KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN ... - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/buletin_2017/pdf/... · KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW) SUMATERA BARAT SYAFRIYANTI,

BULETIN

KARYA CIPTA INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

EDISI 09TAHUN XVII SEPTEMBER 2019

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUMDAN PERUMAHAN RAKYAT

EDWARD ABDURRAHMAN, DIREKTUR KETERPADUAN

INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN Sosok Pemimpin Mengayomi

Revitalisasi TPA Regional Sarbagita Suwung Untuk

Tingkatkan Pelayanan

Menuju Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan Satu Data

Daftar Isi

12

16

18

22

26

28

30

32

33

34

05

06

07

08

09

03

DAFTARISI

04

2410

CIPTAKARYA 2019 | SEPTEMBER | 02

INFO BARU: KEMENTERIAN PUPR MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN RP120,21 TRILIUN PADA TAHUN 2020

INFO BARU: KUNJUNGAN DIREKTUR PKP KE KAMPUNG MAKASSAR TIMUR KOTA TERNATE

INFO BARU: PEMBANGUNAN DUA PTN DI PADANG SEGERA SELESAI

INFO BARU: PELAKSANAAN WATER FRONT CITY KOTA PARIAMAN SEGERA DIKEBUT

INOVASI: BANGUN SARPRAS DASAR PERMUKIMAN TERDAMPAK BANDARA YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT (YIA) KULONPROGO

LIPUTAN KHUSUS: REVITALISASI TPA REGIONAL SARBAGITA SUWUNG UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN

ANDA PERLU TAHU: KETERPADUAN SISTEM INFORMASI DI LINGKUNGAN DITJEN CIPTA KARYA

LENSA CK: BANTUAN DITJEN CIPTA KARYA UNTUK KORBAN GEMPA AMBON

LENSA CK: PELANTIKAN DAN SERTIJAB PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PUPR

SEPUTAR KITA

INFO BARU: UBAH WAJAH PONTIANAK DARI TEPIAN SUNGAI KAPUAS

INOVASI: BELITUNG BANGKIT DARI MATI SURI

PROFIL: EDWARD ABDURRAHMAN, DIREKTUR KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

EDITORIAL: MENUJU SATU DATA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN

INFO BARU: TINGKATKAN AKSES AIR MINUM, 6 KPBU SPAM MENJALANI KONSTRUKSI DAN 10 LAINNYA TAHAP PERSIAPAN

BERITA UTAMA: MENUJU KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DENGAN SATU DATA

INOVASI: KOLABORASI PEMERINTAH TERHADAP SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KOTA BALIKPAPAN

INOVASI: GELIAT PARIWISATA DI NGAGLIK MENDAPAT DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PISEW

INOVASI: SATU CIPTA KARYA, CIPTA KARYA SATU MELALUI KEGIATAN JUMAT BERSIH

BULETIN

EDITORIAL

Menuju Satu Data Pembangunan Infrastruktur Permukiman

Pada tanggal 12 Juni 2019, Presiden Jokowi resmi menandatangani Perpres No. 39 Tahun

2019 tentang Satu Data Indonesia. Kebijakan Satu Data Indonesia adalah sistem tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode Referensi dan data Induk. Oleh karena itu kebijakan Satu Data Indonesia diyakini akan mendorong sinkronisasi data antar lembaga pemerintah pusat maupun daerah karena referensi pengumpulan data yang telah terstandarisasi.

Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, memulai program ‘Satu Data Pembangunan Infrastruktur’

sejak tahun 2008. Sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, pengisian data dalam sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya dilakukan secara terpadu dan diimplementasikan melalui kegiatan pembinaan satu data oleh Balai PPW kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota selaku Produsen Data. Melalui mekanisme ini, diharapkan setiap sistem informasi terintegrasi yang data di dalamnya tidak berdiri sendiri serta dapat dipergunakan bersama untuk kepentingan pengambilan kebijakan Ditjen Cipta Karya. Pada tahun 2019 Ditjen Cipta Karya mendapatkan predikat Proactive (tertinggi di antara seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR) untuk tingkat kematangan Pengelolaan Data berdasarkan hasil penilaian Pusdatin Kementerian PUPR. Penghargaan ini menjadi cambuk agar Ditjen Cipta Karya terus berupaya melakukan sinergi data untuk kemajuan Indonesia.

PELINDUNGDanis H. Sumadilaga

PENANGGUNG JAWABT. Iskandar

DEWAN REDAKSIEdward Abdurrachman, Diana Kusumastuti,

Prasetyo, Didiet A. Akhdiat, Yudha Mediawan, Andreas Wibowo,

Iwan Suprijanto

PEMIMPIN REDAKSIAswan Nizar

PENYUNTING REDAKSICahyani Kusrianingsih, Daniel, Ary

Prasetyo, Indah Raftiarty ER, Astaf Aji Pranaya

BAGIAN PRODUKSIRizqiah Darmawiasih, Bramanti Nawang

Sari, Dewi Savitri, Ari Iswanti

SEKRETARIATFajar Drestha Birawa, Harniati Ulfah,

Muljihad Nur Muharom

KONTRIBUTORSri Murni Edi K, Airyn Saputri Harahap, Marsaulina Pasaribu, Kusumawardhani,

Muhammad Rizat Abidin, Meike Kencanawulan, Fajar Santoso Hutahean, Maryoko Hadi, Ade Syaiful Rachman, J.

Wahju Kusumosusanto, Irwan Leo Putra Harahap, Oscar R. Siagian, Cut Nourhusnul

Akhirina

ALAMAT REDAKSIJl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru 12110,

Telp/Fax: 021-7245754


www.ciptakarya.pu.go.id

Ditjen Cipta Karya

@ditjenciptakarya

Ditjen Cipta Karya

@ditjenck

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

COVER: Infografis satu data Cipta Karya


INFOBARU

KOTA PONTIANAK TERUS DIPERCANTIK MELALUI PENATAAN TEPIAN SUNGAI KAPUAS DEMI MENGUBAH WAJAH KOTA. DENGAN MEMAKSIMALKAN KONSEP WATER FRONT CITY, KOTA PONTIANAK TERLIHAT ELOK DENGAN SELESAINYA PEMBANGUNAN SARANA YANG MENYUSURI TEPIAN SUNGAI.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, dalam kunjungannya bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, didampingi Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono, serta Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Barat Deva Kurniawan Rahmadi, Kamis (06/09/2019) di Pontianak.

“Sebelumnya pada tahun anggaran 2016-2017, Kementerian PUPR telah menyelesaikan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit dengan total anggaran Rp30,45 miliar. Untuk selanjutnya, saat ini juga tengah diselesaikan restorasi Masjid Beting dan kawasan sekitar dengan total anggaran Rp91,1 miliar dengan progres konstruksi 74% dan ditargetkan selesai November 2019,” tutur Danis.

Sedangkan untuk penataan permukiman Benua Melayu Laut (BML), Kementerian PUPR

Teks: FIRIRA/BPPW KALBAR

Program penataan kampung nelayan menjadi salah satu prioritas Pemerintahan

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada periode 2016-2019 dengan melakukan penataan kawasan permukiman nelayan dan tepi air di 11 lokasi. Program ini bertujuan untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia.

Di kawasan Kampung Beting sendiri terdapat bangunan cagar budaya yang erat dengan sejarah perkembangan Kota Pontianak, yakni Masjid Jami dan Istana Kadriah Kesultanan Pontianak. Kawasan ini termasuk salah satu kawasan kumuh yang kemudian dilakukan penataan secara bertahap sejak tahun 2017-2018 dengan anggaran Rp79,2 miliar. Penataan di Kampung Beting dilakukan terintegrasi dengan penataan tepian Sungai Kapuas di Tambelan Sampit.

UBAH WAJAH PONTIANAK DARI TEPIAN SUNGAI KAPUAS

dengan total anggaran tahun jamak 2017-2018 sebesar Rp49,9 miliar telah meningkatkan kondisi lingkungan kawasan tersebut. Pekerjaannya mencakup jalur pejalan kaki sepanjang 836 meter, pembangunan mushola, pintu gerbang, pos keamanan, pos polisi, pos babinsa, tandon air 3 pasang, CCTV, dan lampu penerangan.

“Konsepnya kita mengubah sungai ini. Awalnya halaman belakang kita ubah menjadi halaman depan. Dengan membangun pedestrian untuk pejalan kaki dan taman sepanjang kawasan sungai ini,” ungkap Danis. Lanjut Danis, target utama adalah kawasan ini menjadi pusat rekreasi dan ekonomi. “Kita harapkan ini menjadi model kawasan yang modern sebagai penataan kawasan sungai. Sehingga ekonomi masyarakat menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan sektor pariwisata juga,” harap Danis. ◇

Teks: KOMPUCK

ALOKASI ANGGARAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) DALAM RAPBN TA 2020DISETUJUI KOMISI V DPR RI SEBESAR RP120,21 TRILIUN. KEPUTUSAN TERSEBUT DIAMBIL DALAM RAPAT KERJA DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) ANTARA KOMISI V DPR RI BERSAMA KEMENTERIAN PUPR DAN KEMENTERIAN/LEMBAGA MITRA KERJA KOMISI V DPR DI GEDUNG DPR, RABU (18/09/2019).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi dan ucapan

terima kasih kepada Komisi V DPR RI atas kerja sama selama ini, khususnya dalam pembahasan panjang RAPBN tahun 2020 yang telah dilakukan sejak bulan Juni 2019 hingga akhirnya disahkan. “Kementerian PUPR akan berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diberikan dengan penuh tanggung jawab dan senantiasa memperhatikan target yang telah ditetapkan, baik di dalam RPJMN, Renstra Kementerian PUPR, direktif Presiden, dan juga termasuk aspirasi anggota DPR RI,” kata Menteri Basuki.

