HIMPUNAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI

HASIL KERJASAM AM AHKAM AH A G liN G -R I DENGAN THE ASIA FO U N D A TIO N

1995

HIMPUNAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI

TENTANGKEWENANGAN MENGADILI

HIMPUNAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI

TENTANGKEWENANGAN MENGADILI

.ivulilc Perpustakaan

Vfahkamah Agung R.I

HASIL KERJASAMAMAHKAMAH AGUNG-RI DENGAN THE ASIA FOUNDATION

PROYEK KERJASAMAMAHKAMAH AGUNG-RI DENGAN THE ASIA FOUNDATION

Program

Penanggung Jawab

Pelaksana

Petugas

: Himpunan putusan Mahkamah Agung RI tentang kewenangan mengadili.

: Din Muhammad, SH

: Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, SH

: 1. Sarwono, SH.

2. Ishak Rachim, SH.

3. Ramli Sidik (Staf Litbang/Diklat)

4. Enny Yuniarti (Staf Litbang/Diklat)

5. G.A. Ayu Mastini (Staf Litbang/Diklat)

6. Achmad Sirajudin, SH. (Dit. Pidmil)

7. Kadar Slamet, SH. (Dit. TUN)

8. Budi Santosa, SH. (Dit. Perdata)

9. Adi Suherman, SH. (Dit. Pidana)

10. Hartanto, SH. (Dit. Agama)

i b - a - n , r§i I - n ■*fk 3W7. o\ IvacI ^

( T {?■ A (U

KATA PENGANTAR

Dalam rangka kerjasama dengan The Asia Foundation, Pus-

litbang/Diklat MA-RI menghimpun beberapa putusan yang mengandung

permasalahan tentang wewenang mengadili (absolut) antara lingkungan

peradilan yang satu dengan lingkungan peradilan yang lainnya.

Secara terus-menerus kami berusaha memberikan bahan-bahan

bacaan dengan maksud memperkaya khazanah pengetahuan para

Hakim.

Harapan kami semoga buku himpunan putusan ini akan dapat

bermanfaat bagi para Hakim.

Jakarta,- 17 April 1995

Ka.Puslitbang/Diklat MA-RI

*

Pin Muhammad. SH.

SAMBUTAN

Adanya empat lingkungan peradilan dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman di negara kita, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, membawa konsekwensi timbulnya sengketa mengenai kewenangan (kompetensi) mengadili di antara keempat lingkungan peradilan tersebut.

Masalah kewenangan adalah merupakan masalah hukum yang termasuk dalam lapangan hukum acara. Kedudukan hukum acara adalah sangat penting oleh karena kegagalan dalam menerapkan hukum acara akan membawa akibat yang luas khususnya dalam penerapan hukum materiil.

Seperti kita ketahui jurisprudensi adalah merupakan salah satu sumber hukum di negara kita.

Didalam GBHN 1993 dan buku Repelita bab 39 ditetapkan bahwa peranan jurisprudensi dimasa-masa yang akan datang akan menjadi sangat penting.

Putusan-putusan Mahkamah Agung tertentu perlu disebarluaskan khususnya kepada para Hakim dengan maksud agar para Hakim dapat memahami adanya kaidah hukum tertentu yang diberikan oleh Mahkamah Agung melalui putusan-putusannya.

Pengetahuan Hukum yang tepat bagi Hakim akan sangat membantu terwujudnya asas peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat, tepat, adil dan biaya ringan.

DAFTAR ISI Halaman

1. KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILANUMUM DENGAN PERADILAN AGAMA................................... 1

A. Putusan Mahkamah Agung R.I.Tanggal 29 Nopember 1993No. 1251 K/Pdt/1992 .................................................................. 3

B. Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi TenggaraTanggal 7 Januari 1992No. 66/Pdt.G/l 991/PT. Sultra............................................. ........ n

C. Putusan Pengadilan Negeri Bau-BauTanggal 24 Agustus 1991No. 21 /Pdt/G/1991/PN.BB........................................................... 17

2. KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILANUMUM DENGAN PERADILAN AGAMA ................................. 43

A. Putusan Mahkamah Agung R.I.Tanggal 10 Februari 1994No. 162K/Pdt/1992........................................................... 45

B. Putusan Pengadilan Tinggi MalukuTanggal 9 November 1991No. 49/1991/PT/Mal..................................................................... 51

C. Putusan Pengadilan Negeri TernateTanggal 18 Mei 1991No. 07/Pdt/G/l991/PN. Tte....................................... ................. 57

3. KEWENGANGAN MENGADILI ANTARA PERADILANUMUM DENGAN PERADILAN AGAM A............. ....... 63

A. Putusan Mahkamah Agung R.I.Tanggal 24 Januari 1994No. 1321 K/Pdt/1993 ............................................................ 65

i

B. Putusan Pengadilan Tinggi BandungTanggal 01 Februari 1993No. 224/Pdt/1992/PT. B.............................................................. 79

C. Putusan Sela Pengadilan Negeri PurwakartaTanggal 21 Mei 1991No. 7/Pdt/1991/PN/PWK............................................................. 87

D. Putusan Pengadilan Negeri PurwakartaTanggal 14 November 1991No. 7/Pts. Pdt.G/PN/PWK........................................................... 97

4. KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA .. 125

A. Putusan Mahkamah Agung RITanggal 7 September 1994No. 88/K/TUN/1993.................................................................... 127

B. Putusan Pengadilan Tinggi TUN JakartaTanggal 15 Maret 1993No. 101/B/1992/PT. TUN. JKT................ 147

C. Putusan Pengadilan TUN JakartaTanggal 26 September 1992No. 102/B/19912/TN/PTUN. JKT.............................................. 155

5. KEW ENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA .. 181

A. Putusan Mahkamah Agung R.ITanggal 12 Juli 1994No. 14K/TUN/1993............................................... ...................... 183

B. Putusan Pengadilan Tinggi TUN JakartaTanggal 7 November 1992No. 60/B/1992/PT. TUN. JK T .................................................. 195

ii

C. Putusan Pengadilan TUN JakartaTanggal 18 Mei 1991No. 089/G/l 991/Lst/PTUN. JK T ............................................... 219

6. KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN MILITER............................... 253

A. Putusan Mahkamah Agung RITanggal 30 Juni 1990No. 01/SKM/Pid/1989.................................... 255

B. Penetapan Pengadilan Negeri Banda AcehTanggal 2 Februari 1988No. 60/Pen/Pid/l 988/PN-BNA................................................... 263

iii

KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN AGAMA

Pihak yang berperkara:

Penggugat : Drs. Rasiu

melawan

Tergugat : 1. Abdul Hafid2. M. Tarom

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan gugatan tentang sengketa bersama dalam kaitannya dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang beragama Islam.

Pasal : 49 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

- PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG - RI : No. 1251 K/Pdt/1992.

Tanggal 29 November 19931. H. Soeqono, SH.,2. H. Yahya, SH.,3. M. Yahya Harahap, SH.

- PUTUSAN PENGADILANTINGGI SULAWESI-TENGGARA: No. 66/Pdt.G/1991/PT. Sultra.

Tanggal 7 Januari 1992.1. R. M. Soepardiman MH,

SH.,2. Syamsuddin, SH.,3. Abdul Manap, SH.

- PUTUSAN PENGADILANNEGERI BAU-BAU : No. 21/Pdt/G/1991/PN.BB.

Tanggal 24 Agustus 1991.

1

KAIDAH HUKUM

1. Abdul Ali, SH.,2. Achmad Subaidi, SH.3. Prayudi Hartoko, SH.

: Kewenangan untuk menetapkan penyelesaian terhadap perselisihan harta bersama dalam kaitannya dengan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, adalah pada Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

2

PUTUSANReg. No. 1251 K/Pdt/1992

"DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi mengambil putusan sebagai berikut perkara:

Drs. RASIU, Bertempat tinggal di Peramahan Dosen Unhalu Blok B/10 Kendari, sementara berada di Bau-Bau, Jalan Teuku Umar No. 15Bau-bau, PEMOHON KASASI DAHULU PENGGUGAT -PEMBANDING;

melawan:

1. ABDUL HAFID, bertempat tinggal di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Bau-bau, Termohon kasasi dahulu Tergugat I - Pembanding;

2. M. Tarom, bertempat tinggal di Jalan Betoambari No. 38 Bau-Bau, TERMOHON KASASI II DAHULU TERGUGAT II - TURUT TERBANDING;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon kasasi sebagai Tergugat-Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat asli dengan istri bernama Afidah telah mendapat harta serta sebidang tanah dan membangun ramah di atasnya serta perabot-perabot ramah tangga, letak luas serta jenis perabotnya sebagai tersebut di dalam surat gugatan;

Bahwa segala harta perkawinan tersebut sejak meninggalnya isteri Penggugat asli telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh Tergugat asli I karena tanpa ijin Penggugat asli;

3

Bahwa rumah telah pula disewakan oleh Tergugat asli I kepada Tergugat asli II tanpa ijin Penggugat asli;

Bahwa dalam masa perkawinan Penggugat asli dengan Afidah tidak punya anak, namun kemudian atas persetujuan bersama telah mengangkat anak dari isteri Penggugat asli yang lain bernama: Rusniah dan Rusdin yang menjadi tanggungan;

Bahwa untuk menjamin agar kelak gugatan tidak sia-sia, Penggugat asli mohon diletakkan sita atas harta-harta sengketa dan untuk menjamin kembalinya barang-barang yang diambil oleh Tergugat asli I, maka mohon pula diletakan sita jaminan atas harta-harta milik Tergugat asli I;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat asli menuntut melalui Pengadilan Negeri Bau-Bau suatu putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa rumah permanen bersama tanahnya serta barang- barang perabot rumah tangga antara lain: kursi tamu 3 stel, kursi makan 6 buah, meja makan 1 buah, bufet tamu 1 buah, lemari pakaian kayu 3 buah, lemari hias 1 buah, televisi hitam-putih 14 inc. 1 buah, tempat tidur besi 2 buah dan mesin pompa air 1 buah, adalah milik Penggugat yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan isteri Penggugat bernama almarhumah Afidah;

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam menguasai rumah rumah permanen dan tanahnya serta mengambil perabot rumah-rumah tangga Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang berada di dalam rumah dan tanah sengketa tersebut untuk segera meninggalkan rumah dan tanah sengketa dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna sebagai pemilik yang sah;

5. Menyatakan sita jaminan terhadap rumah bersama perabot-perabotnya serta barang-barang milik Tergugat I adalah sah dan berharga;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

4

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya apabila Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bau-Bau telah

mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 28 September 1991 No. 21/Pdt/G/1991/ PN.BB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVESI:

1. Mengabulkkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hukum bahwa rumah permanen bersama tanahnya serta barang-barang perabot mmah tangga antara lain: kursi tamu 3 (tiga) stel, kursi makan 6 (enam) buah, meja makan 1 (satu) buah, bufet tamu 1 (satu) buah, lemari pakaian kayu 3 (tiga) buah, lemari hias 1 (satu) buah, televisi hitam-putih 14 inc. 1 (satu) buah, tempat tidur besi 2 (dua) buah, mesin jahit 1 (satu) buah dan mesin pompa air 1 (satu) buah adalah milik Penggugat yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan isteri Penggugat bernama almarhumah Afidah;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dalam menguasai rumah permanen dan tanah serta mengambil perabot rumah tangga Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari rumah dan tanah sengketa untuk mengosongkan dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna sebagai pemilik yang sah;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diangggar sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

5

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusannya tanggal 7 Januari 1992 No. 66/Pdt.G/1991/PT.Sultra., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Pembanding tersebut;

DALAM KONVENSI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 28 September 1991 No. 21/Pdt/G/1991/PN.BB, dalam konvensi yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding untuk sebagian;

- Menyatakan bahwa rumah permanen bersama tanahnya serta barang- barang perabot rumah tangga berupa: kursi tamu 3 (tiga) stel, kursi makan 6 (enam) buah, meja makan 1 (satu) buah, bufet tamu 1 (satu) buah, lemari pakaian kayu 3 (tiga) buah, lemari hias 1 (satu) buah, televisi hitam-putih 14 inc. 1 (satu) buah, tempat tidur besi 2 (dua) buah, dan mesin pompa air 1 (satu) buah adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan isterinya yang bernama Afidah;

- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi/Pembanding dan Tergugat II Konvensi/turut Terbanding yang menguasai harta bersama tersebut seluruhnya yaitu berupa: ramah permanen, tanah serta perabot ramah tangga, adalah perbuatan melawan hukum;

- Memerintahkan kepada Tergugat I Terbanding atau orang lain yang berada dalam ramah dan tanah sengketa tersebut, untuk segera meninggalkan ramah dan tanah sengketa itu dan kemudian menyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat konvensi/Terbanding untuk dibagi bersama antara Penggugat konvensi/Terbanding dan Tergugat I konvensi/Pembanding masing-masing setengahnya atau separahnya;

6

DALAM REKONVESI:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, tanggal 28 September 1991 nomor 21/Pdt/G/1991/PN.BB. dalam rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi/Tergugat I konvensi- Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I konvensi/Penggugat rekonvensi Pembanding dan penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi-Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masing- masing setengahnya atau separuhnya;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan pada tanggal 10 Pebruari 1992 kemudian terhadapnya oleh Penggugat Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat khusus tanggal 15 Mei 1991 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Pebruari 1992 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 21/Pdt/G/1991/PN.BB. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bau-Bau, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 1992;

Bahwa setelah itu oleh para termohonan kasasi yang pada tanggal 7 Maret 1992 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau pada tanggal 4 April 1992;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh permohonan kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, karena dalam petitum gugatan Penggugat asal tidak pernah mencantumkan agar supaya

7

harta bersama (suami-istri) Penggugat asal dengan almarhumah isteri dibagi dua dengan pihak Tergugat asal I;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, oleh karena menyatakan sah hibah antara Penggugat asal dengan almarhumah isteri Penggugat asal, padahal surat hibah tersebut tidak memenuhi syarat sebagai surat hibah yang sah;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tanpa anak kandungnya, padahal almarhum Afidah ada mempunyai anak angkat yang telah dimasukan dalam daftar gajinya;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tersebut menurut-pendapat Mahkamah Agung berdasarkan alasan sendiri, akan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di kendari tanggal 7 Januari 1992 No. 66/Pdt.G/1991/PT.Sultra dan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 28 September 1991 No. 21/Pdt.G/1991/ PN.BB. telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara ini telah melampaui batas wewenang yuridiksinya (kompitensi absolut), karena:

1. Laridasan fakta surat bukti P.I terbukti bahwa harta perkawinan yang disengketakan adalah dalam perkawinan orang yang beragama Islam;

2. Gugatan yang diajukan Penggugat konvensi maupun Penggugat rekonvensi adalah mengenai penyelesaian harta bersama;

3. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 20 Maret 1991, berarti pengajuan perkara terjadi setelah Undang-undang No. 7 tahun 1989 berlaku secara efektif yakni berlaku efektif 29 Desember 1989 sebagai Undang-undang yang mengatur tentang kedudukan dan kewenangan Linkungan Peradilan Agama;

4. Pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 telah menentukan bidang yurisdiksi Pengadilan Agama antara lain termasuk yang berkenaan bidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam (Azas Personalitas ke Islaman) Lebih lanjut penjelasan pasal 49 ayat 2 telah merinci satu persatu bidang hukum perkawinan apa saja yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama. Maka pada angka 10 penjelasan pasal 49 ayat 2, telah menetapkan penyelasaian harta bersama bagi yang beragama Islam termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama.

8

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi/Penggugat asal Drs. Rasiu tersebut dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, akan dibebankan seluruhnya adalah menjadi beban pihak Penggugat asal;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Drs. Rasiu

tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 7

Januari 1992 No. 66/Pdt.G/1991/PT.Sultra dan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 28 September 1991 No. 21/Pdt/G/1991/PN.BB.;

DAN MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:Menyatakan Pengadilan Negeri Bau-Bau tidak berwertang mengadili perkara ini;Membebankan biaya perkara ini kepada Termohon kasasi/Penggugat asal disemua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 65.000,- (Enam puluh lima ribu rupiah), dalam tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 29 Nopember 1993 dengan H. Soerjono, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua sidang, H. Yahya, SH. dan M. Yahya Harahap, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Sabtu, tanggal 4 Desember 1993 oleh Ketua sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Yahya, SH. dan M. Yahya Harahap,-SH. Hakim-hakim Anggota dan Wahyu Rahardjo, SH. Panitera Pengganti., dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

9

PUTUSANNo. : 66/Pdt.G/1991/PT. Sultra.


Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding dengan susunan Hakim Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Desember 1991 dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ABDUL HAFID: pekerjaan Purnawirawan T.N.I. A.D. bertempattinggal di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Bau-Bau, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama LA ODE LIBASA, pekerjaan W iraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Wameo, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton, berdasarkan surat kuasa No. 35/ SK/91/PN.BB, tanggal 19 Juni 1991, semula sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekon- vensi, selanjutnya disebut: TERGUGAT I KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI/ PEMBANDING;

L a w a n :

1. DRS. RASIU: pekerjaan Dosen Kopertis, bertempat tinggal diPerumahan Dosen UNHALU, Blok B/10 di Kendari, sementara berada di Bau-Bau, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yang bernama : RUSDIN, umur 35 tahun, bertempat tinggal di Kelurahan Ngangana Umala, Kecamatan Betoambari Kabupaten Buton, pekerjaan Pegawai

11

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bau-Bau, berdasarkan surat kuasa No. 26/SK/91/PN.BB, tanggal 15 Mei 1991, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, selanjutnya disebut PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI TERBANDING :

D a n :

2. M. TAROM: pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di JalanBetoambari No. 38 Bau-Bau, semula sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi selanjutnya disebut TERGUGAT II REKONVENSI TURUT TERBANDING:

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca berkas pemeriksaan perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Mengutip semua uraian seperti yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, tertanggal 28 September 1991 nomor: 21/Pdt/ G/1991/PN.BB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan perabot Rumah Tangga antara lain : kursi tamu 3 (tiga) stel, kursi makan 6 (enam) buah, meja makan 1 (satu) buah, Bufet tamu 1 (satu) buah, lemari pakaian kayu 3 (tiga) buah, lemari hias 1 (satu) buah, Televisi Hitam Putih 14 inc. 1 (satu) buah, tempat tidur besi 2 (dua) buah, mesin jahit 1 (satu) buah, dan mesin pompa air 1 (satu) buah adalah milik Penggugat yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan isteri penggugat bernama almarhumah Afidah;

12

3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan Tergugat I dalam menguasai rumah permanen dan tanah serta mengambil perabot rumah tangga Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari rumah dan tanah sengketa untuk mengosongkan dan barang- barang perabot rumah tangga untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna sebagai pemilik yang sah;

5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;


Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sejumlah Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupaih) ;

Membaca, Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh: Drs. BASRI K. Panitera Kepala Pengadilan Negeri Bau-Bau, ternyata bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 1900 sembilan puluh satu Tertgugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyatakan memohon banding terhadap Pengadilan Negeri Bau-Bau tertanggal 28 September 1991 No.: 21/ Pdt/G/1991/PN.BB melalui kuasanya, permohonan banding mana telah diberitahukan secara sempurna kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terbanding pada tanggal 10 Oktober 1991 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bau-Bau;

Memorie banding tanggal 14 Nopember 1991 yang diajukan oleh ABD. Hafid (Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi Pembanding) yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sempurna kepada pihak lawan pada tanggal 18 Nopember 1991, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bau-Bau ;

Kontra Memorie banding tanggal 30 Nopember 1991 yang diajukan oleh RUSDIN, Kuasa dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Terbanding, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara sempurna kepada pihak lawan melalui kuasanya pada tanggal 10 Desember 1991, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bau-Bau ;

13

Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas Perkara kepada pihak-pihak yang berperkara telah diberitahukan secara sempurna oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bau-Bau, yang menerangkan bahwa berkas perkara telah selesai diminutasi dan kepada mereka diberi kesempatan untuk mempelajarinya dengan bertempat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-Bau;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah diajukan melalui kuasanya dengan mengindahkan tenggang waktu dan menumt cara-cara serta memenuhi sarat- sarat lain yang ditentukan dalam Undang-Undang, karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah memperhatikan Memorie banding tanggal 14 Nopember 1991 yang diajukan oleh Tergugat I Konvensi/ Pembanding dan Kontra memorie banding tanggal 30 Nopember 1991 yang diajukan oleh kuasa Penggugat Konvensi/Terbanding;

DALAM KONVENSI:

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 28 September 1991 Nomor 21/Pdt/G/1991/PN.BB. yang dimohonkan banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Hakim Pertama adalah tidak tepat dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan alasan dan pertimbangan seperti di bawah ini:

- Bahwa sebelum almarhumah AFIDAH (isteri Penggugat) meninggal dunia telah ada kesepakatan antara almarhumah AFIDAH dengan Penggugat Konvensi/Terbanding bahwa barang harta bersama itu apabila Penggugat/Terbanding kawin lagi, maka harta bersama itu diserahkan seluruhnya kepada almarhumah AFIDAH;

Oleh karena ternyata kemudian Penggugat Konvensi/Terbanding kawin lagi, maka harta bersama itu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak lalu dilaksanakan hibah, di mana harta bersama itu diserahkan seluruhnya kepada almarhumah AFIDAH oleh Penggugat Konvensi/ Terbanding, karena itu walaupun Akta Hibah tersebut belum ditanda tangani oleh Camat (PPAT) akan tetapi oleh karena akta itu, telah sesuai dengan kehendak kedua belah pihak yaitu dengan ditanda tanganinya

14

Akta tersebut oleh pihak Penggugat Konvensi/Terbanding dan almarhumah AFIDAH serta saksi-saksi, maka Akta Hibah itu menurut Hukum dianggap sah dan mengikat kedua belah pihak;

- Bahwa setelah meninggalnya almarhumah AFIDAH, ternyata Penggugat Konvensi/Terbanding berkehendak menguasai harta bersama yang telah diserahkan pada almarhumah AFIDAH tersebut seluruhnya dengan alasan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding adalah ahli waris janda almarhumah tanpa anak kandung;

- Berdasarkan atas semua fakta-fakta di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Penggugat Konvensi/Terbanding ternyata telah kawin lagi dengan perempuan lain sedangkan AFIDAH (isteri Penggugat Konvensi/Terbanding) kemudian meninggal dunia maka demi keadilan terhadap harta bersama itu harus dibagi dua sama besarnya antara pihak Penggugat Konvensi/Terbanding selaku janda almarhumah dengan Tergugat I Konvensi/Pembanding selaku ahli waris saudara kandung almarhumah AFIDAH;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan alasan dan pertimbangan Hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau tanggal 28 September 1991 nonor 21/Pdt/G/1991/PN.BB, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sebagaimana ternyata dalam amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, tanggal 28 September 1991 Nomor 21/Pdt/G/1991/PN.BB. dalam Rekonvensi, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau yang telah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding adalah tidak tepat, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Posita dalam gugatan Rekonvensi adalah tidak jelas dan tidak mendukung petitum gugatan penggugat dalam Rekonvensi/Pembanding (obscuur libel), karena itu gugatan Penggugat dalam Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;


Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding hanya dikabulkan untuk sebagian, maka biaya perkara

15

dalam kedua tingkat peradilan sudah sepantasnya harus dibebankan kepada kedua belah pihak yaitu Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding masing-masing setengahnya/separuhnya;

Mengingat, pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Pembanding tersebut;

DALAM KONVENSI:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, tanggal 28 September 1991 Nomor: 21/Pdt/G/1991/PN.BB, dalam konvensi yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

Mengabulkan Gugatan Penggugat konvensi/Terbanding untuk sebagian;Menyatakan bahwa Rumah Permanen bersama tanahnya serta barang-

barang Perabot Rumah Tangga berupa: kursi tamu 3 (tiga) stel, kursi makan 6 (enam) buah, meja makan 1 (satu) buah, Bufet tamu 1 (satu) buah, lemari pakaian kayu 3 (tiga) buah, lemari Hias 1 (satu) buah, Televisi Hitam Putih 14 inc. 1 (satu) buah, tempat tidur besi 2 (dua) buah, dan mesin pompa air 1 (satu) buah, adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan isterinya yang bernama AFIDAH;

Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Konvensi/Pembanding dan Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding yang menguasai harta bersama tersebut seluruhnya yaitu berupa: Rumah Permanen, tanah serta perabot Rumah Tangga, adalah perbuatan melawan hukum;

Memerintahkan kepada Tergugat Konvensi/Pembanding dan Tergugat II Konvensi/Turut Terbanding atau orang lain yang berada dalam rumah dan tanah sengketa tersebut, untuk segera meninggalkan rumah dan tanah sengketa itu dan kemudian menyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Terbanding untuk dibagi bersama antara Penggugat Konvensi/ Terbanding dan Tergugat I Konvensi/Pembanding, masing-masing setengahnya atau separuhnya;

16

DALAM REKONVENSI:

Membatalkan .putusan Pengadilan Negeri Bau-Bau, tanggal 28 September 1991 Nomor 21/Pdt/G/1991/PN.PB, dalam Rekonvensi yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi Pembanding tidak dapat diterima;


Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi-Pembanding dan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi-Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) masing-masing setengahnya atau separahnya;

Demikianlah diputus pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 1900 Sembilan Puluh Dua oleh kami R.M. Soepardiman MH, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari, sebagai Ketua Majelis, Syamsuddin, S.H. dan Abdoel Manap, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Syamsuddin, S.H. dan Abdoel Manap, S.H. Hakim-Hakim Anggota, dan F.F. Risambessy, Panitera-Pengganti, dan dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

17

PUTUSANNomor : 21/Pdt/G/1991/PN.BB.

"DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG M AHA ESA"

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

DRS. RASIU, pekerjaan Dosen Kopertis, bertempat tinggal di Perumahan Dosen Unhalu Blok B/10, Kendari sementara berada di Bau-Bau jalan Teuku Umam No. 15 Bau-Bau, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT KONVEN SI/TERGU G AT DALAM REKONVENSI;

m e l a w a n :

1. ABUL HAFED, pekerjaan Pensiunan Kodim, bertempat tinggal diKelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Bau-Bau, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat DALAM KONVENSI PENGGUGAT DALAM REKONVENSI;

2. M. TAROM, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di jalanBetoambari No. 38 Bau-Bau, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lain yang

berhubungan dengan perkara ini;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Telah mendengar keterangan Para saksi;


Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tanggal 20 Maret 1991, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

19

Bau-Bau tanggal 11 April 1991 terdaftar di bawah Nomor 21 /Pdt/G/1991 / PN.BB. pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa pada sekitar tahun 1952, Penggugat kawin dengan seorang perempuan yang bernama Afidah.

- Bahwa pada tahun 1972, Penggugat telah membeli sebidang tanah tersebut di atas yakni seluas ± 15 x 25 m2 yang pada tahun 1979 telah dibangun sebuah rumah permanen di atas tanah tersebut yang sekarang menjadi sengketa dalam perkara ini.Bahwa pada tahun 1988, Afidah isteri Penggugat meninggal dunia dan selama perkawinan kami tidak mempunyai anak sehingga kami sepakat mengambil dan memelihara anak Penggugat dengan isteri lain bernama Rusniah dan Rusdin menjadi tanggungan kami.

Bahwa beberapa hari setelah Afidah isteri Penggugat meninggal dunia, pihak keluarga isteri Penggugat yaitu Tergugat I telah bertindak secara tanpa hak menguasai rumah tangga kintal dan mengambil perabot-perabot rumah tangga yang ada di dalamnya tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat.

Bahwa perabot-perabot yang telah diambil oleh Tergugat I tersebut antara lain adalah:

- Kursi tamu 3 (tiga) stel;- Kursi makan 6 (enam) pasang;- Meja makan 1 (satu) buah buah;- Bufet Tamu 1 (satu) buah;- Lemari pakaian 3 (tiga) buah;- Lemari hias kaca l(satu) buah;- Televisi hitam putih 14 inc. 1 (satu) buah;- Tempat tidur besi 2 (dua) buah;- Mesin pompa air 1 (satu) buah;- Mesin jahit 1 (satu) buah;

Bahwa rumah dan tanah sengketa milik Penggugat tersebut yang dikuasai secara tanpa hak oleh Tergugat I tersebut telah dipersewakan kepada Tergugat II oleh Tergugat I tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat sehingga perbuatan Tergugat I tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat sebagai pemilik.

20

Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan terhadap itikat buruk Tergugat I untuk mengalihkan atau memindahtangankan mmah dan kintal/tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon terlebih dahulu kepada Bapak Ketua/Hakim untuk meletakan sita jaminan terhadap rumah dan tanah sengketa tersebut.

Bahwa di samping Penggugat mohon Penyitaan terlebih dahulu-terhadap rumah dan tanah sengketa tersebut juga Penggugat memohon agar dapat meletakan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I yang berupa barang bergerak milik Penggugat yang telah diserobot o.leh Tergugat I sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman dua surat gugatan ini.

- Bahwa telah diupayakan oleh Pengggugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan Tergugat I maupun Tergugat II secara kekeluargaan tapi tidak berhasil.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan bahwa mmah permanen bersama tanahnya serta barang- barang perabot mmah tangga antara lain: kursi tamu 3 stel, kursi makan 6 buah, meja makan 1 buah, Bufet tamu 1 buah, lemari pakaian kayu 3 buah, lemari hias 1 buah, Televisi hitam putih 14 inc. 1 buah, tempat tidur besi 2 buah dan Mesin pompa air 1 buah, adalah milik Penggugat yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan isteri Penggugat bernama Almarhumah Afidah.

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dalam menguasai ramah permanen dan tanahnya serta mengambil perabot mmah tangga Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.

4. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang berada di dalam mmah dan tanah sengketa tersebut untuk segera meninggalkan mmah dan tanah sengketa dan kemudian menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna sebagai pemilik yang sah.

21

5. Menyatakan sita jarpinan terhadap rumah bersama perabot- perabotnya serta barang-barang milik Tergugat I adalah sah dan berharga.

6. Menghukum Tergugat I Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:Mohon putusan yang seadil-adilnya apabila Hakim berpendapat lain dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara di mulai dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat tetap bertahan pada gugatan Penggugat tanggal 20 maret 1991 dan tidak ada pembahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,- Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 21 Mei 1991, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

Bahwa penggugat DRS. RASIU beristerikan adik kandung kami Tergugat I Abdul Hafid, bernama Afidah almarhumah yang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1988 di tempat kediamannya di jalan Betoambari No. 38 Bau-Bau, dengan tidak meninggalkan anak sebagai ahli waris.

- Bahwa AFIDAH almarhumah meninggalkan seorang suami Penggugat Drs. Rasiu yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini di samping sebidang tanah dan bangunan rumah tinggal permanen beserta isinya terletak di Jalan Betoambari No. 38 Bau-Bau.

- Bahwa tanah dan bangunan serta isinya tersebut di atas sekarang ini dipelihara dan dikuasai oleh keluarga Tergugat I ABDUL HAFID, berhubungan semasa hidupnya AFIDAH almarhumah isteri Penggugat Drs. Rasiu telah menyampaikan kepada keluarga Tergugat I ABDUL HAFID, bahwa Penggugat DRS. RASIU tidak berhak lagi untuk memiliki dan mengusai tanah dan bangunan serta isinya yang berhubungan AFIDAH almarhumah telah menyatakan bersama dengan suaminya penggugat Drs. RASIU, yang isinya menyatakan bahwa apabila suaminya Penggugat DRS. RASIU akan kawin dengan perempuan lain, maka seluruh harta kekayaan berdua suami isteri telah jatuh kepada AFIDAH almarhumah selaku isteri Penggugat DRS. RASIU.

22

Bahwa sesuai dengan kenyataan yang ada Penggugat DRS. RASIU suami AFIDAH almarhumah telah kawin lagi dengan seorang perempuan lain bernama NURBANI yang merupakan isteri yang ke 13. maka seluruh harta kekayaan jatuh kepada isterinya AFIDAH almarhumah, yang sekaligus dituangkan dalam akta hibah yang telah ditanda tangani bersama isteri dengan disaksikan oleh salah seorang anaknya diistri lain bernama EDINA OLIM (WEEDI)Bahwa selama hidupnya AFIDAH alamrhumah, di samping memelihara dan menjamin seorang suami dan seorang anak kecil bernama RUSNIA anaknya Penggugat DRS. RASIU juga anaknya di istri lain sedangkan adiknya anak tersebut bernama RUSDIN dipelihara dan dibesarkan pula oleh SAIMA almarhumah seorang Pegawai pada Lembaga Pemasyarakatan Bau-Bau.Bahwa sebenarnya Penggugat Drs. Rasiu adalah manusia yang tidak tahu mensyukuri nikm at, di mana AFIDAH almarhumah selaku istrinya seorang Pegawai Negeri pada Kejaksaan Negeri Bau-Bau telah menjamin suaminya penggugat DRS. RASIU di samping anaknya diistri lain, sebelum suaminya Penggugat DRS. RASIU mempunyai pekerjaan, sehingga suaminya Penggugat DRS. RASIU termasuk tanggungan dalam daftar gaji istrinya AFIDAH almarhumah. Apa mungkin seorang suami Penggugat DRS. RASIU dapat membangun dengan istri yang begitu banyak, sedangkan sebagian anak-anaknya dijamin dibesarkan oleh orang lain.Bahwa Penggugat DRS. RASIU menyadari di mana tanah dan bangunan beserta isinya telah diserahkan kepada istrinya AFIDAH almarhumah, tetapi dengan adanya kelaparan dan Kehausan Penggugat DRS. RASIU bersifat tidak jujur dan sportif dengan memutar balikan keadaan yang sebenarnya dengan tujuan menghitamkan yang putih dan mengeruhkan yang jernih untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan yang haram. Bahwa dalam memperingati ke 7 malamnya, Penggugat DRS. RASIU menyampaikan, bahwa sebaiknya barang-barang dalam rumah yang menjadi sengketa dalam perkara ini dapat diambil keluarga istrinya AFIDAH almarhumah dalam hal ini keluarga Tergugat I ABDUL HAFID, berhubung istrinya AFIDAH almarhumah tidak mempunyai anak. Siapa yang kuasai miliki rumah dan isinya ini kalau bukan keluarganya AFIDAH almarhumah.Bahwa setelah pelaksanaan peringatan ke 40 malamnya suami AFIDAH almarhumah Penggugat Drs. RASIU merasa keberatan dan tidak

23

menerima baik, manakala tanah dan bangunan serta isinya dipelihara dan dikuasai oleh keluarga Tergugat I ABDUL HAFID, sehingga Penggugat DRS. RASIU mengajukan hal ini kepada Pemerintah untuk menguasai dan memiliki harta yang ditinggalkan oleh istrinya AFIDAH almarhumah, pada hal harta yang ditinggalkan tersebut telah diserahkan sepenuhnya kepada istrinya AFIDAH almarhumah semasa hidupnya, sehingga secra otomatis setelah meninggal dunia harta kekayaan tersebut jatuh kepada keluarga Tergugat I ABDUL HAFID, berdasarkan pengakuan dan pernyataan suaminya Penggugat DRS. RASIU sebagaimana yang dikemukakan di atas.Bahwa atas pengaduan tersebut Tri Tunggal Kecamatan Betoambari mengambil langkah-langkah kebijaksanaan untuk penyelesaian dengan mengadakan pertemuan di rumah AFIDAH almarhumah dengan kesimpulan, bahwa ditutup dan kunci rumah diserahkan untuk diamankan oleh Pemerintah sementara dipercayakan kepada kepada B A AH selaku Lurah Lanto.Tidak lama kemudian BAAH Lurah Lanto menyerahkan kembali kunci rumah AFIDAH almarhumah kepada keluarga kami Tergugat I ABDUL HAFID dengan perantaraan kemenakan Tergugat I bernama LA ODA MASHUDU sehingga dengan demikian pengawasan, pemeliharaan dan penguasaan telah berada di tangan keluarga Tergugat I ABDUL HAFID sampai sekarang dengan tidak ada persoalan lagi.

Ada jalan yang ditempuh melalui musyawarah berdasarkan penyampaian anaknya Penggugat DRS. RASIU bernama RUSDIN, tetapi tidak ada kenyataannya, berhubungan Penggugat DRS. RASIU hanya berangkat ke Kendari sehingga musyawarah dimaksud tidak dilaksanakan sampai sekarang ini.Pada akhirnya mmah yang menjadi sengketa dalam perkara ini Tergugat I ABDUL HAFID mengontrakan kepada Saudara M. TARUM selaku Tergugat II.Berdasarkan jawaban-jawaban yang telah diuraikan dimuka maka kami ABDUL HAFID sebagai tergugat I memohon kepada Bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat DRS. RASIU untuk seluruhnya.2. Menyatakan, bahwa tanah dan bangunan beserta isinya adalah milik

keluarga Tergugat I ABDUL HAFID yang diperoleh dari AFIDAH

24

alamarhumah selaku adik kandung dari tergugat I, setelah AFIDAH almarhumah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1988.

3. Menyatakan, bahwa perbuatan Penggugat DRS. RASIU dalam menuntut tanah dan bangunan berserta isinya adalah melawan hukum.

4. Menghukum Penggugat DRS. RASIU untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini atau bila Pengadilan Negeri Bau- Bau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengemukakan tidak tahu menahu karena Tergugat II menempati rumah sengketa adalah menyewanya dari Tergugat I yang Hampir berakhir masa sewanya;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 25 Mei 1991 yang diajukan dimuka persidangan tanggal 29 Mei 1991 yang pada pokoknya tetap pada dali-dalil gugatan Penggugat tanggal 20 Maret 1991;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 3 Juni 1991 serta ralat dan tambahan tanggal 10 Juni 1991, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tertanggal 21 Mei 1991, sedangkan Tergugat II tidak hadir lagi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi menjawab antara Kuasa Penggugat dengan Kuasa Tergugat I, Sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah dipertimbangkan dan dimasukkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto Copy Surat Nikah tanggal 16-10-1953 No. 326/157 tentang Surat Nikah antara Rasiu dan Afidah, di beri tanda P.l hitam;

2. Foto Copy Akta Jual beli tanggal 20 Januari 1978 No. 14 KW/1978 tentang jual beli tanah'antara Haji Kamaluddin dengan Drs. Rasiu, diberi tanda P.2 hitam;

3. Foto Copy Surat Keputusan Hak Milik tanah tanggal 18-9-179 No. 280 HM/1979 beserta lampirannya atas nama Drs. Rasiu, diberi tanda P.3 hitam;

25

4. Foto Copy Keterangan Ahli Waris tanggal 3 Agustus 1985 yang dikeluarkan dari Kejaksaan Negeri Bau-Bau beserta lampiran-lampirannya sebanyak 3 (tiga) lembar, diberi tanda P.4 hitam;

5. Foto Copy Rencana Anggaran Biaya bangunan Rumah Tinggal tanggal 5 Februari 1973, atas nama Drs. Rasiu, diberi tanda P.5 hitam;

6. Foto copy gambar bangunan Rumah atas nama Drs. Rasiu yang telah disahkan oleh kepala Dinas Pekerjaan Umum Dati II Buton, yang diberi tanda P.6 hitam;

7. Foto Copy kwitansi biaya jual beli tanah dari Drs. Rasiu tanggal 26 Juni 1978 yang diterima oleh Abdul karim sejumlah Rp. 1.875,- diberi tanda P.7 hitam;

8. Foto Copy kwitansi biaya perencanaan dari Drs. Rasiu yang diterima oleh Zafilu tanggal 8 Februari 1979 yang diberi tanda P.8 hitam;

9. Foto Copy kartu Pendaftaran Pesawat penerima Televisi No. 2841/A atas nama Drs. Rasiu, diberi tanda P.9 hitam;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah menanggapinya secara tertulis tanggal 26 Juni 19921, yang pada pokoknya mengemukakan pada kesimpulannya bukti- bukti yang diajukan oleh Penggugat Drs. Rasiu tidak mempunyai arti baginya, sebab semua harta kekayaan yang ada sudah beralih sepenuhya kepada Afidah almarhumah dalam hal ini keluarga Tergugat I Abdul Hafid, maka sudah sewajarnya bukti-bukti yang diajukan Penggugat Drs. Rasiu tidak mempunyai kekuatan hukum untuk dijadikan alat bukti yang kuat, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Hibah yang mereka buat pada waktu itu;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama LA ODE BASARU, LA ODE MBAEDA, ABDUL SALAM dan MUHAMAD SYAHRIR SUDIN serta tanpa disumpah bernama EDIANA POLIM;

1. SAKSI LA ODE BASARU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang diketahui dalam perkara ini adalah pernah almarhumah Afidah sebelum meninggal dunia datang di rumah saksi yang pada waktu itu mengatakan bahwa ia membangun rumah besar karena mengingat anaknya Rusdin dan Rusniah;

26

- Bahwa hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi akan tetapi tidak lama setelah mengatakan hal tersebut di rumah saksi, lalu Afidah meninggal dunia;

- Bahwa rumah tersebut berada atau terletak di kelurahan Lanto, Kecamatan Betoambari, Kabupaten Buton;

- Bahwa suami AFIDAH adalah Drs. RASIU dan pada waktu rumah sengketa dibangun, Afidah masih sebagai isteri Drs. Rasiu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti tentang luas tanah sengketa, hanya mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu:Sebelah Utara dengan tanah Da Marihu;Sebelah Timur dengan tanah haji La Kebe;Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;Sebalah Barat dengan rumah saksi;

Bahwa dalam rumah sengketa ada barang-barang seperti lemari pakaian 2 (dua) buah, bufet, televisi hitam putih 14 inc. tempat tidur 3 (tiga) buah, kursi makan dan mesin pompa air 2 (dua buah;

- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Drs. Rasiu bersama istrinya Afidah almarhumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sebabnya rumah dan tanah sengketa serta barang-barang yang ada dalam rumah tersebut dikuasai oleh Tergugat I;

- Bahwa benar rumah sengketa pernah dikontrakan oleh Abdul Hafid Tergugat I kepada Tergugat II yang saksi tidak tahun namanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menanggapinya benar, sedangkan Kuasa Tergugat I menanggapinya tidak benar dan terlalu simpang siur dengan tambahan bahwa Rusdin dan Rusniah adalah bukan anak Afidah almarhumah;

2. SAKSI LA ODE MBAEDA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- Bahwa yang diketahui saksi dalam perkara ini bahwa tentang

bangunan rumah sengketa dibangun oleh Afidah bersama suaminya Drs. Rasiu yang pada waktu itu Drs. Rasiu sudah mempunyai lapangan pekerjaan yakni sebagai pegawai di Perusahaan Mutiara Palabusa dan setelah itu menjadi Dosen Unhalu yang kemudian diperbantukan sebagai Rektor Uni Dayan Bau-Bau;

27

- Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Drs. Rasiu dan Afidah sebagai suami isteri dari Haji La Kebe;Bahwa pekerjaan Afidah sewaktu masih hidup adalah sebagai pegawai Kejaksaan Negeri Bau-Bau bersama-sama saksi;

- Bahwa yang menjadi tanggungan dan masuk dalam daftar gaji almarhumah Afidah adalah Rusdin dan Rusniah dan setelah kedua anak tirinya tersebut kawin baru di keluarkan dari daftar gaji almarhumah Afidah;

- Bahwa benar dalam rumah ada barang-barang seperti lemari, kursi tamu 3 stel, kursi makan, televisi, radio, serta mesin jahit, di mana barang-barang tersebut pernah didaftar di Tripika;

- Bahwa rumah sengketa saat ini ditempat oleh M. Tarom yang dikontrak dari Abdul Hafid akan tetapi M. Tarom itu sudah mau kontraknya telah selesai;Bahwa saksi tidak tahu pasti izin bangunan atas nama siapa, akan tetapi ramah tersebut dibangun oleh Drs. Rasiu bersama Afidah sebagai suami istri;

- Bahwa benar persoalan ini pernah diurus oleh Tripika di mana hasilnya mereka membuat pernyataan bahwa barang-barang dalam rumah sengketa tidak boleh keluar tanpa pengetahuan Penggugat;

- Bahwa barang-barang karena diangkat dan dikeluarkan oleh Abdul Hafid;

- Bahwa sebelum Afidah meninggal dunai saksi sering berkunjung ke ramah Afidah karena tetangga dekat saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapinya benar, sedangkan Kuasa tergugat I menanggapinya benar dengan tambahan bahwa benar kedua anak tiri almahumah Afidah yakni Rusniah dan Rusdin tanggungannya Afidah karena Penggugat belum mempunyai pekerjaan yang tetap;

3. SAKSI ABDUL SALAM , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:- Bahwa benar saksi pernah menerima laporan bahwa ramah sengketa

dimasuki oleh Abdul Hafid pada tahun 1988;- Bahwa pada waktu saksi menangani kasus bersama Muspika

menyarankan kepada yang berhak supaya menggunakan haknya dengan sebaik-baiknya;

28

- Bahwa pada waktu itu kunci ramah, Muspika serahkan kepada Lurah Lanto;Bahwa pada waktu ramah ini dilaporkan kepada Muspika ramah sengketa belum ada penghuninya, nanti kemudian bara M. Tarom (Tergugat II);

- Bahwa pada waktu itu Muspika menyarankan kepada mereka untuk diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak tahu, setelah itu saksi mendapat informasi bahwa yang berhak atas ramah sengketa itu adalah suami almarhumah Drs. Rasiu dan anak angkatnya almarhumah;

- Bahwa alasan Abdul Hafid menguasai ramah sengketa dan barang- barang yang ada dalam ramah adalah karena suami isteri antara Drs. Rasiu dan Afidah selaku saudara Abdul Hafid tidak ada keturunan;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Drs. Rasiu dengan Afidah cerai mati yaitu Afidah meninggal dunia;Bahwa maksud Muspika menyerahkan kunci rumah kepada Lurah Lanto adalah untuk pengamanan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapinya benar, sedangkan Kuasa Tergugat I menanggapinya benar, sedangkan Tergugat II tidak menanggapi keterangan saksi tersebut, karena tidak hadir di muka persidangan;

4. SAKSI MUHAMAD SYAHRIR SUDIN, pada pokoknya menerangkansebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah menangani masalah ini karena pada waktu itu para pihak dalam perkara ini datang bersama-sama dengan Lurah Lanto dan Kapolsek Wolio di Kantor Kecamatan Betoambari, supaya hal ini dapat diselesaiakan secara kekeluargaan, namun hingga saat ini belum ada penyelesaiannya;Bahwa benar pada waktu itu kunci ramah sengketa diserahkan kepada Lurah Lanto dan pada akhirnya Lurah lanto kunci ramah sengketa diserahkan kembali kepada Abdul Hafid karena kunci-kunci tersebut tidak ada reserefnya yakni hanya 5 (lima) buah yang seharusnya 10 (sepuluh) buah;

29

Bahwa menurut Abdul Hafid hanya itu yang ada;- Bahwa Abdul Hafid menguasai rumah sengketa menurut Abdul Hafid

karena sudah ada hibahnya;- Bahwa menurut saksi seharusnya untuk sahnya hibah itu adalah

mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk memperoleh aktenya;Bahwa setelah masalah ini sampai di Kantor Kecamatan saksi baru tahu kalau almarhumah ada suaminya dan tidak ada anaknya;

- Bahwa menurut informasi pada waktu kunci diserahkan kepada Abdul Hafid rumah tersebut, ada penghuninya, akan tetapi menurut perkiraan saksi atas persetujuan bersama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Penggugat menanggapinya benar, sedangkan Tergugat II tidak menanggapinya karena tidak hadir di muka persidangan;

5. SAKSI EDIANA POLIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar saksi sejak kecil sudah tinggal bersama Afidah hingga Afidah meninggal dunia;

- Bahwa benar saksi tinggal bersama Afidah adalah di dalam rumah yang sekarang ini jadi sengketa;

- Bahwa saksi mengetahui tanah dan mmah sengketa adalah milik ayah saksi;

- Bahwa benar barang-barang yang ada di dalam rumah sengketa adalah Televisi, kursi tamu, lemari, bufet, meja makan bersama kursi, pompa air, mesin jahit dan tempat tidur;

- Bahwa barang-barang yang ada dalam rumah tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah diambil oleh La Udu, M. Bitu Unta atas perintah Abdul Hafid;

- Bahwa hubungan almarhumah dengan M. Bitu Unta adalah isteri M. Bitu Unta adalah kemanakan almarhumah Afidah;

- Bahwa saksi pernah menanda tangani kertas kosong dan saksi tidak mengetahui hibah itu diberikan kepada siapa;

- Bahwa pada waktu mengambil barang-barang tidak disuruh oleh ayah saksi, malahan mereka mengambil barang-barang tersebut adalah tanpa izin dari ayah saksi;

30

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menanggapinya benar, sedangkan Kuasa tergugat I menanggapinya menolak semua keterangan saksi tersebut, dan tergugat II tidak menanggapi keterangan saksi karena tidak hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan \bukti surat-surat berupa:

1. Foto Copy akta hibah tanpa nomor dan tanggal yang ditanda tangani oleh Drs. Rasiu dan Afidah serta saksi Ediana Polim dan La Ode Mashudu di beri tanda T.I hitam;

2. Foto Copy Akta Kematian tanggal 5 Agustus 1988 No. 57/1988 tentang akta kematian atas nama Afidah, diberi tanda T.2 hitam;

3. Foto Copy Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1988 Kohir nomor 27.330 PKT/A/88 atas nama Afidah, diberi tanda T.3 hitam;

4. Foto Copy daftar Pemukiman Peserta Rakerdas di wilayah Kecamatan Betoambari, diberi tanda T.4 hitam;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat, Kuasa Penggugat menang- ggapinya secara lisan dimuka persidangan tangal 15 Agustus 1991 sebagai berikut:

1. Tentang Akta Hibah (T.I.) adalah tidak kuat karena sengaja dibuat oleh Tergugat I untuk memiliki harta sengketa yang bukan miliknya;

2. Tentang Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Afidah nomor Kohir 27.330 PKT/A/88, mungkin betul pembayarannya karena Penggugat tidak ada di tempat;

3. Tentang peminjaman rumah oleh peserta Rakerdes, (T.4) karena Penggugat tidak ada di tempat, sedangkan bukti surat T.2 Kuasa Penggugat tidak menanggapinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat Kuasa Tergugat I. Telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama:

