748,000.0 1 Pkt 2,771,541,000 1 Pkt 395,000,000 1 Pkt 3,436,289,000

Banjar - Pangandaran - Cijulang (reaktivasi) tahap pertama 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

Cirebon - Kroya (Purwokerto - Kroya) 1,00 Pkt 134,916,082 1,00 Pkt 760,800,006.00 26.4 Km'sp 302,755,494.0 26.40 Km'sp 1,198,471,582

Purwokerto - Wonosobo (reaktivasi) tahap pertama 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

Maos - Cilacap (termasuk akses ke Pelabuhan) 20.00 Km'sp 150,000,000.0 20.00 Km'sp 150,000,000

Kroya - Kutoarjo 1,00 Pkt 957,664,420 1,00 Pkt 897,327,361.00 76.0 Km'sp 385,143,254.0 76.00 Km'sp 2,240,135,035

Kedungjati - Tuntang (reaktivasi) 32.00 Km'sp 165,000,000 32.00 Km'sp 165,000,000

Semarang - Pelabuhan Tanjung Mas (reaktivasi) 1,00 Pkt 35,000,000 2.50 Km'sp 60,000,000.00 2.50 Km'sp 95,000,000

Jerakah - Semarang Poncol - Semarang Tawang - Alastua (jalur KA layang) 7.1 Km'sp 2,167,670,000.00 7.10 Km'sp 2,167,670,000

Solo - Semarang (jalur ganda) tahap pertama 1 Pkt 585,000,000.0 1 Pkt 785,000,000 1 Pkt 3,150,000,000 1 Pkt 4,520,000,000

Yogyakarta - Magelang (reaktivasi) tahap pertama 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

KA Bandara Kulonprogo (tahap 1) 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Kutoarjo - Purworejo (emplasemen) 1 Pkt 7,160,090.00 1 Pkt 7,160,090

Shortcut Solo Kota - Solo Jebres 1 Pkt 89,100,000.00 1 Pkt 89,100,000

Surabaya - Kalimas & Sidotopo (jalur ganda) 3.00 Km'sp 56,474,420.00 3.00 Km'sp 56,474,420

Jombang - Babat - Tuban (reaktivasi) 37.00 Km'sp 342,830,267.0 36.0 Km'sp 1,260,000,000.0 36.0 Km'sp 960,000,000.0 109.00 Km'sp 2,562,830,267

Kandangan - Pelabuhan Teluk Lamong 7.0 Km'sp 210,000,000.0 7.00 Km'sp 210,000,000

Solo - Paron 1,00 Pkt 723,297,590 23.0 Km'sp 800,541,205.00 23.0 Km'sp 800,530,000.0 24.0 Km'sp 800,530,000.0 70.00 Km'sp 3,124,898,795

Paron - Madiun (jalur ganda), Jatim (termasuk emplasemen) 1,00 Pkt 122,754,002 12.5 Km'sp 287,500,000.00 12.5 Km'sp 287,500,000.0 25.00 Km'sp 697,754,002

Madiun - Mojokerto - Wonokromo 1 Pkt 417,752,384.00 20.0 Km'sp 800,000,000.0 46.0 Km'sp 1,200,000,000 100.0 Km'sp 3,555,355,000 166.00 Km'sp 5,973,107,384

Perkotaan Surabaya (Reaktivasi Tram Kalimas - Wonokromo, Jalur Ganda Wonokromo - Sidoarjp, KA

Bandara Juanda)

1,00 Pkt 123,863,173 17.1 Km'sp 2,289,140,927.00 17.14 Km'sp 2,413,004,100

Tulangan - Gununggangsir 20.0 Km'sp 600,000,000.00 20.00 Km'sp 600,000,000

Kalisat - Panarukan (reaktivasi) tahap pertama 1 Pkt 80,496,105.00 1 Pkt 80,496,105

Bangil - Banyuwangi (jalur ganda) tahap pertama 1 Pkt 1,890,000,000.0 1 Pkt 3,000,000,000 1 Pkt 97,547,172 1 Pkt 4,987,547,172

Bandara Ngurah Rai – Denpasar - Mengwi, Gilimanuk - Padang Bai tahap pertama 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

KORIDOR PULAU SULAWESI 30.00 Km'sp 815,000,000 30.00 Km'sp 840,000,000 101.00 Km'sp 6,070,000,000 122.63 Km'sp 6,649,000,000 116.00 Km'sp 6,285,500,000 399.63 Km'sp 20,659,500,000

Makassar - Pare-Pare 30.00 Km'sp 815,000,000 30.00 Km'sp 840,000,000 85.0 Km'sp 2,550,000,000.0 145.00 Km'sp 4,205,000,000

Manado - Bitung 16.00 Km'sp 640,000,000.0 16.00 Km'sp 640,000,000 16.00 Km'sp 640,000,000 48.00 Km'sp 1,920,000,000

Isimu-Kota Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-Belang-Kema-Bitung 1 Pkt 2,880,000,000.0 106.6 Km'sp 4,320,000,000 100.0 Km'sp 3,500,000,000 206.63 Km'sp 10,700,000,000

Parepare-Pinrang-Polewali-Wonomulyo-Majene-Mamuju - Palu - Isimu (tahap pertama) 1 Pkt 1,689,000,000 1 Pkt 1,970,500,000.00 1 Pkt 3,659,500,000

Makassar-Sungguminasa-Takalar-Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Sinjai-Watampone (tahap pertama) 1 Pkt 175,000,000.00 1 Pkt 175,000,000

KORIDOR PULAU KALIMANTAN - Km'sp - - Km'sp - - Km'sp - 137.20 Km'sp 6,557,000,000 148.20 Km'sp 7,584,500,000.00 285.40 Km'sp 14,141,500,000

Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin 98.2 Km'sp 3,437,000,000.0 98.2 Km'sp 3,437,000,000.0 196.40 Km'sp 6,874,000,000

Balikpapan - Samarinda 39.0 Km'sp 1,365,000,000 50.0 Km'sp 1,750,000,000.00 89.00 Km'sp 3,115,000,000

Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan & Samarinda - Tanjung Redep - Batas Negara (tahap pertama) 1 Pkt 1,755,000,000.00 1 Pkt 2,047,500,000.00 1 Pkt 3,802,500,000

Palangkaraya - Pulang Kipas - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin & Palangkaraya - Sangau -

Pontianak - Batas Negara (tahap pertama)

1 Pkt 350,000,000.00 1 Pkt 350,000,000

KORIDOR PULAU PAPUA - Km'sp - - Km'sp - - Km'sp - 50.00 Km'sp 2,625,000,000 50.00 Km'sp 2,625,000,000.00 100.00 Km'sp 5,250,000,000

Sorong - Manokwari & Jayapura - Sarmi (tahap pertama) 50.0 Km'sp 2,625,000,000.0 50.0 Km'sp 2,625,000,000.0 100.00 Km'sp 5,250,000,000

Pengadaan Material Rel (termasuk wesel Loan China) 2,030.00 Km'sp 1,711,067,000 350.0 Km'sp 1,303,989,635.00 550.0 Km'sp 761,877,457.0 700.0 Km'sp 1,015,273,507 700.0 Km'sp 1,015,273,507.00 4,330.00 Km'sp 5,807,481,106

Pengadaan Material Wesel (termasuk Loan China) 600.00 Unit 55,000,000 125.0 Unit 82,614,385.00 200.0 Unit 121,302,097.0 250.0 Unit 161,601,797 250.0 Unit 161,601,797.00 1,425.00 Km'sp 582,120,076

Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over 44.00 Unit 349,015,583 50.00 Unit 384,349,167 57.00 Unit 440,791,001 58.00 Unit 460,000,000 60.00 Unit 520,000,000 269.00 Km'sp 2,154,155,751

KORIDOR PULAU SUMATERA 15.00 Unit 248,561,828 15.00 Unit 102,740,368.00 15.00 Unit 133,830,529.0 16.00 Unit 160,000,000 18.00 Unit 180,000,000 79.00 Unit 825,132,725

Binjai - Besitang, Sumut 2.0 Unit 40,000,000 2.0 Unit 20,000,000 4.00 Unit 60,000,000

Medan - Binjau, Sumut 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Medan - Araskabu - Tebingtinggi, Sumut 2.00 Unit 562,479 5.0 Unit 1,437,521.00 7.00 Unit 2,000,000

Tebingtinggi - Bandartinggi - Kisaran, Sumut 2.0 Unit 40,000,000 2.0 Unit 20,000,000 4.00 Unit 60,000,000

Tebingtinggi - Siantar, Sumut 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Tanjungbalai - Kisaran - Rantauprapat, Sumut 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Medan - Belawan, Sumut 2.0 Unit 40,000,000 2.0 Unit 20,000,000 4.00 Unit 60,000,000

Pariaman - Naras, Sumbar 2.0 Unit 20,000,000 2.0 Unit 20,000,000 4.00 Unit 40,000,000

Lubuk Alung - Sicincin - Kayutanam - Padangpanjang - Solok - Muaro Kalaban, Sumbar 2.0 Unit 40,000,000 2.0 Unit 20,000,000 4.00 Unit 60,000,000

Padangpanjang - Payakumbuh, Sumbar 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Muarkalaban - Muaro, Sumbar 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Padang - Lubukalung - Pariaman, Sumbar 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Padang - Bukitputus - Indarung/Telukbayur, Sumbar 3.00 Unit 78,736,937 7.0 Unit 13,830,529.0 10.00 Unit 92,567,466

Prabumulih - Kertapati, Sumsel 1.00 Unit 2,883,704 2.0 Unit 20,000,000 3.00 Unit 22,883,704

Prabumulih - Waytuba, Sumsel 5.00 Unit 15,500,000.00 2.0 Unit 20,000,000 7.00 Unit 35,500,000

Tanjung Rembang - X5, Sumsel 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau, Sumsel 4.00 Unit 28,848,016 1.0 Unit 5,802,847.00 2.0 Unit 20,000,000 7.00 Unit 54,650,863

Muara Enim - Tanjung Enim, Sumsel 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Waytuba - Tanjung Karang - Tarahan, Lampung 5.00 Unit 137,530,692 2.0 Unit 20,000,000 7.00 Unit 157,530,692

Tanjung Karang - Panjang, Lampung 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

KORIDOR PULAU JAWA 29.00 Unit 100,453,755 35.00 Unit 281,608,799 42.00 Unit 306,960,472 42.00 Unit 300,000,000 42.00 Unit 340,000,000 190.00 Unit 1,329,023,026

Rangkasbitung - Merak 2.0 Unit 40,000,000 2.0 Unit 20,000,000 4.00 Unit 60,000,000

Tanah Abang - Rangkasbitung 2.0 Unit 20,000,000 2.0 Unit 10,000,000 4.00 Unit 30,000,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Krenceng - Anyer Kidul (reaktivasi) 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Sungai Lagoa - Kampungbandan (reaktivasi) 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Jatinegara - Pondok jati - Senen - Kampungbandan 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang 5.00 Unit 26,976,626 2.0 Unit 20,000,000 7.00 Unit 46,976,626

