116
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor : KP 234 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BAGIAN 175-03 [MANUAL OF STANDARD PART 175-03) MENGENAI PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA [PUBLICATION OF AERONAUTICAL INFORMATION) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang : a. bahwa dalam Subbagian 175.4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical Information Service) mengatur publikasi pelayanan informasi aeronautika ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman dan Standar Bagian 175-03 (Manual of Standard Part 175-03) Mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (Publication of Aeronautical Information), dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014; Laptopsulis/sulis/MOS 175-03/april2014

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

  • Upload
    others

  • View
    24

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

KEMENTERIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Nomor : KP 234 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR BAGIAN 175-03 [MANUAL OF STANDARDPART 175-03) MENGENAI PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA

[PUBLICATION OF AERONAUTICAL INFORMATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang : a. bahwa dalam Subbagian 175.4 Peraturan MenteriPerhubungan Nomor KM 22 Tahun 2009 tentangPeraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175(Civil Aviation Safety Regulation Part 175) tentangPelayanan Informasi Aeronautika (AeronauticalInformation Service) mengatur publikasi pelayananinformasi aeronautika ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkanPedoman dan Standar Bagian 175-03 (Manual ofStandard Part 175-03) Mengenai Publikasi InformasiAeronautika (Publication of Aeronautical Information),dengan Peraturan Direktur Jenderal PerhubunganUdara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentangPenerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1;Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4956);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan Organisasi Kementerian NegaraSebagaimana diubah terakhir dengan PeraturanPresiden Nomor 13 Tahun 2014;

Laptopsulis/sulis/MOS 175-03/april2014

Page 2: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentangKedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negaraserta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon IKementerian Negara sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun2009 tentang Peraturan Keselamatan PenerbanganSipil Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part175) tentang Pelayanan Informasi Aeronautika(Aeronautical Information Services);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun2009 tentang Peraturan Keselamatan PenerbanganSipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part139) tentang Bandar Udara (Aerodrome);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPerhubungan sebagaimana diubah terakhir denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun2013;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun2011 tentang Peraturan Keselamatan PenerbanganSipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part172) tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu LintasPenerbangan (Air Traffic Service Provider);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 01 Tahun2014 tentang Peraturan Keselamatan PenerbanganSipil Bagian 69 (Civil Aviation Safety Regulations Part69) tentang Lisensi, Rating, Pelatihan dan KecakapanPersonel Navigasi Penerbangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGANUDARA TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BAGIAN 175-03 (MANUAL OF STANDARD PART 175-03) MENGENAIPUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA (PUBLICATION OFAERONAUTIKA INFORMATION)

Laptopsulis/sulis/MOS175-03/april 2014

Page 3: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman dan Standar Bagian 175-03(Manual Of Standard Part 175-03) Mengenai PublikasiInformasi Aeronautika (Publication Of AeronautikaInformation), sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan ini.

Pasal 2

Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal elitetapkan.

Ditetapkan di JakartaPada tanggal 22 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKT1

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan

di lingkungan Kementerian Perhubungan;3. Para Direktur di Lmgkungan Ditjen Perhubungan Udara;4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salman sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFULjHAYATPembina (IV/a)

NIP. 19680619 199403 1 002

Laptopsulis/sulis/MOS 175-03/apri! 2014

Page 4: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Lampiran Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor Kp 334 TAHUN 2014Tanggal 22 April 2Q14

Manual Of Standard

MOS175-03

Publication of Aeronautical Information

REPUBLIC OF INDONESIA - MINISTRY OF TRANSPORTATIONDIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

JAKARTA-INDONESIA

Page 5: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

FOREWARD

1. PURPOSE

This Manual of Standards -Publication of Aeronautical Information is issuedby DGCA specifying the national standards, requirements and procedurespertaining to the provision of aeronautical information services on AIP AIPAmendment and AlC Publishing by the Air Navigation Service Provider withinthe Indonesia Flight Information Region.

2. REFERENCE

The standards and recommended practices in this Manual are based onthose stipulated in CASR Part 175 -Aeronautical Information Services")and other relevant ICAO documents, and with such modifications as may bedetermined by DGCA to be applicable in Indonesia.

3. REVISION

Amendments to this Manual of Standards - Aeronautical InformationServices are the responsibility of DGCA.

Any error, inconsistencies or suggestions for improvement to this Manualshould be submitted to the the addressee stipulated below:

Director of Air Navigation

Directorate General of Civil Aviation

Ministry of Transportation - Indonesia

Gedung Karya Lt. 23

Jalan Medan Merdeka Barat No 8 - Jakarta

Page 6: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

AMENDMENT NR

AMENDMENT RECORD

AMENDEMENT

DATE

Page 7: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

TABLE OF CONTENT

FOREWORD jAMMENDMENT RECORD jjTABLE OF CONTENT \\\\\\'.\\'.'.'.'.'.'.'.'.'.'...'. iii

CHAPTER I INTRODUCTION 1

CHAPTER II DEFINITION AND ABBREVIATION 3Definition 3Abbreviation 7

CHAPTER III GENERAL 10General AIS Operation Requirement 11Exchange of Aeronautical Information 12Liason With Related Service 12Basic Reference Material 12

CHAPTER IV REVISION OF RAW DATA 14Assignment of Responsibility for Origination of Raw Data 14Basic Information 14Information of a Temporary Nature and Short Duration.. ..14Modes of Communication 15

CHAPTER V AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (AIP).. 16Introduction 16AIP Structure '.'.".'.'. 16Specification of AlP 91Specification of AlP Amendment 93Specification of AIP Suplement 94Distribution 95

CHAPTER VI AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULAR (AlC) 96Introduction 95Specification of AlC 96Distribution 97

CHAPTER VII AERONAUTICAL INFORMATION REGULATION ANDCONTROL (AIRAC) 97The Need of Control 97Information to Be Notified by AIRAC 97Coordination 9Significant AIRAC Dates -;00Example of AlRAC Dates ...ICOUse of The AIRAC System During Holiday Period 101Late Receipt of Al RAC Information - •;>1Provision of Aeronautical Information r 2

Page 8: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

CHAPTER VIII ELECTRONIC TERRAIN ANDOBSTACLE DATA (ETOD)103Reserved -\ 03

APPENDIXA SPECIMEN OF AIP AMENDMENT 194APPENDIX B SPECIMEN OF AIP SUPPLEMENT iC5APPENDIXC SPECIMENOFAIC 105APPENDIXD SCHEDULE OF AIRAC (7

IV

Page 9: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

CHAPTER I

INTRODUCTION

1.1 The Manual of Standards - Publication of Aeronautical Information,contains the standards, requirements and procedures pertaining to theplanning and operation of aeronautical information services.

1.2 This Manual is based mainly on compliance with the following ICAOdocuments:

1. Aviation Act No.01 year 2009

2. CASR 05-Unit Measurement

3. CASR 139-Aerodrome

4. CASR 175 -Aeronautical Information Service

5. ICAO Annex 11 - Air Traffic Services;

6. ICAO Annex 15 - Aeronautical Information Services;

7. ICAO Doc 8126 - Aeronautical Information Services Manual;

8. ICAO Doc 9674 - World Geodetic System - 1984 (WGS - 84)Manual

1.3 Where there is a difference between a standard in this Manual and that ofthe above-mentioned ICAO documents, the standard in this Manual shallprevail.

1.4 Differences, where they exist, between the standards in this Manual andthose contained in the ICAO Annexes shall be published in section GEN1.7 of the Indonesia AIP.

1.5 In this Manual, standards are preceded by the word "shall", whereasrecommended practices are preceded by the word "should". An AISprovider shall comply with all standards at all times and should endeavorto comply with all recommended practices.

1.6 When an AIS provider is not able to comply with any standards specifiedor referenced in this Manual, the AIS provider shall apply to the DGCA forexemption or deviation from the relevant standards. Applications shall besupported in writing with the reasons for such exemption or deviationincluding any safety assessment or other studies undertaken, and where

Page 10: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

appropriate, an indication of when compliance with the current standardscan be expected.

1.7 When an AIS provider is not able to comply with any recommendedpractices specified or referenced in this Manual, the AIS provider shallnotify DGCA of the non-compliance or deviation with the supportingreason including any safety assessment or other studies undertaken, andwhere appropriate, an indication of when compliance with the currentrecommended practices can be expected.

1.8 Any exemption or deviation granted to an AIS provider shall also berecorded in the operations manual. The operations manual shall alsocontain the details of the exemption or deviation, such as the reason thatthe exemption or deviation was requested and any resultant limitations orconditions imposed.

1.9 This manual shall not be reproduced or copied in part or full in anyway byany other organization except DGCA.

1.10 The operations manual is an important document and shall be issuedunder the authority of the AIS provider. The AIS provider shall control thedistribution of the operations manual and ensure that it is amendedwhenever necessary to maintain the accuracy of the information in theoperations manual and to keep its contents up to date.

Page 11: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

CHAPTER II

DEFINITION AND ABBREVIATION

2.1. DEFINITION

Aerodrome. A difined area on land or water (including any buildings,installations and equipment) intended to be used either wholly or in part for thearrival, departure and surface movement of aircraft

Aerodrome AIS Unit. A unit established for the purpose of providing pre-flightinformation, processing post-flight information, NOTAM and flight plansubmission.

Aeronautical chart. A representation of a portion of the Earth, its culture andrelief, specifically designated to meet the requirements of air navigation.

Aeronautical Information Circular (AlC). A notice containing information thatdoes not qualify for the origination of a NOTAM or for inclusion in the AIPINDONESIA, but which relates to flight safety, air navigation, technical,administrative or legislative matters.

Aeronautical Information Publication (AIP). A publication issued by or withthe authority of Directorate General of Civil Aviation and containing aeronauticalinformation of a lasting character essential to air navigation.

Aeronautical Information Regulation And Control (AIRAC). An acronym(aeronautical information regulation and control) signifying a system aimed atadvance notification based on common effective dates, of circumstances thatnecessitate significant changes in operating practices

Aeronautical information service (AIS). A service established within thedefined area of coverage responsible for the provision of aeronautical informationand aeronautical data necessary for the safety, regularity and efficiency of airnavigation.

Aeronautical information service Personnel. A person who have AIS Licenseand work at Aerodrome AIS Unit / Briefing Office, NOTAM Office or AISHeadquarter;

AIP Amendment. Permanent changes to the information contained in the AIPbook.

AIP Supplement. Permanent or Temporary changes to the informationcontained in the AIP which are published by means of special pages.

Air Traffic Services Reporting Office (ARO). A unit established for the purposeof receiving reports concerning air traffic services and flight plans submittedbefore departure.

Page 12: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Air Traffic Service (ATS). Unit, a generic term meaning variously air trafficcontrol unit, flight information centre or air traffic services reporting office.

Apron. A defined area, on a land aerodrome, intended to accommodate aircraftfor purposes of loading or unloading passengers, mail or cargo, fuelling, parkingor maintenance.

ASHTAM. A special series NOTAM notifying by means of a specific formatchange in activity of a volcano, a volcanic eruption and/or volcanic ash cloud thatis of significance to aircraft operations.

Bare Earth. Surface of the Earth including bodies of water and permanent iceand snow, and excluding vegetation and man-made objects.

Canopy. Bare Earth supplemented by vegetation height.

Cyclic redundancy check (CRC). A mathematical algorithm applied to thedigital expression of data that provides a level of assurance against loss oralteration of data.

Danger area. An airspace of defined dimensions within which activitiesdangerous to the flight of aircraft may exist at specified times.

Database. One or more files of data so structured that appropriate applicationsmay draw from the files and update them.

Data Product. Data set or data set series that conforms to a data productspecification.

Data Product Specification. Detailed description of a data set or data set seriestogether with additional information that will enable it to be created, supplied toand used by another party.

Data Quality. A degree or level of confidence that the data provided meets therequirements of the data user in terms of accuracy, resolution and integrity.

Data Set. Identifiable collection of data.

Data Set Series. Collection of data sets sharing the same product specification.

Datum. Any quantity or set of quantities that may serve as a reference or basisfor the calculation of other quantities .

Electronic AIP (e-AlP). The AIP which is published in a format that allows fordisplaying on a computer screen and allows for digital data exchange.

Ellipsoid Height (Geodetic Height). The height related to the referenceellipsoid, measured along the ellipsoidal outer normal through the point inquestion.

Feature. Abstraction of real world phenomena.

Page 13: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Feature Attribute. Characteristic of a feature.

Feature Operation. Operation that every instance of a feature type may perform.

Feature Relationship. Relationship that links instances of one feature type withinstances of the same or a different feature type.

Flight Information Region. An airspace of defined dimensions within whichflight information service and alerting service are provided.

Flight Plan. Information about flight plans containing the data destination, type offlight and the type of aircraft being prepared for air traffic services unit.

Geoid. The equipotential surface in the gravity field of the Earth which coincideswith the undisturbed mean sea level (MSL) extended continuously through thecontinents.

Gregorian Calendar. Calendar in general use; first introduced in 1582 to definea year that more closely approximates the tropical year than the Julian calendar.

Heliport. An aerodrome or a defined area on a structure intended to be usedwholly or in part for the arrival, departure and surface movement of helicopters.

Human Factors Principles. Principles which apply to aeronautical design,certification, training, operations and maintenance and which seek safe interfacebetween the human and other system components by proper consideration tohuman performance.

Integrity (aeronautical data). A degree of assurance that an aeronautical dataand its value has not been lost or altered since the data origination or authorizedamendment.

International Airport. Any airport designated by the Contracting tate in whoseterritory it is situated as an airport of entry and departure for international airtraffic, where the formalities incident to customs, immigration, public health,animal and plant quarantine and similar procedures are carried out.

International NOTAM Office (NOF). A unit designated by the DirectorateGeneral of Civil Aviation for the creation, publication and the exchange ofdomestic and International NOTAM

Integrated Aeronautical Information Package. A package whichconsists of the following elements:

AIP, including amendment service;Supplements to the AIP;NOTAM and PIB;

AlC; andChecklists and lists of valid NOTAM.

Manoeuvring area. The part of an aerodrome to be used for the take-off, landingand taxiing of aircraft, excluding aprons.

Metadata. Data about data.

Page 14: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Movement area. That part of an aerodrome to be used for take off, landing andtaxiing ofaircraft, consisting ofthe manoeuvring area and the apron(s).

NOTAM (Notice to Airmen). A notice distributed by means oftelecommunication containing information concerning the establishment,condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, thetimely knowledge of which is essential to personnel concerned with flightoperations.

Obstacle. All fixed (whether temporary or permanent) and mobile objects, orparts thereof, that:

a. are located on an area intended for the surface movement of aircraft; orb. extend above a defined surface intended to protect aircraft in flight; orc. stand outside those defined surfaces and that have been assessed as

being a hazard to air navigation.

Obstacle/terrain Data Collection Surface. A defined surface intended for thepurpose of collecting obstacle/terrain data.

Performance-based navigation (PBN). Area navigation based on performancerequirements for aircraft operating along an ATS route, on an instrumentapproach procedure or in a designated airspace.

Post Flight Information. Is a pilot report concerning to that inadequacies offacilities essential to the safety of flight operations, and the presence of birds onor around the airport constituting a potential hazard to aircraft operations.

Pre-flight Information Bulletin (PIB), A presentation of current NOTAMinformation of operational significance, prepared prior to flight.

Quality. Degree to which a set of inherent characteristics fulfils requirements.

Quality Assurance. Part of quality management focused on providingconfidence that quality requirements will be fulfilled.

Quality Control. Part of quality management focused on fulfilling qualityrequirements.

Quality Management. Coordinated activities to direct and control anorganization with regard to quality.

Resolution. A number of units or digits to which a measured or calculated valueis expressed and used.

Restricted Area. An airspace of defined dimensions, above the land areas orterritorial waters of a State, within which the flight of aircraft is restricted inaccordance with certain specified conditions.

Runway Strip. Adefined area including the runway and stopway, if provided.

Runway Threshold. The beginning of that portion of the runway usable forlanding.

Page 15: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Stopway. A defined rectangular area on the ground at the end of take-off runavailable prepared as a suitable area in which an aircraft can be stopped in thecase of an abandoned take-off.

Taxiing. Movement of an aircraft on the surface of an aerodrome under its ownpower, excluding take-off and landing.

Terrain. The surface of the Earth containing naturally occurring features such asmountains, hills, ridges, valleys, bodies of water, permanent ice and snow, andexcluding obstacles.

Traceability. Ability to trace the history, application or location of that which isunder consideration. When considering product, traceability can relate to:a. the origin of materials and parts;b. the processing history; andc. the distribution and location of the product after delivery.

Validation. Confirmation, through the provision of objective evidence, that therequirements for a specific intended use or application have been fulfilled.

2.2 Abbreviation

AC Advisory Circular

ACC Area Control Center

AD Aerodrome

AFS Aeronautical Fixed Services

AlC Aeronautical Information Circular

AIP Aeronautical Information Publication

AIP SUP AIP Supplement

AIRAC Aeronautical Information Regulation and Control

AIS Aeronautical Information Services

APN Apron

APP Approach Control Unit

ASDA Accelarate Stop Distance Available

ADZ Advise

Page 16: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

ATC Air Traffic Control

ATS Air Traffic Service

ATM Air Traffic Management

ATZ Air Traffic Zone

AVBL Available

BTN Between

CASR Civil Aviation Safety Regulation

CLR Clearance

CRC Cyclic Redundancy Check

CTR Control Zone

CTA Control Area

CWY Clearway

DGCA Directorate General Civil Aviation

DLA Delay

DLY Daily

ENR Enroute

FIR Flight Information Region

FIC Flight Information Center

FSS Flight Service Sectore

GEN General

HGT Height

IAP Instrument Approach Procedure

ICAO International Civil Aviation Organisation

IFP Intrument Flihgt Procedure

LDA Landing Distance Available

Page 17: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

LGT Light

MOS Manual of Standard

NOF International NOTAM Office

NOTAM Notice to Airmen

OBST Obstacle

PAPI Precision Approach Path Indicator

PPLS Printed Plain Language Summary

SARPS Standards and Recommended Practices

SI Staff Instruction

SID Standard Intrument Departure

SMS Safety Management System

STAR Standar Intrument Arrival

SWY Stopway

TMA Terminal Area

TODA Take Off Distance Available

TORA Take Off Run Available

TWR Aerodrome Control Tower

VASI Visual Approach Slope Indicator

TWY Taxiway

Page 18: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

CHAPTER III

GENERAL

3.1 General AIS Operation Requirement

3.1.1 The provision of aeronautical information is essential for the safety,regularity and efficiency of air navigation. The role of aeronauticalinformation/ data has become all the more significant with theimplementation of area navigation (RNAV), Required NavigationPerformance (RNP) and Airborne Computer based Navigation Systemssuch as Flight Management System (FMS). Any error in the aeronauticalinformation/ data can affect the safety of air navigation.

3.1.2 Aeronautical information service is provided by an AIS Provider for thewhole areas inside and outside the Republic of Indonesia which areresponsibility of the DGCA.