Besaran anggaran juga digunakan untuk mendukung 5 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas sebesar Rp4,89 triliun, infrastruktur pendukung PON XX di Papua sebesar Rp793 miliar, serta dukungan infrastruktur pendidikan dan

pasar sebesar Rp6 triliun Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengapresiasi kinerja legislasi selama 5 tahun terakhir yang telah mengesahkan 5 Undang-Undang, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan Undang-Undang Sumber Daya Air yang baru disahkan Selasa (17/09/2019).

Sedangkan dalam menjalankan fungsi pengawasan, Menteri Basuki menyatakan bahwa Komisi V telah secara reguler melaksanakan kunjungan kerja dan terjun langsung ke lapangan untuk mengecek pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR. RDP dengan agenda pengesahan hasil pembahasan alokasi anggaran dan program kementerian/

lembaga dan badan mitra kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA 2020 tersebut merupakan keputusan terakhir RAPBN di Komisi V DPR. Selanjutnya hasil rapat diserahkan ke Badan Anggaran DPR RI untuk kemudian ditetapkan dalam Sidang Paripurna menjadi Undang-Undang APBN tahun 2020. Rapat kerja ditutup dengan perpisahaan antara Komisi V DPR RI dan mitra kerja dengan melakukan foto bersama dan penyerahan buku tentang kinerja Komisi V DPR.

Turut hadir dalam RDP, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Bagus Puruhinto, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, dan Plt. Kepala Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) yang juga Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis H. Sumadilaga. ◇

INFOBARU

KEMENTERIAN PUPR MENDAPAT ALOKASI ANGGARAN RP120,21 TRILIUN PADA TAHUN 2020



INFOBARU

DIREKTUR PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN DITJEN CIPTA KARYA DIDIET AKHDIAT, MELAKUKAN KUNJUNGAN MONITORING KE LOKASI KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN KAWASAN KAMPUNG MAKASSAR TIMUR, KAMIS (19/09/2019).

harus ditangani secara khusus, termasuk komitmen Pemerintah Daerah untuk berkolaborasi menangani Kampung Makassar Timur secara tuntas.

“Melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, terdapat infrastruktur terbangun seperti ruang terbuka hijau di beberapa titik lokasi di Kota Ternate. Namun sangat disayangkan setelah bangunan ini diserahterimakan ke Pemerintah Daerah, perawatan dan pengelolaannya tidak dilakukan secara rutin,” ungkap Didiet. ◇

Teks: Tatik/Maya/BPPW Maluku Utara

Kawasan Kampung Makassar Timur menjadi salah satu kawasan di Kota

Ternate yang ditetapkan melalui SK Kumuh Walikota Ternate pada tahun 2016. Melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara tahun 2019, penanganan kawasan kumuh di Kampung Makassar Timur dilaksanakan dengan kegiatan penanganan kumuh skala kawasan.

Didiet mengatakan, dalam penanganan lokasi kumuh seperti di Kampung Makassar Timur ini sangatlah kompleks, hampir semua indikator kumuh

PENINGKATAN KUALITAS KUMUH PERKOTAAN DI KAMPUNG MAKASSAR

KEPALA BALAI PRASARANA

PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW)

SUMATERA BARAT SYAFRIYANTI,

MENINJAU LANJUTAN PEMBANGUNAN

PERGURUAN TINGGI POLITEKNIK

NEGERI PADANG DAN INSTITUT SENI

INDONESIA KOTA PADANG PANJANG

YANG SELAMA INI MANGKRAK, RABU

(18/09/2019).

Sedangkan di Institut Seni Indonesia Kota Padang Panjang, pembangunan yang dilanjutkan yaitu gedung film dan televisi. Dalam pembangunan kedua gedung tersebut tidak banyak pekerjaan pada struktur bangunannya, tetapi lebih pada penyiapan ruang studio televisi dan bioskop mini. Bobot pekerjaan yang cukup besar terletak pada pengadaan barang untuk kedua gedung tersebut.

“Untuk Institut Seni Indonesia, pekerjaan struktur bangunannya tidak terlalu banyak, tapi lebih banyak pada pengadaan barang untuk ruangan studio televisi dan bioskop mini. Ini perlu kita jadikan perhatian untuk menjamin kualitas dua ruangan tersebut supaya sesuai dengan standar yang baik,” tutup Syafriyanti. ◇Teks: RJP/

BPPW Sumbar

Syafriyanti mengungkapkan tujuan monitoring ini adalah untuk menyaksikan

langsung progres pekerjaan sampai hari ini. “Kita turun ke lapangan guna menyaksikan progres pekerjaan, kita tidak hanya menerima laporan saja, tapi perlu membuktikannya secara langsung,” ujar Syafriyanti.

Sementara itu, pembangunan Politeknik Negeri Padang telah menunjukkan progres pekerjaan sesuai ekspektasi karena disandingkan dengan rencana pelaksanaan yang menunjukan deviasi plus sebesar 5%. Pekerjaan yang dilaksanakan di Politeknik Negeri Padang ini yaitu melanjutkan pembangunan dari lantai 2 hingga lantai 4.

PEMBANGUNAN DUA PTN DI PADANG SEGERA SELESAI


INFO BARU


INFOBARU

KOTA PARIAMAN MERUPAKAN KOTA KECIL YANG BERHADAPAN LANGSUNG DENGAN PANTAI DAN BANYAK DILALUI OLEH SUNGAI. KEBERADAAN PANTAI DAN SUNGAI TERSEBUT DIUMPAMAKAN SEBAGAI 'HALAMAN' KOTA PARIAMAN, OLEH KARENA ITU PEMERINTAH KOTA PARIAMAN MENERAPKAN PENGEMBANGAN KOTA DENGAN KONSEP WATER FRONT CITY. HAL TERSEBUT DITUTURKAN WALIKOTA PARIAMAN, GENIUS UMAR, SABTU (31/08/2019).

mengharapkan bantuan Pemerintah Kota Pariaman untuk mendampingi proses pembangunan ini,” ujar Syafriyanti. Dalam rapat koordinasi dengan Walikota Pariaman ini dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pariaman dan masyarakat sekitar lokasi kegiatan.

Teks: RJP/BPPW Sumbar

Menindaklanjuti keadaan tersebut, Balai Prasarana Permukiman Wilayah

(BPPW) Sumatera Barat melaksanakan rapat koordinasi terkait penataan kawasan Water Front City Kota Pariaman. Kepala BPPW Sumatera Barat Syafriyanti, mengungkapkan tujuan dari rapat koordinasi ini adalah memastikan kesiapan di lapangan, karena dalam waktu dekat pekerjaan segera dilaksanakan. Selain itu yang tidak kalah pentingnya yaitu meminta dukungan kepada Pemerintah Kota Pariaman terhadap proses pembangunan.

“Supaya pengembangan Water Front City ini berjalan dengan lancar dan berakhir sesuai jadwal, kami sangat

PELAKSANAAN WATER FRONT CITY KOTA PARIAMAN SEGERA DIKEBUT

Selain mendiskusikan pelaksanaan Water Front City, dalam kesempatan ini juga dibahas kesiapan pelaksanaan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) skala kawasan yang akan dilaksanakan tahun 2020. Program KOTAKU skala kawasan ini juga akan mendukung program Water Front City karena lokasinya berhadapan dengan sungai. ◇

PEMERINTAH TERUS MENINGKATKAN AKSES AIR MINUM AMAN BAGI SELURUH MASYARAKAT

INDONESIA. HINGGA AKHIR TAHUN 2018,

CAKUPAN LAYANAN AIR MINUM DI

INDONESIA BARU MENCAPAI SEBESAR

73% DAN DITARGETKAN MENINGKAT TAHUN 2019 MENJADI 75%.

TARGET 100% AKSES AIR MINUM SESUAI

DENGAN RPJMN 2015-2019 DAN SUSTAINABLE

DEVELOPMENT GOALS (SDGS) YAKNI TAHUN 2030.

Teks: Kompuck

Pemenuhan akses aman air minum sesuai dengan otonomi daerah menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat dan badan usaha memberikan dukungan bagi akselerasi program penyediaan air minum di daerah. Hal ini karena pendanaan yang dibutuhkan untuk mencapai 100% akses aman air minum diperlukan biaya yang sangat besar, yaitu sekitar Rp253,8 triliun dengan komposisi 20%

TINGKATKAN AKSES AIR MINUM, 6 KPBU SPAM MENJALANI KONSTRUKSI DAN 10 LAINNYA TAHAP PERSIAPAN


INFO BARU

dari APBN dan 80% non APBN. Melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi salah satu inovasi pembiayaan pembangunan SPAM.

“Untuk periode 2020-2024, ditargetkan pembiayaan 10 Juta Sambungan Rumah dengan tambahan kapasitas sebesar 85.000 liter/detik. Kementerian PUPR mendukung melalui program pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru sebesar 45.250 liter/detik, program optimalisasi SPAM eksisting sebesar 21.350 liter/detik, dan program penurunan kebocoran sebesar 18.400 liter/detik,” kata Menteri Basuki dalam sambutannya yang dibacakan oleh Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga, pada acara Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum (IWWEF) ke-8 di Jakarta, Rabu (18/09/2019).

Dikatakan Menteri Basuki, diperkirakan kebutuhan pembiayaan program 10 Juta Sambungan Rumah sebesar Rp92,3 triliun. Dengan skema KPBU, diharapkan penambahan layanan air minum bisa terlaksana lebih cepat dan masyarakat tetap membayar biaya pengolahan air menjadi air layak minum dengan tarif terjangkau, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Hingga September 2019, berdasarkan data Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM), 6 SPAM yang dibiayai melalui skema KPBU sudah dalam tahap konstruksi, yakni SPAM Jatisari Kota Bekasi, Umbulan, Kota Bandar Lampung, Semarang Barat, Dumai, dan Kali Angke Tangerang Selatan.

