www.djpsdkp.kkp.go.idEdisi I - Tahun 2015

Refleksi 2015 dan Outlook 2015 “ Pengawasan Hal 1-2 Mendukung Pengelolaan SDKP Yang Berkelanjutan “ Enam belas Kapal Ikan Ditangkap Kapal KKP Hal 2-3

4 Warta PengaWasan sDKPEdisi I - Tahun 2015

Warta PengaWasan sDKP - Kantor Redaksi: Bagian Hukum Organisasi dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan Sum-ber Daya Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III Lantai 15 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta Pusat 10110. Telepon: 021-3519070 Fax: 021-3520346 Email: humasdjpsdkp@kkp.go.id / humas_p2sdkp@yahoo.com

Perangi Illegal Fishing, KKp Perkuat Kapasitas Hal 3Awak Kapal Pengawas Pelantikan dan Sertijab Pejabat Eselon III DItjen PSDKP Hal 4

Pengawasan sumber daya ke-lautan dan perikanan meru-pakan bagian yang tidak ter-pisahkan dari pengelolaan

sumber daya kelautan dan perikanan, yang bertujuan meningkatkan ketaatan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perun-dang-undangan yang berlaku. Hal ini diharapkan berdampak terhadap pe-ningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Demikian diungkap-kan Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin, pada saat konferensi pers “Refleksi 2014 dan Outlook 2015” Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), di Jakarta, 12 Januari 2015. Selanjutnya, Direktur Jenderal PS-DKP mengungkapkan bahwa pelak-sanaan pengawasan pada tahun 2014 dinilai telah mencapai kinerja yang di-harapkan. Direktorat Jenderal PSDKP melalui operasi kapal pengawas telah berhasil melakukan pemeriksaan terha-dap 2.044 kapal perikanan, yang terdiri dari 2.028 kapal perikanan Indonesia (KII), dan 16 kapal perikanan asing (KIA). Dari sejumlah kapal yang di-periksa tersebut, ditangkap karena me-langgar ketentuan sebanyak 39 kapal, terdiri dari 16 KIA dan 23 KII. Selain menangkap kapal perikanan ilegal, Direktorat Jenderal PSDKP juga berhasil menggagalkan perdaga-ngan spesies ikan yang dilindungi, Pari Manta. Sebanyak 360 kg insang kering Pari Manta atau setara dengan ± 280 ekor, dan diperkirakan memiliki nilai jual di pasar internasional senilai USD 864 juta berhasil digagalkan di 3 (tiga) lokasi yang berbeda, yaitu Surabaya, Indramayu, dan Bali. Direktorat Jenderal PSDKP juga berperan mengawal kebijakan stra-

tegis Menteri Kelautan dan Perikanan, berupa peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penghentian Sementera (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (PERMENKP No. 56/PERMEN-KP/2014), peraturan La-rangan Transshipment (PERMENKP No. 57/PERMEN-KP/2014), dan pe-raturan Disiplin Pegawai KKP Dalam Pelaksanaan Kebijakan Moratorium dan Larangan Transshipment (PER-MENKP No. 58/PERMEN-KP/2014). Peran aktif tersebut dilakukan dengan peningkatan pengawasan di pelabuhan pada saat kapal akan melakukan ke-giatan perikanan. Hal ini telah terbukti, pada akhir tahun 2014, Pengawas Peri-kanan berhasil mengungkap dugaan pelanggaran MV HAI FA (4.306 GT) berbendera PANAMA yang melaku-kan kegiatan perikanan tanpa dileng-kapi Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan, sebagaimana diatur dalam undang-undang perikanan. Selanjut-nya, kapal dengan muatan 900.702 kg

REFLEKSI 2014 DAN OUTLOOK 2015 “PENGAWASAN MENDUKUNG PENGELOLAAN

SDKP YANG BERKELANJUTAN”

