KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN …djpsdkp.kkp.go.id/2014/arsip/file/158/perdirjen-psdkp-nomor-91... · Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

1

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR : PER.91/DJ-PSDKP/2014

TENTANG

PENGEMBANGAN JENJANG KARIR AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan

profesionalisme dan motivasi bagi Awak Kapal

Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas

dan tanggung jawab perlu disusun pedoman

mengenai pengembangan jenjang karir Awak

Kapal Pengawas Perikanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan tentang

Pengembangan Jenjang Karir Awak Kapal

Pengawas Perikanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4433),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5073);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009

tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara, sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.15 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110

Telp (021) 3519070 ext 1524/1526, Fax : (021) 3451057

2

Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

125);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010

tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi,

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,

sebagaimana telah diubah, terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2013 Nomor 126);

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan

Perikanan;

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PENGEMBANGAN JENJANG KARIR AWAK

KAPAL PENGAWAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal pemerintah yang diberi

tanda-tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan

hukum di bidang kelautan dan perikanan.

2. Awak Kapal Pengawas Perikanan, selanjutnya disebut AKP, adalah

Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal

pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan

keterampilannya.

3

3. Anak Buah Kapal Pengawas Perikanan yang selanjutnya disingkat

ABK adalah Awak Kapal Pengawas Perikanan selain Nakhoda.

4. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan

standar yang ditetapkan.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga

Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat

sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat

pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Jabatan adalah suatu kedudukan yang akan dicapai dalam karir AKP

di Kapal Pengawas Perikanan.

7. Jenjang Karir adalah mekanisme atau proses untuk mencapai Jabatan

tertentu di atas Kapal Pengawas Perikanan.

8. Nakhoda adalah seorang dari AKP yang menjadi pimpinan umum di

atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu,

sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

9. Kepala Kamar Mesin selanjutnya disingkat KKM adalah Perwira Kapal

Pengawas Perikanan yang mengepalai bagian mesin dan bertanggung

jawab kepada Nahkoda.

10. Mualim adalah perwira pembantu Nahkoda dalam melaksanakan

tugas bagian deck untuk melaksanakan administrasi dan pimpinan

ABK Pengawas Perikanan bagian deck.

11. Masinis adalah perwira Kapal Pengawas Perikanan yang ditugaskan

sebagai pembantu KKM di kamar mesin dan kepala kerja di kamar

mesin.

12. Markonis adalah perwira pembantu Nakhoda dalam melaksanakan

tugas sebagai operator radio/komunikasi.

13. Serang adalah AKP yang ditugaskan untuk memimpin ABK bagian

deck tentang pemeliharaan dan perawatan Kapal Pengawas Perikanan.

14. Juru Mudi adalah AKP yang ditugaskan untuk memegang kemudi atas

petunjuk Nahkoda dan Mualim.

15. Kelasi adalah AKP yang ditugaskan untuk merawat Kapal Pengawas

Perikanan bagian deck.

4

16. Juru masak adalah AKP yang ditugaskan untuk memasak di Kapal

Pengawas Perikanan.

17. Oiler adalah AKP yang ditugaskan untuk merawat dan memelihara

mesin Kapal Pengawas Perikanan.

18. Ijazah adalah surat tanda tamat belajar yang diberikan oleh suatu

instansi kepada seseorang sebagai tanda bukti bahwa seseorang itu

telah menyelesaikan program secara akademik.

19. Sertifikat keterampilan khusus pelaut adalah bukti pengakuan

kecakapan dan keterampilan untuk melakukan tugas dan fungsi, yang

dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

20. Kementerian adalah Kementerian yang membidangi urusan kelautan

dan perikanan

21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang membidangi

urusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang membidangi

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah

sebagai acuan dalam pengembangan jenjang karir AKP.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal ini adalah

dalam rangka pengembangan karir AKP dalam melaksanakan tugas

pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku bagi AKP yang

berstatus PNS dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Personil yang ditetapkan sebagai AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal

3 berasal dari:

a. PNS dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat

Jenderal;

5

b. PNS dari Unit Eselon I lain lingkup Kementerian yang dimutasi ke

Direktorat Jenderal; dan

c. PNS pindahan dari luar Kementerian.

Pasal 5

(1) Penetapan PNS dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil pertama kali

sebagai AKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a

disesuaikan dengan formasi yang tersedia dan/atau kebutuhan di

Kapal Pengawas Perikanan.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Direktur Jenderal.

Pasal 6

Persyaratan untuk diangkat sebagai AKP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 meliputi:

a. PNS dan/atau Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat paling

rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;

b. memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan

Pelaut;

c. tidak cacat fisik; dan

d. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar calon AKP.

BAB IV

JENJANG KARIR AWAK KAPAL PENGAWAS

Pasal 7

(1) Jenjang karir AKP meliputi:

a. bagian deck; dan

b. bagian mesin.