Untuk SPAM Jatisari Kota Bekasi, saat ini proses konstruksinya telah selesai 100% dan tinggal menunggu pengumuman waktu operasi. SPAM berkapasitas 200 liter/detik tersebut dibangun dengan biaya investasi sekitar Rp600 miliar dan akan melayani 100 ribu penduduk. Kemudian SPAM Umbulan dengan kapasitas 4.000 liter/detik yang akan melayani 1,3 juta penduduk di Provinsi Jawa Timur. SPAM Umbulan dibangun dengan nilai investasi sekitar Rp2 triliun dan saat ini progres konstruksinya sudah sebesar 83,5%.

Pembangunan SPAM dengan skema KPBU lainnya yang saat ini progresnya sudah signifikan adalah SPAM Bandar Lampung dengan kapasitas 750 liter/detik yang akan melayani 300 ribu penduduk di Kota Bandar Lampung. Progres konstruksinya saat ini sebesar 59,08% dengan nilai investasi sebesar Rp1,26 triliun. ◇

Hidup sehat ia padankan dengan nilai kehidupan yang ia yakini sejak kecil

sebagai pria yang lahir dan besar di Bukittinggi, Sumatera Barat. Edward berpegang pada dua moto hidup yakni ‘lamak di awak katuju di urang’ (kita senang, orang suka, setiap tindak tanduk dan perilaku janganlah sampai merugikan orang lain) dan ‘alun takilek lah takalam’ (sebelum terang sudah terpahami, seseorang harus bijak dan penuh rasa sehingga ia bisa mengerti apa yang dimaksud oleh seseorang sebelum orang tersebut mengutarakannya dalam bentuk kata-kata).


PERJALANAN HIDUP DIGAMBARKANNYA IBARAT AIR MENGALIR, SUDAH ADA YANG MENGATURNYA. BERBINCANG DENGAN EDWARD ABDURRAHMAN MEMANG TERASA MENGALIR SANTAI DAN SARAT DENGAN NILAI KEHIDUPAN. DI USIANYA YANG SUDAH SETENGAH ABAD LEBIH, EDWARD TERLIHAT SEHAT DENGAN HOBI BERENANG YANG SELALU DIJALANI BAHKAN KETIKA DINAS LUARPUN TETAP DIUSAHAKAN, ENTAH ITU PAGI ATAU SORE HARI,” UJARNYA. SELAIN BERENANG, PRIA INI SENANG MENJALANI BEKAM SEBAGAI SUNNAH UNTUK PENGOBATAN DAN KEBUGARAN TUBUH.

Sosok Pemimpin Mengayomi

PROFIL EDWARD ABDURRAHMANDIREKTUR KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN, DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROFIL

“Ketika mengikuti assesment dengan tim Psikologi Universitas Indonesia, mereka mengatakan bahwa saya punya planning namun tidak ambisius. Karir saya memang saya lakoni mengalir saja, apa yang diamanahkan maka dijalani saja dengan keyakinan bahwa ada yang mengawasi kita, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Yang Maha Pencipta. Maka dari itu lakukan saja secara istiqomah dan konsisten. Saya teringat pesan pak Menteri, bahwa insan PUPR harus memiliki akhlaqul kharimah (akhlak mulia),” imbuhnya lagi. Baginya pesan tersebut merupakan pesan spirit dalam

bekerja bahwa kita akan mulia jika kita bekerja dengan akhlak yang dikehendaki sang Pencipta.

MENGAYOMI DAN MENDUKUNGEdward percaya bahwa seluruh jajarannya memiliki kemampuan, namun tidak semua mau dan berani menyampaikan pendapat. Di sinilah peran pemimpin untuk bisa menggali dan mengapresiasi jajaran. Jiwa mengayomi seorang pemimpin sangat dibutuhkan dalam menjadikan organisasi yang dipimpin memiliki potensi untuk berkembang. Eksistensi seorang pimpinan hanya akan kuat dengan sinergi dan dukungan

jajaran, demikian ungkap Edward.

Saat masih mengawali karir di Kementerian ini, dulu Edward sangat merasakan pengaruh dukungan dari pemimpinnya, baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pendidikan. Pengaruh dukungan tersebut membuat ia terpacu untuk memberikan kesempatan kepada bawahannya. Termasuk dorongan kepada jajarannya untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dorongan untuk sekolah ini tidak saja diberikannya kepada pegawai PNS, namun juga kepada KI (Konsultan Individual) yang akan selesai masa tugasnya, bahkan ada OB (Office Boy) yang setelah dikenalinya ternyata seorang sarjana dan memiliki kemampuan komputer yang cukup bagus, dan didorongnya untuk menjadi konsultan. Hingga saat ini, di setiap unit yang ia pimpin, selalu terdapat pegawai yang berkesempatan melanjutkan pendidikan, baik di dalam maupun di luar negeri bahkan sampai S3.

Selain perhatian, menurut Edward pemimpin juga perlu memberikan kesempatan pegawainya untuk berkembang dan berkarya. “Pegawai itu ‘kan punya potensi dan punya banyak keinginan, untuk itu kita perlu menggali dan menjadikan peluang untuk organisasi berkembang lebih baik. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan berdialog dengan pegawai. Selain itu, ketika tugas ke daerah, saya sering mengajak pegawai untuk mengetahui potensi di samping teman diskusi atau untuk meminta masukan/pertimbangan. Kuncinya mendengar, mengarahkan, lalu memberikan kesempatan,” terang Edward.

KEMANDIRIAN DAERAHSelesai mengenyam bangku kuliah di Teknik Planologi, Institut Teknologi Bandung

(ITB), Edward mengawali pekerjaannya dengan bekerja di beberapa perusahaan swasta nasional dan internasional sebelum bergabung di Kementerian ini. Edward mulai berkarir di Direktorat Jenderal Bina Marga pada tahun 1996, sebelum bergabung di Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2000. Dalam perjalanan karirnya, Edward pernah ditugaskan di Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal, dan bergabung kembali ke Direktorat Jenderal Cipta Karya hingga sekarang menjabat sebagai Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman. Menjadi pemimpin tak lantas membuat Edward menjadi eksklusif, ia selalu membuka pintu ruang kerjanya agar para pegawainya tidak segan masuk untuk berdiskusi mengenai pekerjaan. “Namun jangan untuk ghibah (membicarakan) orang lain,” guraunya.

Khusus untuk kondisi kantor, Edward tidak kenal tawar-menawar mengenai kebersihan. Saat bergabung di Direktorat Jenderal Cipta Karya ia memastikan ruangan kerja harus rapi, toilet tak boleh berbau, tidak becek, air keran mengalir baik, dan tentu saja tidak boleh merokok di area yang telah ditentukan. Jika dilanggar, Edward tidak segan memberikan sanksi. Menurutnya, kantor adalah tempat kerja dan lingkungan hidup yang harus dijaga bersama.

Edward memiliki mimpi terhadap kemandirian daerah di Indonesia, dia banyak melihat daerah saat ini sangat bergantung kepada pusat, mulai dari perencanaan sampai kepada pelaksanaan. Diperlukan penguatan daerah sehingga daerah lebih kreatif dan punya rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap investasi pembangunan yang sudah dilakukan. Kemandirian menjadi kunci keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan


daerah. Sejarah sudah membuktikan bahwa daerah-daerah zaman dahulu sudah menunjukkan kemampuannya dalam membangun daerahnya. Dia mencontohkan di Kota Banda Aceh ada sungai sepanjang 12 km, ternyata sungai ini dibangun oleh Raja Sultan Iskandar Muda pada tahun 1603. Sungai ini difungsikan untuk mengalirkan air ke pusat kota. Lalu di Kota Medan, ada masjid raya yang indah dan megah yang dikenal dengan nama Masjid Raya Al-Mashun dan dibangun pada tahun 1906. Masjid ini menjadi saksi kemandirian daerah dan kemajuan ekonomi daerah saat itu. Banyak bukti sejarah yang menggambarkan kekuatan dan kejayaan daerah pada masa lampau. Hal ini ini perlu dibangkitkan dengan memberikan peluang dan dorongan kepada daerah untuk semakin mandiri.

“Infrastruktur permukiman adalah infrastruktur dasar yang langsung berhubungan dengan masyarakat, hal ini seharusnya menjadi tugas utama Pemerintah Daerah. Upaya perubahan delivery perencanaan dan pelaksanaan menjadi kebutuhan untuk memandirikan daerah, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan,” ungkap Edward. ◇

DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN, DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA, KEMENTERIAN PUPR, MEMULAI PROGRAM ‘SATU DATA INDONESIA’ SEJAK TAHUN 2008. HASIL YANG DIHARAPKAN ADALAH TERSEDIANYA DATA YANG AKURAT, MUTAKHIR, TERPADU, DAN DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN, SEHINGGA DAPAT DIGUNAKAN DALAM PERENCANAAN, PELAKSANAAN, MAUPUN EVALUASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA.


BERITA UTAMA

Menuju Keterpaduan Infrastruktur Permukiman dengan Satu Data

Perencanaan Teknis

Penganggaran dan Pengadaan

Konstruksi Pasca Konstruksi


"Kebutuhan data memang sudah harus dari awal. Tanpa

data kita tidak dapat membuat perencanaan. Saat merencanakan sesuatu kita harus tahu keadaan di lapangan seperti apa, targetnya, kebutuhan anggaran, jadi basis kita adalah data. Semenjak rencana itu bergerak kita harus punya data. Pertanyaan besarnya, datanya dari mana? Itu data riil atau tidak?” ujar Edward Abdurrahman, Direktur Keterpaduan Infrastruktur Permukiman (KIP).