HAJJAH MUNIRA dan HAPSAH RAZIAH:1. SAKSI HAJJAH MUNIRA, pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:- Bahwa yang diketahui saksi dalam perkara ini adalah mengenai

tanah dan rumah sengketa, karena tanah tersebut dibeli dari saksi

31

dan kalau bukan Afidah yang beli tanah tersebut saksi tidak akan jual;

- Bahwa pada waktu itu saksi jual pada Afidah Rp. 1.000,- permeter dibayar secara menyicil;Bahwa pada waktu itu Afidah sudah bersuami tapi saksi tidak kenal suaminya;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat ini Afidah masih ada utangnya pada saksi yakni satu truk pasir;Bahwa ukuran tanah adalah kira-kira 15 meter x 25 meter dan saksi tidak tahu akta jual belinya karena yang usur adalah Afidah sendiri dan suami saksi yang menjualnya bernama almarhumah Haji Kamaluddin;

- Bahwa pada waktu dijual hanya tanahnya saja tidak ada rumahnya, sedangkan ukuran tanah 15 meter x 25 meter;Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yaitu sebelah Utara dan sebelah Timur dengan kintal saksi;

- Sebelah Selatan dengan jalan raya;- Sebelah Barat dengan kintal La Ode Mane;- Bahwa saksi mengetahui kalau Afidah dan Drs. Rasiu membangun

rumah akan tetapi tahun berapa saksi tidak ingat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut,- Kuasa Tergugat I menanggapinya benar sedangkan Kuasa Penggugat menanggapinya bahwa keterangan saksi tidak benar, karena saksi sebenarnya mengenal baik Penggugat;2. SAKSI HAPSAH RAZIAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:- Bahwa yang diketahui saksi dalam perkara ini bahwa sebelum Afidah

meninggal dunia pernah berkata bahwa tentang rumah sengketa dan isinya telah diserahkan kepada Afidah, asal suaminya Drs. Rasiu diperbolehkan kawin lagi;

- Bahwa hal tersebut disampaikan saksi sewaktu Afidah masih hidup;- Bahwa setelah Afidah menceritakan hal tersebut kepada saksi kira-

kira 1 (satu) tahun kemudian Afidah meninggal dunia;- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat penyerahan rumah sengketa

dan isinya;

32

Bahwa saksi tidak pemah melihat surat penyerahan rumah sengketa dan isinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat I menanggapinya benar sedangkan Kuasa Penggugat menanggapinya tidak benar;

Menimbang, bahwa telah terjadi peristiwa-peristiwa seperti tercantum dengan jelas dalam berita acara persidangan perkara ini dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I telah mengajukan pembuktian masing-masing, juga telah mengajukan kesimpulan dimuka persidangan tanggal 24 Agustus 1991 yang kesemuanya itu telah dipertimbangkan dan ikut dimasukkan dalam putusan ini, akhirnya para pihak yang berperkara sama memohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan isi serta tujuan gugatan Penggugat adalah seperti dengan jelas diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut mmah dan kintal serta perabot-perabot rumah tangga yang terdiri dari kursi tamu 3 (tiga) stel, kursi makan 6 (enam) pasang, meja makan 1 (satu) buah, bufet tamu 1 (satu) buah, lemari pakaian 3 (tiga) buah, lemari hias kaca 1 (satu) buah, Televisi hitam putih 14 inc 1 (satu) buah, tempat tidur besi 2 (dua) buah, mesin pompa air 1 (satu) buah, dan mesin jahit 1 (satu) buah, yang merupakan harta bersama antara penggugat dengan isteri Penggugat almarhumah Afidah, yang diambil secara paksa oleh tergugat 1 tanpa seizin atau sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengemukakan bahwa tanah dan bangunan serta isinya tersebut di atas, sekarang ini dipelihara dan dikuasai oleh Tergugat I Abdul Hafid, berhubungan semasa hidupnya Afidah almarhumah isteri Penggugat Drs. Rasiu telah menyampaikan kepada keluarga Tergugat I Abdul Hafid, bahwa Penggugat Drs. Rasiu tidak berhak lagi untuk memiliki dan menguasai tanah dan bangunan serta isinya, berhubung Afidah almarhumah telah membuat perjanjian bersama dengan suaminya Penggugat Drs. Rasiu, yang isinya menyatakan bahwa apabila suaminya Penggugat Drs. Rasiu akan kawin dengan perempuan lain, maka

33

seluruh harta kekayaan berdua suami isteri telah jatuh kepada Afidah alamrhumah selaku isteri Penggugat Drs. Rasiu, untuk itu Tergugat I memohon agar gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dalam repliknya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 20 Maret 1991, demikian juga Kuasa Tergugat I dalam dupliknya tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban tergugat tanggal 21 Mei 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak-pihak tetap bertahan pada dalil-dalilnya, maka menumt ketentuan Hukum Acara Perdata, oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya, maka Kuasa Penggugat terlebih dahulu dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dali-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P.l hitam sampai dengan tanda P.9 hitam;

Menimbang, bahwa atas bukti surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I menyimpulkan bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Drs. Rasiu tidak mempunyai arti baginya, sebab semua harta kekayaan yang ada sudah beralih sepenuhnya kepada Afidah almarhumah dalam hal ini keluarga Tergugat I Abdul Hafid;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama LA ODE BASARU, LA ODE MBAEDA, ABDUL SALAM dan MUHAMAD SYAHRIR SUDIN dan tanpa di sumpah bernama EDIANA POLIM, di mana keterangan para saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi La Ode Basara, La Ode Mbaeda,

Abdul Salam dan Muhamad Syahrir Sudin serta Ediana Polim yang sama menerangkan bahwa Drs. Rasiu (Pengggugat) adalah suami dari almarhumah Afidah;

- Bahwa rumah dan tanah sengketa serta barang-barang rumah tangga bempa kursi tamu 3 (tiga) stel, kursi makan 6 (enam) pasang, meja makan 1 (satu) buah, bufet tamu 1 (satu) buah, lemari pakaian 3 (tiga) buah, lemari hias kaca 1 (satu) buah, Televisi hitam putih 14 inc 1 (satu) buah, tempat tidur besi 2 (dua) buah, mesin pompa air 1 (satu) buah, mesin jahit 1 (satu) buah, adalah harta bersama antara Penggugat Drs. Rasiu dengan Afidah almarhumah, hal ini sesuai dengan keterangan saksi La Ode Basaru, La Ode Mbaeda dan Ediana Polim;

34

- Bahwa atas tindakan Tergugat I menguasai dan mengambil barang-barang rumah tangga tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Pengggugat telah dilaporkan kepada Kepala Sektor Kepolisian Kecamatan Wolio dan persoalan ini pernah diselesaikan oleh MUSPIKA dengan memberikan petunjuk agar diselesaikan secara kekeluargaan dan kepada Tergugat I Abdul Hafid dianjurkan supaya mengajukan gugatan jika merasa berhak atas rumah dan tanah sengketa serta barang-barang rumah tangga tersebut, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Abdul Salam dan Muhammad Syahrir Sudin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda T. 1 hitam sampai dengan tanda T.4 hitam

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama HAJJAH MUNIRA dan HAPSAH RAZIAH, di mana keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah dan tanah sengketa adalah milik Drs. Rasiu dan isterinya Afidah almarhumah hal ini sesuai dengan keterangan saksi HAJJAH MUNIRA dan HAPSAH RAZIAH;

- Bahwa saksi HAPSAH RAZIAH tidak melihat langsung atau ikut menyaksikan surat penyerahan rumah dan tanah sengketa serta barang- barang rumah tangga dari Drs. Rasiu. kepada Afidah almarhumah;

Menimbang, bahwa dari kedua upaya bukti-bukti baik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I serta hasil-hasil pemeriksaan di muka persidangan, akhirnya Pengadilan Negeri dapat memberikan penilaian dan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Drs. Rasiu menikah dengan Afidah pada tanggal 16- 19-1953, hal ini sesuai dengan bukti surat tanda P.l hitam;

2. Bahwa tanah sengketa dibeli oleh Drs. Rasiu pada tahun 1978 yaitu sesuai dengan akta jual beli tanggal 20 Januari 1978 No. 14/KW/1978 (lihat bukti tanda P.2 hitam);

3. Bahwa sesuai dengan bukti surat tanda P.5 hitam dengan tanda P.6 hitam, rumah sengketa dibangun pada tahun 1979, yaitu sesuai dengan R.A.B Bangunan Rumah Tinggal Anex kantor ukuran 15 X 25 m. Drs.

35

Rasiu tanggal 5 Februari 1979 dan Gambar Bangunan Rumah Tinggal Anex Kantor atas nama Pemohon Drs. Rasiu;

4. Bahwa dengan demikian sesuai dengan bukti surat tanda P.2 hitam, bukti surat tanda P.5 hitam dan bukti surat tanda P.6 hitam, tanah sengketa dibeli oleh Drs. Rasiu masih dalam perkawinannya dengan Afidah almarhumah, demikian pula rumah sengketa dibangun oleh Drs. Rasiu adalah masih dalam perkawinannya dengan Afidah almarhumah, karena Afidah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 1988 (lihat bukti tanda T.2 hitam);

5. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi La Ode Basaru, La Ode Mbaeda dan Ediana Polim bahwa selain rumah dan tanah sengketa Drs. Rasiu dan Afidah almarhumah, juga mempunyai barang-barang rumah tangga seperti kursi tamu, kursi makan, meja makan, Bufet tamu, Lemari pakaian, Lemari hias, Televisi hitam putih, tempat tidur besi, mesin pompa air dan mesin jahit, di mana perincian dan jumlahnya seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat halaman 2;

6. Bahwa dengan demikian maka tanah dan rumah sengketa serta barang- barang rumah tangga seperti kursi tamu 3 (tiga) stel, kursi makan 6 (enam) buah, meja makan 1 (satu) buah, Bufet tamu 1 (satu) buah, lemari pakaian 3 (tiga) buah, Lemari hias kaca 1 (satu) buah, Televisi hitam putih 14 inc. 1 (satu) buah, tempat tidur besi 2 (dua) buah, mesin pompa air 1 (satu) buah dan mesin jahit 1 (satu) buah, adalah harta bersama antara Drs. Rasiu dengan Afidah almarhumah;

7. Bahwa tindakan sengketa Abdul Hafid (Tergugat) menguasai rumah dan tanah sengketa serta mengambil barang-barang harta bersama Drs. Rasiu dan Afidah almarhumah telah dilaporkan oleh Drs. Rasiu kepada Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Wolio, yang akhirnya ditangani oleh Muspika Wilayah Kecamatan Betoambari, akan tetapi tidak dapat diselesaikan oleh Muspika, hal ini sesuai dengan keterangan saksi Abdul Salam dan Muhamad Syahrir Sudin;

8. Bahwa bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I, tidak dapat mendukung dalil-dalil jawaban Tergugat I, di mana akte hibah yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tidak sah menurut hukum yang karena akte hibah tersebut belum terdaftar dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah yakni Kepala Wilayah Kecamatan Betoambari, dan para saksi-saksi menerangkan sama sekali tidak mengetahui adanya hibah tersebut;

36

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas yaitu keterangan para saksi dan bukti surat-surat tanda P.l. hitam sampai dengan tanda P.9 hitam, saling mendukung antara bukti surat-surat dan keterangan para saksi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Kuasa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimaana tercantum dalam surat gugatan Penggugat tanggal 20 Maret 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dali-dalil gugatan penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan sub 2, di mana rumah permanen beserta tanahnya serta barang-barang perabot rumah tangga antara lain kursi tamu 3 (tiga) stel, kursi makan 6 (enam) buah, meja makan 1 (satu) buah, Bufet tamu 1 (satu) buah, lemari pakaian kayu 3 (tiga) buah, lemari hias kaca 1 (satu) buah, televisi hitam putih 14 inc. 1 (satu) buah, mesin pompa air 1 (satu) buah dan bersama antara Drs. Rasiu (Penggugat) dengan Afidah almarhumah, maka menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, harus dinyatak sebagai hak milik Penggugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat 1 (Abdul Hafid) memasuki dan menguasai rumah dan tanah sengketa serta mengambil perabot rumah tangga tanpa alas hak yang sah tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia maka perbuatan atau tindakan Tergugat I tersebut adalah suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah dan tanah sengketa serta perabot-perabot rumah tangga adalah hak milik Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari rumah dan tanah sengketa dan perabot-perabot rumah tangga tersebut diperintahkan untuk mengosongkan rumah dan tanah sengketa serta perabot-perabot rumah tangga supaya dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum sub 5 belum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, maka petitum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan untuk itu sudah selayaknya dan dipandang adil gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

37

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa sebenarnya Tergugat I dalam jawabanya tanggal 21 Mei 1991, tidak mengajukan gugatan peti turn yang dimohonkan untuk diputuskan oleh Pengadilan, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat I telah pula mengajukan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan praktek dalam hukum Acara Perdata bahwa seharusnya Penggugat dalam jawabannya tersebut harus membaginya atas 2 (dua) bagian yaitu alasan-alasan yang dipergunakan untuk menjawab gugatan Penggugat dalam Konvensi dan alasan-alasan yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam Rekonvensi bukan seorang Sarjana Hukum atau berprofesi sebagai Penasehat Hukum atau Pengacara Praktek, maka Majelis menganggap gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah sempurna adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, bahwa Penggugat beranggapan dengan meninggalnya Afidah almarhumah tanggal 7 Juli 1988, isteri Drs. Rasiu (Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi), harta bersama dalam perkawinan antara Drs. Rasiu dengan almarhumah Afidah langsung beralih kepada Penggugat sebagai kakak kandung Afidah almarhumah dengan alasan bahwa ramah dan tanah sengketa serta barang-barang perabot rumah tangga telah dihibahkan oleh Drs. Rasiu kepada Afidah almarhumah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tanda T. 1 hitam, tanda T.2 hitam, tanda T.3 hitam dan tanda T.4 hitam;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Kuasa Penggugat dalam Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah masing-masing bernama Hajjah Munira dan Hapsah Raziah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat tanda T. 1 hitam yaitu tentang akta hibah, namun akte hibah tersebut tidak ada tanggal dan nomornya dan belum disahkan oleh Kepala Wilayah Kecamatan Betoambari selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana diamanatkan oleh pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 ini sejalan pula dengan ketentuan syarat-syarat untuk sahnya hibah menurut Hukum Adat buton yaitu:

38

a. Hibah tersebut dilakukan dihadapan pejabat Pemerintah dan disaksikan oleh Pamong Desa;

b. yang menghibahkan harus sipemilik sendiri;c. Di sini suami/isteri atau anak-anak atau saudara sipenghibah harus ikut

mengetahui atau mengizinkan hibah;d. Apabila hibah dilangsungkan secara tertulis aktenya harus dibuat pada

pamong Desa lalu disaksikan oleh keluarga pewaris dilanjutkan ke kantor Camat, hal ini sesuai dengan hasil Penelitian Hukum Adat di beri judul Masalah-Masalah Hukum Perdata Adat di Kecamatan Wolio dan Kecamatan Betoambari, Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau Wilayah Hukum Penggugat Tinggi Kendari yang telah dibukukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman Tahun 1990 halaman 33 sampai dengan halaman 34;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1678 Kitab Undang- undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa dilarang adalah penghibahan antara suami isteri selama perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa penggugat dalam Rekonvensi sama sekali tidak mengetahui adanya hibah tersebut, sehingga saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena hibah yang didalilkan oleh Penggugat dalam Rekonvensi, baik dalam ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 maupun dalam Ketentuan Hukum Adat Buton adalah tidak sah dan adanya larangan hibah antara suami isteri selama perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dalam rekonvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam rekonvensi tidak berhasil membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam konvensi/Penggugat

dalam Rekonvensi berada dipihak yang dikalahkan, maka cukup beralasan

39

menurut hukum untuk membebankan biaya-biaya yang timbul dalam .perkara ini kepada Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat II;

Menimbang akan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, pasal 1678 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan pasal 35 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Ketentuan-ketentuan lain dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan hukum bahwa rumah permanen bersama tanahnya serta

barang-barang perabot ramah tangga antara lain: kursi tamu 3 (tiga) stel, kursi makan 6 (enam) buah, meja makan 1 (satu) buah, Bufet tamu 1 (satu) buah, lemari pakaian kayu 3 (tiga) buah, lemari hias 1 (satu) buah, Televisi hitam putih 14 inc. 1 (satu) buah, tempat tidur besi 2 (dua) buah, mesin jahit 1 (satu) buah dan mesin pompa air 1 (satu) buah adalah milik Penggugat yang diperoleh dalam perkawinan antara Penggugat dengan isteri Penggugat bernama almarhumah Afidah;

3. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dalam menguasai ramah permanen dan tanah serta mengambil perabot ramah tangga Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau orang lain yang mendapat hak dari ramah dan tanah sengketa untuk mengosongkan dan barang- barang perabot ramah tangga untuk selanjutnya diserahkan kepada penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna sebagai pemilik yang sah;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya,

DALAM REKONVENSI:- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:- Menghukum Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi

dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dianggar sejumlah Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah);

40

Demikian putusan ini diambil pada hari ini Sabtu tanggal 24 Agustus 1900 Sembilan Puluh Satu, dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Bau-Bau, dengan Abas Ali, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Achmad Subaidi, SH. dan Prayudi Hartoko, SH. Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Sabtu tanggal 28 September 1990 sembilan puluh satu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Alexander Bo'do, SH. dan Prayudi Hartoko, SH. Hakim-Hakim Anggota, La Ode Iwi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dengan tidak dihadiri oleh Tergugat II.

41


Pihak yang berperkara:

Penggugat: Hi. Mare bin Faray Abdul Azis melawan

Tergugat : 1. Fauzih bin Faray bin Abdul Azis2. Umsyet binti Faray bin Abdul Azis3. Badan Pertanahan Nasional.

Perkara ini adalah mengenai sengketa hak milik yang diajukan ke Peradilan Umun, sekalipun para pihak yang berperkara tersebut beragama Islam.

Pasal : 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG R.I : No. 162 K/Pdt/1992.

Tanggal 10 Februari 1994.1. Ny. Karlinah Palmini

Achmad Soebroto, SH2. IG.B. Tirtayasa, SH;3. Moenarso, SH.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MALUKU : No. 49/Pdt/1991/PT Mal.

Tanggal 9 Nopember 1991. Tjung Abdul Mutalib, SH.

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERNATE : No. 07/Pdt-G/l 991/PN. Tte.

Tanggal 18 Mei 19911. S. Hehakaya, SH2. Sy. B. Borut, SH3. Bambang Utomo, SH

43

KAIDAH HUKUM : Jika terjadi sengketa mengenai hak milik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 50 Undang- undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang, mengadili tentang obyek yang menjadi sengketa tersebut adalah Peradilan Umum/Pengadilan Negeri.

44

PUTUSAN Reg. No. 162/Pdt/1992

"DEMI KEADAILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Hi. MARE bin FARAY bin ABDUL AZIS, bertempat tinggal dijalan Mononutu, Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Temate Selatan, Kotif Ter- nate PEMOHON KASASI DAHULU PENGGUGAT/TERBANDING;

m e l a w a n :

1. FAUZIAH bin FARAY bin ABDUL AZIS, bertempat tinggal di Kelurahan Makasar barat, Kecamatan Kota Temate Utara;

2. UMSYET binti FARAY bin ABDUL AZIS, bertempat tinggal dijalan Ketilang, Kecamatan Ternate Utara, para TERMOHON KASASI, DAHULU TERGUGAT I DAN II/PEMBANDING;

D a n :

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAERAH MALUKU UTARA DI TERNATE, turut termohon kasasi dahulu tergugat II/turut terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

pemohon kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para termohon kasasi dan turut termohon kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Temate pokoknya atas dalil-dalil;

45

Bahwa penggugat asli memiliki sebidang tanah berikut ramah yang berdiri di atasnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Temate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978, tentang Hibah terkenal setempat lingkungan B.I. terletak di Jl. Mononutu, sekarang kelurahan Stadion, dengan batas- batas sebagaimana diuraikan dalam surat gugat;

Bahwa tanah dan rumah yang sekarang menjadi sengketa tersebut telah penggugat asli kuasai jauh sebelum keluarnya Penetapan dari Pengadilan Agama di atas;

Bahwa pada tahun 1986 adik penggugat asli dari Surabaya bernama Fuad bin Faray, menggugat ahli waris dari almarhumah Faray Bin Azis, dalam perkara No. 8/Pdt.G/1986/PN.Tte;

Bahwa untuk mengakhiri perkara tersebut, maka Fuad bin Faray membuat perjanjian perdamaian tertanggal 11 Januari 1987, di mana tanpa sepengetahuan penggugat asli, ramah dan tanah milik penggugat asli tersebut di atas, juga dimasukkan ke dalam perjanjian perdamaian tersebut;

Bahwa ternyata surat perdamaian tersebut tidak pernah diajukan kepersidangan Pengadilan, oleh sebab mana seharusnya tidak berlaku apabila dijadikan bukti pembagian waris;

Bahwa tergugat asli I dan II kemudian mempengaruhi surat perjanjian perdamaian tersebut seolah sebagai surat pembagian waris, kemudian mengurus sertifikat melalui tergugat asli III;

Bahwa tanpa memeriksa lebih lanjut, tergugat asli III memproses permintaan tergugat asli I dan II, sehingga keluar sertifikat Hak Milik atas tanah dan ramah milik penggugat asli, menjadi milik tergugat asli I dan II;

Bahwa penggugat asli sangat khawatir tergugat asli I dan II akan menjual tanah dan rumah sengketa kepada pihak ke-III, karena itu penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri meletakkan sita jaminan atas barang sengketa;

Bahwa penggugat asli juga khawatir bahwa para tergugat akan merobah rumah sengketa dari bangunan aslinya, untuk itu dalam provisi penggugat asli mohon agar Pengadilan melarang tergugat asli I dan II atau orang lain yang beroleh hak dari mereka untuk merobah/merusak bangunan aslinya serta melarang tergugat asli I dan II memasuki tanah dan rumah sengketa;

Bahwa atas gugatan ini penggugat mohon agar Pengadilan mengambil putusan sebagai berikut;

46

DALAM PROVISI:

Melarang tergugat I dan II memasuki dan atau merobah bangunan rumah, atau meletakan barang-barang di atas tanah sengketa;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Temate tertanggal 28

Agustus 1978 No. 142/1978, tentang Hibah atas tanah berikut rumah sengketa kepada penggugat adalah syah;

3. Menyatakan tanah berikut ramah sengketa adalah milik penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Temate, tertanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978;

4. Menyatakan, surat perjanjian perdamaian tangal 11 Januari 1987 yang dianggap oleh tergugat I dan II sebagai pembagian waris adalah tidak syah, oleh karena itu dibatalkan dan atau dinyatakan batal;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik tanah sengketa atas nama tergugat I dan II tidak berharga;

6. Menyatakan sita jaminan adalah syah dan berharga;7. Biaya perkara menurut hukum;8. Mohon putusan yang adil menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat tergugat asli telah mengajukan tangkisan, bahwa Pengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Temate telah mengambil putusan, yaitu putusan Sela tanggal 18 Mei 1991 No. 07/Pdt.G/ 1991/PN.Tte, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

" Menyatakan bahwa eksepsi tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan;

" Menyatakan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Temate, berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

" Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat I dan II telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi AMBON dengan putusannya tanggal 9 Nopember 1991 No. 49/Pdt/1991/PT.Mal, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

47

I. Menerima permintaan banding dari tergugat I dan II/Pembanding;II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Temate tangal 18 Mei

1991 No. 07/Pdt-G/1991/PN.Tte, yang dibanding dan mengadili sendiri;1. Mengabulkan eksepsi tergugat I dan II/Pembanding;2. Menyatakan Badan Peradilan Umum tidak berwenang

memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini;III. Membebankan biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama sebesar

Rp.........dan tingakt banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh limaribu rupiah) kepada Penggugat/Terbanding;

Bahwa sesudah Putusan terakhir ini dibertahukan kepada Penggugat terbanding pada tanggal 28 Nopember 1991 dan kepada tergugat I dan II/ pembanding pada tanggal 4 Desember 1991 kemudian terhadapnya oleh penggugat/pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 30 Nopember 1991 sebagai mana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 19 K/Pdt.G/1991/PN.Tte, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ter- nate, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 1991

Bahwa setelah itu oleh para tergugat/Pembanding yang pada masing- masing tanggal 19 Desember 1991 dan tanggal 17 Desember 1991 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat/terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Temate pada tanggal 26 Desember 1991;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasinya tersebut pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Maluku telah keliru menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam putusannya tersebut karena persengketaan antara pemohon kasasi dengan termohon kasasi adalah jelas persengketaan hak milik atas obyek sengketa berdasarkan bukti hak para pihak yakni pemohon kasasi dengan akte hibah sedangkan termohon kasasi adalah sertifikat hak milik;

48

2. Bahwa alasan keberatan pemohon kasasi seperti diuraikan dimuka maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah badan Peradilan Umum, dan karena itu putusan Pengadilan Negeri Temate tanggal 18 Mei 1991 No. 07/Pdt.G/1991/PN.Tte, patut dipertahankan;

Menimbang:

Mengenai keberatan keberatan ad. 1 dan 2:

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan telah salah menerapkan hukum, yang menjadi perkara adalah sengketa hak milik, yaitu:

- Penggugat/pemohon kasasi menyatakan tanah dan rumah sengketa sebagai miliknya berdasarkan hibah;

- Tergugat-tergugat/termohon kasasi menyatakan sebagai miliknya berdasarkan sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah sengketa hak milik yang menurut ketentuan pasal 50 UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Temate;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hi. Mare bin Faray bin Abdul Azis dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 9 Nopember 1991 No. 49/Pdt/1991/PT.Mal, dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amarnya seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para termohon kasasi dipihak yang dikalahkan maka biaya perkara untuk tingkat banding dan tingkat kasasi ini dibebankan kepada termohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 14 tahun 1970, dan Undang-undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi Hi Mare bin Faray bin Abdul Azis tersebut;

49

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 9 Nopember 1991, No. 49/Pdt/1991/PT.Mal;

MENGADILI SENDIRI:

Memerintahkan Pengadilan Negeri Ternate untuk memeriksa dan memutus perkara No. 07/Pdt.G/1991/PN.Tte tersebut;

Menghukum para termohon kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 Februari 1994 dengan Ny. Karlinah Palmini Achmad Soebroto, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang IG.B. Ti*tayasa, SH. dan Moenarso, SH. sebagai Hakim Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 1994 oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh I.G.B. Tirtayasa, SH. dan Moenarso, SH. Hakim Hakim Anggota, Soerojo Kamil, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

50

PUTUSANNomor: 49/Pdt/1991/PT.Mal.

'DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Maluku di Ambon, mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. FAUZIAH BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan guru, bertempattinggal di Kelurahan Makasar barat, Kecamatan Kota Temate- Selatan, Kotip Ternate, dulu sebagai Tergugat I sekarang Pembanding selanjutnya disebut TERGUGAT I/PEM- BANDING;

2. UMSYET BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan guru bertempatdi jalan Katilang, Kecamatan Ternate-Utara, dulu sebagai Tergugat II sekarang Pembanding, selanjutnya disebut TERGUGAT II/PEMBANDING;

Kuasa : M. NUR HI. SALEH, tempat tinggal di Kelurahan Soa, KotaTernate-Utara, pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum berdasarkan surat kuasa tertanggal 29 Mei 1991;

l a w a n :

HI. MARE BIN FARAY ABDUL AZIS, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mononutu Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate-Selatan, Kotip Ternate, dulu sebagai Penggugat, sekarang Terbanding selanjutnya disebut PENGGUGAT/ TERBANDING;

Kuasa : JAMAL KAMALUDIN SYAH, SH. pekerjaan Advokat danPengacara bertempat tinggal di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate-Selatan, Sebagai kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 9 Pebruari 1991;

51

BADAN PERTANAHAN NASIONAL, cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Maluku Utara di Temate, dulu sebagai Tergugat III sekarang Turut Terbanding selanjutnya disebut TERGUGAT III/TURUT TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;Telah menerima berkas perkara No. 07/Pdt-G/1991/PN.Tte. pada tanggal

9-7-1991 di Pengadilan Tinggi yang diregister dengan No.: 49/Pdt/1991/ PT.Mal.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara dari para pihak;


Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara seperti termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Temate tanggal 18 Mei 1991 No.: 07/Pdt-G/1991/PN.Tte., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

" Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak tepat dan tidak beralasan";

" Menyatakan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Ternate, berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

” Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir";

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan permohonan Banding tanggal 30 Mei 1991 No. 11 B/Pdt-G/1991/PN-Tte. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tergugat I maupun Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Temate tanggal 18 Mei 1991 No.: 07/Pdt-G/1991/PN.Tte. tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada kuasa penggugat pada tanggal 1 Juni 1991 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No.: 11 B/Pdt-G/ 1991/PN.Tte. dan kepada kuasa tergugat III pada tanggal 3 Juni 1991 sesuai Risalah Pemerintahan Pernyataan Permohonan banding No. 07/Pdt-G/1991/ PN-Tte. yang dilakukan oleh Jumsita Pengganti Pengadilan Negeri Temate;

Menimbang, bahwa kuasa tergugat I dan D/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 4 Juni 1991 yang telah diberitahukan kepada

52

kuasa penggugat/terbanding pada tangal 8 Juni 1991 dan kepada kuasa tergugat III/turut terbanding pada tanggal 10 Juni 1991, masing-masing sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah (memori) Banding No.: 07/Pdt-G/ 1991/PN-Tte.;

Menimbang, bahwa kuasa penggugat/terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temate pada tanggal 10 Juni 1991 dan telah pula diberitahukan kepada kuasa tergugat I,II/pembanding pada tanggal 11 Juni 1991 dan kepada kuasa tergugat III/turut terbanding pada tanggal 13 juni 1991 sesuai Risalah Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding No. 07/Pdt.G/1991/PN- Tte. yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temate;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang berperkara telah diberi kesempatan -untuk memeriksa/mempelajari berkas sesuai dengan Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang untuk Kuasa Penggugat/Terbanding pada tanggal 3 Juni 1991 dan kepada Kuasa Tergugat I.II/Pembanding serta Kuasa Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 4 Juni 1991 No. 07/Pdt-G/1991/ PN-Tte.;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Tergugat I dan II. Pembanding diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna, serta syarat-syarat lain telah dipenuhi, maka formal permintaan banding a quo dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil gugatan mengenai sebidang tanah, yang letaknya serta rumah batas-batasnya tertera dalam gugatan berikut rumah yang berdiri di atasnya merupakan milik Penggugat/Terbanding berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Temate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978 tentang hibah, sehingga menuntut antara lain;

a. Menyatakan Pengadilan Negeri Temate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978 tentang hibah atas tanah, berikut ramah sengketa kepada Penggugat adalah sah; dan

b. Menyatakan tanah berikut rarnah sengketa adalah milik Penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Temate tanggal 28 Agustus 1978 No.: 142/1978;

53

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II/Pembanding mengajukan jawaban dalam eksepsi terhadap gugatan a quo mengenai kekuasaan absolut antara lain sebagai berikut:

Bahwa gugatan penggugat menyangkut kewenangan pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan ini sebab mengenai hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil gugatan dan eksepsi tersebut dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi sebagai di bawah ini;

Bahwa dalil gugatan mengenai tanah berikut rumah sengketa merupakan milik Penggugat/Terbanding berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Temate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978 tentang hibah maka atas tanah berikut rumah sengketa bukan lagi merupakan sengketa mengenai hak milik, melainkan perkara di bidang hibah sehingga tuntutan pensahan Penetapan Pengadilan Agama Temate tanggal 28 Agustus 1978 No. 142/ 1978 tentang hibah adalah wewenang Badan Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan bukan wewenang Badan Peradilan umum (Undang-Undang No. 2 Tahun 1986);

Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka eksepsi mengenai kekuasaan absolut dari Badan Peradilan Umum yang diajukan oleh tergugat I dan II/Pembanding harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan II/Pembanding dikabulkan maka putusan Pengadilan Negeri Temate tanggal 18 Mei 1991 No.; 07/Pdt- G/1991/PN-Tte. tidak dapat dipertahankan dan hams dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini seperti tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding sebagai pihak yang dikalahkan maka biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding hams dibebankan kepadanya, berdasarkan pasal 192 RBg;

Mengingat selain ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, juga ketentuan Undang-undang No. 14 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 serta RBg.;

MENGADILI:

I. Menerima permintaan banding dari Tergugat T dan II/Pembanding.II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Temate tanggal 18 Mei 1991

No.: 07/Pdt-G/1991/PN.Tte. yang dibanding dan mengadili sendiri:

54

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan II/Pembanding.2. Menyatakan Badan Peradilan Umum tidak berwenang memeriksa

dan mengadili gugatan perkara ini.IH. Membebankan biaya perkara dalam peradilan tingkat banding sebesar

Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) kepada Penggugat/ Terbanding.

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Sabtu Tanggal Sembilan Nopember 1900 Sembilan Puluh Satu oleh Tjung Abdul Mutalib, SH.Ketua Pengadilan Tinggi Maluku selaku Hakim-Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut tanggal 2 Oktober 1991 No.: 49/Pdt/1991/PT.Mal., putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dengan dihadiri Ibrahim Ali Slamat Panitera-Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan diluar hadirnya para pihak yang berperkara.

55l

PUTUSANNomor: 07/Pdt-G/1991/PN-Tte.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ternate, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela, sebagai berikut dalam perkara:

HI. MARE BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mononutu Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kotip Temate sebagai PENGGUGAT:

L a w a n

1. FAUZIH BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan Gum, bertempat tinggal di kelurahan Makasar Barat, Kecamatan Kota Temate Utara, sebagai TERGUGAT I;

2. UMSYET BIN FARAY BIN ABDUL AZIS, pekerjaan Gum, bertempat di Jalan Ketilang, Kecamatan Temate Utara, sebagai TERGUGAT II;

3. BADAN PERTANAHAN NASIONAL, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Daerah Maluku Utara di Temate, sebagai TERGUGAT III:

Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat-surat perkara;Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;


Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 maret 1991, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temate, pada tanggal 6 Maret 1991 dan didaftarkan dengan memakai Nomor: 07/Pdt-G/1991/PN- Tte; telah mengemukakan sebagai berikut;

57

]. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah berikut rumahnya yang diperoleh berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama di Temate tertanggal 28 Agustus 1978 No. 142/1978, tentang Hibah, terkenal setempat lingkungan B.I. terletak di Jalan Monunutu, sekarang Kelurahan Stadion, Kecamatan Kota Temate Selatan, Kotip Ternate, berbatas;

Utara dengan rumah Haji Amir Saleh,Selatan dengan lorong Barat dengan rumah Rahima,Timur dengan Jl. Monunutu.

2. Bahwa tanah berikut rumah tersebut telah lama dikuasai oleh penggugat, yaitu jauh sebelum Penetapan Hibah dari Pengadilan Agama Ternate tersebut di atas;

3. Bahwa pada tahun 1986 pernah diajukan gugatan oleh adik penggugat dari Surabaya bernama Fuad Bin Faray, menggugat ahli waris dari Faray Bin Azis dan seluruh penghuni rumah sewa, terdaftar dalam perkara No. 8/Pdt.G/1986/PN-Tte;

4. Bahwa untuk mengakhiri perkara tersebut di atas, maka oleh Sdr. Fuad sebagai penggugat waktu itu (1986), membuat perjanjian perdamaian tertanggal 11 Januari 1987 dimana tanpa sepengetahuan penggugat, telah dimasukkan tanah berikut rumah sengketa Lingkungan B.I. milik Penggugat dalam perjanjian damai tersebut;

5. Bahwa surat perdamaian 11 Januari 1987 tersebut kemudian tidak pemah diajukan kemuka Pengadilan Negeri Temate oleh Saudara Fuad, bahkan perkara No. 8/Pdt.G/1986/PN-Tte, dimana Sdr. Fuad kalah kemudian banding;

6. Bahwa dengan demikian seharusnya menumt hukum, surat perjanjian tanggal 11 Januari 1987 tersebut, tidak berlaku lagi apalagi dijadikan bukti pembahagian waris.-

7. Bahwa oleh tergugat I, II telah disalah gunakan surat perjanjian tanggal 11 Januari 1987 tersebut seolah-olah sebagai surat pembahagian waris, kemudian secara tanpa hak mengurus sertifikat hak milik melalui tergugat III;

8 Bahwa tergugat III tanpa memeriksa lebih lanjut fatwa akhli waris dari terguguat I, II, dari mana asal tanah berikut bangunan tersebut di atas, kemudian diproses menjadi hak milik tergugat I dan II dengan sertifikat

58

hak milik atas tanah berikut rumah sengketa, menjadi milik tergugat I, dan II;

9. Bahwa penggugat sangat kuatir karena tanah berikut rumah sengketa akan dijual oleh tergugat I, II kepada pihak ke III; oleh karena itu dimohonkan agar tanah berikut bangunan sengketa, diletakkan sita jaminan;

10. Selain itu dikuatirkan para tergugat I, II akan merobah dan atau memasukkan barang-barang dalam rumah sengketa, maka adalah wajar, bila penggugat memohon agar dalam propisi dilarang kepada tergugat I, II dan atau kepada pihak lain yang mendapat hak daripadanya, guna tidak merobah dan atau berusak bangunan aslinya, serta melarang tergugat I dan II memasuki tanah dan rumah sengketa;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ternate, agar memberikan putusan yang adil menurut hukum untuk;Dalam Provisi, melarang tergugat I dan II memasuki dan atau merobah bangunan rumah, atau meletakkan barang-barang diatas tanah sengketa;

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Ternate tertanggal 28 Agustus

1978, No. 142/1978 tentang Hibah atas tanah berikut rumah sengketa kepada penggugat adalah syah;

3. Menyatakan tanah berikut rumah sengketa adalah milik penggugat berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Ternate, tertanggal 28 Agustus 1978, No. 142/1978,-

4. Menyatakan, surat perjanjian perdamaian tanggal 11 Januari 1987 yang dianggap oleh tergugat I, II sebagai pembahagian waris adalah tidak syah, oleh karena itu dibatalkan dan atau dinyatakan batal.

5. Menyatakan sertifikat Hak milik tanah sengketa atas nama tergugat I dan II tidak berharga.-

6. Menyatakan sita jaminan adalah syah dan berharga.7. Biaya perkara menurut hukum.8. Mohon putusan yang adil menurut hukum,-

Menimbang, bahwa pada s'jdang pertama kedua belah pihak telah menghadap dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, tetapi tidak

59

berhasil, lalu pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa tergugat mengajukan tangkisan, bahwa karena persoalannya menyangkut;- Maka Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara tersebut

dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, maka Majelis setelah meneliti dengan saksama baik gugatan penggugat maupun eksepsi tergugat, akan meninjau hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penggugat maupun tergugat sama-sama mendalilkan kalau tanah dan bangunan yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah hak milik syah mereka, di mana masing-masing mengemukakan versi yang berbeda mengenai status perolehan hak milik tersebut yang kini menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa ini menyangkut siapa sebenarnya pemilik syah dari tanah dan bangunan yang kini menjadi obyek sengketa, maka berdasarkan pasal 50 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yaitu apabila ada terjadi sengketa mengenai hak milik maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut adalah Pengadilan Negeri yang dalam ini adalah Pengadilan Negeri Temate;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas majelis berpendapat eksepsi tergugat tidak tepat dan tidak beralasan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka biaya perkara ini ditangguhkan sampai ada putusan akhir;

Memperhatikan pasal 50 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

"Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat adalah tidak tepat dan tidakberalasan"

60

"Menyatakan selanjutnya bahwa Pengadilan Negeri Temate, berwenang untuk mengadili perkara tersebut;"Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir"

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 1900 Sembilan Puluh Satil, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami: S. Hehakaya SH, sebagai hakim Ketua, Sy. B. Borut SH,Bambang Utomo SH, masing- masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh J. Lesnussa SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan kuasa penggugat dan tergugat III, tanpa dihadiri oleh tergugat I dan tergugat H maupun kuasanya.

61


Pihak yang berperkara:Penggugat: 1. Achmad Sumanta bin Aon

2. Ny. Ema Fatimah binti Aon

melawan

Tergugat : 1. Salim bin Umar2. Elut Abdullah bin Umar

Perkara ini adalah mengenai warisan yang diajukan ke Peradilan Umum, sekalipun para pihak yang berperkara tersebut beragama Islam.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG - RI :: No. 1321 K/Pdt/1993. Tanggal 26 Januari 19941. Zakir, SH.,2. Suhadi, SH.,3. German Hoediarto, SH.

- PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG No. 224/Pdt/G/1992/PTB.

Tanggal 01 Pebruari 1993. W. Lumban Tobing, SH.

- PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA No. 7/Pdt/G/1991/PN. PWK.

Tanggal 21 Mei 19911. D.D Siahaan, SH.2. R. S. Danamik, SH.3. Aries Russel, SH.

- PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA No. 7/Pdt/G/1991 /PN. PWK.

63

KAIDAH HUKUM

Tanggal 14Nopember 1991.1. D.D. Siahaan, SH.,2. R.S. Damanik, SH.,3. Aries Russel, SH.

: Dengan diberlakukan Undang- Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi memeriksa atau mengadili perkara yang menyangkut Perkawinan, Ke- warisan, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Sadaqoh sebagaimana tercantum dalam pasal 49 (1). Namun jika pihak-pihak yang bersengketa tidak terbukti menggunakan Hukum Waris Islam (Faraidah), dan obyek yang dipersengketakan adalah Hak Kebendaan menurut Waris SUKU SUNDA (Jawa Barat), di samping para pihak adalah Warga Negara RI yang berasal dari SUKU SUNDA, maka Pengadilan Negeri berhak mempergunakan Hukum Adat Sunda (Jawa-Barat) sesuai Yurispmdensi.

64

PUTUSAN

Reg. No. 1321 K/Pdt/1993.


MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. SALIM BIN UMAR,2. ELUT ABDULLAH BIN UMAR, bertempat tinggal di Jalan

Kapten Halim Komplek Pasar Rebo Purwakarta, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai Tergugat-Turut Tergugat/Pembanding, sekarang sebagai PEMOHON KASASI;

melawan:

1. ACHMAD SUMANTA BIN AON,2. NY. EMA FATIMAH BINTI AON,

dalam hal ini diwakili kuasanya:Y.S. PERMADI KUSUMAH, bertempat tinggal di Jalan Ipik Gandamana Gg. Sukasari II No. 3 - B, Kelurahan Tegalmunjul, Kabupaten Purwakarta, dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, sekarang sebagai TERMOHON KASASI;

Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi sebagai Tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

65

Bahwa seorang perempuan bernama Ny. Julaeha binti Darmawijaya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aon, yang dalam perkawinannya telah menurunkan anak kandung sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Penggugat I dan Penggugat II, Pada tahun 1943 telah meninggal ayah para Penggugat (bernama Aon, suami pertama Ny. Julaeha), pada sekitar tahun 1953 menikah lagi dengan Tergugat dalam perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak kandung, dan pada tahun 1990 Ny. Julaeha meninggal dunia;

Bahwa Ny. Julaeha semasa hidupnya telah menerima warisan dari orang tuanya yaitu sebidang tanah seluas 400 M2 persil 20.a. D.I (darat), termasuk dalam kikitir No. 210 atas nama Ny. Julaeha, yang terletak di Komplek Pasar Rebo Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 20 Agustus 1955 dan di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah, dengan batas-batasnya sebagaimana dalam surat gugatan, tanah tersebut selanjutnya disebut tanah asal pusaka;

Bahwa almarhumah Ny. Julaeha selain meninggalkan harta kekayaan pusaka sebagaimana uraian di atas tersebut, juga harta kekayaan guna-kaya dalam perkawinan dengan Tergugat yaitu tanah-tanah darat dan sawah yang terletak di:

1. Kelurahan Nagrikidul;2. Kelurahan Sindangkasih;3. Kelurahan Nagri Tengah termasuk dalam kecamatan Purwakarta;4. Desa Cihuni;5. Desa Lebak Anyer, termasuk Kecamatan Pasawahan, seluruhnya di

Kabupaten Purwakarta;

Bahwa antara Ny. Julaeha dan Tergugat dalam setiap pembelian barang guna kaya, ada yang dibuat atas nama aim. Julaeha dan ada yang dibuat atas nama Tergugat, demikian pula dalam kikitimya, seolah-olah ada kesepakatan mengenai pembagian guna kaya tersebut;

Bahwa perincian harta guna-kaya (gono-gini) antara Tergugat dan Ny. Julaeha binti Darmawijaya (almarhumah) adalah sebagai berikut;

I. Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta: (a/n aim. Julaeha) yaitu:

1. Kikitir No. 1402; Akta Jual Beli No. 336; Sertipikat No. 94, berupa tanah darat seluas: 160 M2 dengan batas-batas ada dalam surat gugatan, persil 20.a. D.I.

66

2. Kikitir No. 203; 1402; 1404; termasuk persil 20.a. D.I berupa tanah darat seluas: 99 M2, dengan batas-batas ada dalam surat gugatan;

II. Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta: (a/n aim. Julaeha)yaitu:1. Kikitir No. 1779 persil 75.b. DJII (Darat) seluas 270 M2; di Blok

Ciharas, dengan batas-batas ada di dalam surat gugatan;

III. Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta: (a/n aim. Julaeha/Tergugat) yaitu:

1. Kikitir No. 1966 persil 23.S.IV (sawah) luas: 0,088 Ha di Blok Lapangpori (Pumawarman), asal beli dari Sanuri, dengan batas- batas ada dalam surat gugatan.

2. Kikitir No. 2782 persil 19.b.D.V (Darat) luas 0,319 Ha dengan batas-batas ada dalam surat gugatan.

3. Kikitir No. 3810 persil 21.a. D. II (Darat), luas: 736 M2, dengan batas-batas ada dalam surat gugatan.

4. Kikitir No. 36 (2384), persil lO.a. D.I (Darat), luas: 0,037 Ha, dengan batas-batas ada dalam surat gugatan.

5. Kikitir No. 1200, persil 22 D.II (Darat), luas: 0,120 Ha, dengan batas-batas ada dalam surat gugatan.

IV. Desa Cihuni dan Desa Lobak Anyar Kecamatan Pasawahan:

- Kikitir atas nama Ny. Julaeha dan Tergugat:

1. Kikitir No. 1142, persil 31 D.II, sekarang telah menjadi sawah, seluas: 0,780 Ha, dengan batas-batas ada dalam surat gugatan.

2. Kikitir No. 677, persil 23. D.II (Darat), Akta jual beli atas nama Ny. Julaeha (almarhumah) No. 30/2/X/1977 blok Krajan, asal beli dari Ajid, seluas: 0,287 Ha dengan batas-batas ada dalam surat gugatan.

3. Kikitir No. 845, persil 25.b. D.II, seluas: 960 M2, Akta jual beli No. 86/02/Agt./1982, blok Krajan, asal beli dari Rumiatmadja, atas nama Ny. Julaeha (almarhumah): dengan batas-batas ada dalam surat gugatan.

