KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 'ft …itjen.kemenkumham.go.id/images/Laporan_Persepsi_APIP.pdflaporan hasil survei persepsi satuan kerja atas pelaksanaan tugas pengawasan

'ftPtNOAYOMAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RIINSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 4-5 Kuningan, Jakarta 12940, Po.Box. 3489 Telp. 021-5253004/52565989 Fax. 021-5252975

Website: http://www.itjen.depkumham.go.id. ______________E-mail: [email protected]. ___

Nomor : I T J .P W .0 3 .0 1 .1 - 1 2 20 A p r i l 2018

Hal : Survei Persepsi Satuan Keraja Atas

Pelaksanaan Tugas Pengawasan

Inspektorat Jenderal Kementerian

Hukum dan HAM RI Tahun 2018.

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM RI

D i-

Tempat

Sehubungan dengan Surat Kami Nomor ITJ.PW.02.01-50 Tanggal 1 Februari 2018

perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini Kami sampaikan terima kasih

(penghargaan) kepada Saudara yang telah berpartisipasi dalam melakukan pengisian Survei

Persepsi Satuan Keraja atas Pelaksanaan Tugas Pengawasan Inspektorat Jenderal

Kementerian Hukum dan HAM RI.

Kami mengharapkan kiranya Saudara dapat terus berkesinambungan melakukan

pembinaan terhadap seluruh Satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM di wilayah kerja Saudara.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, di ucapkan terima kasih.

Inspektur Jenderal,

Sy

r/ N

/,idir Amin Daud

NIP.19581120 198810 1 001

Tembusan Yth. :1. Menteri Hukum dan HAM RI (sebagai laporan)2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;3. Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM RI;4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI.

http://www.itjen.depkumham.go.id

mailto:[email protected]

Lampiran Surat Inspektur Jenderal Nomor :

Yth.1. Kepala Kantor Wilayah

2. Kepala Kantor Wilayah











13. Kepala Kantor Wilayah14. Kepala Kantor Wilayah





19. Kepala Kantor Wilayah20. Kepala Kantor Wilayah










Kemeneterian Hukum dan









Kemeneterian Hukum dan Kemeneterian Hukum dan

















HANI Aceh;

HAM Bali;HAM Bangka Belitung;

HAM Bengkulu;

HAM D.I. Yogyakarta;

HAM DKI Jakarta;

HAM Jambi;

HAM Gorontalo;

HAM Lampung;

HAM Jawa Tengah;

HAM Jawa Timur

HAM Jawa Barat

HAM Kalimantan Barat; HAM Kalimantan Tengah;

HAM Kalimantan Selatan;

HAM Kalimantan Timur;

HAM Kepulauan Riau;

HAM Maluku;

HAM Maluku Utara;HAM Nusa Tenggara Barat;

HAM Nusa Tenggara Timur

HAM Riau;

HAM Su matera Barat;HAM Sumatera Selatan

HAM Sumatera Utara;

HAM Sulawesi Barat;

HAM Sulawesi Selatan; HAM Sulawesi Tengah;

HAM Sulawesi Utara.

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA

ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

TAHUN 2018

Nomor : ITJ.2.PW.03.02-02/IV/2018Tanggal : 19 April 2018

INSPEKTORAT WILAYAH I

TAHUN 2018

DAFTAR ISI

Huruf A : Pendahuluan.............................................................................................. 1

Huruf B : Dasar Hukum.............................................................................................. 1

Huruf C : Maksud dan Tujuan...................................................................................... 2

Huruf D : Sasaran Survei............................................................................................ 2

Huruf E : Waktu Survei................................................................................................ 2

Huruf F : Metode Pengolahan Data................................................................................ 2

Huruf G : Hasil Survei.................................................................................................. 5

Huruf H : Kesimpulan dan Saran................................................................................... 12

2

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIKINDONESIA

INSPEKTORAT JENDERALJl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Setiabudi, Kuningan, Jakarta Selatan 12940