Menurut Edward, kendala terbesar justru mendapatkan data riil di lapangan, karena tidak semua daerah memiliki data yang sama. Untuk saat ini misalnya data air minum di Pemda Lampung lebih sedikit dari data di Pemda Sumatera

Selatan. Hal tersebut membuat Lampung diprioritaskan untuk lebih memfokuskan diri membuat data terkait. Sejak tahun 2018 hingga sekarang, pengisian data dalam sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya telah dimulai secara terpadu. Namun mengumpulkan dan membuat data di daerah dinilai Edward memang kompleks.

“Setiap daerah punya data tetapi belum satu data. Mungkin di daerah ada sekretariat daerah, ketika sekretariat daerah membuat laporan, belum semuanya terangkut ke atas menjadi satu data dengan baik. Tidak mungkin pusat mencari hingga ke bawah. Karena memang kondisinya rumit dan detail sekali. Bayangkan ada 34 provinsi, 514 kabupaten/kota dikurangi 5 kotamadya Jakarta, jadi satu jenis data saja ada 509.

Mencari data juga tergantung pada bidangnya, ada bidang data, di daerah juga ada BPS (Badan Pusat Statistik). Kami juga berkoordinasi dengan mereka,” terang Edward.

PERSIAPAN MENUJU SATU DATAAda dua hal yang digarisbawahi dalam persiapan Sistem Satu Data Indonesia, yakni mempersiapkan sistem dan SDM-nya. Penetapan personil yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengisian atau pemutakhiran data dilakukan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) yang sekarang mulai bekerja mengadakan pembinaan Sistem Satu Data Indonesia ini ke tiap kabupaten/kota. Verifikasi data diharapkan selesai pada tahun ini agar pada 2024, Satu Data Indonesia sudah dapat digunakan.


Untuk menjalankan good corporate governance, agar tak simpang siur semua usulan dan konsolidasi bermuara dari BPPW. Tidak semua pihak dapat mengusulkan, termasuk bagaimana merencanakan program yang masuk ke pusat. Segala sesuatunya diawali dari balai, kecuali jika ada usulan langsung dari presiden. Masalah perencanaan ini dikawal oleh Direktorat KIP yang koordinasinya ada pada satu pintu, yakni lewat BPPW.

KONSOLIDASI TERPADU BERSAMA Pemda Kabupaten/KotaMeski hadir sebagai program yang relatif baru, Direktorat

KIP melalui BPPW telah melakukan program satu data ke kabupaten/kota. BPPW mendampingi dan mendorong daerah agar mereka melakukan konsolidasi dan menyinergikan dengan lintas dinas (kementerian/lembaga) di daerah, kemudian disinergikan juga dengan kabupaten/kota lain.

“Posisi balai merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian PUPR. Data ini bukan hanya Satu Data Cipta Karya tapi satu data PUPR. Kemudian PUPR nantinya satu data dengan kementerian/lembaga lain, lalu jadi semakin

Jika data telah tersedia, SDM dianggap siap, Direktorat KIP akan dengan mudah turun tangan membantu mengolah data provinsi yang masih mentah. “Jika ini pun sudah berjalan, sistem satu data tak hanya berhenti di situ saja, namun bagaimana sistem tersebut dapat terpelihara, seperti layaknya sistem satu data perbankan. Karena ujungnya kita akan membangun satu data besar (big data) yang berdasarkan pada kebijakan presiden, yaitu data untuk bersama. Jadi bukan data Kementerian PUPR saja, misalkan data air minum saja,” imbuhnya.

Data diinput oleh OPD melalui Sistem

Informasi*) Yang Ada

Data Penyelenggaraan

Pembangunan Infrastruktur

Permukiman Kab/Kota

Verifikasi oleh Bappeda

Kabupaten/Kota

Data Penyelenggaraan Pembangunan

Infrastruktur Permukiman Provinsi

Verifikasi oleh

Bappeda

Data diinput oleh Bappeda Provinsi

melalui Sistem Informasi

Balai PPW selaku Walidata Provinsi

Melakukan Verifikasi Data

Konsolidasi data Infrastruktur

permukiman Provinsi

Data Penyelenggaraan

Pembangunan Infrastruktur Proritas

Nasional

Data diinput oleh Satuan Kerja/

Project Management Unit

Melalui Sistem Informasi

Verifikasi Oleh Direktorat Teknis Ditjen Cipta Karya

Konsolidasi Data dan Verifikasi

Konsolidasi data Infrastruktur

permukiman Nasional

Data Warehouse

Masukan Kebijakan Ditjen Cipta Karya

TINGKAT KAB KOTA

MEKANISME PENGELOLAAN DATATINGKAT PROVINSI TINGKAT PUSAT

Pemerintah Kab/Kota Pemerintah Provinsi Balai Prasarana Pemukiman Wilayah

Unit Kerja Dit. KIP

*) Dit KIP telah mengkonsolidasikan instrumen pengumpulan data masing-masing sektor yang diintegrasikan dalam berbagai sistem informasi di lingkungan Ditjen Cipta Karya


besar. PUPR mengawalinya dengan membangun sistem, sehingga mindset satu data terbangun di kabupaten/kota. Berkoordinasi dengan Pemda adalah tantangan tersendiri. Balai ini akan efektif jika Kemendagri memberikan aturan kepada pemerintah kabupaten/kota.” tambahnya.

TETAP OPTIMISEdward menjelaskan saat ini mereka tidak memiliki target yang inovatif untuk program ini. “Kami tidak memiliki inovasi yang bersifat teknologi, selama ini semua sesuai dengan kebijakan. Pusat mencari data kemudian kami melakukan

koordinasi dengan daerah sebagai produsen datanya. Kami juga mengajak Bappenas dan Kemendagri untuk dapat meng-exercise data. Seperti melihat performa data di daerah,” imbuhnya.

Ia pun berharap dapat melakukan semua upaya dengan maksimal hingga menghasilkan hasil yang maksimal dengan keterbatasan yang ada. Tingkat pusat akan mendorong hal-hal yang bersifat strategis dan lebih banyak berkoordinasi dengan daerah. Tapi semuanya harus berjalan sinergis dari pusat maupun daerah. Jika

telah didukung oleh prasarana dan anggaran, Edward optimis program ini dapat berjalan baik.

Meski terlihat rumit, Edward punya harapan besar pada Sistem Satu Data Indonesia ini. “Saya pernah sakit saat di Belanda. Dengan satu kartu kesehatan yang saya bawa ke mana-mana, saya juga bisa mengurus hal lain, misalnya visa, tanpa harus ditanyakan nama dan lain-lain. Visa saya juga selesai dalam hitungan detik. Untuk bisa seperti itu saya optimis Indonesia pasti bisa memulai lewat satu data ini,” pungkasnya. ◇


INOVASI

KOTA BALIKPAPAN SEBAGAI SALAH SATU KOTA BESAR DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MEMILIKI JUMLAH PENDUDUK MENCAPAI SEKITAR 650.000 JIWA PADA TAHUN 2019. NAMUN HINGGA SAAT INI, KOTA BALIKPAPAN MASIH DIHADAPKAN DENGAN MASALAH MINIMNYA KETERSEDIAAN AIR BAKU UNTUK AIR MINUM.

Teks: MUKHDAR*

Kolaborasi Pemerintah Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum Kota Balikpapan

Sejak tahun 1990, Pemerintah Kota Balikpapan telah memprediksi adanya

peningkatan kebutuhan air minum hingga dua kali lipat di tahun mendatang, karena laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi setiap tahunnya, serta fenomena perubahan iklim yang seringkali berdampak pada peningkatan durasi musim kemarau. Selama ini dalam jumlah yang signifikan, sumber air baku utama yang digunakan oleh PDAM Kota Balikpapan adalah Waduk Manggar sebagai waduk tadah hujan yang berlokasi di KM 12 pada Kelurahan Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara. Selain itu, diproyeksikan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air minum bagi

Balikpapan). Rapat tersebut juga membahas terkait pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kelurahan Teritip tahap II dengan sumber air baku yang berasal dari Embung Aji Raden, setelah IPA Teritip tahap I telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2018. Masing-masing instansi yang menghadiri rapat bersama tersebut telah bersepakat dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sebagaimana kewenangan yang telah ditetapkan.

Direktoral Jenderal Sumber Daya Air telah membangun Waduk Teritip dengan kapasitas tampungan air baku mencapai 250 liter/detik. PDAM Kota Balikpapan berharap dengan kapasitas tersebut dapat menambah jumlah distribusi air minum sebanyak 20.000 Sambungan Rumah (SR) untuk Kecamatan Balikpapan Timur. Ke depannnya, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air akan membangun Embung Aji Raden dengan kapasitas tampungan air baku hingga 150 liter/detik. Adapun kapasitas total dari Waduk Teritip dan Embung Aji Raden yakni 400 liter/detik, sehingga diharapkan secara total dapat melayani air minum hingga 32.000 SR.

masyarakat Kota Balikpapan adalah Waduk Manggar, Waduk Sungai Wain, Bendungan Teritip, dan Embung Aji Raden.