PELANTIKAN DAN SERTIJAB PEJABAT ESELON III DITJEN. PSDKP

ikan campuran dan udang beku dika-wal (adhoc) menuju dermaga Pangka-lan TNI Angkatan Laut (Lantamal) IX Ambon. Selanjutnya dalam kerjasama lintas instansi penegak hukum, pada tahun 2014 Ditjen. PSDKP telah menan-datangani perjanjian kerjasama dengan TNI AL tentang Peningkatan Penga-wasan dan Penegakan Hukum di Bi-dang Kelautan dan Perikanan. Kemu-dian, Ditjen. PSDKP bersama-sama dengan Mahkamah Agung telah ber-hasil membentuk tiga pengadilan peri-kanan, yakni di Ambon, Sorong dan Merauke, yang telah diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kelautan dan Perikanan pada tanggal 11 Desember 2014, di Ambon, Maluku. Pembentukan Pengadilan Perikanan tersebut dilakukan untuk mempercepat penyelesaian hukum atas kasus-kasus tindak pidana perikanan. Selain upaya repressive (penegakan hukum) oleh Kapal Pengawas, pe-ngawasan juga ditekankan pada upa-ya preemtive (pencegahan) melalui

Selasa (27/1) bertempat di Ruang Rapat Hiu Macan 01, Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin, melantik 4 (empat) Pejabat Eselon III di Lingkungan Direktorat Jen-deral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pelantikan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/SJ-KKP/KP.430/I/2015 tentang Penetapan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Kement-erian Kelautan dan Perikanan tanggal 7 Januari 2015. Ada-pun Pejabat yang dilantik sebagai berikut :1. Turman Hardianto Maha, SP. MMP sebagai Kepala

Subdit Pengawasan Penangkapan Ikan Wilayah Timur,

Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan.2. Syafrizal, SH. MH sebagai Kepala Subdit Pengawasan

Penangkapan Ikan Wilayah Barat, Direktorat Penga-wasan Sumber Daya Perikanan.

3. Ir. Pantja Waluyo Prasetyanto sebagai Kepala Subdit Pengawasan Usaha Budidaya,Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan.

4. Slamet, S.Pi sebagai Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta.

1 2

3 4

5

6 7

Ket. Foto :1,2,3,4 : Pelantikan Pejabat Eselon III Ditjen. PSDKP5,6,7 : Serah Terima Jabatan Kepala Pangkalan PSDKP Jakarta

STOP ! ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANANSTOP ! ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

2 Warta PengaWasan sDKPEdisi I- Tahun 2015 3Warta PengaWasan sDKP

Edisi I- Tahun 2015

sosialisasi, pembinaan masyarakat nelayan, pemeriksaan kapal-kapal di darat/pelabuhan sebelum dan setelah melakukan penangkapan ikan, pe-mantauan dengan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (Vessel Monitoring System/VMS), pemeriksaan terhadap unit-unit pengolahan ikan, peredaran ikan di pasar, dan usaha budidaya ikan.Selama tahun 2014, dari 4.751 kapal perikanan (> 30 GT) yang terpasang transmitter VMS, diketahui ketaatan dalam mengaktifkan transmiter VMS sebesar 41,44 % (1.969 kapal), dan sebanyak 58,56 % tidak taat dalam mengaktifkan transmiter VMS, yang disebabkan antara lain kapal tidak beroperasi (docking, dampak morato-rium), kapal berada di pelabuhan pang-kalan, transmiter rusak di laut, dan se-ngaja mematikan. Berdasaran analisis pergerakan kapal selama tahun 2014, diketahui sebanyak 528 kapal perika-nan melakukan pelanggaran. Sebanyak 469 kapal melanggar daerah penang-kapan, 29 kapal melakukan transship-ment di laut, 15 kapal menangkap ikan tanpa SIPI, 7 kapal mengangkut ikan tidak melalui cek poin terakhir, 5 kapal membawa hasil tangkapan langsung ke