4. Kikitir No. 1380, persil 31 D.II, luas: 700 M2, dengan batas- batas ada dalam surat gugatan.

67

5. Kikitir No. 1146, persil 26.a. D.II, iluas: 4,020 M2, (sekarang tanah tersebut telah dirubah menjadi sawah), dengan batas-batas ada dalam surat gugatan;

Bahwa tanah guna-kaya ada yang telah dihibahkan untuk kepentingan umum (Wakap) untuk Masjid, seluas 340 M2, termasuk dalam kikitir No. 2105 di Blok Cigedogan, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, tanah tersebut tidak digugat, masih ada tanah guna kaya yang tidak termasuk dalam gugatan ini, dikemudian hari akan digugat secara terpisah;

Bahwa Para Penggugat telah berupaya sebelumnya secara musyawarah namun tidak berhasil bahkan Tergugat telah membawa pihak saudaranya yaitu Turut Tergugat, Para Penggugat sangat menghendaki adanya pemisah harta peninggalan guna-kaya tersebut, karena sebagai ahli waris aim. Ny. Julaeha untuk keperluan kepastian hukum, karena sampai sekarang pihak Tergugat telah menikmati/menguasai harta peninggalan tersebut;

Bahwa pihak Tergugat telah beritikad tidak baik (ta kwade trouw) untuk menguasai dan menikmati seluruh penghasilan secara semena-mena dan tidak mementingkan hak para Penggugat yang menurut hukum mempunyai hak atas harta peninggalan guna-kaya maupun pusaka;

Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat berpandangan salah atas harta guna- kaya (budel) yang belum dibagi waris, sehingga menghalang setiap upaya pemisahan budel harta peninggalan, karena Turut Tergugat secara bersama- sama telah beritikad tidak baik, sehingga Turut Tergugat patutlah pula digugat dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai tersebut di atas serta bukti-bukti yang kuat, maka Para Penggugat mohon diletakkan sita jaminan atas harta peninggalan guna-kaya (budel) antara Tergugat dengan ibu Penggugat yaitu aim. Ny. Julaeha, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya Pengadilan Negeri Purwakarta berkenan memberi putusan sebagia berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut seluruhnya;2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah

anak-anak kandung aim. Ny. Julaeha serta sebagai Para ahli waris aim.Ny. Julaeha binti Darmawijaya tersebut;

68

3. Menyatakan dan menetapkan pula bahwa Tergugat adalah duda-mati aim. Ny. Julaeha binti Darmawijaya;

4. Menyatakan bahwa:a. Tanah darat seluas 400 M2, persil 20.a. D.I, termasuk dalam Kikitir

No. C. 210, yang diatasnya berdiri bangunan permanen, terletak di Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, yang batas-batasnya sebagai terurai dalam butir 4 dalam gugatan adalah harta peninggalan pusaka aim. Ny. Julaeha binti Darmawijaya.

b. Tanah-tanah darat dan sawah yang terurai dalam butir 7 dalam gugatan ini, yaitu dari ad. I (1 s/d 2) II; IH (1 s/d 5) dan IV (1 s/d 5) adalah merupakan budel harta peninggalan guna-kaya antara Ny. Julaeha bt. Darmawijaya dengan pihak Tergugat yang belum dibagi warisan;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat (I dan II) dan Tergugat berhak atas harta peninggalan guna-kaya tersebut di atas masing-masing mendapat setengah bagiannya; Serta menyatakan pula bagi tanah-tanah yang Akta jual belinya telah resmi tertulis atas nama Ny. Julaeha aim. (Penggugat) atau Tergugat, dianggap menjadi bagiannya dengan dasar untuk memudahkan pembagiannya sampai jumlah mencapai setengah bagiannya yang dimaksud;

6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;7. Menyatakan bahwa pemisahan dan pembagian harta guna-kaya antara

Penggugat sebagai ahli waris aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

8. Menyatakan bahwa Para Penggugat (I dan E) berhak mewarisi atas harta peninggalan pusaka aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya atas darat seluas 400 M2; persil 20.a. D.I Kikitir No. C. 210, yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, yang batas-batasnya seabgai terurai dalam butir 4 dalam gugatan ini;

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;

10. Menghukum Turut Tergugat dan siapa saja yang mempunyai hak didalamnya untuk tunduk dan mentaati putusan Pengadilan Negeri Purwakarta;

69

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkaramenurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan seadil-adilnya;Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat asli tersebut, pihak Tergugat

asli/Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai Penggugat:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II telah mengakui dalam surat gugatannya adalah sebagai ahli waris dari almarhum Aom dan Almarhumah Julaeha dan hal tersebut telah diungkapkan oleh Para Penggugat pada butir 1, 2 dan 3 halaman 2 gugatan Penggugat;

2. Bahwa apabila benar para Penggugat adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Aom dan Almarhumah Julaeha seyogyanya dalih tersebut harus diperkuat dengan suatu pembuktian yaitu berupa surat keterangan ketetapan ahli waris dari Pengadilan;

3. Bahwa dalam kenyataannya Surat Ketetapan Ahli Waris dari Pengadilan tersebut oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah diajukan dan atau dilampirkan dalam surat gugatannya dan hal tersebut sesuai dengan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Mengadili PerkaraWarisan:

1. Bahwa antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat dan Turut Tergugat kesemuanya adalah beragama Islam serta mempersoalkan dan atau memperkarakan mengenai masalah warisan di Pengadilan Negeri yang sekarang ini sedang diperiksa dengan Reg. No. 7/Pdt/G/l 991/PN.Pwk.;

2. Bahwa sesuai dengan dan atau berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadian Negeri Purwakarta tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan atau mengadili perkara-perkara dalam bidang: perkawinan, kewarisan,

70

wasiat, hibah, wakaf dan sadaqoh dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989;

3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai pula dengan Pasal 5 ayat 3 HIR mengenai kopentensi absolut dari Pengadilan Negeri, oleh karenanya jelas dan terbukti bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang serta tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat/Turut Tergugat uraikan di atas jelas dan terbukti yang meyakinkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kwalitas untuk menggugat Tergugat dan Turut Tergugat serta Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berhak serta tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara perdata Rreg. No. 7/Pdt/G/l 991 /PN.Pwk.;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Purwakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 14 Nopember 1991 No. 7/Pdt/ G/1991/PN.Pwk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat/Turut Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagaian;2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II

adalah anak-anak kandung Almarhumah Ny. Julaeha serta sebagai para ahli waris Almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya tersebut;

3. Menytakan dan menetapkan pula bahwa Tergugat adalah duda-mati almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya;

4. Menyatakan bahwa:a. Tanah darat seluas 400 M2 persil 20.a. D.I termasuk kikitir

nomor: C. 210 yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta yang batas-batasnya terurai dalam gugatan, adalah harta-pusaka peninggalan Almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya, sedang;

71

b. Tanah-tanah darat dan sawah tersebut di bawah ini, adalah harta peninggalan berupa guna-kaya dari almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya dengan Tergugat yang belum dibagi wariskan yaitu:

1. Tanah darat seluas 160 M2, Kikitir Nomor: 1402, Akta jual-beli No. 336 Sertifikat No. 94, yang batas-batasnya:Sebelah Utara : tanah Badar;Sebelah Selatan : tanah Munah;Sebelah Timur : tanah Julaeha;Sebelah Barat : tanah Adung;Terletak di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta;

2. Tanah darat seluas 99 M2, Kikitir Nomor: 203, 1402, 1404, termasuk persil nomor: 20 a. D.I dengan batas-batasnya:Sebelah Utara : tanah Julaeha;Sebelah Selatan : tanah Juhron (Sobari);Sebelah Timur : tanah Gudang Garam (kios) dan N.

Munas;Sebelah Barat : tanah Juhron (Sobari);terletak di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta;

3. Tanah darat, Kikitir nomor: 1779 persil Nomor: 75 b. D.II seluas 270 M2, di blok Ciharashas Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta, dengan batas-batasnya:Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

tanah Iteung; tanah R. Hanafiah/Baiki; tanah R. Engging; tanah Wakaf;

4. Tanah sawah seluas 0,088 Ha. Kikitir Nomor: 1966 persil Nomor: 23 S.IY di Blok Lapang Polri (Pumawarman) Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur : sawah Ny. Mulyati;Sebelah Barat : sawah Wiwi;

72

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Selatan : Solokan;

5. Tanah darat seluas 0,319 Ha. Kikitir Nomor: 2782 persil 19 b. D.V, dengan batas-batasnya:

Sebelah Timur : tanah Holil;Sebelah Barat Sebelah Utara

tanah Bang Ali; tanah Usup;

Sebelah Selatan : tanah H. Rukiah;terletak di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta;

6. Tanah darat seluas 736 M2 Kikitir Nomor: 3810 persil 21 a. D.II, dengan batas-batasnya:

Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara

tanah Tangtang/Julaeha; tanah Idun/Makmun; tanah DPU;

Sebelah Selatan : tanah Haris/Jata;terletak di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta;

7. Tanah darat seluas 0,037 Ha. Kikitir Nomor: 36 (2384), persil 10 a. D.I, dengan batas-batasnya:


: tanah D.M. Jumena;: tanah R. Jayamimbar;; Jalan Raya Basuki Rakhmat;

Sebelah Selatan : tanah Jaan;terletak di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta;

8. Tanah darat seluas 0,120 Ha. Kikitir Nomor: 1200 persil 22 D.II, dengan batas-batasnya:

Sebelah Timur : tanah Apud;Sebelah Barat : tanah Atang;Sebelah Utara : tanah Samad;Sebelah Selatan : tanah Negara (GG);terletak di Kelurhan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta;

73

9. Tanah darat yang sekarang, telah menjadi sawah seluas: 0,780 Ha. Kikitir nomor: 1142, persil 31 D.II dengan batas- batasnya:

Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

solokan Raden; Jalan Desa; tanah adang; tanah Bakri;

terletak di Desa Cihuni/Lebak anyar Kecamatan Pasawahan;

10. Tanah darat seluas 0,287 Ha. Kikitir Nomor: 677 persil 23 D.II akta jual-beli nomor: 30/2/X/1977 di Blok Krajan, dengan batas-batasnya:

Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatanterletak di Desa Pasawahan;

tanah Sirod; tanah Kosim; tanah Naman; tanah Solokan;

Cihuni/Lebak Anyar Kecamatan

11. Tanah darat seluas 960 M2 Kikitir nomor: 845 persil 25 b. D.II akta jual-beli nomor: 86/02/Agr./1982, di Blok Krajan, dengan batas-batasnya:

Sebelah Timur : tanah Udin;Sebelah Barat : tanah M. Tama;Sebelah Utara : tanah M. Tama;Sebelah Selatan tanah Aceng;terletak di Desa Cihuni/Lebak Anyar KecamatanPasawahan;

12. Tanah darat seluas 700 M2 Kikitir nomor: 1380 persil 31 D.II, dengan batas-batasnya:


74

tanah Adang; tanah Enti Kanta; tanah Adang;

terletak di Desa Cihuni/Lebak Anyar Kecamatan Pasawahandan tanah tersebut sebagian ada yang telah jadi sawah;

Sebelah Selatan : tanah Maskub;

13. Tanah darat seluas 4.020 M2 Kikitir nomor: 1146 persil 26.a. D.II, seklarang tanah tersebut telah dirubah menajdi sawah, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah Sumiah Amai;Selokan Raden; tanah Madsum;Jalan Desa;

terletak di Desa Cihuni/Lebak Anyar Kecamatan pasawahan;

5. Menyatakan bahwa para Penggugat (I dan II) dan Tergugat berhak atas harta peninggalan guna-kaya tersebut di atas masing-masing mendapat setangah bagian;Serta menyatakan bahwa tanah-tanah yang akta jual-belinya resmi tertulis atas nama almarhumah Julaeha atau Tergugat, buat sementara dianggap menjadi bagian masing-masing mencapai jumlah setengah bagian masing-masing;

6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga, terkecuali atas tanah- tanah:

1. seluas 400 M2 Kikitir nomor: 210 D.I persil 20 a. lokasi di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta;

2. seluas 990 M2 Kikitir nomor: 1527 persil 23 D.V lokasi di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta;

3. seluas 440 M2 Kikitir nomor: 39/896 persil 23 b. D.I lokasi di Desa Lebak Anyar/Cihuni Kecamatan Pasawahan;

7. Menyatakan bahwa pemisah dan pembagian harta guna-kaya antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai akhli waris almarhumah Julaeha binti Darmawijaya sah menurut hukum;

8. Menyatakan bahwa Para Penggugat (I dan II) berhak mewarisi harta pusaka peninggalan almarhumah Julaeha binti Darmawijaya berupa tanah darat seluas 400 M2 persil No: 20. a. D.I Kikitir nomor: C.

75

210 beserta bangunan permanen diatasnya yang terletak di Kelurahan Nagrikidul Purwakarta tersebut di atas;

9. Menghukum Turut Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan mentaati keputusan Pengadilan Negeri Purwakarta;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 315.000,- (Tiga ratus lima belas ribu rupiah);

11. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya; putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Turut Tergugat/ Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 1 Pebruari 1993 No. 224/Pdt/1992/Pt.B/;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak pada tanggal 18 dan 20 Maret 1993 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Turut Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 1993 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 7/Pdt.G/1991/PN.Pwk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 April 1993;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perhomonan kasasi (memori/risalah kasasi) diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta barulah pada tanggal 21 April 1993, dengan demikian penerimaan memori/risalah kasasi itu telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon kasasi 1. Salim Bin Umar, 2. Elut Abdullan Bin Umar, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Para Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

76

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: Rabu tanggal 26 Januari 1994 dengan Zakir, S,H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Suhadi, S.H. dan German Hoediarto, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Sabtu, tanggal 29 Januari 1994 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Suhadi, S.H. dan German Hoedarto, S.H. Hakim-Hakim Anggota dan J. Serang, S.H. Panitera Pengganti Luar Biasa dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

77

REG. No: 224/PDT/1992/PTB

PUTUSAN


Pengadilan Tinggi di Bandung, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara:

1. SALIM BIN UMAR, umur 80 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kapten Halim, Komplek Pasar Rebo Purwakarta, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;

2. ELUT ABDULLAH BIN UMAR, umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Upas, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;

PARA PEMBANDING, semula TERGUGAT/TURUT TERGUGAT:

Lawan:

1. ACHMAD SUMANTA BIN AON, umur 51 tahun, Pekerjaan Kepala Sekolah Dasar Basuki Rakhmat I Purwakarta, tinggal di Jalan Purnawarman Rt. 42/Rw. 08, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta; 2

2. NY. EMA FATIMAH binti AON, umur 53 tahun, Pekerjaan Kepala Sekolah Dasar Kembang Kuning tinggal di Komplek Perumahan Jatiluhur Purwakarta;

PARA TERBANDING, semula PARA PENGGUGAT:

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca surat-surat pemeriksaan mengenai perkara tersebut;

79


Mengutip uraian tentang hal ini, segala pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tertanggal 14 Nopember 1991 No. 7/Pdt/G/ 1991/PN.Pwk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:- Menolak eksepsi Tergugat/Turut Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat I dan II adalah anak-

anak kandung almarhumah Ny. Julaeha serta sebagai para ahli waris almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya tersebut;

3. Menyatakan dan menetapkan pula bahwa Tergugat adalah duda- mati almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya;

4. Menyatakan bahwa:a. Tanah darat seluas 400 M2 persil 20a D.I termasuk kikitir No.

C.210 yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta yang batas-batasnya terurai dalam gugatan, adalah harta pusaka peninggalan almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya sedang;

b. Tanah-tanah darat dan sawah tersebut dibawah ini, adalah harta peninggalan berupa guna kaya dari almarhumah Julaeha binti Darmawijaya dengan Tergugat yang belum dibagi wariskan, yaitu;

1 . Tanah darat seluas 160 M2, kikitir No. 1402, akta jual beli No. 336 sertifikat No. 94, yang batas-batasnya:Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

tanah Badar; tanah Munah; tanah Julaeha; tanah Adung;

terletak di Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta;

Tanah darat seluas 99 M2 kikitir No. 203, 1402, 1404, termasuk persil No. 20 a D.I dengan batas-batasnya:

80

Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur

Sebelah Barat

tanah Julaeha;tanah Juhro (Sobari)tanah Gudang Garam (kios) dan N.Munas;tanah Juhir> (Sobari)

terletak di Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta;

3. Tanah darat kikitir No. 1779 persil No. 75 b.D.III, seluas 270 M2, di blok Cirashas, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, dengan batas-batasnya:Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat


4. Tanah sawah seluas 0,088 Ha, kikitir No. 1966 persil No. 23 S.IV di blok lapang Polri (Pumawarman), Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta, dengan batas- batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

sawah Ny. Mulyati; sawah Wiwi;Jalan Desa;Solokan;

5. Tanah darat seluas 0,319 Ha. kikitir No. 2782, persil 19b.D.V, dengan batas-batasnya:


tanah Holil; tanah Bang Ali; tanah Usup; tanah H. Rukiah;

terletak di Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta;

6. Tanah darat seluas 736 M2, kikitir No. 3810 persil 21 a.D.n, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur : tanah Tangtang/Juleaha;Sebelah Barat : tanah Idun/Makmun;

81

7.

Sebelah Utara : tanah DPU;Sebelah Selatan : tanah Haris/Jata;terletak di Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan Purwakarta;

Tanah darat seluas 0,037 Ha. kikitir No. 36 (2384), persil 10 a.D.I, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah D.M. Jumena; tanah R. Jayamimbar;Jl. Raya Basuki Rakhmat; tanah Jaan;

8.


Tanah darat seluas 0,120 Ha. kikitir No. 1200 persil 22 D.II, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah Apud; tanah Atang; tanah Samad; tanah Negara (GG);

9.


Tanah darat yang sekarang telah menjadi sawah seluas 0,780 Ha. kikitir No. 1142, persil 31 D.II dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

Solokan Raden;Jalan Desa; tanah Adang; tanah Bakri;

terletak di Desa Cihuni/Lebak anyar Kecamatan Pasawahan;

10. Tanah darat se;uas 0,287 Ha. kikitir No. 677 persil 23 D.II akta jual beli No. 30/2/X/1977 di Blok krajan, dengan batas- batasnya:

tanah Sirod; tanah Kosim; tanah Naman; tanah Solokan;

terletak di Desa Cihuni/Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan;


82

11. Tanah darat seluas 960 M2 kikitir No. 845 persil 25 b.D.II akta jual beli No 86/02/Agr/1982, di blok krajan, dengan batas-batasnya:

tanah Udin; tanah M. Tama; tanah M. Tama; tanah Aceng;

terletak di Desa Cihuni/Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan;



12. Tanah darat seluas 700 M2 kikitir No. 1380 persil 31 D.II, dengan batas-batasnya:

tanah Adang; tanah Enti Kanta; tanah Adang; tanah Maskub;

terletak di Desa Cihuni/Lebak Anyar, Kecamatan Pasawahan dan tanah tersebut sebagaian ada yang telah jadi sawah;

13. Tanah darat seluas 4.020 M2 kikitir No. 1146 persil 26a D.II, sekarang tanah tersebut telah dirubah menjadi sawah, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah Sumiah Amai; Solokan Raden; tanah Madsamun; Jalan Desa;

5. Menyatakan bahwa para Penggugat (I dan II) dan tergugat berhak atas harta peninggalan guna kaya tersebut di atas masing-masing mendapat setengah bagian;

- Serta menyatakan bahwa tanah-tanah yang akta jual belinya resmi tertulis atas nama almarhumah Julaeha atau Tergugat, buat sementara dianggap menjadi bagian masing-masing untuk memudahkan pembagian sampai nanti perhitungan mencapai jumlah setengah bagian masing-masing;

83

6. Menyatakan Sita Jaminan sah dan berharga terkecuali atas tanah- tanah:

1. Seluas 400M2 kikitir nomor : 210 D.I persil 20 a. Lokasi di Kelurahan Negri kidul, Kecamatan Purwakarta;

2. Seluas 990 M2 kikitir No. 1527 persil 23 D.V lokasi di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta;

3. Seluas 440 M2 kikitir No. 39/896 persil 23 b.D.I. lokasi di Desa Lebak Anyar/Cihuni, Kecamatan Pasawahan;

7. Menyatakan bahwa pemisahan dan pembagian harta guna-kaya antara para Penggugat dengan Tergugat sebagai akhli waris almarhumah Julaeha binti Darmawijaya sah menurut hukum;

8. Menyatakan bahwa para Penggugat (I dan II) berhak mewarisi harta pusaka peninggalan almarhumah Julaeha binti Darmawijaya berupa tanah darat seluas 400 M2 persil No. 20 a.D.I kikitir No. C.210 beserta bangunan permanen diatasnya yang terletak di Kelurahan Nagrikidul Purwakarta tersebut di atas;

9. Menghukum Turut Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari tergugat untuk tunduk dan mentaati keputusan Pengadilan Negeri Purwakarta;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

11. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat/Pembanding, pada tanggal 27 Nopember 1991, telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 4 Desember 1991, dengan seksama;

Menimbang, bahwa Tergugat, Turut Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung telah diberitahukan kepada masing-masing pihak pada tanggal 27 Januari 1992, dengan seksama;

84

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas diajukan oleh Pembanding semula Tergugat/Turut Tergugat dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat menurut Undang-Undang oleh karena mana permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari penelitian atas surat-surat pemeriksaan perkara, berita acara serta putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 14 Nopember 1991 No. 7/Pdt. G/1991/Pal/ pwk, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri dari Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 14 Nopember 1991 No. 7/Pdt.G/l991/PN.Pwk, hams DIKUATKAN;

Menimbang, bahwa Tergugat/Turut Tergugat/Pembanding, sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat/Turut Tergugat/Pembanding, hams dihukum untuk membayar semua biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding dari Tergugat, Tumt Tergugat/Pembanding tersebut;

- MENGUATKAN putusan PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA, tanggal 14 Nopember 1991 No. 7/Pdt.G/l 991/PN.Pwk;

- Menghukum Tergugat, Tumt Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

DEMIKIANLAH diputus pada hari ini: SENIN - tanggal 1 Pebruari 1900 Sembilan Puluh Tiga oleh kami W. Lumban Tobing, SH., Hakim

85

Anggota pada pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Nopember 1992 No. 224/1992/PEN/PTB, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang diadakan para hari itu juga dengan dibantu oleh: Moehamad Dharmadji Panitera Pengganti akan tetapi tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara;

86

PUTUSANNomor: 7/Pdt/G/1991/PN. Pwk.


Pengadilan Negeri Purwakarta yang kersidang di Puwakarta, mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan Sela sebagai berikut dalam perkara:

1. ACHMAD SUMANTA bin AON, 2. Ny. EMA FATIMAH binti AON, yang dalam hal ini diwakili kuasanya Y.S. PERMADIKUSUMAH, sebagai PENGGUGAT-PENGGUGAT;

Lawan:

1. SALIM bin UMAR, 2. ELUT ABDULLAH bin UMAR, dalam hal ini diwakili kuasanya ASKODAR, SH., sebagai TERGUGAT/ TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca surat-surat perkara;Telah mendengar pihak-pihak;

DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dengan Surat Gugatannya tanggal 4 Maret 1991 terdaftar Nomor: 7/Pdt/G/1991/PN. Pwk., telah menggugat Tergugat-tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan bernama Ny. Julaeha binti Darmawijaya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aom, yang dalam perkawinannya telah menurunkan anak kandung sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

87

2 .

3.

4.

Bahwa kemudian suami Ny. Julaeha yang bernama Bapak Aom, yaitu Ayah para Penggugat I dan II, pada sekitar tahun 1943 meninggal dunia, dan pada sekitar tahun 1953 menikah lagi dengan Tergugat;Bahwa dalam perkawinan dengan Tergugat, Ny Julaeha tidak menurunkan anak kandung, dan pada tahun 1990 Ny. Julaeha meninggal dunia;Bahwa Ny. Julaeha bt. Darmawijaya ketika hidupnya telah menerima warisan dari orang tuanya, yaitu sebidang tanah seluas 400 M2 persil 20.a.D.I (darat), termasuk dalam kikitir No. 210 atas nama Ny. Julaeha, yang terletak di Komplek Pasar Rebo, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 20 Agustus 1955 dan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, dengan batas- batasnya;

Sebelah Utara : Jin. Raya Kapten Halim;Sebelah Selatan : Tanah Eha/Juhron;Sebelah Timur : Bangunan kios (dahulu Gudang Garam);Sebelah Barat : Tanah M. Jubaedah/Badar;

Tanah tersebut selanjutnya disebut tanah asal pusaka.

5. Bahwa almarhumah Ny. Julaeha bt. Darmawijaya, selain telah meninggalkan para Penggugat I dan II, juga telah meninggalkan harta kekayaan pusaka sebagai dalam butir 4, juga harta kekayaan guna-kaya dalam perkawinan dengan Tergugat; yaitu tanah-tanah darat dan sawah, yang terletak/berada di: 1. Keluruhan Nagrikidul;2. Keluruhan Sidangkasih; 3. Keluruhan Nagri Tengah termasuk dalam Kecamatan Purwakarta dan 4. Desa Cihuni; 5. Desa Lebak Anyar, termasuk Kecamatan Pasawahan, seluruhnya di Kabupaten Purwakarta; harta guna kaya tersebut perinciannya akan diuraikan dalam posita selanjutnya;

6. Bahwa antara Ny. Julaeha dan Tergugat dalam setiap pembelian barang guna kaya, ada yang dibuat atas nama aim. Julaeha dan ada yang dibuat atas nama Tergugat, demikian pula dalam kikitimya, seolah-olah telah ada kesepakatan mengenai pembagian guna kaya tersebut.

7. Bahwa perincian harta guna kaya (gono-gini) antara Tergugat dan Ny. Julaeha binti Darmawijaya (almarhumah) adalah sebagai berikut:

88

L Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta: (a/n aim. Julaeha)

Kikitir No. 1402; Akta Jual Beli No. 336; Sertipikat No. 94, berupa tanah darat seluas: 160 M2 dengan batas-batas:Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

Tanah Badar.Tanah Munah.Tanah Ny. Julaeha.Tanah Adung...........................persil 20.a D.I;

2 . Kikitir No. 203; 1402; 1404; termasuk persil 20.a D.I berupa tanah darat seluas; 99 M2, dengan batas-batasnya:Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur

Sebelah Barat

Tanah Julaeha.Tanah Juhron (Sobari)Dahulu Gd. Garam/Kios dan N. Munas.Tanah Juhron (Sobari)

II. Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakarta: (a/n Aim. Julaeha)

Kikitir No. 1779 persil 75.b. D.III (darat) seluas 270 M2; di Blok Ciharas, dengan batas-batas:Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

Tanah Iteung.Tanah R. Hanafiah/Baiki. Tanah R. Engging.Tanah Wakaf.

III. Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta:Kikitir atas nama: Ny. Julaeha/Tergugat;

1. Kikitir No. 1966 persil 23.S.IV (sawah) luas: 0,088 Ha di Blok Lapangpori (Pumawarman), asal beli dari Sanuri, tahun 1960, dengan batas-batas:Sebelah Timur : Sawah Ny. MulyatiSebelah Barat Sawah Wiwi.

89

Sebelah Utara : Jin. Desa.

Sebelah Selatan : Solokan.

2 . Kikitir No. 2782 persil 19.b.D.V (Barat) luas: 0,319 Ha dengan batas-batas:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

Tanah Holil. Tanah Bang Ali. Tanah Usup. Tanah H. Rukiah.

3. Kikitir No. 3810 persil 21.a.D.II (Darat), luas: 736 M2, dengan batas-batas:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

Tanah Tangtang/Julaeha. Tanah Idun/Makmun. Tanah DPU.Tanah Haris/Jata.

4. Kikitir No. 36 (2384), persil lO.a.D.I (Darat), luas: 0,073 Ha, dengan batas-batas:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

Tanah D.M. Jumena.Tanah R. Jayamimbar.Jalan Raya Basuki Rachmat. Tanah Jaan.

5. Kikitir No. 1200, persil D.II (Darat), luas: 0,120 Ha, dengan batas-batas:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

Tanah Apud.Tanah Atang.Tanah Samad.Tanah Negara (GG).

IV. Desa Cihuni dan Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan:- Kikitir atas nama Ny. Julaeha dan Tergugat:

1. Kikitir No. 1142, persil 31 D.II, sekarang telah menjadi sawah; seluas: 0,780 Ha,- dengan batas-batas:

90

Sebelah Timur : Solokan Raden.Sebelah Barat : Jalan Desa.Sebelah Utara : Tanah Adang.Sebelah Selatan : Tanah Bakri.

2 . Kikitir No. 677, persil 23. D.II (Darat), Akta Jual-beli atas nama Ny. Julaeha (almarhumah) No. 30/2/X/1977, blok Krajan, asal beli dari Ajad, seluas: 0,287 Ha dengan batas-batas:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

Tanah Sirod. Tanah Kosim. Tanah Naman. Tanah Solokan

3. Kikitir No. 845, persil 25.b. D.II; seluas: 960 M2; Akta Jual beli No. 86/02/Agt./1982, blok Krajan, asal beli dari Rumiatrnadja, dengan batas-batas (a/n Ny. Julaeha aim.)Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

Tanah Udin. Tanah M. Tama. Tanah M. Tama. Tanah Aceng.

4. Kikitir No. 1380, persil 31 D.II, luas: 700 M2 denganbatas-batas: Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

Tanah Adang. Tanah Enti Kanta. Tanah Adang. Tanah Maskub.

tanah tersebut sebahagian ada yang telah jadi sawah.

5. Kikitir No. 1146, persil 26.a.D.II, luas: 4,020 M2 (sekarang tanah tersebut telah dirubah menjadi sawah), dengan batas-batas:Sebelah Timur : Tanah Sumiah Amsi.Sebelah Barat : Solokan Raden.

91

8. Bahwa selain itu ada tanah guna kaya yang telah dihibahkan untuk kepentingan Umum (Wakaf) untuk Masjid, seluas 340 M2, termasuk dalam kikitir No. 2105 di Blok Cigedogan, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, tanah tersebut tidak digugat. Sedang dikemudian hari masih ada tanah guna kaya yang tidak termasuk dalam gugatan ini, akan digugat secara terpisah.

9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya sebelumnya secara musyawarah di tingkat Kelurahan, berkali-kali, namun pihak Tergugat sama sekali acuh bahkan telah membawa-bawa pihak saudaranya yaitu Turut Tergugat.

Bahwa Para Penggugat sangat menghendaki adanya pemisahan harta peninggalan guna kaya tersebut, karena para Penggugat sebagai anak kandung aim. Ny. Julaeha atau sebagai ahli warisnya almahumah, untuk keperluan kepastian hukum, karena sampai sekarang pihak Tergugat telah menikmati/menguasai harta peninggalan tersebut, termasuk masih menempati harta pusaka, sedang Tergugat sangat angkuh sekalipun Tergugat sudah tua renta dan sakit-sakitan karena tua dan para Penggugat memerlukan tanah guna kaya tersebut untuk digarap dan diums sebagaimana mestinya sendiri dan tanah guna kaya tersebut oleh Tergugat telah digarapkan kepada orang lain, yang tiada tentu lagi penghasilannya.

10. Bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik ( ta kwadetrouw) untuk menguasai dan menikmati seluruh penghasilan secara semena-mena dan tidak memberi kesempatan kepada Para Penggugat yang menurut hukum mempunyai hak atas harta peninggalan guna kaya warisan pusaka;

Dan tanah harta peninggalan pusaka maupun guna kaya seakan- akan miliknya sendiri;

11. Bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat, berpandangan salah atas harta guna kaya (budel) yang belum dibagi waris, sehingga menghalang setiap upaya pemisahan budel harta peninggalan ini, karena itu turut tergugat secara bersama-sama telah beritikad tidak baik, sehingga turut tergugat patutlah pula digugat dalam perkara ini.

Sebelah Utara : Tanah Madsamun.

Sebelah Selatan : Jalan Desa.

92

12. Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai tersebut di atas serta bukti-bukti yang kuat, maka selanjutnya Para Penggugat memohon pula agar budel harta peninggalan guna kaya antara Tergugat dengan Ibu Penggugat, yaitu aim. Ny. Julaeha sebagai terurai dalam posita butir 7 dilakukan sita jaminan karena Para Penggugat khawatir harta peninggalan guna kaya tersebut dilakukan perbuatan-perbuatan hukum yang akan merugikan para Penggugat, seperti dipindahkan tangankan, dijaminkan, digadaikan dan sebagainya.Selanjutnya para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, teruntuk memutuskan:

PRIMAIR:1. Mengabulkan gugatan para Penggugat tersebut

seluruhnya.2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat I dan

II adalah anak-anak kandung aim. Ny. Julaeha serta sebagai para ahli waris aim. Ny. Julaeha binti Darmawijaya tersebut.

3. Menyatakan dan menetapkan pula bahwa Tergugat adalan Duda-mati aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya.

4. Menyatakan bahwa:a. Tanah darat seluas 400 M2, persil 20.a.D.I, termasuk

dalam kikitir No. 0.210, yang diatasnya berdiri bangunan permanen, terletak di Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, yang batas-batasnya sebagai temrai dalam butir 4 dalam gugatan ini adalah harta peninggalan pusaka aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya.

b. Tanah-tanah darat dan sawah yang terurai dalam butir 7 dalam gugatan ini, yaitu dari ad. I (1 s/d 2); II; III (1 s/d 5) dan IV (1 s/d 5) adalah merupakan budel harta peninggalan guna-kaya antara Ny. Julaeha bt. Darmawijaya dengan pihak Tergugat yang belum dibagi wariskan;

5. Menyatakan bahwa Para Penggugat (I dan II) dan Tergugat berhak atas harta peninggalan guna kaya tersebut di atas masing-masing mendapat setengah bagiannya;

93

Serta menyatakan pula bagi tanah-tanah yang Akta Jual belinya telah resmi tertulis atas namanya Ny. Julaeha aim. (Penggugat) atau Tergugat, dianggap menjadi bagiannya dengan dasar untuk memudahkan pembagiannya sampai jumlah mencapai setengah bagiannya yang dimaksud;

6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;7. Menyatakan bahwa pemisahan dan pembahagian harta

guna kaya antara Para Penggugat sebagai ahli waris aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya dengan Tergugat adalah sah menumt hukum.

8. Menyatakan bahwa Para Penggugat (I dan II) berhak mewariskan atas harta peninggalan pusaka aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya atas darar seluas 400 M2; persil 20.a. D.I kikitir No. 0.210, yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, yang batas-batasnya sebagai terurai dalam butir 4 dalam gugatan ini.

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum.

10. Menghukum Turut Tergugat dan siapa saja yang mempunyai hak didalamnya untuk tunduk dan mentaati putusan Pengadilan Negeri Purwakarta.

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya paerkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama kedua pihak hadir dan telah diusahkan damai tetapi tak berhasil sehingga gugatan dibacakan dan isinya dipertahankan Penggugat;

94

Menimbang bahwa, terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi (tangkisan) yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena pihak-pihak beragama Islam dan gugat tentang warisan, berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989, Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang (tidak berkompeten) untuk mengadili perkara ini, dan utnuk singkatnya ditunjuk sebagaimana terurai dalam berita acara perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ialah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang tangkisan (eksepsi) bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini didasarkan pada pasal 49 Undang-undang No. 7 tahun 1989 dan alasan lainnya dari Tergugat, adalah sepanjang tidak ada sengketa tentang obyek perkara.

Menimbang, bahwa pasal 50 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tersebut menjelaskan bahwa dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara sebagaimana dimaksud pasal 49, maka obyek yang menjadi sengketa harus diputus lebih, dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa karena barang-barang obyek sengketa sekarang masih dipersengketakan, maka eksepsi/tangkisan Tergugat tentang kompetensi Pengadilan mengadili perkara ini tidak tepat dan tidak beralasan harus ditolak dan tentang eksepsi lainnya akan diputuskan dengan pokok perkara;

Menimbang, tentang biaya perkara akan ditangguhkan pada putusan akhir;Memperhatikan pasal 134 denmgan 136 HIR dengan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Sebelum memutus pokok perkara;1. Menolak eksepsi dari Tergugat-tergugat;2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang

(berkompeten) mengadili perkara ini;

95

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari: Selasa tanggal 21 Mei 1991, oleh kami: D.D. Siahaan, SH, sebagai HAkim Ketua dan R.S. Damanik, SH serta Aris Russel, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota; putusan mana diucapkan dalam persidangan umum pada hari itu juga dengan dihadiri: Sri Wilujeng sebagai Panitera Pengganti dan kedua pihak tersebut.

96

PUTUSANNomor: 7/Pts.Pdt.G./191/PN.Pwk.


Pengadilan Negeri Purwakarta yang bersidang di Purwakarta mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan-putusan sebagai diuraikan dibawah ini, dalam perkara antara:

1. ACHMAD SUMANTA bin AON:

Umur 51 tahun, Pekerjaan Kepala Sekolah Dasar Basuki Rakhmat I Purwakarta, Tinggal di Jalan Kabupaten Purwakarta;

2. Ny. EMA FATIMAH binti AON;

Umur 53 tahun, Pekerjaan Kepala Sekolah Dasar Kembang Kuning, tinggal di Komplek Perumahan Jatiluhur Purwakarta:

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Y.S PERMADI KUSUMAH; Penasehat Hukum/Pengacara, tinggal di Jalan Ipik Gandamanah/Gang Sukasari II No. 3-B, Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan dan Kebupaten Purwakarta, berdasarkan surat kuasa tanggal 10 Januari 1991, disebut sebagai PENGGUGAT-PENGGUGAT;

Lawan:

1. SALIM bin UMAR;

Umur 80 tahun, Pekerjaan Wirawasta, Bertempat tinggal di Jalan Kapten Halim Complek Pasar Rebo Purwakarta, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta:

2. ELUT ABDULLAH bin UMAR;

Umur 48 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kampung Upas, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta;

97

Yang dalam hal ini diwakili oleh kekuasaan ASKODAR, SH. Cs.; Advokat Pengacara berkantor di Jalan Cipinang Cempedek IV/2-b Jakarta Timur, berdasarkan surat masing-masing tanggal 3 April 1991, disebut TERGUGAT/TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri Tersebut;Telah membaca surat-surat perkara;Telah mendengar pihak-pihak;Telah mendengar saksi-saksi;Telah membaca surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Maret 1991 terdaftar di Pengadilan Negeri Purwakarta dengan nomor 7/Pdt.G/1991/PN.Pwk., telah menggugat Tergugat/Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa seorang perempuan bernama Ny. Julaeha binti Damawijaya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Aon,- yang dalam perkawinannya telah menurunkan anak kandung sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Penggugat I dan Penggugat II;

2. Bahwa kemudian suami Ny. Julaeha yang bernama Bapak Aon, yaitu Ayah para Peggugat I dan U, pada sekitar tahun 1943 meninggal dunia, dan pada sekitar tahun 1953 menikah lagi dengan Tergugat;

3. Bahwa dalam perkawinan dengan tergugat, Ny. Julaeha tidak menurunkan anak kandung, dan pada tahun 1990 Ny. Julaeha meninggal dunia;

4. Bahwa Ny. Julaeha bt. Darmawijaya ketika hidupnya telah menerima warisan dari orang tuanya, yaitu sebidang tanah seluas 400 M2 persil 20 a. D.I (darat), termasuk dalam kikitir nomor 210 atas nama Ny, Julaeha, yang terletak di Komplek Pasar Rebo, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, pada tanggal 20 Agustus 1955 dan diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, dengan batas-batasnya;Sebelah Utara : Jalan Raya Kapten Halim;Sebelah Selatan : Tanah Eha/Juhron;

98

Sebelah Timur : Banguan Kios (dahulu Gudang Garam);Sebelah Barat Tanah M. Jubaedah./Badar;

Tanah tersebut selanjutnya disebut tanah asal-pusaka;

5. Bahwa almarhumah Ny. Julaeha bt. Darmawijaya, selain telah meninggalkan para Penggugat I dan II, juga telah meninggalkan harta kekayaan pusaka sebagai dalam butir 4, juga harta kekayaan guna-kaya dalam perkawinan dengan Tergugat, yaitu tanah-tanah darat dan sawah, yang terletak/berada di; 1. Kelurahan Nagrikidul,2. Kelurahan Sindangkasih, 3. Kelurahan Nagritengah, termasuk dalam kecamatan Purwakarta dan 4. Desa Cihuni; 5. Desa Le- bak-Anyar, termasuk Kecamatan Pasawahan, seluruhnya di Kabupaten Purwakarta, harta guna-kaya tersebut perinciannya akan diuraikan dalam posita selanjutnya;

6. Bahwa antara Ny. Julaeha dan Tergugat dalam setiap pembelian barang guna-kaya, ada yang dibuat atas nama Tergugat, demikian pula dalam kikitimya, seolah-olah telah ada kesepakatan mengenai pembagian guna-kaya tersebut;

7. Bahwa perincian harta guna-kaya (pono-gini) antara Tergugat dan Ny. Julaeha binti Darmawijaya (almarhumah) adalah sebagai berikut:

I. Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta: (a/n. aim.Julaeha):

1. Kikitir No. 1402, Akta Jual-Beli No. 336, sertipikat No. 94, berupa tanah dapat seluas: 160 M2, dengan batas-batas:Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat persil 20 a. D.I; 2

Tanah Badar;Tanah Munah; Tanah Ny. Julaeha; Tanah Adung;

2. Kikitir No. 203, 1402, 1402, termasuk persil 20 a. D.I berupa tanah darat seluas: 99 M2, dengan batas-batasnya: Sebelah Utara : Tanah Julaeha;Sebelah Selatan : Tanah Juhron (Sobruri);

99

Sebelah Timur

Sebelah Barat

Dahulu Gudang Garam/Kios dan N. Munar;Tanah Juhron (Sobari);

II. Kelurahan Nagri Tengah Kecamatan Purwakrta: (a/n Aim. Julaeha);

Kikitir No. 1779 persil 75 b. D.III (darat) seluas 270 M2, di blok Ciharashas, dengan batas-batas:

Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

Tanah Batas-batas;Tanah R. Hanafiah/Baiki; Tanah R. Engging;Tanah wakaf;

III. Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta:Kikitir atas njma: Ny Julaeha/Tergugat:

1. Kikitir No. 1966 persil 23 S.IV (sawah) luas: 0,088 Ha di Blok Lapangpori (Pumawarman), asal beli dari Samuri tahun 1960, dengn batas-batas:


Sawah Ny. Mulyati; Sawah Wiwi;Jalan Desa;Solokan;

2. Kikitir No. 2782 persil 19 b. D.V (darat) luas: 0,319 Ha dengan batas-batas:


Tanah Holil; Tanah Bang Ali; Tanah Usup; Tanah H. Rukiah;

3. Kikitir No. 3810 persil 21 a. D.II (darat) luas: 736 M2, dengan batas-batas:

100


Tanah Tangtang/Julaeha; Tanah Idun/Makmun; Tanah DPU;Tanah Maris/Jata;

4. Kikitir No. 36 (2384), persil 10 a. D.I (darat) luas: 0,037 Ha, dengan batas-batas:


Tanah D.M. Jumena;Tanah R. Jayamimbar;Jalan Raya Basuki Rachmat; Tanah Jaan;

5. Kikitir No. 1200, persil 22 D.II (darat), luas: 0,120 Ha dengan batas-batas:


Tanah Apud;Tanah Atang;Tanah Samad;Tanah Negara (GG);

IV. Desa Cihuni dan Desa Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan:Kikitir atas nama Ny. Julaeha dan Tergugat;

1. Kikitir No. 142, persil 31 D. II, sekarang telah menjadi sawah seluas: 0,780 Ha, dengan batas-batas:

Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan 2

Solokan Raden; Jalan Desa; Tanah Adang; Tanah Bakri;

2. Kikitir No. 677, persil 23 C.II (darat), Akta Jual-beli atas nama Ny. Julaeha (almarhumah) No. 30/2/X/1977, blok Krajan, asal beli dari Ajad, seluas: 0,287 Ha, dengan batas- batas:Sebelah Timur : Tanah Sirod;

101

Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

Tanah Kosim; Tanah Naman Tanah Solokan;

3. Kikitir No. 845, persil 25 b. D.II, seluas: 960 M2, Akta Jual-beli No.86/02/Agt./1982, blok Krajan, asal beli dari Rumiatmadja, dengan batas-batas (a/n Ny. Julaeha aim):


Tanah Udin; Tanah M. Tama; Tanah M. Tama; Tanah Aceng;

4. Kikitir No. 1380, persil 31 D. II, luas:700 M2 dengan batas- batas:


Tanah Adang; Tanah Endri Kanta; Tanah Adang. Tanah Maskub;

Tanah tersebut sebahagian ada yang telah jadi sawah;

5. Kikitir No. 1156, persil 26 a. D. II, luas: 4.020 M2 (sekarang tanah tersebut telah dirubah menjadi sawah), dengan batas- batas:


Tanah Sumiah Amai; Solokan Raden; Tanah Madsamun; Jalan Desa;

8. Bahwa selain itu ada tanah guna kaya yang telah dihibahkan untuk kepentingan Umum (Wakap) untuk Masjid, seluas 340 M2, termasuk dalam kikitir No. 2105 di Blok Cigedongan, Kelurahan Sindangkasih, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, tanah tersebut tidak digugat. Sedangkan dikemudian hari masih ada tanah guna-kaya yang tidak termasuk dalam gugatan ini, akan secara terpisah;

102

9. Bahwa Para Penggugat telah berupaya sebelumnya secara musyawarah tingkat Kelurahan, berkali-kali, namun pihak Tergugat sama sekali acuh saja bahkan telah membawa-bawa pihak saudaranya yaitu Turut Tergugat;

Bahwa Para Penggugat sangat menghendaki adanya pemisahan harta peninggalan guna-kaya tersebut, karena para Penggugat sebagai anak kandung aim. Ny. Julaeha atau sebagai ahli-warisnya almarhum, untuk keperluan Kepastian Hukum, karena sampai sekarang Tergugat telah menikmati/menguasai harta peninggalan tersebut, termasuk masih menempati harta pusaka, sedang Tergugat sangat angkuh sekalipun Tergugat Sudah Tua-renta dan sakit-sakitan karena tua dan para Penggugat memerlukan tanah guna-kaya tersebut untuk digarap dan diurus sebagimana mestinya sendiri dan tanah guna-kaya tersebut oleh Tergugat telah digarapkan kepada orang lain, yang tiada tentu lagi penghasilannya;

10. Bahwa tergugat telah beritikat tidak baik (ta kwade trow) untuk menguasai dan menikmati seluruh penghasilan secara semena-mena dan Tidak Memberi Kesempatan Kepada Para Penggugat yang menurut hukum mempunyai hak atas harta peninggalan guna-kaya- maupun pusaka;

Dan tanah harta peninggalan pusaka maupun guna-kaya seakan- akan miliknya sendiri;

11. Bahwa baik Tergugat maupun Turut Tergugat, berpandangan salah atas harta guna-kaya (budel) yang belum dibagi waris, sehingga menghalang setiap upaya pemisahan budel harta peninggalan ini, karena Turut-Tergugat secara bersama-sama telah beritikat tidak baik, sehingga Turut-Tergugat patutlah pula digugat dalam perkara ini;

12. Maka berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai tersebut diatas serta bukti-bukti yang kuat, maka selanjutnya Para penggugat memohon, pula agar budel harta peninggalan guna-kaya antara Tergugat dengan Ibu penggugat, yaitu aim. Ny. Julaeha sebagai terurai dalam posita butir 7 dilakukan sita jaminan karena Para Penggugat khawatir harta peninggalan guna-kaya tersebut di lakukan perbuatan-perbuatan hukum yang akan merugikan Para Penggugat, seperti dipindah- tangankan, dijaminkan, digadaikan dan sebagainya;

103

Selanjutnya Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, teruntuk memutuskan:

PRIMAIR: Mengabulkan gugatan Para Penggugat tersebut selumhnya;Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat I dan II adalah anak-anak kandung aim. Ny. Julaeha serta sebagai para ahli-waris aim. Nyt Julaeha binti Darmawijaya tersebut;Menyatakan dan menetapkan pula bahwa Tergugat adalah Duda-mati aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya;Menyatakan bahwa:a. Tanah darat seluas 400 M2, persil 20 a. D.I.

termasuk dalam kikitir No. C.210, yang diatasnya berdiri dalam kikitir No. C.210, yang diatasnya berdiri bangunan permanen, terletak di Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, yang batas-batasnya sebagai terurai dalam butir 4 dalam gugatan ini adalah harta peninggalan pusaka aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya;

b. Tanah-tanah darat dan tanah yang terurai dalam butir 7 dalm gugatan ini, yaitu dari ad. I (1 s/ d.2), II, III (1 s/d 5) dan IV (1 s/d 5) adalah merupakan budel harta peninggalan guna-kaya antara Ny. Julaeha bt. Darmawijaya dengan pihak Tergugat yang belum dibagi-wariskan;

Menyatakan bahwa Para Penggugat (I dan II ) dan Tergugat berhak atas harta peninggalan guna-kaya tersebut di atas masing-masing mendapat setengah bagiannya;Serta menyatakan pula bagi tanah-tanah yang Akte Jual-belinya telah resmi tertulis atas namanya Ny. Julaeha aim. (Penggugat) atau Tergugat, dianggap menjadi bagiannya dengan dasar untuk memudahkan pembagiannya sampai jumlah mencapai setengah bagiannya yang dimaksud;

104

6. Menyatakan sita-jaminan sah dan berharga;7. Menyatakan bahwa pemisahan dan pembagian harta

guna-kaya antara Para Penggugat sebagai ahli waris aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

8. Menyatakan bahwa Para Penggugat (I dan II) berhak mewarisi atas harta peninggalan pusaka aim. Ny. Julaeha bt. Darmawijaya atas darat seluas 400 M2, persil: 20 a. D.I Kikitit No. C.210, yang diatasnya berdiri bangunan rumah permanen, yang terletak di kelurahan Nagrikidul Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta, yang batas-batasnya sebagai terurai dalam butir 4 dalam gugatan ini;

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum;

10. Menghukum Turut Tergugat dan siapa saja yang mempunyai hak di dalamnya untuk tunduk dan mentaati putusan Pengadilan Negeri Purwakarta;

11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR: Mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama kedua belah pihak ada hadir dan Mejelis telah mengusahakan perdamaian tetapi tidak berhasil, sehingga perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang mana isi dan bunyinya dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut Tergugat/Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai Penggugat:

105

1. Bahwa Penggugat I dan II telah mengakui dalam surat gugatannya adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Aom dan Almarhumah Julaeha dan hal tersebut telah diungkapkan oleh para penggugat I dan penggugat II pada butir 1,2 dan 3 halaman 2 gugatan Penggugat;

2. Bahwa apabila benar para Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai ahli waris dari Almarhum Aom dan Almarhumah Julaeha seyogyanya dalih tersebut harus diperkuat dengan suatu pembuktian yaitu berupa surat ketetapan ahli waris dari Pengadilan;

3. Bahwa dalam kenyataannya Surat Ketetapan Ahli waris dari Pengadilan tersebut oleh Para Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah diajukan dan atau dilampirkan dalam surat gugatannya dan hal tersebut sesuai dengan pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW);

Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Untuk Mengadili PerkaraWarisan:

4. Bahwa antara para Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat dan Turut Tergugat kesemuanya adalah beragama Islam serta mempersoalkan dan atau memperkarakan mengenai masalah warisan di Pengadilan Negeri yang sekarang ini sedang diperiksa dengan ROL. No. 7/Pdt/G/1991 /PN.Pwk.;

5. Bahwa sesuai dengan dan atau berdasarkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang lagi untuk memeriksa dan atau mengadili perkara-perkara dalam bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqoh dan hal tersebut telah diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No 7 Tahun 1989;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai pula dengan Pasal 5 ayat 3 HIR mengenai kopentensi obsolud dari Pengadilan Negeri, oleh karenanya jelas dan terbukti bahwa Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berwenang serta tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh para Penggugat I dan Penggugat II;Bahwa berdasarkan hal-hal yang para Tergugat dan Turut Tergugat uraikan di atas jelas dan terbukti yang meyakinkan bahwa para Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kwalitas untuk menggugat para Tergugat dan Turut Tergugat serta Pengadilan Negeri

106

Purwakarta tidak berhak serta tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara perdata Rol. No.7/Pdt/G/1991/PN.Pwk.;

DALAM POKOK PERKARA:

7. Bahwa apa yang Tergugat dan Tumt Tergugat sampaikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dimasukkan pula dalam pokok perkara sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lainnya:

8. Bahwa Tergugat dan Tumt Tergugat menolak semua dalih para Penggugat I dan Penggugat II, kecuali dalih-dalih para Penggugat I dan Penggugat II yang telah diakui dengan tegas-tegas.