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan (Pemerintah Pusat)Pada tanggal 20 Mei 2019, telah dilaksanakan rapat bersama untuk menyusun draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pusat Air Tanah dan Air Baku, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA), Direktorat Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (PSPAM), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur, serta Pemerintah Kota Balikpapan (Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan dan PDAM Kota


Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Satuan Kerja Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Kalimantan Timur telah menyelesaikan pembangunan IPA Teritip Tahap I beserta bangunan penunjangnya dengan kapasitas 200 liter/detik pada tahun 2018. Melalui rencana pembangunan IPA Teritip tahap II, sehingga dengan total kapasitas desain dan kapasitas operasi 400 liter/detik (2 x 200 liter/detik), dengan proporsi memanfaatkan Bendungan Teritip sebesar 250 liter/detik dan Bendungan Aji Raden sebesar 150 liter/detik. Hingga saat ini, baru Bendungan Teritip yang telah siap dimanfaatkan, sedangkan pembangunan Embung Aji Raden baru akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. IPA Teritip tahap I diharapkan akan dimanfaatkan untuk melayani masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur yang mampu menyerap 7.516 SR (penambahan SR sebanyak 1.688 hingga kawasan Jembatan Manggar). Selain itu, pembangunan IPA Teritip tahap II yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya, baru akan dilaksanakan setelah IPA Teritip tahap I dimanfaatkan minimal sebanyak 50% dari kapasitas terpasang atau telah mencapai 8.000 SR dengan periode operasi 24 jam.

Kolaborasi Antar Pemangku Kepentingan (Pemerintah Daerah)Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur telah

membuat perencanaan jaringan perpipaan dengan material High Density Poly Ethylene (HDPE) berdiameter 600 mm dan 500 mm sepanjang 18.000 meter. Berdasarkan PKS yang telah disepakati, bahwa kegiatan tersebut secara rinci terdiri dari pengadaan serta pemasangan pipa distribusi berdiameter 600 mm tahap I dari Gang Sepakat sampai Jalan Mulawarman sepanjang 2.039 meter (tahun 2017), pengadaan serta pemasangan pipa distribusi berdiameter 600 mm tahap II dari Gang Sepakat sampai Jalan Mulawarman sepanjang 276 meter (tahun 2017), pengadaan serta pemasangan pipa distribusi berdiameter 600 mm di Kelurahan Teritip sepanjang 1.056 meter (tahun 2018), dan pengadaan serta pemasangan pipa distribusi berdiameter 600 mm di Kelurahan Teritip sepanjang 2.106 meter (tahun 2019). Adapun total pipa HDPE berdiameter 600 mm yang telah diadakan dan dipasang oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan hingga saat ini sepanjang 5.477 meter.

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan juga telah melaksanakan pekerjaan pengadaan serta pemasangan pipa HDPE berdiameter 600 mm dan 500 mm dari tahun 2018-2019, antara lain pekerjaan pembangunan jaringan distribusi di Kelurahan Teritip sepanjang 1.254 meter (tahun 2018), pekerjaan pengadaan serta pemasangan pipa distribusi berdiameter 600 mm

di Kelurahan Teritip sepanjang 1.260 meter (tahun 2019), dan pekerjaan pengadaan serta pemasangan pipa distribusi berdiameter 500 mm sepanjang 1.855 meter (tahun 2019). Adapun total pipa distribusi yang sudah dipasang oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sepanjang 10.846 meter, sehingga masih membutuhkan pemasangan pipa HDPE sepanjang sekitar 7.154 meter dari jumlah perencanaan jaringan perpipaan HDPE berdiameter 600 mm dan 500 mm sepanjang 18.000 meter.

Melalui kolaborasi bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Balikpapan, dan PDAM Kota Balikpapan, maka IPA Teritip tahap I mulai dioperasikan. Hal ini merupakan suatu contoh kolaborasi yang baik dalam menjamin penyediaan air minum bagi masyarakat, khususnya Kota Balikpapan. Selain itu, dibutuhkan pula partisipasi aktif masyarakat dalam ikut menjaga serta menjamin keberlangsungan pengelolaan air minum yang baik, yaitu dengan ikut dalam daftar tunggu sebagai calon pelanggan PDAM dan membayar tarif air minum sebagaimana konsumsi air minum yang telah diterima dengan besaran tarif yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, maka cita-cita untuk mencapai akses air minum yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat akan menjadi lebih mudah diwujudkan. ◇

*Penulis bertugas sebagai PPK sektor air minum pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur. Kontak dengan penulis: [email protected]

CIPTAKARYA 2019 | AGUSTUS | 18

INOVASI

MUJIMAN (50), SALAH SATU WARGA DESA DONOHARJO, KECAMATAN NGAGLIK YANG MERUPAKAN PEKERJA DALAM PEMBANGUNAN KIOS KULINER DONOHARJO MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA ATAS HADIRNYA PROGRAM PISEW. MELALUI PROGRAM TERSEBUT, TELAH TERBANGUN PRASARANA BERUPA KIOS KULINER DI DESANYA YANG SANGAT MENDUKUNG KEGIATAN WISATA DI EMBUNG JETIS SURUH DAN MENINGKATKAN PEREKONOMIAN WARGA SETEMPAT.

Teks: FERY YULIATNA*

Geliat Pariwisata Di Ngaglik Mendapat Dukungan Infrastruktur PISEW

Terdapat tiga desa yang menjadi target lokasi PISEW di Kecamatan Ngaglik,

yaitu Donoharjo, Sariharjo, dan Sardonoharjo. Desa Donoharjo adalah pusat kawasan, sedangkan penyangga kawasannya adalah Desa Sariharjo dan Desa Sardonoharjo. Ketiga desa tersebut masing-masing mempunyai potensi di

sektor pariwisata yang bisa ikut meningkatkan sektor ekonomi lokal masyarakat setempat dan sekitarnya.

Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, merupakan salah satu lokasi sasaran PISEW tahun 2018 di wilayah Provinsi DIY yang memiliki luas wilayah 38,53 km2 dan terdiri dari 6 desa. Kecamatan Ngaglik memiliki

banyak potensi wisata menarik yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan ekonomi lokal. Sebagai kawasan ekonomi kreatif, wilayah ini juga mempunyai produk unggulan berupa kreasi makanan camilan maupun produk kerajinan tangan.

Contoh produk makanan yang cukup populer antara lain

CIPTAKARYA 2019 | AGUSTUS | 19

adalah keripik pare, keripik pegagan, keripik bayam, keripik tempe dele, keripik tempe gembus, dan lainnya. Aneka camilan ini dibuat oleh ibu-ibu di Padusunan Banteran dan Sompilan. Selain itu ada juga kerajinan hantaran dan kerajinan bunga (flowerwish), minuman sirup “Tiga Teko”, hantaran rias pengantin, pie salak “Cobby”, dan banyak lagi. Adapun area tujuan wisata yang cukup terkenal adalah Embung Jetis Suruh dan outbond Wonorejo. Embung Jetis Suruh pada awalnya dibangun untuk menjawab persoalan kurangnya kebutuhan pasokan air pada areal persawahan. Pada perkembangannya, selain sebagai sumber irigasi pertanian ternyata embung ini juga dimanfaatkan sebagai ruang terbuka publik oleh warga, sebagai sarana rekreasi bersama keluarga, sebagai pusat kegiatan, peringatan acara tertentu, dan juga area outbond. Kawasan embung ini ke depannya akan dikembangkan sebagai kawasan pariwisata yang “ramah difabel”. Sementara area outbond Dusun Wonorejo yang diluncurkan pada bulan Mei 2014 merupakan gagasan dari Karang Taruna Desa Sariharjo. Outbond ini dibangun dengan dana swadaya masyarakat dan

donatur dari luar serta dikerjakan secara gotong royong oleh masyarakat. Ide membangun lokasi ini adalah karena di lokasi tersebut sudah terdapat fasilitas pendukung yang lain dari berbagai kelompok yang ada misalnya kelompok pupuk, kelompok ternak sapi, kelompok bank sampah, dan Kelompok Wanita Tani (KWT).

Adapun permasalahan yang dijumpai di wilayah ini setelah dilakukan survei dan pendataan antara lain bahwa di area Embung Jetis Suruh belum terdapat sarana yang lengkap untuk mendukung kegiatan yang ada misalnya foodcourt (kios kuliner), MCK, ataupun taman bermain anak yang bisa lebih meningkatkan daya tarik wisata setempat. Sementara di Dusun Wonorejo, akses jalan masuk utama masih sempit dan rawan longsor sehingga mengakibatkan kendaraan besar mengalami kesulitan untuk memasuki lokasi outbond, selain itu juga belum ada tempat kuliner untuk pengunjung. Sedangkan Desa Sardonoharjo yang juga mempunyai potensi wisata alam, akses jalannya masih sempit dan belum diperkeras.

PISEW hadir di Ngaglik untuk

KAWASAN EMBUNG INI KE DEPANNYA AKAN DIKEMBANGKAN SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA YANG “RAMAH DIFABEL”.

membuat kawasan ini lebih ramai dikunjungi, sebagai sarana rekreasi keluarga serta showroom tempat berjualan produk UKM setempat. Dengan dibangunnya 2 unit kios kuliner di Donoharjo dan Sarihajo sebagai infrastruktur pendukung di lokasi Embung Jetis Suruh dan outbond Wonorejo ini diharapkan dapat lebih meningkatkan antusiasme wisatawan untuk berkunjung ke lokasi tersebut. Sementara pembangunan prasarana jalan paving block dan talud diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan konektivitas dan


membuka akses jalan untuk memberikan kemudahan pada arus distribusi barang dan jasa dari dan menuju ke objek wisata.