Cicalengka - Banjar 1.00 Unit 17,059,952.00 2.0 Unit 20,000,000 3.00 Unit 37,059,952

Cikampek - Padalarang 1.00 Unit 8,426,008.00 2.0 Unit 20,000,000 3.00 Unit 28,426,008

Cirebon - Brebes 10.00 Unit 48,351,650.00 28.00 Unit 77,362,640.0 2.0 Unit 20,000,000 40.00 Unit 145,714,290

Jatinegara - Cikampek 3.0 Unit 20,000,000 2.0 Unit 10,000,000 5.00 Unit 30,000,000

Cikampek - Cirebon 5.0 Unit 20,000,000 2.0 Unit 10,000,000 7.00 Unit 30,000,000

Jatibarang - Indramayu 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Brebes - Tegal 3.0 Unit 20,000,000 3.00 Unit 20,000,000

Tegal - Pekalongan - Semarang 15.00 Unit 27,097,076 10.0 Unit 53,144,330.00 2.00 Unit 39,837,747.0 27.00 Unit 120,079,153

Semarang - Bojonegoro 3.0 Unit 20,000,000 3.00 Unit 20,000,000

Tegal - Prupuk 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Banjar - Kroya 1.00 Unit 27,367,511.0 2.0 Unit 20,000,000 3.00 Unit 47,367,511

Cirebon - Kroya 1.00 Unit 7,450,730 2.0 Unit 20,000,000 3.00 Unit 27,450,730

Semarang - Gundih 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Gundih - Solo - Yogyakarta 5.00 Unit 14,238,559 6.0 Unit 14,626,859.00 6.0 Unit 57,392,574.0 2.0 Unit 20,000,000 19.00 Unit 106,257,992

Puwosari - Wonogiri 2.00 Unit 22,984,989 1.0 Unit 20,000,000.00 1.0 Unit 25,000,000.0 2.0 Unit 20,000,000 6.00 Unit 87,984,989

Kutoarjo - Yogyakarta 2.0 Unit 40,000,000 2.0 Unit 20,000,000 4.00 Unit 60,000,000

Kroya - Kutoarjo 2.0 Unit 40,000,000 2.0 Unit 20,000,000 4.00 Unit 60,000,000

Kutoarjo - Purworejo 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Yogyakarta - Magelang - Secang - Bedono - Kedungjati 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Solo - Madiun 2.0 Unit 40,000,000 2.0 Unit 20,000,000 4.00 Unit 60,000,000

Madiun - Surabaya 5.0 Unit 20,000,000 2.0 Unit 10,000,000 7.00 Unit 30,000,000

Bojonegoro - Surabaya 2.0 Unit 20,000,000 2.00 Unit 20,000,000

Surabaya - Bangil 5.0 Unit 20,000,000 5.00 Unit 20,000,000

Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 1.00 Unit 1,705,775 4.0 Unit 20,000,000 5.00 Unit 21,705,775

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 2.0 Unit 40,000,000 4.0 Unit 20,000,000 6.00 Unit 60,000,000

Pembangunan Jembatan/Terowongan/Gorong-Gorong/Box Culvert/Underpass/Fly over 66.00 Unit 856,552,433 68.00 Unit 929,631,210 68.00 Unit 1,073,495,234 70.00 Unit 1,142,295,370 72.00 Unit 1,198,107,771 344.00 Unit 5,200,082,018

KORIDOR PULAU SUMATERA 32.00 Unit 260,447,499 17.00 Unit 143,054,700.00 17.00 Unit 40,000,000.0 23.00 Unit 416,000,000 23.00 Unit 420,000,000.00 112.00 Unit 1,279,502,199

Bireun - Lhokseumawe, Aceh 8.00 Unit 194,350,000 3.0 Unit 20,000,000.00 11.00 Unit 214,350,000

Lhokseumawe - Langsa, Aceh (tahap pertama) 1.0 Unit 10,000,000.0 1.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 30,000,000

Kuala Langsa - Langsa - Besitang, Sumut & Aceh 1.0 Unit 10,000,000.0 1.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 30,000,000

Binjai - Besitang, Sumut 12.0 Unit 30,000,000.0 12.00 Unit 30,000,000

Medan - Araskabu, Sumut 7.00 Unit 16,866,480 7.00 Unit 16,866,480

Araskabu - Tebingtinggi, Sumut 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Tebingtinggi - Bandar Tinggi - Kisaran, Sumut 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut 15.00 Unit 17,383,019 15.00 Unit 17,383,019

Medan - Belawan, Sumut 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Rantauprapat-Duri-Dumai 1.0 Unit 5,000,000.0 2.0 Unit 40,000,000.0 3.00 Unit 45,000,000

Rantauprapat-Gunung Tua-Padang Sidempuan-Sibolga (tahap 1) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Pekanbaru-Muara Lembu-Teluk Kuantan-Muaro 1.0 Unit 10,000,000.0 2.0 Unit 40,000,000.0 3.00 Unit 50,000,000

Duri - Pekanbaru 1.0 Unit 10,000,000.0 1.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 30,000,000

Padang - Duku - Lubuk Alung - Pariaman, Sumbar 5.0 Unit 10,000,000.0 8.0 Unit 321,000,000 13.00 Unit 331,000,000

Duku - BIM, Sumbar 1.0 Unit 10,000,000.00 1.00 Unit 10,000,000

Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar 3.0 Unit 48,000,000.00 3.00 Unit 48,000,000

Padang - Pulo Aer, Sumbar 2.0 Unit 38,000,000.00 2.00 Unit 38,000,000

Lubuk Alung - Sicincin - Kayutanam - Padangpanjang - Solok - Muaro Kalaban, Sumbar 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Padang - Bukitputus - Indarung, Sumbar 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh - Limbanang, Sumbar (Reaktivasi) 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Muaro Kalaban - Muaro - Logas, Sumbar (reaktivasi) 1.0 Unit 3,000,000.00 1.00 Unit 3,000,000

Shortcut Padang-Solok (tahap pertama) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Pekanbaru - Jambi 1.0 Unit 5,000,000.0 1.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 25,000,000

Jambi - Palembang 1.0 Unit 5,000,000.0 1.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 25,000,000

Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Sumsel (tahap pertama) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Rejosari - Tarahan, Lampung (tahap pertama) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Prabumulih - Kertapati, Sumsel 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Prabumulih - Waytuba, Sumsel 4.0 Unit 12,000,000.00 4.00 Unit 12,000,000

Tanjung Rembang - X5, Sumsel 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau, Sumsel 1.00 Unit 19,934,000 1.0 Unit 5,000,000.0 1.0 Unit 20,000,000.0 3.00 Unit 44,934,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Muara Enim - Tanjung Enim, Sumsel 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Waytuba - Tanjung Karang - Tarahan, Lampung 1.00 Unit 11,914,000 3.0 Unit 12,054,700.00 1.0 Unit 5,000,000.0 2.0 Unit 20,000,000.0 7.00 Unit 48,968,700

Sukamenti - Tarahan, Lampung (jalur ganda) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Tarahan (KM3) - Bakauheni (tahap pertama) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang, Lampung 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

KORIDOR PULAU JAWA 34.00 Unit 596,104,934 51.00 Unit 786,576,510.00 51.00 Unit 1,033,495,234.0 45.00 Unit 686,295,370 38.00 Unit 558,107,771 219.00 Unit 3,660,579,819

Tanah Abang - Rangkasbitung - Merak 10.00 Unit 144,011,233 2.0 Unit 20,000,000 12.00 Unit 164,011,233

Krenceng - Anyer Kidul (reaktivasi) 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Sungai Lagoa - Kampungbandan (reaktivasi) 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Jakarta Kota - Manggarai - Bogor 5.00 Unit 61,171,982 3.00 Unit 37,396,577.00 8.0 Unit 47,705,610.0 2.0 Unit 20,000,000.0 18.00 Unit 166,274,169

Citayam - Nambo 3.00 Unit 160,500,000.00 4.0 Unit 160,500,000.0 7.00 Unit 321,000,000

Duri - Tangerang 1.00 Unit 27,416,676.00 1.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 37,416,676

Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang 2.00 Unit 100,000,000 1.00 Unit 55,000,000.00 4.0 Unit 55,000,000.0 1.0 Unit 65,000,000.0 8.00 Unit 275,000,000

Cikarang - Cikampek 2.0 Unit 15,000,000.0 2.0 Unit 40,000,000.0 4.00 Unit 55,000,000

Cibungur - Tanjungrasa 1.00 Unit 55,079,200.00 10.0 Unit 261,539,387.0 6.0 Unit 263,833,295.0 17.00 Unit 580,451,882

Cicalengka - Banjar 2.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 10,000,000

Cikampek - Padalarang 2.0 Unit 20,000,000.0 2.0 Unit 20,000,000.0 4.00 Unit 40,000,000

Cirebon - Brebes 2.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 10,000,000

Cikampek - Cirebon 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Cangkring - Pelabuhan Cirebon 2.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 10,000,000

Jatibarang - Indramayu 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Brebes - Tegal 2.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 10,000,000

Tegal - Pekalongan - Semarang 2.0 Unit 10,000,000.0 2.0 Unit 20,000,000.0 4.00 Unit 30,000,000

Semarang - Bojonegoro 2.00 Unit 8,800,060.00 2.0 Unit 10,000,000.0 4.00 Unit 18,800,060

Kedungjati - Tuntang 7.00 Unit 75,757,132 7.00 Unit 75,757,132

Tegal - Prupuk 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Banjar - Kroya 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Cirebon - Kroya (Purwokerto - Kroya) 9.00 Unit 214,868,656 9.00 Unit 214,868,656

Cirebon - Kroya (underpass) 1.00 Unit 7,188,713.00 1.0 Unit 21,566,141.0 1.0 Unit 7,188,713 3.00 Unit 35,943,567

Semarang - Gundih 2.0 Unit 40,000,000.0 2.00 Unit 40,000,000

Gundih - Solo - Yogyakarta 5.00 Unit 56,848,908.00 10.0 Unit 56,848,908.0 1.0 Unit 85,273,362 3.0 Unit 98,107,771.00 19.00 Unit 297,078,949

Puwosari - Wonogiri 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Kutoarjo - Yogyakarta 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Kroya - Kutoarjo 2.0 Unit 10,000,000.0 2.0 Unit 20,000,000.0 4.00 Unit 30,000,000

Kutoarjo - Purworejo 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Yogyakarta - Magelang - Secang - Bedono - Tuntang 2.0 Unit 20,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Solo - Paron 10.00 Unit 224,638,212.00 14.0 Unit 430,335,188.0 24.00 Unit 654,973,400

Paron - Madiun 15.00 Unit 121,225,164.00 15.00 Unit 121,225,164

Madiun - Mojokerto - Wonokromo - Surabaya 2.0 Unit 20,000,000.0 4.0 Unit 80,000,000.0 6.00 Unit 100,000,000

Bojonegoro - Surabaya 1.00 Unit 295,931 9.00 Unit 32,483,000.00 1.0 Unit 10,000,000.0 11.00 Unit 42,778,931