3.1.3 This manual documents information pertaining to the standard andprocedures to be followed for the provision of AIS by AIS Personnelworking in the AIS Provider.

3.1.4 An AIS provider shall ensure that aeronautical information/data necessaryfor the safety, regularity or efficiency of air navigation is made available ina form in conformity with CASR 175 and suitable for the operationalrequirements of:

1. those involved in flight operations, including flight crews, flightplanning and flight simulators; and

2. the ATS units responsible for flight information service and theservices responsible for pre-flight information.

3.1.5 An AIS provider shall receive, and/or originate, collate, edit, format,publish/store and distribute aeronautical information/data concerning theairspace in which Indonesia has responsibility for air traffic services.Aeronautical information shall be published as an Integrated AeronauticalInformation Package consisting of:

1. AIP, including amendment service;

2. Supplements to the AIP;

3. NOTAM;

4. Pre-flight Information Bulletins;

5. AlC; and

10

Page 19: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

6. Checklists and lists of valid NOTAM.

3.1.6 An AIS provider shall ensure that published geographical coordinatesindicating latitude and longitude are expressed in terms of the WorldGeodetic System - 1984 (WGS-84) geodetic reference datum.

3.1.7 Automation enabling digital data exchange should be introduced with theobjective of improving the speed, quality, efficiency and cost-effectivenessof aeronautical information services.

3.1.8 The AIS provider shall ensure that the organisation of the aeronauticalinformation services as well as the design, contents, processing anddistribution of aeronautical information/data shall take into considerationhuman factors principles which facilitate their optimum utilization. Dueconsideration shall be given to the integrity of information where humaninteraction is required and mitigating steps taken where risks areidentified.

3.1.9 Metadata shall be collected for aeronautical data processes and exchangepoints. This metadata collection shall be applied throughouttheaeronautical information data chain, from survey/origin to distribution tothe next intended user. The metadata to be collected shall include, as aminimum:

1. the name of the organisation or entity performing the function;

2. the function performed; and

3. the data and time of operation.

3.2 Exchange of Aeronautical Information

3.2.1 As mentioned in PKPS 175 that the exchange of aeronautical informationto the Office of Aeronautical Information Services of other countries

conducted by the DGCA of the publication of aeronautical informationproducts consisting in Indonesia, including the AIP, AIP Amendment, AIPSupplement, AlC and Printed Plain Language Summaries or MonthlyNOTAM Summaries.

3.2.2 Exchange of aeronautical information publication as referred to paragraph3.2.1 above are given as many copies of each one, and if more than onecopy of the remaining are charged as applicable, unless the number ofcopies that are exchanged each as much.

li

Page 20: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

3.2.3 Exchange of aeronautical information publication can also be done by theorganization of aeronautical information and that if a type can beconsidered to produce benefits for improving the quality of aeronauticalinformation services.

3.3 Liaison With Related Services

3.3.1 In order to fulfill efficiently the dual role of collecting and distributinginformation from and to all concerned, AIS Provider must also establish

and maintain a direct and continuous liaison with related services, as

follows:

1. the AIS in other States from which it is necessary to receive

information to meet operational requirements within the State forpre-flight information;

2. technical services that are directly concerned with the provision andmaintenance of the various air navigation facilities, services and

procedures — this, in turn, is necessary to ensure timelydistribution of all significant information both within Indonesia and toother States as required;

3. military services as necessary, to receive and distribute informationconcerning navigation warnings (military exercises, etc.) or anyspecial military facilities or procedures available to or affecting civilaviation;

4. air traffic services, to ensure immediate transmission of all requiredinformation to services for air traffic control and for in-flight

information purposes;

5. all aircraft operating agencies conducting operations in or throughIndonesia Airspace, to ensure that pre-flight informationrequirements are adequately met; and

6. any other services that may either be a source of information ofinterest to civil aviation or have a legitimate reason for requiringinformation about civil aviation.

3.4 Basic Reference Material

3.4.1 Since national rules, regulations and procedures, and the characteristicsof facilities and services, are based on ICAO regulatory and guidance

12

Page 21: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

material, it is advisable to maintain certain ICAO documents for referenceat an AlSProvider.

3.4.2 Annexes concerned with the provision of facilities or services, togetherwith any related procedures for air navigation services, are required as aminimum and as check control reference to the current CASRs, Sis,MOSs or ACs in Indonesia.

13

Page 22: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

CHAPTER 4

PROVISION OF RAW DATA

4.1 Assignment of Responsibility For Origination of Raw Data

4.1.1 The responsibility of originating the raw data required by AIS Provider forpromulgation in the Aeronautical Information Publication (AIP), AIPSupplements, and Aeronautical Information Circulars (AlC).

4.1.2 Speedy and reliable lines of communication between AIS Provider and

raw data originator are required in order to submit aeronautical informationpromulgation. On receipt of the raw data which includes both basic andtemporary information, it is the responsibility of AIS Provider to check,record and edit it in order to distribute it in a standard format.

4.1.3 All aeronautical information, regularly have to be amended, that isrequired or likely to be required by national or international operators flyingwithin Jakarta FIR and Ujung Pandang FIR.

1.2 Basic Information

4.2.1 Basic information usually covers the more permanent or static materialdestined for inclusion in the AIP and, as such, should preferably beauthorized by the AIS Provider in order to ensure uniform format andcompliance with present or future policy.

4.2.2 All basic information should be supplied well in advance to AIS Provider topermit enough time for processing and distribution, thus affordingreasonable advance notice to operators.

4.3 Information of A Temporary Nature and of Short Duration

4.3.1 Information of a temporary nature or of short duration may also beoriginated by data source units, for example, when temporary changes aremade to basic information, when special short-term procedures areintroduced, or for certain navigational warnings.

4.3.2. Responsibility for origination of the majority of such information (whichcovers, for example, work in progress at airports/heliports and radioinstallations, unserviceabilities, or temporary withdrawal or reinstatementof operational facilities) should, however, be delegated to the localauthority, (ref. AC 175.01)

14

Page 23: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

4.4 Modes of Communications

4.4.1 The modes of communication required for submission of raw data to theAIS should include:

1. postal service: in all cases where a messenger service is notavailable;

2. aeronautical fixed service: in all cases where the postal servicewould not meet the time factor (This should be followed by acompleted aeronautical information promulgation advice form.);

3. telefax;

4. telephonic: in emergency cases only (this must be confirmed by acompleted aeronautical information promulgation advice form.);

5. computer network; and

6. Internet (electronic mail and web sites).

15

Page 24: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

CHAPTER V

AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (AIP)

1.1 Introduction

1.1.1 AIP Indonesia is intended to satisfy International requirements for theexchange of aeronautical information of a lasting character essential to airnavigation. AIP constitutes the basic information source for permanentinformation and long duration temporary changes.

1.1.2 AIP Indonesia has been published according to ICAO standards containedin Annex 15 and guidelines contained in ICAO Doc 8126 - AeronauticalInformation Services Manual and Civil Aviation Safety Regulation Part 175

-Aeronautical Information Service.

1.1.3 Difference from ICAO Standard, Recommended Practices and Procedures

are given in subsection GEN 1.7

1.1.4 Regular amendments to the AIP will be issued 3 (three) times a year.

1.2 AIP Structure

1.2.1 AIP Indonesia is divided into 3 (three) parts:

a. PART 1 — GENERAL (GEN), consisting of five sections, containsinformation of an administrative and explanatory nature which is notof such significance/ importance that NOTAM need be issued;

b. PART 2 — EN-ROUTE (ENR), consisting of seven sections,contains information concerning airspace andits use; and

c. PART 3 — AERODROMES (AD), consisting of four sections,contains information concerning aerodromes/heliports and theiruse.

1.2.2 AIP Indonesia consist of 5 (five) volumes:

a. Volume I contains part 1 and part 2,

b. Volume II contains part 3, it is information about AD International,

c. Volume III contains part 3, it is information about AD Domestic,

16

Page 25: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

d. Volume IV contains information about AD which particularly for lightaircraft and

e. Volume V contains information AD which particularly for helicopter.

1.2.3 The contents of each parts are detailed as follows:

Parti -General (GEN)

GENO.

GEN 0.1 PREFACE

Brief description of the Aeronautical Information Publication (AIP),including:

1. Name of the publishing authority

An indication of the authority responsible for publishing the AIP.

2. Applicable ICAO documents

A list of ICAO documents relevant to the publication of the AIP anda reference to the location in the AIP where differences, if any, arelisted.

3. The AIP structure and established regular amendment interval

A description of the structure of the AIP, including a brief listing ofthe content of its major components. In addition, a statementshould be made regarding the established regular amendmentinterval.

4. The service to contact in case of detected AIP errors or omissions

An indication of the name and address of the service/office to be

contacted when errors and/or omissions are found in the content of

the AIP andfor general correspondence concerning

GEN 0.2 RECORD OF AIP AMENDMENTS

A record of AIP Amendments and AIRAC AIP Amendments (which areamendments published in accordance with the AIRAC System). Thereshould be two separate tables, each containing four columns, showing:

1. Amendment number

17

Page 26: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Consists of the consecutive serial number.

2. Publication date

3. Date inserted

Contains the date inserted in the AIP (for the regular AIPAmendments) or the effective date (for the AIRAC AIPAmendments).

4. Inserted by

The initials of the officer who inserted the amendment.

GEN 0.3 RECORD OF AIP SUPPLEMENTS

The Record of AIP Supplements is one table, containing five columns,showing:

1. upplement number

Number and year of the AIP Supplement.

2. Supplement subject

Subject matter contained in the AIP Supplement.

3. AIP section(s) affected

Sections of the AIP affected by the AIP Supplement.

4. Period of validity

Time period when the information contained in the AIP Supplementwill be valid.

5. Cancellation record

Shows the information/publication which cancelled the AIPSupplement.

18

Page 27: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

GEN 0.4 CHECKLIST OF AIP PAGES

A checklist of AIP pages containing:

1. Page number.

2. Publication or effective date (day, month, year) of the aeronauticalinformation

GEN 0.5 LIST OF HAND AMENDMENTS TO THE AIP

A list of current hand amendments to the AIP. This subsection of the AIP

is a table listing any changes to information contained in the AIP, pendingthe reissue of the pages concerned. It must contain, in three columns, thefollowing:

1. AIP page(s) affected

Reference to/identification of the page(s) on which the correction ismade.

2. Amendment text

Precise details of the correction to be made.

3. AIP amendment number by which a hand amendment wasintroduced.

GEN 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 1

A list of sections and subsections contained in Part 1 — General (GEN).

Indicate the section/subsection numbers, their headings and pagenumbers.

GEN 1. NATIONAL REGULATIONS AND REQUIREMENTS

GEN 1.1 DESIGNATED AUTHORITIES

A listing of the addresses of the designated authorities concerned with thefacilitation of international air navigation. The addresses of the followingauthorities should be included:

1. Civil aviation

2. Meteorology

3. Customs

19

Page 28: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

4. Immigration

5. Health

6. En-route and aerodrome/heliport charges

7. Agricultural quarantine

8. Aircraft accident investigation.

For each authority the address should include:

1. Designated authority

2. Name of the authority

3. Postal address

4. Telephone number

5. Telefax number

6. Telex number

7. Aeronautical fixed service (AFS) address.

GEN 1.2 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF AIRCRAFT

Regulations and requirements for advance notification and applications forpermission concerning entry, transit and departure of aircraft oninternational flights.

1. General

Information on regulations applicable to all types of operationsalong the lines shown in the example is often helpful and should,where applicable, be included hereunder.

2. Scheduled flights

General. Provide the information that will enable any operator todetermine the conditions under which a scheduled service may beundertaken into or through the territory of the State. Indicatewhether the State is a party to the International Air Services TransitAgreement or the International Air Transport Agreement.

20

Page 29: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

pertaining to the completion of aircraft clearance documents. So faras the clearance of the aircraft's load is concerned, governmentalrequirements should be listed under the respective headings foritems 3) and 4) (below).

3. Non-scheduled (commercial) flights

Procedures. Specify the procedures to be followed by an operatorof non-scheduled (commercial) flights. Where prior permission2 fortaking on or discharging passengers, cargo or mail is required,state name and address of the governmental department to whichthe application must be submitted, the deadline by which theapplication must be received prior to the aircraft's arrival,information required on application, etc.

Documentary requirements for clearance of aircraft. Unless theserequirements differ from those applied to scheduled flights, areference to the information supplied under GEN 1.2 above willsuffice.

4. Private flights

Advance notification of arrival. Provide information concerningadvance notification of arrival, inparticular whether the informationcontained in a flight plan is accepted by the authorities as adequateadvance notification of arrival, and specify the maximum timerequired by the respective authorities for receiving the advancenotification. If, for reasons of safety of flight, special permission inaddition to filing of a flight plan is required, state minimum timerequired for filing the application in advance and the name andaddress of authorizing agency. Documentary requirements forclearance of aircraft. Take the action as suggested under the sameheading under 3) above. In addition, state whether foreign aircraftare admitted without security for customs duty or, alternatively, theform of guarantee required (carnet de passages en douane), thelength of stay permitted, etc.).

5. Public health measures applied to aircraft

Provide an outline of public health measures, if any, applied toaircraft. In particular, mention should be made of whetherdisinsecting, if required, is recognized when carried out beforearrival; in case of spraying upon arrival, state whether passengersand crews are allowed to disembark from the aircraft beforedisinsecting is performed.

GEN. 1.3 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF PASSENGERS ANDCREW

Regulations (including customs, immigration and quarantine, and21

Page 30: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

requirements for advance notification and applications for permission)concerning entry, transit and departure of non-immigrant passengers andcrew.

1. Customs requirements

Supply information on customs requirements(grouped separately,where practicable, under arrival, transit and departure) concerning,inter alia, acceptance of oral declarations or formalities required inconnection with passengers' and crews' accompanied baggage, taxclearance where still required, etc.

2. Immigration requirements

Give a summary of the clearance documents and formalitiesrequired (grouped separately, where practicable, under arrival,transit and departure) required, embarkation/disembarkation cards,passports, acceptance of existing identity documents in lieu of validpassports and, as regards crew members, licences and certificatesin lieu of passports and visas. State specifically if clearance formsdifferent from or in addition to those mentioned in Annex 9 arerequired or if information different from or in addition to that shownon the specimen forms in the relevant appendices of Annex 9 isrequired.

3. Public health requirements

Information as regards public health requirements concerningpassengers and crew should be provided, including therequirement for vaccination or revaccination certificates, etc.

GEN 1.4 ENTRY, TRANSIT AND DEPARTURE OF CARGO

Regulations (including customs, and requirements for advance notificationand applications for permission) concerning entry, transit and departure ofcargo.1. Customs requirements concerning cargo and other articles

(including stores, mail, unaccompanied baggage, etc.)

Include information concerning the formalities (invoices, certificates,import/export licences, consular formalities, if applicable) requiredfor the clearance of air cargo (grouped separately under import,export and transshipment requirements). If arrangements forsimplified clearance of shipments not exceeding a certain value orweight are in effect, indicate such value or weight limitation. Alsoinclude documentary requirements for the clearance of otherarticles (stores, mail, etc.).

22

Page 31: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Agricultural quarantine requirements

Specify any sanitary certificates or related documents which maybe required in connection with the clearance of particular animaland plant shipments as well as any other sanitary requirementsrelated to those shipments.

Provisions for facilitating entry and departure for search, rescue,salvage, investigation, repair or salvagein connection with lost ordamaged aircraft are detailed in Section GEN 3.6, Search andrescue.

GEN 1.5 AIRCRAFT INSTRUMENTS, EQUIPMENT AND FLIGHTDOCUMENTS

Brief description of aircraft instruments, equipment and flight documents,including:

1. Instruments, equipment (including aircraft communication andnavigation equipment) and flight documents to be carried onaircraft, including any special requirement in addition to theprovisions specified in Annex 6, Part I, Chapters 6 and 7.

2. Emergency locator transmitter (ELT), signaling devices and life-saving equipment as presented in Annex 6, Part I, 6.6 and Part II,6.4 where so determined by regional air navigation meetings, forflights over designated land areas.

GEN 1.6 SUMMARY OF NATIONAL REGULATIONS ANDINTERNATIONAL AGREEMENTS/CONVENTIONS

A list of titles and references and, where applicable, summaries of nationalregulations affecting air navigation, together with a list of internationalagreements/conventions ratified by the State.

GEN 1.7 DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMENDEDPRACTICES AND PROCEDURES

A list of significant differences between national regulations and practicesof the State and related ICAO provisions, including:

1. Provision concerned (Annex number, title, edition number andparagraph)

2. The complete text of the difference.

23

Page 32: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

All significant differences must be listed under this subsection. Allthe Annexes must be listed, in numerical order, even if there are nodifferences to a particular Annex, in which case the word "NIL" mustbe inserted following the Annex number, title and edition number.National differences from, or the degree of non-application of, theProcedures for Air Navigation Services (PANS) and the listedimmediately following the Annex to which the PANS or SUPPSrelate. Each difference should be notified in the following form:

a. Reference: Cite the paragraph or subparagraph of theAnnex, PANS or SUPPS in respect of which the differenceexists.

b. Description of the difference: Describe the differenceprecisely and include any additional information necessary tomake its effect clear.

c. Remarks: Indicate the reason for the difference or, if thedifference is likely to be eliminated in the future, indicate thedate by which conformity with the ICAO provision may beexpected.

GEN 2. TABLES AND CODES

GEN 2.1 Measuring system, aircraft markings, holidays

1. Units of Measurement

A description of units of measurement used, including table ofunits of measurement has been published in this subsection.

2 . Time System

The Gregorian calendar and coordinated universal time (UTC)is used as the temporal reference system in all AIS publicationsof Indonesia.

3. Geodetic Reference Datum

a. All published geographical coordinates indicatinglatitude and longitude are expressed in terms of theWorld Geodetic System — 1984 (WGS-84) geodeticreference datum.

b. Area of application for the published geographicalcoordinates coincides with the area of responsibility ofthe Aeronautical Information Service the entireIndonesian FIRs in accordance with the regional airnavigation agreement.

24

Page 33: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

c Explanation, if applicable, of asterisk used to identifythose coordinates that do not meet PKPS 175 and MOS175-01.

1. Aircraft nationality and Registration Marks

Indication of aircraft nationality and registration marks adoptedby Indonesia shall be published in this subsection.

2. Public holidays

Alist of public holidays in Indonesia with an indication of theservices affected.

GEN 2.2 Abbreviations used in AIS publications

A list of alphabetically arranged abbreviations and their respectivesignifications used by DGCA in its AIP and in the distribution ofaeronautical information/data shall be published in this subsection, withappropriate annotation for those national abbreviations that are differentfrom those contained in the CASR Part 05

GEN 2.3 CHART SYMBOLS

A list of chart symbols arranged according to the chart series wheresymbols are applied.

The symbol sheet must portray those symbols used on all chart seriespublished, with the exception of those included in the legend of a chart.

GEN 2.4 Location Indicators

A list of alphabetically arranged location indicators assigned to thelocations of aeronautical fixed stations in Indoneisa to be used forencoding and decoding purposes shall be published in this subsection. Anasterisk mark is placed at locations not connected to the AeronauticalFixed Service (AFS).