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur PISEW di Ngaglik dikomandani oleh BKAD Ngudi Raharjo, didampingi oleh fasilitator masyarakat dengan mengerahkan tenaga kerja lokal, baik kepala tukang, tukang, maupun pekerjanya. Pembiayaan program ini bersumber dari APBN dengan total biaya Rp600 juta (alokasi untuk konstruksi fisik sebesar 590 juta dan operasional kegiatan sebesar 10 juta). Pekerjaan dimulai pada tanggal 23 Juli 2018 dan selesai pada tanggal 8 Oktober 2018. Adapun jenis pekerjaan yang

dilaksanakan antara lain adalah pembangunan 1 unit kios kuliner UKM Jetis Suruh di Desa Donoharjo, pembangunan talud jalan sepanjang 122 m dan 1 unit kios kuliner UKM di Desa Sariharjo, serta pembangunan talud sepanjang 99 m dan jalan perkerasan paving block dengan lebar 3 meter sepanjang 107 meter di Desa Sardonoharjo.

Tahapan kegiatan PISEW di Kecamatan Ngaglik sudah dilalui dengan baik dari pertemuan Kecamatan I, sinkronisasi PISEW dengan RPJMD, pertemuan pra pelaksanaan, dan pertemuan Kecamatan II. Keterlibatan perempuan dalam semua proses perencanaan dan pelaksanaan konstruksi juga cukup tinggi dengan tingkat partisipasinya

mencapai 30%, selain itu ada unsur lansia yang juga dilibatkan dalam tahapan perencanaan kegiatan yang dilaksanakan. Hal yang menarik dari PISEW di Ngaglik ini adalah keterlibatan kaum difabel dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan. Satu hal yang dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua karena kaum difabel memang layak untuk mendapatkan kesempatan yang sama untuk menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan. Adapun Jika dilihat dari statistiknya, pemanfaat kios kuliner UKM Desa Donoharjo ini luas yang terlayani adalah 13 ha, jumlah KK terlayani sebanyak 195 KK, dan jumlah jiwa yang terlayani


sebanyak 602 jiwa. Pemanfaat talud dan kios kuliner UKM Wonorejo Sariharjo, luasan yang terlayani adalah 5 ha, jumlah KK terlayani adalah 335 KK, dan jumlah jiwa yang terlayani adalah 704 jiwa. Pemanfaat talud dan jalan konblok Sardonoharjo luas yang terlayani adalah 8 ha, jumlah KK terlayani adalah 335 KK, dan jumlah jiwa yang terlayani adalah 776 jiwa.

Sesuai dengan tahapan dan mekanisme yang ada, setelah pembangunan infrastruktur PISEW selesai, BKAD memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Satker PKP untuk dilakukan pengecekan dan evaluasi oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan.

Jika terdapat kerusakan maupun kekurangan dalam volume pekerjaan dan spesifikasi teknis, maka BKAD harus bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menyempurnakannya. Jika tidak ada permasalahan yang ditemui, maka infrastruktur tersebut akan langsung diserahkan kepada kelompok pemanfaat dan pemelihara yang berkedudukan di desa.

Pembangunan sarana prasarana yang ada sangat mendukung pemasaran produk usaha masyarakat setempat. Potensi usaha kecil yang ada di Kecamatan Ngaglik menjadi terwadahi dengan baik, sebab selama ini belum ada tempat khusus

untuk menampung produk mereka sekaligus untuk pemasarannya. Sebagian baru dipasarkan di rumah masing-masing dan dipasarkan di acara pameran. Melalui program PISEW, Ngaglik telah mengangkat jati dirinya sebagai wilayah yang peduli akan sektor pariwisata untuk peningkatan ekonomi lokal berbasis potensi yang ada. Dengan demikian program PISEW terbukti mendukung pengembangan ekonomi kawasan dan sekaligus bisa menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal dan sekitarnya. ◇

* Penulis adalah Jabfung TBP Pratama, PPK Pengembangan Kawasan Permukiman BPPW DIY


INOVASI

BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW) KALIMANTAN TIMUR MENERAPKAN SATU HARI DALAM SETIAP DUA BULAN UNTUK BERGOTONG ROYONG MEMBERSIHKAN LINGKUNGAN KANTOR. ADAPUN HARI YANG DIPILIH ADALAH HARI JUMAT TERAKHIR SETIAP BULAN GENAP, YANG DINAMAKAN KEGIATAN ‘JUMAT BERSIH.’ HAL INI DISELINGI DENGAN SETIAP JUMAT TERAKHIR PADA BULAN GANJIL, YAITU ACARA SENAM PAGI BERSAMA YANG DIKENAL SEBAGAI KEGIATAN ‘JUMAT SEHAT.’

PESERTA KEGIATANKegiatan Jumat Bersih ditujukan untuk melakukan pembersihan di lingkungan sekitar BPPW Kalimantan Timur yang diikuti oleh seluruh pegawai balai, termasuk seluruh pejabat inti dan staf. Semua saling berbaur, baik pejabat inti maupun staf dalam membersihkan kantor yang secara khusus di sisi luar kantor.

Untuk pembagian penugasan, setiap sub unit organisasi akan ditugaskan membersihkan lokasi yang sudah ditentukan. Sebagai contoh, Subbagian Keuangan bertugas di halaman sekitar gedung annexe (gedung belakang dari gedung utama), sementara Subbagian Tata Usaha bertugas di taman dan halaman depan gedung utama. Sedangkan Seksi Perencanaan beserta ke-PPK-an air minum dan ke-PPK-an Penyehatan Lingkungan Permukiman bertugas membersihkan saluran drainase depan dan halaman parkir bawah. Untuk Seksi Pelaksanaan serta ke-PPK-an Pengembangan Kawasan Permukiman dan ke-PPK-

Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu Melalui Kegiatan Jumat Bersih

Teks: FARANITA ROSIANA*


an Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar, bertugas melakukan pembersihan di halaman samping sekitar ruang genset.

PELAKSANAAN KEGIATANDengan menggunakan peralatan perkantoran yang dimiliki seperti sapu lidi, garu-garu, pengki, pacul, mesin pemotong rumput, gunting tanaman, dan kantong sampah, maka sejumlah pekerjaan dilaksanakan seperti pemotongan pohon, pencabutan rumput, pengangkutan sampah ke truk sampah yang akan membawa sampah ke TPA sampah, hingga membersihkan saluran drainase. Tidak ada yang membedakan antara pejabat inti balai maupun pegawai dalam kegiatan tersebut yang “memaksa” secara positif, agar timbul rasa kebersamaan, saling mengenal, dan saling berbaur. Tidak ada lagi sekat antara pegawai sektor air minum, pegawai sektor penyehatan lingkungan permukiman, pegawai sektor pengembangan kawasan permukiman, pegawai sektor bina penataan bangunan, pegawai sektor sarana prasarana pendidikan, olahraga, dan pasar, pegawai ketatausahaan dan keuangan, maupun pegawai perencanaan serta pengendalian. Selain itu, dihapuskan pula sekat antara pegawai Satuan Kerja Balai

dan pegawai Satuan Kerja Pelaksanaan. Semua berbaur dalam irama yang menggelora “Satu Cipta Karya, Cipta Karya Satu”.

Selama proses kegiatan (pukul 08.00-12.00 WITA), disediakan juga makanan kecil, teh manis, dan kopi manis untuk pelepas dahaga yang ditutup dengan makan siang bersama. Suasana yang cair, penuh keakraban, dan penuh kekeluargaan menjadikan kekerabatan di antara pegawai yang semakin terbangun. Selain itu, memberikan kesempatan para pejabat inti balai untuk dapat mendengarkan secara langsung terkait masukan, pendapat, saran, pandangan, dan mungkin juga keluh kesah yang ada dari para pegawai, dimana hal seperti ini sulit untuk diperoleh melalui forum resmi dan formal. Melalui pendekatan itu pula, maka peran para pejabat inti balai sebagai pamong bagi para pegawai

dapat terbangun dengan baik.

Melalui kegiatan ini pula, maka diharapkan akan ditumbuhkembangkannya insan BPPW Kalimantan Timur yang sehat fisiknya, terjaga keasrian dan kebersihan lingkungan kerjanya, semangat kerja yang bertambah, serta yang tak kalah pentingnya adalah kekompakan dan kebersamaan antar pegawai di lingkungan BPPW Kalimantan Timur. Pengembangan kinerja pegawai bukan hanya bisa dipupuk melalui pelatihan, diklat, dan pembinaan substansi saja. Namun yang jauh lebih penting, adalah rasa sepenanggungan seperjuangan di antara para pegawai, sehingga kinerja organisasi secara menyeluruh juga akan ikut meningkat.◇

*Penulis bertugas sebagai staf keuangan pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur. Kontak dengan penulis: [email protected]


INOVASI

SIAPA YANG TIDAK KENAL DENGAN NEGERI LASKAR PELANGI? SEBUAH NEGERI REKAAN ANDREA HIRATA YANG DITUANGKAN DALAM NOVEL TETRALOGI LASKAR PELANGI. NOVEL INI BERLATAR KAMPUNG TEPI PANTAI YANG TERLETAK DI PELOSOK BELITUNG TIMUR, SEBUAH KABUPATEN YANG TERLETAK DI PULAU BELITUNG.

Pulau ini termasuk ke dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebuah

provinsi muda yang terbentuk tahun 2000 dan merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Sumatera Selatan. Sejak diangkat ke dalam film layar lebar pada tahun 2008, Belitung mulai bergeliat menata kawasannya terutama berkaitan dengan pariwisata. Wajar saja, pulau ini dikelilingi oleh kawasan tepi pantai yang dihiasi batu granit besar yang tegak berdiri, seolah terdapat magnet dari dalam bumi yang menahannya agar tidak terjatuh.