Surabaya - Bangil 2.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 10,000,000

Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 2.0 Unit 20,000,000.0 3.0 Unit 60,000,000.0 5.00 Unit 80,000,000

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 2.0 Unit 20,000,000.0 2.0 Unit 20,000,000.0 4.00 Unit 40,000,000

KORIDOR PULAU SULAWESI - Unit - - Unit - - Unit - 2.00 Unit 40,000,000 6.00 Unit 120,000,000 8.00 Unit 160,000,000

Makassar - Pare-Pare 2.0 Unit 40,000,000.0 2.0 Unit 40,000,000.0 4.00 Unit 80,000,000

Manado - Bitung 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Isimu-Kota Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-Belang-Kema-Bitung 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Parepare-Pinrang-Polewali-Wonomulyo-Majene-Mamuju (tahap pertama) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Makassar-Sungguminasa-Takalar-Jeneponto-Bantaeng-Bulukumba-Sinjai-Watampone (tahap pertama) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

KORIDOR PULAU KALIMANTAN - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - 4.00 Unit 80,000,000 4.00 Unit 80,000,000

Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Balikpapan - Samarinda 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

Palangkaraya - Pulang Kipas - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin (tahap pertama) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

KORIDOR PULAU PAPUA - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - 1.00 Unit 20,000,000 1.00 Unit 20,000,000

Sorong - Manokwari (tahap pertama) 1.0 Unit 20,000,000.0 1.00 Unit 20,000,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Rehabilitasi / Peningkatan Stasiun/Bangunan Operasional 6.00 Unit 37,963,508 6.00 Unit 47,018,764.00 7.00 Unit 51,146,395.0 9.00 Unit 55,314,613 10.00 Unit 56,000,000 38.00 Unit 247,443,280

KORIDOR PULAU SUMATERA - Unit - - Unit - - Unit - 2.00 Unit 4,000,000 3.00 Unit 9,000,000.00 5.00 Unit 13,000,000

Aceh 1.0 Unit 2,000,000.0 1.00 Unit 2,000,000

Sumut 1.0 Unit 3,000,000.0 1.00 Unit 3,000,000

Sumbar 1.0 Unit 2,000,000.0 1.00 Unit 2,000,000

Sumsel 1.0 Unit 3,000,000.0 1.00 Unit 3,000,000

Lampung 1.0 Unit 3,000,000.0 1.00 Unit 3,000,000

KORIDOR PULAU JAWA 6.00 Unit 37,963,508 6.00 Unit 47,018,764.00 7.00 Unit 51,146,395.0 7.00 Unit 51,314,613 7.00 Unit 47,000,000.00 33.00 Unit 234,443,280

Rangkasbitung - Merak 1.0 Unit 15,000,000.0 1.00 Unit 15,000,000

Tanah Abang - Rangkasbitung 4.00 Unit 5,314,613 4.00 Unit 5,314,613

Jakarta Kota - Tj. Priok 1.00 Unit 15,000,000 1.00 Unit 15,000,000

Duri - Tangerang 1.0 Unit 16,000,000.0 1.00 Unit 16,000,000

Citayam - Nambo 1.00 Unit 37,048,416.0 1.00 Unit 37,048,416

Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang 1.0 Unit 6,000,000.0 1.00 Unit 6,000,000

Padalarang - Bandung - Cicalengka 1.00 Unit 6,829,200.00 1.00 Unit 6,829,200

Cirebon - Brebes 4.00 Unit 17,385,000 4.00 Unit 17,385,000

Cikampek - Cirebon 1.0 Unit 7,000,000.0 1.00 Unit 7,000,000

Tegal - Pekalongan - Semarang 6.00 Unit 14,097,979.0 6.00 Unit 14,097,979

Kedungjati - Tuntang 3.00 Unit 26,051,611.00 3.00 Unit 26,051,611

Gundih - Solo - Yogyakarta 1.00 Unit 5,578,508 1.0 Unit 8,568,273.00 2.00 Unit 14,146,781

Puwosari - Wonogiri 1.00 Unit 5,569,680.00 1.00 Unit 5,569,680

Kutoarjo - Yogyakarta 1.0 Unit 7,000,000.0 1.00 Unit 7,000,000

Yogyakarta - Magelang - Secang - Bedono - Tuntang 1.0 Unit 7,000,000.0 1.00 Unit 7,000,000

Solo - Paron - Madiun 1.0 Unit 6,000,000.0 1.00 Unit 6,000,000

Madiun - Mojokerto - Wonokromo - Surabaya 1.0 Unit 15,000,000.0 1.00 Unit 15,000,000

Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 1.0 Unit 7,000,000.0 1.00 Unit 7,000,000

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 1.0 Unit 7,000,000.0 1.00 Unit 7,000,000

Pembangunan Stasiun/Bangunan Operasional 15.00 Unit 122,663,331 15.00 Unit 128,927,529 17.00 Unit 145,973,877 17.00 Unit 155,173,192 18.00 Unit 160,000,000 82.00 Unit 712,737,929

KORIDOR PULAU SUMATERA 6.00 Unit 41,431,168 6.00 Unit 32,779,529.00 8.00 Unit 47,000,000.0 9.00 Unit 75,000,000 9.00 Unit 75,000,000.00 38.00 Unit 271,210,697

Bireun - Lhokseumawe, Aceh 1.00 Unit 7,500,000 1.00 Unit 5,000,000.00 1.00 Unit 5,000,000.00 3.00 Unit 17,500,000

Binjai - Besitang, Sumut 1.0 Unit 5,000,000.00 1.00 Unit 5,000,000

Medan - Araskabu - Tebingtinggi - Bandar Tinggi - Kisaran, Sumut 1.0 Unit 5,000,000.00 1.00 Unit 5,000,000

Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut 1.00 Unit 7,000,000.00 2.00 Unit 10,000,000.00 3.00 Unit 17,000,000

Rantauprapat-Duri-Dumai 1.0 Unit 10,000,000.0 1.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Pekanbaru-Muara Lembu-Teluk Kuantan-Muaro 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Duri - Pekanbaru 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Padang - Pulo Aer, Sumbar 1.0 Unit 6,500,000.00 1.0 Unit 8,000,000.0 2.00 Unit 14,500,000

Lubuk Alung - Sicincin - Kayutanam - Padangpanjang, Sumbar 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Padang - Duku - BIM, Sumbar 2.00 Unit 21,405,251 2.00 Unit 21,405,251

Padang - Bukitputus - Indarung, Sumbar 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh - Limbanang, Sumbar (Reaktivasi) 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Muaro Kalaban - Muaro - Logas, Sumbar (reaktivasi) 1.0 Unit 5,000,000.00 1.00 Unit 5,000,000

Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Kep. Riau 1.0 Unit 10,000,000.0 1.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Pekanbaru - Jambi 1.0 Unit 10,000,000.0 1.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Jambi - Palembang 1.0 Unit 10,000,000.0 1.0 Unit 10,000,000.0 2.00 Unit 20,000,000

Simpang - Tanjung Api-Api (perpanjangan), Sumsel (tahap pertama) 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), Sumsel 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Prabumulih - Waytuba, Sumsel 1.00 Unit 5,000,000 1.0 Unit 7,000,000.00 1.0 Unit 9,000,000.00 3.00 Unit 21,000,000

Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau, Sumsel 2.00 Unit 7,525,917 2.00 Unit 7,525,917

Waytuba - Tanjung Karang - Tarahan, Lampung 2.00 Unit 7,279,529.00 2.00 Unit 7,279,529

Sukamenti - Tarahan, Lampung (jalur ganda) 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

Tanjung Karang - Pelabuhan Panjang, Lampung 1.0 Unit 5,000,000.0 1.00 Unit 5,000,000

KORIDOR PULAU JAWA 9.00 Unit 81,232,163 9.00 Unit 96,148,000.00 8.00 Unit 88,973,877.0 6.00 Unit 60,173,192 2.00 Unit 15,000,000.00 34.00 Unit 341,527,232

Rangkasbitung - Merak 1.00 Unit 5,000,000.00 1.00 Unit 5,000,000

Tanah Abang - Rangkasbitung 3.00 Unit 60,137,523 2.00 Unit 10,000,000.00 5.00 Unit 70,137,523

Cilegon - Anyer Kidul (reaktivasi) 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Tonjong - Bojonegara 1.0 Unit 10,173,192.0 1.00 Unit 10,173,192

Citayam - Nambo 3.00 Unit 16,544,687.00 3.00 Unit 16,544,687

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Duri - Tangerang 1.00 Unit 49,842,187.00 1.00 Unit 49,842,187

Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang 1.0 Unit 10,000,000.00 1.00 Unit 10,000,000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang 1.0 Unit 15,000,000.00 1.00 Unit 15,000,000

Padalarang - Bandung - Cicalengka 1.0 Unit 18,973,877.00 1.00 Unit 18,973,877

Cirebon - Brebes 1.00 Unit 14,722,030 1.00 Unit 14,722,030

Kedungjati - Tuntang 1.0 Unit 5,000,000.00 1.0 Unit 5,000,000.00 2.00 Unit 10,000,000

Kroya - Kutoarjo 1.0 Unit 10,000,000.00 1.00 Unit 10,000,000

Solo - Paron 1.0 Unit 10,000,000.00 1.0 Unit 10,000,000.00 2.00 Unit 20,000,000

Paron - Madiun 1.0 Unit 10,000,000.00 1.00 Unit 10,000,000

Madiun - Mojokerto - Wonokromo - Surabaya 1.0 Unit 10,000,000.00 1.0 Unit 10,000,000.00 2.00 Unit 20,000,000

Bojonegoro - Surabaya 5.00 Unit 6,372,610 2.00 Unit 14,761,126.00 7.00 Unit 21,133,736

Surabaya - Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Kalisat - Panarukan 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 1.0 Unit 10,000,000.00 1.00 Unit 10,000,000

KORIDOR PULAU SULAWESI - Unit - - Unit - 1.00 Unit 10,000,000 2.00 Unit 20,000,000 3.00 Unit 30,000,000 6.00 Unit 60,000,000

Makassar - Pare-Pare 1.0 Unit 10,000,000.00 2.0 Unit 20,000,000.0 3.00 Unit 30,000,000

Manado - Bitung 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Isimu-Kota Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-Belang-Kema-Bitung 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Parepare-Pinrang-Polewali-Wonomulyo-Majene-Mamuju (tahap pertama) 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

KORIDOR PULAU KALIMANTAN - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - 3.00 Unit 30,000,000 3.00 Unit 30,000,000

Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Balikpapan - Samarinda 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama) 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

KORIDOR PULAU PAPUA - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - 1.00 Unit 10,000,000 1.00 Unit 10,000,000

Sorong - Manokwari (tahap pertama) 1.0 Unit 10,000,000.0 1.00 Unit 10,000,000

Rehabilitasi / Peningkatan Persinyalan & Telekomunikasi 7.00 Pkt 269,011,225 7.00 Pkt 353,687,483.00 8.00 Pkt 844,630,652.0 8.00 Pkt 866,878,546 11.00 Pkt 875,328,770.00 41.00 Pkt 3,209,536,676