luar negeri, 2 kapal tidak melaporkan hasil tangkapan di pelabuhan yang di-tentukan, dan 1 kapal menggunakan alat tangkap pair trawl. Pelanggaran tersebut diperkirakan sebanyak 74 % terjadi di Laut Arafura dan 16 % ter-jadi di perairan Laut Tiongkok Selatan. Terhadap kapal-kapal perikanan yang terindikasi melakukan pelanggaran di-lakukan klarifikasi dan diberikan su-rat peringatan serta direkomendasikan untuk diberikan sanksi adminsitrasi kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Sementara itu, dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, Ditjen. PSDKP bersama-sama dengan Kementerian Luar Negeri melalui ke-giatan advokasi nelayan yang tertang-kap di luar negeri, sejak tahun 2011 hingga saat ini telah berhasil memu-langkan 683 orang nelayan, terdiri dari 353 orang nelayan dari Malaysia, 271 orang nelayan dari Australia, 20 orang nelayan dari Rep. Palau, 14 orang ne-layan dari Papua Nugini, 14 orang ne-layan dari Timor Leste, dan 11 orang nelayan dari India.

Program Pengawasan Tahun 2015 Dalam rangka meningkatkan upaya

pemberantasan illegal fishing dan ke-giatan yang merusak sumber daya ke-lautan dan perikanan, Direktorat Jen-deral PSDKP pada tahun 2015 telah merancang beberapa program dan kegiatan untuk mewujudkan program Menteri Kelautan dan Perikanan mem-berantas illegal fishing dari perairan Indonesia. Tahun 2015, Ditjen. PSDKP akan memperkuat armada Kapal Pe-ngawas berukuran 60 meter sebanyak 4 (empat) unit, yang dibangun melalui program Sistem Kapal Inspeksi Peri-kanan Indonesia (SKIPI). Selain itu, juga akan dilaksanakan pembangunan speedboat pengawasan sebanyak 5 unit. Penambahan kedua jenis armada pengawasan tersebut akan menambah armada yang telah ada dan akan ditem-patkan di wilayah rawan illegal fishing. Dari sisi operasional Kapal Penga-was, pada tahun 2015, Ditjen. PSDKP mendapatkan alokasi anggaran seban-yak 116 hari operasi Kapal Pengawas, untuk mendukung 27 kapal pengawas yang telah ada dan 4 kapal pengawas SKIPI yang akan operasional pada akhir tahun 2015. Jumlah hari operasi sedang diupayakan untuk ditingkatkan menjadi 210-280 hari, dengan mengu-sulkan APBN-P 2015.

Sambungan dari hal. 1

Kapal Pengawas Perikanan, Kemen-terian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 16 (enam belas) kapal peri-kanan ilegal, yang terdiri dari 8 (dela-pan) kapal perikanan asing (KIA), dan 8 (delapan) kapal perikanan Indonesia (KII). Penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 21-28 Januari 2015 dalam operasi pengawasan sumber daya ke-lautan dan perikanan yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), KKP. Demikian diungkap-kan Direktur Jenderal PSDKP, Asep Burhanudin, di Jakarta (29/1). Selanjutnya, Asep menjelaskan, KIA yang ditangkap terdiri dari 4 (empat) KIA berbendera Vietnam yang ditang-kap oleh KP. Hiu Macan 001 di Perai-ran Laut Natuna pada tanggal 22 Janu-ari 2015, yaitu KM. BTH 9611075 TS (75 GT, ABK 8 orang Vietnam), BTH 96782 TS (35 GT, ABK, 11 orang Viet-nam), BTH 96783 TS (35 GT, ABK 7 orang Vietnam), dan BTH 96092 TS (24 GT, ABK 9 orang Vietnam). Selan-

