KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN …djpsdkp.kkp.go.id/public/upload/files/perdirjen-psdkp-nomor-8... · Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengendali taktis operasi

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 8 8/PER-DJPSDKP/2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA

KELAUTAN DAN PERIKANAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan operasional Kapal

Pengawas Perikanan yang efektif dan efisien, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Operasional

Kapal Pengawas Perikanan;

b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan

Direktur Jenderal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomorr 4849);

3. Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan

Atas Undang-undang No. 27 tahun 2007 Tentang

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTORATJENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Lt.15 Gd.Mina Bahari II, Jakarta Pusat 10110

Telp (021) 3519070 ext 1524/1526, Fax : (021) 3451057

2

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I

Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah,

terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun

2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 189);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kelautan dan Perikanan;


PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);


18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan

Perikanan Negara Republik Indonesia(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 528);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER

DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK

TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kapal Pengawas Perikanan adalah kapal negara yang diberi tanda

tertentu untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di

bidang kelautan perikanan.

2. Awak Kapal Pengawas Perikanan, selanjutnya disebut AKP, adalah

Aparatur Sipil Negara yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal

pengawas perikanan untuk melakukan tugas pengawasan

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai jabatan dan

keterampilannya.

3

3. Nakhoda adalah pimpinan tertinggi di atas kapal dan mempunyai

wewenang dan tanggung jawab tertentu, sesuai dengan peraturan

perundang undangan yang berlaku.

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan yang selanjutnya disingkat

PPNS Perikanan adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi

wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang perikanan.

5. Operasi Mandiri adalah kegiatan operasional Kapal Pengawas

Perikanan yang dilaksanakan secara mandiri dalam rangka

pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

6. Operasi Bersama adalah kegiatan operasional Kapal Pengawas

Perikanan yang dilaksanakan secara bersama dengan unsur instansi

lainnya, dengan pimpinan dan kendali operasi oleh masing-masing

instansi.

7. Kerjasama Operasi adalah kegiatan operasional Kapal Pengawas

Perikanan dengan dukungan instansi terkait di bawah satu pimpinan

operasi.

8. Operasi Pencarian dan Pertolongan (Search and Rescue/ SAR) adalah

kegiatan operasional Kapal Pengawas Perikanan dalam rangka

membantu pencarian dan pertolongan jiwa manusia oleh karena

musibah di laut, atas permintaan dari instansi lainnya maupun

kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2008 tentang Pelayaran.

9. Operasi Sosial Kemanusiaan adalah kegiatan operasional Kapal

Pengawas Perikanan yang dilaksanakan secara mandiri atau bekerja

sama dengan instansi terkait dalam rangka mendukung dan/atau

membantu kegiatan sosial kemanusiaan, antara lain penanggulangan

korban bencana alam.

10. Daerah operasi adalah suatu wilayah perairan dimana Kapal

Pengawas Perikanan melakukan operasi pengawasan SDKP.

11. Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan Menahan yang selanjutnya

disingkat Henrikhan adalah serangkaian tindakan dalam rangka

pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan yang meliputi

upaya menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal

yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana di bidang

perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.

12. Barang Bukti adalah benda bergerak atau tidak dan/atau alat/sarana

yang digunakan dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana

4

perikanan serta telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan

pedalaman dan perairan kepulauannya.

14. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang

selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan

untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi,

penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan

pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan

zona ekonomi eksklusif Indonesia.

15. Laporan Situasi Harian (Daily Situation Reports/Sitrep) adalah

laporan/berita harian pada saat Kapal Pengawas Perikanan beroperasi

atau selama berada di dermaga untuk disampaikan kepada Pusat

Pengendali (Pusdal) dengan menggunakan perangkat komunikasi yang

ada di atas kapal.

16. Laporan Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan adalah laporan hasil

operasi pengawasan SDKP setiap periode kepada Direktur Jenderal cq

Direktur.

17. Rencana Operasi yang selanjutnya disingkat RO adalah dokumen yang

berisi rencana kegiatan operasi yang akan dilaksanakan oleh kapal

pengawas perikanan.

18. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah surat yang dibuat

untuk menugaskan seseorang/sekelompok orang untuk

melaksanakan suatu tugas.

19. Perintah Gerak yang selanjutnya disingkat PG adalah surat yang

dibuat untuk menugaskan Kapal Pengawas Perikanan melaksanakan

kegiatan operasi pengawasan.

20. Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan

Perikanan yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

21. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal yang

menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan sumber daya

kelautan dan perikanan.

22. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan.

23. Direktur adalah Direktur Kapal Pengawas Perikanan.

5

24. Direktorat adalah Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal yang

bertanggung jawab di bidang operasional dan logistik Kapal Pengawas

Perikanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi

operator pada Direktorat Kapal Pengawas, UPT, dan AKP dalam

pelaksanaan Operasional Kapal Pengawas Perikanan.

(2) Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk mewujudkan operasional

Kapal Pengawas Perikanan yang efektif dan efisien, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup petunjuk teknis operasional Kapal Pengawas Perikanan ini

meliputi:

a. Prinsip Operasional Kapal Pengawas Perikanan;

b. Tugas dan Tanggung Jawab Gelar Operasi;

c. Daerah operasional Kapal Pengawas Perikanan;

d. Jenis Operasi;

e. Pola Operasi;

f. Penyelenggaraan Operasi; dan

g. Pelaporan.

BAB IV

PRINSIP OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 4

Prinsip operasional Kapal Pengawas Perikanan, meliputi:

a. keselamatan (Safety), yaitu setiap tindakan yang diambil dalam

operasional Kapal Pengawas Perikanan harus mempertimbangkan

faktor keselamatan jiwa manusia dan materil;

b. kerahasian (Confidentiality), yaitu kerahasian operasi Kapal Pengawas

Perikanan harus dijaga oleh seluruh personel, baik berupa metode,

prosedur, tindakan dan komunikasi agar misi operasi tersebut dapat

tercapai;

6

c. Akuntabel (Accountable), yaitu penyelenggaraan operasional Kapal

Pengawas Perikanan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,

terukur dan jelas;

d. Efektif dan efisien (Effective and Efficient), yaitu penyelenggaraan

operasional Kapal Pengawas Perikanan perlu dilakukan dengan

mempertimbangkan adanya keseimbangan yang wajar antara hasil

dan upaya serta sarana yang digunakan.