Telp. 021-5253004 ext.204, Fax. 021-5252975, PO BOX 3489 Website: http://itjen.kemenkumham.go.id,

_________H!___=JE^maihJtjen@ken^

LAPORAN HASIL SURVEI PERSEPSI SATUAN KERJA

ATAS PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI TAHUN 2018

A. Pendahuluan

Kegiatan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

selama ini telah dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Inspektorat Jenderal. Kegiatan

pengawasan tersebut dilakukan terhadap berbagai sektor kinerja maupun aspek keuangan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara.

Fungsi pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia Nomor 29 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dilaksanakan melalui audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, kegiatan pengawasan lainnya dan pengawasan untuk tujuan

tertentu atas penugasan Menteri.

Untuk meningkatkan kinerja maupun kualitas pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM, diperlukan peningkatan kualitas dan efektifitas pengawasan secara lebih efektif

dan bekesinambungan dengan memperhatikan pandangan dan persepsi dari entitas obyek

pengawasan terkait.

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan yang dilakukan Aparat Pengawas

Internal Pemerintah (APIP) kepada entitas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia, perlu dilakukan Survei terhadap satuan kerja sebagai entitas yang diawasi untuk

memperoleh tolak ukur penilaian, pandangan atau persepsi dari satuan kerja atas berbagai

aspek pengawasan Inspektorat Jenderal.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: 29 Tahun 2015 tanggal 29 September 2015 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia RI;3. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ITJ.PW.02.02-014 Tanggal 1 Februari 2018

perihal Pelaksanaan Survei Survei Persepsi Satuan Keraja Atas Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2018.

http://itjen.kemenkumham.go.id

C. Maksud danTujuan

Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

sebagai acuan bagi Inspektorat Jenderal untuk mengetahui tingkat persepsi kinerja

pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai bahan untuk perbaikan,

menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan intern selanjutnya.

Bagi satuan kerja, Survei Persepsi Satuan Kerja ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang kinerja pengawasan Inspektorat Jenderal.

D. Sasaran Survei

Rencana sasaran Survei Persepsi Satuan Kerja adalah responden yang sejumlah 784 kepala satuan kerja yang terdiri dari kepala kantor wilayah dan kepala satuan kerja yang tersebar

di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

No. Satuan Kerja Jumlah1 Kantor W ilayah 332 Balai Harta Peninggalan 53 Kantor Imigrasi 1214 Rumah Detensi Imigrasi 135 Lembaga Pemasyarakatan 2636 Rumah Tahanan Negara 2157 Balai Pemasyarakatan 718 Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara 63

JUMLAH 784

E. Waktu Survei

Sebagaimana Surat Inspektur Jenderal Nomor ITJ.PW.02.01-50 Tanggal 1 Februari 2018 dan Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor ITJ.PW.02.02-014 Tanggal 1 Februari 2018,

bahwa waktu pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja mulai 1 Februari sampai dengan 15

Februari 2018.

F. Metode Pengolahan Data

Pelaksanaan Survei Persepsi Satuan Kerja menggunakan metode elektronik dengan alat bantu Google Form atau yang disebut google formulir dengan cara menyampaikan lirik unik

kepada satuan kerja melalui pesan email atau pesan elektronik lain untuk dapat diakses formulir elektronik tersebut oleh sasaran Survei/satuan kerja.

Nilai persepsi dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata" masing-masing 6 (enam) area

dan 29 (dua puluh sembilan) unsur pengawasan yang dinilai. Uraian area dan unsur

pengawasan penilaian dapat dirinci sebagai berikut:

2

Area Pengawasan Unsur Pengawasan1 Hubungan Dan Budaya Organisasi 1 Pemahaman satker terhadap Piagam Audit Internal

Inspektorat Jenderal.2 Informasi yang diberikan APIP pada saat 'entry meeting'

terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan.