(2) Bagian deck sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:

a. Nakhoda;

b. Mualim I;

c. Mualim II;

d. Mualim III

e. Markonis;

f. Serang;

g. Juru Mudi I;

6

h. Juru Mudi II;

i. Juru Mudi III;

j. Kelasi I;

k. Kelasi II;

l. Kelasi III;

m. Kelasi IV;

n. Juru Masak I; dan

o. Juru Masak II.

(3) bagian mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:

a. KKM;

b. Masinis I;

c. Masinis II;

d. Masinis III;

e. Oiler I;

f. Oiler II;

g. Oiler III; dan

h. Oiler IV;

(4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab AKP di Kapal Pengawas

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan Jenjang karir AKP

Pasal 8

(1) Nakhoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a

merupakan pimpinan, pemegang kewibawaan umum, penegak

hukum di bidang kelautan dan perikanan, perencana dan melakukan

pengendalian operasional di Kapal Pengawas Perikanan.

(2) Tugas Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. berada di atas Kapal Pengawas Perikanan selama berlayar,

kecuali dalam keadaan yang sangat memaksa dan mendesak;

b. memastikan bahwa Kapal Pengawas Perikanan telah memenuhi

persyaratan kelaiklautan dan melaporkan kesiapan kapal kepada

Direktur yang membidangi operasional Kapal Pengawas

Perikanan;

c. memperhatikan dan memelihara kondisi Kapal Pengawas

7

Perikanan tetap laik laut untuk berlayar;

d. menyelenggarakan jurnal Kapal Pengawas Perikanan sesuai

dengan format yang ditetapkan;

e. berwenang memberikan tindakan disiplin dan pemberian

prestasi atas perilaku yang dilakukan setiap ABK;

f. berwenang untuk melakukan tindakan untuk merubah arah

Kapal Pengawas Perikanan dan mengambil tindakan lain yang

diperlukan;

g. menyusun dan mengusulkan rencana gelar operasi Kapal

Pengawas Perikanan;

h. mengajukan kebutuhan operasional dan logistik Kapal Pengawas

Perikanan selama beroperasi di laut;

i. memberi perintah dan tugas kepada ABK;

j. mengontrol pelaksanaan tugas ABK;

k. menciptakan keamanan dan kedisiplinan di Kapal

Pengawas Perikanan;

l. memperhatikan efisiensi pelayaran Kapal Pengawas Perikanan;

m. mengawasi kebersihan dan kesehatan di Kapal Pengawas

Perikanan;

n. melakukan penyimpanan dokumen-dokumen penting;

o. memberikan tanggung jawab perorangan kepada masing-masing

ABK;

p. mengusulkan peningkatan karier dan prestasi ABK, melalui

pendidikan dan pelatihan;

q. menegakkan disiplin di atas Kapal Pengawas Perikanan;

r. bertanggungjawab terhadap operasional Kapal Pengawas

Perikanan;

s. melaksanakan perintah atasan secara baik dan

bertanggungjawab;

t. membuat laporan pelaksanaan tugas setelah melaksanakan

operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

u. melakukan pengelolaan keuangan, menyiapkan dan membuat

laporan pertanggungjawaban keuangan; dan

v. memimpin pelaksanaan penghentian, pemeriksaan dan

8

penahanan kapal dan menentukan pelabuhan tujuan Adhock

atau kawal terhadap kapal perikanan yang diduga atau patut

diduga melakukan tindak pidana di bidang kelautan dan

perikanan.

(3) Nakhoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab

atas keselamatan, keamanan dan ketertiban Kapal Pengawas

Perikanan.

Pasal 9

(1) Mualim I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b

merupakan pembantu utama Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan.

(2) Tugas Mualim I sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1)

meliputi:

a. menegakkan disiplin diatas Kapal Pengawas Perikanan;

b. memeriksa seluruh kegiatan operasional Kapal Pengawas

Perikanan;

c. mengatur dan mengawasi pekerjaan ABK diatas deck;

d. menyiapkan kapal 1 (satu) jam sebelum Kapal Pengawas

Perikanan berangkat atau memasuki alur pelabuhan/akan

bersandar;

e. menyiapkan kesiapan ABK;

f. mencoba semua peralatan navigasi, komunikasi, mesin induk,

sekoci, suling-suling dan mengibarkan bendera internasional "P"

pada saat Kapal Pengawas Perikanan akan berangkat;

g. menyiapkan peralatan peran muka;

h. melakukan inventarisasi peralatan Kapal Pengawas Perikanan

bagian deck;

i. menyiapkan rute dan rencana pelayaran Kapal Pengawas

Perikanan;

j. melaporkan kepada Nakhoda apabila Kapal Pengawas

Perikanan sudah siap untuk berlayar;

k. membuat rencana daftar jaga laut dan jaga darat;

l. membuat program dan rencana kerja pada saat Kapal Pengawas

Perikanan bersandar;