9. Bahwa para Penggugat I dan Penggugat II seharusnya tidak perlu ribut-ribut mempersoalkan harta warisan, sebab seharusnya para Penggugat I dan Penggugat II sadar dan berterima kasih kepada para Tergugat dan Tumt Tergugat khususnya kepada Tergugat dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II semenjak ditinggalkan orang tuanya (Bapak Aom) masih dalam keadaan anak-anak yaitu umur kurang lebih 4 tahun dan 6 tahun, sehingga praktis sejak kecil disekolahkan, sudah besar dicarikan pekerjaan, sudah dapat mandiri dicarikan jodoh serta dinikahkan dan semuanya atas biaya Tergugat termasuk rumah dan tanah yang sekarang dikuasai dinikmati itu semua adalah milik Tergugat;

10. Bahwa demikian pula sampai sekarang anak dari Penggugat yaitu cucu tiri dari Tergugat masih bersama-sama hidup dengan Tergugat dan hidup damai bersama-sama dengan Tergugat tetapi sebaliknya Penggugat ribut-ribut mempersoalkan warisan di Pengadilan Negeri apalagi para Penggugat I dan Penggugat II seorang pendidik, seyogyanya hams sadar akan kedudukannya;

11. Bahwa Tergugat sangat malu dan menyesal atas tindakan para Penggugat I dan Penggugat II meributkan harta warisan di Pengadilan Negeri, sehingga apa yang selama ini Tergugat berikan kepada Penggugat I dan Penggugat II baik bempa moril maupun materiil, pendidikan, makan, sandang dan papan itu semua sekarang tidak ada artinya, seperti air susu dibalas dengan air tuba;

12. Bahwa apabila benar, orang tua Penggugat I dan Penggugat II yaitu Almarhumah Julaeha sebelum kawin dengan Tergugat telah

107

mempunyai harta peninggalan berupa tanah yang seperti disebutkan dalam gugatannya yaitu pada butir angka rumawi I sampai dengan IV atau katakanlah sebagai harta guna kaya, maka hal tersebut tentunya oleh Tergugat mensommimya;

13. Bahwa dalam kaidahnya hukum Islam telah dijelaskan bahwa apabila suami meninggal dunia, maka isteri mendapat pusaka, begitu juga jika isteri meninggal dunia, maka suami mendapat pusaka;

14. Bahwa disini telah jelas hubungan ahli waris antara almarhumah Jelaeha dengan Tergugat dan Tergugatlah satu-satunya sebagai ahli waris dari almarhumah Julaeha karena antara Julaeha dengan Tergugat tidak mempunyai keturunan;

15. Bahwa kalau toch sekarang para Penggugat I dan Penggugat II telah mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Julaeha dengan menghubungkan harta peninggalan hasil jerih payah kerja dari Tergugat, maka hal tersebut sangat tidak relevan, sebab Tergugat tidak merasa mempunyai anak Penggugat I dan Penggugat II itu semua adalah anak tiri dan kewajiban Tergugat sudah selesai yaitu mendidik, membesarkan, dan menikahkan;

16. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dapat menuntut harta pusaka milik Almarhumah Julaeha yang berupa sebuah bangunan berdiri di atas tanah seluas 400 m2 (empat ratus meter persegi) persil 20 a. D.I yang terletak di Komplek Pasar Rebo, Kelurahan Nagrikidul, Kecamatan Purwakarta, Jawa Barat, dan hal tersebut Tergugat tidak sedikit pun mempunyai niat untuk menghaki harta pusaka tersebut dan keberadaan Tergugat sampai sekarang berada di rumah tersebut hanya sekedar untuk melaksanakan wasiat almarhumah Julaeha yaitu Tergugat diberikan hak untuk menempati sampai dengan dipanggil oleh Allah SWT.;

17. Bahwa sebaliknya para Penggugat I dan Penggugat II tidak berhak sedikitpun untuk menuntut harta milik Tergugat sewaktu harta itu Tergugat peroleh selama dalam perkawinan dengan Almarhumah Julaeha, karena hal tersebut Tergugat peroleh dengan hasil keringat Tergugat sendiri;

18. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat menghimbau kepada Penggugat I dan Penggugat II agar surat-surat yang sekarang dikuasai tanpa hak tersebut dengan segera diserahkan kepada Tergugat dan apabila hal tersebut para Penggugat I dan Penggugat

108

II tidak menghindahkan, maka persoalan akan lain yaitu PenggugatI dan Penggugat II telah menggelapkan surat-surat berharga milik Tergugat;

19. Bahwa demikian status Turut Tergugat dalam perkara ini tidak jelas, maka mohon Tergugat (Turut) di keluarkan dari perkara ini sebab baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan ini kedudukan Turut Tergugat tidak ada sangkut pautnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat dan Turut Tergugat uraian di atas, maka jelas dan terbukti bahwa Penggugat I dan PenggugatII tidak berhak untuk menggugat kepada Tergugat maupun Turut Tergugat serta Pengadilan Negeri Purwakarta tidak berhak dan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat mohon agar;

Dalam Eksepsi:Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II ditolak atau tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:Menolak gugatan Penggugat I dan Pengugat II untuk seluruhnya:

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya tidak diulangi lagi di sini, dianggap telah dituangkan dalam putusan ini, yaitu:

Replik Penggugat-Penggugat tanggal 1 Mei 1991;Duplik Tergugat/Turut Tergugat tanggal 30 Mei 1991;Duplik Tambahan tanggal 10 Juni 1991;Kesimpulan masing-masing tanggal 9-10-1991;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya baik Penggugat- Penggugat maupun Tergugat/Turut Tergugat telah mengajukan dipersidangan surat-surat bukti photo copy bermaterai cukup dan yang telah disesuaikan dengan aslinya yaitu dari Penggugat-Penggugat:

1. Photo copy Surat Pernyataan, tanggal 21 April 1991 dari M. Sobari alias Muhron bin Darmawijaya dan kawan-kawan, (P-l);

109

2. Photo copy Surat Pernyataan, tanggal 21 April 1991 dari M. Sobari alias Juhron dan kawan-kawan yang dilegalisir Notaris Poedjanti Soemakto, SH„ Nomor: 331/1991, (P-3);

3. Photo copy Surat Kematian Julaeha binti Darmawijaya nomor: 83/ l.b,1004/IV/90, tanggal 16 April 1990, (P-3a);

4. Photo copy Surat Pernyataan dari M. Sobaro bin Darmawijaya dan kawan- kawan, tanggal 20 Mei 1991 yang diketahui Kepala Kelurahan Nagrikidul Nomor: 493/U-1004/V/91, (P-3b);

5. Photo copy Surat Memberi Tanah dengan Mutlak, tanggal 20 Agustus 1955, (P-4a);

6. Photo copy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Julaeha, dari Kepala Cabang Djawatan Pendaftaran Tanah Purwakarta, tanggal 23-8-1955, (P-4b);

7. Photo copy Tanda Penerimaan Uang untuk Pendirian Bangunan dari Kabupaten Puwakarta, tanggal 6 Januari 1956, (P-4c);

8. Photo copy Idinan Mendirikan Bangunan-Bangunan Dalam Daerah Kabupaten Purwakarta, tanggal 9 Pebruari 1956 (P-4d);

9. Photo copy Tanda Penerimaan Uang untuk Mendirikan Bangunan dari Kepala P.U. Kabupaten Purwakarta, tanggal 17 Pebruari 1958, (P-4e);

10. Photo copy Perinci Ongkos-ongkos biaya mendirikan bangunan Rumah Tinggal, dari Djum Sempadan Daerah, R. Ramelan, (P-4f);

11. Photo copy daftar Upah Djawatan Padjak atas nama Julaeha binti Darmawijaya, untuk bikin dapur dan perbaikan rumah, (P-4g + P-4b);

12. Photo copyy Surat Idinan Mendirikan Bangunan Dalam Daerah Swatantra Tingkat II Purwakarta Nomor: 1276 Bang/DFD/59 tanggal 15 April 1959, (P-4i)

13. Kwitansi bukti penerimaan uang Rp.20,30,- dari N.V. Gebeo, atas nama Julaeha tanggal 3-11-1955, (P-4y) ;

14. Photo copy Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang PBB, tahun 1988, atas nama Julaeha Nomor: 886, (P-4k) ;

15. Photo copy Surat Petikan Jumlah Terhutang PBB, tahun 1987, atas nama Julaeha Nomor: 886, (P-4L) ;

16. Photo copy Surat Ketetapan Ipeda atas nama Julaeha nomor: Kohir 886, Tahun 1982 dan tahun 1980, (P4m + P-4n) ;

110

17. Photo copy Pemberitahuan Ipeda dari Kabupaten Purwakarta, tahun Pajak 1977 nomor: 886 atas nama Julaeha, (P-4-o);

18. Photo copy Surat Jual-tanah mutlak, dari Nyi Eha kepada Ny. Julaeha, tanggal 15 Maret 1960, persil tanah 20 a.d.I kikitir nomor: 160, berikut rumahnya di Pasar Rebo nomor: 223/b, (P-5);

19. Photo copy Surat Jual Mutlak Tanah dari M. Sobari kepada Julaeha, tanggal 15-7-1967 tanah persil nomor: 20 a. D.I, 'seluas 160 M2, (P-5b);

20. Photo copy Surat Tanda tangan Jual beli Mutlak, tanggal 4-6-1960, tanah kikitir nomor: 1779, persil nomor: 75 b. d.III, seluas 0,027 da. terletak di desa Nagrikaler, (P-6a);

21. Photo copy Surat Ketetapan Padjak Hasil Bumi nomor: 59, atas nama Nyi Djudju, nomor 4038, atas tanah seluas tersebut dalam kikitir nomor: 1779, (P-6b);

22. Photo copy Surat Jual-beli tanah Mutlak, tanggal 15-11-1965 dari S. Maksum dan isterinya kepada Julaeha, atas tanah kikitir nomor: 1524, persil 10 a. d.I 003711 A, beserta lampirannya Photo copy Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama Julaeha, tanggal 17-8-1972, nomor: 2384, atas tanah persil nomor: 10 a. tersebut, (P-7);

23. Photo copy Surat Persetujuan Jual-beli tanah sawah dengan mutlak, tanggal ....-8-1960, dari Sanusi kepada Ny. Djudju-Salim, (P-8);

24. Photo copy Surat Keterangan Jual Beli Mutlak Dua Bagian Tanah Darat, tanggal 13 Oktober 1987, dari Ahmu Cs. kepada Julaeha, tanah di Cigedogan, kikitir nomor: C. 1662, atas nama Baah, persil nomor: 21 a. D.IV seluas 1.236,25 M. dan 500,20M, (P-9a);

25. Photo copy Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Ipeda atas nama Ny. Julaeha, tanggal 22-10-1987, (P-9b);

26. Photo copy Surat Keterangan Jual beli tanah darat, tanggal 6 Desember 1975, dari penjual Ny. Juariah kepada pembeli Ny. Siti Julaeha, (P-lOa);

27. Photo copy Surat Ketetapan Ipeda nomor: Code 8/0, huruf C-2782, atas nama Nyi Siti Julaeha, (P-lOb);

28. Photo copy Akta Jual-Beli nomor: 30/2/X/1977, tanggal 13 Oktober 1977 dari H. Majid kepada Julaeha, (P-11);

29. Photo copy Akta Jual Beli nomor: 86/02/Agr/1982, dari Rumiatmaja kepada Ny. Julaeha, (P-12);

30. Photo copy Surat Ketetapan Ipeda, huruf C. nomor: 1146 atas nama Tuan Salim/Djudju, tanggal 11-10-1975, (P-13) ;

111

31. Photo copy Surat Keterangan Jual Beli Mutlak, tanggal 8 Oktober 1979, dari Ny. Eha kepada Ny. Djudju, (P-14a);

32. Photo copy Surat Ketetapan Ipeda, huruf C. nomor: 669, atas nama Eha, tanggal 2 Pebruari 1976, (P-14b);

33. Photo copy daftar Keterangan obyek Ipeda, nomor: 1380 atas nama: Julaeha, tanggal 10-3-1985, (P-15);

34. Photo copy Surat Nikah nomor: 487/6249 atas nama Salim Umar dengan Ny. Julaeha, (P-16);

35. Daftar Tanah Darat dan Sawah guna-kaya almarhumah Ny. Julaeha dan Salim bin Umar, tanggal 20 Juni 1991, (P-17);

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut juga saksi-saksi ada dimajukan Penggugat-Penggugat yang didalam persidangan didengar dibawah sumpah yaitu : 1. Djamsari Muchtar, 2. Mas Sobari, 3. Juhro Suhendi dan Engging Prawirasaarnita ;

Menimbang, bahwa pihak tergugat mengajukan surat-surat bukti bantahan berupa:

1. Photo copy Surat Tanda Pembayaran PBB. atas nama Sanusi/Salim kohir nomor 1456, tahun Pajak 1990, (T-l);

2. Photo copy"Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang PBB. tahun 1989 nomor: kohir 36 atas nama Salim, (T-2);

3. Photo copy Surat Pernyataan, tanggal 1 Januari 1984, dari Ita Sasmita, (T-2a);

4. Photo copy Surat Pernyataan, tanggal 1 Januari 1984 dari Salim, (T-2b);

5. Photo copy Tanda Pembayaran PBB. Kohir nomor: 1200, atas nama Salim tahun Pajak 1990, (T-3);

6. Photo copy Surat Keterangan Jual Tanah Mutlak dari Madrodji kepada Salim Umar, tahun 1973, (T-4);

7. Photo copy Surat Ketetapan Ipeda, huruf C. nomor: 709, atas nama Salim Umar, tanggal 23-1-1973, (T-4a);

8. Photo copy Surat Pemberitahuan Ipeda nomor: 38752, kohir F.709, atas nama Salim tahun 1977, (T-4b);

9. Photo copy Surat Ketetapan Ipeda, kohir nomor: F.709 atas nama Salim tahun 1976, (T-4c);

112

10. Photo copy Surat Jual Beli Tanah Mutlak, tanggal 22 April 1987 dari Rd. Adjuk kepada Salim Umar, (T-5a);

11. Photo copy Tanda Terima Uang dari Salim oleh Rd. Adjuk, Rp. 100.000,-, (T-5b);

12. Photo copy Surat Jual Mutlak Tanah dari Ny. Maimunah kepada M.Usup bin Ahim, tanpa tanggal, (T-6a);

13. Photo copy Tanda Terima Uang Rp. 2. 075.000,- oleh M. Jusuf dari Salim bin Umar, tanggal 6-10-79, (T-6b);

14. Photo copy Surat Pemberitahuan PBB. atas nama Salim nomor seri: 000290 nomor induk: 114 huruf I, (T-7);

Menimbang, di samping surat-surat bukti, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar baik diatas sumpah maupun tidak yaitu : 1. Ucup bin Faturochman, 2. H. faturochman, 3. Hasan bin Karyamah, 4. Entang Ahmad bin Ahmud, dan 5. Acim bin Astu;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak telah menyerahkan kesimpulannya (konklusi) dalam persidangan dan menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon keputusan;

TENTANG HUKUMNYA:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat turut Tergugat ada mengajukan eksepsi dalam dua hal, antara lain bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini berhubung perkara waris dimana pihak-pihak beragama Islam berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor: 7 Tahun 1989 dan tentang keadaan Penggugat- Penggugat tidak mempunyai kwalitas sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat yang mengandung kompensasi Pengadilan Negeri untuk mengadili telah diberi pertimbangan tersendiri dan telah diputuskan dengan keputusan sela, sedang bagian kedua oleh diri Tergugat ini oleh sebab mengenai hal-hal pembuktian dan sudah menyinggung pokok perkara, maka hal ini akan dipertimbangkan bersama- sama pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat-Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

113

Menimbang, bahwa dari uraian Penggugat-Penggugat yang padapokoknya mendalilkan:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat adalah anak kandung dari Ny. Julaeha binti Darmawijaya, atas pernikahannya Julaeha dengan almarhum Aon ;

2. Bahwa setelah ayah Penggugat almarhum Aon meninggal tahun 1943, ibu Penggugat-Penggugat Julaeha menikah lagi dengan Tergugat (Salim bin Umar) di tahun 1953 ;

3. Bahwa semasa hidupnya ibu Penggugat-Penggugat Ny. Julaeha di tahun 1955 ada menerima warisan dari orang-tuanya berapa sebidang tanah 400 M2 persil nomor: 20 a. D.I, kikitir nomor: 210, yang diatasnya berdiri sebuah ramah, tanah mana disebut tanah Asal Pusaka ;

4. Bahwa di samping tanah asal pusaka ini, almarhumah Ny. Julaeha meninggalkan harta guna kaya dalam perkawinannya dengan Tergugat (Salim Umar) berapa tanah darat dan sawah, yang terletak baik di Nagrikidul, Sandangkasih, Nagritengah, di Desa Cihuni, Lebak Anyar di Kabupaten Purwakarta ;

5. Bahwa dalam pembelian harta guna kaya tersebut ada yang tertulis atas nama almarhumah Julaeha dan ada juga dalam nama Tergugat ;

6. Bahwa para Penggugat sebagai anak kandung almarhumah Julaeha setelahnya meninggal dunia telah meminta bagian harta pusaka dan guna kaya peninggalan almarhumah Julaeha dari Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak acuh dan telah menguasai dan menikmati sendiri harta guna kaya tersebut beserta harta pusaka tersebut, dengan mengabaikan hak Penggugat-Penggugat;

7. Bahwa baik Tergugat dan Turut Tergugat telah bersama-sama menguasai harta peninggalan guna-kaya maupun tanah pusaka peninggalan Julaeha,dan tidak bersedia membagi dengan para Penggugat merasa dirugikan dan mohon agar para Penggugat dinyatakan berhak atas harta peninggalan bagian dari guna kaya tersebut dan tanah asal pusaka, terperkara ;

Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat:- Bahwa semestinya para Penggugat-Penggugat tidak perlu ribut-ribut

soal warisan, karena setelah Tergugat kawin dengan almarhumah Julaeha, para Penggugat telah dibesarkan dan dipelihara Tergugat sebagai bapak tiri;

114

- Bahwa menurut hukum Islam apabila suami meninggal, maka isteri mendapat pusaka dan apabila isteri meninggal, suami mendapat pusaka;

- Bahwa karena dalam perkawinan Tergugat dengan Julaeha tidak ada anak, maka Tergugatlah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Julaeha;

- Bahwa harta pusaka almarhumah Julaeha atas tanah seluas 400 M2 beserta bangunan diatasnya tidaklah Tergugat bermaksud; menghakiminya, cuma berdasarkan wasiat dari Julaeha diberikan hak pada Tergugat menempatinya sampai akhir hayatnya;

- Bahwa tentang harta guna kaya Tergugat dengan almarhumah Julaeha, para Penggugat tidak berhak, karena semua itu hasil jerih payah Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab-menjawab para pihak beserta dalil- dalil yang dikemukakan seperti diatas, ternyata dalil-dalil Penggugat untuk sebagian telah diakui Tergugat, walaupun bagian lain dibantah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui Tergugat antara lain ialah:

1. Benar para Penggugat anak kandung almarhumah Julaeha dengan almarhum Aon ;

2. Benar ibu para Penggugat, janda Julaeha dikawin Tergugat tahun 1953, setelah Julaeha bercerai mati dengan Aon;

3. Benar bahwa tanah seluas 400 M2, persil nomor: 20 a. D.II dan bangunan diatasnya ditempat Jalan Kapten Halim Purwakarta, adalah harta pusaka almarhumah Ny. Julaeha;

4. Benar tanah dan bangunan pusaka itu masih tetap dikuasai Tergugat;5. Benar ada harta guna-kaya antara Tergugat dengan almarhumah

Julaeha, yang dibeli atas nama Julaeha dan Tergugat;6. Benar para Penggugat telah minta bagian haknya atas harta guna-

kaya itu kepada Tergugat, tetapi tidak diberikan Tergugat dan semua harta guna-kaya tersebut masih dikuasai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh sebab diakui pihak Tergugat, menurut Majelis atas hal tersebut tidak perlu lagi Penggugat dibebani wajib bukti akan tetapi tentang ada tidaknya hak para Penggugat atas harta pusaka dan guna-kaya perlu pembuktian dan demi hukum Majelis akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa juga karena diakui pihak Tergugat, Penggugat untuk pembuktiannya telah mengajukan surat-surat bukti P-l sampai dengan P-17, beserta saksi-saksi 4 (empat) orang yaitu Jamsari Muchtar dan kawan-kawan;

115

Menimbang, bahwa menurut surat bukti produk P-16, surat nikah nomor: 487/6249, benar bahwa tahun 1953, dimana waktu kawin itu status almarhumah Julaeha adalah janda;

Menimbang, bahwa menurut surat bukti produk P-3a dan P-3b, surat kematian nomor: 83/1 .b. 1004/1V/90, tanggal 16 April 1990, surat pernyataan tanggal 20 Mei 1991, benar Ny Julaeha binti Darmawijaya telah meninggal dunia tanggal 13 April 1990;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-l dan P-2, benar bahwa Penggugat- Penggugat adalah putera almarhumah Ny. Julaeha dari perkawinannya dengan almarhumah Aom (suami I dan semasa hidupnya Ny. Julaeha itu di tahun 1955 ada menerima pusaka dari orang tuanya almarhumah Darmawaj iya berupa tanah darat seluas 400 m2 persil nomor: 20 A kikitir nomor: C.210, di blok Pasar Rebo, beserta dengan rumah di tempat dikenal dengan Jalan Kapten Halim Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-4 sampai dengan P-15, terbukti bahwa tanah-tanah sawah dan tanah darat, sepanjang perkawinan almarhumah Ny. Julaeha dengan Tergugat yang dibeli atas nama Julaeha dan ada atas nama Tergugat;

Oleh sebab mana setelah Ny. Julaeha meninggal dunia dalam warisan dikwalifikasikan sebagai harta guna-kaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bantahan dari Tergugat sendiri membenarkan bahwa menurut T-l sampai dengan T-6, tanah-tanah terpekara dibeli Tergugat semasa perkawinannya dengan almarhumah Ny. Julaeha;

Menimbang, bahwa pun juga baik saksi-saksi Penggugat-Penggugat maupun saksi Tergugat, menguatkan facta bahwa tanah-tanah terpekara dibeli selama masa perkawinan almarhumah Ny. Julaeha dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat-Penggugat menggugat agar kepadanya diberikan harta pusaka peninggalan almarhumah Ny. Julaeha dan juga harta guna-kaya bagian almarhumah Ny. Julaeha;

Menimbang, bahwa perkara ini dimajukan setelah berlakunya Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989, maka menurut pertimbangan Majelis oleh sebab disamping obyeknya masih dipersengketakan juga karena tidak terbukti pihak-pihak dalam sengketa ini akan mempergunakan hukum waris Islam (Faraidh), maka Majelis akan mempertimbangkan masalah persengketaan dengan hukum adat;

116

Menimbang, bahwa karena pihak-pihak baik Penggugat maupun almarhumah Julaeha adalah warganegara Republik Indonesia asal Jawa-Barat (suku Sunda) dan obyeknya yang dipersengketakan hak kebendaan menurut waris suku Sunda maka Majelis mempergunakan hukum adat Sunda (Jawa- Barat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Jawa-Barat, yang didasarkan kepada jurisprudensi, segala barang-barang pusaka hanya dapat diwariskan kepada ahli waris keturunan darah (Vide: Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 82 K/Sip/1957, tanggal 5 Maret 1958);

Menimbang, bahwa oleh sebab terbukti bahwa Penggugat-Penggugat adalah anak kandung (turunan darah) almarhumah Ny. Julaeha, maka para Penggugat berhak mewarisi harta pusaka peninggalan almarhumah Ny. Julaeha yaitu tanah 400 M2 persil nomor: 20 A kikitir nomor: 210, blok Pasar Rebo, beserta bangunan diatasnya ditempat dikenal dengan Jalan Kapten Halim Purwakarta, sedang Tergugat adalah suami, oleh sebab mana tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum adat yang berlaku di Jawa-Barat juga yang tertuang dalam jurisprudensi Indonesia, putusan Mahmakah Agung Republik Indonesia nomor: 2 K/Sip/1959 tanggal 28-1-1959, ditentukan bahwa jika suami/isteri meninggal dunia, maka suami/isteri hanya berhak dari guna- kaya peninggalan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat-Penggugat untuk menetapkan Penggugat I dan Penggugat II anak kandung almarhumah Ny. Julaeha dan sebagai ahli waris almarhumah Ny. Julaeha tersebut, karena terbukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan agar menetapkan bahwa Tergugat adalah duda-mati dari almarhumah Ny. Julaeha, karena terbukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan untuk menyatakan bahwa tanah seluas 400 M2 persil nomor: 20 a. D.I termasuk kikitir nomor: C.210 beserta bangunan yang kondisi diatasnya terletak di Nagrikidul Purwakarta, adalah harta pusaka almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya, karena terbukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang menuntut supaya tanah dan sawah tersebut dalam butir 7 surat gugat adalah harta guna-kaya antara Ny. Julaeha binti Darmawijaya dengan pihak Tergugat yang belum dibagi waris, karena terbukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan tentang supaya dinyatakan Penggugat- Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan berhak atas harta peninggalan

117

guna-kaya tersebut diatas masing-masing mendapat setengah bagian, karena terbukti baik Penggugat maupun Tergugat akhli waris berdasarkan hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang mohon sita-jaminan sah dan berharga, sepanjang sawah/tanah yang tersebut dalam surat gugatan Penggugat tanggal 4 Maret 1991 karena telah diletakkan berdasarkan hukum, dapat dikabulkan dengan beberapa kekecualian;

Menimbang, bahwa disamping adanya permohonan Penggugat-Penggugat sendiri tanggal 5 Nopember 1991 untuk sita jaminan atas beberapa barang- barang harta peninggalan yang telah disita, karena ada kekhilapan waktu memohonkannya juga karena memang pada dasarnya sita tersebut bukan sebagai jaminan utang-piutang melainkan sita penjagaan atas barang-barang guna-kaya yang dipersengketakan, sedang atas barang pusaka kedua pihak mengakui, karenanya tidak ada relevannya untuk disita, oleh sebab mana pengesahan sita tersebut dipandang cukup atas sebagian barang-barang yang disita, sedangkan barang pusaka dan selainnya seperti diuraikan dalam diktum putusan dikecualikan;

Menimbang, bahwa gugatan tentang supaya dinyatakan para Penggugat I dan II berhak mewarisi atas harta peninggalan pusaka almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya, tanah darat seluas 400M2 persil nomor: 20 A. D. I kikitir C. 210 yang diatasnya berdiri bangunan permanen, terletak di Kelurahan Nagrikidul Purwakarta, karena terbukti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan tentang pemisahan dan pembagian harta guna-kaya antara Penggugat-Penggugat sebagai akhli-waris almarhumah Julaeha binti Darmawijaya dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan yang menuntut Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa setiap harinya sebesar Rp. 100.000,- apabila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, karena tidak cukup alasan hukumnya, ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutatn agar Turut Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan Pengadilan Negeri Purwakarta, karena berdasarkan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena ada dalil dari Tergugat bahwa semua harta guna-karya adalah atas hasil keringatnya, maka dalil tersebut tidak beralasan karena berdasarkan Jurisprudensi dengan putusan Mahkamah Agung Republik

118

Indonesia nomor: 51 K/Sip/1956 bahwa semua harta yang diperoleh selama perkawinan adalah guna-kaya sekalipun harta atas hasil kegiatan suami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi yang telah diuraikan diatas, maka atas semua guna-kaya yang dipersengketakan maka Tergugat sebagai suami dari almarhumah Julaeha tersebut hanya berhak 1/2 dari harta guna- kaya tersebut, sedang bagian dari almarhumah Julaeha juga 1/2 dari harta guna-kaya tersebut, yang dalam hal ini karena terbukti para Penggugat akhli- warisnya, maka Penggugat-Penggugat berhak menerima bagian yang setengah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada, bahwa barang- barang guna-kaya tersebut, dibeli ada yang tertulis atas nama Ny. Julaeha dan bagian lain atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa tanah/barang guna-kaya kikitir nomor: 1380 persil nomor: 31 D.I seluas 700 M2, kikitir nomor: 1142 persil nomor: 31 D. II seluas 780 M2 dilokasi Lebak Anyar, demikian juga kikitir nomor: 1966 persil nomor: 23 S. IV seluas 880 M2 di blok Polri, kikitir nomor: 19— persil nomor: 75 b. D. III seluas 270 M2, yang menurut Tergugat telah dijual para Penggugat, hal mana tidak dibantah para Penggugat, oleh sebab mana untuk pembagian masing-masing hams diperhitungkan kemudian;

Menimbang, dengan pertimbangan di atas, untuk memudahkan pembagian mereka kelak atas tanah-tanah yang sudah terjual sebelum perkara ini, maka permohonan Penggugat dalam gugatannya supaya tanah-tanah yang akta jual- belinya tertulis atas nama Ny. Julaeha atau nama Tergugat, buat sementara dianggap menjadi bagian masing-masing, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pembuktian Penggugat-Penggugat, ternyata perkara ini tidak ada sangkut pautnya dengan Tumt-Tergugat kecuali tentang bahwa pihaknya atau siapa saja hams tunduk pada keputusan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tadi maka gugatan Penggugat telah terbukti untuk sebagian saja oleh sebab mana hams dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan terbukti dan dikabulkan, maka Tergugat ada dipihak yang kalah dan hams dibebani membayar semua ongkos- ongkos perkara, yang ditaksir sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

119

Mengingat akan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat/Turut-Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan dan menetapkan bahwa Penggugat I dan Penggugat II

adalah anak-anak kandung almarhumah Ny. Julaeha serta sebagai para akhli waris almarhumah Ny . Julaeha binti Darmawijaya tersebut;

3. Menyataka dan menetapkan pula bahwa Tergugat adalah duda mati almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya;

4. Menyatakan bahwa:a. Tanah darat seluas 400 M2 persil 20 a. D.I termasuk kikitir

nomor: C. 210 yang diatasnya berdiri bangunan permanen terletak di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan dan Kabupaten Purwakarta yang batas-batasnya terurai dalam gugatan, adalah harta-pusaka peninggalan almarhumah Ny. Julaeha binti Darmawijaya, sedang;

b. Tanah-tanah darat sawah tersebut di bawah ini, adalah harta peninggalan berupa guna-kaya dari almarhumah Julaeha binti Darmawijaya dengan Tergugat yang belum dibagi wariskan, yaitu:1. Tanah darat seluas 160 M2, kikitir nomor: 1402, akta jual-

beli nomor: 336 sertipikat nomor: 94, yang batas-batasnya:Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat

tanah Badar; tanah Munah; tanah Julaeha; tanah Adung;

terletak di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta;

2. Tanah darat seluas 99 M2 kikitir nomor: 203, 1402, 1404, termasuk persil nomor: 20 a. D.I dengan batas-batasnya:

120

Sebelah Utara : tanah Julaeha;Sebelah Selatan : tanah Juhron (Sobari);Sebelah Timur : tanah Gudang Garam (kios) dan Ny.

N. Munas;Sebelah Barat : tanah Juhron (Sobari);terletak di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta;

3. Tanah darat, kikitir nomor: 1779 persil nomor: 75 b. D.III seluas 270 M2, di blok Ciharashas Kelurahan Nagritengah Kecamatan Purwakarta, dengan batas-batasnya:Sebelah Utara Sebelah Selatan Sebelah Timur Sebelah Barat


4. Tanah sawah seluas 0,088 Ha. kikitir nomor: 1966 persil nomor: 23 S. IV di blok Lapangan Polri (Pumawarman) Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

sawah Ny. Mulyati; sawah Wiwi;Jalan Desa;Selokan;

5. Tanah darat seluas 0,319 Ha. kikitir nomor: 2782 persil 19 b. D.V, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah Holil; tanah Bang Ali; tanah Usup; tanah H. Rukiah;

terletak di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta;

6. Tanah darat seluas 736 M2 kikitir nomor: 3810 persil 21 a. D.II dengan batas-batasnya;Sebelah Timur : tanah Tangtang/Julaeha;Sebelah Barat tanah Idun/Makmun;

121

Sebelah Utara : tanah DPU;Sebelah Selatan : tanah Haris/Jata;terletak di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta;

7. Tanah darat 0,037 Ha. kikitir nomor: 36 (2384), persil 10a. D.I, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah D. M. Jumana; tanah R. Jayamimbar;Jalan Raya Basuki Rakhmat; tanah Jaan;


Tanah darat seluas 0,120 Ha. kikitir nomor: 1200 persil 22 D.II dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah Apud; tanah Atang; tanah Samad; tanah Negara (GG);


9. Tanah darat yang sekarang telah menjadi sawah seluas: 0,780 Ha. kikitir nomor: 1142, persil 31 D.II dengan batas- batasnya:Sebelah Timur : Selokan Raden;Sebelah Barat : Jalan Desa;Sebelah Utara : tanah Adang;Sebelah Selatan : tanah Bakri;terletak di Desa' Cihuni/Lebak Anyar KecamatanPasawahan;

10. Tanah darat seluas 0,287 Ha. kikitir nomor: 677 persil 23 D.II akta jual beli nomor: 30/2/X/1977 di Blok Krajan, dengan batas-batasnya;Sebelah Timur : tanah Sirod;Sebelah Barat : tanah Kosim;Sebelah Utara : tanah Naman;

122

Sebelah Selatan : tanah Solokan;terletak di Desa Cihuni/Lebak Anyar Kecamatan Pasawahan;

11. Tanah darat seluas 960 M2 kikitir nomor: 845 persil 25 b. D.II akta jual-beli nomor: 86/02/Agr./1982, diblok Krajan, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah Udin; tanah M. Tama; tanah M. Tama; tanah Aceng;


12. Tanah darat seluas 700 M2 kikitir nomor: 1380 persil: 31 D.II dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah Adang; tanah Enti Kanta; tanah Adang; tanah Maskub;

terletak di desa Cihuni/Lebak anyar Kecamatan Pasawahan dan tanah tersebut sebahagian ada yang telah jadi sawah;

13. Tanah darat seluas 4.020 M2 kikitir nomor: 1146 persil 26a. D.II, sekarang tanah tersebut telah dirubah menjadi sawah, dengan batas-batasnya:Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Utara Sebelah Selatan

tanah Sumian Amai;Solokan Raden; tanah Madsamun;Jalan Desa;


5. Menyatakan bahwa para Penggugat (I dan II) dan Tergugat berhak atas harta peninggalan guna-kaya tersebut diatas masing-masing mendapat setengah bagian:Serta menyatakan bahwa tanah-tanah yang akta jual-belinya resmi tertulis atas nama almarhumah Julaeha atau Tergugat, buat sementara

123

dianggap menjadi bagian masing-masing untuk memudahkan pembagian sampai nanti perhitungan mencapai jumlah setengah bagian masing-masing;

6. Menyatakan sita-jaminan sah dan berharga, terkecuali atas tanah- tanah:

1. seluas 400 M2 kikitir nomor: 210 D.I persil 20 a. lokasi di Kelurahan Nagrikidul Kecamatan Purwakarta;

2. seluas 990 M2 kikitir nomor: 1527 persil 23 D.V lokasi di Kelurahan Sindangkasih Kecamatan Purwakarta;

3. seluas 440 M2 kikitir nomor: 39/896 persil 23 b. D.I lokasi di desa Lebak Anyar/Cihuni Kecamatan Pasawahan;

7. Menyatakan bahwa pemisahan dan pembagian harta guna-kaya antara para Penggugat dengan Tergugat sebagai akhli waris almarhumah Julaeha binti Darmawijaya sah menurut hukum;

8. Menyatakan bahwa para Penggugat (I dan II) berhak mewarisi harta pusaka peninggalan almarhumah Julaeha binti Darmawijaya berupa tanah darat seluas 400 M2 persil nomor: 20 a. D.I. kikitir nomor: C. 210 beserta bangunan permanen diatasnya yang terletak di Kelurahan Nagrikidul Purwakarta tersebut diatas:

9. Menghukum Turut-Tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari Tergugat untuk tunduk dan mentaati keputusan Pengadilan Negeri Purwakarta;

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 315.000,- (tigaratus limabelas ribu rupiah);

11. Menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan dari hari: KAMIS, tanggal 14 November 1900 Sembilan Puluh Satu, oleh kami D. D. Siahaan, SH. selaku Ketua Majelis, RS. Damanik, SH. dan Aris Russel, SH, Hakim-Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, H. Nenden Khaerani, SH. selaku Panitera-Pengganti dan kuasa masing-masing pihak yang berperkara.

124

KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN

TATA USAHA NEGARA

Pihak yang berperkara:Tergugat : 1. Djaonah

2. Sa‘di Fadil Sa'di melawan

Tergugat 1. Walikotamadya Jakarta Pusat2. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan

Bangunan (P.B.B)3. Sekretaris Keluranan Utan Kayu Selatan4. Lurah Kelurahan Rawasari5. Camat Kecamatan Cempaka Putih6. Koordinator BINPAM pada Bagian Umum Dit. Jen.

Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum.

Perkara ini adalah mengenai kepemilikan atas tanah, yang diperkarakan dalam perkara lain yaitu antara Ny. Pelcik Rosita Sitepu sebagai Penggugat melawan Walikotamadya Jakarta Pusat sebagai Tergugat, yang masih dalam proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG - RI. : No,. 88/K/TUN/1993.

Tanggal, 7 Sepetember 19941. Ny. Karlinah PA. Soebroto, SH.2. H.L. Rukmini, SH.3. German Hoediarto, SH.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGITATA USAHA NEGARA JAKARTA: No. 101/B/1992/PT. TUN. JKT.

Tanggal 15 Maret 1993.

125

1. Ny. Asma Samik Ibrahim, SH.2. Dra. Ny. Tamroekmi M.

Chanijoen, SH3. Ny. Seyfulina Fachrudin, SH.

PUTUSAN PENGADILAN TATAUSAHA NEGARA JAKARTA : No. 102/G/1992/TN/PTUN. JKT.

Tanggal 26 September 19921. Ny. Soepantariyah Soebandi,

SH.2. Ny. H. Aisyah, SH.3. H. Nardi, SH.

KAIDAH HUKUM : "Meskipun sengketa itu terjadiakibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata."

126

PUTUSANReg. No. 88 K/TUN/1993

"D EM I KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. DJAONAH. kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu rumah tangga, berlamat di Gang Anwar 11 RT. 13/01 Kampung Melayu, Janitegara, Jakarta Timur.

2. SA'AD FADIL SA'DI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Percetakan Negara Rt. 01/07 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Keduanya dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Achmad Djauhari, SH. dan Hasyim Nahumarury, SH., Advokat dan Pengacara dan Asistennya, beralamat di Gang Anwar II No. 9 Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur. PEMOHON KASASI, DAHULU PENGGUGAT/PEMBANDING.

Melawan

1. WALIKOTAMADYA JAKARTA PUSAT, berkedudukan di Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta Pusat.

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB), berkedudukan di Jalan K.S Tubun Nomor 10 Jakarta Pusat.

3. SEKRETARIS KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN,berkedudukan di Jalan Utan Kayu Nomor 65 Jakarta Timur.

127

4. LURAH KELURAHAN RAWASARI, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, berkedudukan di Jalan Abadi Gang V Jakarta Pusat.

5. CAMAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 25 Jakarta Pusat.

6. KOORDINATOR BINPAM pada BAGIAN UMUM DITJEN. BINA MARGA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, berkedudukan di Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Bara Jakarta Selatan.TERMOHON KASASI I S/D VI, DAHULU TERGUGAT I S/D VI/ TERBANDING.

Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat-surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I s/d VI sebagai Tergugat I s/d VI dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil:

Bahwa tergugat I telah menerbitkan:

1. Surat Perintah Bongkar Nomor 4320/1.785.2 tanggal 26 Desember 1992(P-1);

2. Surat Perintah Bongkar (Peringatan ke II) Nomor 629/1.785.2 tanggal 17 Februari 1992 (P-2);

3. Surat Perintah Bongkar (Peringatan terakhir) Nomor 700/1.785.2 tanggal 20 Februari 1992 (P-3);yang ditujukan kepada Ny. P. Rosita Sitepu, penghuni bangunan di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dengan alasan karena bangunan tersebut merupakan bangunan liar dan didirikan di atas tanah milik orang lain (Girik C Nomor 157 sisa);

Bahwa dengan diterbitkannya bukti P-1 s/d P-3 tersebut, Penggugat I dan II sangat dirugikan sebab Tergugat I telah mengakui girik C nomor 157 sisa tersebut tanahnya adalah kepunyaan:

1. Penggugat I berdasarkan Girik C Nomor 396 Persil Nomor 18 Blok SII luas 2.740 M2 (P-4);

2. Penggugat II berdasarkan girik C Nomor 29 Persil Nomor 18 Blok SII, luas 2.200 MPT2PT (P-5);

128

Bahwa terbitnya bukti P-l s/d P-3 tersebut didasarkan ada surat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang diterbitkan secara salah atau keliru dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya surat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tersebut merupakan surat-surat yang mengandung cacat hukum;

Bahwa oleh karena bukti P-l sampai dengan P-3 diterbitkan oleh Tergugat I dan berdasarkan surat-surat Tergugat II s/d Tergugat VI yang mengandung cacat hukum, maka bukti P-l s/d P-3 tersebut merupakan surat-surat yang mengadung cacat hukum pula;

Bahwa diterbitkan girik C Nomor 157 sisa oleh Tergugat II adalah berdasarkan Surat Pengantar Tergugat III kepada Tergugat II Nomor 051/I. 711.00 tanggal 28 Januari 1987, perihal menyampaikan surat (P-6), yang memuat lampiran-lampiran Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963 (P-7) dan Surat Keterangan Tergugat VI tanggal 9 Februari 1987 (P-8) dan surat-surat P-6 s/d P-8 tersebut sudah jelas girik C yang palsu atau aspal;

Bahwa jauh sebelum Tergugat I dan II menerbitkan surat-surat tersebut, Penggugat I dan II sudah mengingatkan dengan menunjukkan surat bukti asli pemilikan tanah yang berada pada Penggugat I dan II beserta data-data administrasi lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat I dan II adalah pemilik yang sah dari tanah-tanah tersebut, karena tanah-tanah tersebut pada pembukuan di kantor-kantor Tergugat II, III, IV dan V masih tercatat atas nama Penggugat I dan II sebagai pemilik sah;

Bahwa Tergugat IV dan V selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah menanda tangani surat pernyataan seorang yang mengaku sebagai ahli waris R.M. Subari tertanggal 23 Januari 1991 (P-9) untuk menerangkan bahwa R.M. Subari masih mempunyai tanah sisa pada lokasi tersebut seluas ± 14.500 M2 padahal data-data administratif yang terdapat pada kantor-kantor TergugatII, II, IV dan V tanah-tanah tersebut masih tetap tercatat atas nama PenggugatI dan II sebagai pemiliknya yang sah;

Bahwa Tergugat IV selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keterangan Bukti P-8 yang menerangkan seolah-olah tanah milik Penggugat I sesuai girik C Nomor 396 Persil Nomor 18, Blok S.II, luas 2.740 M2 dan tanah milik Penggugat II sesuai girik C Nomor 29 Persil Nomor 18 Blok S.II luas 2.200 M2, telah dibebaskan oleh Proyek Jalan Jakarta By Pass, sedangkan kenyataannya tanah-tanah milik Pengguat I danII tersebut sama sekali belum pernah dibebaskan oleh proyek tersebut, sebab:

129

a. kecuali bukti-bukti asli pemilikan tanah-tanah tersebut semuanya masih berada ditangan Penggugat I dan II juga;

b. Data-data administratif tanah tersebut pada pembukuan Kantor Tergugat II, III dan IV dan V semuanya masih tercatat atas nama Penggugat I danII;

Bahwa bukti-bukti asli pemilikan tanah atas nama Penggugat I tersebut antara lain:

a. Girik C Nomor: 396, Persil Nomor 19, Blok S.II luas 2.740 M2, atas nama Penggugat I (bukti P-4) yang diterbitkan oleh Tergugat II;

b. Keterangan Nomor 7310/6/IPEDA/1986 tanggal 11 Desember 1968 atas nama Penggugat I (bukti P-10) yang di terbitkan oleh Tergugat II, yang menerangkan bahwa tanah sesuai bukti P-4 adalah milik Penggugat I;

c. Gambar tanah milik C Nomor 396, Persil Nomor 18 Blok S.II, tanggal 26 Juni 1963, kedar 1:1.000 Tergugat II, yang membuktikan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat I;

d. Surat Keterangan Tergugat V Nomor 16/18 tanggal 12 Desember 1968 yang diperkuat oleh Tergugat IV (bukti P-12) yang menerangkan bahwa:1. Tanah yang diuraikan dalam surat ketetapan IPEDA Kohir Nomor

396 Blok S.II, menurut Kohir luasnya 2.740 M2, terletak di desa Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, D AS W ATI I Jakarta Raya adalah benar bekas hak milik Adat;

2. Tanahnya adalah tanah Perumahan;3. Tanah tersebut saat ini adalah kepunyaan:

Nama: Djaonah dan Suhaman (Penggugat I);4. Alamat Gang Anwar II RT. 007/02, Balimester Jatinegara;

e. Surat Pernyataan Penggugat I tanggal 24 Oktober 1985 yang dikuatkan oleh Tergugat IV (bukti P-15) yang menyatakan bahwa tanah sesuai dengan bukti P-4 adalah tanah milik sah Penggugat I dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun;

f. Surat Ketetapan IPEDA tahun 1985 tanggal 5 Oktober 1985 (bukti P- 14) yang menerangkan bahwa tanah sesuai dengan bukti P-4 milik sah Penggugat I PBB untuk tahun 1985 telah dibayar lunas;

g. Surat Tergugat IV kepada Tergugat I Nomor 141/1.711/84 tanggal 1 Oktober 1984 perihal girik C Nomor 396 Persil 18 S.II di Jalan Pramuka Kelurahan Rawasari atas nama Penggugat I (bukti P-15) dalam surat

130

mana Tergugat IV mengajukan data-data otentik mengenai tanah milik sah Penggugat I tersebut di atas, antara lain bukti P-11, P-4, P-10, P-12 dan hasil pengecekan di lapangan pada tanggal 12 September 1984, yang terbukti bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak overlaping (tumpang tindih) dengan tanah-tanah yang berbatasan; Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta. tersebut di atas dan berdasarkan keyakinannya, Tergugat IV menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tanah sesuai dengan bukti P-4 yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat hingga saat ini adalah benar kepunyaan Penggugat I;

h. Surat-surat dan bukti-bukti lain yang tidak mungkin Penggugat I sebutkan satu demi satu;

bahwa bukti asli pemilikan tanah atas nama Penggugat II antara lainadalah:

a. Girik C Nomor 29, Persil Nomor 18 Blok S.II, luas 2.200 M2 atas nama KUWIK (bukti P-5) yang diterbitkan oleh Tergugat II;

b. Akta Jual Beli Camat/PPAT Kecamatan Cempaka Putih Nomor 49/ DB .TP/1969 tanggal 11 September 1969 (bukti P-1'6) yang membuktikan bahwa para ahli waris KUWIK pada tanggal 11 September 1969 menjual tanah sesuai bukti P-5 kepada N Y. MARYATUN;

c. Akta Perikatan untuk Jual Beli Notaris J.E. MAOGIMON, SH. Nomor 119 tanggal 11 September 1982 (bukti P-17) yang membuktikan bahwa NY. MARYATUN mengikatkan diri untuk menjual tanah sesuai bukti P-5 dan menyerahkan kepada S A'AD FADIL SA'DI (Penggugat II);

d. Surat Keterangan Tergugat IV yang dikuatkan oleh Tergugat V Nomor 59/22/JP/VI/1985 tanggal 12 Januari 1983 (bukti P -10) yang membuktikan bahwa Penggugat II benar mempunyai sebidang tanah sesuai bukti P-5 berdasarkan bukti P-16 dan P-17; Tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa Pengadilan Negeri;

e. Surat Ketetapan IPEDA tahun 1984 tanggal . . . (Bukti P-19) yang menerangkan bahwa tanah sesuai bukti P-5, milik Penggugat II, PBBnya untuk tahun 1964 telah dibayar lunas;

f. Surat Keterangan Tergugat IV yang diperkuat oleh Tergugat V Nomor - tanggal 13 Maret 1984 (Bukti P-20) yang menerangkan bahwa:

131

1. Tanah yang diuraikan dalam Bukti P-5 menurut Kohir luasnya 2.200 M2 terletak di desa Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Wilayah Jakarta Pusat, adalah benar bekas hak milik adat;

2. Tanahnya adalah tanah perumahan;3. Tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan:

Nama: Ny. Maryatun.Alamat: Jl. Danau Diatas Nomor 75 Rt.0012/03 Kelurahan Bendungan Hilir;

g. Surat Kuasa dari Ny. Maryatun kepada Penggugat II tanggal 23 April 1986, yang dikuatkan oleh Tergugat IV (Bukti P-21) yaitu:Khusus untuk kepentingan mengurus balik nama/riwayat tanah/salinan daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sektor kekuasaan Girik C No. 29;

Persil Nomor: 16 S.II: atas nama KUWIK;Kelurahan: Rawasari;Kecamatan: Cempaak Putih;

h. Surat Keterangan dari Tergugat II Nomor: RIS. 0806/WPJ10/K1.3107/ 1986 tangal 23 Mei 1986 (bukti P-22) yang antara lain menerangkan bahwa berdasarkan catatan pada tata usaha Tergugat II/Buku C Girik/ Surat Ketetapan IPEDA. C. Nomor: 29 tercatat atas nama KUWIK luas 2.200 M2, pada tanggal 23 Mei 1986 tercatat dari C Nomor: 29 atas nama wajib Pajak KUWIK, dijual ke C Nomor: 81 atas nama wajib pajak Ny. Maryatun berdasarkan Akta Pejabat tanggal 11 September 1969 Nomor 49/JB.TP/1969 (bukti P-16);

Sampai hari ini tanggal 23 Mei 1986 masih tercatat seperti hari ini tanggal 23 Mei 1986 masih tercatat seperti pada sub b, sesuai dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat/Barat C Nomor 801 atas nama wajib pajak Ny. Maryatun;

i. Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan, Khusus Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: C 801 atas nama Ny. Maryatun (Bukti P-23) yang tanahnya terletak di Rt. 0013/09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat yaitu tanah BlokS.n, kelas Nasional Tanah 13, luas 2.200 M2 atau Girik C Nomor: 801 atas nama Ny. Maryatun, yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 23 Mei 1986;