3 Keandalan APIP dalam menjaga seluruh informasi, catatan, dokumentasi, sistem informasi, aset dan personil satker selama kegiatan pengawasan.

4 Komunikasi antara APIP dengan pegawai/pejabat di unit Saudara.

II Objektifitas Dan Prilaku Profesional 5 Obyektivitas APIP dalam melaksanakan pengawasan.

6 Kemampuan APIP dalam menghindari konflik kepentingan dengan auditi/auditan dalam tugas pengawasan.

7 Sikap APIP terhadap praktik gratifikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi obyektifitas hasil pengawasan.

8 Sikap dan prilaku profesional APIP dalam melaksanakan pengawasan.

III Kompetensi dan Kecermatan Profesional

9 Pengetahuan APIP terkait proses bisnis unit Saudara.

10 Kecukupan pengalaman, keahlian dan keterampilan APIP yang ditugaskan.

11 Keandalan hasil pengawasan APIP yang bersumber dari proses pengumpulan dan pengujian bukti secara objektif, dengan mempertimbangkan relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut.

12 Akurasi temuan hasil pengawasan APIP.13 Kesesuaian hasil pengawasan APIP dengan ruang

lingkup dan tujuan pengawasan.IV Nilai Tambah Hasil Pengawasan 14 Kesesuaian tema penugasan pengawasan APIP dengan

kebutuhan dan harapan satker.15 Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan

rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satker.

16 Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satker.

17 Peran APIP dalam memberikan konsultansi, sosialisasi dan asistensi bagi satker.

3

18 Efektivitas kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal dalam membantu satker mempertahankan dan memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan risiko, dan tata kelola (sektor publik).

V Komunikasi Hasil Pengawasan 19 Efektivitas dan kualitas teknik komunikasi yang diimplementasikan oleh APIP dalam setiap penugasan pengawasan.

20 Komunikasi antara APIP dengan pimpinan satker dan jajarannya atas hasil pengawasan pada saat 'exit meeting'.

21 Ketepatan waktu penyampaian laporan/petunjuk penanganan dan penetiban hasil pengawasan kepada satker.

22 Pemenuhan kriteria: lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas (mudah dipahami), serta ringkas dan singkat atas laporan/petunjuk penanganan dan penertiban hasil pengawasan yang diterima satker.

23 Efektivitas dan kualitas laporan/petunjuk penanganan dan penertiban hasil pengawasan dalam menyajikan simpulan dan rekomendasi.

24 Pengungkapan kelemahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian Intern satker pada laporan (tertulis) hasil pengawasan.

25 Pengungkapan keberhasilan kinerja satker dalam laporan hasil pengawasan.

VI Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

26 Keandalan rekomendasi hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti oleh satker dan menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan.

27 Peran APIP dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satker, baik melalui 'on the spot' ataupun penerimaan dokumen.

28 Peran APIP dalam mendorong satker untuk mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

29 Kecukupan APIP dalam memberikan perhatian dan apresiasi terhadap upaya satker untuk menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan.

Tabel 1: Area dan Unsur Pengawasan yang dinilai29 (dua puluh sembilan) unsur pengawasan masing-masing memiliki nilai persepsi yang diperoleh dari isian Survei responden dengan pilihan nilai persepsi:

1. Angka 1 = adalah nilai persepsi buruk;

2. Angka 2 = adalah nilai persepsi cukup;

3. Angka 3 = adalah nilai persepsi baik;

4. Angka 4 = adalah nilai persepsi sangat baik.

4

Hasil isian Survei yang diterima dari responden selanjutnya dikelola untuk diketahui nilai

persepsi tiap-tiap unsur pengawasan. Nilai persepsi dari masing-masing unsur pengawasan

tersebut selanjutnya dikelompokkan berdasarkan area pengawasan sehingga dapat

diperoleh nilai persepsi dari tiap-tiap area pengawasan.