GEN 2.5 List of radio navigation aids

This subsection contains a list of radio navigation aids arrangedalphabetically, including:

1. Identifier;

2. Name of the station;

25

Page 34: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

3. type of facility/aid; and

4. indication whether aid serves en-route (E), aerodrome (A) or dual(AE) purposes.

This list consists of two tabulations, each containing four columns. Bothtables are in alphabetical order, with one table listing the aids by"identification (ID)" and the other by "station name".

GEN 2.6 CONVERSION TABLES

Include tables for conversion between:

1. Nautical miles and kilometres and vice versa

2. Feet and metres and vice versa

3. Decimal minutes of arc and seconds of arc and vice versa

4. Other conversion tables, as appropriate.

GEN 2.7 Sunrise/sunset tables

1. In this subsection, the following is to be included:

a. a brief description of criteria used for determination of thetimes given in the sunrise/sunset tables;

b. an alphabetical list of locations for which the times are givenwith a reference to the related pages in the sunrise/sunsettable; and

c. the sunrise/sunset tables for the selected stations/locations.

2. The sunrise/sunset tables should include:

a. Station name

b. ICAO location indicator

c. Geographical coordinates in degrees and minutes

d. Date(s) for which the times are given

e. Time of the beginning of morning civil twilight

f. Time of sunrise

26

Page 35: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

g. Time of sunset

h. Time of the end of evening civil twilight.

GEN 3. SERVICES

GEN 3.1 Aeronauticalinformation Services

1. Responsible service

Description of the Aeronautical Information Service (AIS) and itsmajor components, including for each component:

a. service/unit name;

b. postal address;

c. telephone number;

d. telefax number;

e. telex number; and

f. AFS address.

In addition, a statement should be made concerning the ICAOdocuments on which the services are based, including a referenceto the location in the AIP where the differences, if any, are listed.Furthermore, if AIS service is not proviprovided H24, indicationthereof should be provided here.

2. Area of responsibility

Give a description of the area of responsibility of the AeronauticalInformation Service.

3. Aeronautical publications

a. Give a description of the elements of the IntegratedAeronautical Information Package, including:

1)2)

AIP and related amendment service;AIP Supplements;

3) AlC;

4) NOTAM and Pre-flight Information Bulletins (PIB);

Page 36: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

5) Checklists and lists ofvalid NOTAM; and

6) How they may be obtained.

b. An indication of the types of aeronautical informationpublished must be given, with a brief description of its natureand some details as to the manner in which the distributionof the documents is made, including the address(es) ofdistribution agency(ies), cost of paid subscriptions and theavailability of the amendment service.

c. The description of the NOTAM service provided shouldinclude, where applicable, its series classifications and thearrangements for use of the predetermined distributionsystem. A tabulation showing the international exchange ofNOTAM may be included.

d. When an AlC is used to promulgate publication prices(subscription), it must be indicated in this section of the AIP.

4. AIRAC system

Give a brief description of the AIRAC System provided and includea schedule of AIRAC effective dates for the present and for severalyears into the future.

5. Pre-flight information service at aerodromes/heliports

A list of aerodromes/heliports at which pre-flight information serviceis available, including for each airport/heliport an indication of the:

a. elements of the Integrated Aeronautical InformationPackages held/available;

b. maps and charts held/available; and

c. general area of coverage of the pre-flight information.

GEN 3.2 AERONAUTICAL CHARTS

1. Responsible service(s)

Description of the service(s) responsible for the production ofaeronautical charts, including:

a. service name;

28

Page 37: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

b. postal address;

c. telephone number;

d. telefax number;

e. telex number; and

f.

g. AFS address.

In addition, a statement should be made concerning the ICAOdocuments on which the service is based, including a reference tothe location in the AIP where the differences, if any, are listed.Furthermore, if a charting service is not provided H24, indicationthereof should be provided here.

Maintenance of charts

Brief description of how aeronautical charts are revised andamended. This should include an explanation of the system usedby the Indonesia publishing authority on how amendments orrevisions to aeronautical charts are handled, including details asappropriate on the use of AlC or AIP Supplements fordisseminating corrective data or information concerning theavailability of new maps and charts.

Purchase arrangements

Details of how aeronautical charts may be obtained, containing:

a. service/sales agency(ies);

b. postal address;

c. telephone number;

d. telefax number;

e. telex number; and

f. AFS address.

This should include essential information on how and where chartsmay be obtained, with a list of both domestic and foreign salesagents, where applicable.

29

Page 38: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Aeronautical chart series available

A list of aeronautical chart series available, followed by a generaldescription of each series and an indication of the intended use.

>. List of aeronautical charts available

a. A list of aeronautical charts available, including:

1) title of series;

2) scale of series;

3) name and/or number of each chart or each sheet in aseries;

4) price per sheet; and

5) date of latest revision.

b. The following abbreviations should be used to indicate thechart series:1) ADC Aerodrome Chart — ICAO2) *ANC/250 Aeronautical Chart 1:250 0003) ANC Aeronautical Chart — ICAO 1:500 0004) AOC Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Types A, B

and C5) *APC Aeronautical Planning Chart6) ARC Area Chart7) ENRC En-route Chart — ICAO8) GMC Aerodrome Ground Movement Chart —ICAO9) IAC Instrument Approach Chart — ICAO10) * PC Plotting Chart — ICAO11) APDC Aircraft Parking/Docking Chart — ICAO12) SID Standard Departure Chart — Instrument (SID) —

ICAO13) ANCS Aeronautical Navigation Chart — ICAO, Small

Scale

14) STAR Standard Arrival Chart — Instrument (STAR)— ICAO

15) PATC Precision Approach Terrain Chart —ICAO16) VAC Visual Approach Chart — ICAO17) WAC World Aeronautical Chart —ICAO 1:1 000 000

* Abbreviations which are different from or not containedin CASR Part 05

6. Index to the world a eronautical chart (WAC) — ICAO30

Page 39: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

8. SIGMET Service

The provision of AIRMET service (if applicable) should be included.Description of the meteorological watch provided within flightinformation regions or control areas for which air traffic services areprovided, including a list of the meteorological watch offices with:

a. Name of the meteorological watch office, ICAO locationindicator

List in alphabetical order the names of the meteorologicalwatch offices (MWO). The ICAO location indicator shouldalso be shown.

b. Hours of service

The hours of meteorological service given in UTC and,where applicable, the meteorological watch officeresponsible outside these hours.

c. Flight information region(s) or control area(s) served

Indicate the flight information region(s) (FIR) or controlarea(s) for which SIGMET are issued.

d. Types ofSIGMET information issued (SIGMET, SSTSIGMET) and validity periods

Indicate the type(s) of SIGMET issued, i.e. for subsonic(SIGMET) or transonic/supersonic (SIGMET SST) cruisinglevels, and add the periods of validity (e.g. four to six hours).

e. Specific procedures applied to SIGMET information (e.g. forvolcanic ash and tropical cyclones)

The specific procedures for SIGMET information apply tovolcanic ash and tropical cyclones and should include anindication of the period of validity and the outlook period forSIGMET messages for volcanic ash clouds and tropicalcyclones. Details of procedures applied to AIRMETinformation (in accordance with relevant regional airnavigation agreements) concerning e.g. FL and FIRor portion(s) thereof covered, time periods for the issuance,validity period and exchanges of information should beincluded.

f. procedures applied to AIRMET information (in accordancewith relevant regional air navigation agreements).

37

Page 40: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

g. The air traffic services unit(s) provided with SIGMET andAIRMET information

The name of the FIC, ACC and/or RCC provided withSIGMET and AIRMET information by the meteorologicalwatch office (MWO).

h. Additional information (e.g. concerning any limitation ofservice)

This may include telephone numbers of the meteorologicalwatch office normally providing the service and of any othermeteorological offices providing service during periods whenthat office is closed. Indicate any limitations of service andany service not already listed.

9. Other automated meteorological services

Description of available automated services for the provisionof meteorological information (e.g. automated pre-flightinformation service accessible by telephone and/or computermodem) including:

f. service name;

g. information available;

h. areas, routes and aerodromes covered; and

i. telephone, telex and telefax number(s).

If such services are not available, include NIL under thisheading.

GEN 3.6 SEARCH AND RESCUE

1. Responsible service(s)

Brief description of service(s) responsible for the provision ofsearch and rescue (SAR), including:

a. service/unit name;

b. postal address;

c. telephone number;

d. telefax number;

38

Page 41: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

e. telex number; and

f. AFS address.

In addition, a statement should be made concerning the ICAOdocuments'on which the service is based, including a reference tothe location in the AIP where the differences, if any, are listed.Furthermore, if the service is not provided H24, indication thereofshould be provided here.

Area of responsibility

Brief description of the area of responsibility within which searchand rescue services are provided.

Types of service

Brief description and geographical portrayal, where appropriate, ofthe type of service and facilities provided including indicationswhere SAR aerial coverage is dependent upon significantdeployment of aircraft.

This should include:

a. whether SAR aircraft are amphibious, land or equipped withfloats;

b. the survival aids available, and if they can be dropped;

c. the frequencies on which SAR aircraft, marine craft orground rescue teams can communicate; and

d. the homing capabilities of SAR aircraft and marine craft.

SAR agreements

Brief description of SAR agreements in force, including provisionsfor facilitating entry and departure of other States' aircraft forsearch, rescue, salvage and repair or salvage in connection withlost or' damaged aircraft, either with airborne notification only orafter flight plan notification.

Conditions of availability

Brief description of provisions for search and rescue, including thegeneral conditions under which the service and facilities areavailable for international use, including an indication of whether afacility available for search and rescue is specialized in SAR

39

Page 42: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

outside of normal operational hours, or for use of approach, runwayortaxiway lighting.

Detail the rules governing the payment of all such charges.

2. Parking, hangarage and long-term storage of aircraft

a. Parking. Provide a schedule of charges for parking aircraft inopen spaces and detail the associated rules.

b. Hangar accommodation. Provide a schedule of charges forhousing aircraft in hangars, indicating any additional chargesfor heating, etc., and detail the associated rules.

c. Storage charges. Indicate the basis of assessment ofcharges for parking and for hangar accommodations: forexample, maximum certificated gross weight (landing weight,etc.); space occupied by the aircraft (e.g. length *wingspan).

3. Passenger service

Provide a schedule of any charges and detail the associated rules.

4. Security.

5. Noise-related items.

6. Other (customs, health, immigration, etc.)

In addition to charges, if any, for customs and immigration healthservices, indicate any other charges for the use of airport facilitiesand services not indicated above; for example, terminal charges,ramp charges, incinerator service charges, baggage facilitycharges, porter service charges, charges on uplift of fuel and oil.

7. Exemptions/reductions

Wherever appropriate, any exemptions, reductions, rebates,contract arrangements or other preferentialterms applying to certaintypes of operations should be specifically enumerated.

8. Methods of payment

Detail the rules associated with the method of payment.

GEN 4.2 AIR NAVIGATION SERVICES CHARGES

41

Page 43: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

1. Brief description of charges which may be applicable to airnavigation services provided for international use, including:

a. Approach control

b. Route air navigation services

c. Cost basis for air navigation services and

d. exemptions/reductions

e. Methods of payment.

2. Indicate the basis and scale of any charges for the use of air routenavigation facilities and services, such as communication facilitiesnavigation aids, air traffic services and meteorological services.

Part 2. EN-ROUTE (ENR)

1 If an AIP is produced and made available in more than one volume,with each volume having a separate amendment and supplementservice, a separate preface, record of AIP Amendments, record ofAIP Supplements, checklist of AIP pages and list of current hand-amendments must be included in each volume. In the case of AIPbeing published as one volume, the annotation "not applicable"must be entered against each of the above subsections. (See alsoSpecimen AIP, Part 2, Section ENR 0.)

2. Reference must be made in the appropriate subsection to indicatethat differences between national regulations and ICAO SARPs andprocedures exist and that they are detailed in GEN 1.7.

ENR 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 2

A list of sections and subsections contained in Part 2 —En-route (ENR).Subsections may be listed alphabetically.

ENR 1. GENERAL RULES AND PROCEDURES

ENR 1.1 GENERAL RULES

The requirement is for publication of the general rules as applied withinthe State. Reference may be made to the applicable ICAO documentsor the general rules as applied within the State may be published in full.

42

Page 44: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

ENR 1.2 VISUAL FLIGHT RULES

The requirement is for publication of the visual flight rules as applied withinthe State. Acomplete statement of the applicable visual flight rules shouldbe made.

ENR 1.3 INSTRUMENT FLIGHT RULES

The requirement is for publication of the instrument flight rules as appliedwithin the State. Acomplete statement of the applicable instrument flightrules should be made.

ENR 1.4 ATS AIRSPACE CLASSIFICATION

Adescription of ATS airspace classes in the form of the ATS airspaceclassification table in Annex 11, Appendix 4, appropriately annotated toindicate those airspace classes not used by the State.

ENR 1.5 HOLDING, APPROACH AND DEPARTURE PROCEDURES

1. General

The requirement is for a statement concerning the criteria on whichholding approach and departure procedures are established. Ifdifferent from ICAO provisions, the requirement is for presentation,in a tabular form, of the criteria used.

2. Arriving flights

The requirement is to present procedures (conventional or areanavigation or both) for arriving flights which are common to flightsinto or within the same type of airspace. If different proceduresapply within a terminal airspace, a note to this effect must be giventogether with a reference to where the specific procedures can befound.

3. Departing flights

a The requirement is to present procedures (conventional orarea navigation or both) for departing flights which arecommon to flights departing from any aerodrome/ heliport.

b Graphic portrayal or description (or combination thereof),where appropriate, of holding, approach anddepartureprocedures and preferred or compulsory routingsin terminal areas.

c. An area chart may be used to fulfil this requirement.

43

Page 45: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Specific procedures to be used in communication failuresituations in terminal areas are to be included under thissubject.

Obstacle clearance criteria related to holding, approach anddeparture procedures are contained in PANS-OPS (Doc8168), Volumes I and II.

Provisions governing the identification of standard departureand arrival routes and associated procedures are in Annex11, Appendix 3; guidance material relating to theestablishment of such routes is contained in the Air TrafficServices Planning Manual (Doc 9426).

Where necessary, the diagram or chart should besupplemented by adequate descriptive text and procedureswhen it differs from those prescribed in PANS-OPS (Doc8168). Separate diagrams or charts may be used to showinbound, outbound and transit routings in congested areas.A Terminal Area Chart — ICAO is that specified in Chapter 8of Annex 4.

ENR 1.6 RADAR SERVICES AND PROCEDURES

1. Primary radar

Description of primary radar services and procedures, including:

a. supplementary services;

b. the application of radar control service;

c. radar and radio failure procedures; and

d. graphic portrayal of area of radar coverage.

2. Secondary surveillance radar (SSR)

Description of secondary surveillance radar (SSR) operatingprocedures, including:

a. emergency procedures;

b. radio communication failure and unlawful interferenceprocedures;

c. the system ofSSR code assignment; and

44

Page 46: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

d. graphic portrayal of area of SSR coverage.

ENR 1.7 ALTIMETER SETTING PROCEDURES

The requirement is for a statement of altimeter setting procedures in use,containing:

1 A brief introduction with a statement concerning the ICAOdocuments on which the procedures are based, together withdifferences to ICAO provisions, if any.

2. Basic altimeter setting procedures.

3. Adescription of altimeter setting region(s).

4. Procedures applicable to operators (including pilots).

5. A table of cruising levels.

ENR 1.8 REGIONAL SUPPLEMENTARY PROCEDURES

The requirement is for presentation of regional supplementary procedures(SUPPS) affecting the entire area of responsibility, with properly annotatednational differences, if any.Alternative methods which may be employed are:

1 Arepetition of all relevant ICAO material with those portions whichconstitute a difference or an addition to the ICAO materialdifferentiated, e.g., by underlining or use of a different typeface.

2 A listing of any differences from or supplements to the relevantICAO documents in sufficient detail or together with explanatoryinformation so that reference to the ICAO documents would not benecessary for complete understanding of the regulation orprocedure.

ENR 1.9 AIR TRAFFIC FLOW MANAGEMENT

Brief description of the air traffic flow management (ATFM) system,including:

1 ATFM structure, service area, service provided, location of unit(s)and hours of operation.

2. Types of flow messages and descriptions of the formats.

3 Procedures applicable for departing flights, containing:45

Page 47: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

a. service responsible for provision of information on appliedATFM measures;

b. flight plan requirements; and

c. slot allocations.

ENR 1.10 FLIGHT PLANNING

The requirement is to indicate any restriction, limitation or advisoryinformation related to the flight planning stage which may assist the userin the presentation of the intended flight operation, including:

1. Procedures for the submission of a flight plan

2. Repetitive flight plan system

3. Changes to the submitted flight plan.

ENR 1.11 ADDRESSING OF FLIGHT PLAN MESSAGES

The requirement is for an indication, in tabular form, of the addressesallocated to flight plans, showing:

1. Category of flight (IFR, VFR or both)

2. Route (into or via FIR and/or TMA)

3. Message address.

ENR 1.12 INTERCEPTION OF CIVIL AIRCRAFT

The requirement is for a complete statement of interception proceduresand visual signals to be used, with a clear indication of whether ICAOprovisions are applied and if not, a complete presentation of differences.

ENR 1.13 UNLAWFUL INTERFERENCE

The requirement is for presentation of appropriate procedures to beapplied in case of unlawful interference.

ENR 1.14 AIR TRAFFIC INCIDENTS

Description of the air traffic incidents reporting system, including:

1. Definition of air traffic incidents46

Page 48: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

2. Use of the "Air Traffic Incident Reporting Form"

3. Reporting procedures (including in-flight procedures)

4. Purpose of reporting and handling of the form.

ENR 2. AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

ENR 2.1 FIR, UIR, TMA

1. Detailed description of flight information regions (FIR), upper flightinformation regions (UIR) and terminal control areas (TMA),including:

a. Name, geographical coordinates (lateral limits of the FIR/UIRin degrees and minutes and of the TMA in degrees, minutesand seconds and vertical limits) and class of airspace.

Name and lateral limits. The name of each flight informationregion, together with a description of its lateral limits (usingthe coordinates defining thearea), followed by similar datafor associated control areas and/or advisory airspaces withinthe FIR. Information concerning the upper airspace (upperflight information regions and upper control areas) shouldprecede the entries for the lowerairspace. The UIR and FIRshould be listed in alphabetical order, as should any controlareas or advisory airspaces therein.

Vertical limits. The upper and lower limits of flight informationregions and of the control areas as indicated in theSpecimen AIP. The upper limit is placed above the line andthe lower limit below the line, using the abbreviationdesignating the reference datum, i.e. flight level (FL), ground(GND), above ground level (AGL) and/or sea level (MSL).Where there is no upper limit, the abbreviation UNL shouldbe inserted above the line. Designate the class ofcontrolled and advisory airspace in accordance with ATSAirspace Classifications (Annex 11, Appendix 4).

b. Identification of unit providing the service.The name(s) of the unit(s) providing the service for theairspace indicated in column 1.

c. Call sign of the aeronautical station serving the unit andlanguage(s) used, the area and conditions of use, specifyingwhen (OPR HR) and where to be used, ifapplicable.