jutnya keempat kapal tersebut dikawal menuju ke Stasiun PSDKP Pontianak. Sementara itu, 1 (satu) KIA berben-dera Thailand KM 026 (80 GT, ABK 4 orang WNA Thailand dan 10 orang WNA Myanmar) ditangkap oleh KP Hiu 008 di perairan timur Lhokseu-mawe pada tanggal 25 Januari 2015, untuk proses hukum kapal dibawa ke Satker PSDKP Lampulo-Banda Aceh. Sedangkan 2 (dua) KIA berbendera Philipina, yaitu KM Garuda 5 (ABK 4 orang WNA Filipina) dan KM Garuda 6 (ABK 15 orang WNA Filipina), di-tangkap pada tanggal 24 Januari 2015 oleh KP Hiu Macan Tutul 001 di perai-ran Laut Sulawesi dan diproses hukum di Pangkalan PSDKP Bitung.Kemudian pada tanggal 28 Janu-ari 2015 KKP kembali menangkap 2 (dua) kapal perikanan ilegal. Satu KIA berbendera Malaysia atas nama KM. PKFB677 (60 GT, ABK 1 orang WNA Malaysia dan 5 orang WNA Myanmar) ditangkap oleh KP. Hiu 009 di perairan teritorial Selat Malaka, yang melaku-

kan penangkapan ikan tanpa dileng-kapi dokumen perijinan dari KKP. Asep menambahkan, kedelapan ka-pal asing ilegal tersebut melakukan kegiatan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repub-lik Indonesia (WPP-NRI) tanpa dileng-kapi dokumen perijinan dari Pemer-intah RI, dan diduga melanggar Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 20 milyar.

Delapan Kapal Ikan Indonesia Ilegal Dalam pelaksanaan gelar operasi pengawasan tersebut, KKP juga berha-sil menangkap 8 (delapan) kapal peri-kanan Indonesia (KII) yang melakukan pelanggaran dalam kegiatan penangka-pan ikan di beberapa lokasi yang ber-beda. Pada tanggal 21 Januari 2015, KP Hiu 004 menangkap 2 (dua) KII yang

ENAM BELAS KAPAL IKAN DITANGKAP KAPAL PENGAWAS KKP

diduga melakukan kegiatan penangka-pan ikan tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan mau-pun Surat Persetujuan Berlayar di Per-airan Batam, Kepulauan Riau. Kedua kapal, yaitu KM Berkat Jaya (26 GT, ABK 7 orang WNI) dan KM. Galang Permai (6 GT, ABK 9 orang WNI), di-kawal ke Satuan Kerja PSDKP Batam. Sementara itu, 1 (satu) kapal ikan KM. Mandiri 777 (ABK 12 orang) ditang-kap oleh KP. Hiu Macan 02 pada tang-gal 24 Januari 2015 di Laut Maluku, diduga melakukan kegiatan perikanan tanpa dilengkapi SLO, selanjutnya proses hukum di Pangkalan PSDKP Bitung. Selanjutnya, tanggal 24 Januari 2015, KP Hiu Macan 003 menangkap 4 KII, yaitu KM Samudera Jaya Raya I (88 GT, ABK 14 WNI dan 8 WNA Filipina), KM Samudera Jaya Raya Perkasa (28 GT, ABK 2 WNI dan 2 WNA Filipina), KM Cahaya Samudera (6 GT, ABK 4 WNI), dan KM Cahaya Samudera-02 (6 GT, dan ABK 3 WNI). Keempat kapal tersebut melakukan pelanggaran Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) operasi tunggal namun temuan dilapangan digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan dalam sistem kelompok (group). Ka-pal selanjutnya dikawal ke Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Sorong untuk proses hukum oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan. Sedangkan 1 (satu) KII atas nama KM. Maharani Nusantara (104 GT) di-tangkap oleh KP. Hiu 003 di perairan ZEEI Selat Malaka, diduga melaku-

Sambungan dari hal. 2kan kegiatan penangkapan ikan tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan dan Surat Persetujuan Berlayar, dan dikawal ke Belawan. Penangkapan kapal-kapal perikanan ilegal merupakan kerja nyata Pemerin-tah untuk menjaga sumber daya ikan yang dianugerahkan oleh Tuhan ke-pada bangsa Indonesia. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka lautan Indonesia akan dipenuhi oleh kapal-kapal pencuri ikan asing yang tentunya akan sangat berdampak terhadap kelestarian sum-ber daya ikan dan keberlanjutan mata

pencaharian nelayan Indonesia, pung-kas Asep.