9

m. mengawasi kegiatan dan keamanan ABK pada saat bekerja;

n. menyiapkan administrasi Kapal Pengawas Perikanan pada saat

Kapal Pengawas Perikanan berlayar maupun tidak berlayar;

o. melaporkan kepada Nakhoda tentang kesiapan Kapal Pengawas

Perikanan memasuki pelabuhan;

p. melakukan koordinasi bersama Nakhoda dengan instansi terkait

tentang keberadaan Kapal Pengawas Perikanan di dalam suatu

pelabuhan;

q. berada di anjungan 1 (satu) jam sebelum Kapal Pengawas

Perikanan memasuki pelabuhan untuk menyiapkan serta

mengawasi ABK;

r. merencanakan Kapal Pengawas Perikanan masuk pelabuhan

dengan memilih alur yang aman;

s. memeriksa kesiapan ABK dan bahan-bahan logistik cair,

basah dan kering;

t. melakukan pengaturan pelatihan dan usulan bagi ABK;

u. membuat catatan khusus tentang bagian deck dan

menyiapkan dokumen-dokumen penting lainnya; dan

v. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu

kapal di pelabuhan.

(3) Mualim I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan.

Pasal 10

(1) Mualim II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c

merupakan pembantu Mualim I selama Kapal Pengawas Perikanan

berlayar, saat berlabuh dan/atau bersandar.

(2) Tugas Mualim II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengawasi kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan, baik

yang menyangkut ABK maupun kegiatan penghentian,

pemeriksaan dan penahanan kapal;

b. melakukan pemeliharaan dan pengaturan peralatan;

c. melakukan pengaturan pekerjaan para ABK;

d. mengambil posisi Kapal Pengawas Perikanan dan mencocokan

10

waktu;

e. memeriksa dan membuat laporan tentang alur pelayaran Kapal

Pengawas Perikanan;

f. mengawasi barang-barang di Kapal Pengawas Perikanan agar

aman pada saat berlayar dan bersandar;

g. bertindak sebagai pimpinan di buritan pada saat Kapal

Pengawas Perikanan melakukan olah gerak;

h. menyiapkan peralatan peran belakang;

i. memperhitungkan waktu pasang surut dan menyiapkan

jurnal pada saat Kapal Pengawas Perikanan akan berlabuh;

j. menyiapkan laporan hasil operasi atas perintah Mualim I;

k. membantu Mualim I dalam pelaksanaan administrasi Kapal

Pengawas Perikanan;

l. menyiapkan ruang pemeriksaan dan tenaga pengawalan terhadap

hasil penghentian, pemeriksaan dan penahanan kapal;

m. menyiapkan dan melakukan pemeliharaan, pengaturan

penggunaan senjata dan personil ABK; dan

n. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu

kapal di pelabuhan.

(3) Mualim II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Nakhoda.

Pasal 11

(1) Mualim III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d

merupakan pembantu Mualim I dan II selama Kapal Pengawas

Perikanan berlayar, saat berlabuh dan/atau bersandar.

(2) Tugas Mualim III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengawasi kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan baik

yang menyangkut ABK maupun kegiatan penghentian,

pemeriksaan dan penahanan kapal perikanan;

b. mengawasi bahan yang akan diuji di laboratorium;

c. menyiapkan perangkat kemudi;

d. menyiapkan peralatan menjangka peta;

e. membuat garis haluan sesuai perintah Nakhoda;

11

f. menjaga kebersihan Kapal Pengawas Perikanan secara

menyeluruh;

g. menyiapkan alat-alat pemadam kebakaran.

h. menyiapkan rute pelayaran Kapal Pengawas Perikanan,

mencatat posisi haluan, posisi perubahan haluan dan

melakukan koreksi posisi aman pada saat Kapal Pengawas

Perikanan berlayar;

i. menyiapkan dan mengoperasionalkan peralatan pembantu

alat navigasi seperti Radar, GPS, Gyro Kompas, Echo

Sounder serta lampu-lampu navigasi;

j. melakukan perawatan alat-alat navigasi pada saat Kapal

Pengawas Perikanan berlayar maupun tidak berlayar;

k. melakukan perawatan terhadap peta, lampu peta dan meja peta;

l. melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan telepon satelit.

m. menyiapkan dan merawat alat-alat laboratorium;

n. menyiapkan dan menginventarisir kebutuhan obat-obatan di

dalam Kapal Pengawas Perikanan dan persediaan P3K;

o. mengontrol kesehatan AKP;

p. merawat AKP pada saat sakit di dalam pelayaran; dan

q. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu

kapal di pelabuhan.

(1) Mualim III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Nakhoda.

Pasal 12

(1) Markonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e

merupakan operator radio/komunikasi Kapal Pengawas Perikanan.