Penilaian persepsi berdasarkan area penagwasan dan unsur pengawasan selanjutnya

direkapitulasi ke dalam 6 (enam) wilayah kumpulan provinsi atau lingkungan kantor wilayah

yang pembagiannya mengacu pada wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal, yaitu:

1. Wilayah 1 = Inspektorat Wilayah I;

2. Wilayah 2 = Inspektorat Wilayah II;

3. Wilayah 3 = Inspektorat Wilayah III;

4. Wilayah 4 = Inspektorat Wilayah IV;

5. Wilayah 5 = Inspektorat Wilayah V; dan

6. Wilayah 6 = Inspektorat Wilayah VI.

Dengan demikian dapat diperoleh nilai persepsi komulatif masing-masing area

penangawasan maupun unsur pengawasan pada masing-masing wilayah.

Adapun nilai persepsi pada unsur penilaian diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Nilai persepsi unsur = nilai rata-rata unsur = Jumlah Nilai PerunsurJumlah Isian Responden

Sedangkan nilai persepsi pada masing-masing area pengawasan diperoleh dengan rumus

sebagai berikut:

Mii,s S Nilai Rata-Rata Unsur/AreaNilai persepsi area = nilai rata-rata area = _ __________________ _______Jumlah Unsur/Area

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian yaitu antara 25-100, maka nilai persepsi

dikonversi dengan nilai dasar 25 dengan rumus:

Nilai konversi persepsi = Nilai Rata-Rata x 25

Sehingga dapat dikelompokan persepsi penilaian dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai 25,00 s.d. 49,99 = dengan kualitas "Buruk;2. Nilai 50,00 s.d 74,99 = dengan kualitas "Cukup";

3. Nilai 75,00 s.d 84,99 = dengan kualitas "Baik";

4. Nilai 85,00 s.d 100 = dengan kualitas "Sangat Baik".

G. Hasil Survei

Sehubungan tanggal pelaksanaan akses data pada aplikasi yang digunakan, maka

penerimaan data responden yang dapat ditabulasikan adalah sampai dengan tanggal 19

Februari 2018.Adapun hasil Survei yang dilaksanakan sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan 19

Februari 2018 tersebut dapat disampaikan sebagai berikut:

5

1. Jumlah Responden

Jumlah responden Survei Persepsi Satuan Kerja yang diterima sampai dengan tanggal

19 Februari 2018 adalah sebanyak 456 responden dari populasi rencana yang sebanyak 784 responden atau mencapai 58%.

Sebaran responden yang ikut berpartisipasi dalam Survei berdasarkan wilayah

pengawasan dan wilayah administrasi kantor wilayah adalah sebagai berikut:

Wilayah No. Kantor Wilayah Jumlah Responden Wilayah %1 1 Aceh 23

70 15.4%2 Kalimantan Barat 153 Kepulauan Riau 114 Sulawesi Selatan 215 Banten 0

II 6 Jawa Barat 2

68 14.9%

7 Kalimantan Tengah 118 Maluku 139 Nusa Tenggara Barat 910 Sulawesi Tenggara 1311 Riau 20

III 12 DKI Jakarta 19

39 8.6%

13 Jambi 614 Kalimantan Selatan 1315 Sumatera Barat 116 Sulawesi Utara 017 Papua 0

IV 18 Bali 15

106 23.2%19 Bangka Belitung 1220 Jawa Tengah 67J21 Kalimantan Timur 1122 Sulawesi Barat 1

V 23 D.l. Yogyakarta 17

92 20.2%24 Maluku Utara 1325 Nusa Tenggara Timur 1026 Sumatera Selatan 627 Sumatera Utara 46