BAB V

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB GELAR OPERASI

Pasal 5

Pengorganisasian operasional Kapal Pengawas Perikanan dalam

melaksanakan tugas pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan

perikanan di laut terdiri dari:

a. penanggungjawab operasi;

b. pengendali operasi;

c. pengendali taktis;

d. pengendali teknis; dan

e. pusat pengendalian (Pusdal).

Pasal 6

(1) Penanggungjawab operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a adalah Direktur Jenderal.

(2) Penanggungjawab operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bertanggungjawab terhadap operasi Kapal Pengawas Perikanan.

Pasal 7

(1) Pengendali operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b

adalah Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal mendelegasikan tugas pengendali operasi kepada :

a. Direktur untuk kapal pengawas perikanan yang dioperasikan oleh

Direktorat;

b. Kepala UPT untuk kapal pengawas perikanan yang dioperasikan

oleh UPT .

(3) Pengendali operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas antara lain:

a. menetapkan kebijakan dalam merencanakan dan merumuskan

tujuan dan target sasaran operasi;

7

b. mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan operasi pengawasan

pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai

kewenangannya.

Pasal 8

(1) Pengendali taktis operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

c terdiri dari:

a. Direktorat; dan

b. UPT.

(2) Tugas pengendali taktis operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

antara lain:

a. membuat RO;

b. menyiapkan Kapal Pengawas Perikanan dan AKP; dan

c. mengendalikan operasi Kapal Pengawas Perikanan dan unsur di

bawahnya.

Pasal 9

(1) Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh Direktorat,

pengendali taktis operasi dilaksanakan oleh:

a. Kepala Sub Direktorat Logistik dan Operasional Wilayah Barat; dan

b. Kepala Sub Direktorat Logistik dan Operasional Wilayah Timur.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, pengendali taktis sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh personil Tim Logistik dan

Operasional yang ditunjuk, terdiri dari:

a. Kepala Seksi Operasi;

b. Kepala Seksi Logistik;

c. Koordinator Pusdal; dan

d. Operator Radio.

Pasal 10

(1) Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

pengendali taktis operasi dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pengawasan

dan Penanganan Pelanggaran; dan

(2) Untuk Kapal pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT Stasiun

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengendali taktis

operasi dilaksanakan oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya


Pasal 11

(1) Pengendali teknis operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf

d adalah Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan.

8

(2) Tugas pengendali teknis operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

antara lain:

a. membuat perencanaan teknis operasi di lapangan;

b. melaksanakan seluruh kegiatan operasi;

c. melakukan komunikasi dengan Direktorat; dan

d. melaporkan hasil operasi.

(3) Dalam melakukan tugas sebagai pengendali teknis operasi, Nakhoda

Kapal Pengawas Perikanan bertanggung jawab secara berjenjang

kepada:

a. Direktur atau kepala UPT sebagai pengendali operasi; dan

b. Direktur Jenderal sebagai penanggungjawab operasi.

Pasal 12

(1) Pusat pengendalian (Pusdal) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf e bertugas melakukan komunikasi dengan Kapal Pengawas

Perikanan.

(2) Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara:

a. dari pusat pengendalian (Pusdal)/UPT ke kapal pengawas perikanan

atau sebaliknya; dan/atau

b. antara Pusdal UPT ke Pusdal Pusat atau sebaliknya; dan/atau

c. antara kapal pengawas perikanan.

(3) Tata cara komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

menggunakan prosedur antara lain:

a. menggunakan kata sandi untuk menjaga kerahasiaan komunikasi

dalam operasi; dan

b. menggunakan fasilitas sistem komunikasi yang ada.

Pasal 13

Mekanisme mengenai tugas dan tanggung jawab gelar operasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI

DAERAH OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 14

(1) Daerah operasional Kapal Pengawas Perikanan dilaksanakan di WPP-

NRI.

9

(2) Dalam kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Kapal Pengawas Perikanan tetap memperhatikan:

a. kemampuan daya jelajah;

b. asas keselamatan (safety); dan

c. keamanan (security).

(3) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasional Kapal Pengawas

Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kondisi perairan

laut/sea state yang direkomendasikan, antara lain:

a. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe A dengan ukuran panjang

lebih dari 50 meter dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State 5

(lima) dengan tinggi gelombang kurang dari 4 m;

b. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe B dengan ukuran panjang

lebih dari 40 (empat puluh) meter sampai dengan 50 (lima puluh)

meter dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State 4 (empat)

dengan tinggi gelombang kurang dari 2,5 (dua setengah) meter;

c. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe C dengan ukuran panjang

lebih dari 30 (tiga puluh) meter sampai dengan 40 (empat puluh)

meter dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State 3 (tiga) dengan

tinggi gelombang kurang dari 1,25 (satu koma dua lima) meter;

d. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe D dengan ukuran panjang

lebih dari 20 (dua puluh) meter sampai dengan 30 (tiga puluh)

meter dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State 3 (tiga) dengan

tinggi gelombang kurang dari 1,25 (satu koma koma lima) meter;

dan

e. Untuk Kapal Pengawas Perikanan tipe E dengan ukuran panjang

lebih dari 15 (lima belas) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter

dapat beroperasi pada kondisi laut/Sea State 2 (dua) dengan tinggi

gelombang kurang dari 0,5 (nol koma dua) meter.

BAB VII

JENIS OPERASI

Bagian Kesatu

Jenis Operasi

Pasal 15

Jenis operasi terdiri dari:

a. Operasi Mandiri;

b. Operasi Bersama;

c. Kerjasama Operasi; dan

d. Operasi Lainnya.