Tabel : Rekapitulasi Data Kapal Illegal Hasil Operasi Kapal Pengawas Perikanan Januari 2015

Empat KIA Vietnam ditangkap KP Hiu Macan 301, bulan Januari 2015

STOP ! ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANANSTOP ! ILLEGAL FISHING DAN KEGIATAN YANG MERUSAK SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Awak Kapal Pengawas (AKP) Peri-kanan menjadi ujung tombak pemer-intah dalam memerangi dan menang-kap pelaku illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Re-publik Indonesia (WPP NRI). Dalam melaksanakan operasi pengawasan, AKP dituntut memiliki keberanian dan kapasitas yang mumpuni untuk menga-mankan dan menegakkan kedaulatan

negara di laut. Dengan tugas beratnya itulah maka kompetensi serta jiwa pa-triotisme dan profesionalismenya perlu terus ditingkatkan. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, saat memberikan pengara-han kepada para Nakhoda dan Perwira Kapal Pengawas Perikanan di Jakarta, Selasa (13/1). Menurut Susi, upaya strategis yang dilakukan diantaranya melalui pendi-dikan dan pelatihan (diklat) bagi AKP, termasuk para Nakhoda dan Perwira Kapal Pengawas. Dalam hal ini, Ke-menterian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan

dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) beker-ja sama dengan instansi terkait, seperti TNI AL, POLRI, dan Lembaga Sandi Negara. “Kerjasama ini telah berlang-sung lama dan kedepan akan terus di-perkuat agar awak kami bisa bertarung di lautan”, ujar Susi Sedangkan dari sisi operasional Kapal Pengawas, tahun ini KKP mendapatkan alokasi anggaran sebanyak 116 hari operasi, untuk mendukung 27 kapal pengawas yang telah ada dan 4 kapal pengawas SKIPI yang akan operasio-nal pada akhir tahun 2015. Jumlah hari operasi akan terus diupayakan untuk ditingkatkan menjadi 210 sampai 280 hari.

PERANGI ILLEGAL FISHING, KKP PERKUAT KAPASITAS AWAK KAPAL PENGAWAS

No Kapal PengawasIdentitas Kapal Tanggal/lokasi

Penangkapan Nama/Bendera Kapal Ukuran ABK/Warga Negara

1 KP. Hiu 004

KM. Berkat Jaya/ Indonesia

26 GT 7 orang/Indonesia 21 Januari/

Perairan Batam, KepriKM. Galang Permai/ Indonesia

6 GT 9 orang/Indonesia

2 KP. Hiu 001

KM. BTH 9611075 TS/ Vietnam

75 GT 8 orang/Vietnam

22 Januari 2015/ perairan laut natuna

KM. BTH 96782 TS/ Vietnam

35 GT 11 orang/Vietnam

KM. BTH 96783 TS/ Vietnam

35 GT 7 orang/Vietnam

KM. BTH 96092 TS/ Vietnam

24 GT 9 orang/Vietnam

3. KP. Hiu 003 KM Maharani Nusantara/ Indoneisa

104 GT - 24 Januari/ Perairan ZEEI Malaka

4. KP. Hiu Macan Tutul 001 KM. Garuda 5/Filipina - 4 orang/Filipina 24 Januari 2015/

Perairan laut sulawesi KM. Garuda 6/Filipina - 15 orang/Filipina

5. KP. Hiu Macan 02 KM. Mandiri 777/Indonesia

- 12 orang/Indonesia 24 Januari 2015/ Laut maluku

6 KP. Hiu Macan 003

KM. Samudera Jaya Raya 1/Indonesia

88 GT 14 orang/Indonesia 8 orang/Filipina

24 Januari/ Laut maluku

KM. Samudera Jaya Raya

Perkasa/Indonesia

28 GT 2 orang/Indonesia 2 orang/Filipina

KM. Cahaya Samudera/Indonesia

6 GT 4 orang/Indonesia

KM. Cahaya Samudera 6 GT 3 orang/Indonesia