VI 28 Bengkulu 6

81 17.8%

29 Gorontalo 730 Jawa Timur 3731 Lampung 1332 Sulawesi Tengah 1833 Papua Barat 0

J U M L A H 456

Tabel 2: Rekapitulasi sebaran responden

6

Jawa Timur 8%

Gorontalo 2%

Sumatera ik sra10%

Sumatera Selatan

1%

M aluku Utara 3%

Nusa Tenggara Timur

20;l. Yogyakarta 4%

Sulawesi Tengah Lampung

_ 3%

Papua Barat Aceh

Kalimantan UtaraSuhawesi Barat

0% Jawa Tengah 15%

Bangka Belitung

Kalimantan BaratKepulauan Riau

2%Sulawesi Selatan

5%Banten Jawa Barat

0%

Tengah 2%

Maluku 3%

Nusa Tenggara Barat

Su ll^ esi Tenggara

3%Riau 4%

DKI Jakarta

Jambi

Kalimantan Selatan

Sumajflja Barat0%

Sulawesi Utara3%

Gambar 1: Grafik prosentase sebaran responden dari total jumlah responden.

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa responden paling banyak berasal dari lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan total 67 responden atau 15% dari seluruh responden yang masuk. Hal tersebut dapat dipahami karena selain

kesadaran dari satuan kerja untuk berpartisipasi dalam Survei, juga karena faktor

banyaknya populasi satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Sementara masih terdapat 4 kantor wilayah yang belum berpartisipasi dalam Survei,

yaitu Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Sulawesi Utara, Papua dan Papua Barat.

2. Persepsi Unsur Penilaian

Dari 456 respoden yang menyampaikan penilaian atas 29 unsur sebagaimana pada Tabel

1, dapat diperoleh hasil rekapitulasi sebagai berikut:

No. Unsu r Pengawasan

JUM LAHNILAI

UNSUR

JU M LAH

R ESPO N

DEN

RATA-RATA

NILAIKONVERSI

1 Pemahaman salker terhadap Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal.

1352 453 2.98 74.61

2 Informasi yang diberikan APIP pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan, ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan.

1387 456 3.04 76.04

7

3 Keandalan APIP dalam menjaga seluruh informasi,

catatan, dokumentasi, sistem informasi, aset dan

personil satker selama kegiatan pengawasan.

1444 456 3.17 79.17

4 Komunikasi antara APIP dengan pegawai/pejabat di unit Saudara.

1425 456 3.13 78.13

5 Obyektivitas APIP dalam melaksanakan pengawasan. 1436 456 3.15 78.736 Kemampuan APIP dalam menghindari konflik

kepentingan dengan auditi/auditan dalam tugas pengawasan.

1432 456 3.14 78.51

7 Sikap APIP terhadap praktik gratifikasi yang bertujuan

untuk mempengaruhi obyektifitas hasil pengawasan.1460 456 3.20 80.04

8 Sikap dan prilaku profesional APIP dalam

melaksanakan pengawasan.1480 456 3.25 81.14

9 Pengetahuan APIP terkait proses bisnis unit Saudara. 1377 456 3.02 75.4910 Kecukupan pengalaman, keahlian dan keterampilan

APIP yang ditugaskan.1440 456 3.16 78.95

11 Keandalan hasil pengawasan APIP yang bersumber

dari proses pengumpulan dan pengujian bukti secara

objektif, dengan mempertimbangkan relevansi,

kompetensi, dan kecukupan bukti tersebut.

1420 456 3.11 77.85

12 Akurasi temuan hasil pengawasan APIP. 1424 456 3.12 78.0713 Kesesuaian hasil pengawasan APIP dengan ruang

lingkup dan tujuan pengawasan.1422 456 3.12 77.96

14 Kesesuaian tema penugasan pengawasan APIP

dengan kebutuhan dan harapan satker.1391 456 3.05 76.26

15 Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan

rekomendasi terhadap pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satker.

1472 456 3.23 80.70

16 Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan

rekomendasi yang membantu pelaksanaan

pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satker.