10

Pasal 16

Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a,b,

dan c dilaksanakan berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari:

a. Direktorat Jenderal;

b. Dinas yang membidangi urusan kelautan dan perikanan;

c. UPT;

d. Instansi Terkait; dan

e. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Bagian Kedua

Operasi Mandiri

Pasal 17

(1) Dalam hal pelaksanaan Operasi Mandiri sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15 huruf a, Tim Logistik dan Operasional membuat RO

berdasarkan skala prioritas.

(2) Skala prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dan disampaikan

kepada Direktur.

(3) Mekanisme penyiapan RO dan kebutuhan logistik dilaksanakan oleh:

a. untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh

Direktorat, penyiapan RO dan kebutuhan logistik Kapal Pengawas

Perikanan dilaksanakan oleh Tim Logistik dan Operasional;

b. untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT


penyiapan RO dilaksanakan oleh Seksi Pengawasan dan

Penanganan Pelanggaran, sedangkan Seksi Sarana dan Prasarana

menyiapkan kebutuhan logistik Kapal Pengawas Perikanan dan

kebutuhan logistik personel; dan

c. Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

penyiapan RO dan kebutuhan logistik Kapal Pengawas Perikanan

dilaksanakan oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya


(4) Direktur menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan

yang dioperasikan oleh Direktorat.

(5) Kepala UPT menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan

yang dioperasikan oleh UPT.

11

(6) Nakhoda menyiapkan Kapal Pengawas Perikanan dan AKP, serta

melaksanakan operasi berdasarkan ST dan PG.

Bagian Ketiga

Operasi Bersama

Pasal 18

(1) Mekanisme Operasi Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf b, antara lain:

a. Rencana Operasi Bersama disusun berdasarkan misi yang telah

ditentukan bersama dengan instansi terkait, yang disampaikan

kepada Menteri Kelautan dan Perikanan RI melalui Direktur

Jenderal c.q Direktur;

b. Direktur menugaskan Tim Logistik dan Operasional untuk

menyiapkan RO Kapal Pengawas Perikanan berdasarkan rencana

kebutuhan dan/atau permintaan, serta berkoordinasi dengan

instansi terkait;

c. untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT


Seksi Pengawasan dan Penanganan pelanggaran menyiapkan RO,

sedangkan Seksi Sarana dan Prasarana bertugas menyiapkan

kebutuhan logistik dan personel Kapal Pengawas Perikanan;

d. untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT


penyiapan RO dan kebutuhan logistik Kapal Pengawas Perikanan

dilaksanakan oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya

Kelautan dan Perikanan;

e. Direktur menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan

yang dioperasikan oleh Direktorat;

f. Kepala UPT menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas

Perikanan yang dioperasikan oleh UPT;

g. Nakhoda menyiapkan Kapal Pengawas Perikanan dan AKP, serta


(2) Pelaksanaan Operasi Bersama dilakukan sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki.

12

Bagian Keempat

Kerja Sama Operasi

Pasal 19

(1) Mekanisme Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

huruf c, antara lain:

a. Pemerintah Daerah atau instansi terkait mengajukan permohonan

kerjasama operasi dengan Direktur Jenderal;

b. berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal, Direktur atau Kepala

UPT menetapkan rencana operasi sesuai dengan permohonan

Pemerintah Daerah atau instansi terkait;

c. Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh

Direktorat, Tim Logistik dan Operasional menyusun RO

berdasarkan permohonan kerjasama operasi dari Pemerintah

Daerah atau instansi terkait tentang adanya indikasi pelanggaran

yang terjadi di daerah;

d. Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT


Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran menyiapkan RO

berdasarkan permohonan kerjasama operasi dari Pemerintah

Daerah atau instansi terkait, sedangkan Seksi Sarana dan

Prasarana menyiapkan kebutuhan logistik dan personel Kapal

Pengawas Perikanan;

e. Untuk Kapal Pengawas Perikanan yang dioperasikan oleh UPT


penyiapan RO dan kebutuhan logistik dan personel Kapal Pengawas

Perikanan dilaksanakan oleh Kepala Stasiun Pengawasan Sumber

Daya Kelautan dan Perikanan;

f. Direktur menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas Perikanan

yang dioperasikan oleh Direktorat;

g. Kepala UPT menerbitkan ST dan PG untuk Kapal Pengawas

Perikanan yang dioperasikan oleh UPT; dan

h. Nakhoda menyiapkan Kapal Pengawas Perikanan dan AKP, serta


(2) Pelaksanaan operasi bersama dilakukan sesuai dengan kewenangan

yang dimiliki.

13

Pasal 20

(1) Operasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d

merupakan operasi yang dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan di

luar tugas operasi pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan

dan perikanan dan bersifat insidensial, meliputi:

a. operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR); dan

b. operasi sosial kemanusiaan.

(2) Operasi pencarian dan pertolongan (Search and Rescue/SAR)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan

atas permintaan dari Badan SAR Nasional (Basarnas) maupun

kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Operasi sosial kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf

b dilaksanakan dalam rangka pertolongan korban bencana alam.

(4) Operasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

secara mandiri, bersama maupun gabungan dan didukung oleh

sumber daya manusia dan sarana berupa kapal pengawas perikanan

yang memadai.

Pasal 21

Mekanisme dan alur proses pelaksanaan jenis operasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, b, dan c tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini.

BAB VIII

POLA OPERASI

Pasal 22

(1) Dalam pelaksanaan operasi, Kapal Pengawas Perikanan bergerak

berdasarkan pola operasi tertentu.

(2) Pola operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. pola operasi pencegatan yang terdiri dari :

1) pola operasi garis lurus;

2) pola operasi garis silang, dan

3) pola operasi stasiun tetap.

b. pola operasi poin ke poin; dan

c. pola operasi sector.

14

Pasal 23

(1) Pola Operasi Pencegatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(2) huruf a dilakukan dengan cara menghadang suatu target atau

sasaran berdasarkan data dan informasi yang diperoleh.

(2) Tata cara melaksanakan operasi pencegatan antara lain:

a. mencegat target pada suatu jalur pelayaran yang strategis pada

awal pelayaran;

b. menunggu dan mencegat pada suatu tempat yang strategis pada

jalur pelayaran yang akan dilewati kapal sasaran; dan

c. mencegat pada suatu jalur pelayaran yang strategis pada tempat

tujuan akhir dari kapal sasaran.