KORIDOR PULAU SUMATERA 2.00 Pkt 68,604,163 3.00 Pkt 102,034,806.00 1.00 Pkt 69,559,809.0 3.00 Pkt 90,000,000 4.00 Pkt 120,000,000.00 13.00 Pkt 450,198,778

Binjai - Besitang, Sumut 1.00 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Medan - Araskabu, Sumut 1.00 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Araskabu - Tebingtinggi, Sumut 1.00 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Tebingtinggi - Bandar Tinggi - Kisaran, Sumut 1.00 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Medan - Belawan, Sumut 1.00 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Lubuk Alung - Sicincin - Kayutanam - Padangpanjang, Sumbar 1.00 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Padang - Duku - BIM, Sumbar 1.00 Pkt 26,098,211 1.00 Pkt 26,098,211

Padang - Bukitputus - Indarung, Sumbar 1.00 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Prabumulih - Kertapati, Sumsel 1.00 Pkt 69,559,809.00 1.00 Pkt 69,559,809

Prabumulih - Waytuba, Sumsel 1.00 Pkt 52,964,581.00 1.00 Pkt 52,964,581

Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau, Sumsel 1.00 Pkt 16,030,019.00 1.00 Pkt 16,030,019

Waytuba - Tanjung Karang - Tarahan, Lampung 1.00 Pkt 42,505,952 1.00 Pkt 33,040,206.00 2.00 Pkt 75,546,158

KORIDOR PULAU JAWA 5.00 Pkt 200,407,062 4.00 Pkt 251,652,677.00 7.00 Pkt 775,070,843.0 5.00 Pkt 776,878,546 7.00 Pkt 755,328,770.00 28.00 Pkt 2,759,337,898

Rangkasbitung - Merak 1.00 Pkt 19,938,252 1.00 Pkt 67,160,077.00 2.00 Pkt 87,098,329

Tanah Abang - Rangkasbitung 1.00 Pkt 37,591,394.0 1.00 Pkt 56,387,090 2.00 Pkt 93,978,484

Jabodetabek (termasuk untuk mendukung KA bandara Soetta Commuter Line) 1.0 Pkt 437,397,599.0 1.0 Pkt 573,612,910 1.0 Pkt 488,989,491 3.00 Pkt 1,500,000,000

Citayam - Nambo 1.0 Pkt 50,000,000.00 1.00 Pkt 50,000,000

Cicalengka - Banjar 1.00 Pkt 68,864,210.00 1.00 Pkt 40,878,546 2.00 Pkt 109,742,756

Cikampek - Padalarang 1.00 Pkt 63,228,658.00 1.00 Pkt 63,228,658

Cangkring - Pelabuhan Cirebon 1.00 Pkt 7,620,822 1.00 Pkt 7,620,822

Tegal - Pekalongan - Semarang 1.00 Pkt 80,518,530 1.00 Pkt 26,630,652.0 2.00 Pkt 107,149,182

Semarang - Tanjung Mas 1.0 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Kedungjati - Tuntang 1.00 Pkt 18,822,728 1.00 Pkt 18,822,728

Cirebon - Kroya (Purwokerto - Kroya) 1.00 Pkt 49,402,274 1.00 Pkt 111,263,942.00 1.00 Pkt 86,586,988.0 3.00 Pkt 247,253,204

Gundih - Solo - Yogyakarta 1.00 Pkt 101,192,094.00 1.00 Pkt 101,192,094

Solo - Paron - Madiun 1.00 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Madiun - Mojokerto - Wonokromo - Surabaya 1.00 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Surabaya - Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 1.00 Pkt 68,000,000.0 1.00 Pkt 76,000,000.0 1.00 Pkt 40,624,676.00 3.00 Pkt 184,624,676

Kalisat - Panarukan 1.00 Pkt 56,901,687.00 1.00 Pkt 56,901,687

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 1.00 Pkt 31,725,278 1.00 Pkt 30,000,000.00 2.00 Pkt 61,725,278

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Pembangunan Persinyalan dan Telekomunikasi 12.00 Pkt 433,140,768 13.00 Pkt 446,635,194 14.00 Pkt 457,426,360 16.00 Pkt 465,428,275 16.00 Pkt 600,000,000 71.00 Pkt 2,402,630,597

KORIDOR PULAU SUMATERA 6.00 Pkt 185,207,628 7.00 Pkt 193,963,327.00 9.00 Pkt 267,426,360.0 8.00 Pkt 215,340,504 7.00 Pkt 280,000,000.00 37.00 Pkt 1,141,937,819

Bireun - Lhokseumawe, Aceh 1.00 Pkt 90,000,000.00 1.00 Pkt 90,000,000

Binjai - Besitang, Sumut 1.0 Unit 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Medan - Araskabu, Sumut 2.00 Pkt 76,172,274 2.00 Pkt 48,454,061.00 4.00 Pkt 124,626,335

Araskabu - Tebingtinggi, Sumut 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Tebingtinggi - Bandar Tinggi - Kisaran, Sumut 1.0 Pkt 35,340,504.00 1.00 Pkt 35,340,504

Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut 2.00 Pkt 44,836,739.00 2.00 Pkt 33,163,261.00 4.00 Pkt 78,000,000

Medan - Belawan, Sumut 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Rantauprapat-Duri-Dumai 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Pekanbaru-Muara Lembu-Teluk Kuantan-Muaro 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Duri - Pekanbaru 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Padang - Pulo Aer, Sumbar 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Lubuk Alung - Sicincin - Kayutanam - Padangpanjang - Solo - Sawahlunto - Muarokalaban, Sumbar 2.0 Pkt 30,000,000.00 2.00 Pkt 30,000,000

Padang - Duku - BIM, Sumbar 1.00 Pkt 5,336,263.00 1.00 Pkt 5,336,263

Padang Panjang - Bukit Tinggi - Payakumbuh, Sumbar (Reaktivasi) 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Muaro Kalaban - Muaro - Logas, Sumbar (reaktivasi) 1.0 Pkt 26,836,739.00 1.00 Pkt 26,836,739

Batu Ampar - Bandara Hang Nadim, Kep. Riau 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Pekanbaru - Jambi 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Jambi - Palembang 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Indralaya - Kampus Unsri (perpanjangan), Sumsel 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Padang - Pariaman, Sumbar 1.00 Pkt 5,336,264.00 1.00 Pkt 5,336,264

Prabumulih - Kertapati, Sumsel 1.00 Pkt 19,356,200 1.00 Pkt 19,356,200

Prabumulih - Waytuba, Sumsel 1.00 Pkt 22,902,800 1.0 Pkt 38,860,723.0 2.00 Pkt 61,763,523

Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau, Sumsel 1.00 Pkt 36,612,700 2.0 Pkt 78,565,637.0 3.00 Pkt 115,178,337

Muara Enim - Tanjung Enim, Sumsel 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Waytuba - Tanjung Karang - Tarahan, Lampung 1.00 Pkt 30,163,654 1.00 Pkt 30,163,654

Tanjung Karang - Panjang, Lampung 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

KORIDOR PULAU JAWA 6.00 Pkt 247,933,140 6.00 Pkt 252,671,867.00 5.00 Pkt 190,000,000.0 7.00 Pkt 220,087,771 4.00 Pkt 120,000,000.00 28.00 Pkt 1,030,692,778

Tanah Abang - Rangkasbitung - Merak 1.00 Pkt 30,000,000 1.00 Pkt 30,000,000

Jakarta Kota - Manggarai - Bogor 1.00 Pkt 12,586,880.00 1.00 Pkt 12,586,880

Citayam - Nambo 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang 1.00 Pkt 92,366,369 1.00 Pkt 138,549,554.00 2.00 Pkt 230,915,923

Cibungur - Tanjungrasa 2.00 Pkt 65,428,275.0 2.00 Pkt 65,428,275

Cikampek - Cirebon 1.00 Pkt 24,900,447 1.00 Pkt 24,900,447

Cangkring - Pelabuhan Cirebon 1.00 Pkt 24,659,496 1.00 Pkt 24,659,496

Brebes - Tegal 1.00 Pkt 17,684,433.00 1.00 Pkt 17,684,433

Semarang - Bojonegoro 1.00 Pkt 36,049,854 1.00 Pkt 36,049,854

Kedungjati - Tuntang 1.0 Pkt 78,856,000.00 1.00 Pkt 78,856,000

Banjar - Kroya 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Cirebon - Kroya 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Semarang - Gundih 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Gundih - Solo - Yogyakarta 1.00 Pkt 34,259,670 1.00 Pkt 34,259,670

Puwosari - Wonogiri 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Kutoarjo - Yogyakarta 1.00 Pkt 50,000,000.0 1.00 Pkt 50,000,000

Kroya - Kutoarjo 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Solo - Paron - Madiun 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Madiun - Mojokerto - Wonokromo - Surabaya 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Bojonegoro - Surabaya 1.00 Pkt 30,178,400 2.0 Pkt 4,995,000.00 1.00 Pkt 50,000,000.0 4.00 Pkt 85,173,400

Surabaya - Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 1.00 Pkt 30,178,400 1.00 Pkt 30,178,400

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

KORIDOR PULAU SULAWESI - Pkt - - Pkt - - Pkt - 1.00 Pkt 30,000,000 2.00 Pkt 80,000,000 3.00 Pkt 110,000,000

Makassar - Pare-Pare 1.0 Pkt 30,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000

Manado - Bitung 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Isimu-Kota Gorontalo-Taludaa-Molibagu-Tutuyan-Belang-Kema-Bitung 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

KORIDOR PULAU KALIMANTAN - Pkt - - Pkt - - Pkt - - Pkt - 2.00 Pkt 80,000,000 2.00 Pkt 80,000,000

Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Balikpapan - Samarinda 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

KORIDOR PULAU PAPUA - Pkt - - Pkt - - Pkt - - Pkt - 1.00 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Sorong - Manokwari (tahap pertama) 1.0 Pkt 40,000,000.00 1.00 Pkt 40,000,000

Rejabilitasi/Peningkatan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) 33.90 Km'sp 70,278,044 44.90 Km'sp 35,000,000 45.00 Km'sp 90,000,000 45.00 Km'sp 90,000,000 58.95 Km'sp 118,438,933 227.75 Km'sp 403,716,977

KORIDOR PULAU SUMATERA - Km'sp - - Km'sp - - Km'sp - - Km'sp - - Km'sp - - Km'sp -

KORIDOR PULAU JAWA 33.90 Km'sp 70,278,044 44.90 Km'sp 35,000,000.00 45.00 Km'sp 90,000,000.0 45.00 Km'sp 90,000,000 58.95 Km'sp 118,438,933.00 227.75 Km'sp 403,716,977

Tanah Abang - Serpong - Maja - Rangkasbitung 45.0 Km'sp 90,000,000.0 11.0 Km'sp 22,000,000.0 56.00 Km'sp 112,000,000