1471 456 3.23 80.65

17 Peran APIP dalam memberikan konsultansi,

sosialisasi dan asistensi bagi satker.1448 456 3.18 79.39

18 Efektivitas kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal

dalam membantu satker mempertahankan dan

memperbaiki sistem pengendalian, pengelolaan

risiko, dan tata kelola (sektor publik).

1454 456 3.19 79.71

19 Efektivitas dan kualitas teknik komunikasi yang

diimplementasikan oleh APIP dalam setiap

penugasan pengawasan.

1411 456 3.09 77.36

20 Komunikasi antara APIP dengan pimpinan satker dan jajarannya atas hasil pengawasan pada saat 'exit

meeting'.

1454 456 3.19 79.71

21 Ketepatan waktu penyampaian laporan/petunjuk

penanganan dan penetiban hasil pengawasan

kepada satker.

1407 456 3.09 77.14

22 Pemenuhan kriteria: lengkap, akurat, objektif,

meyakinkan, konstruktif, jelas (mudah dipahami), serta ringkas dan singkat atas laporan/petunjuk

penanganan dan penertiban hasil pengawasan yang

diterima satker.

1419 456 3.11 77.80

8

23 Efektivitas dan kualitas laporan/petunjuk penanganan dan penertiban hasil pengawasan dalam menyajikan simpulan dan rekomendasi.

1429 456 3.13 78.34

24 Pengungkapan kelemahan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap sistem pengendalian intern satker pada laporan (tertulis) hasil pengawasan.

1405 456 3.08 77.03

25 Pengungkapan keberhasilan kinerja satker dalam laporan hasil pengawasan.

1427 456 3.13 78.23

26 Keandalan rekomendasi hasil pengawasan untuk ditindaklanjuti oleh satker dan menjadi bahan untuk melakukan tindakan perbaikan.

1445 456 3.17 79.22

27 Peran APIP dalam memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh satker, baik melalui 'on the spot' ataupun penerimaan dokumen.

1421 456 3.12 77.91

28 Peran APIP dalam mendorong satker untuk mengevaluasi tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan.

1459 456 3.20 79.99

29 Kecukupan APIP dalam memberikan perhatian dan apresiasi terhadap upaya satker untuk menuntaskan tindak lanjut hasil pengawasan.

1424 456 3.12 78.07

Tabel 3: Nilai per unsur.

Dari table di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar persepsi satuan kerja terhadap

pengawasan Inspektorat Jenderal yang tertuang ke dalam 29 (dua puluh sembilan)

unsur penilaian adalah "sangat baik" dengan nilai persepsi sama dengan atau lebih

dari "76". 4 (empat) unsur dengan nilai persepsi tertinggi yang layak mendapat apresiasi

yaitu:

• Sikap dan prilaku profesional APIP dalam melaksanakan pengawasan. (81,14)• Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi terhadap

pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi satker. (80,70)

• Peran APIP dalam mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang membantu

pelaksanaan pengelolaan keuangan atau aspek keuangan tertentu satker. (80,65)

• Sikap APIP terhadap praktik gratifikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi

obyektifitas hasil pengawasan. (80,04)

Sedangkan 4 (empat) unsur dengan nilai persepsi terendah yang juga perlu mendapat perhatian guna perbaikan adalah:

• Pemahaman satker terhadap Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal. (74,61)

• Pengetahuan APIP terkait proses bisnis unit Saudara. 75,49)• Informasi yang diberikan APIP pada saat 'entry meeting' terkait maksud, tujuan,

ruang lingkup dan jadwal kegiatan pengawasan. (76,04)• Kesesuaian tema penugasan pengawasan APIP dengan kebutuhan dan harapan

satker. (76,26)

9

3. Persepsi Area Penilaian

Dari hasil persepsi terhadap unsur penilaian di atas, dapat diketahui nilai persepsi pada

tiap-tiap area yang dapat digambarkan pada tabel berikut:

NoArea Pengawasan

NILAIPER

AREA

NILAIKONVERS

I

KUALITAS

1 Hubungan Dan Budaya Organisasi 3.08 76.99 Baik2 Objektifitas Dan Prilaku Profesional 3.18 79.61 Baik3 Kompetensi dan Kecermatan Profesional 3.11 77.66 Baik4 Nilai Tambah Hasil Pengawasan 3.17 79.34 Baik5 Komunikasi Hasil Pengawasan 3.12 77.94 Baik6 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil

Pengawasan3.15 78.80 Baik

Tabe 4: Nilai persepsi per area.