BEBATUAN DI PANTAI BELITUNGBerdasarkan data BPS (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Dalam Angka: 2019), terjadi

Belitung: Bangkit dari Mati Suri

Teks: RENIATI UTAMI*

peningkatan jumlah wisatawan domestik yang cukup signifikan di Kepulauan Bangka Belitung. Dalam empat tahun terakhir jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Pulau Belitung mengalami kenaikan, dari semula hanya 256.700 wisatawan pada tahun 2014, melonjak menjadi 417.818 pengunjung pada tahun 2018. Hal serupa juga terjadi pada wisatawan mancanegara yang jumlahnya meningkat dari tahun 2014 hanya sejumlah 2.299 wisatawan, naik menjadi 8.124 wisatawan pada tahun 2018. Perlahan, Belitung pun mulai masuk ke dalam radar pariwisata nasional.

Geliat Pemerintah Daerah dalam membangun wisata Pulau Belitung didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Pusat, dengan

ditetapkannya Tanjung Kelayang (salah satu kawasan wisata di Belitung) sebagai Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS).

Ditetapkannya kawasan Tanjung Kelayang ke dalam KSPN menjadi starting point bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membangun kawasan tersebut dengan mengusung konsep pembangunan komprehensif sebagai upaya pemenuhan gerakan 100-0-100 bidang Cipta Karya, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019.


Jika sebelum dicanangkannya gerakan 100-0-100, pembangunan yang dilakukan cenderung bersifat sektoral, maka sejak tahun 2015 Direktorat Jenderal Cipta Karya mulai berkomitmen untuk membangun kawasan secara komprehensif melalui kerja sama seluruh sektor dengan menetapkan beberapa readiness criteria yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah ketersediaan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) serta Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung yang diinisiasi oleh sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan. Tersedianya kedua dokumen tesebut menjadi prasyarat utama masuknya sektor bidang Cipta Karya lainnya dalam membangun kawasan tersebut.

KAWASAN WISATA TANJUNG Kelayang di Pulau Belitung dibangun dengan mengadopsi konsep tersebut. Diinisiasi dengan penyusunan RTBL kawasan tersebut pada tahun 2017 oleh sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan, bersamaan dengan penyusunan DED pada sebagian kawasan yang direncanakan akan dilakukan pembangunan fisiknya pada tahun selanjutnya. Selain itu, sektor ini juga melakukan peningkatan kualitas kawasan wisata Tanjung Kelayang melalui peningkatan sarana prasarana eksisting, seperti revitalisasi tambatan perahu dermaga yang kemudian dimanfaatkan oleh nelayan sekitar untuk meningkatkan akses mereka ke laut. TAMBATAN PERAHU DERMAGAPada tahun yang sama, sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman turut membangun kawasan tersebut melalui pembangunan TPS-3R di Desa Tanjung Binga. Kehadiran TPS-3R di kawasan ini secara tidak langsung mengedukasi masyarakat sekitar mengenai pentingnya mengolah dan

memilah sampah agar masih memiliki nilai jual, alih-alih langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. TPS-3R TANJUNG BINGATidak berhenti di situ saja, pada tahun 2018 sektor Penataan Bangunan dan Lingkungan ikut memperbaiki kualitas kawasan tersebut melalui kegiatan Penataan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Kelayang dengan membangun arena bermain, tempat duduk, dan tangga di sepanjang tepi pantai. Pembangunan kawasan wisata ini merupakan bentuk implementasi RTBL dan DED yang telah disusun pada tahun sebelumnya, sehingga penyusunan dokumen rencana yang dilakukan tidak hanya terhenti sebatas dokumen teknis, melainkan terwujud dalam pembangunan yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

AREA KETANGKASAN DI KAWASAN WISATA PANTAI TANJUNG KELAYANG, BELITUNG

Pada tahun yang sama, sektor Pengembangan Kawasan Permukiman membangun Tugu Durian, Tugu Keong dan Tugu Perahu di Desa Keciput dan Desa Tanjung Binga sebagai landmark penanda kawasan dengan menonjolkan ciri khas daerah setempat.

Penanganan sanitasi dan penyediaan air minum juga menjadi perhatian Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dalam upaya mencapai 100-0-100, pembangunan toilet wisata dilakukan oleh sektor Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman pada tahun 2018, dilanjutkan dengan pembangunan IPA Sijuk dengan kapasitas 20 liter/detik pada tahun 2019. Diharapkan dengan adanya keterpaduan lintas sektoral bidang Cipta Karya tersebut, maka penanganan kawasan dapat dilakukan secara komprehensif dan target 100-0-100 dapat tercapai. ◇Penulis adalah JFT TBP Pertama di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.


INOVASI

BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA (YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT) ADALAH BANDARA INTERNASIONAL YANG DIBANGUN DI KECAMATAN TEMON, KABUPATEN KULON PROGO, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (DIY). BANDARA INI DIRENCANAKAN AKAN MEMBANTU KINERJA BANDARA INTERNASIONAL ADISUTJIPTO YANG SUDAH TIDAK MAMPU LAGI MENAMPUNG KAPASITAS PENUMPANG DAN PESAWAT.

Bangun Sarpras Dasar Permukiman Terdampak Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) Kulonprogo

Teks: DIDIK LAKSITO *


Bandara ini berdiri di tanah seluas 600 hektar dan diperkirakan menelan biaya Rp6

triliun. Bandara ini akan memiliki terminal seluas 210.000 meter persegi dengan kapasitas 14 juta penumpang per tahun. Selain itu, bandara ini diperkirakan bakal memiliki hanggar seluas 371.125 meter persegi yang direncanakan sanggup menampung pesawat hingga sebanyak 28 unit.

Untuk permukiman warga yang tempat tinggalnya terkena dampak pembangunan bandara baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merelokasikan ke area yang sudah disediakan. Hunian baru untuk relokasi warga tersebut dibangun di atas tanah Pakualaman Ground dan tanah kas desa. Rinciannya yaitu 1 lokasi berada di tanah Pakualaman Ground (46 KK) disediakan bagi warga yang tidak mampu membeli rumah dan tanah sendiri, dan 5 lokasi berada di tanah kas desa (279 KK) meliputi Glagah, Palihan, Janten, Jangkaran, dan Kebonrejo di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo. Lokasi ini disediakan untuk warga yang mampu membangun rumah sendiri secara swadaya.

Tiga lokasi yang berada di tanah kas desa tersebut yaitu Glagah, Palihan, dan Janten Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, untuk ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) difasilitasi oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman DIY.

“Pembangunan ini bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana dasar pada kawasan permukiman relokasi terdampak Bandara YIA yang berlokasi di Desa Glagah, Palihan, dan Janten,” kata Kepala Badan Prasarana Permukiman Wilayah DIY Tri Rahayu. Harapannya, setelah dibangun sarana dan prasarana tersebut maka permukiman menjadi lebih

tertata, aksesibilitas semakin mudah, dan aktivitas masyarakat menjadi lancar, tidak ada genangan air hujan karena sudah dibangun saluran drainase air hujan, serta yang terakhir adalah keamanan lebih terjaga dengan adanya pembangunan pagar keliling di kompleks permukiman, lanjut Tri.

Pelaksanaan kegiatan dimulai dari tanggal 28 Maret 2018 dan selesai tanggal 22 November 2018. ”Kegiatan ini mendapat anggaran sebesar Rp12,8 miliar pada tahun anggaran 2018 dengan lingkup pekerjaan antara lain jalan aspal, pagar, drainase, jalan paving block, dan lampu jalan,” tutup Tri. ◇

*Penulis adalah staf BPPW DI Yogyakarta

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (PUPR) MEREVITALISASI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) REGIONAL SARBAGITA SUWUNG YANG MELAYANI SAMPAH DARI AREA DENPASAR, BADUNG, GIANYAR DAN TABANAN. REVITALISASI DILAKUKAN UNTUK MENINGKATKAN UMUR LAYANAN TPA TERSEBUT, PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU PADA LAHAN YANG SUDAH PENUH, SERTA MENDUKUNG PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA SAMPAH (PLTSA).

LIPUTAN KHUSUS

REVITALISASI TPA REGIONAL SARBAGITA SUWUNG UNTUK TINGKATKAN PELAYANAN

Teks: SOCCA/BPPW BALI


akan menjadi lebih panjang dan meningkatkan kualitas lingkungan. "Sekitar 1.300-1.500 ton per hari itu bisa langsung habis diolah menjadi energi listrik sebesar 20 megawatt. Residu tetap ada, meski sedikit tidak sampai 10%. Disediakan lahan sekitar 1,5 ha untuk menampung residu tersebut," kata Danis saat meninjau TPA Suwung di Bali, beberapa waktu lalu.

Revitalisasi ini termasuk pembangunan instalasi pengelolaan air limbahnya, sehingga lindi tersebut tidak mencemari lingkungan sekitar termasuk ke laut. Di samping itu, pengelolaan sampah yang baik di TPA Sarbagita Suwung juga penting bagi citra pariwisata Indonesia mengingat lokasinya dekat dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang menjadi salah satu bandara tersibuk di Asia Tenggara.

Masa pelaksanaan pekerjaan dilakukan selama tiga tahun,

Dari 32,4 ha luas lahan TPA Sarbagita Suwung yang direvitalisasi, terbagi 22 ha yang

dilakukan penutupan dan penataan area TPA yang telah penuh sampah dengan dibuat terasering, ditangkap gas methan yang ada, dialirkan lindinya, dan dilakukan penghijauan menjadi ruang terbuka hijau, pembangunan 2 cell sanitary landfill baru seluas 5 ha, serta pematangan lahan seluas 5 ha untuk lokasi PLTSa. Pembangunan 2 cell baru dengan teknologi sanitary landfill akan memperpanjang masa layanan TPA Sarbagita Suwung hingga tahun 2024, selain itu metode ini juga membutuhkan disiplin yang tinggi dari pengelolanya.