Pasal 24

Untuk mendukung operasi pencegatan yang dilaksanakan dalam suatu

operasi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), jenis

pola operasi yang digunakan Kapal Pengawas Perikanan terdiri dari:

a. pola operasi garis lurus;

b. pola operasi garis silang; dan

c. pola operasi stasiun tetap.

Pasal 25

Pola operasi garis lurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a

dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan yang bergerak dari suatu tempat

ke tempat lain sepanjang garis lurus untuk mencegat target atau sasaran

pada daerah operasi.

Pasal 26

(1) Pola operasi silang sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 24 huruf

b dilakukan oleh Kapal Pengawas Perikanan secara menyilang dari

suatu tempat ke tempat lain.

(2) Pola operasi dilaksanakan berdasarkan target operasi dengan daerah

operasi yang tidak terlalu luas.

Pasal 27

(1) Pola operasi stasiun tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24

huruf c dilaksanakan dengan mempertimbangkan jarak antara dua

pulau atau lebih yang cukup jauh dengan melibatkan kapal pengawas

perikanan lebih dari dua unsur kapal.

(2) Pola operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

dengan pergerakan bebas di sekitar daerah operasi dengan

mempertahankan posisinya masing-masing.

15

(3) Apabila ada target yang dicurigai memasuki daerah operasi, tiap

unsur dapat bersama-sama/sendiri melakukan pemeriksaan terhadap

kapal perikanan yang menjadi target operasi.

Pasal 28

(1) Pola operasi dari poin ke poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan pergerakan Kapal Pengawas

Perikanan yang dilakukan dengan target operasi yang belum diketahui

dengan daerah operasi yang cukup luas dan unsur kapal pengawas

perikanan yang terlibat sangat terbatas.

(2) Dalam hal menentukan target operasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) perlu didukung oleh data dan informasi yang dapat diperoleh

dari:

a. Direktorat teknis lingkup Ditjen PSDKP;

b. UPT ;

c. instansi terkait; dan

d. Kelompok Masyarakat Pengawas.

Pasal 29

(1) Pola operasi berdasarkan pembagian sektor sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan cara membagi

daerah operasi menjadi beberapa bagian sesuai dengan target yang

belum diketahui dengan melibatkan lebih dari satu unsur Kapal

Pengawas Perikanan.

(2) Masing-masing unsur Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap daerah

operasinya.

(3) Pola operasi berdasarkan pembagian sektor sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat didukung melalui pemantauan dengan pesawat

udara untuk menentukan target operasi.

Pasal 30

Pelaksanaan pola operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

16

BAB IX

PENYELENGGARAAN OPERASI

Pasal 31

Agar operasional kapal pengawas perikanan dapat dilaksanakan secara

efektif dan efisien, penyelenggaraan operasi meliputi:

a. Perencanaan, yang terdiri dari:

1) persiapan;

2) sasaran; dan

3) persiapan teknis.

b. pelaksanaan operasi; dan

c. evaluasi operasi.

Pasal 32

(1) Perencanaan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a

angka 1) terdiri dari:

a. penentuan waktu dan daerah operasi; dan

b. penentuan sasaran dan target operasi.

(2) Penentuan waktu dan daerah operasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri dari:

a. analisa daerah operasi;

b. perkiraan keadaan (analisa data cuaca/ BMKG);

c. peta situasi kerawanan kegiatan illegal fishing di laut;

d. daerah potensi penangkapan ikan; dan

e. posisi Kapal Perikanan Indonesia dan Kapal Perikanan Asing

yang beroperasi.

(3) Penentuan sasaran dan target operasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan:

a. data Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP);

b. data intelejen;

c. informasi dari Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan;

d. data dan informasi dari UPT;

e. data dan informasi dari instansi terkait; dan

f. informasi dari Kelompok Masyarakat Pengawas/Pokmaswas.

Pasal 33

Sasaran Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a angka 2)

dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan perairan, antara

lain:

17

a. perairan rawan illegal Fishing;

b. perairan rawan kegiatan penangkapan ikan yang merusak lingkungan

(Destructive Fishing);

c. perairan kawasan konservasi;

d. perairan kawasan budidaya perikanan;

e. perairan kawasan benda muatan kapal tenggelam (BMKT); dan

f. perairan kawasan industrialisasi perikanan.

Pasal 34

(1) Persiapan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a

dilaksanakan oleh Direktur.

(2) Direktur memerintahkan Tim Operasional dan Logistik Kapal

Pengawas Perikanan untuk melakukan persiapan.

(3) Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

a. dukungan administrasi operasi kapal pengawas perikanan terdiri

dari RO, ST, dan PG;

b. persiapan dukungan logistik kapal yang terdiri dari bahan bakar

minyak, pelumas/oli, air tawar dan logistik personil;

c. persiapan teknis Kapal Pengawas Perikanan yang dilakukan oleh

nakhoda Kapal Pengawas Perikanan; dan

d. persiapan AKP.

(4) Persiapan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c

meliputi:

a. kesiapan teknis kapal pengawas perikanan (Laporan Kondisi Teknis

Kapal/LAPKONIS);

b. persiapan bahan bakar minyak, minyak pelumas, dan air tawar

dalam kondisi norma penuh;

c. persiapan AKP; dan

d. persiapan suku cadang /Spare part on board sesuai kebutuhan

Kapal Pengawas Perikanan.

(5) Dalam hal melakukan persiapan operasi, UPT bertugas membantu

mengkoordinasikan kelancaran persiapan gelar operasi Kapal

Pengawas Perikanan.

Pasal 35

(1) Pelaksanaan Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b

dilaksanakan dengan pendeteksian, pengenalan dan penilaian obyek

pada daerah-daerah pengawasan.

18

(2) Pelaksanaan operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan:

a. pendeteksian obyek;

b. pengenalan obyek;

c. penilaian obyek; dan

d. pemeriksaan kapal.