132

j. Surat Penggugat II kepada Tergugat V tanggal 29 September 1987, perihal Bantuan pengawasan atas tanah Penggugat II yang terletak di jalan Pramuka dengan Girik Nomor: 29, dengan tembusannya antara lain kepada Tergugat IV (Bukti P-24);

k. Surat dari Kuasa Penggugat I kepada Tergugat I, dengan tembusan antara lain kepada Tergugat V dan Tergugat IV Nomor: 038/JH/Pid/15/IV/1991 tanggal 11 April 1991, perihal Permohonan Pengosongan tanah Jalan Pramuka Rt. 13/09, Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Bukti P-25);'

l. Surat Tergugat I kepada Tergugat V, Tergugat IV, Penggugat II, Penggugat I dan beberapa Pejabat Kotamadya Jakarta Pusat, diantaranya Tergugat II Nomor: 532/1.711 tanggal 7 Februari 1992, perihal Undangan (Bukti P-26) dengan acara Membahas masalah tanah di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih di mana dalam musyawarah tersebut:1. Penggugat I telah memenuhi permintaan Tergugat menunjukkan

semua asli surat-surat bukti pemilikan tanah adat milik Penggugat I, setelah mana surat-surat tersebut semuanya dinyatakan benar;

2. Telah diputuskan untuk melakukan pengukuran ulang terhadap tanah- tanah di Jalan Pramuka Ujung dengan disaksikan oleh para pemilik tanah yang bersangkutan;

m. Surat Tanda Terima surat-surat bukti asli pemilikan tanah girik C Nomor: 29 dan Nomor: 801 milik sah Penggugat II tanggal 18 Februari 1992 (Bukti P-27) yang membuktikan bahwa Tergugat II tanggal 18 Februari1992 baru menyerahkan asli surat-surat milik sah Penggugat II tersebut kepada Lembaga Bantuan Hukum BAWI, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu Penggugat II;Bukti bahwa Tergugat II telah menahan surat-surat bukti asli pemilikan tanah atas nama Penggugat II selama lebih dari 5 (lima) tahun, sejak April 1986 sampai Februari 1992;

n. Surat Sekretaris Wilayah/Daerah DKI Jakarta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat IV, Penggugat II, Kuasa Penggugat I dan beberapa orang Pejabat PEMDA DKI Jakarta Nomor: 84/Und/Sekwilda/ III/1992 tanggal 5 Maret 1992, hal Undangan (Bukti P-28), dengan acara masalah tanah di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dimana dalam rapat tersebut

133

yang dipimpin sendiri oleh Bapak Sekretaris Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta Penggugat I dan Penggugat II telah membuktikan hal- hal yang berhubungan dengan pemilikan tanah-tanahnya;

Bahwa dengan demikian tindakan-tindakan para Tergugat secara berlanjut sejak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat I sebagai puncaknya, yakni dengan menerbitkan surat-surat keputusan yang mengandung cacat hukum dan yang sangat merugikan Pengguat I dan II jelas sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c Undang-Undang No. 5 tahun 1986;

Bahwa pada tanggal 10 Februari 1992 Tergugat I telah mengundang Penggugat I dan II untuk bermusyawarah di kantor Tergugat I, di mana dalam musyawarah tersebut Pengguat I telah memenuhi Perintah Tergugat I, menanyakan surat-surat bukti asli pemilikan tanah Penggugat I. Setelah mana semua surat-surat bukti asli pemilikan tanah milik Penggugat I dinyatakan sebagai surat asli dan behar. Di samping itu telah diputuskan pula untuk mengukur ulang semua tanah-tanah di Jalan Pramuka Ujung disaksikan oleh para pemilik tanah yang bersangkutan tersebut seluruhnya serta untuk dapat menentukan tertindih atau tidaknya tanah sesuai bukti berturut-turut milik sah Penggugat I dan II oleh tanah dengan Girik C Nomor 157 atas R.M. Subari, yang scenarionya baru diciptakan pada waktu belakangan ini saja, oleh para Tergugat kenyataannya Tergugat I entah dengan maksud apa telah melaksanakan pengukuran tanpa menghadirkan Penggugat I dan II, hal mana jelas melanggar asas-asas umum Pemerintah yang Baik yaitu asas Fair play, sebagaimana terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c Undang- Undang No. 5 tahun 1986;

Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I sampai dengan VI dengan menerbitkan surat-surat Keputusan tersebut jelas merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik tanah yang sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dan II menuntut kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah surat-surat keputusan yang dibuat oleh:

a. Tergugat I yang berupa:

1. Bukti P-l, yaitu Surat Tergugat I Nomor 4320/1.785.2 tanggal 26 Desember 1991 perihal Surat Perintah Bongkar;

134

2. Bukti P-2, yaitu Surat Tergugat I Nomor 529/1.785.2 tanggal 17 Februari 1992, perihal Surat Perintah Bongkar (Peringatan ke II);

3. Bukti P-3, yaitu Surat Tergugat I Nomor 700/1.785.2 tanggal 20 Februari 1992 perihal Surat Perintah Bongkar (Peringatan Terakhir);

b. Tergugat II yang berupa:

Girik C Nomor 157 sisa atas nama R.M. Subari, dengan luas tanah 5.205 M2, terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat;

c. Tergugat II yang berupa:

1. Bukti P-6 yaitu Surat Tergugat II Nomor 051/1.711.00 tanggal 28 Februari 1987, perihal menyampaikan surat, berikut 2 (dua) helai surat lampirannya, yaitu:

2. Bukti P-7, yaitu Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963;

3. Bukti P-8, yaitu Surat Keterangan Koordinator BINPAM pada Bagian Umum Direktorat Jenderal Biiia Marga Nomor . . . tanggal 9 Februari 1987;

d. Tergugat IV yang berupa:

Pembubuhan Nomor Registrasi, tanggal, tanda tangan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan cap atau stempel tanda kedinasannya pada Surat Pernyataan Bukti P-9 tanggal 23 Januari 1991 yang dibuat oleh KUSNOTO SUBARI;

e. Tergugat V yang berupa:Pembubuhan Nomor Registrasi, tanggal, tanda tangan sebagai pejabat Tata Usaha Negara dan cap atau stempel tanda kedinasannya pada Surat Pernyataan Bukti P-9 tanggal 23 Januari 1991 yang dibuat oleh KUSNOTO SUBARI;

f. Tergugat VI yang berupa:Bukti P-8, yaitu Surat Keterangan Koordinator BINPAM pada Bagian Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: - tanggal 9 Februari 1987;

135

3. Memerintahkan kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, supaya mencabut surat-surat keputusan mereka masing-masing seprti tercantum pada peti turn butir 2;

4. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, secara bersama- sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, IV dan V masing-masing telah mengajukan eksepsi pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I. Ill, IV dan Tergugat V dalam eksepsi menolak seluruh dalil para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dapat disumpulkan bahwa gugatan Para Pepggugat terhadap Para Tergugat didasarkan dan mengenai Kepemilikan tanah girik Nomor 396 Persil 18 Blok S.II luas ± 2.740 M2 dan Girik C Nomor 29 Persil 18 Blok S.II luas + 2.200 M2 dengan demikian gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada masalah keperdataan yang dalam hal ini menjadi wewenang dari Peradilan Umum bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I patut dikesampingkan oleh karena Surat Perintah Bongkar tersebut tidak ditujukan kepada Para Penggugat melainkan kepada NY. PERCIK SITEPU yang dalam hal ini terbukti tidak ada hubungan hukum dari Surat Perintah-surat perintah Bongkar tersebut;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang 'ditujukan kepada Tergugat III, IV dan Tergugat V telah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 karena obyek Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan pada:

1. Surat Nomor 051/1.711.00 tanggal 28 Januari 1987;2. Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963;3. Surat Pernyataan tanggal 23 Januari 1991;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

136

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat-penggugat kecuali apa yang dengan tegas telah diakuinya;

2. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan terhadap Tergugat II oleh Penggugat-penggugat menyangkut penerbitan Girik C Nomor 157 sisa didasarkan atas:- adanya kepalsuan dan- cacat-cacat hukum;Akan tetapi dalam gugatannya bukannya kepalsuan atau cacat hukum dari surat yang bersangkutan (bukti P-6, P-7 dan P-8 yang ditonjolkan, melainkan bukti-bukti kepemilikan yang nota bene bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa kebenarannya;

3. Bahwa apa yang Tergugat II uraikan pada butir II tersebut di atas adalah termasuk bidang tugas Peradilan Umum untuk memeriksanya;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat II menyatakan bahwa gugatan a quo adalah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya dan karenanya gugatan harus ditolak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat VI.

1. Bahwa timbulnya perselisihan ini adalah diawali dengan diterbitkannya:a. Surat Perintah Bongkar Nomor 4302/1.785/1.785.2 tanggal 26

Desember 1991;b. Surat Perintah Bongkar (Peringatan ke II) Nomor 629/1.785.2

tanggal 17 Februari 1991;c. Surat Perintah Bongkar (Peringatan Terakhir) Nomor 700/

1.785.2 tanggal 20 Februari 1992;

yang ditujukan kepada Ny. P. Rosita Sitepu penghuni bangunan di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dengan alasan karena bangunan tersebut

137

merupakan bangunan liar dan tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

2. Bahwa surat-surat Perintah Bongkar dimaksud butir I di atas adalah mengenai bangunan liar di atas tanah Girik C Nomor 175 sisa di Jalan Pramuka Ujung Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, yang dihuni oleh Ny. Rosita Sitepu (Pemilik bangunan);

3. Bahwa kemudian para Penggugat, merasa dirugikan, dengan terbitnya surat-surat perintah bongkar tersebut sebab hal itu berarti pengakuan adanya girik C Nomor 157 sisa yang menurut dalil-dalilnya adalah milik Para Penggugat;

4. Bahwa perkara ini adalah masalah pembongkaran bangunan liar; yang tidak ada hubungan sama sekali dengan para Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Instansi yang berwenang atas pembongkaran bangunan liar apalagi dengan Tergugat VI;

5. Bahwa perkara ini bukanlah menyangkut masalah pemilikan/hak atas tanah sebagaimana para Penggugat mengajukan perkara, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang atas pembongkaran bangunan liar apalagi dengan Tergugat VI;

6. Bahwa para Penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah alamat:- Bahwa surat keterangan yang diajukan oleh para Penggugat

sebagai bukti P-8 diterbitkan pada tanggal 9 Februari 1987, sedangkan gugatan para Penggugat baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 Mei 1992 ;

- Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 menyatakan:"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Oktober 1992 No. 102/ G/1992/TN/P.TUN-JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

138

- Menerima eksepsi para Tergugat;- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang

mengadili perkara ini;- Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar semua ongkos

yang sampai saat ini berjumlah Rp. 62.000,- (Enam puluh dua ribu rupiah);

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 1 Oktober 1992 No. 102/G/ 1992/TN/P.TUN-JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal

1 Oktober 1992 No. 102/G/1992/TN/P.TUN-JKT., sehingga seluruh amarnya berbunyi sebgai berikut;

- Menerima eksepsi dari para Tergugat;- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding untuk kedua

tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing 16 Juli 1993 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 1993 diajukan permohonan kasasi secara lisan para tanggal 29 Juli 1993 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/1993/Kas 101/B/1992/PT.TUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta permohonan mana kemudian disusul/dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 Agustus 1993;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I s/d VI/Terbanding yang pada tanggal 14 Agustus 1993 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/ Pembanding diajukan jawaban memori kasasi oleh Tergugat I, III, IV dan V/ Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

139

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi I dan II terlebih dahulu perlu memperbaiki kekeliruan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam menyalin bahan- bahan ke dalam putusannya, sebagai berikut:

a. Putusan, halaman 22, baris ke-18 dari atas, tertulis "Tergugat II" seharusnya "Tergugat III".

b. Putusan, halaman 22, barus ke-6 dari bawah, tertulis 22 Juni 1980”, seharunya 22 Juni 1963".

c. Putusan, halaman 22, baris ke-2 dan ke-1 dari bawah dan halaman 23. baris ke-1 dan ke-2 dari atas, tertulis sudah dipisahkan menjadi "di bawah, di daerah, di atas, di bawah" sebenarnya tidak disahkan", seharusnya semua kata-kata tersebut tidak ada.

d. Putusan, halaman 23, baris ke-13 dari atas dan baris ke-17 dari atas, tertulis "HASAN AMAT", .seharusnya "HASAN ARAT".

e. Putusan, halaman 23, baris ke 18 dari atas, tertulis "ASAN AMAT", seharusnya "ASAN ARAT".

f. Putusan, halaman 23, baris ke -2 dari bawah, kata "lagi", seharusnya tidak ada.

g. Putusan, halaman 24, baris ke-3 dari bawah, tertulis "Tergugat IV" seharunya "Tergugat VI".

h. Putusan, halaman 25, baris ke-14 dari atas, kata "butir 1", seharunya "butir 7".

i. Putusan, halaman 26, baris ke-4 dari bawah, antara kata "kama" dan kata "tersebut", masih kurang kata-kata "tanah-tanah".

j. Putusan, halaman 27, baris ke-2 dari atas, angka "18" tertulis dua kali, seharusnya angka "18" yang pertama atau terdahulu tidak ada.

Dengan demikian kekeliruan telah dibetulkan. Oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya, halaman 6, pertimbangan hukum alinea ke-1, mempertimbangkan " . . . bahwa atas eksepsi pihak Tergugat-Tergugat tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah kurang tepat.." , maka keberatan-keberatan para Pemohon Kasasi ditujukan pula pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

140

Pertimbangan hukum pada putusan, halaman 30, alinea paling bawah adalah tidak benar, sebab dengan tertulisnya pada bukti P-l dan P-2, kata-kata "bangunan liar yang didirikan di atas tanah milik orang lain (Girik C No. 157 sisa)", karena kenyataannya tanah tersebut bukan tanah C No. 157 sisa, tetapi tanah C. No. 396, Persil No. 18, S.II, luas 2.740 M2 (sesuai bukti P-4, P-10, P-l 1, P-12, P-13, P-14 dan P-15) dan tanah C No. 29 atau C No. 801, Persil No. 18, S.II, luas 2.200 M2 (sesuai bukti P-5, P-16, P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23 dan P-27), berturut- turut atas nama atau milik Pemohon Kasasi I dan II, jelas bahwa yang terkena akibat hukum atau yang menderita kerugian langsung akibat diterbitkannya bukti P-l, P-2 dan P-3 tersebut, bukan Ny. Pelcik Rosita Sitepu seperti disebutkan pada pertimbangan hukum, akan tetapi justru Pemohon Kasasi I dan II.Bagi Ny. Pelcik Rosita Sitepu, walaupun bangunan miliknya dibongkar oleh Termohon Kasasi I dan II, sebagai para pemilik tanahnya yang sah.

2. Bahwa pertimbangan hukum pada putusan, halaman 31, alinea ke-1, ke- 2 dan 3 adalah tidak benar, sebab yang dipersoalkan dalam perkara tersebut, justru pembongkaran bangunan i.'ar milik Ny. Pelcik Rosita Sitepu, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, bukan masalah pemilikan tanah. Jelas bahwa perkara ini bukan perkara perdata, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadilinya. Dalam gugatannya Pemohon Kasasi I dan II sama sekali tidak mempersoalkan dan tidak menuntut pemilikan tanah. Adapun disebutkannya bukti-bukti pemilikan tanah atau bukti-bukti yang berhubungan dengan obyek tanah-tanah tersebut, adalah hanya sebagai dasar atau alasan saja bahwa benar Pemohon Kasasi I dan II memang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum langsung dengan bukti P-l, P-2 dan P-3 yang redaksional menyebutkan "bangunan liar yang didirikan di atas tanah milik orang lain (Girik C No. 157 sisa)", sedangkan hal yang disebutkan nyata-nyata bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan kewajiban

Termohon Kasasi I dalam jabatannya, yang akibatnya sangat merugikan Pemohon Kasasi I dan II. Dengan redaksionalnya demikian, jelas bahwa Termohon Kasasi I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, telah bertindak sebagai Hakim dnegan memihak para apemilik tanah C No. 157 sisa, tanpa memeriksa atau mempertimbangkan bukti-bukti dari Pemohon Kasasi I dan II.

141

3. Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkan hukum, sebab seharunya apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menurut ketentuan pasal 62 ayat (1) sub a Undang-Undang No. 5 tahun 1986, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus mengeluarkan penetapan lebih dahulu, sedang kenyataannya tanpa mengeluarkan penetapan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini". Ketentuan hukum seperti tersebut di atas tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Dengan kesalahan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta seperti di atas, Pemohon Kasasi I dan II kehilangan kesempatan untuk mengajukan perlawanan menurut ketentuan Pasal 62 ayat (3) sub a UU. No. 5 tahun 1986.Ketentuan hukum seperti tersebut di atas, tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

4. Bahwa judex facti juga telah salah menerapkan hukum, sebab dalam hal Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa, dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, hal itu adalah kompetensi subyektif atau kompetisi relatif, eksepsi harus diajukan dalam sidang hari pertama dan harus diputuskan pada awal proses atau harus diputus sebelum memeriksa pokok perkara(Pasal 77 ayat (2) UU. No. 5 Tahun 1986, sedang kenyataannya eksepsi tersebut di atas, tidak dipertimbangkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.Meskipun demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dalam memutuskan banding perkara ini memberikan pertimbangan hukum dengan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, hanya kesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dinilai kurang tepat (Putusan PT.TUN Jakarta, halaman 6, pertimbangan hukum alinea ke-1).Dengan demikian keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan II terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, berlaku pula sebagai keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan II terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

5. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, halaman 6, alinea ke-3 adalah tidak kadaluarsa karena bukti-bukti tersebut tidak diumumkan dan tidak ditujukan kepada

142

Pemohon Kasasi I dan II, Pemohon Kasasi I dan II baru mengetahuinya dalam perkara ini, juga gugatan Pemohonan Kasasi I dan II didasarkan pada Pasal 53 UU. No. 5 tahun 1986.Sedangkan tuntutan pembatalan atas bukti-bukti P-l, P-2 dan P-3, meskipun telah diajukan oleh Ny. Pelcik Rosita Sutepu, yang perkaranya sekarang masih dalam proses banding/kasasi, itupun telah dilakukan gugatan intervensi oleh Pemohon Kasasi I, namun berdasarkan saran Ketua Majelis, gugatan intervensi tersebut telah dicabut dan diganti dengan mengajukan gugatan terpisah, yaitu gugatan dalam perkara sekarang ini (periksa bukti pencabutan gugatan intervensi tersebut, terlampir).Dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang tuntutan pembatalan bukti-bukti P-l, P-2 dan P-3 sebenarnya telah sejalan dengan cara yang ditempuh Pemohon Kasasi I dan II.Berdasarkan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan II tersebut di atas, telah terbukti bahwa judex facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan/atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan (Pasal 30, huruf b dan/atau c UU. No. 14 tahun 1985);

Menimbang:

Mengenai keberatan-keberatan ad. 1 dan 2

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, apalagi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

Mengenai keberatan-keberatan ad. 3 dan 4

Bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat dibenarkan karena alasan- alasan kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tidak ditujukan kepada putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

143

Mengenai keberatan ad. 5

Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, namun demikian karena keberatan Penggugat ialah bahwa dalam Surat Perintah Bongkar yang ditujukan kepada Ny. Pelcik Rosita Sitepu adalah milik R.M. Subari dengan Girik C. 157 sisa, pada hal tanah itu adalah milik/atas nama Penggugat dengan Girik C. 396 Persil No. 18 Blok S.II luas 2740 M2 dan C No. 29 Persil No. 18 Blok S.II luas 2200 M2;

Bahwa untuk membuktikan bahwa tanah sengketa adalah C No. 396 dan C No. 29 milik dan atas nama Penggugat dan bukan C 157 sisa milik atas nama R.M. Subari, maka harus diajukan gugatan ke dan diperiksa oleh Pengadilan Perdata;

Bahwa oleh karena itu keberatan Pemohon Kasasi terhadap keputusan- keputusan Tergugata I sampai dengan VI sesungguhnya tidak perlu dipertimbangkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, yang sesungguhnya merupakan perbaikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara a quo dapat dipertahankan;

Bahwa akhirnya harus diutarakan bahwa keberatan-keberatan yang menurut Pemohon Kasasi terdapat dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara a quo perbaikannya harus dilakukan oleh Pengadilan sendiri untuk keabsahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Djaonah dan Sa'ad Fadil Sa'di harus ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

MENGADILI

Menolak perhomonan kasasi dari Pemohon Kasasi Djaonah dan Sa'ad Fadil Sa'di Achmad Djauhari, SH. dan Hasyim Nahumarury, SH. tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam Peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

144

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 7 September 1994 dengan Ny. Karlinah P.A. Soebroto, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Sidang, H.L. Rukmini, SH. dan German Hoediarto, SH. sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan tanggal 9 September 1994 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H.L. Rukmini, SH. dan German Hoediarto, SH. Hakim-hakim Anggota, Zainal Agus, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

145

PUTUSANNomor : 101/B/1992/PT.TUN.JKT


Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersidang di gedungnya di Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat mengadili perkara Tata Usaha Negara di tingkat banding telah memberikan putusan berikut ini dalam perkara antara:

dalam hal ini memilih domisili di kantor para kuasanya dengan ini memberikan kuasa kepada ACHMAD DJAUHARI, SH. dan HASYIM NAHUMARURY, SH, Advokat dan Pengacara, beralamat di Gang Anwar II Nomor 9 Jatinegara Barat, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 1992, selanjutnya disebut sebagai

NamaKewarganegaraanPekerjaanAlamat

DJAONAHIndonesiaIbu Rumah TanggaGang Anwar II RT. 13/01 Kampung Melayu Jatinegara, Jakarta Timur.


SA'AD F ADIL SA’DIIndonesiaWiraswastaJalan Percetakan Negara RT. 01/07 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

PENGGUGAT/PEMBANDING;

Lawan

147

1. WALIKOTAMADYA JAKARTA PUSAT, bertempat kedudukan di Jalan Tanah Abang I Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYARIFUDDIN Z.A. LUBI, S.H, HASAN ISM AIL, S.H, R. DEDED SUKANDAR, SH, NOERWENDA, S.H, semuanya Pegawai Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Blok G Lantai 9 Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat dan Jalan Tanah Abang I No. 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Pebruari 1993 Nomor 03/Un/II/93, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I/TERBANDING I;

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) bertempat kedudukan di Jalan K.S. Tubun Nomor 10 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut TERGUGAT II/ TERBANDING II;

3. SEKRETARIS KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN,bertempat kedudukan di Jalan Utan Kayu Nomor 56 Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III/TERBANDING III;

4. LURAH KELURAHAN RAWASARI, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, tempat kedudukan di Jalan Abadi gang V Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV/TERBANDING IV;

5. CAMAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, bertempat kedudukan di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor 25 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V/TERBANDING V;

6. KOORDINATOR BINPAM PADA.....DITJEN BINA MARGADEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, bertempat kedudukan di Jalan Patimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI/TERBANDING VI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Januari 1992 Nomor 101/B/1992/PT.TUN.JKT. tentang

148

penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding ini;

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip uraian-uraian tentang hal ini yang tertulis dalam salinan resmi dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara antara kedua belah pihak dan telah diucapkan dimuka umum kedua belah pihak dan Tergugat II tidak hadir pada tanggal 01 Oktober 1992 Nomor 102/G/1992/TN/PTUNJKT. yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak

berwenang mengadili perkara ini;- Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar semua

ongkos perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);

Membaca permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/ Pembanding tanggal 14 Oktober 1992 No. 100/1992/Bd 102/G/1992/ TN/PTUN-JKT;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 1992 kuasa Penggugat/Pembanding telah menyatakan banding dan mohon agar perkaranya diperiksa ditingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 15 Oktober 1992 No. 100/1992/Bd-102/G/1992/TN/PTUN-JKT, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 14 November 1992 No. 100/1992/Bd-102/G/1992/TN/PTUN-JKT. yang memberitahukan kepada para pihak bahwa berkas perkara telah dipersiapkan untuk dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

149

Jakarta, oleh karenanya para pihak dapat melihat berkas perkara tersebut sebelum dikirimkan;

Melihat Kontra Memori Banding dari Kuasa Tergugat I/Terbanding I tanggal 15 Februari 1993 yang dikirim di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 22 Pebruari 1993;

Membaca Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 Februari 1993 No. 100/1992/Bd-102/G/1992/ TN/PTUN-JKT;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara hukum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding untuk menengahkan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat-surat berkas perkara beserta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan pemeriksaan banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatannya, yang pada pokoknya bermaksud menuntut pembatalan surat-surat keputusan yang telah dikeluarkan ataupun tindakan hukum yang dilakukan para Tergugat/Pembanding sehubungan dengan sebidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka, Jakarta Pusat;

Tentang eksepsi:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah membantah dan mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan dalam surat jawabannya para Tergugat, yang pada pokoknya sebagai berikut:1. bahwa inti gugatan adalah menyangkut masalah kepemilikan atau

menyangkut masalah perdata atas tanah sengketa yang terletak diJalan Pramuka Jakarta Pusat.

150

2. bahwa tuntutan terhadap beberapa Surat Keputusan yang diterbitkanpara Tergugat telah kedaluwarsa seperti P-6, P-7, dan P—8;

Menimbang bahwa atas eksepsi pihak Tergugat-Tergugat tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara telah mempertimbangkannya dengan benar namun kesimpulan yang ditetapkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan dipersidangan baik dari bukti-bukti yang diajukan bukti surat maupun keterangan para saksi memang benar sengketa para pihak menyangkut perihal kepemilikan atas tanah sengketa atau masalah keperdataan.Namun tuntutan Penggugat tidak semata-mata menyangkut masalah keperdataan tapi juga tuntutan atas beberapa Surat-Surat Keputusan yang dikeluarkan para Tergugat selaku Pejabat dan Badan Tata Usaha Negara disamping tuntutan atas beberapa tindakan hukum yang dilakukan para Tergugat/Terbanding.Oleh karenanya adalah keliru atas dasar pertimbangan tersebut diatas menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, selanjutnya tuntutan atas beberapa Surat Keputusan Tergugat seperti bukti-bukti P-6, P-7 dan P-8 ternyata disamping Surat Keputusan tersebut telah kedaluwarsa untuk diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut adalah suatu Surat Keterangan yang bersifat umum bukan individuil oleh karenanya tidak memenuhi ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Peratun;Demikian juga tuntutan pembatalan atas Surat Keputusan Tergugat berupa P -l, P-2, dan P-3. ternyata Surat Keputusan-Surat Keputusan mana telah diajukan tuntutan pembatalannya oleh Ny. P. Rosita Sitepu perkaranya semarang dalam proses banding/dan kasasinya, jadi belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti.Seyogyanya pihak Penggugat-Penggugat/Pembanding dapat ikut serta dalam perkaranya Ny. P. Rosita Sitepu selaku pihak intervensi supaya tuntutannya dan kepentingannya Penggugat dapat diputus secara bersama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat-Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan karenanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

151

yang dimohonkan banding haruslah diperbaiki amarnya sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat/ Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat/Pembanding untuk kedua tingkat peradilan, tingkat banding maupun tingkat peradilan pertama;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan peraturan dan Undang-Undang yang bersangkutan tentang:

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

tanggal 01 Oktober 1992 No. 102/G/1992/TN/PTUN.JKT. sehingga seluruh amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima eksepsi dari para Tergugat;- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat/Pembanding untuk

kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 38.000,- (Tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawarahan pada hari Senin, tanggal 15 Maret 1993 oleh kami Ny Asma Samik Ibrahim,S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selaku Ketua Majelis, Dra. Ny. Tamroekmi. Chanijoen, S.H. dan Ny. Seyfulina Fachrudin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 Januari 1993 Nomor 101/B/1992/PT.TUN.JKT, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Fari Rustandi, SH.

152

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan tidak dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara.

153

PUTUSANNOMOR: 102/G/1992/TN/PTUNJKT.

"DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara antara:


DJAONAHIndonesiaIbu Rumah TanggaGang Anwar II Rt. 13/01 KampungMelayu Jatinegara Jakarta Timur

SA'AD F ADIL SA’DIIndonesia WiraswastaJalan Percetakan Negara Rt. 01/07 Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat

dalam hal ini memilih domisili di kantor para Kuasanya dengan ini memberikan Kuasa kepada:

ACHMAD DJAUHARI, SH. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan Gang Anwar II Nomor: 9 Jalan Jatineraga Barat Jakarta Timur;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 1992;Selanjutnya disebut sebagai EENGGUGAT;


melawan

1. WALIKOTAMADYA JAKARTA PUSAT, bertempat kedudukan di Jalan Tanah Abang I Nomor: 1 Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

155

2. KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) bertempat kedudukan di Jalan K.S. Tubun Nomor: 10 Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

3. SEKRETARIS KELURAHAN UTAN KAYU SELATAN,bertempat kedudukan di Jalan Utan Kayu Nomor: 65 Jakarta Timur;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

4. LURAH KELURAHAN RAW ASARI, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat;bertempat kedudukan di Jalan Abadi Gang V Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

5. CAMAT KECAMATAN CEMPAKA PUTIH, bertempat kedudukan di Jalan Cempaka Putih Barat Nomor: 25 Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

6. KOORDINATOR BINPAM PADA BAGIAN UMUM DITJEND.BINA MARGA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM, bertempat kedudukan di Jalan Patimura Nomor: 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan;Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 1 Juni 1992 Nomor: 102/G/1992/TN/PTUN.JKT. tentang Penolakan Pemeriksaan Acara Cepat;

2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tertanggal 1 Juni 1992 tentang Penetapan Susunan Majelis yang memeriksa dan menyidangkan perkara tersebut;

3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 1 Juni 1992 tentang Penetapan Hari Sidang pada tanggal 18 Juni 1992;

4. Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;5- Telah mendengar kedua belah pihak;

156


Menimbang, bahwa di dalam sidang Persiapan pada tanggal 18 Juni 1992, telah hadir Kuasa Penggugat ACHMAD DJAUHARI, SH. R. DEDED SUKANDAR, SH sebagai Kuasa dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, BAHARUDDIN, Sm HK sebagai Kuasa Tergugat II dan RIJONO, SH sebagai Kuasa Tergugat VI;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatannya tertanggal 13 Mei 1992 dengan register Nomor: 102/G/1992/TN/PTUN. JKT. Majelis telah melanjutkan gugatan yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan:a. Surat Perintah Bongkar Nomor: 2320/1.785.2 tanggal 26 Desember

1992 (Bukti P-l);b. Surat Perintah Bongkar (Peringatan ke II) Nomor: 629/1.785.2

tanggal 17 Februari 1992 (Bukti P-2);c. Surat Perintah Bongkar (Peringatan Terakhir) Nomor: 700/1.785.2

tanggal 20 Februari 1992 (Bukti P-3);

Yang ditujukan kepada NY. P. ROSITA SITEPU, penghuni bangunan di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, dengan alasan karena bangunan tersebut merupakan bangunan liar karena didirikan di atas tanah milik orang lain (Girik C Nomor: 157 sisa);

2. Bahwa dengan diterbitkannya bukti-bukti P-l, P-2 dan P-3 tersebut sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebab hal itu berarti Tergugat I telah mengakui adanya girik C nomor: 157 sisa, pada hal girik C nomor: 157 sisa tersebut tanahnya adalah tanah kepunyaan:a. Penggugat I berdasarkan girik C nomor: 396 Persil Nomor: 18 Blok

S.II luas 2.740 M2 (Bukti P-4);b. Penggugat II berdasarkan girik C nomor: 29 Persil Nomor; 18 Blok

S II, luas 2.200 M2 (Bukti P-5);

Sedang terbitnya bukti-bukti P-l, P-2 dan P-3 tersebut didasarkan pada surat-surat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang diterbitkan secara salah atau kelim dalam kedudukannya sebagai Pejabat-pejabat Tata Usaha Negara, sehingga oleh karenanya surat-surat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tersebut, merupakan surat-surat yang mengandung cacat hukum;

157

3. Bahwa oleh karena bukti-bukti P-1, P-2 dan P-3 diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan surat-surat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yaiig mengandung cacat hukum, maka bukti-bukti P-l, P-2 dan P-3 tersebut merupakan surat-surat yang mengadung cacat hukum pula;

4. Bahwa diterbitkannya girik C Nomor: 157 sisa oleh Tergugat II adalah berdasarkan Surat Pengantar Tergugat III kepada Tergugat II nomor: 051/1.711.00 tanggal 28 Januari 1987, perihal menyampaikan surat (Bukti P-6), yang memuat lampiran-lampiran Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963 (Bukti P-7) dan surat keterangan Tergugat VI tanggal 9 Februari 1987 (Bukti P-8);

5. Bahwa surat-surat bukti P-6, P-7 dan P-8 sudah dapat dipastikan sebagai surat-surat palsu atau aspal (asli tetapi palsu) sehingga oleh karenanya girik C nomor: 157 sisa yang diterbitkan Tergugat II berdasarkan surat- surat bukti P-6, P-7 dan P-8 tersebut, sudah jelas girik C yang palsu atau aspal pula;

6. Bahwa jauh sebelum Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan surat-surat tersebut, sudah Penggugat I dan Penggugat II ingatkan, dengan menunjukkan surat-surat bukti asli pemilikan tanah yang berada di Penggugat I dan Penggugat II, berserta data-data administratif lainnya yang membuktikan bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah pemilik yang sah dari tanah-tanah tersebut, karena tanah-tanah tersebut pada pembukuan di kantor-kantor Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V masih tercatat atas nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemilik yang sah:

7. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah menanda tangani surat pernyataan seorang yang mengaku sebagai ahli waris R.M. SUBARI tertanggal 23 Januari 1991 (Bukti P-9) yang menerangkan bahwa R.M. SUBARI masih mempunyai tanah sisa pada administratif yang terdapat pada kantor-kantor Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanah-tanah tersebut masih tetap tercatat atas nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemiliknya yang sah;

8. Bahwa Tergugat VI selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah menerbitkan Surat Keterangan Bukti P-8 yang menerangkan seolah-olah tanah milik Penggugat I sesuai girik C nomor: 396 Persil nomor: 18, Blok S II, luas 2.740 M2 dan tanah milik Penggugat II sesuai girik C nomor: 29 Persil nomor: 18 Blok S II luas 2.200 M2, telah dibebaskan oleh Proyek Jalan

158

Jakarta By Pass, sedang kenyataannya tanah-tanah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut sama sekali belum pernah dibebaskan oleh proyek tersebut:

a. Kecuali bukti-bukti asli pemilikan tanah-tanah tersebut semuanya masih berada ditangan Penggugat I dan Penggugat II.

b. Juga data-data administratif tanah-tanah tersebut pada pembukaan kantor-kantor Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V semuanya masih tercatat atas nama Penggugat I dan Penggugat II sebagai pemiliknya yang sah;

9. Bahwa bukti-bukti asli pemilikan tanah atas nama Penggugat I tersebut antara lain adalah:

a. Girik C Nomor: 396, Persil Nomor: 19, Blok S II, luas 2.740 M2, atas nama Penggugat I (Bukti P-4) yang diterbitkan oleh Tergugat II;

b. Ketarangan Nomor: 7310/6/IPEDA/200 tanggal 11 Desember 1968 atas nama Penggugat I (bukti P-10) yang diterbitkan oleh Tergugat II, yang menerangkan bahwa tanah sesuai bukti P-4 adalah milik Penggugat I;

c. Gambar tanah milik C Nomor; 396, Persil Nomor: 18 Blok S II, tanggal 26 Juni 1963, kedar 1:1.000 atas nama Penggugat I (bukti P -ll), yang dibuat oleh Tergugat adalah milik Penggugat I;

d. Surat keterangan Tergugat V nomor: 16/18 tanggal 12 Desember 1968 yang diperkuat oleh Tergugat IV (bukti P-12) yang menerangkan bahwa:

1. Tanah yang diuraikan dalam surat Ketetapan IPEDA Kohir Nomor: 396 Blok S II, menurut kohir luasnya 2.740 M2, terletak di desa Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, DASWATI I Jakarta Raya adalah benar bekas hak milik Adat;

2. tanahnya adalah tanah PERUMAHAN;3. Tanah tersebut saat ini adalah kepunyaan;

Nama : DJAONAH dan SUHAMAN (Penggugat I)4. Alamat Gang Anwar II Rt.007/02, Balimester Jatinegara;

e. Surat Pernyataan Penggugat I tanggal 24 Oktober 1985 yang dikuatkan oleh Tergugat IV (bukti P-15) yang menyatakan bahwa

159

tanah sesuai dengan bukti P-4 adalah tanah milik sah Penggugat I dan tidak dalam sengketa dengan pihak manapun;

f. Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1985 tanggal 5 Oktober 1985 (bukti P-14) yang menerangkan bahwa tanah sesuai dengan bukti P-4 milik sah Penggugat I PBB untuk tahun 1985 telah dibayar lunas;

g. Surat Tergugat IV kepada Tergugat Nomor: 141/1.711/84 tanggal 1 Oktober 1984 girik C Nomor: 396 Persil 18 S II di jalan Pramuka Kelurahan Rawasari atas nama Penggugat I (bukti P-15) dalam surat mana Tergugat IV mengajukan data-data otentik mengenai tanah milik sah Penggugat I tersebut di atas, antara lain bukti P -ll, P-4, P-10, P-12 dan hasil pengecekan dilapangan pada tanggal 29 September 1984, yang terbukti bahwa tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tidak overlaping (tumpang tindih) dengan tanah-tanah yang berbatasan;Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan keyakinannya, Tergugat IV menyatakan bahwa telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tanah sesuai dengan bukti P-4 yang terletak di Jalan Pramuka, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, hingga saat ini adalah benar kepunyaan Penggugat I;

h. Surat-surat dan bukti-bukti lain yang tidak mungkin Penggugat I sebutkan satu demi satu;

10. Bahwa bukti-bukti asli pemilikan tanah atas nama Penggugat II, antaralain adalah:

a. Girik C Nomor: 29, Persil Nomor: 18 Blok S II, luas 2.200 M2 atas nama KUWIK (bukti P-5) yang diterbitkan oleh Tergugat II;

b. Akta Jual Beli Camat/PPAT Kecamatan Cempaka Putih Nomor: 49/DB.TP/1969 tanggal 11 September 1969 (bukti P-16) yang membuktikan bahwa para ahli waris KUWIK pada tanggal 11 September 1969 menjual tanah sesuai Bukti P-5 kepada NY. MARYATUN;

c. Akta Perikatan untuk Jual Beli Notaris J.E. MAOGIMON, SH Nomor: 119 tanggal 11 September 1982 (bukti P-17) yang membuktikan bahwa NY. MARYATUN mengikatkan diri untuk menjual tanah sesuai bukti P-5 dan menyerahkan kepada SA'AD F ADIL SA'DI (Penggugat II);

160

d. Surat keterangan Tergugat IV yang dikuatkan oleh Tergugat V Nomor: 59/22/JP/VI/2/1985 tanggal 12 Januari 1985 (bukti P-10) yang membuktikan bahwa Penggugat II benar mempunyai sebidang tanah sesuai bukti P-5 berdasarkan bukti P-16 dan P-17;Tanah tersebut sampai saat ini tidak dalam sengketa Pengadilan Negeri;

e. Surat Ketetapan IPEDA Tahun 1984 tanggal . . (bukti P-19) yang menerangkan bahwa tanah sesuai bukti P-5, milik Penggugat II, PBBnya untuk tahun 1964 telah dibayar lunas;

f. Surat Keterangan Tergugat IV yang diperkuat oelh Tergugat VNomor: .. tanggal 13 Maret 1984 (bukti P-20) yang menerangkanbahwa:

1. tanah yang diuraikan dalam Bukti P-5 menurut kohir luasnya 2.200 M2 terletak di Desa Rawasari Kecamatan Cempaka Putih, wilayah Jakarta Pusat, adalah benar bekas HAK MILIK ADAT;

2. tanahnya adalah tanah PERUMAHAN;3. tanah tersebut pada saat ini adalah kepunyaan:

Nama : NY. MARYATUN;Alamat : Jalan Danau Diatas Nomor: 75 Rt 0012/03

Kelurahan Bendungan Hilir:

g. Surat Kuasa dari NY. MARYATUN kepada Penggugat II tanggal 23 April 1986, yang dikuatkan oleh Tergugat IV (Bukti P-21) yaitu: Khusus untuk kepentingan mengurus Balik Nama/Riwayat Tanah/ Salinan Daftar Keterangan untuk Ketetapan IPEDA sektor Perkotaan Girik C Nomor: 29;

Persil Nomor : 16 S II: Atas nama KUWIK;Kelurahan : Rawasari;Kecamatan : Cempaka Putih;

h. Surat Keterangan dari Tergugat II Nomor: RIS.0806/WPJ10/ Kl.3107/1986 tanggal 23 Mei 1986 (Bukti P-22) yang antara lain menerangkan bahwa berdasarkan catatan pada tata usaha Tergugat II/Buku C Girik/Surat Ketetapan IPEDA. C. Nomor: 29 tercatat atas nama KUWIK, dijual ke C Nomor: 29 atas nama wajib pajak NY. MARYATUN berdasarkan Akta Pejabat tanggal 11 September 1969 Nomor: 49/JB.TP/1969 (bukti P-16);

161

Sampai hari ini tanggal 23 Mei 1986 masih tercatat seperti pada sub b, sesuai dengan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Pusat/Barat C Nomor: 801 atas nama wajib pajak NY. MARYATUN;

i. Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Perkotaan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: C 802 atas nama NY. MARYATUN (Bukti P-23) yang tanahnya terletak di Rt 0013/09 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat yaitu tanah Blok S II, kelas Nasional Tanah 13, luas 2.200 M2, atau Girik C Nomor: 801 atas nama NY. MARYATUN, yang diterbitkan oleh Tergugat II pada tanggal 23 Mei 1986;

j. Surat Penggugat II kepada Tergugat V tanggal 29 September 1987, perihal Bantuan pengawasan atas tanah Penggugat II yang terletak di jalan Pramuka dengan Girik Nomor: C 29, dengan tembusannya antara lain kepada Tergugat IV (Bukti P-24)

k. Surat dari Kuasa Penggugat I kepada Tergugat I, dengan tembusan antara lain kepada Tergugat V dan Tergugat IV Nomor: 038/JH/ Pid/15/IV/1991 tanggal 11 April 1991, perihal Permohonan Pengosongan tanah Jalan Pramuka Rt 13/09, Kelurahan Rawasari Kecamtan Cempaka Putih, Jakarta Pusat (Bukti P-25)

l. Surat Tergugat I kepada Tergugat V, Tergugat IV, Penggugat II, Penggugat I dan beberapa Pejabat Kotamadya Jakarta Pusat, diantaranya Tergugat II Nomor: 532/1.711 tanggal 7 Februari 1992, perihal Undangan (Bukti P-26) dengan acara Membahas masalah tanah di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari Kecamatan Cempaka Putih dimana dalam musyawarah tersebut:1. Penggugat I telah memenuhi permintaan Tergugat I

menunjukkan semua asli surat-surat bukti pemilikan tanah adat milik Penggugat I, setelah mana surat-surat tersebut semuanya dinyatakan benar;

2. Telah diputuskan untuk melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah di Jalan Pramuka Ujung dengan disaksikan oleh para pemilik tanah yang bersangkutan;

m. Surat Tanda terima surat-surat bukti asli pemilikan tanah Girik C Nomor: 29 dan Nomor: 801 milik sah Penggugat II tanggal 18 Februari 1992 (Bukti P-27) yang membuktikan bahwa Tergugat II tanggal 18 Februari 1992 baru menyerahkan asli surat-surat milik

162

sah Pengguat II tersebut kepada Lembaga Bantuan Hukum BAWI, untuk selanjutnya disampaikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu Penggugat II;Bukti bahwa Tergugat II telah atas nama Penggugat II selama lebih dari 5 (lima) tahun, sejak April 1986 sampai Februari 1992;

n. Surat Sekretaris Wilayah/Daerah DKI Jakarta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat V, Tergugat IV, Penggugat II, Kuasa Penggugat I dan beberapa orang Pejabat PEMDA DKI Jakarta Nomor: 84/ Und/Sekwilda/III/1992 tanggal 5 Maret 1992, hal UNDANGAN (Bukti P-28), dengan acara masalah tanah di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dimana dalam rapat tersebut yang dipimpin sendiri oleh Bapak Sekretaris Wilayah/Daerah Khusus Ibukota Jakarta Penggugat I dan Penggugat II telah membuktikan hal-hal yang berhubungan dengan pemilikan tanah-tanahnya;

11. Bahwa dengan demikian tindakan-tindakan para Tergugat secara berlanjut sejak dari Tergugat VI sampai dengan Tergugat I sebagai puncaknya, yakni dengan menerbitkan surat-surat keputusan yang mengandung cacat hukum dan yang sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II, jelas sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 sub a, b dan c, Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

12. Bahwa sekalipun surat-surat keputusan yang diterbitkan oleh Para Tergugat dan yang sudah daluwarsa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 namun dalam kenyataannya Tergugat I dalam tindakannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan surat-surat keputusan yang keliru tersebut, sehingga oleh karenanya satu sama lain saling menunjang dan berkaitan sesuai dengan Hukum Administrasi Negara;Dengan demikian maka surat-surat Keputusan Tergugat I sebagai Puncak,l.c. bukti-bukti PI, P2, dan P3 masih dalam tenggang waktu Pasal 55 Undang-Undang Nomor; 5 Tahun 1986 (yang diterbitkan berdasarkan surat-surat keputusan yang keliru dari Tergugat II sampai dengan Tergugat VI tersebut);

13. Bahwa pada tanggal 10 Februari 1992, Tergugat I telah mengundang Penggugat I dan Penggugat II untuk bermusyawarah di Kantor Tergugat

163

I, dengan Pejabat-Pejabat yang terkait lainnya, dimana dalam musyawarah tersebut Penggugat I telah memenuhi perintah Tergugat I, menunjukkan semua surat-surat bukti asli pemilikan tanah atas nama Penggugat I setelah mana semua surat-surat bukti asli pemilikan tanah milik Penggugat I, dinyatakan sebagai surat-surat asli dan benar;Di samping itu telah diputuskan pula untuk mengukur ulang semua tanah di Jalan Pramuka Ujung disaksikan oleh para pemilik tanah yang bersangkutan, dengan tujuan untuk mengetahui luas tanah-tanah tersebut seluruhnya, serta untuk dapat menentukan tertindih- atau tidaknya tanah sesuai Bukti P-4 dan P-5 berturut-turut milik sah Penggugat I dan Penggugat II, oleh tanah dengan girik C Nomor: 157 atas R.M. SUBARI, yang scenarionya baru diciptakan pada waktu belakangan ini saja, oleh para Tergugat kenyataannya Tergugat I entah dengan maksud apa telah melaksanakan pengukuran tetapi tanpa menghadirkan Penggugat I dan Penggugat II, hal mana jelas melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu asas FAIR PLAY, sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (2) sub a, b dan c Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986;

14. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI dengan menerbitkan surat-surat Keputusan tersebut, jelas-jelas sangat merugikan Penggugat I dan Penggugat II sebagai para pemilik tanah yang sah, sebab hak Penggugat I dan Penggugat II atas tanah-tanah miliknya, sudah pasti akan hilang dengan keadaan yang sekarang, yaitu dengan diakui adanya girik C Nomor: 157 sisa atas nama R.M. SUBARI, yang telah diterbitkan oleh Tergugat II, hanya berdasarkan suatu Surat Pernyataan yang dibuat oleh seorang yang mengaku sebagai ahli waris R.M. SUBARI (Bukti P-9) yang sengaja diciptakan akhir-akhir ini (23 Januari 1991);Surat Pernyataan Bukti P-9 telah dibuat tanpa dasar fakta-fakta kebenaran dan tanpa dasar hukum, oleh karenanya Bukti P-9 tidak sama sekali memiliki kekuatan hukum, meskipun bukti tersebut diketahui dan dibenarkan oleh Tergugat IV dan Tergugat V, berturut-turut dengan ihembubuhkan nomor registrasi tanggal, tanda tangan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara serta cap atau stempel tanda kedinasannya;Bukti P-9 adalah bukan bukti atau.bukan pula bukti permulaan suatu pemilikan tanah, sebab berapapun banyaknya Pejabat yang mengetahui dan membenarkan namun tidak dikuatkan dengan sumpah, lagi pula siapapun dapat saja membuat bukti semacam itu;

164

15. Bahwa atas tindakan-tindakan Tergugat II, III, IV, V dan VI dengan puncaknya adalah tindakan-tindakan Tergugat I menerbitkan Surat-surat Keputusan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dengan menghilangkan atau menyampaikan hak-hak pemilikan tanah-tanah Penggugat I dan Penggugat II, sebenarnya pada jauh-jauh hari sebelumnya Penggugat I dan Penggugat II telah membuat serta mengirimkan surat-surat pemblokiran atau pemberitahuan kepada Tergugat-Tergugat tersebut tentang adanya hak Pengggugat I dan Penggugat II atas tanah-tanah miliknya yang sah;Meskipun demikian kenyataannya surat-surat pemblokiran atau pemberitahuan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut, tetap saja tidak digubris, disamping itu juga hal-hal atau putusan-putusan yang telah diputuskan dalam musyawarah sesuai Bukti P.26, sama sekali juga tidak digubris;Dengan demikian jelas bahwa perbuatan Tergugat I sampai dengan VI sebagai Pejabat-Pejabat Tata Usaha Negara, bertentangan dengan kententuan Pasal 53 ayat (2) sub, a b dan c Undang-Undang Npmor: 5 Tahun 1986.