Jatinegara - Pondok jati - Senen - Kampungbandan - Tanah Abang 44.9 Km'sp 35,000,000.00 22.0 Km'sp 44,000,000.00 66.90 Km'sp 79,000,000

Tanah Abang - Manggarai 6.0 Km'sp 12,000,000 6.00 Km'sp 12,000,000

Jakarta Kota - Manggarai - Bogor 33.90 Km'sp 70,278,044 9.0 Km'sp 18,000,000 7.7 Km'sp 15,838,933.00 50.55 Km'sp 104,116,977

Citayam - Nambo 14.3 Km'sp 28,600,000.00 14.30 Km'sp 28,600,000

Duri - Tangerang 19.0 Km'sp 38,000,000 19.00 Km'sp 38,000,000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang 15.0 Km'sp 30,000,000.00 15.00 Km'sp 30,000,000

Rejabilitasi/Peningkatan Gardu Listrik (Catu Daya) 1.00 Unit 36,076,900 2.00 Unit 26,251,440 1.00 Unit 15,000,000 1.00 Unit 15,000,000 1.00 Unit 15,000,000 6.00 Unit 107,328,340

KORIDOR PULAU SUMATERA - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - - Unit -

KORIDOR PULAU JAWA 1.00 Unit 36,076,900 2.00 Unit 26,251,440.00 1.00 Unit 15,000,000.0 1.00 Unit 15,000,000 1.00 Unit 15,000,000.00 6.00 Unit 107,328,340

Tanah Abang - Rangkasbitung 1.00 Unit 15,000,000.0 1.00 Unit 15,000,000

Jatinegara - Pondok jati - Senen - Kampungbandan & Jakarta Kota - Tj Priok/JICT 1.00 Unit 15,000,000 1.00 Unit 15,000,000

Jakarta Kota - Manggarai - Bogor 1.00 Unit 36,076,900 1.00 Unit 36,076,900

Citayam - Nambo 1.00 Unit 15,000,000.00 1.00 Unit 15,000,000

Duri - Tangerang 1.00 Unit 11,251,440.00 1.00 Unit 11,251,440

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang 1.00 Unit 15,000,000.00 1.00 Unit 15,000,000

Pembangunan Transmisi Listrik Aliran Atas (LAA) termasuk gardu listrik 17.35 Km'sp 291,282,388 61.80 Km'sp 2,001,374,366 138.50 Km'sp 2,226,550,241 101.00 Km'sp 1,105,760,000 40.00 Km'sp 800,000,000 358.65 Km'sp 6,424,966,995

KORIDOR PULAU SUMATERA - Km'sp - - Km'sp - 27.00 Km'sp 830,000,000 - Km'sp - - Km'sp - 27.00 Km'sp 830,000,000

Medan - Araskabu - Kualanamu, Sumut (termasuk DIPO KRL) 27.0 Km'sp 830,000,000.0 27.00 Km'sp 830,000,000

KORIDOR PULAU JAWA 17.35 Km'sp 291,282,388 61.80 Km'sp 2,001,374,366 111.50 Km'sp 1,396,550,241 101.00 Km'sp 1,105,760,000 40.00 Km'sp 800,000,000 331.65 Km'sp 5,594,966,995

Maja - Rangkasbitung - Merak 69.0 Km'sp 465,760,000 69.00 Km'sp 465,760,000

Tanah Abang - Rangkasbitung 17.35 Km'sp 101,221,535 1,00 Pkt 39,603,400.00 17.35 Km'sp 140,824,935

Tanah Abang - Rangkasbitung (Test Track) 10.0 Km'sp 77,857,297.00 10.00 Km'sp 77,857,297

Jakarta Kota - Tj Priok/JICT 1,00 Pkt 43,421,400 1,00 Pkt 43,421,400

Citayam - Nambo 14.3 Km'sp 300,300,000.00 14.30 Km'sp 300,300,000

Manggarai - Bekasi - Cikarang 17.0 Km'sp 530,020,669.00 17.00 Km'sp 530,020,669

Cikarang - Cikampek 40.00 Km'sp 800,000,000.00 40.00 Km'sp 800,000,000

Padalarang - Bandung - Cicalengka 20.5 Km'sp 410,000,000.00 20.5 Km'sp 410,000,000.0 41.00 Km'sp 820,000,000

QW Yogyakarta - Solo 1,00 Pkt 146,639,453 1,00 Pkt 643,593,000.00 59.0 Km'sp 346,550,241.0 59.00 Km'sp 1,136,782,694

Kutoarjo - Yogyakarta 32.00 Km'sp 640,000,000.0 32.00 Km'sp 640,000,000 64.00 Km'sp 1,280,000,000

Peningkatan/Pembangunan Bangunan Khusus 1.00 Unit 16,938,042 5.00 Unit 52,500,000.00 5.00 Unit 35,000,000.00 4.00 Unit 19,976,000.00 6.00 Unit 29,276,653.00 21.00 Unit 153,690,695

KORIDOR PULAU SUMATERA - Unit - 3.00 Unit 22,500,000.00 3.00 Unit 17,500,000.0 1.00 Unit 5,500,000.00 1.00 Unit 2,111,673.00 8.00 Unit 47,611,673

Sumut 1.0 Unit 7,500,000.00 2.0 Unit 10,000,000.0 3.00 Unit 17,500,000

Sumbar 1.0 unit 5,500,000 1.00 unit 2,111,673.00 2.00 Unit 7,611,673

Sumsel 1.0 Unit 7,500,000.00 1.00 Unit 7,500,000

Riau 1.0 Unit 7,500,000.00 1.00 Unit 7,500,000

Jambi 1.0 Unit 7,500,000.0 1.00 Unit 7,500,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

KORIDOR PULAU JAWA 1.00 Unit 16,938,042 2.00 Unit 22,500,000.00 2.00 Unit 13,000,000.0 1.00 Unit 5,476,000 2.00 Unit 11,000,000.00 8.00 Unit 68,914,042

Tanah Abang - Rangkasbitung - Merak, termasuk bangunan dan fasilitas pengujian dan laboratorium 1.0 Unit 7,500,000.00 1.00 Unit 7,500,000

Jakarta Kota - Manggarai - Bogor 1.0 Unit 7,500,000.0 1.00 Unit 7,500,000

Cicalengka - Banjar 1.0 Unit 5,476,000 1.00 Unit 5,476,000

Tegal - Pekalongan - Semarang 1.00 Unit 7,500,000.00 1.00 Unit 7,500,000

Semarang - Bojonegoro - Surabaya, termasuk bangunan dan fasilitas perawatan/workshop 1.00 Unit 16,938,042 1.00 Pkt 7,500,000.00 1.0 unit 5,500,000.0 1.00 Unit 8,000,000.00 3.00 Unit 37,938,042

Solo - Madiun - Surabaya - Bangil 1.0 Unit 7,500,000.00 1.00 Unit 7,500,000

KORIDOR PULAU SULAWESI - Unit - 1.00 Unit 7,500,000.00 2.00 Unit 4,500,000.0 2.00 Unit 9,000,000.00 - Unit - 5.00 Unit 21,000,000

Sulsel 1.0 Unit 7,500,000.00 1.00 Unit 7,500,000

Sulut - 0 1.0 Pkt 2,250,000.00 1.00 Unit 4,500,000.00 - 1.00 Unit 6,750,000

Gorontalo 1.0 Pkt 2,250,000.0 1.0 Unit 4,500,000.0 1.00 Unit 6,750,000

KORIDOR PULAU KALIMANTAN - Unit - - Unit - - Unit - - Unit - 3.00 Unit 16,164,980.00 3.00 Unit 16,164,980

Kaltim 1.00 unit 5,388,326.00 1.00 Unit 5,388,326

Kalsel 1.00 unit 5,388,327.00 1.00 Unit 5,388,327

Kalteng 1.00 unit 5,388,327.00 1.00 Unit 5,388,327

Pemagaran Fasilitas Pendukung / Sterilisasi 5.00 Pkt 35,445,422 11.00 Pkt 303,343,072.00 13.00 Pkt 305,320,176.0 15.00 Pkt 315,000,000.0 15.00 Pkt 315,000,000.0 59.00 Pkt 1,274,108,670

KORIDOR PULAU SUMATERA 1.00 Pkt 500,000 3.00 Pkt 174,651,998.00 5.00 Pkt 65,000,000.0 7.00 Pkt 140,000,000 4.00 Pkt 80,000,000.00 20.00 Pkt 460,151,998

Bireun - Lhokseumawe, Aceh 1.00 Pkt 500,000 1.00 Pkt 500,000

Binjai - Besitang, Sumut 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Medan - Araskabu, Sumut 1.0 Pkt 85,000,000.00 1.00 Pkt 85,000,000

Araskabu - Tebingtinggi, Sumut 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Tebingtinggi - Bandar Tinggi - Kisaran, Sumut 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut 1.0 Pkt 75,956,000.00 1.00 Pkt 75,956,000

Medan - Belawan, Sumut 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Padang - Pulo Aer, Sumbar 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Lubuk Alung - Sicincin - Kayutanam - Padangpanjang - Solok - Muaro Kalaban, Sumbar 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Padang - Duku - BIM, Sumbar 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Padang - Bukitputus - Indarung, Sumbar 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Padang - Pariaman, Sumbar 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Prabumulih - Kertapati, Sumsel 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Prabumulih - Waytuba, Sumsel 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Tanjung Rembang - X5, Sumsel 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau, Sumsel 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Muara Enim - Tanjung Enim, Sumsel 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Waytuba - Tanjung Karang - Tarahan, Lampung 1.00 Pkt 13,695,998.00 1.00 Pkt 13,695,998

Tanjung Karang - Panjang, Lampung 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

KORIDOR PULAU JAWA 4.00 Pkt 34,945,422 8.00 Pkt 128,691,074.00 8.00 Pkt 240,320,176.0 8.00 Pkt 175,000,000 11.00 Pkt 235,000,000.00 39.00 Pkt 813,956,672

Rangkasbitung - Merak 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Tanah Abang - Rangkasbitung 1.00 Pkt 7,084,848.00 1.00 Pkt 7,084,848

Krenceng - Anyer Kidul (reaktivasi) 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Sungai Lagoa - Kampungbandan (reaktivasi) 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Jatinegara - Pondok jati - Senen - Kampungbandan - Tanah Abang - Manggarai 2.00 Pkt 17,000,000.00 2.00 Pkt 17,000,000

Jakarta Kota - Tj. Priok/JICT 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Jakarta Kota - Manggarai - Bogor 1.00 Pkt 19,677,653 1.00 Pkt 16,490,716.00 1.00 Pkt 144,933,104.0 3.00 Pkt 181,101,473

Citayam - Nambo 1.00 Pkt 12,105,044.00 1.00 Pkt 12,105,044

Duri - Tangerang 1.00 Pkt 18,000,000.0 1.00 Pkt 18,000,000

Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Cikarang - Cikampek 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Cibungur - Tanjungrasa 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Cikampek - Padalarang 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Cirebon - Brebes 1.00 Pkt 70,010,466.00 1.00 Pkt 70,010,466