47

Page 49: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

The radiotelephone (RTF) and/or radiotelegraph (RTG) callsign of each unit given in column 2, followed by an indicationof the languages used, in brackets.

Frequencies supplemented by indications for specificpurposes.

Indications for specific purposes may be referred to in theremarks column.

Remarks.

Control zones around military air bases not otherwise described inthe AIP must be included in this subsection. Where therequirements of Annex 2 concerning flight plans, two-waycommunications and position reporting apply to all flights in order toeliminate or reduce the need for interceptions and/or where thepossibility of interception exists and the maintenance of guard onthe VHF emergency channel 121.5 MHZ is required, a statement tothis effect must be included for the relevant area(s) or portion(s)thereof.

A description of designated areas over which the carriage of anemergency locator transmitter (ELT) is required and where aircraftshall continuously guard the VHF emergency frequency 121.5MHZ, except for those periods when aircraft are carrying outcommunications on other VHF channels or when airborneequipment or cockpit duties do not permit simultaneous guarding oftwo channels.

This required information may be provided by using one or more ofthe following methods:a. by the graphic portrayal of much, if not all, of the required

information;

b. by use of a tabular form (see Specimen AIP); andc. by a combination of the methods described in a) and b).

Where the information is given either in textual form or in tabularform, and the lateral limits of an FIR and UIR are the same, thecoordinates need not be duplicated for the UIR; a note to the effectthat the lateral limits are the same as for the FIR is sufficient.

Other types of airspace around civil aerodromes/heliports such ascontrol zones and aerodrome traffic zones are described in therelevant aerodrome or heliport section.

48

Page 50: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

ENR 2.2 OTHER REGULATED AIRSPACE

Where established, a detailed description of other types of the regulatedairspace and airspace classification.

ENR 3. ATS ROUTES

1. This is to include a detailed listing of all ATS routes establishedwithin the territory covered by the AIP whether they form part ofICAO regional air navigation agreements or are used by domestictraffic only. Where applicable, a description should be included ofthe route(s), or portion(s) thereof, where special procedures arerequired in order to eliminate or reduce the need for interception.Also, an indication of the special procedures concerned should begiven. A chart should be used to portray the ATS route scheme. Inpreparing the tabular material (reference form ENR 3.1), ahorizontal line should be drawn across the relevant columns where

necessary to indicate the application of the data to one or moresegments of the ATS route. Information relating to upper ATSroutes is listed separately. However, where both the upper andlower ATS routes follow a similar pattern, it may be practicable touse a combined table.

2. As specified in the PANS-ATM, 9.1.4.1.2 (Doc 4444), when airtraffic advisory service is implemented, this should normally beconsidered as a temporary measure only until such time as it canbe replaced by air traffic control service. Thus, the normal purposeof an ATS route is to specify a route along which air traffic controlservice is provided. When this is not the case, this shall beindicated in column 6, using the appropriate letter (see Annex 11,Appendix 1) to indicate service provided along all or part of theroute.

3. Bearings, tracks and radials are normallymagnetic. In areas of highlatitude, where it is determined by the appropriate authority thatreference to Magnetic North is impractical, another suitablereference, i.e. True North or Grid North, may be used.

4. Change-over points established at the midpoint between two radionavigation aids, or at the intersection of the two radials in the caseof a route which changes direction between the navigation aids,need not be shown for each route segment if a general statementregarding their existence is made.

ENR 3.1 LOWER ATS ROUTES

Detailed description of lower ATS routes, including:

49

Page 51: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Route designator, required navigation performance (RNP) type(s)applicable to a specified segment(s), names, coded designators orname-codes and the geographical coordinates in degrees, minutesand seconds of all significant points defining the route including"compulsory" or "on-request" reporting points.

The identification of each route, e.g. A6. Designators selected inaccordance with the principles set forth in Appendix 1 of Annex 11should be used and the routes should be listed in alphabetical,numerical order, A3, G7, G9, etc. In this same column, indicate theFIR traversed by the route. Where more than one FIR is involved,the common boundary should be shown at the appropriate locationalong the track in the manner indicated in the Specimen AIP.

Indicate the name, coded designator and geographical coordinatesof significant points listed in their correct sequence in relation to thetrack. Significant points comprise compulsory and on requestreporting points, points at which a change in track occurs, andpoints defining changes in upper or lower limits and minimum flightaltitudes. Reporting points should be identified by use of thestandard aeronautical chart symbol

Tracks or VOR radials to the nearest degree, geodesic distance tothe nearest tenth of a kilometer or tenth of a nautical mile between

each successive designated significant point and, in the case ofVOR radials, change-over points

Magnetic track. The magnetic track to the nearest degree for bothdirections for each segment shown in column 1.

VOR radials for VOR route segments.

Tracks and bearings are normally indicated with reference toMagnetic North, except that where this is impractical, e.g. in areasof high latitude, and another reference such as True North or GridNorth is used, this reference datum should be clearly indicated.

Distance. The geodesic distance between each pair of significantpoints given to the nearest tenth of a nautical mile or nearest tenthof a kilometre.

Change-over points. Change-over points on segments defined byreference to VOR, and their geodesic distances to the VOR. If ageneral statement regarding their existence is made, change-overpoints established at the mid-point between two facilities or (in thecase of a route which changes direction between two facilities) atthe intersection of two radials need not be given for each routesegment.

50

Page 52: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

3. Upper and lower limits or minimum flight altitudes to the nearesthigher 50 m or 100 ft and airspace classification

The upper and lower limits of the airspace for each route orsegment thereof. (The upper limit above a horizontal line, the lowerlimit below.) Where no upper limit has been established, UNLshould be entered above the line. Since en-route flights at or abovethe lowest usable flight level are flown at flight levels, it issuggested that these limits be expressed in flight levels (FL)whenever such flight levels are not likely to fall below the lowestsafe altitude; otherwise, they should be expressed in altitude (ALT).When an altitude is used, indicate the unit used (feet or metres) byplacing the appropriate abbreviation after the number and then theabbreviation "ALT". When appropriate, however, the unit used (feetor metres) may be given in the heading of the column. When thelower limit is the ground, this should be indicated by theabbreviation "GND".

Minimum flight altitudes to the nearest higher 50 m or 100 feet foreach route or segment thereof must be shown.

Indicate the airspace classification.

4. Lateral limits

The width of each ATS route in kilometres or nautical miles.

5. Direction of cruising levels.

6. Remarks, including an indication of the controlling unit and itsoperating frequency.

ENR 3.2 UPPER ATS ROUTES

Detailed description of upper ATS routes, including:

1. Route designator, required navigation performance (RNP) type(s)applicable to a specified segment(s), names, coded designators orname-codes and the geographical coordinates in degrees, minutesand seconds of all significant points defining the route including"compulsory" or "on-request" reporting points.

2. Tracks or VOR radials to the nearest degree, geodesic distance tothe nearest tenth of a kilometer or tenth of a nautical mile betweeneach successive designated significant point and, in the case ofVOR radials, change-over points.

51

Page 53: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

3. Upper and lower limits (usually in flight levels "FL") and airspaceclassification.

4. Lateral limits.

5. Direction of cruising levels.

6. Remarks, including an indication of the controlling unit and itsoperating frequency.

ENR 3.3 AREA NAVIGATION ROUTES

Detailed description of area navigation (RNAV) routes, including:

1. Route designator, required navigation performance (RNP) type(s)applicable to a specified segment(s), names, coded designators orname-codes and the geographical coordinates in degrees, minutesand seconds of all significant points defining the route including"compulsory" or "on-request" reporting points.

2. In respect of way-points defining a VOR/DME area navigationroute, additionally:

a. station identification of the reference VOR/ DME;

b. bearing to the nearest degree and the distance to thenearest tenth of a kilometre or tenth of a nautical mile from

the reference VOR/DME, if the way-point is not collocatedwith it; and

c. elevation of the transmitting antenna of DME to the nearest30 m (100 ft).

3. Geodesic distance to the nearest tenth of a kilometer or tenth of a

nautical mile between defined end points and distance betweeneach successive designated significant point.

4. Upper and lower limits (in FL) and airspace classification.

5. Direction of cruising levels.

6. Remarks, including an indication of the controllingunit and its operating frequency.

ENR 3.4 HELICOPTER ROUTES

Detailed description of helicopter routes, including:

52

Page 54: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

1. Route designator, required navigation performance (RNP) type(s)applicable to a specified segment(s), names, coded designators orname-codes and the geographical coordinates in degrees, minutesand including "compulsory" or "on-request" reporting points.

2. Tracks or VOR radials to the nearest degree, geodesic distance tothe nearest tenth of a kilometer or tenth of a nautical mile between

each successive designated significant point and, in the case ofVOR radials, change-over points.

3. Upper and lower limits and airspace classification.

4. Minimum flight altitudes to the nearest higher 50 m or 100 ft.

5. Remarks, including an indication of the controlling unit and itsoperating frequency.

ENR 3.5 OTHER ROUTES

The requirement is to describe other specifically designated routes whichare compulsory within specified area(s).

ENR 3.6 EN-ROUTE HOLDING

The requirement is for a detailed description of en-route holdingprocedures, containing:

1. Holding identification (if any) and holding fix (navigation aid) or way-point with geographical coordinates in degrees, minutes andseconds.

2. Inbound track

3. Direction of the procedure turn

4. Maximum indicated air speed

5. Minimum and maximum holding level

6. Time/distance outbound

7. Indication of the controlling unit and its operating frequency.

ENR 4. RADIO NAVIGATION AIDS/SYSTEMS

ENR 4.1 RADIO NAVIGATION AIDS — EN-ROUTE

53

Page 55: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

A list of stations providing radio navigation services established for en-route purposes and arranged alphabetically by name of the station,including:1. Name of the station and magnetic variation to the nearest degree

and for VOR, station declination to the nearest degree used fortechnical line-up of the aid.

2. Identification

3. Frequency/channel for each element

4. Hours of operation

5. Geographical coordinates in degrees, minutes and seconds of theposition of the transmitting antenna

6. Elevation of the transmitting antenna of DME to the nearest 30 m(100 ft)

7. Remarks.

If the operating authority of the facility is other than the designatedgovernmental agency, the name of the operating authority must beindicated in the remarks column. Facility coverage must be indicated inthe remarks column.

ENR 4.2 SPECIAL NAVIGATION SYSTEMS

Description of stations associated with special navigation systems(DECCA, LORAN, etc.), including:

1. Name of station or chainWhen appropriate the title of the system should be given first,followed by the name of the master station, under which should belisted the name(s) of the related slave or chain station(s).

2. Type of service available (master, slave, colour)

The type of service provided, e.g. whether position line or fixingopposite the station in column 1, whether CONSO or LORAN, andthe identification of subsidiary units such as master station, redslave or green slave.

3. Frequency (channel number, basic pulse rate, recurrence rate, asapplicable).

4. Hours of operation.

54

Page 56: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

5. Geographical coordinates in degrees, minutes and seconds of theposition of the transmitting station.

6. Remarks.

If the operating authority of the facility is other than the designatedgovernmental agency, the name of the operating authority must beindicated in the remarks column. Facility coverage must be indicated inthe remarks column.

ENR 4.3 NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS

An alphabetically arranged list of name-code designators (five-letterpronounceable "name-code") established for significant points at positionsnot marked by the site of radio navigation aids, including:

1. Name-code designator

2. Geographical coordinates in degrees, minutes and seconds of theposition

3. Reference to ATS or other routes where the point is located.

ENR 4.4 AERONAUTICAL GROUND LIGHTS — EN-ROUTE

Aeronautical ground lights are lights provided as an aid to navigation andthe list should include those on and in the vicinity of an aerodrome (suchas aerodrome beacons and identification beacons) and those which maybe useful enroute

(such as hazard beacons). The list may also include any marine lightswhich the State has decided are likely to be useful to air navigation.

A list of aeronautical ground lights and other light beacons designatinggeographical positions which are selected by the State as beingsignificant, including:

1. Name of the city or town or other identification of the beacon Whenthe number of lights to be listed is few, it is preferable for the listingto be in alphabetical order. If the lights are numerous and a chartor diagram isincluded with each light identified by a number, the listing should bein numerical order.

2. Type of beacon and intensity of the light in thousands of candelasThe type of light, marine lights being identified by "marine". If thenumber of marine lights is large, they should be listed separatelyunder the title of

55

Page 57: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

marine lights; in this event, the type of marine light should be given(lighthouse, lightship, etc.).

3. Characteristics of the signal

"Characteristics" should include the type of emission, i.e.alternating, flashing, fixed, group or occulting, the colour, the timeperiod, and, where applicable, the identification characterstransmitted in international Morse Code. The followingabbreviations are generally used in column 3 to indicate thecharacteristics of the light:Altn = Alternating (light alternates in colour)F = Fixed

Fig = FlashingGp. Fig = Group flashingOcc = OccultingG = Green

R=Red

W =White

Y = Yellow

ev = every

sec = seconds

Example. F Fig G "AM" ev 12 sec = Fixed andflashing green, code "AM" every 12 seconds.

4. Operational hours.

5. Remarks

Include the coordinates of each light to the nearest minute. Thelocation given in terms of bearing and distance from an aerodromemay also be included in this column, where appropriate.

ENR 5. NAVIGATION WARNINGS

ENR 5.1 PROHIBITED, RESTRICTED AND DANGER AREAS

All areas through which the flight of aircraft is prohibited, restricted orsubject to certain specified conditions and which have some permanencyshould be listed, including those which are activated from time to time.Any such area should be designated a prohibited area, a restricted area ora danger area. Attention is called to 3.4.7 of Annex 15relative to theassignment of an identification to any area. Where a risk of interceptionexists for aircraft penetrating specific areas, this should be indicated.

Description, supplemented by graphic portrayal where appropriate, ofprohibited, restricted and danger areas together with information regardingtheir establishment and activation, including:

56

Page 58: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

1. Identification, name and geographical coordinates of the laterallimits in degrees, minutes and seconds if inside and in degrees andminutes if outside control area/control zone boundaries Indicate the

reference identification and the name (if any) of the area involved.Following the identification and name, describe the lateral limits. Nosign (e.g. a dash or an oblique stroke) should be used to separatethe elements comprising this identification.

2. Upper and lower limits Indicate the upper and lower limits of eacharea, the upper limit being placed above a horizontal line and thelower limit below the line. Use the abbreviation GND, UNL, ALT, FLto indicate the reference datum, as appropriate. Indicate the unitsused (metres or feet) by placing the appropriate abbreviation afterthe figure; the units of measurement used should be consistent withthe decision taken in respect of the use of the tables in Annex 5.

3. Remarks, including time of activity Type of restriction or nature ofhazard and risk of interception in the event of penetration must beindicated in the remarks column.

If the area is only "active" during certain periods, the periods ofactivity should be noted.

The remarks column should include any additional information,exception or references relating to the information contained in theprevious columns.

ENR 5.2 MILITARY EXERCISE AND TRAINING AREAS AND AIR

DEFENCE IDENTIFICATION ZONE (ADIZ)

Description, supplemented by graphic portrayal where appropriate, ofestablished military training areas and military exercises taking place atregular intervals and established air defence identification zone (ADIZ)including:

1. geographical coordinates of the lateral limits in degrees, minutesand seconds if inside and in degrees and minutes if outside controlarea/control zone boundaries.

2. Upper and lower limits and system and means of activationannouncements together with information pertinent to civil flightsand applicable ADIZ procedures.

3. Remarks, including time of activity and risk of interception in theevent of penetration of ADIZ.

57

Page 59: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

ENR 5.3 OTHER ACTIVITIES OF A DANGEROUS NATURE AND

OTHER POTENTIAL HAZARDS

ENR 5.3.1 Other Activities of a Dangerous Nature

Description, supplemented by charts where appropriate, of activities thatcould affect flights, including:

1. Geographical coordinates in degrees and minutes of centre of areaand range of influence

2. Vertical limits

3. Advisory measures

4. Authority responsible for the provision of Information

5. Remarks, including time of activity.

ENR 5.3.2 Other Potential Hazards

Description, supplemented by charts, where appropriate, of other potentialazards that could affect flights (e.g. active volcanoes or nuclear powerstations) including:

1. Geographical coordinates in degrees and minutes of location ofpotential hazard;

2. Vertical limits;

3. Advisory measures;

4. Authority responsible for the provision of information; andRemarks.

ENR 5.4 AIR NAVIGATION OBSTACLES — EN-ROUTE

Brief description of the criteria used for the determination of air navigationobstacles, supplemented by a list of significant en-route obstaclesaffecting air navigation, including:

1. Designation

2. Type of obstacle

3. Geographical coordinates in degrees, minutes and seconds

58

Page 60: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

4. Elevation and height

5. Type and colour of obstacle lighting (if any).

ENR 5.5 AERIAL SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES

Brief description, supplemented by graphic portrayal where appropriate, ofintensive aerial sporting and recreational activities together with conditionsunder which they are carried out, including:

1. Designation and geographical coordinates of the lateral limits indegrees, minutes and seconds if inside and in degrees and minutesif outside control area/control zone boundaries

2. Vertical limits

3. Operator/user telephone number

4. Remarks, including time of activity

ENR 5.6 BIRD MIGRATION AND AREAS WITH SENSITIVE FAUNA

Description, supplemented by charts where practicable, of movements ofbirds associated with migration, including migration routes and permanentresting areas and areas with sensitive fauna.

Note on graphic portrayal of the areas listed in ENR 5.

All areas should also be shown on index charts and in some instances a

large-scale diagram of each area may be appropriate. (The need forcharts depends upon the size of the total territory involved, the number ofareas to be shown and whether or not en-route charts or the equivalent,showing such information, are available.)

ENR 6. EN-ROUTE CHARTS

The requirement is for the En-route Chart — ICAO and index charts to beincluded in this section.

If an AIP is produced and made available in more than one volume, witheach volume having a separate amendment and supplement service, aseparate preface, record of AIP Amendments, record of AIP Supplements,checklist of AIP pages and list of current hand-amendments must beincluded in each volume. In the case of AIP being published as onevolume, the annotation "not applicable"must be entered against each of the above subsections. (See alsoSpecimen AIP, Part 3, Section AD 0.)

59

Page 61: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

PART 3 — AERODROMES (AD)

AD 0.6 TABLE OF CONTENTS TO PART 3

A list of sections and subsections contained in Part 3 — Aerodromes (AD).

Subsections may be listed alphabetically.

AD 1. AERODROMES/HELIPORTS — INTRODUCTION

AD 1.1 AERODROME/HELIPORT AVAILABILITY

Brief description of the State's designated authority responsible foraerodromes and heliports, including:

(If the authority is listed in GEN 1.1, reference to that subsection willsuffice. If not, list name of the authority, postal address, telephonenumber, telefax number, telex number and AFS address.)1. The general conditions under which aerodromes/ heliports and

associated facilities are available for use.