(2) Tugas Markonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. menjaga keselamatan kapal dari marabahaya baik itu yang

ditimbulkan dari alam seperti badai, ada kapal tenggelam dan

lain sebagainya;

b. menyiapkan peralatan komunikasi pelayaran sesuai dengan

prosedur untuk kelancaran komunikasi pelayaran;

c. melakukan pemeliharaan peralatan komunikasi Kapal Pengawas

Perikanan secara rutin dan berkala sesuai standar yang berlaku

12

untuk kesiapsiagaan peralatan komunikasi setiap saat;

d. melakukan koordinasi antar ABK sesuai dengan jabatan untuk

saling membantu dan menunjang pelaksanaan tugas pelayaran;

e. melakukan perbaikan peralatan komunikasi berdasarkan

kerusakan untuk kelancaran komunikasi dan kesiapsiagaan

pelayaran;

f. membantu Mualim I dalam menjalankan tugas administrasi

operasional Kapal Pengawas Perikanan dan AKP;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan pimpinan baik tertulis maupun lisan;

h. mengisi Jurnal Radio, dan mengatur peralatan radio secara

umum;

i. menyampaikan dan menerima berita serta mengarsip semua

berita yang diterima maupun dikirim;

j. melakukan komunikasi radio dengan PUSDAL secara prodik

untuk melaporkan posisi, keadaan Kapal Pengawas Perikanan,

dan AKP; dan

k. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu

kapal di pelabuhan.

(3) Markonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Nakhoda.

Pasal 13

(1) Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f

merupakan kepala kerja bawahan di Kapal Pengawas Perikanan.

(2) Tugas Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengatur dan melaksanakan pemeliharaan rutin deck;

b. mengkoordinir kebersihan deck Kapal Pengawas Perikanan;

c. membantu Mualim dalam menyiapkan bahan-bahan

perlengkapan Kapal Pengawas Perikanan;

d. merawat dan bertanggungjawab terhadap peralatan deck,

seperti winch jangkar dan winch dewi/sekoci;

e. membuat jurnal perawatan Kapal Pengawas Perikanan;

f. mengawasi pekerjaan harian Juru Mudi, Kelasi dan Juru Masak;

13

dan

g. mengatur tugas Juru Mudi dan Kelasi pada saat sandar/labuh;

h. mengevaluasi hasil kerja Juru Mudi dan Kelasi;

i. bersiaga di haluan pada saat kapal olah gerak;

j. menyiapkan jangkar pada saat lego/hibob;

k. menerima dan menghitung secara rutin dengan teliti mengenai

persediaan air tawar di atas kapal; dan

l. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu

kapal di pelabuhan.

(3) Serang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada Mualim.

Pasal 14

(1) Juru Mudi I, Juru Mudi II, dan Juru Mudi III sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, huruf h dan huruf i merupakan

pembantu Mualim selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar,

berlabuh maupun bersandar dan mengawasi kegiatan operasional

Kapal Pengawas Perikanan.

(2) Tugas Juru Mudi I, Juru Mudi II, dan Juru Mudi III sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. bertugas memegang kemudi, menjaga haluan yang ditentukan,

memeriksa keadaan cuaca serta melaksanakan penugasan

dari perwira;

b. mengatur haluan sesuai instruksi Mualim;

c. menyiapkan bendera-bendera, alat-alat pemadam di deck dan

perlengkapan lainnya yang diperintahkan oleh Mualim;

d. menjaga kebersihan ruangan anjungan dan kemudi;

e. menghidupkan/mematikan penerangan di deck dan navigasi;

f. menyiapkan tangga pada saat Kapal Pengawas Perikanan

berlabuh dan bersandar; dan

g. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu

kapal di pelabuhan.

(3) Juru Mudi I, Juru Mudi II, dan Juru Mudi III sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertanggungjawab pada Mualim.

14

Pasal 15

(1) Kelasi I, Kelasi II, Kelasi III, dan Kelasi IV sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 7 ayat (2) huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m

merupakan pembantu Serang dalam bertugas, baik selama Kapal

Pengawas Perikanan berlayar, berlabuh dan bersandar.

(2) Tugas Kelasi I, Kelasi II, Kelasi III, dan Kelasi IV sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melaksanakan perintah Serang dan Perwira Kapal Pengawas

Perikanan;

b. membantu Juru Mudi di anjungan;

c. melakukan kebersihan deck, ruangan dan/atau kamar;

d. menyiapkan tali-tali pada saat kapal akan berlayar;

e. siaga di haluan/buritan pada saat kapal olah gerak dan

menyiapkan jangkar dan tali tambat dalam rangka sandar dan

labuh;

f. mengawasi ketegangan tali pada waktu kapal sandar;

g. melakukan perawatan terhadap tali-tali kepil, jangkar, dan

peralatan lainnya di atas deck;

h. memberi pelumasan sling, derek, engsel-engsel pintu dan

peralatan deck lainnya;

i. melaksanakan/menjaga keselamatan kapal, ronda keliling deck

pada saat kapal sandar/berlabuh;

j. tugas jaga di deck pada waktu kapal berlayar dan pada waktu

kapal di pelabuhan.