Cikampek - Cirebon 1.00 Pkt 25,000,000.0 1.00 Pkt 25,000,000

Brebes - Tegal 1.00 Pkt 13,000,000.0 1.00 Pkt 13,000,000

Tegal - Pekalongan - Semarang 2.00 Pkt 6,086,269 2.00 Pkt 6,086,269

Semarang - Bojonegoro 1.00 Pkt 12,387,072.0 1.00 Pkt 12,387,072

Kedungjati - Tuntang 1.00 Pkt 25,000,000.0 1.00 Pkt 25,000,000

Banjar - Kroya 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Cirebon - Kroya 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Semarang - Gundih 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Gundih - Solo - Yogyakarta 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Puwosari - Wonogiri 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Kutoarjo - Yogyakarta 1.00 Pkt 25,000,000.0 1.00 Pkt 25,000,000

Kroya - Kutoarjo 1.00 Pkt 25,000,000.0 1.00 Pkt 25,000,000

Yogyakarta - Magelang - Secang - Bedono - Tuntang 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Solo - Paron 1.00 Pkt 1,500,000.00 1.00 Pkt 1,500,000

Paron - Madiun 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Madiun - Mojokerto - Wonokromo - Surabaya 1.00 Pkt 25,000,000.0 1.00 Pkt 25,000,000

Bojonegoro - Surabaya 1.00 Pkt 9,181,500 1.0 Pkt 4,500,000.00 2.00 Pkt 13,681,500

Surabaya - Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 1.00 Pkt 20,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 1.00 Pkt 25,000,000.0 1.00 Pkt 25,000,000

Pengamanan Perlintasan Sebidang 34.00 Pkt 50,633,726 44.00 Pkt 69,717,961 45.00 Pkt 90,000,000 45.00 Pkt 94,500,000 50.00 Pkt 110,000,000 218.00 Pkt 414,851,687

KORIDOR PULAU SUMATERA 18.00 Pkt 18,577,005 15.00 Pkt 25,092,766.00 15.00 Pkt 30,000,000.0 26.00 Pkt 54,600,000 12.00 Pkt 26,400,000.00 86.00 Pkt 154,669,771

Binjai - Besitang, Sumut 2.00 Pkt 3,100,000.00 1.00 Pkt 2,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 5.00 Pkt 9,500,000

Medan - Araskabu, Sumut 9.00 Pkt 2,000,000 2.00 Pkt 4,200,000.00 11.00 Pkt 6,200,000

Araskabu - Tebingtinggi, Sumut 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 7,300,000

Tebingtinggi - Bandar Tinggi - Kisaran, Sumut 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 7,300,000

Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

Medan - Belawan, Sumut 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 7,300,000

Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar 2.00 Pkt 4,200,000.00 2.00 Pkt 4,200,000

Padang - Pulo Aer, Sumbar 2.00 Pkt 4,200,000.00 2.00 Pkt 4,200,000

Lubuk Alung - Sicincin - Kayutanam - Padangpanjang - Solok - Muaro Kalaban, Sumbar 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

Padang - Duku - BIM, Sumbar 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 7,300,000

Padang - Bukitputus - Indarung, Sumbar 1.00 Pkt 1,316,103 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 5.00 Pkt 9,516,103

Padang - Pariaman, Sumbar 1.00 Pkt 1,316,102 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 5.00 Pkt 9,516,102

Prabumulih - Kertapati, Sumsel 1.0 Pkt 1,991,808.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 3.00 Pkt 6,191,808

Prabumulih - Waytuba, Sumsel 2.00 Pkt 3,983,616 3.0 Pkt 5,609,150.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 7.00 Pkt 13,792,766

Tanjung Rembang - X5, Sumsel 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau, Sumsel 1.00 Pkt 1,991,808 1.0 Pkt 1,991,808.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 8,183,616

Muara Enim - Tanjung Enim, Sumsel 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

Waytuba - Tanjung Karang - Tarahan, Lampung 4.00 Pkt 7,969,376 2.00 Pkt 4,200,000.00 6.00 Pkt 12,169,376

Tanjung Karang - Panjang, Lampung 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

KORIDOR PULAU JAWA 16.00 Pkt 32,056,721 29.00 Pkt 44,625,195.00 30.00 Pkt 60,000,000.0 19.00 Pkt 39,900,000 38.00 Pkt 83,600,000.00 132.00 Pkt 260,181,916

Rangkasbitung - Merak 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 7,500,000

Tanah Abang - Rangkasbitung 1.00 Pkt 1,200,000 1.00 Pkt 340,506.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 5,740,506

Krenceng - Anyer Kidul (reaktivasi) 2.00 Pkt 4,400,000.00 2.00 Pkt 4,400,000

Sungai Lagoa - Kampungbandan (reaktivasi) 2.00 Pkt 4,400,000.00 2.00 Pkt 4,400,000

Jatinegara - Pondok jati - Senen - Kampungbandan - Tanah Abang - Manggarai 2.00 Pkt 3,100,000.00 1.00 Pkt 2,100,000.00 3.00 Pkt 5,200,000

Jakarta Kota - Tj. Priok/JICT 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 7,500,000

Jakarta Kota - Manggarai - Bogor 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,000,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Citayam - Nambo 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,000,000

Duri - Tangerang 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 7,500,000

Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,000,000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 7,500,000

Cikarang - Cikampek 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 7,500,000

Cibungur - Tanjungrasa 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,000,000

Cicalengka - Banjar 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,000,000

Cikampek - Padalarang 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 7,500,000

Cirebon - Brebes 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 7,500,000

Cikampek - Cirebon 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

Jatibarang - Indramayu 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

Brebes - Tegal 1.00 Pkt 2,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 3.00 Pkt 6,400,000

Tegal - Pekalongan - Semarang 4.00 Pkt 7,969,376 1.00 Pkt 1,992,344.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 7.00 Pkt 14,161,720

Semarang - Bojonegoro 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 7,300,000

Kedungjati - Tuntang 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

Tegal - Prupuk 1.00 Pkt 2,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 3.00 Pkt 6,400,000

Banjar - Kroya 2.00 Pkt 4,400,000.00 2.00 Pkt 4,400,000

Cirebon - Kroya 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

Semarang - Gundih 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 7,300,000

Gundih - Solo - Yogyakarta 1.00 Pkt 1,992,345 1.00 Pkt 1,992,345.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 8,184,690

Puwosari - Wonogiri 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,000,000

Kutoarjo - Yogyakarta 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 7,300,000

Kroya - Kutoarjo 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,400,000.00 4.00 Pkt 8,400,000

Kutoarjo - Purworejo 1.00 Pkt 2,000,000.00 1.00 Pkt 2,000,000

Yogyakarta - Magelang - Secang - Bedono - Tuntang 1.00 Pkt 2,000,000.00 1.00 Pkt 2,000,000

Solo - Paron 4.00 Pkt 8,800,000.00 4.00 Pkt 8,800,000

Paron - Madiun 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,000,000

Madiun - Mojokerto - Wonokromo - Surabaya 2.00 Pkt 4,000,000.00 2.00 Pkt 4,000,000

Bojonegoro - Surabaya 10.00 Unit 20,895,000 2.00 Pkt 4,200,000.00 12.00 Pkt 25,095,000

Surabaya - Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 7,300,000

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 2.00 Pkt 3,100,000.00 2.00 Pkt 4,200,000.00 4.00 Pkt 7,300,000

Pengadaan Lahan 34.00 Pkt 1,297,784,684 30.00 Pkt 2,864,515,092 31.00 Pkt 2,094,445,104 31.00 Pkt 2,127,609,790 32.00 Pkt 1,600,000,000 158.00 Pkt 9,984,354,670

KORIDOR PULAU SUMATERA 14.00 Pkt 704,437,835 14.00 Pkt 1,230,689,079.00 9.00 Pkt 902,550,000.0 8.00 Pkt 548,200,000 11.00 Pkt 630,000,000.00 56.00 Pkt 4,015,876,914

Bireun - Lhokseumawe, Aceh 6.00 Pkt 422,765,921 4.00 Pkt 302,139,079.00 10.00 Pkt 724,905,000

Lhokseumawe - Langsa - Besitang 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 80,000,000.00 2.00 Pkt 90,000,000

Binjai - Besitang, Sumut 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 20,000,000.00 2.00 Pkt 30,000,000

Medan - Araskabu, Sumut 2.00 Pkt 13,163,356 2.00 Pkt 13,163,356

Bandar Tinggi - Kuala Tanjung, Sumut 3.00 Pkt 6,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000.00 4.00 Pkt 16,000,000

Medan - Belawan, Sumut 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 100,000,000 3.00 Pkt 120,000,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Rantauprapat - Kota Pinang - Duri - Dumai, Sumut & Riau (124,5 Km x 1000 x 24 m) 2.00 Pkt 210,000,000 1.00 Pkt 507,600,000.00 1.00 Pkt 467,600,000.0 1.00 Pkt 388,200,000.0 5.00 Pkt 1,573,400,000

Duri - Pekanbaru 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000.00 3.00 Pkt 70,000,000

Pekanbaru - Jambi 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 100,000,000.00 2.00 Pkt 110,000,000

Pekanbaru - Muaro 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 100,000,000.00 3.00 Pkt 120,000,000

Jambi - Palembang 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 100,000,000.00 2.00 Pkt 110,000,000

Pariaman - Naras - Sungai Limau, Sumbar 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Padang - Pulo Aer, Sumbar 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Lubuk Alung - Sicincin - Kayutanam - Padangpanjang - Solok - Muarokalaban - Muaro - Logas, Sumbar 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 100,000,000.00 2.00 Pkt 110,000,000

Padang - Bukitputus - Indarung, Sumbar 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Padang - Pariaman, Sumbar 2.00 Pkt 7,001,500 2.00 Pkt 7,001,500

Prabumulih - Kertapati, Sumsel 1.00 Pkt 1,507,058 1.00 Pkt 10,000,000.00 2.00 Pkt 11,507,058

Kertapati/Simpang - Tj. Api-Api, Sumsel 1.00 Pkt 50,000,000.00 1.00 Pkt 50,000,000

Prabumulih - Waytuba, Sumsel 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Lubuk Linggau, Sumsel 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Muara Enim - Tanjung Enim, Sumsel 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000.00 2.00 Pkt 20,000,000

Waytuba - Rejosari - Tanjung Karang - Tarahan, Lampung 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Rejosari - Tarahan, Lampung 1.00 Pkt 364,950,000.00 1.00 Pkt 364,950,000.0 2.00 Pkt 729,900,000

Tarahan - Bakauheni, Lampung 1.00 Pkt 50,000,000.00 1.00 Pkt 50,000,000

KORIDOR PULAU JAWA 19.00 Pkt 243,346,849 13.00 Pkt 1,433,826,013.00 8.00 Pkt 891,895,104.0 9.00 Pkt 1,079,409,790 8.00 Pkt 470,000,000.00 57.00 Pkt 4,118,477,756

