Hubungan Pusat dan DaerahReferesensi: Jurnal Hubungan Pusat dan

Daerah (Prof.Dr. Miftah Thoha, MPA)

Kelompok 4:Syafiga MillaAyu Kartika

Ariska Tri VikyEka WardhaniYugke Cintya

PERSPEKTIF BAHASAN

ANTARA PEMPUS DAN PEMDA DIIKAT DALAM HUBUNGAN SEBAGAI NEGARA KESATUAN

MERUPAKAN HUB ORDINAT DAN SUB ORDINAT

(HIERARKHIS)

ADANYA INSTRUMEN DOMINASI DR KEKUASAAN

YG LEBIH BESAR KPD KEKUASAAN YG LEBIH

KECIL

PASAL 18 UUD 1945

AMANDEMEN PASAL 18 PERLU

DIPIKIRKAN !

UNTUK MENDASARI JUSTIFIKASI TERSUSUNNYA HUB. PUSAT DAN

DAERAH PERLU:

DEMOKRASI

PERUBAHAN SIST. POLITIK

PERUBAHAN PARADIGMA MANAJEMEN PEMERINTAH

AN

HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH DALAM KERANGKA

DEMOKRASI

Dalam hub. Imperatif-sentralistik, pempus lebih berperan sebagai pemegang dan pengendali kekuasaan Penentuan

pembagian kewenangan ditentukan oleh Pempus, bukan di mulai dari bawah.

Daerah hanya dijadikan objek/ sasaran dari kekuasaan yang memusat pada hierarkhi atas (pempus)

Penentuan pembagian kewenangan ditentukan oleh Pempus, bukan di mulai dari bawah.

Asas Demokrasi menekankan terhadap peranan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat,

bukan di tangan penguasa

Pembagian daerah di Indonesia sebagai perwujudan kelembagaan dari pembagian kewenangan dan

kekuasaan harus dikembalikan kepada rakyat, bukan ditentukan penguasa.

Akibat pasal 18 UUD 45 ( membagi daerah Indonesia secara hierarkis)

Seharusnya….

Dengan tata hubungan yang mandiri dan konsultatif, pempus

tidak merasa kehilangan kewenangannya untuk bersifat sebagai pemerintah nasional

Jika asas dan sistem demokrasi dijadikan secara konsekuen, maka tata hubungan antara pempus dan pemda harus dapat

dibangun secara:MANDIRI & KONSULTATIF

Berlanjut dg hub. KORDINATIF dan FUNGSIONAL antara Pempus dan Pemda

SEHINGGA

Tata Hubungan dalam Kerangka Sist. Politik Baru

OLD

Pempus dan Pemda dikuasai oleh partai pemenang dan tidak ada satupun kepala daerah yang berasal dari

partai lain

Sistem 3 partai & Single Majority

NEW

Adanya persaingan politik. Dalam Pempus maupun Pemda dimungkinkan adanya koalisi antara beberapa parpol.

Selain itu juga memungkinkan koalisi sehingga memudahkan CHECK and BALANCE.

Sistem Multi Partai

Pemerintah yang demokrasi ialah jika pengendaliannya dilakukan oleh rakyat (control of government by governed, Gruber 1988)

Tidak menghendaki sentralisasi, sedangkan UUD 1945 bernuansa sentralisasi

Meletakkan kekuasaan presiden lebih dominan daripada legislatif

Hubungan pempus dan Pemda menjadi tidak seimbang

Perubahan Paradigma dan Pola Tata HubunganPusat

dan DaerahParadigma dipengaruhi oleh :

Kemajuan teknologi dan perubahan global

Menghasilkan BOUNDARYLESS ORGANIZATION dan mengenalkan PAPERLESS ORGANIZATION

Maka tatanan organisasi yang vertically operated akan berubah menjadi lebih pendek, ramping, dan berfungsi dengan baik

BOUNDARYLESS ORGANIZATION (birokrasi pemerintah tanpa batas) tidak lagi secara tegas

mengikuti garis hierarkhi. Struktur organisasi yang bersifat ad hoc, komite, dan matrik menjadi model dari organisasi pemerintahan yang akan datang.

LOGICAL STRUCTURE (didasarkan atas perpaduan yang sinergik antara

kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan keinginan penguasa)

Sehingga susunan, bentuk, dan macam organisasi publik tidak lagi hanya ditentukan oleh kebutuhan

elit penguasa pemerintah saja, ta;i harus ditentukan bersama antara masyarakat dengan pemerintah -- peran parpol di legislatif sangat

menentukan

KESIMPULAN

Menurut penulis, sebaiknya rumusan pasal 18 diubah. Kalimat yang memberikan tafsir hubungan hierarkhis diganti menjadi kalimat yang tdk mencerminkan hubungan hierarkhis.

Penulis mengusulkan kalimat sebagai berikut:Bahwa Pemerintah negara kesatuan dibagi

atas Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dan Kotamadya yang bersifat otonom satu sama lain.