(3) Kelasi I, Kelasi II, Kelasi III, dan Kelasi IV sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bertanggung jawab kepada Mualim.

Pasal 16

(1) Juru Masak I atau II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2)

huruf n dan huruf o berperan menyiapkan konsumsi dan bahan

makanan selama Kapal Pengawas Perikanan berlayar, bersandar

maupun berlabuh.

(2) Tugas Juru Masak I dan Juru Masak II sebagaimana dimaksud pada

15

ayat (1), meliputi:

a. mengajukan bahan-bahan makanan yang diperlukan;

b. mengatur penempatan/penyimpanan bahan-bahan makanan

basah/kering ke dalam gudang dan/atau tempat penyimpanan

lainnya;

c. membuat menu masakan yang akan dihidangkan setiap hari;

d. memasak makanan sesuai menu dengan memperhatikan nilai-

nilai giziserta syarat-syarat kesehatan;

e. menyajikan makanan pada jam makan untuk AKP;

f. melakukan kontrol terhadap bahan-bahan makanan basah

maupun kering; dan

g. menjaga kebersihan tempat bekerja.

(3) Juru Masak I dan Juru Masak II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggung jawab kepada Mualim.

Pasal 17

(1) KKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a

merupakan pembantu Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan yang

bertanggungjawab di bagian permesinan.

(2) Tugas KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. memeriksa perlengkapan mesin Kapal Pengawas Perikanan;

b. mengontrol pengoperasian dan pemeliharaan mesin Kapal

Pengawas Perikanan dan semua yang ada hubungannya dengan

permesinan;

c. memberi pengarahan kepada Masinis dan Oiler dalam

pengoperasian mesin induk dan mesin bantu serta motor-motor

penggerak lainnya;

d. menerima laporan dari Masinis tentang kondisi mesin saat

berlayar maupun berlabuh;

e. memeriksa kesiapan bagian mesin secara keseluruhan

dan melaporkan kepada Nakhoda;

f. merencanakan perawatan berkala pada mesin induk, mesin

generator dan peralatan bantu lainnya;

g. merencanakan, membuat dan mengajukan daftar kebutuhan

kamar mesin seperti spare parts, bahan bakar, pelumas dan

16

bahan-bahan lainnya; dan

h. mencatat setiap penggantian suku cadang dan kegiatan

perawatan dan pemeliharaan mesin Kapal Pengawas Perikanan.

(3) KKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada

Nakhoda.

Pasal 18

(1) Masinis I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b

merupakan pembantu utama KKM dalam mengatur dan mengawasi

serta mengontrol pekerjaan bagian mesin secara umum.

(2) Tugas Masinis I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. memberi bimbingan teknik ke Oiler dalam usaha penyelesaian

perbaikan mesin;

b. merencanakan pekerjaan di dalam kamar mesin dan

mengatur Oiler yang bekerja selama Kapal Pengawas Perikanan

berlayar maupun tidak berlayar;

c. menyusun daftar jaga mesin sepengetahuan KKM;

d. mengisi jurnal mesin sesuai dengan prosedur yang berlaku;

e. melakukan pengoperasian dan pencatatan indikator pesawat-

pesawat kelistrikan;

f. pengoperasian sistem mesin pendingin, sistem air condition, panel

listrik dan elektro motor;

g. melaporkan tentang kondisi mesin induk, baling -baling, bahan

bakar, pelumas dan kebersihan di kamar mesin;

h. menyiapkan dan mengganti lampu-lampu penerangan dan

lampu-lampu navigasi apabila ada yang padam;

i. melaporkan ke KKM dalam hal stabilitas kapal;

j. melakukan inventarisasi bagian mesin;

k. melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan pemeliharaan sesuai

jadwal pemeliharaan terencana; dan

l. tugas jaga di Kamar Mesin pada waktu kapal berlayar dan pada

waktu kapal di pelabuhan.

(3) Masinis I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab

kepada KKM.

17

Pasal 19

(1) Masinis II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c

merupakan pembantu masinis I dalam mengoperasikan mesin Kapal

Pengawas Perikanan.

(2) Tugas Masinis II sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. mengatur pemakaian atau penggantian generator beserta

peralatan power steering dan peralatan lainnya di kamar mesin;

b. mengontrol perlengkapan listrik termasuk peralatan

ventilasi, lampu-lampu, AC dan alat-alat bantu untuk digunakan

di dalam Kapal Pengawas Perikanan;

c. memeriksa dan memelihara kondisi pipa-pipa dan tangki-tangki

serta perlengkapannya;

d. mengontrol kebersihan ruangan-ruangan mesin;

e. melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan pemeliharaan sesuai

jadwal pemeliharaan terencana; dan

f. tugas jaga di Kamar Mesin pada waktu kapal berlayar dan pada


(3) Masinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab

kepada KKM.