16. Bahwa dari rangkaian tindakan-tindakan Tergugat I sampai dengan VI, yaitu menerbitkan surat-surat keputusan tanpa dasar hukum, setidak- tidaknya dengan hak yang sama sekali tidak benar, dengan sendirinya surat-surat keputusan tersebut adalah surat-surat keputusan yang tidak benar dan tidak sah, pula setidak-tidaknya adalah surat-surat keputusan yang mengandung cacat hukum, dan oleh karenanya harus dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat I dan Penggugat II mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sudi kiranya memanggil kami kedua belah pihak pada Hari sidang yang Bapak Yang Terhormat, tetapkan, dan selanjutnya berkenan kiranya menjatuhkan putusan:1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk

seluruhnya;2. Menyatakan batal atau tidak sah surat-surat keputusan yang dibuat

oleh:

a. Tergugat I yang berupa:1. Bukti P-l, yaitu Surat Tergugat I Nomor: 4320/1.785.2

tanggal 26 Desember 1991 perihal Surat Perintah Bongkar;

165

2. Bukti P-2, yaitu Surat Tergugat I Nomor: 529/1.785.2 tanggal 17 Februari 1992, perihal Surat Perintah Bongkar (Peringatan ke II);

3. Bukti P-3, yaitu Surat Tergugat I Nomor: 700/1.785.2 tanggal 20 Februari 1992 perihal Surat Perintah Bongkar (Peringatan Terakhir)

b. Tergugat II yang berupa:

Girik atau C Nomor: 157 sisa atas nama R.M. SUBARI, dengan laus tanh 5.205 M2, terletak di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat

c. Tergugat III yang berupa:

1. Bukti P-6 yaitu Surat Tergugat III Nomor: 051/1.711.00 tanggal 28 Februari 1987, perihal menyampaikan surat, berikut 2 (dua) helai surat lampirannya, yaitu:

2. Bukti P-7, yaitu Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963;

3. Bukti P-8, yaitu Surat Keterangan Koordinatror BINPAM pada Bagian Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: tanggal 9 Februari 1987;

d. Tergugat IV yang berupa:

Pembubuhan Nomor Register, tanggal, tanda tangan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan cap atau stempel tanda kedinasannya pada surat Pernyataannya pada surat Pernyataan Bukti P-9 tanggal 23 Januari 1991 yang dibuat oleh KUSNOTO SUBARI:

e. Tergugat V yang berupa:

Pembubuhan nomor register, tanggal, tanda tangan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan cap atau stempel tanda kedinasannya pada surat Pernyataan Bukti P-9 tanggal 23 Janauri 1991 yang dibuat oleh KUSNO SUBARI;

166

f. Tergugat VI yang berupa:

Bukti P-8, yaitu Surat Keterangan Koordinator BINPAM pada Bagian Umum, Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: — tanggal 9 Februari 1987

3. Memerintahkan kepada Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VI, supaya mencabut surat-surat keputusan mereka masing-masing seperti tercantum pada petitum butir 2;

4. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat VI, secara bersama- sama atau tanggung renteng membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat mengajukaneksepsi dan jawaban dalam sidang persiapan tanggal 21 Juli 1992 yang padapokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat I, III, VI dan Tergugat V dalam eksepsi menolak seluruh dalil para Penggugat;

2. Bahwa gugatan Para Penggugat dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat didasarkan dan mengenai Kepemilikan tanah girik Nomor: 396 Persil 18 Blok S II luas ± 2.740 M2 dan Girik C Nomor: 29 Persil 18 Blok S II ± 2.200 M2 dengan demikian gugatan Para Penggugat seharusnya ditujukan kepada masalah keperdataan yang dalam hal ini menjadi wewenang dari Peradilan Umum bukan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ini;

3. Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat I patut dikesampingan oleh karena Surat Perintah Bongkar tersebut tidak ditujukan kepada para Tergugat melainkan kepada NY. PERCIK SITEPU yang dalam hal ini terbukti tidak ada hubungan hukum dari Surat Perintah-Surat Perintah Bongkar tersebut;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Tergugat II, IV dan Tergugat V telah melebihi jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 karena obyek Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan pada :

167

1. Surat Nomor: 051/1.711.00 tanggal 28 Januari 1987;2. Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963;3. Surat Pernyataan tanggal 23 Januari 1991;

dengan demikian terbuktilah gugatan sudah kadaluwarsa;

5. Berdasarkan uraian tersebut di atas dalam eksepsi dari Tergugat I, III, IV dan Tergugat V beralasan hukum, bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Para Penggugat untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat II mengajukan Eksepsi dan jawaban dalam sidang persiapan pada tanggal 22 Juli 1992 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI (ABSOLUT):

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat-Penggugat kecuali apa yang dengan tegas telah diakuinya;

2. Bahwa gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan terhadap Tergugat II oleh Penggugat-Penggugat menyangkut penerbitan Girik C Nomor: 157 sisa didasarkan atas:- adanya kepalsuan dan- cacat-cacat hukum;Akan tetapi dalam gugatannya bukanya kepalsuan atau cacat hukum dari surat yang bersangkutan (bukti P-6, P-7 dan P-8 yang ditonjolkan, melainkan bukti-bukti kepemilikan yang nota bene bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa kebenarannya;

3. Bahwa apa yang Tergugat II diuraikan pada butir II tersebut diatas adalah termasuk bidang tugas Peradilan Umum untuk memeriksanya;

4. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II menyatakan bahwa gugatan a quo adalah tidak termasuk wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya dan arenanya gugatan harus ditolak;

5. Untuk itu Tergugat II mohon putusan terlebih dahulu berdasarkan eksepsi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat VI telah mengajukan eksepsi dan jawaban dalam sidang persiapan tanggal 22 Juli 1992 yang pada pokoknya sebagai berikut:

168

EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa timbulnya perselisihan ini adalah diawali dengan diterbitkannya:1. Surat Perintah Bongkar Nomor: 4302/1.785.2 tanggal 26

Desember 1991;2. Surat Perintah Bongkar (Peringatan ke II) Nomor: 629/1.785.2

17 Februari 19922. Surat Perintah Bongkar (Peringatan Terakhir) Nomor: 700/

1.785.2 tanggal 20 Februari 1992;yang ditujukan kepada NY.P. ROSITA SITEPU penghuni bangunan di Jalan Pramukan Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta pusat, dengan alasan karena bangunan tersebut merupakan bangunan liar dan tidak mempunyai Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);

2. Bahwa surat-surat Perintah Bongkar dimaksud butir 1 di atas adalah mengenai bangunan liar di atas tanah Girik C Nomor: 157 sisa di Jalan Pramuka Ujung, Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, yang dihuni oleh NY. ROSITA SITEPU (Pemilik bangunan);

3. Bahwa kemudian para Penggugat, merasa dirugikan, dengan terbitnya surat-surat perintah bongkar tersebut sebab hal itu berarti pengakuan adanya girik C Nomor: 157 sisa yang menurut dalil-dalilnya adalah milik Para Penggugat;

4. Bahwa perkara ini adalah masalah pembongkaran bangunan liar, yang tidak ada hubungan sama sekali dengan para Penggugat, sehingga dengan demikian tidak ada hubungan hukum sama sekali antara Penggugat dengan Instansi yang berwenang atas pembongkaran bangunan liar apalagi dengan Tergugat VI;

5. Bahwa perkara ini bukanlah menyangkut masalah pemilikan/hak atas tanah sebagaimana para Penggugat mengajukan perkara, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang untuk mengadili perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai wewenang untuk mengadili perakra tersebut;

6. Bahwa para Penggugat mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta adalah salah alamat;

169

7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas nyatalah bahwa para Penggugat telah salah memasukkan gugatannya, sehingga dimohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

II. EKSEPSI MENGENAI DALUWARSA:

Bahwa gugatan para Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sepanjang mengenai Tergugat VI adalah lebih lewat waktu seperti yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 oleh karena:

1. Bahwa surat keterangan yang diajukan oleh para Penggugat sebagai bukti P-8 diterbitkan pada tanggal 9 Februari 1987, sedangkan gugatan para Penggugat baru diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 13 Mei 1992;

2. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor: 5 tahun 1986 menyatakan:"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Berdasarkan uraian tersebut di atas nyatalah bahwa para Penggugat telah sangat terlambat dalam mengajukan gugatan sepanjang mengenai Tergugat VI dan hal ini telah diakui sendiri oleh para Penggugat, oleh karena itu kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VI, Penggugat mengajukan tanggapan tertanggal 29 Juli 1992 dalam sidang persiapan tanggal 29 Juli 1992 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II menolak semua dalil eksepsi Tergugat I, III, IV dan Tergugat V, kecuali dalil yang nyata-nyata diakui kebenarannya secara tegas;

2. Bahwa eksepsi Tergugat I, III, IV dan V butir 2 adalah tidak benar sebab gugatan Penggugat I dan II tidak didasarkan pada suatu atau

170

mengenai pemilikan tanah, tetapi didasarkan pada tindakan-tindakan Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, mengeluarkan bukti P- 1, P-2 dan P-3 yang tidak sah karena didasarkan pada surat-surat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai Pejabat-Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sah;

3. Bahwa eksepsi Tergugat I, III, IV dan Tergugat V butir 3 adalah tidak benar sebab Penggugat I dan II tidak memdalilkan bahwa "bukti P-l, P- 2 dan P-3 ditujukan kepada Para Tergugat" tetapi mendalilkan bahwa "tindakan-tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat VI sebagai Pejabat". Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sah karena mendasarkan pada fakta-fakta yang tidak benar dan yang dari padanya melahirkan surat-surat yang tidak sah, lagi pula tidak mungkin bukti P-l, P-2, dan P-3 yang justru dibuat oleh Tergugat I berdasarkan surat-surat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI yang tidak sah itu ditujukan kepada para Tergugat;

4. Bahwa eksepsi Tergugat I, III, IV dan Tergugat V butir 4 adalah tidak benar sebab:

a. Tidak melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, karena bukti P-6 yang melampirkan Bukti P-7 dan P- 8 demikian pula bukti P-9, tidak ditujukan kepada Penggugat I dan Penggugat II dan tidak diumumkan

b. Bukti-bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut, baru Penggugat I dan II peroleh setelah timbulnya perkara Nomor: 02/G/1992/PR/PTUN. JKT. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I dan II mohon dengan hormat kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan putusan:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, II, IV dan Tergugat V untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini3. Memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan tanggapannya tertanggal 29 Juli 1992 dalam sidang pemeriksaan tertanggal 29 Juli 1992 yang pada pokoknya sebagai berikut:

171

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Penggugat I dan II menolak semua dalil eksepsi Tergugat II kecuali dalil yang nyata-nyata diakui kebenarannya secara tegas;

2. Bahwa eksepsi Tergugat II butir 2 adalah tidak benar, sebab gugatan Penggugat I dan II kepada Tergugat II didasarkan pada tindakan-tindakan Tergugat II sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sah karena mendasarkan pada tindakan-tindakan Tergugat II mengeluarkan bukti P- 6 dengan lampiran butki P-7 dan P-8 yang tidak sah pula, sebab:1. Bukti P-6 ditanda tangani oleh Tergugat III Sekretaris Kelurahan

Utan Kayu Selatan (ARIEF KUSWANTO) namun bukti P-6 menggunakan formulir/blangko surat untuk Kelurahan Utan Kayu;

2. Tergugat III sendiri tidak merasa mengeluarkan bukti P-6 dan oleh karenanya menolak adanya bukti P-6 tersebut

3. Bukti P-7 meskipun bertanggal 22 Juni 1980, namun sudah dapat dipastikan dibuat setelah tahun 1980 atau setelah berlakunya ejaan bam, sebab:

a. Penulisan kata-kata "dibawah, didaerah, diatas, dibawah" seharusnya tidak dipisahkan, namun kenyataannya dalam menulis kata-kata tersebut, sudah dipisahkan menjadi "di bawah, di daerah, di atas, di bawah" sehamsnya tidak dipisahkan namun kenyataannya dalam menulis kata-kata tersebut, sudah dipisahkan menjadi "di bawah, di daerah, di atas, di bawah";

b. menuliskan kata-kata "selanjutnya, berwajib, sehamsnya tidak menggunakan ejaan bam," selanjutnya berwajib;

c. Tanda tangan AMAT Kepala Kampung III Kelurahan Utan Kayu ternyata dipalsukan (periksa tanda tangan orang yang sama pada bukti P-11);

d. Cap atau stempel Lurah Utan Kayu dan tanda tangan Lurah Utan Kayu (HASAN AMAT) dipalsukan, hal mana sudah diakui oleh SALIM pemalsu sendiri, ketika diperiksa oleh Lurah Rawasari yang ketika itu dijabat oleh A. HADI WAHAB;

e. Nama Lurah Utan Kayu sebenarnya HASAN AMAT, tetapi pada bukti P-7 ditulis ASAN AMAT;

4. Tanah-tanah sesuai dengan C Nomor: 396 dan C Nomor: 29/801, berturut-turut atas nama Penggugat I dan Penggugat II, pada

172

pembukuan di kantor Tergugat II, baik menurut Buku C Riwayat tanah, Pembayaran PBB dan surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Tergugat II hingga sekarang secara sah masih tetap tercatat atas nama Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat I dan Penggugat II memiliki asli dari bukti-vukti tersebut;

5. Karena bukti P-8 membenarkan bukti P-7 yang sah, maka bukti P- 8 adalah tidak sah pula, dan oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II tidak perlu lagi menguraikan lagi isi bukti P-8 yang bertentangan satu sama lain;

Mendasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat I dan Penggugat II mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudi kiranya menjatuhkan putusan:

1. Menolak eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Memutuskan meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dan jawaban Tergugat VI Penggugat mengajukan tanggapannya tertanggal 29 Juli 1992 dalam sidang pemeriksaan persiapan tertanggal 29 Juli 1992 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

I. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA:

1. Bahwa Penggugat I dan II menolak semua dalil eksepsi Tergugat VI, kecuali dalil yang nyata-nyata diakui kebenarannya secara tegas;

2. Bahwa eksepsi Tergugat VI pada romawi I butir 1, 2 dan 3 adalah tidak benar, sebab gugatan Penggugat I dan II didasarkan pada tindakan-tindakan Tergugat I sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan bukti-bukti P-T, P-2 dan P-3 yang tidak sah karena didasarkan pada surat-surat Tergugat II sampai dengan Tergugat VI sebagai Pejabat-pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sah;

173

3. Bahwa eksepsi Tergugat VI pada romawi I butir 4 adalah tidak benar, sebab perkara ini bukan perkara pembongkaran bangunan liar, tetapi perkara yang didasarkan pada tindakan-tindakan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebagai Pejabat-Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak sah akibatnya sangat merugikan Penggugat I dan II;

4. Bahwa eksepsi Tergugat VI pada romawi I butir 5 yang mendalilkan bahwa perkara ini bukanlah menyangkut masalah pemilikan/hak atas tanah sebagiamana para Penggugat mengajukan perkara, adalah benar, ulangi benar, oleh karenanya merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (periksa tanggapan eksepsi pada romawi I butir 2 dan 3 diatas);

5. Bahwa eksepsi Tergugat VI pada romawi I butir 6 adalah tidak benar, sebab sesuai dengan tanggapan eksepsi pada romawi I butir 4 di atas, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi tidak salah alamat;

6. Bahwa eksepsi Tergugat VI pada Romawi I butir 1 adalah tidak benar, sebab Penggugat I dan II tidak salah memasukkan gugatannya;

II. EKSEPSI MENGENAI DALUWARSA:

Bahwa eksepsi Tergugat VI pada Romawi II butir 1 dan 2 adalah tidakbenar, sebab gugatan Penggugat I dan II kepada Tergugat VI dan jugakepada Tergugat-Tergugat lainnya adalah tidak daluwarsa, karena:

1. Bukti P-8 tidak ditujukan kepada Penggugat I dan II, juga tidak diumumkan;

2. Bukti P-8 baru diperoleh Penggugat I dan II setelah timbulnya perkara nomor: 02/G/1992/PR/PTUN.JKT. di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

3. Di samping itu juga tidak dibenarkan hukum Drs. SOENARKO sebagai Koordinator BINPAM pada Bagian Umum Direktorat Jenderal Bina Marga mencabut surat-surat Direktur Jenderal Bina Marga sebagai didalilkannya pada bukti P-8 tersebut;

4. Penggugat I dan II tidak pernah mengakui bahwa gugatannya kepada para Tergugat terlambat;

174

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat I dan II mohon dengan hormat kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi kiranya menjatuhkan putusan:

1. Menolak eksepsi Tergugat VI untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Memutuskan untuk meneruskan pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengemukakan dalil gugatan atas dasar-dasar sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat I telah menerbitkan Surat Perintah Bongkar terhadap rumah milik NY. PELCIK ROSITA SITEPU masing-masing nomor: 4320/1.785.2 tanggal 26 Desember 1991; Nomor: 629/1.785.2 tanggal 17 Februari 1992 dan Nomor: 700/1.785.2 tanggal 20 Februari 1992 masing-masing diberi tanda Bukti P-l, P-2 dan P-3 dengan alasan bangunan tersebut didirikan tanpa Ijin yang berwenang, diatas tanah milik orang lain (girik nomor: 157 sisa) sehingga dengan diakuinya girik nomor: 157 sisa tersebut oleh Tergguat I, Penggugat merasa dirugikan oleh karena tersebut adalah kepunyaan:Penggugat I, berdasarkan girik C nomor: 396 Persil nomor: 18 BlokS. II luas 2.740 M2 (bukti P-4);Penggugat II, berdasarkan girik C nomor: — Persil 18 nomor: 18 Blok S. II luas 2.200 M2 (Bukti P-5);

b. Bahwa terbitnya Surat Bukti P-l, P-2 dan P-3 tersebut mengandung cacat hukum, oleh karena diterbitkan secara salah dan keliru oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat VI dalam kedudukan mereka sebagai Pejabat Tata Usaha Negara;

c. Bahwa diterbitkannya girik C Nomor: 157 sisa oleh Tergugat II adalah berdasarkan Surat Pengantar Tergugat III kepada Tergugat II tanggal 28 Januari 1987 nomor: 051/1.711.00, perihal Penyampaian surat bukti P-6 yang memuat lampiran Surat Keterangan Lurah Utan Kayu tanggal 22 Juni 1963 (bukti P-7) dan surat Tergugat VI tanggal

175

9 Februari 1987 (bukti P-8), sedangkan surat bukti P-6, P-7 dan P- 8 merupakan surat palsu dan dengan sendirinya girik nomor: 157 sisa juga palsu;

d. Bahwa sebelum surat-surat palsu dan girik palsu tersebut di atas dikeluarkan/diterbitkan oleh para Tergugat, pihak Penggugat selalu mengingatkan supaya jangan berbuat dengan menunjukkan surat- surat bukti asli kepemilikan tanah dari Penggugat dengan mengikutkan para Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah tersebut;

e. Bahwa Tergugat IV dan Tergugat V selaku Pejabat Tata Usaha Negara, telah pula menandatangani Surat Pernyataan seseorang yang mengaku ahli waris R.M SUBARI tanggal 23 Januari 1991 (bukti P-9) serta menerangkan pula, bahwa R.M SUBARI memiliki tanah sisa pada lokasi tersebut seluas 14.500 M2, padahal surat yang ada pada Tergugat III, IV dan Tergugat V menyatakan tanah tersebut masih terdaftar atas nama para Penggugat, sebagai pemilik yang sah;

f. Bahwa Tergugat VI selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keterangan bukti P-8 yang menyatakan tanah para penggugat telah dibebaskan untuk proyek jalan Jakarta By Pass padahal kenyataannya Penggugat sendiri belum melakukannya sama sekali;

g. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut para Penggugat telah melampirkan surat-surat bukti sebagaimana jelas terurai dalam gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat, oleh para Tergugat telah diajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tergugat I, II, IV dan Tergugat V:

- Bahwa dasar gugatan dari Penggugat adalah masalah kepemilikan atas tanah yang merupakan perkara perdata, sehingga tidaklah tepat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara dan haruslah diajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri;

- Bahwa gugatan kepada Tergugat I haruslah dikesampingkan, oleh karena baik langsung atau tidak langsung, Surat Perintah Bongkar

176

yang dikeluarkan untuk NY. PELCIK ROSITA SITEPU adalah atas rumah NY. PELCIK ROSITA SITEPU dan tidak ada hubungannya saipa sekali terhadap Penggugat;

- Bahwa gugatan terhadap Tergugat III, IV dan Tergugat V sudah lewat waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986;

Bahwa dengan alasan-alasan yang diuraikan diatas maka Tergugat I, III, IV dan Tergugat V mohon supaya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta akan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

TERGUGAT II:

- Bahwa gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena para Penggugat mempermasalahkan adanya kepalsuan dari surat bukti P-6, P-7 dan P-8 dan ternyata dari Surat bukti mana dipermasalahkan tentang kepemilikan atau asal usul kepemilikan atas tanah, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara haruslah menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

TERGUGAT VI:

- Gugatan para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena positanya menyangkut pemilikan atas tanah dan untuk itu Pengadilan Negerilah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

- Bahwa surat-surat bukti yang dimintakan untuk dibatalkan oleh Para Penggugat sudah melewati tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1987;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang telah diajukan para Tergugat, pihak Penggugat telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa para Penggugat tetap akan dalin-dalil gugatannya, terutama mengenai surat-surat bukti P-l, P-2 dan P-3 diterbitkan oleh Tergugat I secara tidak sah, oleh karena prosedure penerbitannya mengandung cacat hukum;

177

Bahwa bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 tidaklah melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986, oleh karena belumlah dilewatkan waktunya untuk diajukan sebagai gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

- Bahwa dengan uraian yang diutarakan diatas para Penggugat tetap berkesimpulan, bahwa gugatan mereka tetap merupakan gugatan yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar kedua belah pihak yang berperkara, serta Pengadilan juga telah meneliti akan surat-surat lainnya yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-l, P-2 dan P-3 ternyata bahwa Perintah Bongkar yang dimaksudkan dalam produk tersebut diajukan kepada individuilnya NY. PELCIK ROSITA SITEPU dan bukanlah terhadap diri para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian individuilnya Surat Perintah Bongkar dimaksud nyata-nyata dirinya NY. PELCIK ROSITA SITEPU, sehingga akibatnya — kerugian yang akan merasakan adalah orang yang dituju tersebut dan sama sekali tidaklah pihak para Penggugat, sehingga dengan demikian para Penggugat tidaklah termasuk kedalam pengertian individual sebagai dimaksudkan oleh Pasal 1 butir 3 dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, maka para Penggugat tidaklah berwenang mengajukan gugatan terhadap Surat Perintah Bongkar yang diterbitkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selain itu setelah memperhatikan dalil gugatan dari Penggugat, dan eksepsi para Tergugat serta tanggapan para Penggugat, dalam perkara ini jelas terlihat, bahwa yang dijadikan persengketaan adalah masalah kepemilikan atas tanah yang dikenal dengan tanah Pramuka Ujung, yang diperkarakan dalam perkara Nomor: 02/G/1992/PR/PTUN.JKT. antara NY. PELCIK ROSITA SITEPU sebagai pihak Penggugat melawan WALIKOTA MADYA JAKARTA PUSAT sebagai Tergugat, yang sampai saat sekarang perkara tersebut masih dalam proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini adalah perkara perdata, dan Majelis Hakim sependapat dengan pihak para Tergugat dalam eksepsi mereka, dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidaklah berwenang untuk memeriksa eksepsi para Tergugat;

178

Menimbang, bahwa setelah mempedomani Pasal 77 ayat 1 Undang- Undang Nomor: 5 tahun 1986 dan dengan diterimanya eksepsi para Tergugat dan pihak Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan, dibebankan untuk membayar semua ongkos perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan Pasal 1 butir 3, Pasal 77 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 serta peraturan lain sehubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima eksepsi Para Tergugat;- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang

mengadili perkara ini;- Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar semua

ongkos perkara yang sampai saat ini berjumlah Rp. 62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada Hari: Sabtu tanggal 26 September 1992 dengan Ny. H. Soepantariyah Soebandi, SH sebagai Ketua Majelis, Ny H. Aisyah, SH dan H. Nardi, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan Terbuka Untuk Umum, pada Hari: Kamis, tanggal 01 Oktober 1992 oleh Ketua Majelis tersebut dengan susunan Majelis Ny. H. Aisyah, SH dan H. Nardi, SH Hakim-Hakim Anggota, dihadiri oleh Sudarto, SH sebagai Panitera Pengganti, Kedua Belah Pihak dan Tergugat II tidak hadir;

179

KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN

TATA USAHA NEGARA

Pihak yang berperkara:Penggugat : Wijaya Susanto Rusli

melawanTergugat : Pimpinan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN)

Distribusi Jakarta Raya Tangerang.

Dalam perkara ini Penggugat mengajukan ke PTUN. Jakarta tentang pembatalan Surat Tergugat tanggal 6 Agustus 1991 Nomor. 4818/832/BIKEU/ 1991/M dan Surat Tergugat Tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/ 1991/M perihal Tagihan Susulan Opal, di mana Penggugat adalah sebagai pelanggan listrik pada Tergugat.

PUTUSAN MAHKAMAHAGUNG - RI : No. 14 K/TUN/1993.

Tanggal 12 Juli 19941. H. Soerjono, SH2. Sarwata, SH3. Th. Ketut Suraputra, SH.

PUTUSAN PENGADILAN TINGGITATA USAHA NEGARA JAKARTA: No. 60/B/1992/PT. TUN. JKT.

Tanggal 7 Nopember 1992.1. R. koesbandono, SH2. Dra. Ny. Tamroekmi M.

Chanijoen, SH3. Ny. Chairani A. Wani, SH

PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

181

No. 089/G/1991/LST/P.TUN-JKT.

KAIDAH HUKUM

i

Tanggal 18 Mei 1992.1. Ny. Siti Djuwariah, SH.2. Ny. Aisyah, SH.3. Satri Rusad, SH.

: Oleh karena sengketa antara Penggugat dengan Tergugat (in casu Pimpinan Perusahaan Umum Listrik Negara) adalah merupakan "sengketa Tata Usaha Negara," dimana yang digugat adalah Surat Keputusan Tergugat, maka walaupun tindakan Tergugat terikat dalam standart kontrak, tindakan tersebut tetap bersifat hukum publik (bukan hukum perdata), sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadilinya.

182

PUTUSANReg. No. 14 K/TUN/1993


MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

WUAYA SUSANTO RUSLI, warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Pluit Plastik Industries, beralamat di Jalan Pluit Plastik Raya No. 9.A -4 Jakarta Utara. 14450, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya., TEGUH SAMUDERA, SH. Advocat Pengacara & Legal Consultant pada Teguh Samudera & Associates, berkantor di Jalan Cisadane No. 8 -A, Cikini Jakarta Pusat.PEMOHON KASASI I DAN TERMOHON KASASI II, DAHULU PENGGUGAT/TERBANDING.

Melawan

PIMPINAN PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA (PLN) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG,berkedudukan di Jalan M.I Ridwan Rais No. 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SOEDIRJO, SH. DKK, pengacara dan Advokat pada Kantor Pengacara & Konsultan hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH. dan rekan,, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No. 1 8 - 0 Jakarta. 14030. TERMOHON KASASI I DAN PEMOHON KASASI II, DAHULU TERGUGAT/PEMBANDING.

Mahkamah Agung tersebut;Membaca surat-surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Pemohon kasasi I/Termohon Kasasi II sebagai Penggugat telah menggugat

183

sekarang termohon Kasasi I/Pemohon Kasasi II sebagai tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil:

Bahwa Penggugat adalah pelanggan listrik pada tergugat dengan tarif/ daya 1.3/526 KVA Nomor kontrak KT. 088303 Nomor Kontrol: 0677-0287, yaitu menjalankan usaha memproduksi barang-barang plastik;

Bahwa telah beberapa kali dilakukan operasi penerbitan aliran listrik (Opal) yaitu pada tanggal 18 Desember 1990, tanggal 4 April 1991, tanggal 2 Mei 1991 semuanya dengan hasil baik (bukti P-5, P-6, P-7);

Bahwa akan tetapi dengan diadakan Opal pada tanggal 19 Juni 1991 hasilnya: Ada kelainan pada segel OK III dan pinggang OK bisa ditarik plastiknya pada segel dan segel tera Kwh meter perlu ditera di Laboratorium (bukti P-8);

Bahwa kemudian keluar surat tergugat tertanggal 2 Juli 1991 No. 4123/832/BIKEU/1991/M, yang menuduh bahwa ditempat Penggugat telah terjadi pelanggaran pemakaian/penggunaan tenaga listrik yaitu:

segel plastik pada kotak meter (OK) dan pinggang kotak meter dapat lepas dari kawat segelnya;

- segel tera Kwh meter perlu ditera di Labnoratorium, dan dari hasil penelitihan-penelitihan Laboratorium tergugat dinyatakan "segel tera Kwh meter palsu" (bukti P-l)

Bahwa sebagai akibat dari pelanggaran tersebut diatas Penggugat dibebankan tagihan susulan sebesar Rp. 129.142.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang harus dilunasi pada tanggal 15 Juli 1991, kalau tidak lunas pada tanggal itu sambungan listrik akan diputus sementara dan apabila tangal 16 September 1991 belum juga dilunasi akan dilakukan pemutusan langsung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan listrik;

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 8 Juli 1991 menyatakan keberatan terhadap surat Tergugat tertanggal 2 Juli 1991, tetapi Tergugat dengan suratnya tertanggal 6 Agustus 1991 No. 4818/832/BIKEU/1991/M tidak mengabulkan dan hanya memberi keringanan dalam menyelesaikan tagihan susulan tersebut dengan membayar secara angsuran sebanyak 3 kali

184

selama 3 bulan dengan menandatangani surat peijanjian ditempat tergugat dan apabila pada tanggal 2 September 1991 surat perjanjian tersebut belum ditandatangani, maka Tergugat akan melakukan pemutusan sementara ditentukan apabila setelah 2 bulan sejak pemutusan sementara tersebut maka Tergugat akan melakukan pemutusan rampung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan listrik (bukti P-2);

Bahwa surat-surat tergugat tertanggal 2 Juli 1991 No. 4123/832/ BIKEU/1991/M dan surat tertanggal 6 Agustus 1991 No. 4818/832/BIKEU/ 1991/M adalah bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, karena Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya melaksanakan aturan hukum yang berlaku, bahwa secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas mengeluarkan surat-surat tersebut. Seharusnya tergugat terlebih dahulu membuktikan secara sah menurut hukum bahwa Penggugat melakukan pencurian dengan putusan Pengadilan;

Oleh karena sudah seringkali dilakukan Opal maka dengan kenyataan adalah segel plastik pada kotak meter (OK) dan pingang tera Kwh meter palsu tersebut adalah merupakan tanggung jawab dari teknis dari tergugat maka seharusnya Tergugat tidak sampai mengambil keputusan tersebut;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah disetujui peijanjian tentang jual beli tenaga listrik tersebut diatas yang berarti dalam hal ini ada hubungan hukum yang tunduk pada Hukum Perdata, khususnya pasal 1338 KUH Perdata, maka menumt hukum apabila ada pelanggaran terhadap isi Peijanjian itu, Tergugat seharusnya mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, dan tidak melakukan perbuatan semaunya sendiri yang merugikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menunda pelaksanaan Keputusan tergugat untuk memutuskan aliran listrik ditempat Penggugat dan menuntut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Memerintahkan kepada tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat keputusan Tagihan Susulan Opal tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4123/832/ BIKEU/1991/M. jo Keputusan tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/ 832/BIKEU/M.

185

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan.2. Mencabut dan menyatakan batal atau tidak sah surat-surat tergugat

tertanggal 2 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/M. dan tertanggal 2 Juli 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M. perihal tagihan Susulan Opal.

3. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa tergugat, Perusahaan Umum Listrik Negara, merupakan badan hukum perdata yang didirikan oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah yang terakhir disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1990 yang diserahkan tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan (levering) tenaga listrik untuk kepentingan umum.

Bahwa dalam melaksanakan tugas penyediaan tenaga listrik, hubungan hukum antara Tergugat dengan para pemakai jasa, in casu Penggugat, adalah hubungan kontraktuil menurut hukum perdata, yaitu Jual Beli Tenaga Listrik menurut pasal 8 dan pasal 14 Peraturan Menteri Pekarjaan Umum dan tenaga Listrik dengan harga jual belinya ditetapkan oleh Pemerintah/Prisiden menurut pasal 16 Undang-undang Nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan dan pasal 32 Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan Pmanfaatan tenaga Listrik.

Bahwa surat-surat Tergugat, masing-masing dengan Nomor 4123/832/ BIKEU/1991/M tanggal 2 Juli 1991 dan Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M tanggal 6 Agustus 1991 tentang Tagihan Opal sebagai obyek dalam gugatan ini merupakan akibat pelanggaran Penggugat terhadap kontak/perjanjian jual beli tenaga listrik Nomor KT.088303, Nomor kontrol 0677-0287, karena tidak terpisah sebagai dasar adanya perbuatan hukum perdata, yang pada pasal 7 disebutkan secara tegas bahwa 'penyelesaian terhadap perbedaan pendapat dari kontrak ini, maka Tergugat dan Penggugat memilih kedudukan hukum sah dan tidak berubah pada Pengadilan Negeri di Jakarta".

Bahwa dengan demikian, terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dengan tergugat berkenaan Tagihan Opal sebagai akibat adanya pelanggaran penggugat untuk mentaati segala ketentuan yang tercantum7 pada pasal 2 (a)

186

Kontrak/Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik itu merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Mei 1992 No. 089/ G/1991/Lst/PTUN JKT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat.

- Menyatakan batal dan tidak sah surat tergugat tertanggal 2 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M (bukti P-l) dan tertanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M (bukti P-2) perihal tagihan susulan Opal.

- menguatkan penetapan Ketua Majelis Pengadilan TUN tanggal 29 September 1991 nomor 089/G/l 991/LST/PTUN-JKT. tentang penundaan pelaksanaan pemutusan sambungan aliran listrik di tempat penggugat di jalan Pluit Raya Nomor 9.A-4 Jakarta Utara.

- Menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 23 November 1992 No. 60/B/1992/PT.TUN-JKT. yang amarnya berbunyi sebgai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding;

- Menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 089/ G/1991/LST/P.TUN-JKjZ tanggal 23 September 1991 tentang penundaan Pelaksanaan Pemutusan Sambungan Aliran Listrik di tempat penggugat/ Terbanding di Jl. Pluit Raya No. .9A-4 Jakarta Utara;

187

Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 089/ G/1991/LST/P.TUN-JKT. tanggal 27 Mei 1992 untuk selain dan selebihnya;

DAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam EksepsiMenolak eksepsi Tergugat/Pembadning.

Dalam Pokok Perkara1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding.2. Menetapkan bahwa biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada

Penggugat/Terbanding yang diperhitungkan sebesar Rp. 47.250,- (Empat puluh tuju ribu dua ratus rupiah).

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 24 Desember 1992 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dan tergugat/pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 4 Januari 1993 dan 6 Januari 1993 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 6 Januari 1993 dan 7 Januari 1993 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 02/1993/Kas 089/G/1991/LST/ PTUN-JKT. dan No. 02/1993 Kas 089/G/1991/LST/PTUNrJKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing- masing pada tanggal 18 Januari 1993 dan 12 Januari 1993;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 12 Januari 1993 dan 1993 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembadning diajukan jawaban memori kasasi yang diterima masing-masing di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 29 Januari 1993 dan 25 Januari 1993;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang

188

waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan-permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan pemohon Kasasi I dan II dalam memori-memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Pemohon Kasasi I.

1. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan hakim pertama, bahwa Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa seharusnya adalah Surat Keputusan Pimpinan Perum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-undang No. 5 Tahun 1986, Justm Surat Tergugat Kasasi Nomor 4123/832/ BIKEU/1991/M tanggal 2 juli 1991 (P-1) yang ditujukan kepada pemohonlah yang bersifat konkrit, individual dan final, sedangkan surat tergugat Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M tanggal 2 Juli 1991 (P-l) yang ditujukan kepada pemohonlah yang bersifat konkrit, individual dan final, sedangkan surat Tergugat Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M (P-2) tanggal 6 Agustus 1991, sifatnya adalah kelanjutan dari surat tersebut yang disampaikan kepada Pemohon kasasi guna membalas surat Pemohon Kasasi tertanggal 8 Juli 1991.

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan kelainan:

a. Opal telah dilaksanakan menumt prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Perum Listrik Negara.

b. Terbukti adanya pelanggaran yang diketemukan pada Opal tanggal 19 juni 1991 dan hasil pemeriksaan Laboratorium.

c. Adanya kerusakan.kelainan pada segel-segel tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat/Terbanding, apalagi kunci kotak pengaman alat pengukur dikuasai penggugat/terbanding.

189

Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena hanya mempertimbangkan secara sepihak dengan tanpa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan karena dengan dilakukan Opal beberapa kali (bukti P-5, P-6, P-7) hasilnya baik, sedangkan pemeriksaan yang dilakukan lagi pada tanggal 19 Juni 1991 hasilnya baik, hanya ada kelainan pada segel tera KWH Meter perlu ditera di Laboratorium adalah hasil pemeriksaan sepihak yang dilakukan termohon Kasasi.

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan hukum dalam putusan PT.TUN Jakarta halaman yang menyatakan:

Bahwa dengan surat tanggal 8 Juli 1991 kepada Pimpinan Perum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Pemohon Kasasi mohon keringanan atas denda (Tagihan Susulan Opal) yang dibebankan kepada yang bersangkutan. Halaman sebenarnya merupakan pengakuan atas pelanggaran terhadap kewajiban seorang pelanggan untuk setidak- tidaknya menjaga dan memelihara keamanan instalansi perusahaan.

Pertimbangan mana tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Surat Pemohon Kasasi tanggal 8 Juli 1991 tersebut, dikirimkan kepada Termohon Kasasi dengan itikad baik demi kepentingan semua golongan yang terkait dalam penggunaan listrik tersebut karena adanya ancaman Termohon Kasasi dalam suratnya yang hendak melakukan pemutusan sementara aliran listrik dan pembongkaran rampung instalansi listrik serta pembatalan kontrak penyambungan listrik ditempat pemohon kasasi.

Jadi sangatlah keliru apabila Surat Pemohon Kasasi tersebut ditafsirkan dan dianggap sebagai telah mengakui kesalahan atau kejadian dasar penilaian oleh Pengadilan Tinggi sebagai Pemohon Kasasi terbukti bersalah.

Pemohon Kasasi II

1. Bahwa tentang Eksepsi Kewenagan Absolut Pengadilan, penyediaan (levering) tenaga listrik oleh Perusahaan Umum daripada penguasa, merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berupa perbuatan hukum yang bersifat/menurut hukum perdata (lihat: Algemene

190

bepalingen van administratief recht, yang merupakan rapport van de commissie inzake algemene bepalinge van administratief recht, cetakan V, diterbitkan oleh HD Tjeenik Willink & Zoon, tahun 1967).

Menurut Instruksi Presiden No. 7 tahun 1967 berikut dengan lampirannya tentang Penyederhanaan Perusahaan Negara Ke dalam Tiga Bentuk Usaha Negara, dikatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas utamanya, hubungan hukum antara Perusahaan Negara yang berbentuk Perusahaan Umum (Perum) (in casu Pemohon Kasasi), diatur secara hubungan hukum keperdataan (privaatrechtelijk).

Karena dalam melaksanakan tugas utamanya menyediakan tenaga listrik dengan pihak Termohon Kasasi ini pelaksanaannya dituangkan dalam Surat Persetujuan Jual Beli Tenaga Listrik dimana dalam pasal 2 dikatakan bahwa Termohon Kasasi tunduk pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan mengenai Syarat-syarat Penyambungan Listrik yang berlaku di Indonesia.

Ketentuan-ketentuan mengenai Syarat-syarat Penyambungan Listrik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Persetujuan Jual Beli Tenaga Listrik ini diatur dan tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Tenaga Listrik No. 024/PRT/1978 (selanjutnya disingkat Permen PUTL).

Sedangkan Surat-surat Pemohon Kasasi perihal tagihan susulan maupun pemutusan sambungan listrik yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini, timbul akibat dilanggar atau tidak ditaatinya terhadap ketentuan- ketentuan mengenai Syarat-syarat Penyambungan Listrik yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Surat Persetujuan Jual Beli Tenaga Listrik.

Tagihan susulan maupun pemutusan sambungan listrik ini merupakan sanksi/hukuman atas pelanggaran Surat Persetujuan Jual Beli Tenaga Listrik ini merupakan perikatan dengan ancaman hukuman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Karenanya tindakan Pemohon Kasasi itu bukan merupakan tindakan sepihak yang menjadi sifat atau ciri tindakan hukum Tata Usaha Negara, melainkan perbuatan hukum perdata, yang lazim dikenal dengan istilah "exceptio non ad impiety contractus".

Hukuman yang diberlakukan pada cara-cara terjadi maupun penentuan . akibat-akibat suatu perjanjian, adalah hukum perdata biasa.

191

Kedua tindakan hukum Pemohon Kasasi tersebut diatas tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain, disatu pihak tindakan Pemohon Kasasi menyediakan tenaga listrik dipandang sebagai perbuatan hukum perdata yang karenanya menjadi wewenang Peradilan Umum, sedangkan dipihak lain pemutusan sambungan listrik dipandang sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara yang karenanya menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.Pemisahan sifat hukum maupun kompetensi peradilan ini akan menimbulkan ketidak pastian hukum. Karenanya andai kata pun tindakan hukum Pemohon Kasasi itu dianggap sebagai tindakan hukum Tata Usaha Negara, quod non (dalam hal ini tidak), maka ia harus melebur kedalam perbuatan hukum perdata, karena maksud/tujuan pemutusan sambungan listrik adalah untuk menghentikan penyediaan/jual beli tenaga listrik.Berdasarkan hal-hal diuraikan diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perdata ini. Judex factie telah melampaui batas wewenangnya.

2. Bahwa terhadap Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Pemutusan Sambungan Listrik, Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perdata ini, maka penetapan itu tidak sah pula dan harus dibatalkan, lagi pula penerbitan surat-surat tagihan susulan yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini, tidak disertai dengan surat pemberitahuan akan dilakukan pemutusan sambungan listrik, karenanya tidak dapat dikualifisir sebagai keadaan mendesak sebagai dasar untuk menunda pelaksanaan pemutusan sambungan listrik itu.

Pemohon Kasasi I

Menimbang:mengenai keberatan ad. 1, 2 dan 3.

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum yang berlaku, apalagi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

192

Pemohon Kasasi II

Menimbang:mengenai keberatan ad. 1 dan 2

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum yang berlaku, apalagi mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak 'dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan atau Undang- Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I Wijaya Samudera, SH. dan Pemohon Kasasi II Pimpinan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta raya Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sudirjo, SH dkk. hams ditolak.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 dan Undang-Undang No. 5 tahun 1986 yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Wijaya Susanto Rush, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya teguh Samudera, SH. dan Pemohon Kasasi II Pimpinan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sudirjo, SH. hams ditolak.

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam Peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 Juli 1994 dengan H. Soerjono, SH. Ketua Mudah Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai

193

Ketua Sidang, Sarwata, SH. dan Th. Ketut Suraputra, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 1994, oleh Sarwata, SH. dan Th. Ketut Suraputra, SH. Hakim-Hakim Anggota, Zainal Agus, SH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

194

PUTUSANNomor: 60/B/1992/PT.TUNJKT


Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding; telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PIMPINAN PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA (PLN)DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG, berkedudukan di Jalan M. Ikhwan Rais No. 1 Jakarta Pusat, dalam perkara ini memberi kuasa kepada SOEDIRJO, SH dan kawan-kawan, Advokat dan Pengacara dari Kantor Pengacara &, Konsultan Hukum Prof. OEMAR SENO ADJI, SH. & REKAN, beralamat di Jalan Raden Saleh Raya No. 18-0 Jakarta 14030 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 5 Juni 1992 No: 048.SKU/030/D.IV/1992/M; Selanjutnya disebut TERGUGAT/ PEMBANDING;

Lawan

WIJAYA SUSANTO RUSLI, warganegara Indonesia, pekerjaan DirekturUtama PT. Pluit Plastik Industries beralamat di Jalan Pluit Raya No. 9 A-4 Jakarta Utara 14450, dalam perkara ini memberi kuasa kepada TEGUH SAMUDRA & ASSOCIATES, Advocates & Logal Consultants, beralamat di Jalan Cisadana No. 8 A Jakarta 10330 berdasarkan Surat Kuasa tanggal 12 Agustus 1992;Selanjutnya disebut PENGGUGAT/ TERBANDING;

195

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;Telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal

19 Agustus 1992 Nomor: 60/B/1992/PT.TUN.JKT. tentang Penunjukkan Susunan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

2. Penetapan Ketua Pengdilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 September 1991 No: 089/G/1991/Lst/P.TUN.JKT. tentang Penundaan Pelaksanaan Pemutusan Sambungan Aliran Listrik di tempat Penggugat;

3. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Mei 1992 Nomor: 089/G/1991/Lst/FTUN-JKT.:

4. Permohonan banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 6 Juni 1992 No: 214/ISA/VI/1992;

5. Akta Permohonan Banding dari Kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 6 Juni 1992 No: 060/1992/Bd-089/G/1991/Lst/PTUN-JKT. yang dibuat oleh panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

6. Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Kuasa Tergugat/ Pembanding tanggal 16 Juni 1992 No: 060/1992/Pd-089/G/1991/Lst/ PTUN-JKT.;

7. Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 13 Juli 1992 No: 060/1992/Bd-089/G/1991/Lst/PTUN-JKT.;

8. Memori Banding dari kuasa Tergugat/Pembanding tanggal 17 Juli 1992;9. Kontra Memori Banding dari kuasa Penggugat/Terbanding tanggal 12

Agustus 1992;10. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

serta keterangan saksi-saksi;


Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 27 Mei 1992 No; 089/G/2992/Lst/ PTUN-JKT. dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

196


Menimbang

Menimbang

Menimbang

- Mengabulkan gugatan Penggugat;- Menyatakan batal dan tidak sah Surat Tergugat

tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/ 1991/M. (Bukti P-l) dan tertanggal 06 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M. Bukti P-2) perihal Tagihan Susulan OPAL;

- Menguatkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 29 September 1991 Nomor 089/G/Lst/PTUN-JK. tentang Pemeriksaan Pelaksanaan Pemutusan Sambungan Aliran Listrik di tempat penggugat di Jalan Pluit Raya No. 9 A-4 Jakarta Utara;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah);

bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Mei 1992 Nomor: 089/G/1991/Lst/PTUN-JKT. dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpe- kara maka tenggang waktu untuk mengajukan banding adalah 14 (empat belas) hari sejak tanggal 27 Mei 1992 (Pasal 123 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

bahwa permohonan banding diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Juni 1992;

TENTANG HUKUMNYA

bahwa permohonan banding terhadap putusan tersebut telah diajukan oleh Kuasa Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat lain menurut Undang-undang karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

197

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

bahwa pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding sebagaimana Majelis Hakim Agung RI. tanggal 6 April 1955 Nomor 247/K/SIP/1953 yang pada pokoknya mengemukan "Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan dari hakim Pertama"

bahwa dalam rangka pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa kembali perkara ini dari berkas perkaranya, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, pemeriksaan saksi, surat-surat bukti yang diajukan di dalam sidang, salinan resmi putusan Hakim Pertama;

bahwa dalam pemeriksaan perkara ini dalam tingkat banding, Majelis Hakim Tinggi telah mengadakan pemeriksaan tambahan berdasarkan Pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dan berpendapat sebagimana pertimbangan di bawah ini;

bahwa mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok materi;

bahwa dari isi surat gugatan bila ditinjau hubungannya dan hal ikhwal dengan segala sesuatunya yang terjadi dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama dan memeriksaan sidang tambahan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, maka mejelis Hakim Pengadilan Tinggi mendasarkan kepada 4 pokok persoalan, yakni:

1. Apa pokok sengketa dalam perkara ini;2. Apa hubungan antara Surat Persetujuan/Kontrak

tentang jual beli Tenaga Listrik No. PJN. 120/

198

Dis. Jaya/80 dengan Surat Tagihan Susulan Opal No. 4123/832/BIKEU/1991/M. tanggal 6 Agustus 1991;

3. Apa dasar hukum dan kewenangan Pejabat/ Badan Tata Usaha Negara yang bersengketa untuk mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan apakah yang berkaitan dengan hal tersebut telah dilaksanakan dengan semestinya;

4. Apakah kepentingan-kepentingan pihak yang terkait telah dipertimbangkan dengan sebaik- baiknya;

Menimbang : bahwa mengenai butir, yaitu: Apa pokok sengketadalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

1. Penggugat/Terbanding dalam surat gugatannya mengajukan permohonan supaya Surat keputusan Tergugat/Pembanding tanggal 2 Juli 1991 No. 4123/832/BIKEU/1991/M. dan tanggal 6 Agustus 1991 No. 4818/832/BIKEU/l991/M. perihal: Tagihan Susulan Opal di cabut dan dinyatakan batal atau tidak sah;

2. a. Surat Keputusan Tergugat/Pembanding Pemimpin Perum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tanggal 2 Juli 1991 No. 4132/ 832/BIKEU/1991/M. (Bukti P. 1) pada pokoknya adalah sebagai berikut:Di tempat Penggugat/Terbanding kedapatan telah terjadi pelanggaran pemakaian/penggunaan tenaga listrik, yaitu:- segel plastik pada kotak meter (OK) dan

pinggang kotak meter dapat lepas dari kawat segelnya;

- segel tera Kwh meter diteliti di Laboratorium Kantor Distribusi, yang disaksikan wakil Penggugat/Terbanding, adalah palsu;

199

- akibat tersebut diatas dapat mempengaruhi pengukuran pemakaian Kwh, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penggugat/ Terbanding di bebani tagihan susulan Rp. 129.142.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- apabila pada tanggal 15 Juli 1991 biaya/ tagihan susulan tersebut tidak diselesaikan, maka akan dilakukan pemutusan sementara sambungan listrik;

- penyambungan kembali hanya dapat dilakukan setelah biaya/tagihan susulan tersebut di selesaikan;

- apabila pada tanggal 16 September 1991 biaya/tagihan susulan tersebut tidak diselesaikan maka akan dilakukan pemutusan rampung dan pembatalan kontrak sambung listrik ditempat Penggugat/Terbanding;

- penyambung kembali hanya dapat dilakukan setelah biaya/tagihan susulan dibayar dan biaya penyambungan baru;

b Adapun Surat Keputusan Tergugat/PembandingPemimpin Perum Listrik Negara DistribusiJakarta Raya dan Tangerang tanggal 6 Agustus1991/M. (Bukti P. 2)perihal Tagihan SusulanOpal pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- mengutip Peraturan Menteri Pertambangan Energi No. 02 P/451/M.PE/1991, tanggal 20 April 1991.Bab III Pasal 5 ayat (1) c, f dan ayat (2) , Bab V Pasal 7;

- atas permintaan peninjauan kembali besarnya tagihan susulan Opal sebesar Rp.