This should exclude the information contained in Part 1, GEN 1.

2. A statement concerning the ICAO documents on which the servicesare based and a reference to the AIP location where differences, ifany, are listed.

A list of ICAO documents on which the aerodrome services arebased, and a reference to subsection GEN 1-7 if any differences tothese ICAO documents exist.

3. Regulations, if any, concerning civil use of military air bases.

4. The general conditions under which the low visibility proceduresapplicable to CAT ll/lll operations at aerodromes, if any, are appliedSee example in Specimen AIP (AD 1.1.4 on page AD 1.1-3).

5. Friction measuring device used and the runway friction level belowwhich the State will declare the runway to be slippery when wet.

Describe the friction measuring device(s) used to determine therunway friction level of the runway affected by standing water notassociated with snow, slush or ice.

Indicate the runway friction level below which the runway will bedeclared slippery when wet.

60

Page 62: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Other information of a similar nature Include any other informationof a similar nature, if any, which is considered of importance. If nosuch information is available, insert "NIL".

AD 1.2 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES AND SNOW PLAN

AD 1.2.1 Rescue and fire fighting services

Brief description of rules governing the establishment of rescue and firefighting services at aerodromes and heliports available for public usetogether with an indication of rescue and fire fighting categoriesestablished by a State.

Provide information on the general policy concerning the provision ofrescue and fire fighting services at each aerodrome/heliport (regular andalternate) available for public use, determination of the scale of protection,hours of service, authority responsible for the service, and the availabilityof facilities for foaming of runways. If applicable, list the aerodromeswhere such facilities are available.

AD 1.2.2 Snow Plan

Brief description of general snow plan considerations foraerodromes/heliports available for public use at which snow conditions arenormally liable to occur, including:

1. Organization of the winter service

An indication of the authority responsible for snow clearance andfor measuring, improving and reporting pavement conditions.

An indication of the general policy concerning operational prioritiesestablished for the clearance of movement areas.

2. Surveillance of movement areas Indicate how surveillance of themovement areas is organized.

3. Measuring methods and measurements taken

A description of the methods used for measuring the depth anddetermining the characteristics of precipitants on movement areas.

A description of the methods used (e.g. equipment and pattern) forsurface friction measurements.

Principles used for the determination of value of surface friction.

A table of friction coefficients.

61

Page 63: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

4. Actions taken to maintain the usability of movement areas

A description of the methods used for clearing snow, slush, ice andstanding water, e.g. plowing, sweeping or blowing, and details ofany chemical methods employed for clearing movement areas.

Information concerning when and how surface friction will beimproved.

General policy concerning coordination between operators, ATCand the aerodrome authorities to ensure compatibility betweenefficient snow clearance procedures and maximum utilization of theaerodrome.

5. System and means of reporting

Indicate how snow conditions are reported to the responsibleauthority.

6. The cases of runway closure

Indicate the general policy on closure of a runway.

7. Distribution of information about snow conditions

A short description of the system for distribution of informationabout snow conditions (NOTAM, SNOWTAM, updating).

AD 1.3 INDEX TO AERODROMES AND HELIPORTS

A list of aerodromes and heliports within a State, including their ICAOlocation indicators and an indication of the types of traffic permitted:

1. Aerodrome/heliport name and ICAO location indicator

The name, in capitals, of the city or town which the aerodromeserves, followed by an oblique stroke and the name given to theaerodrome by the State concerned, e.g. GUAYAQUIL/SimonBolivar, BOSTON/Logan International, DHAHRAN/lntl, withoutrepeating the name of the city or town. When the aerodrome islocated on an island in a group of islands with a group name (e.g.French Antilles), the name of that island should be added inbrackets, e.g. FORT-DE-FRANCE/Le Lamentin (Martinique). Whenthe aerodrome is located on an island but serves no particular cityor town, the name of the island should appear in place of a cityname, e.g. SAN ANDRES l./San Andres.

Add the ICAO location indicator following the aerodrome/heliportname.

62

Page 64: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

2. Type of traffic permitted to use the aerodrome/ heliport(international/national, IFRA/FR, scheduled/ non-scheduled,private).

Indicate the availability of the aerodrome/heliport for the specifictypes of traffic.

3. Reference to AIP, Part 3, subsection AD 2 or AD 3 in whichaerodrome/heliport details, supplemented by graphic portrayal, arepresented.

AD 1.4 GROUPING OF AERODROMES/HELIPORTS

Brief description of the criteria applied by the State in groupingaerodromes/heliports for the production/distribution/ provision ofinformation purposes (international/national; primary/secondary;major/other; civil/military; etc.).

AD 2. AERODROMES

Table AD 2 comprises a detailed description of aerodromes for use byscheduled or non-scheduled, commercial or noncommercial (private) airservices for traffic, technical or divisionary purposes.

The relevant information must be listed and numbered in the followingsections, subsections and their subdivision.

**** AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME

The requirement is for the ICAO location indicator allocated to theaerodrome and the name of the aerodrome. An ICAO location indicatormust be an integral part of the referencing system applicable to allsubsections in section AD 2.

In the table, **** is to be replaced by the relevant ICAO location indicator.

**** AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVEDATA

The requirement is for aerodrome geographical and administrative data,including:

1. Aerodrome reference point (geographical coordinates in degrees,minutes and seconds) and its site (distance and direction from aprominent point at the aerodrome such as the aerodrome controltower).

63

Page 65: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

2. Direction and distance of aerodrome reference point from centre ofthe city or town which the aerodrome serves The distance (km) anddirection (true bearing) of the aerodrome (reference point) fromsome prominent place within the city or town.

3. Aerodrome elevation to the nearest metre or foot and referencetemperature.

The official aerodrome elevation to the nearest metre or foot(defined as the highest point of the landing area — see Annex 14,Volume I, Chapter 1 and Chapter 2, 2.3).

The aerodrome reference temperature determined as specified inAnnex 14, Volume I, Chapter 2, 2.4, given in degrees Celsius (C),to the nearest degree.

4. Geoid undulation at the aerodrome elevation position to the nearestmetre or foot.

5. Magnetic variation to the nearest degree, date of information andannual change.

6. Name of aerodrome administration, address, telephone, telefax andtelex numbers and AFS address.

7. Types of traffic permitted to use the aerodrome (IFR/VFR).

8. Remarks.

**** AD 2.3 OPERATIONAL HOURS

Detailed description of the hours of operation of services at theaerodrome, including:

1. Aerodrome administration

2. Customs and immigration

3. Health and sanitation

4. AIS briefing office

5. ATS reporting office (ARO)

6. MET briefing office

7. Air traffic service

64

Page 66: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

8. Fuelling

9. Handling

10. Security

11. De-icing

12. Remarks.

**** AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

Detailed description of the handling services and facilities available at theaerodrome, including:

1. Cargo-handling facilities When cargo-handling facilities are limited,the number and types of equipment and the weightlifting capacityshould be indicated (cranes, fork lifts, conveyor belts, etc.).When the facilities are adequate to meet anticipated requirements,this may be indicated by a simple statement such as 'All modernfacilities handling weights up to ..." (specify).

2. Fuel and oil types

The grades of fuel and oil available.

3. Fuelling facilities and capacity

The types of fuelling equipment and services available and thedischarge capacity of the equipment (litres per second). Where nolimitations exist, state "No limitations".

4. De-icing facilities.

5. Hangar space for visiting aircraft

The hangar space available stated either in terms of the numbers ofcertain types of aircraft which can be accommodated, or by a listingof the hangars available and the dimensions of each. Indicatewhether the space is heated or unheated and any other significantinformation. Repair facilities for visiting aircraft. The type of repairsthat can be carried out, i.e. major or minor repairs, and the type ofaircraft, which can be handled; the availability of spare parts andthe existence of facilities for changing engines.

6. Remarks

Any other relevant information not covered under this subsection.65

Page 67: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

**** AD 2.5 PASSENGER FACILITIES

Brief description of passenger facilities available at the aerodrome,including:

1. Hotel(s) at or in the vicinity of aerodrome

The type and extent of overnight accommodation available at theaerodrome or in the vicinity of the aerodrome. When limited, theavailable capacity should be given.

2. Restaurant(s) at or in the vicinity of aerodrome

Indicate whether a restaurant is available at the aerodrome or in the

vicinity of the aerodrome, andwhether the number of meals whichcan be served is limited or unlimited.

3. Transportation possibilities

Indicate transportation facilities available such as buses, taxis,railway, helicopter or any other services available at the aerodromefor the transportation of passengers to and from the city.

4. Medical facilities

Indicate medical facilities and services available at the aerodrome

including first aid treatment, hospital or rest rooms, andambulance(s). When significant additional services are available offthe aerodrome, they should also be listed with an indication of thelocation and distance from the aerodrome.

5. Bank and post office at or in the vicinity of aerodrome.

6. Tourist office.

7. Remarks

Any other relevant information not covered under this subsection.

**** AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

Detailed description of the rescue and fire fighting services and equipmentavailable at the aerodrome, including:

1. Aerodrome category for fire fighting

66

Page 68: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Indicate the scale of protection available for the aerodrome in termsof aerodrome category as described in Annex 14, Volume I,Chapter 9, 9.2.

2. Rescue equipment

Indicate rescue equipment available on the rescue and fire fightingvehicles and whether it is in accordance with the aerodromecategory for rescue and fire fighting mentioned under (1).

3. Capability for removal of disabled aircraft

The requirement is for an indication of the capability for removal ofaircraft disabled on or adjacent to the movement area. This may beexpressed in terms of the largest type of aircraft which theaerodrome is equipped to remove (see Annex 14, Volume I,Chapter 2, 2.9 and Chapter 9, 9.3).

4. Remarks

Any other relevant information not covered under this subsection.

**** AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY — CLEARING

Detailed description of the equipment and operational prioritiesestablished for the clearance of aerodrome movement areas, including:

1. Type(s) of clearing equipment

Indicate whether the aerodrome is serviceable during all seasons ofthe year and, if not, the periods (months of the year) during which itmay be unserviceable or must be used with caution, Indicating thelikely cause of unserviceability and the precautions to be taken.Information relating to snow removal should include:a. where no snow removal equipment is required, indicate "Not

applicable";b. when snow conditions exist but no removalequipment is

available, indicate "None available"; andc. where snow removal equipment is available, indicate the

types of equipment used.

2. Clearance priorities

If clearance of aerodrome movement areas is required, indicate thepriorities with regard to clearing of RWY, TWY and aprons.

3. Remarks

Any other relevant information not covered underthis subsection.

67

Page 69: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

**** AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATION/POSITIONDATA

Details related to the physical characteristics of aprons, taxiways andlocations/positions of designated checkpoints, including:

1. Surface and strength of aprons

Indicate type of surface; and the strength of the apron using theaircraft classification number — pavement classification number(ACN-PCN) method (see Annex 14, Volume I, Chapter 2, 2.5).

2. Width, surface and strength of taxiways

In addition to the width (in metres) and the type of surface of thetaxiways, indicate its strength by using the ACN-PCN method.

3. Location and elevation to the nearest metre or foot of altimeter

check points.

4. Location of VOR checkpoints

5. Position of INS checkpoints in degrees, minutes,seconds andhundredths of seconds;

In many instances the geographical coordinates of aircraft stands atwhich aircraft equipped with INS could align and programme theirequipment before departure could be given to the accuracymentioned above. These stands could be listed together with theircoordinates, e.g. Stand 1 N522224.62 W0315654.18; Stand 2N522218.35 W0315654.94.

6. Remarks

If check locations/positions are presented on an aerodrome chart, anote to that effect must be provided under this subsection.

**** AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND CONTROL

SYSTEM AND MARKINGS

Brief description of the surface movement guidance and control systemand runway and taxiway markings, including:

1. Use of aircraft stand identification signs, taxiway guide lines andvisual docking/parking guidance system at aircraft stands.

2. Runway and taxiway markings and lights.

68

Page 70: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

3. Stop bars (if any).

4. Remarks.

**** AD 2.10 AERODROME OBSTACLES

Detailed description of significant obstacles, including:

1. Obstacles in the approach and take-off areas, including:

a. runway designation and area affected;

b. type of obstacle, elevation to the nearest metre or foot,marking and lighting (if any);

c. geographical coordinates in degrees, minutes, seconds andtenths of seconds; and

d. NIL indication if appropriate.

Where no significant obstacles exist in the approach andtake-off areas, "NIL" must be indicated.

2. Obstacles in the circling area and at the aerodrome, including:

a. type of obstacle, elevation to the nearest metre or foot,marking and lighting (if any);

b. geographical coordinates in degrees, minutes, seconds andtenths of seconds; and

c. NIL indication if appropriate.

Where no significant obstacles exist in the circling area and at theaerodrome, "NIL" must be indicated.

****AD2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

Detailed description of meteorological information provided at theaerodrome and an indication of which meteorological office is responsiblefor the service enumerated, including:

1. Name of the associated meteorological office.

2. Hours of service and, where applicable, the designation of theresponsible meteorological office outside these hours.

69

Page 71: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Office responsible for preparation of TAFs and periods of validityand interval of issuance of the forecasts.

Availability of the trend forecasts for the aerodrome and interval ofissuance. The availability of the trend forecast for theaerodrome/heliport and the interval of issuance must be listed.

Information on how briefing and/or consultation is provided, using:

P = personal consultation

T = telephone

TV = closed circuit television

D = self-briefing display.

Types of flight documentation supplied and language(s) used inflight documentation, e.g.

C = charts

CR = cross-sections

PL = abbreviated plain language texts

TB = tabular forms.

Indicate languages used in plain language.

Charts and other information displayed or available for briefing orconsultation, using the following abbreviations:

S = surface analysis (current chart)

U = upper air analysis (current chart)

P = prognostic upper air chart

W = significant weather chart

T = tropopause chart.

SWH = significant weather high (chart)

SWM = significant weather medium (chart)

SWL = significant weather low (chart)

70

Page 72: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

8. Supplementary equipment available for providing information onmeteorological conditions, e.g. weather radar and receiver forsatellite images.

9. The air traffic services unit(s) provided with meteorologicalinformation, e.g. FIC, ACC and/or RCC.

10. Additional information (e.g. concerning any limitation of service)

Indicate any limitations of service and any service not alreadylisted.

As necessary, indicate telephone numbers of the meteorologicaloffice normally providing service for the aerodrome and any othermeteorological offices providing service during periods when thatoffice is closed or at night.

**** AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Detailed description of runway physical characteristics, for each runway,including:

1. Designations

2. True bearings to one hundredth of a degree

3. Dimensions of runways to the nearest metre or foot

4. Strength of pavement (PCN and associated data) and surface ofeach runway and associated stopways

5. Geographical coordinates in degrees, minutes, seconds andhundredths of seconds for eachthreshold and runway end, andgeoid undulation to the nearest one-half metre or foot for eachthreshold

6. Elevations of:

— thresholds of a non- precision approach runway to the nearestmetre or foot; and

— thresholds and the highest elevation of the touchdown zone of aprecision approach runway to the nearest one-half metre or foot

7. Slope of each runway and associated stopways

8. Dimensions of stopway (if any) to the nearest metre or foot

71

Page 73: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

9. Dimensions of clearway (if any) to the nearest metre or foot

10. Dimensions of strips

11. The existence of an obstacle-free zone

12. Remarks

This could include information related to the physical characteristics of therunway such as grooving and arresting devices.

**** AD 2.13 DECLARED DISTANCES

Detailed description of declared distances to the nearest metre or foot foreach direction of each runway, including:

1. Runway designator

2. Take-off run available

3. Take-off distance available

4. Accelerate-stop distance available

5. Landing distance available

6. Remarks.

If a runway direction cannot be used for take-off or landing, or both,because it is operationally forbidden, then this must be declared and thewords "not usable" or the abbreviation "NU" entered.

**** AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING

Detailed description of approach and runway lighting, including:

1. Runway designator

2. Type, length and intensity of approach lighting system

3. Runway threshold lights, colour and wing bars

4. Type of visual approach slope indicator system

5. Length of runway touchdown zone lights

6. Length, spacing, colour and intensity of runway centre line lights

7. Length, spacing, colour and intensity of runway edge lights72

Page 74: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

8. Colour of runway end lights and wing bars

9. Length and colour of stopway lights

10. Remarks.

This includes the following types of lighting. (See CASR 139)

**** AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

Description of other lighting and secondary power supply, including:

1. Location, characteristics and hours of operation of aerodromebeacon/identification beacon (if any).

2. Location and lighting (if any) of anemometer/ landing directionindicator.

3. Taxiway edge and taxiway centre line lights.

4. Secondary power supply including switch-over time

Indicate whether or not secondary power supply is available (seeCASR 139) and give maximum switch-overtimes.

5. Remarks

This may include information on the availability of stopway lights,stop bars and clearance bars.

— Information relating to stopways is referred to by the designationof the extremity of the runway from which the take-off run isstarted.

— Information relating to a visual approach slope indicator system(VASIS) should include type of system, nominal approach slopeangle(s) as specified in CASR 139 and minimum pilot eye-heights) over the threshold of the on-slope signa!(s) (MEHT).Where an AVASIS or 3-BAR AVASIS is installed, details of thenumber and position of the light units should also be published.Where an AT-VASIS or PAPI is installed, the side of the runwayon which the lights are installed, i.e. left or right, should bepublished.

73

Page 75: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

**** AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA

Detailed description of helicopter landing area provided ataerodrome, including:

1. Geographical coordinates in degrees, minutes, seconds andhundredths of seconds and geoid undulation to the nearest one halfmetre or foot of the geometric centre of touchdown and lift-off(TLOF) or of each threshold of final approach and take-off (FATO)area (where appropriate).

2. TLOF and/or FATO area elevation:.

a. for non-precision approaches to the nearest metre or foot;and

b. for precision approaches to the nearest one-half metre orfoot

3. TLOF and FATO area dimensions to the nearest metre or foot,surface type, bearing strength and marking Indicate the load-bearing area designated for touchdown or lift-off along with thedimensions, slope (sufficient to prevent water accumulation but notto exceed 2 per cent in any direction), the surface type (e.g.pavement, concrete, grass) and associated bearing strengthexpressed in kilograms (see PKPS 139).

Indicate the performance class of helicopter the FATO is intendedto serve, its type (surface-level, elevated or helideck), its length,width, slope and surface type (see CASR 139).

4. True bearings to one-hundredth of a degree of FATO.

Where appropriate, the FATO designation number may be added.

5. Declared distances available to the nearest metre or foot.

An indication of the declared distances, where established,available for helicopter operations. These should include:

a. take-off distance available (TODAH);

b. rejected take-off distance available (RTODAH); and

c. landing distance available (LDAH).

6. Approach and FATO lighting

This should include:74

Page 76: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

a. Aiming point

b. Approach lighting system

c. Final approach and take-off area (FATO)

d. Obstacles

e. Taxiway

f. Touchdown and lift-off area (TLOF)

g. Visual approach slope indicator system (e.g. PARI, APAPI,HAPI)

h. Winching area.