Pasal 20

(1) Masinis III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d

merupakan pembantu Masinis I dan Masinis II dalam mengoperasikan

mesin Kapal Pengawas Perikanan.

(2) Tugas Masinis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. membantu kegiatan di kamar mesin;

b. memelihara pompa-pompa dan perlengkapannya;

c. melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaan pemeliharaan sesuai

jadwal pemeliharaan terencana;

d. melaporkan dan mencatat pemakaian bahan bakar dan minyak

pelumas kepada KKM;

e. mengawasi pelaksanaan pengisian bahan bakar dan penerimaan

minyak pelumas;

f. menyiapkan mesin sekoci serta mesin jangkar;dan

g. tugas jaga di Kamar Mesin pada waktu kapal berlayar dan pada

18


(3) Masinis III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab

kepada KKM.

Pasal 21

(1) Oiler I, Oiler II, Oiler III dan Oiler IV sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (3) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h merupakan

pembantu Masinis dalam mengoperasikan mesin Kapal Pengawas

Perikanan di kamar mesin.

(2) Oiler I, Oiler II, Oiler III dan Oiler IV sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), meliputi:

a. menghidupkan mesin induk sesuai perintah Masinis;

b. mengawasi pengoperasian generator, pompa dan peralatan lain,

serta mengontrol pekerjaan lain;

c. melakukan perawatan dan kebersihan terhadap mesin-mesin,

ruangan dan peralatan serta kunci-kunci;

d. melakukan perawatan sistem kemudi dan kemudi darurat;

e. melakukan pengecekan pemakaian bahan bakar dan pelumas

serta menambah bahan bakar dan pelumas jika kurang dan

mengisi sesuai kebutuhan mesin;

f. merapikan gudang mesin dan suku cadang; dan

g. tugas jaga di Kamar Mesin pada waktu kapal berlayar dan pada


(3) Oiler I, Oiler II, Oiler III dan Oiler IV sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertanggungan jawab terhadap Masinis.

Pasal 22

(1) Pengembangan jenjang karir AKP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

(2) Pengembangan jenjang karir AKP sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diusulkan oleh Direktur yang membidangi pengawakan Kapal

Pengawas Perikanan.

(3) Penetapan jenjang karir AKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

19

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 23

Dalam rangka pengembangan jenjang karir, AKP dapat menerima:

a. promosi;

b. mutasi; dan/atau

c. pendidikan dan pelatihan.

Pasal 24

(1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

a. kenaikan jenjang karir di Kapal Pengawas Perikanan; atau

b. diangkat dalam jabatan struktural.

(2) Kenaikan Jenjang karir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(3) Persyaratan kenaikan jenjang karir sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 25

(1) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

a. perpindahan tugas antar Kapal Pengawas Perikanan;

b. perpindahan tugas dari Kapal Pengawas Perikanan ke unit kerja

lingkup Direktorat Jenderal; dan

c. perpindahan tugas dari Kapal Pengawas Perikanan ke unit kerja

lain.

(2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c,

dapat dilakukan dengan syarat:

a. tidak mampu bekerja di atas Kapal Pengawas Perikanan

berdasarkan Surat Keterangan Dokter; dan

b. telah mencapai masa kerja di atas Kapal Pengawas Perikanan

sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun.

(3) Syarat mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat

dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(4) AKP yang telah dimutasi sebagaimana ayat (1) huruf b dan huruf c

dapat mengajukan permohonan untuk bertugas kembali di atas

Kapal Pengawas Perikanan dengan memenuhi persyaratan:

20

a. sertifikat keahlian pelaut;

b. sertifikat keterampilan pelaut yang masih berlaku;

c. tidak cacat fisik; dan

d. bersedia ditempatkan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

(1) pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23

huruf c, antara lain:

a. keahlian dan keterampilan pelaut lanjutan;

b. Pengawas Perikanan;

c. Polisi Khusus Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

e. bidang-bidang lain yang relevan;

f. tugas belajar; dan

g. izin belajar.

BAB VI

PEMBINAAN

Pasal 27

(1) Pembinaan AKP meliputi:

a. pembinaan teknis; dan

b. pembinaan administrasi.

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilakukan oleh Direktur Kapal Pengawas;

(3) Pembinaan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf

b dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal.

hBAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, ketentuan

mengenai tugas dan tanggung jawab AKP dalam Keputusan Direktur

Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.