, 129.142.500,- (Seratus dua puluh sembilan

200

Menimbang

juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak dapat dipenuhi;

- pembayaran tagihan susulan dapat diangsur selama 3 bulan, untuk itu supaya datang menandatangani surat perjanjian;

- apabila pada tanggal 2 September 1991 surat perjanjian belum ditandatangani akan dilakukan pemutusan sementara;

- apabila 2 bulan setelah pemutusan sementara tidak diselesaikan akan dilakukan pemutusan rampung;

- penyambungan kembali hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian tagihan susulan dan pembayaran biaya penyambungan baru;

- surat pemberitahuan ini adalah yang kedua/ terakhir;

3. Surat Keputusan tergugat/Pembanding tanggal 6 Agustus 1991 No. 4818/832/BIKEU/1991/M. keluar/terbit sehubungan dengan surat keberatan yang di ajukan Penggugat/Terbanding tanggal 8 Juli 1991 (Bukti P. 3);

bahwa dengan memperhatikan kedua Surat Keputusan tersebut, maka Surat Keputusan tanggal 6 Agustus 1991 No. 4818/832/BIKEU/1991/M. adalah Surat Keputusan yang memenuhi unsur-unsur Pasal 1 butir 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986, dimana besarnya Tagihan Susulan Opal tetap Rp. 129.142.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), saksi pemutusan sementara dari tanggal 15 Juli 1991 berubah menjadi tanggal 2 September 1991, sanksi pemutusan rampung dari tanggal 16 September 1991, dan surat Keputusan tanggal 6 Agustus 1991 sebagai pemberitahuan yang kedua/terakhir;

201

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

bahwa surat gugat Pengugat/TTerbanding tanggal 30 Agustus 1991 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tangal 31 Agustus 1991 melalui beberapa kali pemeriksaan persiapan telah diperbaiki.Adapun perbaikan gugatan yang terakhir yang dapat diterima oleh Majelis Hakim Pertama di ajukan dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 31 Oktober 1991, berdasarkan Pasal 63 Ayat (2). a;

bahwa meskipun telah dilakukan beberapa kali perubahan atas surat gugatan Penggugat/Terbanding, tetapi Hakim Pertama telah kurang tepat dalam menentukan obyek gugatan;

bahwa Surat Keputusan Tagihan Susulan Opal ditandatangani oleh Deputy Pemimpin Bidang Keuangan a.n (atas nama) Pemimpin Bidang Keuangan a.n. (atas nama) Pemimpin, yang merupakan bentuk kewenangan pemberian kuasa (mandat) maka yang bertanggung jawab atas keluamya/terbitnya Surat Keputusan tersebut adalah Pimpinan dalam hal ini Pemimpin Perum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang;

bahwa dengan demikian Majelais Hakim Tinggi tidak sependapat dengan Hakim pertama, bahwa Surat keputusan yang menjadi obyek sengketa adalah kedua Surat Keputusan tersebut, tetapi obyek sengketa seharusnya adalah Surat keputusan Pimpinan Perum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang tanggal 6 Agustus 1991 No. 4818/832/BIKEU/ 1991/M.;

bahwa mengenai butir 2, yaitu; Apa hubungan antara Surat Persetujuan/Kontrak tentang Jual Beli Tenaga Listrik Persetujuan/Kontrak tentang Jual beli Tenaga

202

Listrik No. PJN. 120/Dis. Jaya/80 (Bukti T.l = P.9) dengan Tagihan Susulan Opal No. 4123/832/BIKEU/ 1991/M. tanggal 2 Juli 1991 dan No. 4818/832/ BIKEU/1991/M. tanggal 6 Agustus 1991 adalah sebagai berikut:

I.a. Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 024-PRT-1978 tentang syrat-syarat Penyambungan Listrik:Pasal 8 ayat (3) menentukan:"apabila permintaan tersebut dalam ayat (1) pasal ini (untuk mendapat sambungan Listrik) di setujui, maka dibuat kontak/perjanjian tertulis tentang jual beli listrik antara pemohon tersebut dengan Perusahaan, kecuali bagi pemohon yang menurut pertimbangan Perusahaan cukup dengan mengisi dan menandatangani formulir yang disediakan oleh Perusahaan";

Pasal 14 ayat (1) menentukan:

"Kontrak/perjanjian jual beli listrik atau formulir dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri ini hams mencantumkan antara lain hal- hal mengenai tarif, daya tersedia, tujuan penggunaan, tempat/cara pembayar, hak dan kewajiban Perusahaan dan pemakai listrik"

b. Selain hal-hal tersebut diatas yang merupakan pokok-pokok yang diperjanjikan, maka dalam Surat Persertujuan No. PJN. 120/Dis. Jaya tersebut juga dicantumkan antara lain:

Pasal 2 ayat (a).

"Pihak Kesatu (Penggugat/Terbanding) setuju untuk mentaati segala ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat Penyambungan Listrik" dan Peraturan Instansi Listrik";

203

A yat (b).

"Pihak Kedua (Tergugat/Terbanding) memberi ijin kepada Pihak Kesatu untuk menggunakan tenaga listrik tersebut pada pasal 1 di dalam waktu beban puncak harian yaitu antara pukul 18.00 -22.00. WIB.:

Pasal 7.

(a) apabila terjadi perbedaan pendapat dalam persetujuan ini, pada tingkat pertama akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah. Apabila tidak diperoleh penyelesaian dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya menurut prosedur hukum yang berlaku;

(b) Kedua belah pihak memilih kedudukan hukum yang sah dan tidak bembah (berdomisili) pada Kantor Pengadilan Negeri di Jakarta;

Il.a. Dengan Surat Edaran Direksi Perum Listrik Negara tanggal 8 April 1975 No. 019/PST/75 tentang Tagihan Susulan Pemakaian Tenaga Listrik secara tidak sah; Surat Edaran tersebut menentukan bahwa: yang dimaksud dengan pemakaian tenaga listrik secara tidak sah adalah pemakaian listrik PLN. dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dalam syarat-syarat untuk mendapatkan dasar listrik yang berlaku;

Juga ditentukan tentang:- Jenis/golongan pelanggaran;- Sanki terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut;- Pihak yang dikenankan tagihan susulan

b. Di dalam Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Tenaga Listrik No. 024-PRT-1978 tentang syarat- syarat Penyambungan Listrik di tentukan:

204

1. Pasal 7 ayat (4): Pemakai Listrik bertanggung jawab atas pemutusan/pengrusakan kawat segel dan segel pada tutup-tutup pesawat pembatas/ meter oleh mereka yang tidak berhak;

2. Pasal 13 ayat (5): Pemakai Listrik wajib menjaga dan memelihara agar alat instalansi yang terpasang dalam ramah yang didiami atau bangunannya, selalu berada dalam keadaan baik, dan wajib menjaga keamanan sambungan ramah milik Perusahaan;

3. Pasal 20 ayat (1): Pemakai Listrik dilarang dengan jalan atau dalih apapun merusak segel, kawat segel pesawat pembatas/meter . . . . dsl;

4. Pasal 20 ayat (2): Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Menteri ini, Peraturan Instalansi Listrik atau ketentuan lainnya mengenai Instalansi yang berlaku di Indonesia, menimbulkan hak bagi Perusahaan untuk menghentikan jual beli listrik, di samping itu Perusahaan berhak pula mendapatkan ganti rugi dan pemakai listrik tetap bertanggung jawab terhadap ketentuan- ketentuan tersebut dalam KUHP.;

c. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi No. 02.P/ 451/M.PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dengan masyarakat:1. Pasal 2 ayat (1) e : Memeriksa instalansi

pelanggang, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan lsitrik (SL) dari pengusaha sesuai peraturan instalansi ketenagaanlistrikanm yang berlaku;

2. Pasal 2 ayat (1) f :Mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan

205

Menimbang

dalam setiap jual beli tenaga listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan;

: bahwa berdasarkan peraturan perundang-undanganpada butir 2- 1 dan II tersebut diatas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 024-PRT-1978 ditentukan secara jelas apa yang diatur dalam kontrak/ persetujuan jual beli Tenaga Listrik, yang apabila terjadi wanprestasi (ingkar janji) terhadap pasal- pasal yang diperjanjikan, menentukan domisili pada kantor pengadilan di Jakarta.

Hal ini mana merupakan suatu perbuatan Hukum Perdata;

2. Di dalam Surat Edaran Direksi Perum Listrik Negara No. 019/PSTR/75, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 024- PRT-1978 dan Peraturan Menteri Pertambahan dan Energi No. 02 P/451/M.PE/1991 diatur tentang antara lain pemeriksaan instalansi pelanggan, jenis pelanggaran, sanksi atas pelanggaran dalam hal ini. tagihan susulan, pemutusan sementara dan pemutusan rampung dan tanggung jawab pemakai listrik untuk memelihara alat pembatas/meter instalansi yang melalui operasi yang disebut OPAL, merupakan penerbitan pemakaian listrik.

Hal-hal ini tidak diperjanjikan, sehingga merupakan pengaturan di bidang penyelenggaraan pemerintahan (hukum publik); yang merupakan kewenangan pemerintah Cq. Perum Listrik Negara;

206

Menimbang

Menimbang

Menimbang

bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara sehubungan dengan OPAL tersebut dalam hal ini Keputusan Pemimpin Perum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang merupakan keputusan Hukum Publik yang dengan Keputusan tanggal 6 Agustus 1991 No. 4818/832/ BIKEU/1991/M. mengeluarkan Tagihan Susulan yang ditujukan kepada Penggugat/Terbanding;

3. a. Di dalam Undang-undang No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan Pasal 4 ayat (2) menentukan:- Kebijaksanaan penyediaan dan peman

faatan sumber energi untuk tenaga listrik ditetapkan Pemerintah dengan meper- hatikan aspek keamanan, keseimbangan, dan kelestarian lingkungan hidup;

b. Di dalam penjelasan atas Undang-undang No. 15 Tahun 1985 antara lain dicantumkan, bahwa:"Mengingat arti penting dan jangkauan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud di dalam Undang-undang ini, maka penyediaan tenaga listrik dikuasai Negara, yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (Pemm Listrik Negara) melalui pemberian kuasa usaha";

bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka Surat persetujuan tentang Jual Beli Tenaga Listrik merupakan perjanjian perdata, sedangkan OPAL merupakan perbuatan hukum publik terpisah dari perjanjian/persetujuan tentang jual beli listrik;

bahwa keputusan tentang Tagihan Susulan Opal yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah

207

keputusan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutusakan dan menyelesaikannya;

Menimbang

Menimbang

bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi dalam hal ini sependapat dengan Hakim Pertama, maka oleh karena itu eksepsi Tergugat/Pembanding harus ditolak;

bahwa mengenai butir 3, yaitu pada dasar hukum dan kewenangan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara yang bersangkutan untuk mengeluarkan/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dan apakah prosedur yang berkaitan dengan hal tersebut telah dilaksanakan dengan semestinya, adalah sebagai berikut:

A. Penggugat/Terbanding dalam Surat Gugatannya Mendalilkan Bahwa:

1. Kesalahan Penggugat/Terbanding belum dapat dipastikan kebenarannya secara hukum, dimana Tergugat/Pembanding dalam Keputusan Tagihan Susulan Opal sebesar Rp. 129.142.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) memberikan alasan: kedapatan telah terjadi pelanggaran pemakaian/penggunaan tenaga listrik oleh Penggugat/Terbanding, yaitu:- Segel plastik pada kotak meter (OK)

dan pinggang kotak meter dapat lepas dari kawat segelnya ;

- Segel tera Kwh meter perlu di tera di Laboratorium, dan dari hasil pemeriksaan segel tersebut dianggap palsu;

2. Sebelum OPAL pada tanggal 19 Juni 1991 telah dilakukan OPAL pada tanggal 18

208

Desember 1990 (Bukti P.5). tanggal 4 April 1991 (Bukti P.6) tanggal 2 Mei 1991 (Bukti P.7), yang pada umumnya dinilai "baik" (dalam laporan pemeriksaan tidak terjadi pelanggaran);

3. Dengan adanya Persetujuan Jual Beli Tenaga Listrik No. PJN.120/Dis.Jaya/80 tanggal 6 Mei 1980 (Bukti P.9), terdapat hubungan hukum antara penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang tunduk pada ketentuan hukum perdata (Pasal 1338 BN) sehingga pembatalan persetujuan harus dimintakan kepada Hakim Perdata;

4. Penggugat/Terbanding selalu memenuhi kewajiban membayar rekening listrik (BuktiP. 10);

5. Mengenai keadaan segel dapat lepas dari kawat segelnya dan dinyatakan palsu, dalam hal ini Penggugat/Terbanding menyatakan bahwa segel di pasang oleh petugas Tergugat/Pembanding dan tetap seperti keadaan semula, tidak pernah di pegang atau di kotak katik.

Untuk itu Tergugat/Pembanding harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan pencurian listrik;

6. Penggugat/Terbanding pada prinsipnya akan mematuhi ketentuan sesuai dengan perjanjian kontrak dengan Tergugat/Pembanding, yaitu antara lain membayar seluruh kewajiban yang dibebankan secarah sah, sepanjang pelanggaran hukum yang di tuduhkan dibuktikan terlebih dahulu secara sah menurut hukum;

209

B. Tergugat/Pembanding dalam Jawaban danKesimpulannya Mengemukakan Bahwa:1. Penggugat/Terbadning telah menyetujui

segala Peraturan Tergugat/Pembanding antara lain syarat-syarat Penyambungan listrik dan Peraturan Instalansi Listrik, karenanya Penggugat/Terbanding tunduk dan terikat untuk mentaati segala peraturan Tergugat/Pembanding (Pasal 2 Persetujuan No. PJN. 120/Dis, Jaya/80); (Bukti T.l);

2. Pada waktu diadakan penyambungan listrik, kotak kotak APP. dan Alat Pengukur KWH Meter telah di segel dengan baik oleh Karyawan Tergugat/Pembanding yang disaksikan oleh Karyawan Tergugat/ Pembanding, Berita Acara Pemasangan dan Pengawatan APP. No. 054/RBR/PPAPP/V/ 1990 tanggal 21 Mei 1990 (Bukti T.2), antara lain:

- Kotak-katik APP kotak Meter OK. III berupa segel plastik merah dengan nomor segel 029801 dan 029802;Pada Pinggang OK. III berupa segel plastik merah dengan nomor segel 029650.

- Alat Pengukur KWH Meter pada Tutup Meter berupa segel timah dengan kode acuan Nomor: RBR.05.Ter.PLN. 1989 berikut 3 buah segel plastik merah dengan nomor segel 031183, 031184, 031185;

3. Pemasangan dan pengawatan APP itu disertai/bersamaan dengan penyerahan Kotak Pengaman Alat Pengukur beserta 2 buah anak kuncinya dengan Berita Acara Serah Terima No. 54/RBR/STKPAP/V/1990 yang ditanda tangani oleh Karyawan Penggugat/

210

Terbanding dan Karyawan Tergugat /Pembanding pada tanggal 21 Mei 1990(Bukti T. 3);

4. a. Pada OPAL tanggal 18 Desember 1990 dan tanggal 4 April 1991 (Bukti T.5 =P.6) hasil APP. baik, loncong berlompat 10 Jam.Tindakan Teknis: Lonceng dibuka dan diperbaiki dan disegel kembali dengan segel PYM 07 + PYM 02 Mei/91;

b. Pada OPAL tanggal 2 Mei 1991 (Bukti T.6 = P.7) segel plastik No. 02949 Merah pada tutup lonceng dibuka oleh Karyawan Tergugat/Pembanding dan di segel kembali dengan segel timah JKT.- 02.07 PYH. PLN. 02-91 dan tutup lonceng di segel kembali dengan segel plastik No. 049770 Merah;

c. Berdasarkan Surat Perintah Penugasan No. 290/SPP/OPAL/KD/VI/91 tanggal 15 Juni 1991 (Bukti T.7), pada tanggal 17 Juni 1991 dilakukan OPAL terhadap Penggugat/Terbanding, tetapi gagal karena tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena penanggung jawab kunci kotak pengaman tidak ada di tempat (Bukti T.8)

d. Pada Opal tanggal 19 Juni 1991 di dapat kelainan-kelainan yaitu:

- segel OK III No. 029801 - 029802 plastik merah bisa ditarik (lepas) dari kawatnya;Segel pinggang OK HI No. 029650 plastik merah bisa ditarik (lepas) dari kawatnya;

211

Menimbang

- segel Tera KWH Meter perlu ditera di Laboratorium (disertai pengambilan barang bukti (Bukti T.9 = P.S) dan T. 10);

e. Hasil pemeriksaan laboratorium yang disaksikan karyawan penggugat/ Terbanding (Bukti T. 12);"Segel Tera No. RBR.05.Ter.PLN.1989 3 buah palsu", sedangkan sebelum semua segel dalam keadaan utuh/baik (Bukti T.3);

5. Tergugat/Pembanding berhak mengeluarkan Keputusan Tagihan Susulan Opal berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Tenaga Listrik No. 024 -PRT-1978 dan Surat Edaran direksi Perum Listrik No. 024 -PRT-1975;Pelanggaran penggugat/Terbanding dikatagorikan Golongan Pelanggaran B, yaitu mempengaruhi pengukuran pemakaian KWH Meter; (Bukti T.13-T.14);

bahwa dengan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat/Terbanding dan yang dikemukan Tergugat/ Pembanding, dapat dikemukan bahwa:

1. OPAL telah dilaksanakan menurut prosedur dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dilingkungan Perum Listrik Negara;

2. Terbukti adanya pelanggaran yang diketemukan pada OPAL tanggal 19 Juni 1991 dan hasil pemeriksaan Laboratorium:

3. Adanya kerusakan/kelainan pada segel-segel tersebut menjadi tanggung jawab Penggugat/ Terbanding;Apalagi kunci kotak pengaman alat pengukur dikuasai Penggugat/Terbanding;

212

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

4. Berdasarkan PP. No. 10 Tahun 1989 tentang penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik:

Pasal 25 ayat (1): "Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum dalam menyediakan tenaga listrik diberi hak untuk:

a. memeriksa instalansi ketenaga listrikan oleh masyarakat, baik sebelum maupun sesudah mendapat sambungan listrik;

b. mengambil tindakan atas pelanggaran perjanjian penyambungan listrik oleh pemakai;

c. mengambil tindakan penertiban atas pemakaian tenaga listrik secara tidak sah;

Pasal 26 ayat (3) b; Masyarakat yang telah mendapat tenaga listrik mempunyai kewajiban:

menjaga dan memerlihara keamanan instalansi ketenaga listrikan;

bahwa berdasarkan peraturan-peraturan perundang- undangan tersebut diatas OPAL mempunyai landasan hukum yang benar dan sah;

bahwa Petugas OPAL berdasarkan Surat Perintah Penugasan sebagaimana tersebut diatas yang didampingi anggota Polri melakukan pembenahan hukum yaitu pemeriksaan instalansi ketenaga listrikan dan perlengkapan lainnya yang dipergunakan oleh masyarakat, adalah benar dan sah;

bahwa dengan OPAL tersebut di buatkan Berita Acara dan sebagai tindakan lanjut dilakukan pemeriksaan laboratorium, sesuai dengan prosedurt dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa terbukti adanya pelanggaran berupa kelainan- kelainan pada segel-segel sebagaimana tersebut di

213

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

Menimbang

atas, hal mana tidak perlu dibuktikan tentang sifat melawan hukum ataupun kesalahan Penggugat/ Terbanding;

bahwa menurut keterangan saksi-saksi Tergugat/ Pembanding dan dipergunakan pula pada pemeriksaan sidang tambahan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka kelainan-kelainan pada segel- segel tersebut dapat berakibat mempengaruhi pemakaian KWH Meter;

bahwa dengan surat tanggal 8 Juli 1991 kepada Pemimpin Perum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Penggugat/Terbanding mohon keringanan atas denda (Tagihan Susulan Opal) yang dibebankan kepada yang bersangkutan.

hal mana sebenarnya merupakan pengakuan atas pelanggaran terhadap kewajiban seorang palanggan untuk setidak-tidaknya menjaga dan memelihara keamanan instalansi Perusahaan (PLN);

bahwa Majelis Hakim Tinggi tidak sependapat dengan hakim Pertama tentang tidak dapat dibuktikan pelanggaran yang dilakukan Penggugat/Terbanding;

bahwa dengan demikian Majelais Hakim Tinggi berpendapat bahwa Surat Keputusan tanggal 6 Agustus 1991 No. 4818/832/BIKEU/1991/M. sebesar Rp. 129.142.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh ribu dua ribu lima ratus rupiah) perincian disusun sebagai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

bahwa mengenai butir 4, yaitu: Apakah kepentingan- kepentingan Pihak yang terkait telah dipertimbangkan dengan smestinya, adalah sebagai berikut:

1. Dalam pemeriksaan Opal pihak Penggugat/ Terbanding selalu diikut sertakan, yaitu dengan

214

Menimbang

Menimbang

adanya kesaksian Karyawan penggugat/ terbanding yang dibuktikan dengan penandatanganan serta pada Berita Acara Opal, berita Acara pengambilan barang-barang bukti dan Berita Acara Hasil Laboratorium;(Bukti T.9 = P.S; T. 10; T. 12);

2. Dengan adanya surat Penggugat/Terbanding tanggal 8 Juli 1991 sebagai tanggapan dan permohonan peninjauan kembali/keringanan terhadap tagihan Susulan Opal Surat keputusan No. 4123/832/BIKEU/1991/M. tanggal 2 Juli 1991. untuk itu tergugat/pembading telah memperhatikan kepentingan-kepentingan Penggugat/ Terbanding, dimana dengan Surat keputusan No. 4818/832/BIKEU/l 991/M. tanggal 6 Agustus 1991 telah diubah ketentuan mengenai pemutusan sementara, pemutusan rampung dan dapat diangsurnya tagihan susulan opal selama 3 bulan;

3. Pemerintah cq. Perum Listrik Negara perlu melaksanakan penerbitan dalam pemanfaatan energi listrik oleh para pemakainya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa dengan Keputusan Tagihan Susulan Opal No. 4818/832/1991/M. telah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya kepentingan- kepentingan yang terkait;

bahwa 1. Ketua majelais Hakim Pertama telah mengeluarkan Penetapan No. 089/G/ LST/P.TUN-Jkt. tanggal 23 September 1991 tentang perintah kepada Perum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Tergugat/Pembanding, untuk tidak melakukan tindakan pemutusan sambungan aliran listrik di tempat Penggugat/Terbanding di Jl. Pluit

215

Raya No. 9A-4 Jakarta Utara sampai dengan adanya putusan akhir yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2. Penggugat/terbanding yang mempunyai industri plastik mempunyai pekerja- pekerja sebagai tempat pencaharian nafkah penghasilan yang perlu dipertimbangkan kelangsungan bekerjanya;

Menimbang : bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa Penetapan No. 089/G/1991/Lst/ P.TUN-Jkt tanggal 23 September 1991 telah dikeluarkan dengan pertimbangan yang baik dan tepat, maka oleh karena itu penetapan tersebut perlu dikuatkan;

Menimbang : bahwa oleh karena itu berdasarkan semua pertimbangan pada butir 1 sampai dengan 4 tersebut di atas, menumt hukum dan keyakinan Majelis Hakim Tinggi, gugatan penggugat/terbanding tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak;

Menimbang : bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dipihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini;

Mengingat : Pasal-pasal Undang-undang No. 5 Tahun 1986, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelistrikan, peraturan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam peraturan ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan Tergugat/Pembanding;

- Menguatkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 089/G/1991/Lst/P.TUN. Jkt.

216

tanggal 23 September 1991 tentang penundaan Pelaksanaan Pemutusan sambungan Aliran Listrik di tempat penggugat/terbanding di jl. Pluit Raya No. 8 A-4 Jakarta Utara;

- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 089/G/1991/LST/P.TUN-Jkt tanggal 27 Mei 1992 untuk selain dan selebihnya;Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam eksepsi:Menolak eksepsi tergugat/pembanding;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;2. Menetapkan bahwa biaya perkara di tingkat

banding dibebankan kepada Penggiigat/ Terbanding yang diperhitungkan sebesar Rp. 47.250,- (Empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Sabtu 7 Nopember 1992 oleh kami R. Moesbandoro. SH. sebagai Hakim Ketua Majelis. Dra. Ny, Tamroekmi M. Chanijoen, SH. Ny. Chairani A. Wani. SH. masing-masing sebagai hakim Anggota Majelis, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari senen tanggal 23 Nopember 1992 oleh kami Ketua Majelais tersebut dengan di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ketut Baginda Murita, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Terbanding dan Kuasa Tergugat/Pembanding.

217

a

PUTUSANNomor : 089/G/1991/IST/PTUN-JKT


Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negera pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

WUAYA SUSANTO RUSLI, Warganegara Indonesia, pekeijaan DirekturUtama Pluit Plastik Industies, beralamat di Jalan Pluit Raya Nomor 9A-4, Jakarta Utara 14450, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Melawan

PIMPINAN PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA (PLN) DISTRIBUSI JAKARTA RAYA DAN TANGERANG, berkedudukan di Jalan H. Ikhwan Ridwan Rais Nomor 1, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;Telah membaca Surat-surat Bukti dan mendengar keterangan kedua belah

pihak serta Saksi Tergugat;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal 10 September

1991 nomor 089/Pen-HS/PTUN/1991 tentang Penetapan hari Sidang yang pertama tanggal 16 September 1991;


Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Agustus 1991 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

219

Negera Jakarta pada tanggal 31 Agustus 1992 dan diperbaiki terakhir pada tanggal 31 Oktober 1992 di bawah register 089/G/1991/LST/PTUN-JKT. telah melanjutkan gugatan yang isinya sebagi berikut:

I. Bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah:1. Surat Tergugat tertanggal 02 Juli 1991 yang ditujukan kepada

Penggugat (P-l);

2. Surat Tergugat tertanggal 06 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/ 1991/M, perihal Tagihan Susulan OPAL yang ditujukan kepada Penggugat (P-2);

II. Bahwa alasan Penggugat menggugat surat-surat tersebut diatasadalah sebagai berikut;

1. Bahwa sebelum sampai pada alasan kenapa Penggugat menggugat surat-surat tersebut adalah perlu Penggugat sampaikan apakah surat- surat dimaksud sudah sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

2. Bahwa surat-surat tersebut adalah dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Jadi merupakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

3. Bahwa surat-surat tersebut adalah sudah bersifat konkrit, individual dan final karena sudah memenuhi unsur-unsur pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yaitu sudah nyata-nyata ada dan surat-surat tersebut ditentukan oleh tergugat serta dengan ditujukan kepada Penggugat, dan sudah ditentukan besarnya biaya tagihan susulan, juga pembayaran tagihan tersebut harus dilakukan

220

dan ditujukan pada alamat-alamat yang jelas serta akibat-akibat-nya telah ditentukan oleh Tergugat;

4. Bahwa karena surat-surat tersebut sudah dianggap memenuhi ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan surat-surat tersebut menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang surat-surat tersebut sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986;

5. Bahwa surat tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/1991/ M tersebut adalah menuduh ditempat Penggugat "kedapatan telah terjadi pelanggaran pemakaian/penggunaan tenaga listrik" yaitu:

- segel plastik pada kotak meter (ok) dan pinggang kotak meter dapat lepas dari kawat segelnya;

- segel tera Kwh meter perlu ditera di Laboratorium;

Dan dari hasil penelitian-penelitian di Laboratorium Tergugat, dinyatakan "Segel tera Kwh meter palsu";

6. bahwa sebagai akibat dari pelanggaran seperti tersebut di atas, Penggugat dibebani biaya/tagihan susulan sebesar Rp. 129.142.500 (seratus dua puluh juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang hariis di lunasi pada tanggal 15 Juli 1991 apabila tidak dibayar pada waktu yang ditentukan tersebut, Tergugat akan melakukan pemutusan sementara sambungan listrik ditempat Penggugat, dan apabila pada tanggal 16 September 1991 biaya tagihan susulan tersebut tidak diselesaikan, maka Tergugat akan melakukan pemutusan langsung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan listrik ditempat Penggugat (P-l) ;

7. Bahwa terhadap surat Tergugat 02 Juli 1991 (P-l) tersebut, Penggugat telah mengajukan keberatan/penolakan dan mohon agar Tergugat mempertimbangkan dan memberikan kebijaksanan terhadap surat Tergugat tersebut yaitu dengan surat tertanggal 8 Juli 1991 yang aslinya telah diterima tergugat pada tanggal 10 Juli 1991 (P-3 dan P-4);

8. a) Bahwa namun demikian Tergugat tidak mau mengabulkanpermohonan-permohonan Penggugat, dan dengan suratnya tertanggal 06 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M

221

hanya memberi keringanan dalam menyelesaikan tagihan tersebut dengan membayar secara angsuran sebanyak 3 (tiga) kali selama 3 (tiga) bulan dengan menandatangani surat perjanjian ditempat Tergugat dan apabila pada tanggal 02 September 1991 surat perjanjian tersebut belum ditandatangani, maka Tergugat akan melakukan pemutusan sementara sambungan listrik ditempat Penggugat;

b) Selanjutnya ditentukan pula bahwa apabila setelah 2 (dua) bulan sejak pemutusan sementara tersebut tidak juga menyelesaikan tagihan tersebut, maka Tergugat akan melakukan pemutusan rampung/pembongkaran dan pembatalan kontrak sambungan listrik ditempat Penggugat;

c) Surat tergugat tersebut P-2 adalah yang terkahir;

9. Bahwa sementara kesalahan Penggugat belum dapat dipastikan kebenarannya secara hukum, Tergugat dengan bagitu saja dan dengan alasan yang tidak jelas menentukan dan melakukan tagihan susulan dan apabila tagihan tersebut tidak segera dibayar akan diikuti dengan pemutusan sambungan listrik pada tempat Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) a, b, dan c yaitu:

bahwa yang bertentangan dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 adalah surat-surat tersebut P-l dan P-2 yang didukung dengan perbuatan dan tindakan-tindakan nyata antara lain:

1. bahwa sebelumnya telah beberapa kali dilakukan operasi penertiban aliran listrik (Opal) yaitu;

a) pada hari Selasa tanggal 18-12-1990 jam 11.00 WIB, dengan hasil "STP pemeriksaan segel-segel plastik merah tanpa pemadaman dan tidak membuka pengawasan pada APP; -STP Survey/pendataan segel-segel plastik merah tetap dan baik, serta tidak ditemukan adanya pencurian aliran listrik dan atau tidak adanya kerusakan pada alat- alat yang berhubungan dengan instalasi listrik (P-5);

b) pada hari Kamis, tanggal 4 April 1991 Jam 11.00 WIB dengan hasil pemeriksaan "APP baik, lonceng terlambat 10 jam, pemeriksaan tanpa padam tidak merubah yang

222

lainnya, setempat sudah disegel merah (Task Force K.D), dan oleh Tergugat dilakukan tindakan teknis yaitu "Lonceng dibuka dan diperbaiki dan disegel kembali dengan segel Pym 07 + Pym 02 Jkt/91 (P-6);

c) Pada hari Kamis tanggal 2 Mei 1991 Jam 10.55 WIB dengan hasil "Physik Kwh meter dan lonceng baik" dan oleh Tergugat dilakukan tindakan teknis yaitu "tutup lonceng disegel kembali dengan segel plastik Nomor 049773/Merah (P-7);

d) Pada hari Rabu, tanggal 19 Juni Jam 12.00 WIB dengan hasil "Ada kelainan pada segel OK III dan pinggang OK bisa ditarik plastiknya dari kawat dan segel tera Kwh motor perlu di tera di Laboratorium" dengan penjelasan:* Segel OK III Nomor 029801-029802 plastik merah

bisa ditarik (lepas) dari kawatnya;** Segel pinggang OK III Nomor 029650 plastik merah

bisa ditarik (lepas) dari kawatnya;*** Segel tera Kwh meter perlu ditera di Laboratorium

(P-8);

2. Bahwa dari kenyataan tersebut, maka Tergugat menyatakan ditempat Penggugat terjadi pelanggaran pemakaian/penggunaan tenaga listrik dan Tergugat diharuskan membayar tagihan susulan sebesar Rp. 129.142.500,- (Seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

3. bahwa apabila benar Penggugat dianggap melanggar sebagai mencuri aliran listrik -quod non -, maka sesuai dengan ketentuan hukum, terlebih dahulu Tergugat harus dapat dibuktikan telah melakukan hal tersebut secara dan menurut hukum tentang pencurian jo pasal 19 Undang-Undang Ketenagalistrikan

4. Bahwa apabila tergugat mau dengan itikad baik mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dan berhubungan dengan penggunaan/pemanfaatan aliran listrik dalam usaha kegiatan Penggugat serta kenyataan dari adanya segel plastik pada kotak meter (OK) dan pinggang tera Kwh meter palsu tersebut adalah merupakan hasil kerja dari oknum petugas

223

Tergugat sendiri yang notabone pun harus merupakan tanggung jawab tehnisi dari Tergugat dan terhadap hal tersebut telah berulang kali dilakukan OPAL, maka seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan tindakan keputusan tersebut;

III. Dasar Penggugat menggugat surat-surat tersebut diatas adalahsebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai pelanggan listrik pada Tergugat dengan tarif/daya : 1.3/526 KVA; Nomor Kontrak: KT. 088303; Nomor Kontrol: 0677-0287, yaitu menjalankan usaha memproduksi barang-barang plastik;

2. Bahwa dalam menjalankan usahanya tersebut dengan memanfaatkan aliran listrik dari Tergugat, Penggugat juga membantu Pemerintah Republik Indonesia dalam upaya meningkatkan pendapatan negara dari sektor Non Migas serta berpartisipasi langsung dalam mensejahterakan kehidupan bangsa dengan memenuhi kebutuhan masyarakat tentang alat-alat rumah tangga yang terbuat dari plastik;

3. Bahwa sebagai pelanggan listrik antara Penggugat dengan Tergugat telah disetujui dan ditanda tangani suatu surat persetujuan tentang jual beli tenaga listrik Nomor PJN 12-/Dis. Jaya/80 tanggal 6 Mei 1980 (P—(), yang berarti dalam hal ini hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat tunduk pada ketentuan Hukum Perdata, khususnya pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya; Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu; Persetujuan-persetujuan hams dilaksanakan dengan itikad baik"Maka menurut hukum apabila Tergugat menganggap Penggugat melakukan pelanggaran/melanggar isi perjanjian tersebut (wanprestasi/cidera janji) -quod non- Tergugat hams membuktikan kesalahan/pelanggaran Penggugat tersebut secara hukum yaitu mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri setempat, bukan sebaliknya secara semaunya sendiri melakukan tindakan-tindakan/ perbuatan-perbuatan yang berakibat hukum merugikan Penggugat dan pihak lain yang terkait serta hendak membatalkan kontrak sambungan listrik dimaksud secara sepihak dengan tidak

224

mengindahkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata yang menentukan antara lain:"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan- persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Hakim.Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan.

4. Bahwa selama Penggugat sebagai pelanggan listrik dengan Tergugat, Penggugat selalu memenuhi kewajibannya membayar rekening listrik sebesar yang ditentukan tergugat secara terus menerus dan teratur sebagaimana bukti-bukti terlampir (P-10.)

5. Bahwa tahu-tahu pada tanggal 19 Juni 1991 pada saat dilakukan OPAL ditempat Penggugat tidak diketemukan adanya pencurian aliran listrik dan atau kerusakan pada alat-alat yang berhubungan dengan instalasi listrik, hanya saja terdapat kelainan segel yaitu segel tera Kwh meter perlu ditera di laboratorium dan dari hasil pemeriksaan, segel tersebut dianggap palsu, sehingga adanya "segel palsu" tersebut Penggugat dianggap telah melakukan pelanggaran dalam pemakaian listrik; padahal sebelumnya yaitu pada tanggal 18 Desember 1990, tanggal 4 April 1991 dan tanggal 2 Mei 1991 telah dilakukan OPAL dalam keadaan.kondisi yang sama dengan hasil tidak terjadi pelanggaran;

6 Bahwa sejak semula segel tersebut adalah dipasang dan dikerjakan oleh petugas tersebut bukan oleh Penggugat atau orang lain sebagaimana tersebut dalam P-5, P-6 dan P-7;Demikian juga sejak saat dipasangnya segel tersebut tetap dalam keadaan seperti semula, tidak pernah dipegang atau tidak pernah diutak-atik, tidak pernah dirubah, tidak pernah dirusak dan atau tidak pernah diganti dengan segel lain dalam ukuran dan atau bentuk lainnya oleh orang lain;

7. Bahwa jika saja benar Penggugat melakukan pelanggaran dan atau pencurian aliran listrik -quod non-, terlebih dahulu Tergugat harus membuktikan secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah bersalah melakukan pencurian sebagaimana yang disangkakan,

225

misalnya dengan putusan Pengadilan yang menyatakan Penggugat telah bersalah melakukan pencurian atau pelanggaran;

8. Bahwa akan tetapi nyatanya Tergugat dalam melaksanakan kewajibannya tidak menggunakan dan atau tidak melaksanakan aturan hukum yang berlaku, bahkan secara sepihak dengan alasan yang tidak jelas mengeluarkan listrik pada tempat Penggugat, sehingga Penggugat akan mendapat kesulitan dalam menikmati/ memanfaatkan aliran listrik sebagaimana layaknya orang hidup dan berusaha pada zaman modem dan merdeka;Oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut mengkibatkan kerugian bagi Penggugat khususnya dan masyarakat pada umumnya;

IV. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan hukum Tergugat tersebut mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat dalam memanfaatkan/menikmati pemakaian aliran listrik adalah merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan atau membiarkan keadaan menjadi sedemikian dengan maksud memaksa Penggugat agar memenuhi kehendak Tergugat untuk tujuan lain, dalam hal ini jelas bertentangan dengan pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;

V. Dalam Provisi:

Bahwa guna menjamin kelangsungan hidup usaha Penggugat dalam hubungannya dengan pihak ketiga sehingga tidak akan timbul kerugian bagi karyawan dan konsumen, maka dengan ini Penggugat mohon perlindungan hukum kepada Bapak Ketua agar berkenan menunda pelaksanaan keputusan Tergugat untuk memutuskan aliran listrik di tempat Penggugat;

VI. Bahwa Penggugat sejak semula adalah sebagai pelanggan listrik yang beritikad baik karena selalu memenuhi kewajibannya membayar rekening listrik setiap bulannya secara tertib dan teratur dan tidak pernah mendapat teguran baik secara tertulis maupun lisan tentang adanya sesuatu kelalaian Penggugat dalam hal membayar rekening listrik; Dalam hal ini dapat dibuktikan berdasarkan rekening-rekening listrik yang telah Penggugat bayar;

226

Oleh karena itu apabila pemutusan aliran listrik dan pembongkaran rampung serta pembatalan kontrak dilakukan, maka nantinya untuk mengembalikan kedalam keadaan semula akan memerlukan biaya yang besar yang tentu akan menjadi beban Penggugat sedangkan kesalahan Penggugat belum tentu besar;

VI. Bahwa Penggugat pada prinsipnya akan mematuhi ketentuan sesuai dengn perjanjian kontrak dengan Tergugat yaitu antara lain membayar seluruh kewajiban yang dibebankan secara sah, sepanjang pelanggaran hukum yang dituduhkan pada Penggugat dibuktikan terlebihdahulu secara sah menurut hukum;

Berdasarkan atas semua yang Penggugat telah uraikan diatas, Penggugat mohon perkenan Pengadilan Tata Usaha Negera Jakarta untuk dapat memeriksa, memutuskan dan menetapkan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Tagihan Susulan OPAL tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4123/ 832/BIKEU/1991/M Jo Keputusan tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/ 832/BIKEU/1991/M;


1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;2. Mencabut dan menyatakan batal atau tidak sah surat-surat Tergugat

tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M dan tertanggal 06 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1991 M perihal Tagihan Susulan OPAL;

3. Menghukum Tergugat membayar semua biaya perkara sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan pertama yang telah ditentukan pada hari Senin, tanggal 16 September 1991, untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya NASIHUN dari Bagian Keuangan PLUIT PLASTIK dengan Surat Kuasa tertanggal 30 Agustus 1991 dan yang untuk selanjutnya hadir selalu Kuasa dari Pluit Plastik Industries; TEGUH

227

SAMUDERA, SH. Advocad Pengacara dan Legal Consultant pada Teguh Samudera dan Associates, berkantor di Jalan Cisadane Nomor 8-A, Cikini Jakarta Pusat, dan kawan-kawan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 1991 dan untuk Tergugat hadir Kuasanya PARMANTO, SH dan kawan-kawan dari Kantor Advocad - Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, SH. dengan Surat Kuasa Khusus dari Ir. Djiteng Marsudi; Pimpinan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Nomor 046.SKU/030/D.IV/1991/M.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persiapan tanggal 23 September 1991, atas dasar permohonan Penggugat dengan Suratnya tertanggal 2 September 1991 dan 7 September 1991, telah dikeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Pemutusan Sambungan Aliran Listrik ditempat Penggugat (Pluit Plastik Industries) Jalan Pluit Raya Nomor 9a-4, Jakarta Utara; dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 10 Desember 1991 yang diterima oleh Majelis pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 10 Desember 1991 itu, yang pada pokoknya berisi;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang menjalankan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah, sedangkan yang dimaksud urusan pemerintahan adalah kegiatan yang bersifat eksekutif, yaitu semua kegiatan yang bukan merupakan kegiatan pembuatan peraturan perundang-undangan maupun mengadili.

2. Bahwa fungsi pemerintahan itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan- perbuatan hukum dan perbuatan faktual pemerintahan. Selanjutnya perbuatan hukum dalam melaksanakan urusan pemerintahan itu dapat dibedakan antara perbuatan hukum yang bersifat menurut Hukum Perdata dan yang bersifat/menurut Hukum Publik.

3. bahwa untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, penguasa seringkah melakukan perbuatan-perbuatan hukum keperdataan, seperti antara lain Penyediaan (Levering) air, gas dan Aliran Listrik oleh perusahaan-perusahaan umum daripada penguasa.

228

("Algemene Bepalinge van Administratief Recht" yang merupakan Raport van Comissie Inzake Algemene Bepalinge van Administratief Recht; Cetakan ke - III;Penerbit: H.D. Tjeenk Willink & Zoon NV, tahun 1967);

4. Bahwa Tergugat, Perusahaan Umum Listrik Negara, merupakan badan hukum perdata yang didirikan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah. Nomor 17 Tahun 1990 yang diserahi tugas semata-mata untuk melaksanakan usaha penyediaan (levering) tenaga listrik untuk kepentingan umum.

5. Bahwa dalam melaksanakan tugas penyediaan tenaga listrik, hubungan hukum antara Tergugat dengan para pemakai jasa, incase Penggugat, adalah hubungan kontraktuil menurut hukum perdata, yaitu JUAL BELI TENAGA LISTRIK menurut Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024-PRT-1978 tentang Syarat-Syarat Penyambungan Listrik dengan Harga Jual Belinya ditetapkan oleh Pemerintah/Presiden menurut Pasal 16 Undang-Undang Nomor 15 tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

6. Bahwa Surat-surat Tergugat, masing-masing dengan Nomor 4123/ 832/BIKEU tanggal 2 Juli 1991 dan Nomor 4818/832/BIKEU/1991/ M tanggal 6 Agustus 1991 tentang Tagihan OPAL sebagai obyek dalam gugatan ini merupakan akibat pelanggaran Penggugat terhadap Kontrak/Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Nomor KT.088303, Nomor Kontrol 0677-0287, karena tidak terpisah sebagai dasar adanya perbuatan hukum perdata, yang pada Pasal 7 disebutkan secara tegas bahwa "penyelesaian terhadap perbedaan pendapat dari Kontrak ini, maka Tergugat dan Penggugat memilih kedudukan hukum sah dan tidak berubah pada PENGADILAN NEGERI DI JAKARTA".

7. Bahwa dengan demikian terhadap perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat berkenan tagihan OPAL sebagai akibat adanya pelanggaran Penggugat untuk mentaati segala ketentuan yang tercantum pada Pasal 2 (a) Kontrak/Peijanjian Jual Beli Tenaga Listrik itu merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya.

229

Apabila Pengadilan Tata Usaha Negara berpendapat lain, dengan hormat disampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:


8. Bahwa Penggugat adalah pelanggan listrik pada Tergugat berdasarkan Surat Persetujuan/Kontrak tentang Jual Beli Tenaga Listrik dengan Nomor PJN. 120/DIS.JAYA/'80, Nomor Kontrol 0677-0287 dengan Tarif/Daya 526 Kva, Tenaga Nominal 220/380 Volt dan Frekuensi 50 Hertz (bukti T-l).

9. Bahwa sesuai Pasal 2 Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik yang telah ditandatangani itu, Penggugat telah menyetujui segala Peraturan Tergugat, antara lain Syarat-Syarat Penyambungan Listrik dan Peraturan Instalasi Listrik (beberapa pasal dari Peraturan tersebut dicantumkan pada halaman belakang), karenanya Penggugat tunduk dan terikat untuk mentaati segala peraturan dari Tergugat.

10. Bahwa pada waktu setelah diadakan penyambungan listrik tersebut, kotak-kotak (box) APP (Alat Pengukur dan Pembatas) dan Alat Pengukur KWH Meter telah disegel dengan baik oleh karyawan Tergugat yang disaksikan oleh karyawan Penggugat yaitu antara lain:

1. Kotak-kotak APP pada Kotak Meter OK. III berupa segel plastik merah dengan Nomor segel 029801 dan 029802.Padal Pinggang OK. III berupa segel plastik merah dengan Nomor segel 029650.

2. Alat Pengukur Kwh Meter pada Tutup Meter berupa segel timah dengan kode acuan Nomor RBR. 05 TER.PLN 1989 berikut 3 (tiga) buah segel plastik merah dengan Nomor 031183, 031183, 031185.

Penyegelan itu diketahui, disaksikan, ditandatangani oleh karyawan Penggugat (Susanto) serta dituangkan pada Berita Acara Pemasangan & Pengawatan APP Nomor 054/RBR/PPAPP/1990 tanggal 21 Mei 1990 (bukti T-2)

11. Bahwa pemasangan dan pengawatan APP itu disertai/bersamaan dengan penyerahan Kotak Pengaman Alat Pengukur itu melalui

230

Berita Acara Serah Terima Kotak Pengaman Alat Pengukur dengan Nomor 54/RBR/STKPAP/V/1990 yang ditandatangani oleh karyawan Penggugat itu dan karyawan Tergugat pada tanggal 21 Mei 1990 (bukti T-3) yang menyebutkan, antara lain:

a. Petugas Tergugat menyerahkan Kotak Pangaman Alat Pengukur lengkap berikut 2 (dua) buah-anak kuncinya kepada Penggugat

b. Penggugat berkewajiban untuk turut menjaga/mengamankan dan bertanggung jawab atas Kotak Pengaman dan berfungsinya peralatan Alat Pengukur yang berada di dalam Kotak tersebut

c. Penggugat berkewajiban untuk sewaktu-waktu membuka Kotak Pengaman APP atas permintaan Tergugat, dalam rangka melakukan pemeriksaan Alat Pengukur.

d. Pada penyerahan ini semua segel-segel, yaitu segel tera dan segel mentage dalam keadaan UTUH/BAIK.

12. Bahwa dengan diserahkannya Kotak Pengaman itu, maka kesemua segel adalah dalam keadaan baik/utuh, dan 2 (dua) buah kunci Kotak Pengaman berada dalam penguasaan Penggugat, karenanya Penggugat juga bertanggung jawab berfungsinya Alat Pengukur yang berada dalam Kotak Pengaman itu.

13. Bahwa memang benar telah diadakan Operasi Penertiban Aliran Listrik (OPAL) oleh karyawan Tergugat di perusahaan Penggugat, yaitu:1. Pada tanggal 18 Desember 1990 (bukti T-^t) dan tanggal 4

April 1991 (bukti T-5 = P-6) dengan hasil penjelasan bahwa APP baik, lonceng berlompat 10 jam, pemeriksaan tanpa padam tidak merubah lainnya, setempat sudah disegel merah (Taks Force KD).Tindakan Teknis: Lonceng dibuka dan diperbaiki dan disegel kembali dengan segel Pym 07 + Pym 02 Mei/91.

2. Pada tanggal 2 Mei 1991 (bukti T-6 = P-7) dengan penjelasan bahwa segel plastik Nomor 029649/Merah pada tutup lonceng dibuka oleh karyawan Tergugat dalam rangka OPAL TC dan disegelkan kembali dengan segel timah JKT 02.07 PYH PLN 02—91 dan setempat (tutup lonceng) disegel kembali dengan segel plastik Nomor 049770 Merah (tanpa pemadaman).

231

14. Bahwa selanjutnya, dengan Surat Perintah Penugasan Nomor 290/ SPP/OPAL/KD/VI/91 tanggal 15 Juni 1991 (bukti T-7) untuk mengadakan OPAL dari tanggal 17 Juni sampai dengan 22 Juni 1991, dengan sasaran OPAL antara lain Penggugat, maka karyawan Tergugatj dan petugas negara (Polisi) telah mengadakan OPAL terhadap Penggugat dengan kesimpulan penjelasan yang dituangkan dalam Berita Acara Laporan Pemeriksaan (yang ditandatangani oleh karyawan Penggugat, karyawan Tergugat dan Polisi dengan Nomor 001304 G tanggal 17 Juni 1991 (bukti T-3), yaitu: "Kelainan, tidak dapat menunjukkan BAAPP (Berita Acara Pemasangan dan Pengawatan Alat Pengukur dan Pembatas), rekening listrik dan kunci box Pengaman Meter/Penanggung Jawab tidak ada ditempat".Dengan kata lain, karyawan Tergugat tidak dapat melakukan pemeriksaan Alat Pengukur dan Pembatas yang berada didalam Kotak Pengaman yang casu quo kunci-kunci kotak pengaman tersebut berada dalam penguasaan Penggugat.

15. Bahwa sebagaimana butir 11 Jawaban ini, Penggugat adalah pemegang kunci box (Kotak Pengaman APP) yang bertanggung jawab terhadap Kotak Pengaman, berfungsinya peralatan APP maupun segel-segel yang berada didalam Kotak Pengaman APP itu. Tetapi dengan tidak berhasil dilakukan pemeriksaan terhadap Alat Pengukur dan Pembatas (APP) yang berada dalam Kotak Pengaman itu, maka dengan tanggap karyawan Tergugat memberikan catatan dengan kata-kata "tersegel" berikut tanda"?" (halaman 2 bukti T-8).