(SeeCASR139)

7. Remarks.

**** AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE

Detailed description of air traffic services (ATS) airspace organized at theaerodrome, including:

1. Airspace designation and geographical coordinates in degrees,minutes and seconds of the lateral limits

2. Vertical limits

3. Airspace classification

4. Call sign and language(s) of the ATS unit providing service

5. Transition altitude

6. Remarks.

**** AD 2.18 AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES

Detailed description of air traffic services communication facilitiesestablished at the aerodrome (APP, TWR), including:

1. Service designation

2. Call sign75

Page 77: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

3. Frequency(ies)

4. Hours of operation

5. Remarks.

**** AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Detailed description of radio navigation and landing aids associated withthe instrument approach and the terminal area procedures at theaerodrome, including:

1. Type of aids, magnetic variation to the nearest degree and categoryof ILS/MLS and for VOR/ILS/ MLS also station decimation to thenearest degree used for technical line-up of the aid

2. Identification

3. Frequency(ies)

4. Hours of operation

5. Geographical coordinates in degrees, minutes, seconds and tenthsof seconds of the position of the transmitting antenna

6. Elevation of the transmitting antenna of DME to the nearest 30 m(100 ft) and of DME/P to the nearest 3 m (10 ft)

7. Remarks.

When the same aid is used for both en-route and aerodromepurposes, description must also be given in section ENR 4. If theoperating authority of the facility is other than the designatedgovernmental agency, the name of the operating authority must beindicated in the remarks column. Facility coverage must beindicated in the remarks column.

**** AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

Detailed description of regulations applicable to the trafficat the aerodromeincluding standard routes for taxiing aircraft, parking regulations, schooland training flights and similar but excluding flight procedures

**** AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Detailed description of noise abatement procedures established at theaerodrome.

76

Page 78: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

**** AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES

Detailed description of the conditions and flight procedures, includingradar procedures, established on the basis of airspace organization at theaerodrome.

**** AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION

Additional information at the aerodrome, such as an indication of birdconcentrations at the aerodrome, together with an indication of significantdaily movement between resting and feeding areas, to the extentpracticable.

**** AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME

The requirement is for charts related to an aerodrome to be included in thefollowing order:

1. Aerodrome/Heliport Chart — ICAO

2. Aircraft Parking/Docking Chart — ICAO

3. Aerodrome Ground Movement Chart — ICAO

4. Aerodrome Obstacle Chart — ICAO Type A (foreach runway)

5. Precision Approach Terrain Chart — ICAO (precision approach CatII and III runways)

6. Area Chart — ICAO (departure and transit routes)

7. Standard Departure Chart — Instrument — ICAO

8. Area Chart — ICAO (arrival and transit routes)

9. Standard Arrival Chart — Instrument — ICAO

10. Instrument Approach Chart — ICAO (for each runway andprocedure type)

11. Visual Approach Chart — ICAO

12. Bird concentrations in the vicinity of aerodrome.

Ifsome of the charts are not produced, a statement to thiseffect must be given in section GEN 3.2, Aeronautical chartsAD 3. HELIPORTS

77

Page 79: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

When a helicopter landing area is provided at the aerodrome, associateddata must be listed only under **** AD 2.16.

AD 3 comprises a detailed description of heliports designated for use byhelicopters engaged in international civil aviation operations Normally,heliports are designated as such by the controlling State under Article 68of the Convention. The lack of any formal designation of a heliport shouldnot, however, preclude the entry of required information. In this context,entries are left to the discretionof the authorities concerned.

The relevant information must be listed and numbered in the followingsections, subsections and their subdivisions.

The aerodrome/heliport information is provided in accordance with thegrouping ofaerodromes/heliports as indicated under AD 1.4.

**** AD 3.1 HELIPORT LOCATION INDICATOR AND NAME

The requirement is for the ICAO location indicator assigned to the heliportand the name of the heliport. An ICAO location indicator must be anintegral part of the referencing system applicable to all subsections insection AD 3.

In the table, **** is to be replaced by the relevant ICAO location indicator.

**** AD 3.2 HELIPORT GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

The requirement is for heliport geographical and administrative data,including:

1. Heliport reference point (geographical coordinates in degrees,minutes and seconds) and its site.

The position of the heliport reference point given in terms of thenearest second of latitude and longitude (see CASR 139).

2. Direction and distance of heliport reference point from centre of thecity or town which the heliport serves.The distance (km) and direction (true bearing) of the aerodrome(reference point) from some prominent place within the city ortown.

3. Heliport elevation to the nearest metre or foot and referencetemperature The official heliport elevation to the nearest metre orfoot (defined as the highest point of the landing area — seeCASR139).

78

Page 80: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

The heliport reference temperature determined as specified inAnnex 14, Volume I, Chapter 2, 2.4, given in degrees Celsius (C),to the nearest degree.

4. Geoid undulation at the heliport elevation position to the nearesthalf-metre or foot

5. Magnetic variation to the nearest degree, date of information andannual change.

6. Name of heliport administration, address, telephone, telefax andtelex numbers and AFS address.

7. Types of traffic permitted to use the heliport (IFRA/FR)

8. Remarks.

**** AD 3.3 OPERATIONAL HOURS

Detailed description of the hours of operation of services at the heliport,including:

1. Heliport administration

2. Customs and immigration

3. Health and sanitation

4. AIS briefing office

5. ATS reporting office (ARO)

6. MET briefing office

7. Air traffic service

8. Fuelling

9. Handling

10. Security

11. De-icing

12. Remarks.

79

Page 81: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

**** AD 3.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES

Detailed description of the handling services and facilities available at theheliport, including:

1. Cargo-handling facilities

When cargo-handling facilities are limited, the number and types ofequipment and the weightlifting capacity should be indicated(cranes, fork lifts, conveyor belts, etc.). When the facilities areadequate to meet anticipated requirements, this may be indicatedby a simple statement such as "All modern facilities handlingweights up to ..." (specify). Indicate the distance (km) and locationof the nearest railway siding, if appropriate.

2. Fuel and oil types

The grades of fuel which are available to visiting helicopters, withpiston-engine grades shown first, followed by turbine-engine fuels,when applicable.

The grades of oil available to visiting helicopters.

3. Fuelling facilities and capacity

The types of fuelling equipment available and the dischargecapacity of each (litres per second). Any prior notification required(PN), if applicable. Where no limitations exist, state "Nolimitations".

4. De-icing facilities.

5. Hangar space for visiting helicopter

The hangar space available stated either in terms of the numbers ofcertain types of aircraft which can be accommodated, or by a listingof the hangars available and the dimensions of each. The dooropening of each should also be given. Indicate whether the spaceis heated or unheated and any other significant information.

6. Repair facilities for visiting helicopter

The type of repairs that can be carried out, i.e. major or minorrepairs, and the type of aircraft which can be handled; theavailability ofspare parts and the existence of facilities tor changingengines.

7. Remarks.

80

Page 82: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

**** AD 3.5 PASSENGER

Brief description of passenger facilities available at the heliport, including:

1. Hotel(s) at or in the vicinity of the heliport

The type and extent of overnight accommodation available at theheliport or in the vicinity of the heliport. When limited, the availablecapacity should be given.

2. Restaurant(s) at or in the vicinity of the heliport

Indicate whether a restaurant is available at the heliport or in thevicinity of the heliport, and whether the number of meais which canbe served is limited.

3. Transportation possibilities

Indicate transportation facilities available such as buses, taxis,railway, or any other services availableat the heliport for thetransportation of passengers to and from the city.

4. Medical facilities

Indicate medical facilities and services available at the heliportincluding first aid treatment, hospital or rest rooms, andambulance(s). When significant additional services are available offthe heliport, they should also be listed with an indication of thelocation and distance from the heliport.

5. Bank and post office at or in the vicinity of the heliport

6. Tourist office.

7. Remarks

Any other relevant information not covered under this subsection.

**** AD 3.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES

Detailed description of the rescue and fire fighting services and equipmentavailable at the heliport, including:

1. Heliport category for fire fighting

Indicate the scale of protection available for the heliport in terms ofheliport category as described in CASR139

2. Rescue equipment81

Page 83: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Indicate the rescue equipment available and whether it is inaccordance with the aerodrome category for rescue and fire fightingmentioned under 1).

3. Capability for removal of disabled helicopter

The requirement is for an indication of the capability for removal ofhelicopters disabled on or adjacent to the movement area. Thismay be expressed in terms of the largest type of helicopter whichthe aerodrome is equipped to remove.

4. Remarks

Any other relevant information not covered under this subsection.

**** AD 3.7 SEASONAL AVAILABILITY — CLEARING

Detailed description of the equipment and operational prioritiesestablished for the clearance of heliport movement areas, including:

1. Type(s) of clearing equipment

Indicate whether the heliport is serviceable during al! seasons ofthe year and, if not, the periods (months of the year) during which itmay be unserviceable or must be used with caution, indicating thelikely cause of unserviceability and the precautions to be taken. If aspecial service providing information relating to the condition andserviceability of the heliport alighting area exists, the type of serviceshould be indicated. Information relating to snow removal shouldinclude:

a. where no snow removal equipment is required, indicate "Notapplicable";

b. when snow conditions exist but no removal equipment isavailable, indicate "None available"; and

c. where snow removal equipment is available, indicate thetypes of equipment used.

2. Clearance priorities

If clearance of heliport a lighting area is required, indicate thepriorities with regard to clearing the a lighting area, taxiways andaprons.

82

Page 84: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

3. Remarks

Any other relevant information not covered under this subsection.

****AD 3.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/POSITIONSDATA

Details related to the physical characteristics of aprons, taxiways andlocations/positions of designated checkpoints, including:

1. Surface and strength of aprons, helicopter stands

Where available, indicate the general dimensions of the apron, itssurface type, strength and any associated helicopter stands (seeCASR 139).

2. Width, surface type and designation of helicopter ground taxiways

The availability of ground taxiways or defined paths on the surfacefor the air taxiing or air transiting of helicopters should be indicatedalong with the width and surface type, as appropriate (Annex 14,Volume II, Chapter 3).

3. Width and designation of helicopter air taxiway and air transit route(See para. 2) above).

4. Location and elevation to the nearest metre or foot of altimetercheckpoints.

5. Location of VOR checkpoints

6. Position of INS checkpoints in degrees, minutes, seconds andhundredths of a second

The geographical coordinates of aircraft stands at which aircraftequipped with INS could align and programme their equipmentbefore departure must be given to an accuracy of at least one-hundredth of a second. These stands should be listed together withtheir coordinates, e.g. Stand 1 N522224.42 W0315654 19; Stand 2N522218.53W0315654.49.

7. Remarks

If check locations/positions are presented on a heliport chart, a noteto that effect must be provided under this subsection.

83

Page 85: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

**** AD 3.9 MARKINGS AND MARKERS

Brief description of final approach and take-off area and taxiway markingsand markers, including:

1. Final approach and take-off markings.

2. Taxiways markings, air taxiway markers and air transit routemarkers

Indicate the availability of the following visual aids and marking,where provided and/or applicable (CASR 139).

a. Visual aids to location and indicators:

— Heliport beacon— Heliport identification— Heliport name — Specify if lighted (LGTD)— Wind direction indicator

b. Marking aids:

— Aiming point— Air taxiway— Final approach and take-off area (FATO)— Final approach and take-off area designation— Helideck obstacle-free sector— Maximum allowable mass (elevated heliport or helideck

only)— Obstacles

— Touchdown

— Touchdown and lift-off area (TLOF)— Winching area.

3. Remarks.

**** AD 3.10 HELIPORT OBSTACLES

Detailed description of significant obstacles on and in the vicinity of theheliport, including:

1. Obstacles in the final approach and take-off areas and at theheliport.

2. Type of obstacle, elevation to the nearest metre or foot, markingand lighting (if any).

3. Geographical coordinates in degrees, minutes, seconds and tenthsof seconds.

84

Page 86: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

4. NIL indication, if appropriate.

An indication of any significant obstacles existing on and in thevicinity of the heliport should be provided in accordance with theCASR 139.

****AD3.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED

Detailed description of meteorological information provided at the heliportand an indication of which meteorological office is responsible for theservice enumerated, including:

1. Name of the associated meteorological office.

2. Hours of service and, where applicable, the designation of theresponsible meteorological office outside these hours.

3. Office responsible for preparation of TAFs and periods of validity ofthe forecasts.

4. Availability of the trend forecasts for the heliport and interval ofissuance.

5. Information on how briefing and/or consultation is provided, using:

P = personal consultation

T = telephone

TV = closed circuit television

D = self-briefing display.

6. Type of flight documentation supplied and language(s) used in flightdocumentation, e.g. C = charts

CR = cross-sections

PL = abbreviated plain language texts

TB = tabular forms.

Indicate languages used in plain language.

7. Charts and other information displayed or available for briefing orconsultation, using the following abbreviations:

S = surface analysis (current chart)

85

Page 87: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

U = upper air analysis (current chart)

P = prognostic upper air chart

W = significant weather chart

T = tropopause chart.

8. Supplementary equipment available for providing information onmeteorological conditions, e.g. weather radar and receiver forsatellite images.

9. The air traffic services unit(s) provided with meteorologicalinformation, e.g. FIC, ACC and/or RCC.

10. Additional information (e.g. concerning any limitation of service)

Indicate any limitations of service and any service not alreadylisted.

As necessary, indicate telephone numbers of the meteorologicaloffice normally providing service for the aerodrome and any othermeteorological offices providing service during periods when thatoffice is closed or at night.

**** AD 3.12 HELIPORT DATA

Detailed description of heliport dimensions and related information,including:

1. Heliport type — surface-level, elevated or helideck

Indicate whether the heliport is located at ground or water level, oron a raised structure on land, or on a floating or fixed off-shorestructure (Annex 14, Volume II, Chapter 3).

2. Touchdown and lift-off (TLOF) area dimensions to the nearestmetre or foot

Indicate the dimensions to the nearest metre or foot of the load-bearing area designated for touchdown or lift-off.

3. True bearings to one hundredth of a degree of final approach andtake-off area (FATO).

Add the FATO designation number (where appropriate)

4. Dimensions to the nearest metre or foot of FATO and surface type86

Page 88: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Indicate the performance class of helicopter the FATO is intendedto serve, its type (surface-level, elevated or helideck), its length,width, slope and surface type (see CASR 139).

Surface and bearing strength in tonnes (1 000 kg) of TLOF

Indicate the surface type (e.g. pavement, concrete, grass) andassociated bearing strength expressed in 1 000 kilograms (seeCASR 139).

Geographical coordinates in degrees, minutes, seconds andhundredths of seconds and geoid the geometric centre of TLOF orof each threshold of FATO (where appropriate).

TLOF and/or FATO slope and elevation:

— for non-precision approaches to the nearest metre or foot; and— for precision approaches to the nearest one half metre or foot.

The slope should be sufficient to prevent water accumulation butnot exceed 2 per cent in any direction.

8. Dimensions of safety area

Indicate the safety area surrounding the FATO which is free ofobstacles, except for those required for air navigation purposes,including the dimensions and surface type (CASR 139).

9. Dimensions to the nearest metre or foot of the helicopter clearway

The requirement is only relevant to surface-level heliports. Whereprovided, the dimensions and ground profile should be indicated(CASR 139).

10. The existence of an obstacle-free sector.

11. Remarks.

**** AD 3.13 DECLARED DISTANCES

Detailed description of declared distances to the nearest metre or foot,where relevant for a heliport, including:

1. Take-off distance available (TODAH)

87

Page 89: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

2. Rejected take-off distance available (RTODAH)

3. Landing distance available (LDAH)

4. Remarks.

**** AD 3.14 APPROACH AND FATO LIGHTING

Detailed description of approach and FATO lighting, including:

1. Type, length and intensity of approach lighting system

2. Type of visual approach slope indicator system (e.g. PAPI APAPIHAPI)

3. Characteristics and location of FATO area lights

4. Characteristics and location of aiming point lights

5. Characteristics and location of TLOF lighting system

6. Remarks.

**** AD 3.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER SUPPLY

Description of other lighting and secondary power supply,including:

1. Location, characteristics and hours of operation of heliport beacon

2. Location and lighting of wind direction indicator (WDI)

3. Taxiway edge and taxiway centre line lights

4. Secondary power supply including switch-over time

5. Remarks.

AD 3.16 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE****

Detailed description of air traffic services (ATS) airspace organized at theheliport, including:

1. Airspace designation and geographical coordinates in degrees,minutes and seconds of the lateral limits

2. Vertical limits

3. Airspace classification

Page 90: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

4. Call sign and language(s) of ATS unit providing service

5. Transition altitude

6. Remarks.

**** AD 3.17 AIR TRAFFIC SERVICES COMMUNICATION FACILITIES

Detailed description of air traffic services communication facilitiesestablished at the heliport, including:

1. Service designation

2. Call sign

3. Frequency(ies)

4. Hours of operation

5. Remarks.

**** AD 3.18 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS

Detailed description of radio navigation and landing aids associated withthe instrument approach and the terminal area procedures at the heliport,including:

1. Type of aid and magnetic variation (for VOR station declinationused for technical line-up of the aid) to the nearest degree

2. Identification

3. Frequency(ies)

4. Hours of operation

5. Geographical coordinates in degrees, minutes, seconds and tenthsof seconds of the position of transmitting antenna

6. Elevation of the transmitting antenna of DME to the nearest 30 m(100 ft) and of DME/P to the nearest 3 m (10 ft)

7. Remarks.

When the same aid is used for both en-route and heliport purposes, adescription must also be given in section ENR 4. If the operating authority

89

Page 91: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

of the facility is other than the designated governmental agency, the nameof theoperating authority must be indicated in the remarks column. Facilitycoverage must be indicated in the remarks column.

**** AD 3.19 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS

Detailed description of regulations applicable to traffic at the heliport,including standard routes for taxiing helicopters, parking regulations,school and training flights and similar but excluding flight procedures.

**** AD 3.20 NOISE ABATEMENT PROCEDURES

Detailed description of noise abatement procedures established at theheliport.

****AD3.21 FLIGHT PROCEDURES

Detailed description of the conditions and flight procedures, includingradar procedures, established on the basis of airspace organizationestablished at the heliport.

**** AD 3.22 ADDITIONAL INFORMATION

Additional information about the heliport, such as an indication of birdconcentrations at the heliport togetherwith an indication of significant dailymovement between resting and feeding areas, to the extent practicable.

**** AD 3.23 CHARTS RELATED TO A HELIPORT

The requirement is for charts related to a heliport to be included in thefollowing order:

1. Aerodrome/Heliport Chart — ICAO

2. Area Chart — ICAO (departure and transit routes)

3. Standard Departure Chart — Instrument — ICAO

4. Area Chart — ICAO (arrival and transit routes)

5. Standard Arrival Chart — Instrument — ICAO

6. Instrument Approach Chart — ICAO (for each procedure type)

7. Visual Approach Chart — ICAO

8. Bird concentrations in the vicinity of heliport.

90

Page 92: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

If some of the charts are not produced, a statement to this effectmust be given in section GEN 3.2, Aeronautical charts.