Dari table tersebut tergambarkan bahwa seluruh area yang dinilai memiliki nilai persepsi

dengan kualitas "Baik" dengan area Obyektifitas dan Prilaku Profesional APIP memiliki

nilai persepsi paling tinggi, sementara area Hubungan Dan Budaya Organisasi memiliki

nilai terendah.

4. Nilai Persepsi berdasarkan wilayah pengawasan

Dari sebaran responden yang memberikan nilai persepsi, selanjutnya dapat dilakukan

rekapitulasi ke dalam 6 (enam) wilayah kumpulan provinsi atau lingkungan kantor

wilayah yang pembagiannya mengacu pada wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal.

Hasil dari rekapitulasi tersebut dapat uraikan pada tabel sebagai berikut:

Nilai tersebut adalah rekapitulasi nilai seluruh unsur maupun area penilaian.

No. WilayahNILAI

PERSEPSINILAI

KONVERSIKUALITAS

1 Wilayah I 3.17 79.23 Baik

2 Wilayah II 3.06 76.53 Baik

3 Wilayah III 3.03 75.76 Baik

4 Wilayah IV 3.19 79.73 Baik

5 Wilayah V 3.11 77.67 Baik

6 Wilayah VI 3.18 79.56 Baik

Tabe 5: Nilai persepsi per wilayah pengawasan.

10

5. Nilai Persepsi wilayah pengawasan berdasarkan area penilaian

Sedangkan rincian penilaian persepsi dengan pembagian wilayah pengawasan

berdasarkan area penilaian dapat diuraikan pada table berikut:

No. Area PengawasanWILAYAH

I II III IV V VI1 Hubungan Dan Budaya Organisasi 76.50 74.72 75.48 78.24 76.49 78.942 Objektifitas Dan Prilaku Profesional 81.07 77.67 76.76 80.60 78.60 81.173 Kompetensi dan Kecermatan

Profesional78.79 76.03 73.85 79.25 77.07 78.52

4 Nilai Tambah Hasil Pengawasan 80.79 77.43 77.05 79.95 78.64 80.805 Komunikasi Hasil Pengawasan 79.13 75.84 75.00 79.55 77.48 78.53

6 Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

79.11 77.48 76.44 80.78 77.72 79.40

Tabel 6: Nilai persepsi per wilayah pengawasan berdasarkan area penilaian.

Dari uraian pada tabel di atas dapat diilustrasikan dengan diagram sebagai berikut:

PERSEPSI PER AREA PENILAIAN

82.00

80.00

78.00

76.00

74.00

72.00

70.00Hubungan Dan Objektifitas Dan Kompetensi dan Nilai Tambah Komunikasi Hasil Pemantauan

Budaya Prilaku Kecermatan Hasil Pengawasan Tindak LanjutOrganisasi Profesional Profesional Pengawasan Hasil

Pengawasan

■ WILAYAHI ■ WILAYAH II «WILAYAH III a WILAYAH IV « WILAYAH V «WILAYAH VI

Gambar 2: Grafik persepsi per area penilaian.

11

PERSEPSI PER WILAYAH PENGAWASAN82.00

80.00

78.00

76.00

74.00

72.00

70.00

■ 1 Hubungan Dan Budaya Organisasi ■ 2 Objektifitas Dan Prilaku Profesional

■ 3 Kompetensi dan Kecermatan Profesional *4 Nilai Tambah Hasil Pengawasan

■ 5 Komunikasi Hasil Pengawasan

Gambar 3: Grafik persepsi per wilayah pengawasan.

