Click here to load reader

KEJAKSAAN AGUNG REPUBlIK INDONESIA JAKARTA · PDF fileabstrak putusan mahkamah agung ri. dalam perkara kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh jaksa agung ri nomor : 2478

  • View
    236

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of KEJAKSAAN AGUNG REPUBlIK INDONESIA JAKARTA · PDF fileabstrak putusan mahkamah agung ri. dalam...

KEJAKSAAN AGUNG REPUBlIK INDONESIA,JAKARTA

NornorSifatLampiran :Perihal

8-018/G/211995.8iasa.1 (satu) bendel.Putusan kasasi demikepentingan hukum yangdiajukan aleh Jaksa Agung.

Jakarta, 7 Pebruari 1995

KEPADA YTH.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI01-

SELURUf I INDONESIA

Bersama ini kami sampaikan abstrak putusan kasasidemi kepentingan hukum yang diajukan oleh JaksaAgung, Nomor : 2478 KlPdtJ1991 tanggal 29 Oktober1994, sebagaimana terlampir.

Dari putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditarikkesimpulan, antara lain :

a. Bahwa tugas wewenang Jaksa Agung untukmengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalamperkar a perdata telah terbukti eksistensinya,berdasarkan pasal 45 Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 jo pasal 32 Undang Undang Nomor 5Tahun 1991.

b. Didalam perkara perdata, harus ada perselisihaniantar a para pihak), dan apabila tidak adaperselisihan, maka bukan menjadi tugas Hakim untukmenerbitkan penetapan mengenai permohonan hakatas tanah.

c. Penetapan hak atas tanah negara oleh badanyudikatif sebagaimana ditentukan didalam pasal 621KUH Perdata tidak berlaku lagi semenjak berlakunyaUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960.

Tugas wewenang Jaksa Agung untukmengajukan kasasi demi kepentingan hukum dalamperkara perdata dan tat a usaha negara belumbanyak diketahui oleh masyarakat; padahal lembagatersebut dapat dijadikan terobosan hukurn didalamrangka memenuhi kebutuhan masyarakat akanpembaharuan atau pembangunan hukum. Oleh karenaitu diharapkan kepada para Kajati dan Kajari untuklebih rnernasyarakatkan lembaga kasasi demikepentingan hukum tersebut.

43

Selanjutnya aqar abstrak putusan Mahkamah Agungterlampir- dipelajari oleh para JPN di Kejati maupun Kejari.

JAKSA AGUNG MUDAPERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

SUHADIBROTO

Tembusan Kepada Yth :

1. 8apak Jaksa Agung RI (sebagai laporan);2. 8apak Wakil Jaksa Agung RI;3. Sdr. Sekretaris JAM dan para Direktur pada JAM DATUN;4. A r sip.

44

ABSTRAK PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI.DALAM PERKARA KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM

YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG RINOMOR : 2478 KlPDT/1991 JO NOMOR : 161011979.P

TANGGAL 29 OKTOBER 1994

A. PIHAK YANG BERPERKARA

i. PEMOHON:Jaksa Agung RI atas permintaan Law Ladies Associates, kuasadari BNI46 dan 50 orang warga Desa Wijaya Kusuma JelambarJakarta Barat.

2. TERMOHON :Gunawan Kurniadi (dahulu Pemohon dalam PenetapanNomor: 1610/1979.P).

B. KASUS POStSI.

- Perkara perdata ini bertolak pangkal dari Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal 31 Juli 1.979 dengan PenetapanNomor : 1610/1979.F/PN.Jkt.Pst. atas permohonan GunawanKurniadi (Pemohon).

- Perrnohonan yang diajukan Pemohon adalah penyerahan danpemindahan hak tiga bidang tanah hak garapan yang terletak diKampung dan Desa .'elarnbar, Kecamatan Grogol PetamburanJakarta Barat ex eigendom verponding No. 6389 dengan luas 44 ha dari Sdr. Ali bin Abdul Salam kepada Pemohon.