5.3 Specification of AIP

5.3.1 AIP shall be self-contained and shall include a table of contents;

5.3.2 AIP Shall be produced in loose-leaf form and/or electronically

5.3.3 AIP shall not duplicate information within itself or from other sources;

5.3.4 AIP published in several volumes and is made in the form of loose-leafnot bundled adhesive) to facilitate periodic updates

5.3.5 Each page has been dated. The date consists of day, month (name inabbreviation) and year and shall be the publication date or the effectivedate of the information;

5.3.6 A Check-list giving the current date of each page of the AIP is publishedas part of Volume 1

5.3.7 The issuing State and publishing authority must be clearly indicated on thecover

5.3.8 Each page contains identity of the issuing State and publishing authority

5.3.9 The AIP must include English text for those parts expressed in plainlanguage.

5.3.10 The sheet size should be no larger than 210 * 297 mm, except that largersheets may be used provided they are folded to the same size

5.3.11 All changes to the AIP, or new information on a reprinted page, shall beidentified by a distinctive symbol or annotation.

5.3.12 Operationally significant changes to the AIP shall be published inaccordance with AIRAC procedures and shall be clearly identified by theacronym —AIRAC

5.3.13 AIP shall be amended atleast 3 (three) times a year as may be necessaryto keep them up to date recourse to hand amendments or annotationsshall be kept to the minimum. The normal method of amendment shall beby means of replacement sheets; and

5.3.14 The regular interval referred to in the above last item shall be specified inthe AIP, Part 1 - General (GEN).

91

Page 93: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

5.3.15 There are a number of practices common to the presentation ofinformation which have been omitted from the explanatory notesassociated with each subject, i.e.:

1. ICAO abbreviations should be used wherever practicable since thiswill help reduce the amount of printing and facilitate use of thedocument by those not familiar with the English language.

2. When listing locations, the city or town should be given in capitalletters followed, where the facility is an aerodrome/heliport or islocated at an aerodrome/heliport, by an oblique stroke and thename of the aerodrome/heliport in smaller capital letters or lowercase type. Unless otherwise indicated, the list should be inalphabetical order.

3. The spelling of place names must conform with local usage,transliterated where necessary into the Latin alphabet.

4. In the indication of the geographical coordinates of a location:

a. the latitude should be given first;

b. symbols for degrees, minutes or seconds should be omitted;

c. two digits should always be used in expressing values ofless than 10 degrees of latitude; and

d. three digits should always be used in expressing values ofless than 100 degrees of longitude (e.g. 050735N0652542W means five degrees, seven minutes and thirty-five seconds North, sixty-five degrees, twenty-five minutesand forty-two seconds West)

e. Hours of operation of various facilities and services shouldbe given in terms of coordinated universal time (UTC) or byuse of one of the following abbreviations:

HJ — Sunrise to sunset

HN — Sunset to sunrise

HO —Service available to meet operational requirements

HS—Service available during hours of scheduled operations

HX — No specific working hours

H24 — Continuous day and night service.92

Page 94: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

f. When describing periods of activity, availability or operation,use of the term "weekday" should b eavoided and the day ordays in question should be specified; where "weekend" isused, this should always be qualified by specific dates/daysand times to remove any possibility of doubt.

g. The units of measurement selected for use in theAlP, e.g.dimensions on aerodromes, distances, elevations oraltitudes, should be consistently followed and should adhereto CASR 05.

5.4 Specification of AIP Amendment

5.4.1 Permanent changes and additions to the information contained in the AIPshall be published as AIP Amendment with intervals of 3 (three) times in 1

(one) year which listed in AIP GEN section to keep the informationcontained in it keep accurate and current;

5.4.2 Each AIP Amendment shall be allocated a serial number, which shall beconsecutive;

5.4.3 Each AIP amendment page, including the cover sheet, shall display apublication date;

5.4.4 Each AIRAC AIP Amendment page, including the cover sheet, shalldisplay an effective date. When an effective time other than 0000 UTC is

used, the effective time shall also be displayed on the cover sheet

5.4.5 When an AIP Amendment is issued, it shall include references to the

serial number of those elements, if any, of the Integrated AeronauticalInformation Package which have been incorporated into the AIPAmendment.

5.4.6 A brief indication of the subjects affected by the amendment shall be givenon the AIP Amendment cover sheet.

5.4.7 Each amendment must include a checklist giving the current date of eachloose-leaf page in the AIP. The checklist must carry both the pagenumber and date.

5.4.8 When an AIP Amendment will not be published at the established intervalor publication date, a NIL notification shall be originated and distributed bythe monthly printed plain-language list of valid NOTAM.

5.4.9 New or revised information contained in AIP replacement pages must beidentified by an annotation against it in the margin.

93

Page 95: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

5.4.10 A thick black vertical line or, where the change incorporated covers oneline only or a part of a line, a thick black horizontal arrow, is sufficient toidentify the change.

5.4.1 ISpecimen of AIP Amendment depicted on appendix A.

5.5 Spesification of AIP Supplement

5.5.1 Temporary changes of long duration (three months or longer) andinformation of short duration which contains extensive text and/or graphicsshall be published as AIP supplements.

5.5.2 AIP Supplement contains information that affects flight operations ispublished with AIRAC procedures and their publication, indicated by theacronym AIRAC AIP Supplement and include the effective daie of suchinformation on every page

5.5.3 Each AIP Supplement shall be allocated a serial number which shall be

consecutive and based on the calendar year.

5.5.4 AIP Supplement pages shall be kept in the AIP as long as all or some oftheir contents remain valid.

5.5.5 When an error occurs in an AIP Supplement or when the period of validityof an AIP Supplement is changed, a new AIP shall be published as areplacement.

5.5.6 When an AIP Supplement is published in replacement of a NOTAM, itshall include a reference to the serial number of the NOTAM.

5.5.7 Permanent information on the AIP Supplement should be integrated intoAIP by the publication of AIP Amendment.

5.5.8 A checklist of all AIP Supplements currently in force must be issued atintervals of not more than one month. Such information is to be included

in the monthly printed plain-language list of valid NOTAM.

5.5.9 AIP Supplement pages should be coloured in yellow.

5..5.10AIP Supplement pages should be kept at the first item in the AIP parts andor binder.

5.5.1 ISpecimen of AIP Supplement on Appendix B.

94

Page 96: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

5.6 Distribution

5.6.1 AIP, AIP Amendments and AIP Supplements shall be made available bythe most expeditious means.

5.6.2 When an AIP Amendment or an AIP Supplement is published inaccordance with AIRAC procedures, "trigger" NOTAM must be originatedand promulgated.

95

Page 97: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

CHAPTER VI

AERONAUTICAL INFORMATION CIRCULAR (AlC)

6.1 Introduction

6.1.1 It will usually be found necessary to distribute some types of aeronauticalinformation, mainly of an administrative nature, which do not qualify forpromulgation in AIP or NOTAM, such as:

1. a long-term forecast of any major change in legislation, regulations,procedures or facilities;

2. information of a purely explanatory or advisory nature liable toaffect flight safety; and

3. information or notification of an explanatory or advisory natureconcerning technical, legislative or purely administrative matters.

6.2 Spesification of AlC

6.2.1 AlC shall be issued in printed form and electronic form. Both text anddiagrams may be included.

6.2.2 The AlC shall be selected that are to be given international distribution.

6.2.3 Each AlC shall be allocated a serial number which shall be consecutive

and based on the calendar year.

6.2.4 When AlC are distributed in more than one series, each series shall beseparately identified by a letter.

6.2.5 AlC be colour coded by subject where there are sufficient circular inforceto warrant such information, e.g:

1. white administrative;

2. yellow ATC;

3. Pink safety;

4. Mauve danger area map;

5. Green Maps or charts.

6.2.6 Specimen of AlC on appendix C.

96

Page 98: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

6.3 Distribution

6.3.1 Checklist of AlC currently in force must be issued as an AlC at least oncea year.

6.3.2 AlC that to be selected for international shall be distributed to the addressas same as for the AIP.

97

Page 99: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

CHAPTER VII

AERONAUTICAL INFORMATION REGULATION AND CONTROL (AIRAC)

7.1 The Need of Control

7.1.1 The AIS provider shall publish under the AIRAC system for theestablishment, withdrawal of, and premeditated significant changes(including operational trials) to aeronautical information.

7.2 Information To Be Notified By AIRAC

7.2.1 The establishment, withdrawal of, and premeditated significant changes(including operational trials) to:

1. Limits (horizontal and vertical), regulations and proceduresapplicable to:

a. flight information regions

b. control areas;

c. control zones;

d. advisory areas;

e. ATS routes;

f. permanent danger, prohitype and periods of activity when known) and ADIZ;

g. permanent areas or routes or portions thereof where thepossibility of interception exists.

2. Positions, frequencies, call signs, known irregularities andmaintenance periods of radio navigation aids and communicationfacilities and surveillance facilities.

3. Holding and approach procedures, arrival and departureprocedures, noise abatement procedures and any other pertinentATS procedures.

4. Transition levels, transition altitudes and minimum sector altitudes.

5. Meteorological facilities (including broadcasts) and procedures.

6. Runways and stopways.

98

Page 100: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

7. Taxiways and aprons.

8. Aerodrome ground operating procedures (including low visibilityprocedures).

9. Approach and runway lighting.

10. Aerodrome operating minima if published by a State.

7.2.2 The establishment and withdrawal of, and premeditated significantchanges to:

1. Position, height and lighting of navigational obstacles.

2. Hours of service: aerodromes, facilities and services.

3. Customs, immigration and health services.

4. Temporary danger, prohibited and restricted areas and navigationalhazards, military exercises and mass movements of aircraft.

5. Temporary areas or routes or portions thereof where the possibilityof interception exists.

7.2.3 The establishment of, and premeditated major changes to:

1. New aerodromes for international IFR operations.

2. New runways for IFR operations at international aerodromes.

3. Design and structure of the air traffic service route network.

4. Design and structure of a set of terminal procedures (includingchange of procedure bearings due to magnetic variation change).

5. Circumstances listed in Part 1 if the entire State or any significantportion thereof is affected or if cross-border coordination isrequired.

7.3 Coordination

7.3.1 In order for the AIRAC system to operate satisfactorily, it is essential thatdata source units that are assigned the responsibility of supplying rawdata to the AIS be thoroughly familiar with the AIRAC system. Inparticular, they must be aware not only of the effectives dates but also the

99

Page 101: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

latest dates on which the raw data must reach recipients at least 28 daysin advance of the effective date.

7.3.2 It is the responsibility of the AIS to determine these latest dates in order topublishamendments/supplements that will meet the corresponding AIRACeffective dates. A convenient way of informing data source units of thesedates is for the dates to beprinted on the reverse side of the aeronauticalinformationpromulgation advice form.

7.3.3 In addition, the AIS publishes on a yearly basis, usually in the form of anAlC, a list of AIRAC effective dates, publication dates and latest dates onwhich material has to reach the AIS.

7.4 Significant AIRAC Dates

7.4.1 There are three significant dates associated with the AIRAC system:

1. The effective date;

2. The publication date; and

3. The latest date for raw material to reach the AIS.

7.4..2There must be an interval of 42 days between the distribution date and theeffective date. This allows for a period of up to 14 days' distribution time,by the most expeditious means, in order for recipients to receive theinformation at least 28 days in advance of the effective date.

7.4.3 In cases where major changes are planned and more advance notice isdesirable and practicable, a distribution date of 56 days (or even longer)in advance of the effective date should be used.

7.4.4 When no material that must be issued by AIRAC, it must issue a NILnotification by NOTAM (or other means) at least one cycle (28 days ormore) before the AIRAC effective date concerned.

7.4.5 AIRAC Schedule year 2013-2014 on Appendix D.

7.5 Example of AIRAC Application

7.5.1 An example of the application of the AIRAC system follows:

a. On 04 January 2010 the airport authority decides that it will placein service a new final approach aid at a particular aerodrome within

the next three months.

100

Page 102: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

The airport authority consults the schedule of AIRAC effectivedates and decides that 06 May 2010 would be the most suitable.

It further notes that the corresponding publication date is 11 March

2010 and that the information it wishes to issue must be provided tothe AIS not later than 25 February 2010, i.e. a week before the date

of publication.

The information is provided to the AIS on 25 February 2010, is

published along with other similar information on 11 March 2010,

and all matters covered by the AIP Amendment or AIP Supplement

concerned become effective on the same effective date — 06 May2010.

Typical recipients of AIP Amendments or AIP Supplements willknow that normally AIRAC material will be published on 11 March2010, that it usually takes one week to reach them and that theycan plan on making the necessary amendments to their publicationon or about 08 April 2010.

7.6 Use of the AIRAC System During Holiday Periods

7.6.1 To improve the situation during the year-end holiday period, it isrecommended that the AIRAC cycle date occurring in the 28-day periodfrom 21 December to 17 January inclusive not be used for AIRACeffective dates for the introduction of significant operational changes.States experiencing similar problems during other holiday perioas maywish to adopt a comparable system.

7.6.2 Under the AIRAC system the maximum period of advanced notification isessential. If this policy is applied it will give users ample time forprocessing changes to essential information, evenif the effective date fallswithin a major holiday period.

7.7 Late Receipt of AIRAC Information

7.7.1 When AIRAC AIP Amendments or Supplements are not received at least28 days in advance of the AIRAC effective date due to postal or otherdelays, and the recipient report this to the AIS Provider. It is the duty ofthe AIS Provider to investigate the reason for the delay and take remedialaction as required.

101

Page 103: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

7.8 Provision of Aeronautical Information In Paper Copy and ElectronicForms

7.8.1 The AIRAC system has proved to be an effective means of regulating andcontrolling the provision of aeronautical information affecting operation ofaircraft.

7.8.2 The AIRAC system has been used as a basic source of information for theupdating of computer-based navigation systems. Automation have to beintroduced with the objective of improving the speed, accuracy, efficiencyand cost-effectiveness of aeronautical information services. Aeronautical

information may soon be provided to the user on line and in real time,which may change the AIRAC system.

7.8.3 When aeronautical information (documentation) in paper copy form arestill required by users, and AIS Provider introducing provision ofaeronautical information in electronic form, provision of paper copy haveto be continued, and the AIRAC system must apply to the provision ofaeronautical information in both the paper and electronic environments.

7.8.4 When automated AIS systems have implemented it must be ensure thatthe effective dates of information in the database are the same as the

AIRAC effective dates used for the provision of information in paper copyform.

7.8.5 AIS Provider must ensure that AIRAC material provided in electronic formis received by the user at least 28 days in advance of the AIRAC effectivedate. Where major changes are planned and more advance notice isdesirable and practicable, information provided in electronic form shouldbe issued at least 56 days before the AIRAC effective date.

102

Page 104: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

CHAPTER VIII

ELECTRONIC TERRAIN AND OBSTACLE DATA (ETOD)

(RESERVED)

103

Page 105: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

APPENDIX A. SPECIMEN OF AIP AMENDMENT

Phone/ Fax : 62 21 3507603

Telegraphic AddressAFS : WRRRYNYX

REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION

SUB DIRECTORATE MANAGEMENT OF

AERONAUTICAL INFORMATION

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lt. 7

Jakarta 10110

or

P.O.Box 3109/JKT, Jakarta 10000

Email :aim(5)dephub.go.id,

supportfS'aimindonesia.info

Web : http://airnindonesia.info/

AIRAC AIP

AMENDMENT

Nr:32

05 APR 12

AIRAC AMENDMENT FOR AIP INDONESIA VOLUME II & III

This AIRAC AIP Amendment is purposed to publish the changing of InstrumentFlight Procedures (lAPs), Standard Departure Charts - Instrument (SIDs) andStandard Arrival Charts - Instrument (STARs) which are contained in the AIP

Indonesia volume II and volume III where coming effective on May 31st 2012 at00.01 UTC

In the following pages that affected the result of changes:A. AIP VOL. II : a. Insert the attached replacement pages:

- WAJJ AD 2-7, WAJJ AD 2.24-9, WAJJ AD 2.24-11 dated 31

MAY 12.

b. Destroy the following pages :- WAJJ AD 2-7, WAJJ AD 2.24-9, WAJJ AD 2.24-11, dated

28 JUL 11.

B. AIP VOL. Ill : a. Insert the attached replacement pages:

- WAML AD 2-8, WAML AD 2.24-11, dated 31 MAY 12;

- WAOI AD 2-9, dated 31 MAY 12;

- WAOI AD 2.24-7A, WAOI AD 2.24-7-B, dated 31 MAY 12;

- WAOI AD 2.24-9A, WAOI AD 2.24-9B, dated 31 MAY 12.

b. Destroy the following pages :- WAML AD 2-8, dated 17 NOV 11, WAML AD 2.24-11,

dated

28 JUL 11;

- WAOI AD 2-9, dated 28 JUL 11;

- WAOI AD 2.24-7A, WAOI AD 2.24-7-B, dated 01 OCT 10;

- WAOI AD 2.24-9A, WAOI AD 2.24-9B, dated 01 OCT 10.

-END-

104

Page 106: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

APPENDIX B. SPECIMEN OF AIP SUPPLEMENT

Phone/ Fax : 62 21 3507603

Telegraphic AddressAFS : WRRRYNYX

REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION

SUB DIRECTORATE MANAGEMENT OF

AERONAUTICAL INFORMATION

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lt. 7Jakarta 10110

or

P.O.Box 3109/JKT, Jakarta 10000

Email :aim(Sdephub.go.id,

[email protected]

Web : http://aimindonesia.info/

AIRAC

AIP

SUPPLEMENT

Nr: 11 /13

17 OCT 13

ESTABLISHMENT OF STANDARD DEPARTURE CHART- INSTRUMENT (SID) RWY 12,

STANDARD ARRIVAL CHART- INSTRUMENT (STAR) RWY 30, AND INSTRUMENT

APPROACH PROCEDURE (IAP) VOR/DME "JPA" RWY 30 CATEGORIES A/B/C/D AT

SENTANI AIRPORT - JAYAPURA

1. INTRODUCTION

This AIP Supplement is purposed to publish the Standard Departure Chart -Instrument (SID), Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) and Instrument

Approach Procedure (IAP) by using navigation aid facility VOR/DME "JPA"which have been relocated with new coordinate 02 34 42.19S 140 31 00.00E

2. FLIGHT PROCEDURES

2.1 Flight procedure mentioned on paragraph above are depicted on

attachment as follows :

- Attachment "A" for SID RWY 12

- Attachment "B" for STAR RWY 30

- Attachment "C" for IAP RWY 30 CATA/B/C/D

2.2 This Flight procedure will be effective on December 12th 2013 at 00.01

UTC.

3. PUBLICATION

3.1 This AIP Supplement will be cancelled when the content have been

incorporated into AIP.3.2 Any changes to the content of this AIP Supplement will be notified by

NOTAM.