6. Opini Satuan Kerja

Dalam isian Survei juga memberikan kesempatan kepada responden untuk

menyampaikan keluhan dan saran atas pelaksanaan pelayanan pengawasan APIP yang

selama ini diterima oleh responden. Hasil dari keluhan dan saran tersebut secara umum memberikan apresiasi pelaksanaan pengawasan oleh APIP yang telah berjalan dengan

baik, meskipun terdapat saran maupun kritik positif antara lain agar APIP lebih

meningkatkan intensitas dan kualitas pengawasannya serta agar lebih dekat dengan satuan kerja dalam hubungan konsultansi.

H. Kesimpulan dan Saran

Survei dilaksanakan untuk mengetahui persepsi dari unit penerima pengawasan terhadap

pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal selaku APIP dengan melibatkan satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melalui metode online, dan baru dilakukan pertama kalinya dengan demikian masih terdapat keterbatas-keterbatasan antara lain

metode dalam penyampaian dan mensosialisasikan iink Survei kepada satuan kerja yang belum optimal, serta metode tabulasi penilaian yang belum maksimal.

Dari hasil Survei Persepsi Satuan Kerja Tahun 2018 ini dapat disimpulkan bahwa seluruh area yang dinilai memiliki nilai persepsi dengan kualitas "Baik" dengan area Obyektifitas

dan Prilaku Profesional APIP memiliki nilai persepsi paling tinggi, sementara area Hubungan

Dan Budaya Organisasi memiliki nilai terendah. Selain itu masih terdapat keluhan maupun saran dari satuan kerja.

12

Berdasarkan hasil persepsi dan penyampaian keluhan maupun kritik dari satuan kerja, maka

dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Agar APIP mengedepankan upaya pemberian pemahaman atas audit charter kepada

satuan kerja meningkatkan kompetensi dan kecermatan professionalnya serta

meningkatkan kualitas komunikasi hasil pengawasan agar lebih baik dan efektif;

2. Fungsi APIP sebagai pembina, konsultan, pendeteksi dini dan penjamin mutu serta

tuntutan bahwa APIP harus dapat meningkatkan kapabilitasnya melalui pengukuran

levelling, diperlukan inovasi-novasi agar APIP dapat memposisikan diri untuk sedini

mungkin berperan dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dan menempatkan satuan kerja untuk proaktif dan menjadikan APIP/pengawasan sebagai

suatu kebutuhan manajemen dengan setiap saat dapat dimanfaatkan guna membantu

pemecahan permasalahan yang dihadapi satuan kerja.

Salah satu strategi inovasi yang layak dipertimbangkan adalah membuka layanan

konsultasi baik secara langsung maupun tidak langsung agar satuan kerja yang

membutuhkan dapat langsung berkonsultasi dengan APIP tanpa harus menuggu jadwal

pengawasan di satuan kerjanya.

3. Agar pelaksanaan Survei persepsi satuan kerja terhadap pelaksanaan pengawasan

Inspektorat Jenderal dapat dilakukan secara peiodik untuk pengukuran kualitas

pengawasan dan mengetahui respon dari penerima manfaat pengawasan.

4. Agar menyusunan pedoman Survei dan SOP Survei sebagai payung hukum pelaksanaan

Survei dimaksud.

Demikian laporan Kami sampaikan, atas perkenan Bapak Inspektur Jenderak maklum.

Inspektur Wilayah I

»Budi, S.H.NIP. 19621125 198903 1 002

13

Documents

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 'ft …itjen.kemenkumham.go.id/images/Laporan_Persepsi_APIP.pdflaporan hasil survei persepsi satuan kerja atas pelaksanaan tugas pengawasan