Rangkasbitung - Merak 1.00 Pkt 10,000,000 1.00 Pkt 94,895,104.00 1.00 Pkt 104,895,104.0 1.00 Pkt 90,209,790 4.00 Pkt 299,999,998

Tanah Abang - Rangkasbitung (termasuk untuk test track) 2.00 Pkt 15,000,000 1.0 Pkt 5,000,000.00 1.00 Pkt 11,000,000.0 4.00 Pkt 31,000,000

Krenceng - Anyer Kidul (reaktivasi) 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Parungpanjang - Citayam 1.00 Pkt 176,000,000.00 1.00 Pkt 176,000,000.0 1.00 Pkt 179,200,000 3.00 Pkt 531,200,000

Sungai Lagoa - Kampungbandan (reaktivasi) 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Jatinegara - Pondok jati - Senen - Kampungbandan - Tanah Abang - Manggarai 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Jakarta Kota - Manggarai - Bogor 2.00 Pkt 2,000,000 2.00 Pkt 2,000,000

Citayam - Nambo 2.00 Pkt 2,750,000 1.0 Pkt 1,000,000.00 3.00 Pkt 3,750,000

Halim - Manggarai - Duri - Bandara Soetta (express line) 1.0 Pkt 250,000,000.00 1.0 Pkt 500,000,000.0 1.0 Pkt 750,000,000 1.0 Pkt 400,000,000.00 4.00 Pkt 1,900,000,000

Bogor - Sukabumi - Cianjur - Padalarang 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Manggarai - Jatinegara - Bekasi - Cikarang 1.00 Pkt 27,289,353 1.0 Pkt 731,605,474.00 2.00 Pkt 758,894,827

Cikarang - Cikampek 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Padalarang - Bandung - Cicalengka 1.00 Pkt 1,000,000 1.00 Pkt 10,000,000.00 2.00 Pkt 11,000,000

Cicalengka - Banjar 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Cikampek - Cirebon 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Cangkring - Pelabuhan Cirebon 1.00 Pkt 18,674,565 1.00 Pkt 81,325,435.00 1.00 Pkt 70,000,000.0 3.00 Pkt 170,000,000

Tegal - Pekalongan - Semarang 1.00 Pkt 1,407,931 1.0 Pkt 25,000,000.00 2.00 Pkt 26,407,931

Semarang - Bojonegoro 1.00 Pkt 20,716,600 1.0 Pkt 25,000,000.00 2.00 Pkt 45,716,600

Elevated Track Semarang 1.0 Pkt 15,000,000.00 1.00 Pkt 15,000,000

Banjar - Kroya 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Cirebon - Kroya 1.00 Pkt 950,000 1.0 Pkt 9,000,000.00 2.00 Pkt 9,950,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Semarang - Gundih 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Gundih - Solo - Yogyakarta 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Puwosari - Wonogiri 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Kutoarjo - Yogyakarta 1.00 Pkt 1,000,000 1.00 Pkt 1,000,000

Kroya - Kutoarjo 1.00 Pkt 1,558,400 1.00 Pkt 1,558,400

Yogyakarta - Magelang - Secang - Bedono - Tuntang 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Solo - Paron - Madiun 1.00 Pkt 50,000,000 1.00 Pkt 50,000,000

Madiun - Mojokerto - Wonokromo - Surabaya 1.00 Pkt 50,000,000 1.0 Pkt 10,000,000.00 2.00 Pkt 60,000,000

Bojonegoro - Surabaya 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Surabaya - Bangil - Klakah - Kalisat - Banyuwangi 1.00 Pkt 1,000,000 1.00 Pkt 10,000,000.00 2.00 Pkt 11,000,000

Surabaya - Kalimas 1.0 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

Tulangan - Gununggangsir 1.00 Pkt 40,000,000 1.00 Pkt 40,000,000

Bangil - Malang - Kediri - Kertosono 1.00 Pkt 10,000,000.00 1.00 Pkt 10,000,000

KORIDOR PULAU SULAWESI 1.00 Pkt 350,000,000 3.00 Pkt 200,000,000 7.00 Pkt 190,000,000 7.00 Pkt 255,000,000 6.00 Pkt 240,000,000 24.00 Pkt 1,235,000,000

Makassar - Pare-Pare 1.00 Pkt 350,000,000 1.00 Pkt 100,000,000.00 1.00 Pkt 90,000,000.0 1.00 Pkt 45,000,000 4.00 Pkt 585,000,000

Pare-Pare - Mamuju (tahap pertama) 1.00 Pkt 10,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

Mamuju - Palu (tahap pertama) 1.00 Pkt 10,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

Palu - Isimu (tahap pertama) 1.00 Pkt 10,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

Isimu - Gorontalo - Bitung 1.00 Pkt 50,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 4.00 Pkt 155,000,000

Manado - Bitung 1.00 Pkt 50,000,000.00 1.00 Pkt 30,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 4.00 Pkt 155,000,000

Makassar - Sungguhminasa - Takalar - Bulukumba - Watampone (tahap pertama) 1.00 Pkt 10,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

KORIDOR PULAU KALIMANTAN - Pkt - - Pkt - 6.00 Pkt 100,000,000 6.00 Pkt 210,000,000 6.00 Pkt 220,000,000 18.00 Pkt 530,000,000

Tanjung - Paringin - Barabai - Rantau - Martapura - Bandara Syamsuddin Noor - Banjarmasin 1.00 Pkt 30,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 20,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

Balikpapan - Samarinda 1.00 Pkt 30,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 105,000,000

Tanjung - Tanah Grogot - Balikpapan (tahap pertama) 1.00 Pkt 10,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

Palangkaraya - Pulang Kipas - Kuala Kapuas - Marabahan - Banjarmasin (tahap pertama) 1.00 Pkt 10,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

Palangkaraya-Sangau-Pontianak-Batas Negara (tahap pertama) 1.00 Pkt 10,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

Samarinda-Sangata-Tanjung Redep-Batas Negara (tahap pertama) 1.00 Pkt 10,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

KORIDOR PULAU PAPUA - Pkt - - Pkt - 1.00 Pkt 10,000,000 1.00 Pkt 35,000,000 1.00 Pkt 40,000,000 3.00 Pkt 85,000,000

Sorong - Manokwari & Jayapura - Sarmi (tahap pertama) 1.00 Pkt 10,000,000.0 1.00 Pkt 35,000,000.0 1.00 Pkt 40,000,000.0 3.00 Pkt 85,000,000

Pengadaan/Perawatan Peralatan/Fasilitas Prasarana (MTT, dll) termasuk fasilitas pengujian dan

perawatan/workshop

37.00 Pkt 622,205,262 31.00 Pkt 107,763,310.00 25.00 Pkt 136,134,462.0 22.00 Pkt 55,361,354 22.00 Pkt 66,433,624.00 137.00 Pkt 987,898,012

Penyusunan Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Prasarana

Perkeretaapian

84.00 Dok 265,534,987 89.0 Dok 257,393,697.00 90.0 Dok 275,411,255.0 90.0 Dok 294,690,042.0 90.0 Dok 315,318,344.00 443.00 Dok 1,408,348,325

Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara (IMO) 1.00 Thn 1,712,351,451 1.00 Thn 2,500,350,000.00 1.00 Thn 2,750,385,000.0 1.00 Thn 3,025,423,500 1.00 Thn 3,327,965,850.00 5.00 Dok 13,316,475,801.0

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Pelaksanaan Pembinaan bidang Prasarana Perkeretaapian 4.00 Keg 17,624,291 4.00 Keg 20,392,169.00 4.00 Keg 24,470,602.0 4.00 Keg 29,364,722.0 4.00 Keg 35,237,666.00 20.00 Keg 127,089,450.0

Administrasi dan Layanan Perkantoran 1.00 Thn 40,087,139 1.00 Thn 48,104,566.00 1.00 Thn 57,725,480.0 1.00 Thn 69,270,576.0 1.00 Thn 83,124,691.00 5.00 Thn 298,312,452.0

B Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perkeretaapian 442,776,999 686,000,000.00 725,600,000.0 562,400,000 795,900,000.00 3,212,676,999

Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Sarana Perkeretaapian 2.00 Keg 367,880 2.00 Keg 393,631.00 2.00 Keg 421,185.0 2.00 Keg 450,667 2.00 Keg 482,213.00 10.00 Keg 2,115,576.0

Pembangunan/Pengadaan Sarana Perkeretaapian 37.00 Unit 346,504,481 24 Unit 419,591,889 17 Unit 369,570,000 77.00 Unit 436,820,000 121.00 Unit 422,970,000 276.00 Unit 1,995,456,370

Sarana KA Perintis

Rehabilitasi/perbaikan KRDI 5.00 Unit 13,200,000 5.00 Unit 13,200,000

Perbaikan 1 set (@ 4 unit) KRL/KfW 4.00 unit 3,878,800 4.00 Unit 3,878,800

Pengadaan KRDI (Multiyears 2015-2016) 1,00 Pkt 40,862,791 8.00 Unit 43,474,004 8.00 Unit 84,336,795

Pengadaan KRDI (Multiyears 2017-2018) Lebar Spoor 1435 mm (Sulawesi) 1.00 Pkt 41,729,445 8.00 Unit 29,131,334 9.00 Unit 70,860,779

Pengadaan KRDI (Multiyears 2017-2018) Lebar Spoor 1435 mm (Aceh) 1,00 Pkt 44,399,445 2.00 Unit 34,221,334 2.00 Unit 78,620,779

Pengadaan KRDI (Multiyears 2017-2018) 1,00 Pkt 43,978,335.0 8.00 Unit 26,882,444 8.00 Unit 70,860,779

Pengadaan KRDI (Multiyears 2017-2018) Lebar Spoor 1435 mm (Kalimantan) 1,00 Pkt 43,978,335.0 8.0 Unit 26,882,444 8.00 Unit 70,860,779

Pengadaan KRDI (Multiyears 2018-2019) 1,00 Pkt 36,100,000 8.00 Unit 55,280,000 8.00 Unit 91,380,000

Pengadaan KRDI (Multiyears 2018-2019) Lebar Spoor 1435 mm (Kalimantan) 1,00 Pkt 32,000,000 8.0 Unit 48,000,000 8.00 Unit 80,000,000

Pengadaan KRL sistem AC/DC 1,00 Pkt 45,000,000 1.00 Pkt 19,477,667 15.00 Unit 90,000,000.0 15.0 Unit 83,540,000.0 47.0 119,900,000.00 77.00 Unit 357,917,667

pengadaan sarana kelas ekonomi/K3 untuk angkutan KA lebaran 11.00 unit 98,017,257 11.00 unit 159,547,553

- Unit -

Sarana Kerja

Pengadaan Kereta kedinasan 1.00 Unit 19,721,129 1.00 Unit 19,721,129

Pengadaan Lori Inspeksi 5.00 Unit 4,563,536 5.00 Unit 4,563,536

Pengadaan Kereta Inspeksi (Multiyears 2014 - 2015) 1.00 Set 5,651,896 1.00 Unit 5,651,896