End'

105

Page 107: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

APPENDIX C. SPECIMETN OF AIC

Phone/ Fax : 62 21 3507603

Telegraphic AddressAFS : WRRRYNYX

REPUBLIC OF INDONESIA

DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

DIRECTORATE OF AIR NAVIGATION

SUB DIRECTORATE MANAGEMENT OF AERONAUTICAL

INFORMATION

Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Gedung Karya Lt. 7Jakarta 10110

or

P.O.Box 3109/JKT, Jakarta 10000

Email :[email protected],[email protected]

Web : http://aimindonesia.info/

AIC

Nr:01/1318 JAN 13

INDONESIA ELECTRONIC AERONAUTICAL INFORMATION PUBLICATION (e_AIP)

AVAILABLE IN THE INTERNET

1. INTRODUCTION

Directorate General of Civil Aviation of Indonesia have been introducing e_AIP toenhance the provision of aeronautical information for timely delivery to allAeronautical Information Service (AIS) users, AIS users can access the e_AIP and

other element of Aeronautical Information Packages on

http://www.aimindonesia.info/ or via http://hubud.dephub.go.id/ (AISPublication).

2. FURTHER INFORMATION

2.1 All first time users are required to register online athttp://www.aimindonesia.info/, and all registered users can access by using

user ID and password to log in.

2.2 Any enquiries related to the aeronautical information via emailaddress aim(5)dephub.R0.id and support(5>aimindonesia.info,

3. CANCELLATION

3.1 This AIC remains current until superseded by subsequent AIC.

3.2 This circular is published for the guidance and the information of all concern.

END

106

Page 108: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

APPENDIX D. AIRAC SCHEDULE YEAR 2013-2014

RAW DATA

DATE

(MAJOR)

RAW DATA

DATE

(MINOR)

PUBLICATION

DATE

(MAJOR)

PUBLICATION

DATE

(MINOR)

EFFECTIVE

DATE

21 FEB 2013

21 MAR 2013

18 APR 2013

16 MAY 2013

13 JUN 2013

11 JUL 2013

08 AUG 2013

05 SEP 2013

03 OCT 2013

31 OCT 2013

28 NOV 2013

26 DEC 2013

07 MAR 2013

04 APR 2013

02 MAY 2013

30 MAY 2013

27 JUN 2013

25 JUL 2013

22 AUG 2013

19 SEP 2013

17OCT2013

14 NOV 2013

12 DEC 2013

09 JAN 2014

07 MAR 2013

04 APR 2013

02 MAY 2013

30 MAY 2013

27 JUN 2013

25 JUL 2013

22 AUG 2013

19 SEP 2013

17 OCT 2013

14 NOV 2013

12 DEC 2013

09 JAN 2014

21 MAR 2013

18 APR 2013

16 MAY 2013

13 JUN 2013

11 JUL 2013

08 AUG 2013

05 SEP 2013

03 OCT 2013

31 OCT 2013

28 NOV 2013

26 DEC 2013

23 JAN 2014

02 MAY 2013

30 MAY 2013

27 JUN 2013

25 JUL 2013

22 AUG 2013

19 SEP 2013

17 OCT 2013

14 NOV 2013

12 DEC 2013

09 JAN 2014

06 FEB 2014

06 MAR 2014

23 JAN 2014

20 FEB 2014

20 MAR 2014

17 APR 2014

15 MAY 2014

12 JUN 2014

10 JUL2014

07 AUG 2014

04 SEP 2014

02 OCT 2014

30 OCT 2014

27 NOV 2014

06 FEB 2014

06 MAR 2014

03 APR 2014

01 MAY 2014

29 MAY 2014

26 JUN 2014

24 JUL 2014

21 AUG 2014

18 SEP 2014

16 OCT 2014

13 NOV 2014

11 DEC 2014

06 FEB 2014

06 MAR 2014

03 APR 2014

01 MAY 2014

29 MAY 2014

26 JUN 2014

24 JUL 2014

21 AUG 2014

18 SEP 2014

16 OCT 2014

13 NOV 2014

11 DEC 2014

20 FEB 2014

20 MAR 2014

17 APR 2014

15 MAY 2014

12 JUN 2014

10 JUL 2014

07 AUG 2014

04 SEP 2014

02 OCT 2014

30 OCT 2014

27 NOV 2014

25 DEC 2014

03 APR 2014

01 MAY 2014

29 MAY 2014

26 JUN 2014

24 JUL 2014

21 AUG 2014

18 SEP 2014

16 OCT 2014

13 NOV 2014

11 DEC 2014

08 JAN 2015

05 FEB 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ltd

MERRY BAKTI

Salinan:'sesuai dengan aslinya

KEPAfe;MGMN-HUKUM DAN HUMAS

Pembina (IV/a)NIP. 1968061P 19<-)403 1 002

107

Page 109: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

APPENDIX D. AIRAC SCHEDULE YEAR 2013-2014

RAW DATA RAW DATA PUBLICATION PUBLICATION EFFECTIVE

DATE (MAJOR) DATE (MINOR) DATE (MAJOR) DATE (MINOR) DATE

21 FEB 2013 07 MAR 2013 07 MAR 2013 21 MAR 2013 02 MAY 2013

21 MAR 2013 04 APR 2013 04 APR 2013 18 APR 2013 30 MAY 2013

18 APR 2013 02 MAY 2013 02 MAY 2013 16 MAY 2013 27 JUN 2013

16 MAY 2013 30 MAY 2013 30 MAY 2013 13 JUN 2013 25 JUL 2013

13 JUN 2013 27 JUN 2013 27 JUN 2013 11 JUL 2013 22 AUG 2013

11 JUL 2013 25 JUL 2013 25 JUL 2013 08 AUG 2013 19 SEP 2013

08 AUG 2013 22 AUG 2013 22 AUG 2013 05 SEP 2013 17 OCT 2013

05 SEP 2013 19 SEP 2013 19SEP2013 03 OCT 2013 14 NOV 2013

03 OCT 2013 17 OCT 2013 17 OCT 2013 31 OCT 2013 12 DEC 2013

31 OCT 2013 14 NOV 2013 14 NOV 2013 28 NOV 2013 09 JAN 2014

28 NOV 2013 12 DEC 2013 12 DEC 2013 26 DEC 2013 06 FEB 2014

26 DEC 2013 09 JAN 2014 09 JAN 2014 23 JAN 2014 06 MAR 2014

23 JAN 2014 06 FEB 2014 06 FEB 2014 20 FEB 2014 03 APR 2014

20 FEB 2014 06 MAR 2014 06 MAR 2014 20 MAR 2014 01 MAY 2014

20 MAR 2014 03 APR 2014 03 APR 2014 17APR2014 29 MAY 2014

17 APR 2014 01 MAY 2014 01 MAY 2014 15 MAY 2014 26 JUN 2014

15 MAY 2014 29 MAY 2014 29 MAY 2014 12 JUN 2014 24 JUL 2014

12 JUN 2014 26 JUN 2014 26 JUN 2014 10 JUL 2014 21 AUG 2014

10 JUL 2014 24 JUL 2014 24 JUL 2014 07 AUG 2014 18 SEP 2014

07 AUG 2014 21 AUG 2014 21 AUG 2014 04 SEP 2014 16 OCT 2014

04 SEP 2014 18 SEP 2014 18 SEP 2014 02 OCT 2014 13 NOV 2014

02 OCT 2014 16 OCT 2014 16 OCT 2014 30 OCT 2014 11 DEC 2014

30 OCT 2014 13 NOV 2014 13 NOV 2014 27 NOV 2014 08 JAN 2015

27 NOV 2014 11 DEC 2014 11 DEC 2014 25 DEC 2014 05 FEB 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

HERRY BAKTI

107

Page 110: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

APPENDIX D. AIRAC SCHEDULE YEAR 2013-2014

RAW DATA RAW DATA PUBLICATION PUBLICATION EFFECTIVE

DATE (MAJOR) DATE (MINOR) DATE (MAJOR) DATE (MINOR) DATE

21 FEB 2013 07 MAR 2013 07 MAR 2013 21 MAR 2013 02 MAY 2013

21 MAR 2013 04 APR 2013 04 APR 2013 18APR2013 30 MAY 2013

18APR2013 02 MAY 2013 02 MAY 2013 16 MAY 2013 27 JUN 2013

16 MAY 2013 30 MAY 2013 30 MAY 2013 13 JUN 2013 25 JUL 2013

13 JUN 2013 27 JUN 2013 27 JUN 2013 11 JUL 2013 22 AUG 2013

11 JUL 2013 25 JUL 2013 25 JUL 2013 08 AUG 2013 19 SEP 2013

08 AUG 2013 22 AUG 2013 22 AUG 2013 05 SEP 2013 17 OCT 2013

05 SEP 2013 19 SEP 2013 19 SEP 2013 03 OCT 2013 14 NOV 2013

03 OCT 2013 17 OCT 2013 17 OCT 2013 31 OCT 2013 12 DEC 2013

31 OCT 2013 14 NOV 2013 14 NOV 2013 28 NOV 2013 09 JAN 2014

28 NOV 2013 12 DEC 2013 12 DEC 2013 26 DEC 2013 06 FEB 2014

26 DEC 2013 09 JAN 2014 09 JAN 2014 23 JAN 2014 06 MAR 2014

23 JAN 2014 06 FEB 2014 06 FEB 2014 20 FEB 2014 03 APR 2014

20 FEB 2014 06 MAR 2014 06 MAR 2014 20 MAR 2014 01 MAY 2014

20 MAR 2014 03 APR 2014 03 APR 2014 17APR2014 29 MAY 2014

17 APR 2014 01 MAY 2014 01 MAY 2014 15 MAY 2014 26 JUN 2014

15 MAY 2014 29 MAY 2014 29 MAY 2014 12 JUN 2014 24 JUL 2014

12 JUN 2014 26 JUN 2014 26 JUN 2014 10 JUL 2014 21 AUG 2014

10 JUL 2014 24 JUL 2014 24 JUL 2014 07 AUG 2014 18 SEP 2014

07 AUG 2014 21 AUG 2014 21 AUG 2014 04 SEP 2014 16 OCT 2014

04 SEP 2014 18 SEP 2014 18 SEP 2014 02 OCT 2014 13 NOV 2014

02 OCT 2014 16 OCT 2014 16 OCT 2014 30 OCT 2014 11 DEC 2014

30 OCT 2014 13 NOV 2014 13 NOV 2014 27 NOV 2014 08 JAN 2015

27 NOV 2014 11 DEC 2014 11 DEC 2014 25 DEC 2014 05 FEB 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

/U^HERRY BAKTI

No Proses Nama Jabatan Tanggal ffaraf

1. Disempurnakan Israfulhayat Kabag Hukum & Humas £a/A . l^ \2. Diperiksa M. Nasir Usman Direktur Navigasi Penerbangan 2Vv-<7 *£b~^3. Diperiksa Arfiyanti Samad Sesditjen Hubud a>/tf-«M ^-

107

Page 111: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

APPENDIX D. AIRAC SCHEDULE YEAR 2013-2014

RAW DATA

DATE

(MAJOR)

RAW DATA

DATE

(MINOR)

PUBLICATION

DATE

(MAJOR)

PUBLICATION

DATE

(MINOR)

EFFECTIVE

DATE

21 FEB 2013

21 MAR 2013

18 APR 2013

16 MAY 2013

13 JUN 2013

11 JUL2013

08 AUG 2013

05 SEP 2013

03 OCT 2013

31 OCT 2013

28 NOV 2013

26 DEC 2013

07 MAR 2013

04 APR 2013

02 MAY 2013

30 MAY 2013

27 JUN 2013

25 JUL 2013

22 AUG 2013

19 SEP 2013

17 OCT 2013

14 NOV 2013

12 DEC 2013

09 JAN 2014

07 MAR 2013

04 APR 2013

02 MAY 2013

30 MAY 2013

27 JUN 2013

25 JUL 2013

22 AUG 2013

19 SEP 2013

17 OCT 2013

14 NOV 2013

12 DEC 2013

09 JAN 2014

21 MAR 2013

18APR2013

16 MAY 2013

13 JUN 2013

11 JUL2013

08 AUG 2013

05 SEP 2013

03 OCT 2013

31 OCT 2013

28 NOV 2013

26 DEC 2013

23 JAN 2014

02 MAY 2013

30 MAY 2013

27 JUN 2013

25 JUL 2013

22 AUG 2013

19 SEP 2013

17 OCT 2013

14 NOV 2013

12 DEC 2013

09 JAN 2014

06 FEB 2014

06 MAR 2014

23 JAN 2014

20 FEB 2014

20 MAR 2014

17APR2014

15 MAY 2014

12 JUN 2014

10 JUL2014

07 AUG 2014

04 SEP 2014

02 OCT 2014

30 OCT 2014

27 NOV 2014

06 FEB 2014

06 MAR 2014

03 APR 2014

01 MAY 2014

29 MAY 2014

26 JUN 2014

24 JUL 2014

21 AUG 2014

18 SEP 2014

16 OCT 2014

13 NOV 2014

11 DEC 2014

06 FEB 2014

06 MAR 2014

03 APR 2014

01 MAY 2014

29 MAY 2014

26 JUN 2014

24 JUL 2014

21 AUG 2014

18 SEP 2014

16 OCT 2014

13 NOV 2014

11 DEC 2014

20 FEB 2014

20 MAR 2014

17 APR 2014

15 MAY 2014

12 JUN 2014

10 JUL2014

07 AUG 2014

04 SEP 2014

02 OCT 2014

30 OCT 2014

27 NOV 2014

25 DEC 2014

03 APR 2014

01 MAY 2014

29 MAY 2014

26 JUN 2014

24 JUL 2014

21 AUG 2014

18 SEP 2014

16 OCT 2014

13 NOV 2014

11 DEC 2014

08 JAN 2015

05 FEB 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

Pembina (IV/a)NIP. 19680619 199403 1 002

107

Page 112: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

APPENDIX D. AIRAC SCHEDULE YEAR 2013 - 2014

RAW DATA

DATE

(MAJOR)

21 FEB 2013

21 MAR 2013

18 APR 2013

16 MAY 2013

13 JUN 2013

11 JUL 2013

08 AUG 2013

05 SEP 2013

03 OCT 2013

31 OCT 2013

28 NOV 2013

26 DEC 2013

23 JAN 2014

20 FEB 2014

20 MAR 2014

17 APR 2014

15 MAY 2014

12 JUN 2014

10 JUL2014

07 AUG 2014

04 SEP 2014

02 OCT 2014

30 OCT 2014

| 27 NOV 2014

RAW DATA

DATE

(MINOR)

07 MAR 2013

04 APR 2013

02 MAY 2013

30 MAY 2013

27 JUN 2013

25 JUL2013

22 AUG 2013

19 SEP 2013

17OCT2013

14 NOV 2013

12 DEC 2013

09 JAN 2014

06 FEB 2014

06 MAR 2014

03 APR 2014

01 MAY 2014

29 MAY 2014

26 JUN 2014

24 JUL 2014

21 AUG 2014

18 SEP 2014

16 OCT 2014

13 NOV 2014

11 DEC 2014

PUBLICATION

DATE

(MAJOR)

07 MAR 2013

04 APR 2013

02 MAY 2013

30 MAY 2013

27 JUN 2013

25 JUL 2013

22 AUG 2013

19 SEP 2013

17 OCT 2013

14 NOV 2013

12 DEC 2013

09 JAN 2014

06 FEB 2014

06 MAR 2014

03 APR 2014

01 MAY 2014

29 MAY 2014

26 JUN 2014

24 JUL 2014

21 AUG 2014

18 SEP 2014

16 OCT 2014

13 NOV 2014

11 DEC 2014

PUBLICATION

DATE

(MINOR)

21 MAR 2013

18 APR 2013

16 MAY 2013

13 JUN2013

11 JUL2013

08 AUG 2013

05 SEP 2013

03 OCT 2013

31 OCT 2013

28 NOV 2013

26 DEC 2013

23 JAN 2014

20 FEB 2014

20 MAR 2014

17 APR 2014

15 MAY 2014

12 JUN 2014

10JUL2014

07 AUG 2014

04 SEP 2014

02 OCT 2014

30 OCT 2014

27 NOV 2014

25 DEC 2014

EFFECTIVE

DATE

02 MAY 2013

30 MAY 2013

27 JUN 2013

25 JUL 2013

22 AUG 2013

19 SEP 2013

17 OCT 2013

14 NOV 2013

12 DEC 2013

09 JAN 2014

06 FEB 2014

06 MAR 2014

03 APR 2014

01 MAY 2014

29 MAY 2014

26 JUN 2014

24 JUL 2014

21 AUG 2014

18 SEP 2014

16 OCT 2014

13 NOV 2014

11 DEC 2014

08 JAN 2015

05 FEB 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

tld

HERRY BAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFULHAYAT

Pembina (IV/a)NIP. 19680619 199403 1 002

107

Page 113: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman dan Standar Bagian 175-03(Manual Of Standard Part 175-03) Mengenai PublikasiInformasi Aeronautika (Publication Of AeronautikaInformation), sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan ini.

Pasal 2

Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,di lingkungan Kementerian Perhubungan;

3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;

5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Para Kepala Badan

No Proses Nama Jabatan Tanggal Paraf

1. Disempurnakan Israfulhayat Kabag Hukum & Humas 2-^/c,. ii/i H2. Diperiksa M. Nasir Usman Direktur Navigasi Penerbangan 2>/V"r Jkr3. Diperiksa Arfiyanti Samad Sesditjen Hubud 22fo-rq *fr

Laptop sulis/sulis/MOS 175-03/april 2014

Page 114: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman dan Standar Bagian 175-03(Manual Of Standard Part 175-03) Mengenai PublikasiInformasi Aeronautika (Publication Of AeronautikaInformation), sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan ini.

Pasal 2

Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal, InspektLir Jenderal, Para Kepala Badandi lingkungan Kementerian Perhubungan;

3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;

5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS

ISRAFULHAYAT

Pembina (IV/a)NIP. 19680619 199403 1 002

Laptop sulis/sulis/MOS 175-03/april 2014

Page 115: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman dan Standar Bagian 175-03(Manual Of Standard Part 175-03) Mengenai PublikasiInformasi Aeronautika (Publication Of AeronautikaInformation), sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan ini.

Pasal 2

Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

ttd

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badandi lingkungan Kementerian Perhubungan;

3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);

8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGtAN HUKUM DAN HUMAS

Pembina (IV/a)NIP. 19680619 199403 1 002

Laptop sulis/suNs/MOS175-03/april 2014

Page 116: KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN …€¦ · KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA Nomor

Pasal 1

Memberlakukan Pedoman dan Standar Bagian 175-03(Manual Of Standard Part 175-03) Mengenai PublikasiInformasi Aeronautika (Publication Of AeronautikaInformation), sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan ini.

Pasal 2

Direktur Navigasi Penerbangan melaksanakan pengawasanterhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 April 2014

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

HERRY BAKTI

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;

2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Kepala Badan

di lingkungan Kementerian Perhubungan;

3. Para Direktur di Lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;

4. Para Kepala Otoritas Bandar Udara;

5. Para Kepala Bandar Udara di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;

6. Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero);

7. Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);

8. Direktur Utama Perum LPPNPI.

Laptop sulis/sulis/MOS 175-03/aprii 2014