Direktur Jenderal Cipta Karya Danis H. Sumadilaga mengatakan, keberadaan PLTSa nantinya akan sangat mendukung pengurangan sampah di TPA Suwung sehingga masa layanannya


yakni 2017-2019 dengan anggaran Rp250 miliar. Pekerjaan dilakukan oleh kontraktor PT. Waskita Karya dan PT. Arkonin (Kerja Sama Operasi/KSO) dengan progres konstruksi sudah sebesar 94% dan ditargetkan rampung akhir November 2019.

Danis mengatakan, dalam pengelolaan sampah terdapat tiga upaya yang perlu dilakukan dari hulu hingga hilir. Pertama, berkaitan dengan meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat dalam mengelola sampah. Kedua, lewat upaya sirkular ekonomi, yaitu bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dalam pemilahan sampah yang dapat didaur ulang sehingga dapat memberikan pemasukan secara ekonomi sekaligus mengurangi sekitar 30% sampah yang masuk ke TPA. “Terakhir, melalui pendekatan teknologi, misalnya dengan pembangunan PLTSa untuk pengurangan sampah dengan mengubahnya menjadi energi," ujarnya. ◇

ANDA PERLU TAHU

Keterpaduan Sistem Informasi di Lingkungan Ditjen Cipta Karya


Data KelembagaanTerdiri dari data tentang dukungan manajemen di lingkungan Ditjen Cipta Karya seperti kepegawaian, barang milik negara, tanggap darurat permukiman, dan pelayanan terpadu satu pintu.

E-HRM/ E-KINERJA

SIMSPAM

SIM TANGGAP DARURAT

SIBPB

OSS/ SATU PINTU

SIM PHLNSIMAKBMN

SIINSAN

Data Induk Teknis Sub SektorSIM Induk sektor menyajikan data secara visual, menggabungkan dan mengatur data di lingkungannya. 1. SIMSPAM: Advisory Investasi SPAM,

GIS Aset SPAM Khusus, Hibah Aset, Hemat Air, BPPSPAM

2. SIINSAN: Persampahan, Drainase Lingkungan, Air Limbah

3. SIBPB: Bangunan Gedung, Rumah Negara, Arsip BPB

4. SIM Induk Sektor lainnya

DATA KELEMBAGAAN

DATA TEKNIS DAN PETA EKISISTING

Teks: BUCHORI*

Tahukah Anda, manajemen data dalam rangka penerapan Satu Data di lingkungan

Direktorat Jenderal Cipta Karya pada tahun 2019 sudah dalam level kematangan. Hasil assessment Pusat Data dan Teknologi Informasi menyebutkan status “Proactive”. Hal tersebut terindikasi dengan sudah tersedianya tata kelola, telah terbukti mendukung

Keterpaduan Sistem Informasi di Lingkungan Ditjen Cipta Karya


DUKUNGAN MANAJEMEN:Kepegawaian, BMN, Tang-gap Darurat, Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Data PemogramanData dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran adalah Memorandum Program (MP) yang didapat dari di level Ka-bupaten/Kota, Provinsi, hingga Pusat melalui pemutakhiran KPJM (stok program, RPIJM, dan non RPIJM), dan prioritas nasional.

Data PelaksanaanData dalam sistem informasi yang menya-jikan rencana pemaketan program (e-Bud-geting), proses lelang (SPSE), dan progress pelaksanaan keuangan dan fisik (e-Monitor-ing).

pengambilan keputusan pimpinan, mendukung analisa sebab akibat, dan telah definitifnya pemilik data (Produsen Data).

Data yang dikelola mencakup data literal dan spasial teknis dan data kelembagaan. Keduanya mendukung proses perencanaan dan pemrograman kegiatan bidang pembangunan infrastruktur permukiman

sampai pada tahap pelaksanaan hingga evaluasi kinerja sebuah kegiatan maupun lembaga.

Pada setiap tahapan tersebut melibatkan data yang terintegrasi dalam ekosistem sistem informasi yang padu. Keterpaduan Sistem Informasi bidang pembangunan infrastruktur permukiman dapat digambarkan sebagai berikut:

E-BUDGETING EMONSPSE

Perencanaan1. Arahan Kebijakan2. Profil Bidang Permukiman Kabupaten / Kota3. Strategi Penyelenggaran Kawasan Permukikan4. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)

Data Monitoring dan EvaluasiData dalam Sistem Informasi Manajemen Evaluasi dan Kinerja digunakan untuk pe-nyusunan Penetapan Kinerja, Laporan Moni-toring dan Evaluasi Triwulan, Evaluasi Satuan Kerja, manajemen data kepegawaian dan DIPA, serta untuk menyusun Laporan Kinerja Pemerintah (LaKIP).

SI SPKP SIMEKA

SIPPA

*Penulis adalah staf Subdit Pengelolaan Data dan Sistem Informasi, Direktorat KIP, Ditjen Cipta Karya


LENSA CK

BANTUAN DITJEN CIPTA KARYA UNTUK KORBAN GEMPA AMBON

PELANTIKAN DAN SERTIJAB PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN FUNGSIONAL KEMENTERIAN PUPR


SEPUTARKITA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya ikut mendukung pengembangan pariwisata Nias di Provinsi Sumatera Utara yang kaya dengan beragam potensi alam dan budaya. Dukungan tersebut diwu-judkan salah satunya melalui penye-lenggaraan ajang Sail Nias 2019 yang melibatkan sejumlah kementerian/lembaga untuk turut serta mempro-mosikan Nias sebagai destinasi den-gan potensi wisata olahraga selancar kelas dunia yang diminati wisatawan mancanegara.

Bentuk dukungan dari Kementerian PUPR terhadap perhelatan Sail Nias 2019 antara lain pembangunan sara-na sanitasi seperti toilet umum dan penyediaan 2 mobil toilet pada stan pameran, 1 truk hidran umum, pena-taan kawasan dermaga di Kabupaten Teluk Dalam Nias Selatan, pemban-gunan ruang tunggu dermaga, dan gudang.

Menteri Koordinator Bidang Kemari-timan Luhut Binsar Pandjaitan, me-wakili Presiden Joko Widodo saat puncak acara Sail Nias 2019 di Pela-buhan Baru Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu (14/09/2019) mengatakan, pemerintah hadir untuk mendukung kepala daer-ah setempat agar fokus pada potensi yang ada di Nias, yakni pariwisata dan perikanan. "Semua pihak akan men-dukung penuh pengembangan pari-wisata di Nias, seperti yang dilakukan melalui Sail Nias ini yang juga dirang-kai dengan kejuaraan selancar inter-nasional di Pantai Sorake," kata Luhut.

Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumatera Barat melak-sanakan peninjauan lapangan kegiatan Penataan Bangunan Kawasan Situs Makam Syekh Burhanuddin di Nagari Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, Sabtu (31/08/2019).

Kepala BPPW Sumatera Barat Syafriyanti, mengungkapkan bahwa pelaksanaan penataan bangunan kawasan Situs Makam Syekh Bur-hanuddin akan segera dimulai, berkaitan dengan hal tersebut harus dipastikan tidak ada hal yang akan mengganggu proses pembangu-nannya. “Penyedia jasa telah terpenuhi dan pekerjaan segera dimulai, segala permasalahan di lapangan perlu kita atasi dan berharap tidak ada hambatan,” ujar Syafriyanti.

Dalam tinjauan lapangan ini turut hadir Sekretaris Daerah Kabupat-en Padang Pariaman Jonpriadi, beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Jonpriadi menyambut baik terkait akan dimulainya penataan ka-wasan Syekh Burhanuddin, atas nama Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman pihaknya akan mendukung sepenuhnya dengan cara mem-bantu kelancaran pekerjaan sehingga tidak terganggu oleh berbagai kendala. “Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan membantu dan mendukung pelaksanaan pekerjaan ini nantinya, sehingga tidak ada kendala di lapangan,” tutur Jonpriadi. (RJP/BPPW Sumbar)

Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tenggara (BPPW Sultra) mengadakan monitoring dan evaluasi (monev) pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah di Wanci, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (19-20/09/2019).Teks: Tim BPPW Sultra

Monev ini dilakukan dalam rangka memastikan pekerjaan di lapangan serta memacu percepatan progres. Kepala BPPW Sultra Mustaba, me-nyatakan bahwa progres pekerjaan berjalan sesuai harapan. Mustaba menekankan agar pekerjaan selesai tepat waktu dan kualitasnya terja-ga.

“Alhamdulillah, kegiatan pembangunan sekolah sejauh ini berjalan se-suai harapan dan semoga bisa selesai tepat waktu. Kami berharap agar dapat mengejar bobot pekerjaan 1% per hari untuk mencapai 100%. Se-moga dapat selesai tepat waktu dan yang paling penting adalah menja-ga kualitas pekerjaan,” papar Mustaba di sela kegiatan monev.

Adapun pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah yang diadakan kegiatan monev kali ini adalah SD Negeri Waginopo, SD Negeri Oiho, SMP Negeri Satu Atap Wasumandala, dan SMP 3 Tomia.

Kementerian PUPR Dukung Pengembangan Wisata Nias

Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Sekolah di Wakatobi Segera Direalisasikan


PENANGANAN SITUS MAKAM SYEKH BURHANUDDIN SEGERA DIMULAI

Gambar 3.4. Target Pengembangan Aplikasi di Direktorat Jenderal Cipta Karya 2019

- 1

7 -

www.ciptakarya.pu.go.id

Ditjen Cipta Karya @ditjenciptakarya Ditjen Cipta Karya @ditjenck

Documents

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN ... - ciptakarya.pu.go.idciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/buletin_2017/pdf/... · KEPALA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH (BPPW) SUMATERA BARAT SYAFRIYANTI,