Pengadaan Kereta Inspeksi 1.00 Unit 13,051,365 1.00 Unit 13,051,365

pengadaan kereta inspeksi 2015-2016 1 set (2 unit) lebar spoor 1067 1.00 Pkt 1,018,473 2.00 Unit 25,186,227 3.00

Pengadaan Kereta Inspeksi 1 set (@ 2 unit) (Multiyears 2015-2016) - APBNP 1,00 Pkt 8,000,000 1,00 Pkt 18,204,700 1,00 Pkt 26,204,700

Pengadaan Kereta Inspeksi (Multiyears 2015-2016) lebar spoor 1435 mm - APBNP 1,00 Pkt 3,915,410 1,00 Pkt 4,567,978 1,00 Pkt 8,483,388

Pengadaan Kereta Inspeksi (Multi Years 2018-2019) 1,00 Pkt 5,990,000 1.00 Unit 8,270,000.00 1.00 Unit 14,260,000

Pengadaan Kereta Ukur (Track dan LAA) (Multi Years 2015-2016) 1,00 Pkt 34,805,705 1.00 Unit 18,760,195 1.00 Unit 53,565,900

Pengadaan Kereta Uji Dinamis (Multiyears 2017-2018) 1.00 pkt 4,900,000.0 1.0 unit 5,400,000.0

Pengadaan Kereta Ukur (Multiyears 2015-2016) 2 unit 1.00 Pkt 4,729,969 2.00 unit 102,401,831.0

Pengadaan Lokomotif 1,00 Pkt 14,000,000 - Unit 14,000,000

Pengadaan Lokomotif (Multi Years 2016-2017) lebar spoor 1435 mm 1,00 Pkt 9,135,956 1,00 Pkt 13,334,440 1,00 Pkt 22,470,396

Pengadaan Lokomotif (Multi Years 2017-2018) Lebar Spoor 1435 mm 1,00 Pkt 15,100,000.0 2.00 Unit 34,600,000 2.00 Unit 49,700,000

Pengadaan Lokomotif Lokomotif (Multi Years 2018-2019) Lebar Spoor 1435 mm (Sulawesi) 1,00 Pkt 14,000,000 1.0 Unit 26,000,000.0 1.00 Unit 40,000,000

Pengadaan Lokomotif Lokomotif (Multi Years 2018-2019) Lebar Spoor 1435 mm (Kalimantan) 1,00 Pkt 14,000,000 1.0 Unit 26,000,000.0 1.00 Unit 40,000,000

Pengadaan Gerbong Datar (PPCW) 10.00 Unit 10,028,000 10.00 Unit 10,500,000.00 20.00 Unit 20,528,000

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Pengadaan Gerbong Datar (PPCW) lebar spoor 1435 mm 20.0 Unit 19,000,000 10.00 Unit 9,000,000 30.00 Unit 28,000,000

Pengadaan Gerbong Terbuka (ZZOW) 10.00 Unit 16,012,000 10.00 Unit 14,500,000.00 20.00 Unit 30,512,000

Pengadaan Gerbong Terbuka (ZZOW) lebar spoor 1435 mm 10.0 Unit 21,000,000 20.00 Unit 18,000,000 30.00 Unit 39,000,000

Pengadaan Inspeksi (Multi Years 2018-2019) Lebar Spoor 1435 mm 1,00 Pkt 5,990,000 1.00 Unit 8,270,000.00 1.00 Unit 14,260,000

Pengadaan Kereta Penolong 1.00 Unit 5,000,000 1.00 Unit 5,000,000.00 2.00 Unit 10,000,000

Pengadaan TMC lebar spoor 1435 mm 1.00 Unit 10,048,150 2.00 Unit 22,000,000 2.00 Unit 22,000,000 5.00 Unit 54,048,150

Sarana Perawatan Prasarana lebar spoor 1435 mm (multi year 2018-2019) 1,00 Pkt 18,882,444 1.00 Unit 50,000,000.00 1.00 Unit 68,882,444

Crane lebar spoor 1435 mm (multi year 2016-2017) 1,00 Pkt 11,728,088 1.00 Unit 70,000,000.0 1.00 Unit 81,728,088

Konsultan Pengawas Pengadaan Sarana Perkeretaapian 1,00 Pkt 7,107,690 1,00 Pkt 2,150,000 1,00 Pkt 2,200,000 1,00 Pkt 2,250,000 5,00 Pkt 13,707,690

Pembangunan/Pengadaan Fasilitas/Peralatan Sarana Perkeretaapian (Depo, Balai Yasa, Balai Uji,

Peralatan Pengujian, laboratorium, workshop)

6.00 Pkt 33,811,759 11.0 Pkt 204,390,101.00 14.0 Pkt 289,670,732.0 9.0 Pkt 54,575,585 15.0 Pkt 296,955,278.00 55.00 Pkt 879,403,455.0

Perawatan dan Pengoperasian Sarana dan Fasilitas Sarana Milik Negara 3.00 Pkt 28,433,817 4.00 Pkt 30,424,184.00 4.00 Pkt 32,553,876.0 4.00 Pkt 34,832,647 4.00 Pkt 37,270,932.00 19.00 Pkt 163,515,456.0

Penyusunan Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Sarana

Perkeretaapian

11.00 Dok 11,764,400 9.0 Dok 7,772,908.00 9.0 Dok 8,317,011.0 9.0 Dok 8,899,202 9.0 Dok 9,522,146.00 47.00 Dok 46,275,667.0

Pelaksanaan Pembinaan bidang Sarana Perkeretaapian 4.00 Keg 16,351,753 6.00 Keg 17,496,375.00 6.00 Keg 18,721,121.0 6.00 Keg 20,031,599.0 6.00 Keg 21,433,810.00 28.00 Keg 94,034,658.0

Administrasi dan Layanan Perkantoran 1.00 Thn 5,542,909 1.00 Thn 5,930,912.00 1.00 Thn 6,346,075.0 1.00 Thn 6,790,300.0 1.00 Thn 7,265,621.00 5.00 Thn 31,875,817.0

C Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Keselamatan Perkeretaapian 167,380,959 175,800,000.00 184,500,000.0 192,800,000 201,500,000.00 921,980,959

Kegiatan Sosialisasi/Rakor/Seminar/Workshop Bidang Keselamatan Perkeretaapian 3.00 Keg 3,000,000 3.0 Keg 3,210,000.00 3.0 Keg 3,434,700.0 3.0 Keg 3,675,129 3.0 Keg 3,932,388.00 15.00 Keg 17,252,217.0

Pembangunan/Pengadaan Fasilitas/Peralatan Keselamatan Perkeretaapian 18.00 Pkt 59,878,744 20.0 Pkt 63,597,300.00 20.0 Pkt 64,443,112.0 19.0 Pkt 64,339,131.0 18.0 Pkt 64,046,871.00 95.00 Pkt 316,305,158.0

Penyusunan Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang

Keselamatan Perkeretaapian

7.00 Dok 64,466,700 9.0 Dok 66,154,700.00 9.0 Dok 70,785,529.0 9.0 Dok 75,740,516.0 9.0 Dok 81,042,352.00 43.00 Dok 358,189,797.0

Pelaksanaan Pembinaan bidang Keselamatan Perkeretaapian 6.00 Keg 36,720,953 4.00 Keg 39,291,419.00 4.00 Keg 42,041,818.0 4.00 Keg 44,984,745 4.00 Keg 48,133,677.00 22.00 Keg 211,172,612.0

Administrasi dan Layanan Perkantoran 1.00 Thn 3,314,562 1.00 Thn 3,546,581.00 1.00 Thn 3,794,841.0 1.00 Thn 4,060,479 1.00 Thn 4,344,712.00 5.00 Thn 19,061,175.0

D Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 170,588,268 156,400,000 164,600,000 172,400,000 180,700,000 844,688,268

Subsidi Angkutan Kereta Api 3.00 Keg 61,836,149 2.0 Keg 69,036,149.00 2.0 Keg 69,736,149.0 2.0 Keg 70,536,149 2.0 Keg 71,436,149.00 11.00 Keg 342,580,745.0

Pembangunan/Pengadaan Fasilitas/Peralatan Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api 1.00 Pkt 3,275,000.00 2.00 Pkt 6,550,000.0 2.00 Pkt 6,550,000 2.00 Pkt 6,550,000.00 7.00 Pkt 22,925,000.0

BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000) BIAYA (Rp. 000)

NO KEGIATAN

PEMBIAYAANJUMLAH

2015 (Alokasi Anggaran & APBNP) 2016 2017

VOLUME

2018 2019

VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME VOLUME

Penyusunan Studi/Kajian/Desain/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang LLAKA 31.00 Dok 73,013,938 20.0 Dok 45,400,962.00 21.0 Dok 46,917,811.0 24.0 Dok 51,020,089 26.0 Dok 55,319,527.00 122.00 Dok 271,672,327.0

Pelaksanaan Pembinaan bidang LLAKA 4.00 Keg 30,657,168 4.0 Keg 33,251,206.00 4.0 Keg 35,578,790.0 4.0 Keg 38,069,305 4.0 Keg 40,734,156.00 20.00 Keg 178,290,625.0

Administrasi dan Layanan Perkantoran 1.00 Thn 5,081,013 1.00 Thn 5,436,683.00 1.00 Thn 5,817,250.0 1.00 Thn 6,224,457 1.00 Thn 6,660,168.00 5.00 Thn 29,219,571.0

E Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya 116,226,528 125,246,384.00 134,013,630.0 143,394,583 153,432,203.00 672,313,328

Penyusunan Studi/Kajian/Norma/Standar/Pedoman/ Kriteria/Prosedur Bidang Dukungan

Manajeman dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkeretaapian

9.00 Dok 6,800,000 10.0 Dok 8,160,000.00 10.00 Dok 8,731,200.0 10.00 Dok 9,342,384.0 10.00 Dok 9,996,350.00 49.00 Dok 43,029,934.0

Pelaksanaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Bidang Perencanaan, Keuangan,

Hukum, Kepegawaian dan Umum

4.00 Keg 26,145,402 4.00 Keg 27,975,580.00 4.00 Keg 29,933,870.0 4.00 Keg 32,029,240.0 4.00 Keg 34,271,286.00 20.00 Keg 150,355,378.0

Pembiayaan Belanja Pegawai termasuk Tunjangan 1.00 Thn 67,946,368 1.00 Thn 72,702,613.00 1.00 Thn 77,791,796.0 1.00 Thn 83,237,222.0 1.00 Thn 89,063,828.00 5.00 Thn 390,741,827.0

Administrasi dan Layanan Perkantoran 1.00 Thn 15,334,758 1.00 Thn 16,408,191.00 1.00 Thn 17,556,764.0 1.00 Thn 18,785,737.0 1.00 Thn 20,100,739.00 5.00 Thn 88,186,189.0

JUMLAH 18,670,667,322 39,558,846,384.00 46,200,813,641.0 63,253,294,900 65,641,932,209.00 233,325,554,456

Kementerian Perhubungan Republik IndonesiaDirektorat Jenderal PerkeretaapianJl. Medan Merdeka Barat No.8 Jakpus 10110

www.dephub.go.id