Pasal 36

(1) Pendeteksian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi obyek dan pergerakan

target

(2) Pendeteksian obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. visual;

b. optik (teropong);

c. radar; dan

d. Long Range Camera/LRC.

Pasal 37

(1) Pengenalan obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2)

huruf b dilakukan untuk menentukan identitas kapal.

(2) Pengenalan obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. nama kapal;

b. jenis kapal;

c. negara/bendera;

d. warna kapal;

e. nomor lambung kapal; dan

f. kegiatan yang dilakukan.

Pasal 38

(1) Penilaian obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf

c dilaksanakan berdasarkan data dan informasi dari hasil pengenalan

obyek dan target untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan

selanjutnya.

(2) Apabila ditemukan kecurigaan terhadap target tersebut, akan

dilakukan tindakan henrikhan.

(3) Apabila tidak dilakukan henrikhan, maka kapal tersebut dapat

melanjutkan kegiatannya.

19

Pasal 39

Format ST dan dan PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3)

huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 40

Pemeriksaan Kapal Perikanan oleh Kapal Pengawas Perikanan

dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dengan pasal 31 point c, terbagi

menjadi:

a. evaluasi teknis kapal; dan

b. evaluasi operasi kapal.

(2) Evaluasi teknis kapal dilakukan sebelum dan sesudah operasi oleh

Nakhoda, meliputi kondisi teknis dek dan mesin kapal (LAPKONIS).

(3) Evaluasi operasi kapal dilakukan setelah kegiatan operasi berakhir

oleh:

a. Direktorat;

b. UPT; dan

c. Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan.

Pasal 42

(1) Komunikasi Kapal Pengawas Perikanan kepada pusat pengendalian

(Pusdal) atau kepada Direktur dilakukan sesuai dengan:

a. prosedur komunikasi yang berlaku di bidang pelayaran.

b. menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

(2) Dalam kegiatan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib menyampaikan

laporan/berita harian melalui:

a. radio komunikasi ke pusat pengendalian (Pusdal);

b. surat elektronik (email);

c. pesan singkat (Short Messages Service); dan

d. telepon satelit.

(3) Komunikasi dengan menggunakan sarana radio komunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan pada jam jaga

radio antara pukul 08.00 sampai dengan Pukul 09.00 dan antara

Pukul 16.00 sampai dengan Pukul 17.00 WIB.

20

(4) Dalam keadaan mendesak, nakhoda Kapal Pengawas Perikanan dapat

mengirimkan berita di luar waktu yang sudah dijadwalkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Hal-hal yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

meliputi:

a. kondisi teknis Kapal Pengawas Perikanan dan AKP;

b. posisi Kapal Pengawas Perikanan;

c. kondisi cuaca;

d. kegiatan-kegiatan pengawasan; dan

e. data dan informasi lainnya.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 43

(1) Nakhoda wajib membuat laporan kegiatan operasi Kapal Pengawas

Perikanan,

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Laporan Situasi Harian (Daily Situation Reports/Sitrep); dan

b. Laporan Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b

dilaporkan kepada Direktur untuk kapal pengawas perikanan yang di

operasikan oleh Direktorat.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b

dilaporkan kepada kepala UPT untuk kapal pengawas perikanan yang

di operasikan oleh UPT.

Pasal 44

Format Laporan Situasi Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 45

Format laporan Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran VI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur

Jenderal ini.

21

BAB XI

PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 5 Desember 2014

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN,

ASEP BURHANUDIN

Lembar Pengesahan

No. Pejabat Paraf

1. Sekretaris Ditjen. PSDKP

2. Direktur Was SDP

3. Direktur Was SDK

4. Direktur PSDKP & PIP

5. Direktur PP

6. Direktur Kapal Pengawas

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERALPENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 8/PER-DJPSDKP/2014

TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

`

A. TTUUGGAASS DDAANN TTAANNGGGGUUNNGGJJAAWWAABB GGEELLAARR OOPPEERRAASSII

: Garis Koordinasi

: Garis Komando

ADMINLOG

PUSDAL

HMT HIU HMC HIU HMC HMT

ADMINOPS DATA ANALISIS

NAKHODA

DALTEKOPS

UNSUR UDARA

PILOT PESAWAT UDARA

DATA & INFORMASI DIT. LINGKUP PSDKP / POKMASWAS

PENGENDALI TAKTIS

KASUBDIT LOGOPS WILBAR/TIM

RENOPS

KASI OPS

ADMINLOG

KASI LOGISTIK

DIRJEN PSDKP

PENANGGUNG JAWAB

NAKHODA

DALTEK OPS

NAKHODA

DALTEK OPS

NAKHODA

DALTEK OPS

NAKHODA

DALTEK OPS

NAKHODA

DALTEK OPS

DIR. KAPAL PENGAWAS

PENGENDALI OPERASI

OPR. RADIO OPR. SANDI

BB.. TTUUGGAASS DDAANN TTAANNGGGGUUNNGG JJAAWWAABB GGEELLAARR OOPPEERRAASSII UUPPTT PPSSDDKKPP

UUPPTT PPSSDDKKPP

NAKHODA

DALTEK OPS

PADAIDO /

TAKALAMUNGAN

TODAK /

BARRACUDA NAPOLEON

NAKHODA

DALTEK OPS

NAKHODA

DALTEK OPS

H I U

NAKHODA

DALTEK OPS

DATA & INFORMASI INSTANSI TERKAIT / POKMASWAS

DIRJEN PSDKP

PENANGGUNG JAWAB

KEPALA UPT PSDKP

PENGENDALI OPERASI

PENGENDALI TAKTIS

KASI PENGAWASAN & PP

ADMINLOG OPS REGIONAL

PUSDAL

JJAARRIINNGG KKOOMMUUNNIIKKAASSII

PENANGGUNG JAWAB OPS

UNSUR OPERASI LAUT

KAPAL PATROLI

UNSUR OPERASI UDARA

PESAWAT UDARA

PENGENDALI TAKTIS UPT

UPT

P U S D A L

KAPAL PENGAWAS

B1

B1

B1,B2, B3 B1,B2, B3

B1,B2, B3

KETERANGAN: B1 : Telepon, Fax, Telegram, Email B2 : HF, UHF, VHF, FM

B3 : Telepon Satelit


SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ASEP BURHANUDIN

ASEP BURHANUDIN

CC.. JJAARRIINNGG KKOOMMUUNNIIKKAASSII

UUPPTT PPSSDDKKPP

LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERALPENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR


1. Alur Proses Pelaksanaan Operasi Mandiri

a. Alur proses pelaksanaan operasi mandiri Direktorat

DIREKTUR

KAPAL PENGAWAS

NAKHODA KAPAL

PENGAWAS

TIM LOG & OPS

REN OPS

PUSDAL

ADMIN LOG

LAPKONIS

RO

DIRJEN

PSDKP DATA &

INFORMASI

ST/PG

Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi

Data dan Informasi RO = Rencana Operasi ST = Surat Tugas

PG = Perintah Gerak

b. Alur Proses Pelaksanaan Operasi Mandiri UPT

DATA &

INFORMASI

RO

DIRJEN

PSDKP

KEPALA

UPT PSDKP

NAKHODA KAPAL

PENGAWAS

ST/PG

TIM LOG& OPS :

KASIE SARPRAS DAN

KASIE PENGAWASAN & PP

REN OPS

PUSDAL

ADMIN LOG

LAPKONIS

Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi Data dan Informasi

RO = Rencana Operasi ST = Surat Tugas PG = Perintah Gerak

2. Alur Proses Pelaksanaan Operasi Bersama

a. Alur proses pelaksanaan Operasi Bersama Direktorat

TNI-AL/

POLRI/INSTANSI

TERKAIT

TIM LOG & OPS

REN OPS

PUSDAL

ADMIN LOG

LAPKONIS

DIREKTUR

KAPAL PENGAWAS

NAKHODA KAPAL

PENGAWAS

DIRJEN

PSDKP

ST/PG RO

DATA &

INFORMASI

Keterangan: Garis Komando

Garis Koordinasi Data dan Informasi


b. Alur Proses Pelaksanaan Operasi Bersama UPT

NAKHODA KAPAL

PENGAWAS

DIRJEN

PSDKP

ST/PG

TNI-AL/

POLRI/INSTANSI

TERKAIT

DATA &

INFORMASI

RO

KEPALA

UPT PSDKP

TIM LOG& OPS :

KASIE SARPRAS DAN


REN OPS

PUSDAL

ADMIN LOG

LAPKONIS

Keterangan:

Garis Komando Garis Koordinasi Data dan Informasi


3. Alur Proses Pelaksanaan Kerjasama Operasi

a. Alur Proses Pelaksanaan Kerjasama Operasi Direktorat

PEMDA/

INSTANSI

TERKAIT

PERSONEL

ON BOARD

DATA &

INFORMASI

DIRJEN

PSDKP

ST/PG

NAKHODA KAPAL

PENGAWAS

RO

TIM LOG & OPS

REN OPS

PUSDAL

ADMIN LOG

LAPKONIS

DIREKTUR

KAPAL PENGAWAS

Keterangan: Garis Komando

Garis Koordinasi Data dan Informasi


b. Alur Proses Pelaksanaan Kerjasama Operasi UPT

PEMDA/

INSTANSI

TERKAIT

DIRJEN

PSDKP

ST/PG

NAKHODA KAPAL

PENGAWAS

DATA &

INFORMASI

RO

PERSONEL

ON BOARD

KEPALA UPT PSDKP

TIM LOG& OPS :

KASIE SARPRAS DAN


REN OPS

PUSDAL

ADMIN LOG

LAPKONIS

Keterangan: Garis Komando Garis Koordinasi

Data dan Informasi RO = Rencana Operasi ST = Surat Tugas

PG = Perintah Gerak



ASEP BURHANUDIN

ASEP BURHANUDIN

LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN


TENTANG PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL KAPAL PENGAWAS PERIKANAN.

1. Pola Operasi Pencegatan

a. Pola Operasi Garis Lurus.

b. PolaOperasi Garis Silang

c. Pola Operasi Stasiun Tetap.

2. Pola Operasi Poin ke Poin.

A B

C

3. Pola Operasi Sektor

SEKTOR A

SEKTOR B

SEKTOR C

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ASEP BURHANUDIN

SURAT TUGAS

Nomor:

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia oleh Kapal Pengawas, maka dipandang perlu menugaskan awak kapal pengawas/staf untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

Dasar : a. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

c. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.

d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013 .

Memberi Tugas :

Kepada : Lathalansyah Hade, NIP : 19780308 200312 1 002 Nakhoda KP. HIU 010 beserta Awak Kapal Pengawas sesuai daftar terlampir.

Untuk : a. Melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, Periode Operasi III / 2014 di wilayah Barat dengan sandi ”KEMBUNG”.

b. Sektor operasi pengawasan KP. HIU 010 dari Dumai ke WPP-NRI 711 dan berakhir di Tarempa

c. Kegiatan dilaksanakan selama 5 (lima) hari, TMT 12 s.d. 16 April 2014.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lantai 15, Jakarta 10110 Telepon (021) 3519070, Facsimile (021) 3520346, Pos Elektronik [email protected]

LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN


TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGOPERASIAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

mailto:[email protected]

d. Persenjataan organik Awak Kapal Pengawas.

e. Membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban administrasi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah menjalankan tugas.

f. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Pembiayaan : Biaya yang ditimbulkan akibat Surat Perintah ini dibebankan kepada Anggaran Satuan Kerja Direktorat Kapal Pengawas Tahun Anggaran 2013, MAK : 2350.001.011.521219

Jakarta, November 2014

a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

Direktur Kapal Pengawas,

ttd

( .................................................)

Tembusan : Direktur Jenderal PSDKP.

.