- Penyerahan dan pemindahan hak tiga bidang tanah hak garapantersebut berdasarkan Akte Penyerahan dan Pemindahan Hakyang dibuat oleh Lody Herlianto Notaris di Jakarta tertanggal 20April 1979 Nomor 102 dan tanggal 28 April 1979 Nomor 149.

- Bahwa atas penyerahan dan pemindahan hak atas tiga bidangtanah hak garapan terse but, Pemohon telah membayar uangkepada Sdr. AIi bin Abdul Salam sebesar Rp. 50.000.000,- (Iimapuluh juta rupiah) sebagai ganti rugi.

- Sejak itu tanah tersebut oleh Pemohon diterima, dikuasai danterusdigarap sebagaimana hak garapan sampai sekarang.

- Bahwa untuk balik nama Pemohon memerlukan Ketetapan dariPengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- Bahwa pad a tanggal 31 Juli 1979 Pengadilan Negeri JakartaPusat telah menetapkan, mengabulkan permohonan Pemohondengan Penetapan Nomor : 1610/1979.P/PN.Jkt.Pst.

45

c. PERTI,MBANGAN MAHKAMAH AGUNG RI.Bahwa Penqadltcn Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkanhukum dengan alasan sebagai berikut :

Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor1610/1979.P tanggal31 Juli ~979, merupakan penetapan hakatas tanah negara oleh badan yudikatif (eigendom uitwijzing)sebagaimana ditentukan pasal 621 KUH Perdata;

Bahwa semenjak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun1960 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya maka pasal621 KUH Perdata tidak berlaku lagi karena semua tindakanhukum khususnya mengenai peralihan hak atas tanah harusdilaksanakan berdasar kepada Undang Undang ~okok Agrariatersebut;

- Bahwa pasal19 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jopasal3 Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun 1961 tidakmengenal Hakim sebagai "Pejabat" yang ditunjuk oleh MenteriAgraria, [ad: Haklrn bukan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

- Bahwa demikian juga dalam pasal16 Undang Undang Nomor 5Tahun 1960 tidak dikenallagi adanya hak garapan sebab bentukhak atas tanah secara tegas telah ditentukan dalam pasaltersebut;

Bahwa demikian pule penetapan declaratoir sebagaimana dalamperkara ini t.dal: menqikat kepada pihak ketiga dan selain itudalam perkara perdata harus ada perselisihan dan apabila tidak,maka bukan menjadi tugas Hakim untuk memberi penetapanmengenai permohonan hak atas tanah sebagaimana yangdiajukan oleh Pemohon Gunawan Kurniadi dalam Penetapantanggal31 Juli 1979 Nomor 1610/1979.P.

D. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI.

Mahkamah Agung RI dalarn putusannya Nomor: 2478 KlPdtl1991tanggal 29 Oktober 1994 menyatakan :

Mengadili :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DemiKepentingan Hukum : Jaksa Agung RI tersebut;

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusattanggal31 Juli 1979 Nomor: 1610!1979.P, dan

Mengadili sendiri :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

46

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang

rnenerbitkan Penetapan yang menetapkan hak atas tanahberdasarkan permohonan;

- Menolak permohonan Pemohon untuk yang selebihnya;

Menyatakan beaya dalam perkara ini nihil.

E. KESIMPULAN.

a. Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan olehJaksa Agung berdasarkan Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 pasal45 dan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1991pasal32.

b. Sejak berlakunya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, makaketentuan tentang peralihan hak atas tanah yang ada didalamKUH Perdata tidak berlaku lagi, demikian pula Hakim bukanPPAT.

c. Dalam suatu perkara perdata harus ada perselisihan (antarapara pihak), dan apabila tidak ada perselisihan maka bukanmenjaci tugas Hakim untuk menerbitkan penetapan mengenaihak atas tanah sebagaimana diajukan oleh Gunawan Kurniadi.

F. SUMBER.

_ Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 29 Oktober 1994Nomor : 2478 KlPdtJ1991 yang amamya mengabulkan KasasiJaksa Agung RI untuk kepentingan hukurn.

-c

--000--

47

Search related