242/DJ-PSDKP/2010 tentang Tata Tertib dan Tanggung Jawab Awak

Kapal Pengawas Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

21

Pasal 29

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 22 September 2014

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ASEP BURHANUDIN

No Nama Pejabat Paraf

1 Sesditjen. PSDKP

2 Direktur Kapal Pengawas

3 Direktur SDP

4 Direktur SDK

5 Direktur PP

6 Direktur PIP

Pejabat Paraf

1 Sekretaris Ditjen. PSDKP


3 Kabag Kepegawaian

4 Kabag Hukum, OHumas

A B C D E F

> 50 m > 40 m s/d 50 m > 30 m s/d 40 m > 20 m s/d 30 m > 15 m s/d 20 m ≥ 6 m -s/d 16 m

Pendidikan Minimum D III Minimum D III Minimum D III Minimum D III Minimum D III

Program StudiNautika/Perikanan/Tekno

logi Penangkapan Ikan

Nautika/Perikanan/Tekno








Golongan Minimum III/a Minimum III/a Minimum III/a Minimum II/d Minimum II/d

ANT III ANT III ANT III ANT IV ANT IV

ANKAPIN I ANKAPIN I ANKAPIN I ANKAPIN II ANKAPIN II

BST BST BST BST BST

Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan

Menembak Menembak Menembak Menembak Menembak

Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP

Jenjang Karir

Terakhir

Nakhoda pada KP kelas B

dan C .

Nakhoda pada KP kelas C

.

Nakhoda pada KP kelas D

.

Nakhoda pada KP kelas E

. dan Mualim I pada KP

kelas A, B dan C .

Mualim I pada KP kelas

KP A, B, C dan D .

Pendidikan Minimum D III Minimum D III Minimum D III Minimum D III Minimum SUPM/SMK

Golongan Minimum II/d Minimum II/d Minimum II/d Minimum II/d Minimum II/d











ANT IV ANT IV ANT IV ANT IV ANT IV

ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II

BST BST BST BST BST




Masa Kerja

Mualim I pada KP kelas B

dan C atau Mualim II

pada KP kelas A .

Mualim I pada KP kelas C

atau Mualim II pada KP

kelas A dan B .

Mualim I pada KP kelas D

atau Mualim II pada KP

kelas A, B dan C .

Mualim pada KP kelas E,

Mualim II pada KP kelas C

atau Mualim III pada KP

kelas A .

Mualim III pada KP kelas

A atau Marconis dan

Serang pada KP kelas A .

3 Mualim II Pendidikan Minimum D III Minimum D III Minimum D III

Golongan Minimum II/d Minimum II/d Minimum II/c

KELAS/UKURAN PANJANG KAPAL PENGAWAS

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

PERIKANAN NOMOR PER.91/DJPSDKP/2014

AWAK KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

TENTANG PENGEMBANGAN JENJANG KARIR

Kompetensi

BAGIAN DECK

Kompetensi

NoSyarat/

Kriteria

Mualim I

1

Jenjang

Karir

Nakhoda

2

A B C D E F



NoSyarat/

Kriteria

Jenjang

Karir







ANT IV ANT IV ANT IV

ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II

BST BST BST

Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan

Menembak Menembak Menembak

Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP

Masa Kerja


A atau Mualim II pada KP

kelas B dan C .


A, Mualim II pada KP

kelas C atau Mualim pada

KP kelas D .

Mualim pada KP kelas D,

Mualim pada KP kelas D,

Mualim pada Kp kelas E

atau Markonis dan

Serang pada KP kelas A .

Pendidikan Minimum D III

Golongan Minimum II/d



ANT IV

ANKAPIN II

BST

Pengawas Perikanan

Menembak

Diklat Calon AKP

Masa Kerja

Mualim II pada KP kelas

C, Mualim pada KP kelas

D, Markonis dan Serang

pada KP kelas A .

5 MARKONIS Pendidikan Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK

Golongan Minimum II/c Minimum II/c Minimum II/c Minimum II/c Minimum II/c

Kompetensi

Kompetensi

4 MUALIM III

A B C D E F



NoSyarat/

Kriteria

Jenjang

Karir













BST BST BST BST BST




Masa Kerja

Serang pada KP kelas A,

Markonis pada KP kelas

B, C atau Juru Mudi pada

KP kelas A .

Serang pada KP kelas A

dan B,Markonis pada KP

kelas C atau Juru Mudi

pada KP kelas A dan B .

Serang pada KP kelas A,B

dan C,Markonis pada KP

kelas D atau Juru Mudi

pada KP kelas A, B dan C

.

Serang pada KP kelas B,C

dan D,Markonis pada KP

kelas E atau Juru Mudi

pada KP kelas A, B, C dan

D .

Juru Mudi pada KP kelas

A, B, C dan D .

Pendidikan Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK

Golongan Minimum II/c Minimum II/c Minimum II/c Minimum II/b Minimum II/b













BST BST BST BST BST




Masa Kerja

Serang pada KP kelas B

dan C atau Juru Mudi

pada KP kelas A .

Serang pada KP kelas C

atau Juru Mudi pada KP

kelas A, B dan C .

Serang pada KP kelas D

atau Juru Mudi pada KP

kelas A, B dan C .

Juru Mudi pada KP kelas

A, B, C dan D .