Lampiran Surat Perintah Nomor : SP /PSDKP.3/TU.420/ /2014 Tanggal : April 2014

Daftar Nama Awak Kapal Pengawas HIU 010

No Nama NIP Jabatan

1. Lathalansyah Hade 19780308 200312 1 002 Nakhoda

2. Ibrahim 19680626 199303 1 003 Mualim

3. Tri Hermiyanto 19781224 200212 1 001 Markonis

4. Ali Imran 19760708 200811 1 000 KKM

5. Rusli 19820306 200502 1 003 Masinis

6. Gabrial Tjung 19751120 200604 1 009 Serang

7. Totong Winarto 19850525 200801 1 005 Juru Mudi I

8. Nurholis 19870915 200701 1 004 Juru Mudi II

9. Ahmad Tholib 19850601 200701 1 005 Oiler

10. Hanudin 19840526 200604 1 002 Kelasi I

11. Hendra Nurjaman Tenaga Kontrak Oiler

12. Slamet Tenaga Kontrak Juru Masak

Jakarta, April 2014 a.n. Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Direktur Kapal Pengawas,

ttd

( .................................................)

SURAT PERINTAH GERAK NO. PG. /PSDKP.3/TU.420/IV/2014

DARI : DIREKTUR JENDERAL PSDKP KEPADA : NAKHODA KP. HIU 010 AAA SITUASI: AA KP. HIU 010 BB KAPAL TNI AL, KAPAL POLAIR DAN KAPAL BAKORKAMLA BBB TUGAS: KP. HIU 010 MELAKSANAKAN GELAR OPERASI PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN

DAN PERIKANAN DARI DUMAI KMA WPP-NRI 711 DAN BERAKHIR DI TAREMPA SELAMA 5 X 24 JAM

CCC PELAKSANAAN AA WA DUMAI KAWATKAN BB WD TAREMPA KAWATKAN CC KECEPATAN SESUAI KEBUTUHAN DD RUTE/POROS DUMAI KMA BATAM KMA TAREMPA EE PETA LAUT KMA BPI/KN TERBARU FF SELAMA PELAYARAN PERHATIKAN PURBA JAGA DAN UTAMAKAN KESELAMATAN

PERSONEL DAN MATERIAL KMA LAKS KOORD DENGAN SAT/KO/INSTANSI TERKAIT UNTUK KELANCARAN TUGAS

GG BEKAL ULANG SESUAI KEBUTUHAN KMA DIRENCANAKAN OLEH NAHKODA KP. HIU 001 SELAMA GELAR OPERASI KMA KAWATKAN

DDD ADMINLOG: DARI KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DHI DITJEN PSDKP EEE KOMANDO DAN PERHUBUNGAN: AA OPERATIF DI BAWAH DIREKTUR JENDERAL PSDKP BB INSTRUKSI PENERIMAAN KMA KAWATKAN PERINTAH

DIKELUARKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : APRIL 2014

A.n. DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN

SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, DIREKTUR KAPAL PENGAWAS,

ttd

( .................................................)

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Gedung Mina Bahari III Lantai 15, Jakarta 10110 Telepon (021) 3519070, Facsimile (021) 3520346, Pos Elektronik [email protected]

TEMBUSAN :

1. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

2. KASAL

3. KALAKHAR BAKORKAMLA

4. DIREKTUR JENDERAL PSDKP

5. PANGARMABAR

6. DAN GUSKAMLABAR

7. DAN LANTAMAL - IV



ASEP BURHANUDIN

mailto:[email protected]

LAMPIRAN V.a KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR : KEP....... /DJ-PSDKP/2014 TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGOPERASIAN KAPAL PENGAWAS

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

FORMAT LAPORAN SITUASI HARIAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

KOORD.PUSDAL/ MARKONIS

JENIS NO. BERITA DERAJAT

(Kec.Pengiriman) INSTRUMEN MENGIRIM

SR / R / B U / S / B Email / SSB / HP / Telsat

DARI : NAKHODA KP. ... (KODE KAPAL) TGL/WAKTU PENYAMPAIAN

KEPADA : DIR KP

TEMBUSAN : MEN KP - DIRJEN PSDKP TANDA DINAS GRUP SANDI

KLASIFIKASI : R NOMOR : NOMOR URUT/KP.HMC003.330/BULAN/TAHUN SITREP KP. HMC 003 MEN BRA SSB TELSAT/HP (menyampaikan berita melalui)

AAA TW (ISI BLN TGL.JAM MENIT) (tanggal waktu)

BBB KEGIATAN KP : AA. PERAIRAN/POSISI (lintang bujur)/DARDER (sandar dermaga)/ GIAT KP

BB. KEADAAN CUACA/Ombak/Kekuatan dan arah angin/arah arus CC. RIKSA/ADHOCK (Nama Kapal /Gt/ Bendera di Kapal/Kebangsaan Kapal/ Dokumen/ Keterangan

Hasil Riksa) 1. ................/............../ ............/.................. 2. ................/............. / ............./................

DD RENCANA GIAT BERIKUTNYA ....................................................... CCC KONDISI KP :

AA. KONDISI TEKNIS KAPAL : (S/ST/TS) BB. KESIAPAN SENJATA DAN AMUNISI : (S/ST/TS) CC. JML AMUNISI YANG DIGUNAKAN DD. LAIN-LAIN (sebutkan)

DDD KONDISI AWAK KP DAN PERSONIL LAIN :

AA. KONDSI AWAK KP (SIAP/TIDAK SIAP) BB. JML AWAK KP : .... ORANG / KETERANGAN (sebutkan) CC. JML PERSONIL LAIN : .... ORANG (instansi asal : sebutkan) DD. LAIN-LAIN (sebutkan)

EEE SBG LAPORAN TTK HBS

TGL. WAKTU PEMBUATAN (Tgl, Nama Bulan, dan Tahun)

NAMA PENGIRIM : DERAJAT PELAKSANAAN WAKTU

PER

PARAF PETUGAS

PANGKAT/JABATAN :

AKSI TEMBUSAN TERIMA BERITA

KIRIM BERITA

TANDA TANGAN :

SS/S/B - ORANG - INSTANSI

JAM JAM SARANA /JENIS PENGIRIMAN

LAMPIRAN V

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

NOMOR 8/PER-DJPSDKP/2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGOPERASIAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

CONTOH LAPORAN SITUASI HARIAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

KOORD.PUSDAL/ MARKONIS

JENIS NO. BERITA DERAJAT

(Kec.Pengiriman) INSTRUMEN MENGIRIM

MASHEN R 57/R.HMC03/08/14 S Email

DARI : NAKHODA KP. HMC 003 TGL/WAKTU PENYAMPAIAN

KEPADA : DIR KP TW 0929.0805

TEMBUSAN : MEN KP - DIRJEN PSDKP TANDA DINAS GRUP SANDI

RSLN -

KLASIFIKASI : R NOMOR : 01/KP.HMC003/VIII/2014 SITREP KP. HMC 003 MEN BRA SSB TELSAT/HP (SSB)

AAA TW 0829.0800

BBB KEGIATAN KP :

AA. DARDER PPN TUAL / HARWAT RUTIN BB. BERAWAN TENANG CC. NIHIL DD KEBERSIHAN RUANG MESIN DAN DEK

CCC KONDISI KP :

AA. ST/KMA 1 DAUN PROPELLER KANAN PATAH BB. S CC. NIHIL DD. NIHIL

DDD KONDISI AWAK KP DAN PERSONIL LAIN :

AA. S BB. 12 O/S CC. 3 SUPERVISOR DD. L1-L2

EEE SBG LAPORAN TTK HBS

TUAL, 29 AGUSTUS 2014

NAMA PENGIRIM : AGUNG T DERAJAT PELAKSANAAN WAKTU

PER

PARAF PETUGAS

PANGKAT/JABATAN : NAKHODA

KP.HMC003 AKSI TEMBUSAN

TERIMA BERITA

KIRIM BERITA

TANDA TANGAN :

S - Kasubdit Logops - Kasubdit Wat - Kasubdit Wak

09.05 08.30 Email

KETERANGAN 1 PETUGAS : Koordinator PUSDAL / Markonis Kapal

2 JENIS/KLASIFIKASI : SR : Sangat rahasia R : Rahasia B : Biasa

3 NOMOR : Nomor urut berita dalam agenda internal persuratan 4

DERAJAT (Kec. Pengiriman) :

U

: Urgent

S : Segera B : Biasa

5 KONDISI TEKNIS KAPAL : S : Siap ST : Siap terbatas TS : Tidak siap

6 KESIAPAN SENJATA DAN AMUNISI : S : Siap

ST : Siap terbatas TS : Tidak siap

7 KONDISI AWAK KP : S : Siap TS : Tidak siap

8 AKSI DERAJAT PELAKSANAAN : SS : Sangat segera S : Segera B : Biasa

9 INSTRUMEN MENGIRIM : SSB Radio SSB TELSAT Telepon satelit HP Handphone EMAIL Surat elektronik

10 TANGGAL WAKTU PENYAMPAIAN

: Waktu Penyampaian Surat/Berita dari Petugas Ke Koordinator Pusdal

11 TANDA DINAS : Sandi/Kode Petugas Jaga/Operator 12 GRUP SANDI : Berapa Banyak Penyandian 13 DERAJAT PELAKSANAAN : AKSI : Tindakan yang diinginkan

TEMBUSAN : Orang/Instansi 14 WAKTU : Terima berita

Kirim berita 15 DAFTAR ISTILAH :

PER : Media penyampaian berita PARAF : Tanda tangan singkat petugas TW : Tanggal Waktu WA : Waktu Angkat WD : Waktu Datang DARDER : Sandar Dermaga LINLA : Lintas Laut LEGO JANGKAR : Berlabuh KMA : Koma TTK : Titik

HBS Habis (selesai) MEN BRA Menunjuk berita

Catatan: Petugas/Operator hanya berhak mengisi kolom di luar Kotak bergaris tebal

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN

PERIKANAN

ASEP BURHANUDIN

LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN



FORMAT LAPORAN HASIL OPERASI KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Maksud dan Tujuan

1.3. Sasaran Operasi

1.4. Ruang Lingkup

1.5. Dasar Hukum

BAB II PELAKSANAAN OPERASI KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

2.1. Tugas Pokok

2.2. Wilayah Operasi

2.3. Unsur Pelaksana

2.4. Personel

2.5. Target Operasi

BAB III HASIL YANG DICAPAI OLEH KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

3.1. Hasil Operasi

a. Jumlah dan rekapitukasi kapal ikan yang

diperiksa (terlampir)

b. Peta Oleat (terlampir)

c. Posisi kapal ikan saat diperiksa (terlampir).

d. Foto kapal ikan yang diperiksa (terlampir)

e. Kegiatan dan Jam Operasi (terlampir)

f. Berita Acara Pemeriksaan (terlampir)

3.2 . Pemeliharaan Kapal

a. Dilaksanakan secara rutin sebelum dan sesudah berlayar sesuai prosedur yang berlaku

b. Dilaksanakan secara berkala

BAB IV FAKTOR-FAKTOR BERPENGARUH DAN TIDAK BERPENGARUH DALAM KEGIATAN OPERASI

4.1. Faktor berpengaruh

4.2. Faktor tidak berpengaruh

BAB V KESIAPAN KAPAL PENGAWAS PERIKANAN

5.1. Kesiapan Teknis

a. Kondisi Teknis Kapal

b. Perlengkapan Keselamatan

5.2. Kebutuhan Logistik Cair

a. Bahan Bakar Minyak Solar:.... ton (BAP sisa BBM terlampir)

b. Minyak Pelumnas: ...... liter c. Air tawar: ...... ton

5.3. Kebutuhan Suku Cadang

a. Fuel Filter:....buah

b. Oil Filter ..... buah

c. Air Filter ..... buah dll

5.4. Persenjataan

a. Senjata PM1A2 : ….. pucuk (peluru: …. Butir dan terpakai (…… butir)

b. Senjata PM1A2:….. pucuk, dengan peluru

sebanyak:…butir

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

5.2. Saran

BAB VII PENUTUP

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

ASEP BURHANUDIN

Documents

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN …djpsdkp.kkp.go.id/public/upload/files/perdirjen-psdkp-nomor-8... · Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, pengendali taktis operasi