7 JURU MUDI I, II, III I, II, III I, II I, II I

Pendidikan Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK

Golongan Minimum II/b Minimum II/b Minimum II/b Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a











Nautika/Perikanan/Tek

nologi Penangkapan

IkanANT IV ANT IV ANT IV ANT IV ANT IV ANT IV

ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II ANKAPIN II

BST BST BST BST BST BST

Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan

Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP

Kompetensi

Kompetensi

6

Kompetensi

SERANG

A B C D E F



NoSyarat/

Kriteria

Jenjang

Karir

Masa KerjaKelasi pada KP kelas A, B

dan C .

Kelasi pada KP kelas A, B

dan C .

Kelasi pada KP kelas A, B,

C dan D .

Kelasi pada semua kelas

KP

I, II, III, IV I, II, III, IV I, II, III I, II I


Golongan Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a













BST BST BST BST BST


Masa KerjaKelasi pada semua kelas

KP


KP


KP


KP


KP atau Juru Mudi KP

kelas FI, II I, II I, II I I


Golongan Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a

Program Studi Nautika/Tata Boga Nautika/Tata Boga Nautika/Tata Boga Nautika/Tata Boga Nautika/Tata Boga

Kompetensi BST BST BST BST BST

Masa Kerja

10 KKMPendidikan Minimum D IV/S1 Minimum D IV/S1 Minimum D IV/S1 Minimum D IV/S1 Minimum D IV/S1

Golongan Minimum III/a Minimum III/a Minimum III/a Minimum III/a Minimum III/a

Program StudiTeknik Permesinan/

Permesinan Perikanan

Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


BAGIAN MESIN

Kompetensi

8 KELASI

9 JURU

MASAK

A B C D E F



NoSyarat/

Kriteria

Jenjang

Karir

ATT III ATT III ATT III ATT IV ATT IV

ATKAPIN I ATKAPIN I ATKAPIN I ATKAPIN II ATKAPIN II


PPNS PPNS PPNS PPNS PPNS



Masa KerjaKKM pada KP kelas B dan

C .KKM pada KP kelas C .

KKM pada KP kelas D .

atau Masinis I pada KP

kelas A

KKM pada KP kelas E .

atau Masinis I pada KP

kelas A dan B .

Masinis pada KP kelas A,

B dan C .

Pendidikan Minimum D III Minimum D III Minimum D III Minimum D III Minimum D III

Golongan Minimum II/d Minimum II/d Minimum II/d Minimum II/d Minimum II/d



Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


ATT III ATT III ATT III ATT IV ATT IV

ATKAPIN I ATKAPIN I ATKAPIN I ATKAPIN II ATKAPIN II

BST BST BST BST BST




Masa Kerja

Masinis I pada KP kelas B

atau Masinis II pada KP

kelas A .

Masinis I pada KP kelas C


kelas A dan B .

Masinis pada KP kelas D


kelas B dan C .

Masinis pada KP kelas E,

Masinis II pada KP kelas

C atau Masinis III pada

KP kelas A

Masinis III pada KP kelas

A atau oiler pada KP kelas

A dan B .

12 MASINIS IIPendidikan Minimum D III Minimum D III Minimum D III

Golongan Minimum II/d Minimum II/d Minimum II/c



Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


ATT III ATT III ATT IV

ATKAPIN I ATKAPIN I ATKAPIN II

BST BST BST

Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan Pengawas Perikanan

Menembak Menembak Menembak

Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP Diklat Calon AKP

Kompetensi

MASINIS I11

Kompetensi

Kompetensi

A B C D E F



NoSyarat/

Kriteria

Jenjang

Karir

Masa Kerja


B, C atau Masinis III pada

KP kelas A .


C . atau Masinis III pada

KP kelas A .

Masinis pada KP kelas D

dan E .

Pendidikan Minimum D III

Golongan Minimum II/d


Permesinan PerikananATT IV

ATKAPIN II

BST

Pengawas Perikanan

Menembak

Diklat Calon AKP

Masa Kerja


C atau Masinis pada KP

kelas D .

I, II, III, IV I, II, III I, II, III I, II I, II

Pendidikan Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK Minimum SUPM/SMK

Golongan Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a Minimum II/a



Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


Teknik Permesinan/


ATT IV ATT IV ATT IV ATT IV ATT IV ATT IV

ATKAPIN II ATKAPIN II ATKAPIN II ATKAPIN II ATKAPIN II ATKAPIN II

BST BST BST BST BST BST

Masa KerjaOiler pada KP kelas A, B

dan C .

Oiler pada KP kelas A,B,

C dan D .

Oiler pada Kp kelas A, B,

C dan D .Oiler pada KP kelas F Oiler pada KP kelas F

No Nama Jabatan Paraf

1 Sekretaris Ditjen. PSDKP


3 Direktur PSDP

4 Direktur PSDK

5 Direktur PP

6 Direktur PSDKP dan PIP

Kompetensi

14 OILER

13 MASINIS III

Kompetensi

Documents

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN …djpsdkp.kkp.go.id/2014/arsip/file/158/perdirjen-psdkp-nomor-91... · Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I