16. Bahwa secara dadakan, pada tanggal 19 Juni 1991, karyawan Tergugat dan petugas negara (Polisi) mengadakan OPAL ulang terhadap Penggugat yang dihadiri dan disaksikan oleh karyawan Penggugat.Pemeriksaan itu ditujukan terhadap Alat Pengukur (KWH Meter Meter, Tutup Meter, Tutup Terminal, Kotak Meter/OK, Pinggang OK) dituangkan dan ditandatangani oleh karyawan Penggugat, karyawan Tergugat dan Petugas Negara (Polisi) pada suatu Berita Acara Laporan Pemeriksaan dengan Nomor 001309 tanggal 19 Juni 1991 (bukti T-9 = P-8) dan didapati kelainan-kelainan, yaitu:1. Segel OK III Nomor 029801 - 029802 Plastik Merah, bisa

ditarik (lepas) dari kawatnya.

232

Segel Pinggang OK III Nomor 029650 Plastik Merah, bisa ditarik (lepas) dari kawatnya.

2. Segel Tera KWH Meter perlu ditera di laboratorium.

17. Bahwa sebagai tindak lanjutnya, karyawan Tergugat membawa barang-barang tersebut berupa:

- 3 (tiga) buah segel plastik merah dengan Nomor 029650 (untuk Pinggang OK III) dan Nomor 029801, Nomor 029802 (untuk Kotak OK III).

- 1 (satu) buah KWH Meter 3 (tiga) phase merek Fuji/FF 23 HTI/Nomor 023109 tahun 1989.

kesemuanya sebagai barang bukti guna penyelesaian atas ditemukannya kelainan-kelainan/pelanggaran tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti tanggal 19 Juni 1991 yang ditandatangani bersama-sama antara karyawan Penggugat, karyawan Tergugat dan Polisi (bukti T-10), serta karyawan Tergugat telah memberitahukan kepada Penggugat untuk hadir ditempat Tergugat selambat-lambatnya tanggal 24 Jupi 1991 guna menyelesaikan masalah, itu sesuai dengan Surat Pemberitahuan Panggilan Untuk Penyelesaian OPAL tertanggal 19 Juni 1991 (bukti T -ll).

18. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di laboratorium Tergugat yang diketahui pula oleh karyawan Penggugat, maka disebutkan Hasil Penelitian KWH METER tertanggal 20 Juni 1991 (yang turut ditandangani oleh karyawan Penggugat) dengan menyebutkan:"Segel Tera: Nomor RBR.05.TER.PLN.1989 3 (tiga) buah PALSU" (bukti T -12).Sedangkan sebelumnya diketahui bahwa berdasarkan bukti T-3 semua segel pada Alat Pengukur Kwh Meter berada dalam keadaan Utuh/Baik.

19. Bahwa pemalsuan segel tera pada Kwh Meter sejumlah 3 (tiga) buah tiada lain adalah untuk mempengaruhi penguluran pemakaian Kwh Meter yang merupakan pelanggaran terhadap larangan dalam Pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024—PRT-1978 (tentang Syarat-syarat Penyambungan Listrik) yang pada pokoknya pemakai listrik dilarang dengan jalan

233

atau dalih apapun mempengaruhi kerjanya pesawat pembatas/meter atau dengan cara lain yang dapat merugikan Tergugat, baik itu dilakukan oleh pemakai sendiri maupun oleh pihak lain.Lagipula, Penggugat pun terikat dan tunduk serta wajib mentaati Pasal 2 Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik yang telah Penggugat tandatangani (bukti T -l = P-9).

20. Bahwa terhadap pelanggaran-pelanggaran itu, maka Tergugat berhak untuk menghentikan Kontrak/Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, memutuskan aliran listrik serta Tergugat mengeluarkan Tagihan Susulan OPAL berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyelidikan & Pemanfaatan Tenaga Listrik serta Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024-PRT-1978 tentang Syarat-Syarat Penyambungan Listrik dan Surat Edaran Direksi Tergugat Nomor 019/PST/1975, Penggugat terikat dan wajib mentaati Peraturan itu berdasarkan Pasal 2 Kontrak Jual Beli Tenaga Listrik yang telah Penggugat tandatangani (bukti T -l = P-9).

21. Bahwa dengan demikian terbukti hal-hal sebagai berikut:

a. Sesuai bukti T-2 dan T-3, Tergugat telah melakukan pemasangan dan pengawatan/penyegelan APP disertai penyerahan Kotak Pengaman AAP kepada Penggugat.

b. Karyawan Tergugat telah menyerahkan 2 (dua) Kotak Pengaman APP kepada Penggugat.

c. Karyawan Tergugat telah menyerahkan 2 (dua) buah kunci Kotak Alat Pengukur & Pembatas (APP) dalam keadaan utuh/ baik.

d. Tergugat tidak dapat mengadakan pemeriksaan APP, karena 2 (dua) buah kunci Kotak Pengaman berada pada Penggugat, sehingga adalah tidak beralasan adanya oknum karyawan/tehnisi Tergugat yang melakukan pelanggaran sebagaimana dituangkan pada bukti T-9 = P-8.

e. Lagi pula, pada saat diadakan pengawatan/penyegelan APP maupun penyerahan 2 (dua buah kunci Kotak Pengaman APP itu selalu disertai Berita Acara dari Tergugat yang diketahui dan disaksikan serta ditandatangani oleh karyawan Penggugat, karyawan Tergugat dan petugas negara (Polisi), begitu pula halnya dengan pemeriksaan OPAL.

234

22. Bahwa sesuai dengan butir 20 Jawaban ini, Tergugat berhak untuk mengeluarkan Tagihan Susulan OPAL (bukti T-13 = P -l dan T-14 = P-2) yang didasarkan pada Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024-PRT-1978 tentang Syarat-syarat Penyambungan Listrik dan Surat Edaran Direksi Tergugat Nomor 091/PST/1975.Pelanggaran Penggugat dikatagorikan Golongan Pelanggaran b yaitu mempengaruhi pengukuran pemakaian KWH Meter, yang perhitungannya adalah sebagai berikut:

Daya/Pemakaian yang Diperhitungkan:

526 KVA x 0,85 = 447,1 KW x 720 jam = 321912 KWH.

Perhitungan Biaya:

Beban =Pemakaian = 321912 Kwh x Rp, 400,- = Rp. 128.764.800,-Operasi = Rp. 3.000,-Penyambung Kembali = Rp. 5.000,-

Bea Pengganti Alat-alat:

Hantaran dalam Samb. Rumah = Rp.Alat Pembatas = Rp.KWH Meter = Rp- 341.500,-Lonceng = Rp.Segel-segel = Rp. 28.200,-Lain-lain = Rp.

Jumlah Bea Penganti Alat-alat = Rp. 369.700,-

Jumlah seluruhnya = Rp. 129.142.500,-

Keterangan:

KW = Killo Watt KWH = Killo Watt Hour KVA = Killo Volt Ampera

235

526 KVA = Daya Kontrak Penggugat0,85/Cos Q = Koefisien pengalian dari satuan KVA menjadi KW720 Jam = Waktu yang ditetapkan untuk perhitungan Tagihan

Opal sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024-PRT-1978 jo Surat Edaran Direksi Tergugat Nomor 019/PST/1975.

Rp. 400,- = Harga Per KWH untuk tarif khusus sesuai dengan Surat Edaran Direktor Tergugat Nomor 019/PST/ 1975 jo Surat Keputusan Direksi Tergugat Nomor 011/DIR/1989

Rp. 3000,- = Harga Biaya Operasi sesuai dengan Surat Edaran Direksi Tergugat Nomor 019/PST/1975 jo Surat Edaran Tergugat Nomor 004/D.IV/1975.

Rp. 5000,- = Harga Biaya Penyambungan Kembali sesuai dengan Surat Edaran Direksi Tergugat No. 019/ PSST/1975 jo Surat Edaran Tergugat Nomor 004/ D.IV/1975.

Rp. 341.500,- = Harga Biaya Pengganti Alat sesuai Surat Edaran Dir. Tergugat Nomor 019/PSST/1975 jo Surat Edaran Tergugat Nomor 004/D.IV/1975.

Rp. 28.200,- = Harga Biaya Penggantian segel-segel sesuai dengan Surat Edaran Direksi Tergugat Nomor 019/PST/1975 jo Surat Edaran Tergugat Nomor 008/DIS. JAYA/1989.

Bahwa dengan demikian besarnya maupun cara perhitungan Tagihan Susulan OPAL didasarkan Peraturan-Peraturan yang berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (bukti T—1).

23. Bahwa karena Penggugat telah melanggar Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, maka dikeluarkan Tagihan Susulan OPAL (bukti T- 13 dan T-14). Dengan demikian, andaikata Surat-surat Tergugat tersebut berisikan Keputusan Tata Usaha Negara, quod-non (dalam hal ini tidak), maka keputusan itu adalah sah dan tidak melawan hukum.

236

Berdasarkan hal-hal diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI: - Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakartatidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa ini.

DALAM PROVISI: - Menolak permohonan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA:- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya

perkara.

Menimbang, bahwa umntuk menguatkan dali-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Bukti-bukti bempa Surat-surat yang disampaikan kepada Majelis dan diberi P -l sampai dengan P—11 sebagai berikut:

Bukti P - 1 : Adalah Surat Tergugat tanggal 02 Juli 1991 nomor 4123/ 832/BIKEU/1991/M, Perihal Tagihan Susulan OPAL;

Bukti P - 2 : Adalah Surat Tergugat tanggal 06, Agustus 1991 nomor 4818/ 832/BIKEU/1991/M, perihal Tagihan Susulan Opal;

Bukti P - 3 : Adalah Surat Penggugat yang ditujukan kepada tergugat tertanggal 8 Juli 1991 tentang Keberatan atas surat-surat Tergugat;

Bukti P - 4 : Adalah penerimaan Surat masuk tanggal 10 Juli 1991;

Bukti P - 5 : Adalah Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Opal tanggal 18 Desember 1990 Jam 11.00 Wib Nomor 12909 F;

Bukti P - 6 : Adalah Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Opal tanggal 4 April 1991 Jam 11.00 Wib Nomor 0011090 II;

Bukti P - 7 : Adalah Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Opal tanggal 02 Mei 1991 Jam 110.55 Wib. Nomor 000628 G;

Bukti P - 8 : Adalah Berita Acara/Laporan Pemeriksaan Opal tanggal 19 Juni 1991 Jam 12.00 Wib. Nomor 001309 G;

237

Bukti P - 9 : Adalah Surat Persetujuan Nomor PJN. 120/Dis. Jaya/80 tentang Jual Beli Tenaga Listrik dan Surat Tergugat tanggal •25 April 1990 nomor M. 952/Bid. Usaha/80 perihal Peng- usahaan/Pemasaran Penyambungan Listrik; serta kwitansi- kwitansi pembayaran biaya penyambungan tenaga listrik;

Bukti P - 10: Adalah rekening-rekening listrik yang dibayar Penggugat mulai dari bulan September 1990 sampai dengan bulan Juli 1991;

Bukti P - 11: Adalah Berita Acara Penelitian Segel tertanggal 19 Desember 1991 Nomor Pen.-/PL.M/-/-9-;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan Surat-surat Bukti yang diberi tanda T -l sampai dengan T-15 yang bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

Bukti T - 1 = P - 9 : Surat Persetujuan PJN. 120/Dis.Jaya/80 tanggal 6 Mei1980 tentang Jual Beli Tenaga Listrik antara Tergugat dengan Penggugat;

Bukti T - 2 : Berita Acara Pemasangan & Pengamatan AlatPengukuran dan Pembatas (APP) tanggal 21 Mei 1990, yaitu dilakukan oleh karyawan Penggugat, dengan Nomor 54/RBR/PPAPP/V/1990;

Bukti T - 3 : Berita Acara Serah Terima Kotak Pengaman AlatPengukur & Pembatas dengan Nomor 54/RBR/ STKPAP/V/1990 dengan tanggal 21 Mei 1990, yang diserahkan oleh karyawan Tergugat kepada karyawan Penggugat dan ditandatangani oleh kedua itu, yaitu T-2 dan T-3, membuktikan bahwa:

Karyawan Penggugat yang memegang 2 (dua) buah kunci untuk membuka Kotak Pemngaman di mana Alat Pengukur dan membuka berada di dalamnya;

- Penggugat menguasai phisik dari Alat Pengukur dan Pembatas yang berada di dalam Kotak Pengaman;

- Pada saat penyerahan Kotak Pengaman APP itu, semua segel dalam keadaan UTUH dan BAIK;

238

Bukti T - 4 =

Bukti T - 5 =

Bukti T - 6 =

Bukti T - 7 =

Bukti T - 7

Bukti T - 9 =

Bukti T - 1 0

- Karyawan Tergugat tidak mungkin memeriksa Alat Pengukur & Pembatas, karena semua kunci Kotak Pengaman berada dalam penguasaan Penggugat; Sehingga tanpa adanya pemeriksaan, hanya Penggugat yang mengetahui APP keadaan segel itu;

- 5 : Berita Acara/Laporan Pemeriksaan OPAL tanggal18 Desember 1990, Jam 11.00 Wib, Nomor 12909 F;

- 6 : Berita Acara/Laporan Pemeriksaan OPAL tanggal 4April 1991, Jam 11.00 Wib, Nomor 00121090 H ;

- 7 : Berita Acara/Laporan Pemeriksaan OPAL tanggal 2Mei 1991, Jam 12.00 Wib, Nomor 000628 G;

: Berita Acara/Laporan Pemeriksaan OPAL tanggal 17 Juni 1991, Jam 14.00 Wib, Nomor 001304 G; Terhadap OPAL ini ternyata Penggugat tidak dapat menunjukan Berita Acara Pemasangan & Pengawatan APP Kotak Box, dan Rekening;

: Surat Perintah Penugasan Nomor 290/SPP/OPAL/ KD/VI/91 tanggal 15 Juni untuk mengadakan OPAL dari tangal 17 Juni sampai dengan tanggal '22 Juni 1991;

- 8 : Berita Acara/Laporan Pemeriksaan OPAL tanggal19 Juni 1991, Jam 12.00 Wib, Nomor 001309 G; Setelah 2 (dua) hari sebelumnya, maka OPAL pada tanggal 19 Juni ditemukan :- Segel OK III Nomor 029801 - 029802 Platik

Merah bisa ditarik (lepas) dari kawatnya;- Segel Pinggang OK III Nomor 029659 Platik

Merah biasa ditarik (lepas) dari kawatnya;- Segel Tera KWH Meter perlu, diter di laborato

rium;

; Berita Acara Pengambilan Barang bukti Nomor 11221 F tanggal 19 Juni 1991 yang ditandatangani

239

oleh karyawan Penggugat, Karyawan Tergugat dan Polisi;

Bukti T

Bukti T

Bukti T

Bukti T

Bukti T

11 : Pemberitahuan Panggilan Untuk Penyelesaian OPALNomor 0013833 II, tanggal 19 Juni 1991, yangditandatangani oleh Karyawan Penggugat, KaryawanTergugat;

12 : Hasil Pemeriksaan laboratorium tanggal 20 Juni 1991yang ditandatangani oleh Karyawan Penggugat;Hasil pemeriksaan laboratorium adalah: "SEGELTERA: NOMOR.RBR. 05 TER.PLN.1989 3 (tiga)buah PALSU";

13 = P - 1: Surat Tagihan Susulan OPAL Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M, tanggal 2 Juli 1991;

14 = P - 2: Surat Tagihan Susulan OPAL Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M, tanggal 6 Agustus 1991;

15 : I. Surat Edaran Nomor 019/PST/75 tanggal 8 April1975 tentang tagihan Susulan Pemakaian Tenaga Listrik Secara Tidak Sah;

II. Surat edaran Nomor 004/D. IV/75 tanggal 31 Mei 1975 tentang Perhitungan/Pembatasan Biaya Ongkos Sewa dan Macam-macam Perhitungan lainnya;

III. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Nomor 024-PRT-1978 tanggal 23 Maret 1978 tentang Syarat-syarat Penyambungan Listrik;

IV. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1985 tanggal 30 Desember 1985 tentang ketenagalistrikan berikut Penjelesannya;

V. Surat Edaran Nomor 003/DIS. Jaya/89 tanggal 22 Agustus tentang Para Pelenggan, calon Pelanggan dan Non Pelanggan;

VI. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1989 tanggal 25, Juli 1989

240

tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

VII. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1990 tanggal 28 Mei 1990 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat tidakmengajukan Saksi sedangkan telah mengajukan Saksi-Saksi, yang dibawahSumpah/Janji menerangkan sebagai berikut:

Saksi Pertama (SUKIRMAN HARJONO.S.);

- Bahwa Saksi datang ke Pluit Plastik dengan Surat Tugas bersama Saudara Hotman Napitupulu dan seorang petugas dari Kepolisian bernama Koptu Sagi;Bahwa Operasi dilakukan pada siang hari dan memeriksa KWH Meter serta Segel-segel yang melindungi alat-alat Instrumen/Instalasi Listrik milik Perusahaan Umum Listrik Negara yang berada di Pluit Plastik Industries;

- Bahwa kerusakan kejanggalan tampak pada keadaan segel OK sebanyak 2 (dua) buah dibagian atas dan bawah; kendor, kawatnya dapat ditarik/ diputar, demikian pula segel pinggang OK sebanyak 1 (satu) terletak dibagian tengah;

- Bisa ditariknya kawat tersebut karena segel plastik merah yang disatukan dengan kawat ulir, jepitannya longgar;

- Bahwa yang baik dan sempurna adalah jika ditarik tidak akan lepas atau pun ditarik-tarik;

- Bahwa kotak dibawah Meter KWH dan yang disegel OK berisi kabel- kabel arus yang mensupali aliran listrik (kecil) ke KWH Meter dan untuk pemakaian (arus besar)Bahwa jika tutup kotak yang dilindungi segel OK dibuka, maka dapat saja kawat kabel pada terminal dicabut/dirubah sehingga dapat mempengaruhi jalannya Meter KWH;

- Bahwa putaran KWH Meter dapat saja berhenti atau lambat, sementara aliran listrik tetap berjalan sehingga pemakaiannya tidak tercatat pada counter/angka pencatat;

241

- Bahwa pada saat pemeriksaan OPAL dilakukan belum dapat diketahui apakah ada pengaruh terhadap putaran KWH Meter ataukah belum;

- Bahwa dengan rusaknya segel-segel tersebut memang belum mempengaruhi putaran KWH Meter, namun kerusakan tersebut diduga dapat saja mempengaruhi putaran karena dapat saja kawat pada terminal dicopot sewaktu-waktu;

Saksi Kedua (HOTMAN NAPITUPULU);

- Bahwa ada kejanggalan dengan kendurnya segel-segel, maka segel tersebut dibawa ke Labotarium untuk diperiksa keasliannya;

- Bahwa terpengaruhnya putaran KWH Meter dikarenakan dimbah/dikotak Pengaman ada pada konsumen;

Saksi Ketiga (HERMAN TAMAN);

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Urusan Tera bertugas mengecek segel- segel tutup meter;Bahwa untuk pengecekan sudah ada standart mengenai mana segel yang asli PLN dan mana yang bukan;

- Bahwa segel yang palsu, hurufnya berbeda dengan segel yang asli untuk jaraknya/spasi antara huruf pada segel;

- Bahwa segel Intrumen Listrik milik Pluit Plastik untuk segel OK dan Pinggang OK serta segel Tera Meter, palsu;

- Bahwa segel Tera Meter terdiri atas 2 (dua) segel dalam 1 (satu) kawat yaitu segel dari Timah dan segel dari Plastik Merah;

- Bahwa kemungkinan Segel Merah/Plastik itu dipalsukan, ada;- Bahwa untuk menyegel alat KWH Meter diperlukan Tang Khusus dan

hanya Kepala Urusan Tera yang memiliki;- Bahwa Tang tersebut khusus dibuat/dipesan untuk segel timah sedang

pembuatan nomor/angkanya tidak dengan cetakan namun dengan ditatah;- Bahwa karena saling terkait maka apabila segel Timah dibuka maka

otomatis segel Plastik Merah juga dibuka;- Bahwa dalam persidangan ini Saksi menunjukkan kepada Majelis

perbedaan segel yang asli dan yang palsu, sebagai berikut:

242

a. Segel timah asli berbentuk bulat, lebih kecil dari yang palsu dan bagian salah satu sisi/belakang berbentuk cembung;

b. Spasi angka huruf pada segel berlainan;

- Bahwa tidak dapatnya dibuka oleh tenaga tangan biasa bagi segel plastik merah asli disebabkan karena Tekanan yang telah tertentu untuk menjepit segel plastik pada waktu dipasang kawat didalamnya;

- Bahwa penjepitan tersebut dilakukan dengan menggunakan Tang (dengan alat peraga) yang dirancang khusus untuk itu dan sisi tekananmnya telah diberi batasan sehingga bila dipakai menjepit segel plastik merah tidak akan sampai terpotong segelnya, namun kawat ulir didalamnya sebagai pengikat sudah cukup terjepit dan tidak dapat goyah;

- Bahwa yang ada kejanggalan adalah disamping segel-segel tera juga segel-segel OK dan OK Pinggang, karena kendor dan apabila dibuka dapat mempengaruhi KWH Meter;

- Bahwa walaupun Tang segel Tergugat mungkin dapat dibeli dipasaran bebas, namun kode acuan, pada Tang tersebut adalah merupakan rahasia Tergugat khususnya bagian laboratorium;

- Bahwa pemeriksaan segel-segel di laboratorium disaksikan oleh Penggugat; penyerahan Berita Acara (P—11) oleh karyawan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat/Saksi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya kedua belah pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing, untuk Penggugat tertanggal 11 Mei 1992 dan untuk Tergugat tertanggal 11 Mei 1992 dan diterima oleh Majelis pada tanggal 11 Mei 1992 itu juga;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing telah mengajukan permohonan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini mohon perhatian segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tentang perkara ini, seperti tercantum dengan lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

243

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:- Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian penyambungan Listrik

yang dituangkan dalam suatu kontrak, sehingga hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah bersifat hukum perdata dan hukum publik;

- Bahwa dengan demikian Tagihan Susulan OPAL yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah akibat dari pelanggaran Penggugat untuk mentaati ketentuan seperti yang tercantum dalam pasal 2 a Kontrak Perjanjian Jual Beli Listrik dan hal ini merupakan wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah memberikan tangkisan sebagai berikut;- Bahwa Tergugat telah mengakui sendiri bahwa dirinya telah didirikan

oleh Pemerintah berdasarkan suatu peraturan pemndang-undangan dengan diberi tugas untuk kepentingan umum dengan demikian jelas fungsi Tergugat adalah melaksanakan fungsi pemerintahan;

- Bahwa dengan adanya kontrak dengan Penggugat tidaklah menghilangkan atau menjadi Tergugat bukan sebagai Badan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Mejelis berpendapat bahwa sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara dimana Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadilinya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagi berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat yakni WIJAYA SUSANTO RUSLI telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yakni Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini Perusahaan Umum Listrik Negara yang melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku seperti yang disebut dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditujukan terhadap Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat masing-masing:

244

1. Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M, tanggal 02 Juli 1991 dan2. Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M, tanggal 06 Agustus 1991

surat-surat mana merupakan surat Susulan Tagihan OPAL adalah yang merupakan suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Perusahaan Umum Listrik Negara) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986);

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut yaitu surat-surat;1. Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M, tanggal 02 Juli 1991;2. Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M, tanggal 06 Agustus 1991;

juga telah memenuhi syarat-syarat suatu penetapan tertulis (baschikking) yakni;1. Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat hukum publik;2. Surat Keputusan Tergugat bersifat sepihak;3. Surat Keputusan Tergugat tersebut bersifat individual, konkrit dan final;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yakni Perusahaan Umum Listrik Negara adalah merupakan sengketa Tata Usaha Negara dimana yang digugat adalah Surat Keputusan Tergugat; dan walaupun tindakan Tergugat terikat dalam standart kontrak, tindakan tersebut tetap bersifat hukum publik bukan hukum perdata;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi tergugat tersebut haruslah ditolak;


Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menggugat:1. Surat Tergugat tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/1991/

M, perihal Tagihan Susulan OPAL yang ditujukan kepada Penggugat (bukti P—1);

245

2. Surat Tergugat tertanggal 06 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/ 1991/M perihal Tagihan Susulan OPAL yang dituduhkan kepada Penggugat (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M jo Keputusan tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat ini, oleh Ketua Majelis telaji dikeluarkan suatu Penetapan Nomor 089/G/1991/Lst/PTUN- JKT. tanggal, 3 September 1991 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat/ Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang agar tidak melakukan tindakan Pemutusan Sambungan Aliran Listrik ditempat Penggugat di Jalan Pluit Raya Nomor 9A-4 Jakarta Utara sampai dengan adanya Putusan akhir yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap dan Pasti yang untuk jelasnya seperti tersebut didalam Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan menjelaskan yang pada pokoknya sebagai berikut:- Bahwa Surat Tagihan Susulan OPAL (bukti P -l dan bukti P-2)

dikeluarkan oleh Tergugat oleh karena pada Instalasi Listrik Penggugat berdasarkan Berita Acara Laporan Pemeriksaan tanggal 19 Juni 1991 Nomor 001309 (bukti T-9 = P-8) telah didapati kelainan-kelainan;- Segel OK III Nomor 029801 - 029802 Plastik Merah bisa ditarik/

lepas dari kawatnya;- Segel Pinggang OK III Nomor 029802 Plastik Merah bisa ditarik

(lepas) dari kawatnya;- Segel Tera KWH Meter Nomor RBR.05 .Ter.PLN. 1989 3 buah palsu

(T-12);

- Bahwa pemalsuan 3 buah segel Tera pada Kwh Meter adalah tidak lain untuk mempengaruhi pengukuran pemakaian KWH Meter;

Menimbang, bahwa atas bantahan Tergugat tersebut Penggugat telah menyangkal lagi dengan menyatakan:- Bahwa ditempat Penggugat telah beberapa kali dilakukan Operasi Pener

tiban Aliran Listrik (Opal) dengan hasil baik/tidak ada pelanggaran yaitu:

246

a. pada tanggal 13 Desember 1990;b. pada tanggal 4 April 1991;c. pada tanggal 2 Mei 1991;

Bahwa walaupun telah beberapa kali diadakan Opal dengan mendapat hasil yang baik/tidak ada pelanggaran, namun Tergugat masih melakukan OPAL lagi pula bulan berikutnya yaitu pada tanggal 19 Juni 1991 dan dinyatakan: "Ada kelainan pada segel OK III Segel Pinggang OK bisa ditarik plastiknya dari kawat, serta segel Tera KWH Meter perlu ditera di Laboratorium. Dari adanya kelainan tersebut Penggugat dikenakan Tagihan Susulan OPAL dan harus membayar Rp. 129.142.500,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa adanya bantahan tersebut, maka sesuai dengan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis menentukan bahwa kepada pihak Penggugat harus dibebankan pembuktian tentang dalil-dalilnya yang dibantah oleh Tergugat tersebut dan sebaliknya kepada Tergugat harus dibebankan pembuktian bahwa Surat Tagihan Susulan OPAL adalah sah serta berdasarkan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda P -l sampai dengan P-l 1, sedangkan Tergugat telah pula mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T -l sampai dengan T-14;

Menimbang, bahwa apakah Surat Tagihan Susulan OPAL yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni;1. Surat tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M;2. Surat tanggal 6 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M;

sah atau bertentangan dengan Undang-Undang;Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengguat adalah sebagai pelanggan listrik dari Tergugat berdasarkan persetujuan tentang jual-beli tenaga listrik Nomor PJN 12-Dis. Jaya/80. Tanggal 6 Mei 1980 (Bukti P-9) = (Bukti T-l);

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Juni 1991 pada saat dilakukan Operasi OPAL ditempat Penggugat pemeriksaan mana ditujukan terhadap alat Kwh Meter;

247

Menimbang, bahwa terhadap surat tergugat tanggal 2 Juli 1991 tersebut Penggugat telah mengajukan keberatannya dan mohon agar Tergugat mempertimbangkan serta memberi kebijaksanaan (bukti P-3) dan P-4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan sangkalannya Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi yakni:1. Saksi SUKIRMAN HARJONO S. yang dibawah sumpah menerangkan:

Bahwa Saksi datang ke Perusahaan Pluit Plastik dengan Surat tugas bersama Sdr. HOTMAN NAPITUPULU dan seorang petugas Kepolisian bernama Koptu SAGI;

- Bahwa kerusakan tampak pada segel OK sebanyak 2 buah dibagian atas dan bawah; kendor kawatnya dapat ditarik/diputar, demikian pula segel pinggung OK sebanyak 1 buah terletak dibagian tengah;

- Bahwa pada saat pemeriksaan OPAL dilakukan belum dapat diketahui apakah ada pengamh terhadap putaran Kwh Meter ataukah belum;

- Bahwa dengan rusaknya segel-segel tersebut memang belum dapat mempengaruhi putaran Kwh Meter, namun kerusakan tersebut diduga dapat saja mempengaruhi putaran karena dapat saja kawat pada terminal dicopot sewaktu-waktu;

2. Saksi HOTMAN NAPITUPULU yang dibawah sumpah menerangkan;- Bahwa ada kejanggalan dengan kendurnya segel-segel, maka segel

tersebut dibawa ke laboratorium untuk diperiksa keasliannya;- Bahwa terpengaruhnya putaran KWH Meter dikarenakan dirubah/

diutak-atik kabel yang berada dikawat kotak Meter KWH;

3. Saksi HERMAN TAMAN, yang dibawah sumpah menerangkan:- Bahwa Saksi sebagai Kepala Urusan Tera bertugas mengecek segel-

segel tutup meter;- Bahwa yang ada kejanggalan adalah disamping segel-segel Tera

juga segel-segel OK dan OK Pinggung, karena kendor dan apabila dibuka dapat mempengaruhi KWH Meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

248

Bahwa ditempat Penggugat yakni di Pluit Plastik, Jalan Pluit Raya Nomor 9A-4 Jakarta Utara "kedapatan telah terjadi pelanggaran pemakaian/ Penggunaan tenaga listrik yaitu:- segel plastik pada kotak meter (OK) dan pinggang dapat dilepas

dari kawar segelnya;- segel Tera KWH Meter perlu ditera di Laboratorium;

bahwa akibat dari palanggaran tersebut Penggugat dikenai Tagihan Susulan OPAL yang harus membayar jumlah uang sebesar Rp. 129.142.500,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus mpiah) (bukti P-2 = T—13);

Menimbang, bahwa Tagihan Susulan OPAL sebesar Rp. 129.142.500,- (seratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut oleh Tergugat dihitung berdasarkan penggolongan B; Surat Edaran dari Perusahaan Umum Listrik Negara Pusat Nomor 019/pst/75. tertanggal 8 April 1975 tentang Tagihan Susulan Pemakaian Tenaga Listrik secara tidak sah yang berbunyi sebagai berikut:Golongan B: mempengaruhi KWH Meter;

Pelanggar yang bersangkutan dalam hal ini berusaha agar pemakaian Kwh meter tidak terukur dengan baik, sedangkan daya tersedia menurut kontrak tetap dibatasi dengan baik;

Pelanggarannya antara lain Dilakukan dengan Cara:

2.2.1. - Menyambung terus/mempengaruhi bekerjanya pesawatpengukur;

2.2.2. - Menghentikan/mempengaruhi bekerjanya lonceng, sehinggapemakaian Kwh di dalam WHP tidak terukur dengan baik (pemakai dengan pesawat pengukur tarip ganda);

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan pada golongan B tersebut diatas Penggugat dikenai denda sebesar Rp. 129.142.500,- yang berarti menurut Tergugat, Penggugat telah melakukan kesalahan mempengaruhi jalannya Kwh meter dan lebih jauh lagi Penggugat telah melakukan pencurian aliran listrik;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-saksi Tergugat tersebut diatas rusaknya segel belumlah berarti mempengaruhi Kwh meter;

249

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata alat Kwh meter Penggugat oleh Tergugat tidak ditera di Laboratorium (bukti T -12), sehingga bagaimana Tergugat mengetahui bahwa telah terjadi pencurian aliran listrik;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Saksi Tergugat HERMAN TAMAN memperlihatkan contoh-contoh segel dimana Saksi menunjukkan perbedaan segel yang asli dan segel yang palsu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut diatas tidaklah terbukti siapa yang sudah memalsukan segel-segel ditempat Penggugat Jalan Pluit Raya Nomor 9A-4 tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan Saksi Tergugat HERMAN TAMAN, Kuasa Penggugat dipersidangan telah menyerahkan bukti Penelitian Segel tertanggal 19 Desember 1991 (bukti P -l 1) bukti mana tidak dibantah oleh Tergugat;

Dari bukti tersebut terang disebutkan bahwa segel Penggugat yakni segel terminal; segel OK dan segel pinggang; semua berada dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dengan bukti itu pula Majelis berpendapat kesalahan Penggugat tidak dapat dibuktikan sehingga dengan demikian Surat Tagihan Susulan OPAL yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni:

1. Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M tanggal 2 Juli 1991;2. Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M tanggal 6 Agustus 1991;

telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau telah bertentangan dengan apa yang tersebut dalam Pasal 53 ayat 2(a) Undang- Undang Nomor Tahun 1986 sehingga Surat Tagihan Susulan OPAL yang dikelurakan oleh Tergugat tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh sebab mana gugatan penggugat tersebut hamslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat maka Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 September 1991 Nomor 089/G/1991/Lst/PTUN-JKT. haruslah dikuatkan dan dipertahankan;

250

Menimbang, bahwa selain dari pertimbangan-pertimbangan adalah Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B.471/1/1991 tanggal 29 Mei 1991, yang pada pokoknya berisi kiranya para Pejabat Tata Usaha Negara membantu kelancaran dan keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah menjadi Komitmen Nasional, untuk itu hendaknya Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat membanta kelancaran proses Pengadilan dengan sebaik- baiknya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat adalah berada dipihak yang kalah maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepadanya;

M e n g i n g a t : Pasal 53 ayat 2 (a) jo Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat;


- Mengabulkan Gugatan Penggugat;

- Menyatakan batal tidak sah Surat Tergugat tertanggal 02 Juli 1991 Nomor 4123/832/BIKEU/1991/M (Bukti P—1) dan tertanggal 06 Agustus 1991 Nomor 4818/832/BIKEU/1991/M (Bukti P-2) perihal Tagihan Susulan OPAL;

- Menguatkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 29 September 1991 Noor 089/G/1991/Lst/PTUN-JKT. tentang Penundaan Pelaksanaan Pemutusan Sambungan Aliran Listrik di tempat Penggugat di Jalan Pluit Raya Nomor 9.A - 4 Jakarta Utara;

- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

251

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari SENIN, tanggal 18 Mei 1992 oleh Nyonya Siti Djuwariah, SH. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, Nyonya Aisyah, SH. dan Satri Rusad, SH. selaku Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukan untuk umum pada hari ini RABU, tanggal 27 Mei 1992 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Nyonya Aisyah, SH. dan Satri Rusad, SH. selaku Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh Hariyanto Sulistyo Wibowo, SH. selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kedua-belah pihak yang berperkara.

252

KEWENANGAN MENGADILI ANTARA PERADILAN UMUM DENGAN PERADILAN MILITER

Terdakwa : Teuku Junaidi alias Adi

Dalam perkara pidana ini, terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri atas dakwaan telah melakukan tindak pidana kejahatan pada tanggal 16 malam 17 Pebruari 1985 di Banda Aceh, di mana pada waktu itu terdakwa belum masuk dinas militer TNI-AD. Terdakwa baru masuk dinas militer TNI-AD pada bulan Nopember 1985.

PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG - RI : No. Ol/SKM/Pid/1989.

Tanggal 30 Juni 1990.1. Soegiri, SH2. R. Soekamto Poerwopoertranto,

SH3. Olden Bidara, SH.

- PENETAPAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH : No. 60/Pen. Pid/1988/PN-BNA.

Tanggal 2 Februari 1988 Sarwono, SH.

KAIDAH HUKUM Jika seseorang yang pada saat didakwakan, melakukan tindak pidana oleh jaksa/Penuntut Umum, ternyata belum berstatus militer, maka terdakwa tersebut harus diperiksa dan diadili oleh/serta diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum’.

253

PUTUSANReg No. Ol/SKM/Pid/1989.


MAHKAMAH AGUNG

Mengadili perkara pidana dalam sengketa kewenangan mengadili telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Yang diajukan ke Pengadilan atas dakwaan dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Banda Aceh:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa TEUKU JUNAIDI alias ADI, baik dengan cara bersama- sama dan bersekutu dengan saksi-2 (1) ARMANSYAH ALIAS SIMAN, saksi (2) MUCHSIN, saksi (3) YUSRIZAL ALIAS RIZAL, saksi (4) SYAIFUDDIN alias UDIN TENGKU dan saksi (5) FAIZAL alias ICA, kemudian juga bersama SUARDI alias AJO yang sampai sekarang belum tertangkap dan PARDI yang sekarang telah meninggal dunia, ataupun, masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 16 Februari 1985 sekitar jam 02.00 malam, atau

Nama Tempat Umur/tgl.lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan

: TEUKU JUNAIDI alias ADI Banda Aceh 20 tahun Laki-laki IndonesiaMess Dokiklat Dam-I/BB di Mata Ie IslamAnggota TNI-AD, pangkat Prada/588264 Ta-Kodiklat I/BB-Banda Aceh.

255

setidak-tidaknya pada waktu yang lain sekitar itu tetapi masih dalam tahun 1985, bertempat di Bata Putih Gunongan Komplek Taman Purbakala, Jin. Teuku Umar-Banda Aceh, atau setidak-tidaknya di tempat yang lain sekitar itu yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh; telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu Muchlis bin Hasyim dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 1985, sekitar jam 13.00 siang, bertempat dibawah pohon asam di samping rumah si Gemuk di kp. Neusa Jaya-Banda Aceh, saksi (1) Armansyah al. Siman dan saksi (3) Yusrizal bertemu dengan Pardi dan saksi (5) Faizal, dalam kesempatan itu Pardi. berkata kepada saksi (3) Yusrizal dan saksi (1) Armansyah, bahwa saksi (5) Faizal itu ada persoalan, yaitu ceweknya sering diganggu oleh temannya sendiri yaitu Muchlis bin Hasyim, sehingga orang ini harus dibereskan/dibunuh.

- Selanjutnya Pardi menanyakan kepada saksi (1) Armansyah dan saksi (3) Yusrizal apakah akan ikut melaksanakannya, dengan mendapat imbalan dari saksi (5) Faizal. Kedua orang ini menyanggupi untuk turut. Akhirnya Pardi menyebutkan bahwa pelaksanaannya ialah malam Minggu tanggal 16 Pebruari 1985. Alat- alat yang diperlukan dan dipersiapkan ialah pemukul, pisau dan karung goni. Orangnya (korban) akan dibawa ke tempat itu oleh Muchsin (saksi 2) besok pada waktunya.

- Selesai permufakatan itu maka dipersiapkanlah alat-alat yang diperlukan, yaitu sepotong pelepah enau sepanjang 75 Cm untuk alat pemukul, dahan kuda-kuda juga sepanjang 73 Cm, minyak tanah dan dua buah karung plastik yang dibeli Pardi dari kedai A Hong seharga Rp.2.000,-

Esok harinya malam minggu tanggal 16 Februari 1985 habis Isya, kembali mereka berkumpul di Neusa Jaya dekat tembok bekas asrama, yaitu Armansyah, Yusrizal, Pardi dan Faizal. Di situ Pardi meminta peralatan yang telah disiapkan, yaitu pelepah daun enau, dahan pohon kuda-kuda, minyak tanah dan dua buah karung plastik kemudian oleh Pardi dan Yusrizal dipindahkan ke Bata Putih Gunongan Taman Purbakala Jin. Teuku Umar.Sedangkan Faizal pergi meninggalkan tempat itu, sehingga tinggal bertiga, yaitu Armansyah, Pardi dan Yusrizal.

256

Setelah itu mereka bertiga pergi ketanggul Krueng Daroy di sekitar sudut Utara dapur asrama TNI-AD Neusa, menjumpai terdakwa T. Junaidi alias Adi yang sudah lebih dulu datang. Kemudian datang saksi Syaifuddin alias Udin Teungku membawa sebotol minuman keras, maka merekapun minum-minum.

Mereka sambil minum-minum menuggu kedatangan Muchlis (korban) yang ditugaskan dibawa ketempat itu oleh Muchsin atas petunjuk Pardi. Kemudian kira-kira jam 21.00 datang mereka berdua datang ketanggul Krueng Daroy itu bergabung duduk dan minum- minum bersama terdakwa Junaidi, Pardi, Yusrizal Armansyah dan Syaifuddin.

Tidak berapa lama kemudian, Pardi meminta kepada Muchsin untuk menjemput Ajo, dengan meminjam sepeda motor kepunyaan Muchlis bin Hasyim (korban) dan dijumpainya Suwardi alias Ajo dikedai Miese Sabang di Jin. T. Umar tetapi mereka tidak langsung ke Krueng Daroy tapi mampir dikedai Yusuf di komplek Bioskop Elang di Setui untuk minum-minum keras.

Sambil minum-minum itulah Faizal kepada Muchsin dan Ajo ia mengupah Pardi dengan uang Rp. 200.000,- untuk membunuh Muchlis bin Hasyim, karena di sini Muchlis mabuk, maka ia diantarkan kerumah oleh Ajo dengan kendaraan Muchlis (korban) tadi, sedangkan Ajo dan Faizal menuju tanggul Krueng Daroy itu.

Akhirnya pada malam itu sekitar jam 01.00 malam, yaitu malam Minggu tanggal 16 Pebruari 1985 tersebut, Muchlis diajak oleh terdakwa dan para saksi untuk pindah ke Batu Putih Gunongan. Sementara saksi dan terdakwa T. Junaidi mempersiapkan alat-alat melakukan pembunuhan tersebut, yaitu alat pemukul dan karung plastik.

Maka duduklah mereka dihamparan dua karung plastik sebagai alas duduk, dan melanjutkan minum-minuman keras, yaitu Armansyah alias Siman, Pardi, Yusrizal, Faizal, terdakwa T. Junaidi, Muchlis bin Hasyim (korban), Syaifuddin alias Udin Teungku dan Ajo.

Sesuai dengan yang direncanakan, maka setelah minuman keras hampir habis, tiba-tiba Yusrizal memukul Muchlis kena rusuk kanannya, dengan memakai dahan kayu kuda-kuda waktu korban

257

mencoba berdiri, Yusrizal mencabut pisau dari pinggangnya dan menikam korban pada bagian dadanya.Serentak dengan itu Pardi memukul korban dengan pelepah enau, yang mengenai tengkuk korban, selanjutnya dengan memakai pisau Yusrizal, Pardi menikam korban beberapa kali pada bagian perut dan dada korban, disusul lagi oleh Armansyah alias Siman dan Ajo, yang memukul dan menikam Muchlis beberapa kali sehingga akibatnya Muchlis meninggal dunia saat itu juga.

- Terdakwa T. Junaidi alias Adi yang mempunyai tugas lain dalam permufakatan itu, bersama Faizal segera meninggalkan tempat itu, mengambil kendaraan Toyota Jeep No. Pol BL-730-A warna hijau muda dengan ban radial, milik orang tua T. Junaidi. Setelah kendaraan datang maka Armansyah, Yusrizal, Syaifuddin, Suwardi alias Ajo dan Pardi, segera memasukkan mayat Muchlis ke dalam karung plastik yang telah disediakan, kemudian menggotongnya dimasukkan ke dalam mobil terdakwa.Selanjutnya mereka bersama-sama membawa mayat itu kejurusan pasar kekedobing-Lhoknga. Setibanya di Lorong gunung Gle Taron- Mata Ie, mayat diturunkan dari dalam mobil dan setelah dikeluarkan dari karung plastik, mayat itu ditinggalkan ditempat itu-.

- Sekembalinya ke Banda Aceh, di Neusa Jaya masing-masing berpisah kerumah masing-masing, kecuali Armansyah dan Yusrizal yang bertugas membakar karung plastik bekas membungkus mayat, yaitu dikebun Nyak Ni di Kp. Neusa Jaya.

- Esok harinya, Minggu 17 Februari 1985, sekitar jam 16.00 Muchsin dan Ajo menyerahkan sepeda motor Binter kepunyaan korban (BL.8504 AA) kepada Yusrizal, tetapi malamnya Pardi menyuruh membuang sepeda motor itu untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu. Maka malam harinya sekitar jam 01.00 malam Yusrizal membenamkan sepeda motor tersebut di Krueng Daroy belakang asrama TNI-AD Neusa Jaya.Sedangkan upah pembunuhan itu diserahkan oleh Faizal kepada Pardi pada hari Senin tanggal 18 Februari 1985 jam 20.00 di rumah Yusrizal di Lr. I Kp. Neusa Jaya.Selanjutnya Pardi memberi bagian kepada Armansyah Rp. 200.000,- Muhsin Rp. 5.000,- dan Yusrizal Rp.20.000,- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 340 yo pasal 55 (1) ke-1 dari KUHP.

258

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Teuku Jaunaidi alias Adi, baik dengan cara bersama- sama dan bersekutu dengan saksi (1) Armansyah alias Siman, saksi (2) Muchsin, saksi (3) Yusrizal al. Rizal, saksi (4) Syaifuddin alias Udin Tengku dan sdaksi (5) Faizal alias Ica, kemudian juga berssama Suardi alias Ajo ( yang sekarang sudah tertangkap) dan juga dengan Pardi (yang sekarang sudah meninggal) atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan dalam dakwaan Primair, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Muchlis bin Hasyim, yaitu dengan cara yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair..Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 338 yo 55 (1) ke-1 dari KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Teuku Junaidi alias Adi baik dengan cara bersama- sama dan bersekutu dengan saksi (1) Armansyah alias Siman, saksi (2) Muchsin, saksi (3) Yusrizal al. Rizal, saksi (4) Syaifuddin alias Udin Tengku, saksi (5) Faizal alias Ica, kemudian dengan Suardi alias Ajo yang belum tertangkap, serta dengan Pardi yang sudah meninggal dunia, atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan dalam dakwaan Primair, telah dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan penganiayaan terhadap Muchlis bin Hasyim, dengan cara yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair, sehingga mengakibatkan Muchlis bin Hasyim meninggal dunia karena luka-lukanya. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 353 (3) yo pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Teuku Junaidi alias Adi, pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan Primair, telah dengan sengaja membantu para saksi tersebut serta Suardi alias Ajo melakukan kejahatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut yaitu setidak-

259

tidaknya dengan cara: menyiapkan sebuah kendaraan Toyota Jeep No. BL. 730 A untuk mengangkut mayat Muchlis bin Hasyim, kemudian mengemudikan kendaraan itu membawa para saksi tersebut dan Suardi alias Ajo serta mayat Muchlis bin Hasyim ke Lereng gunung Gle Taron di Mata Ie, serta membuang mayat tersebut ditempat itu.Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 340 yo 56 ke-1 dari KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat perkara itu ternyata bahwa perkara terdakwa tersebut di atas dengan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari PANGDAM I/BB selaku Perwira Penyerah Perpara (Papera) No. Skep/ 422/VIII/Pera/1987 tanggal 27 Agustus 1987 telah dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk diadili.

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut dengan Surat Penetapannya No. 60/Pen.Pid/1988/PN-BNA tanggal 2 Pebruari 1988 telah menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili terdakwa Teuku Junaidi alias Adi tersebut atas dasar pertimbangan bahwa terdakwa pada saat didakwakan melakukan tindak pidana oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut statusnya adalah militer, sehingga karena itu perkara terdakwa tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Banda Aceh, tetapi termasuk wewenang Pengadilan Tentara dalam hal ini Mahkamah Militer 1-01 Banda Aceh.

Menimbang, bahwa Kepala Mahkamah Militer 1-01 Banda Aceh tersebut dengan Surat Penetapannya No. TAP-58/MM. I-01/VIII/1988 tanggal 16 Agustus 1988 telah memeriksa dan mengadili perkara ke Pengadilan atas dakwaan telah melakukan tindak pidana kejahatan pada tanggal 16 malam 17 Pebruari 1985 di Banda Aceh, di mana pada waktu itu terdakwa belum masuk dinas TNI-AD, mengingat terdakwa baru masuk dinas TNI-AD pada bulan Nopember 1985, sehingga karenanya terdakwa bukanlah termasuk Yustisiabel dari Pengadilan Militer serta menetapkan untuk mengembalikan perkara terdakwa kepada Kepala Oditurat Militer 1-01 Banda Aceh.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terjadi suatu sengketa tentang kewenangan mengadili antara Pengadilan dalam satu lingkungan (peradilan umum) dengan Pengadilan dalam lain lingkungan (peradilan militer), yang

260

menurut pasal 3 yo pasal 56 UU No. 14 tahun 1985 termasuk kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia memutusnya.

Memperhatikan:

1. Akan kesimpulan/pendapat dari Oditurat Militer 1-01 seperti tercantum dalam suratnya tanggal 10 Agustus 1987 No. K/633/OA/ VIII/1987;

2. Akan kesimpulan/pendapat dari Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh seperti tercantum dalam suratnya tanggal 23 Desember 1989 No. W l. Da-HN. 01. 10-2344;

3. Akan kesimpulan/pendapat dari Jaksa Agung seperti tercantum dalam suratnya tanggal 12 April 1990 No. 13-088/A-5/4/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Dan Kodiklatdam-I/ BB sebagai tercantum dalam surat Kepala Oditurat Militer 1-01 tertanggal 27 September 1989 No. K/714/OA/IX/1989 serta keterangan terdakwa sendiri dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat oleh Penyidik, terdakwa masuk pendidikan Sekolah Calon Tamtama (Secatam) sejak tanggal 26 Oktober 1985 sampai dengan tanggal 23 Januari 1986 di Banda Aceh dan setelah dilantik terdakwa berpangkat Prajurit Dua (Prada) Nrp. 588264, sehingga karena yang didakwa melakukan tindak pidana pada tanggal 16 malam 17 Pebruari 1985, pada waktu melakukan tindak yang didakwakan tersebut, ia belum berstatus militer;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka perkara terdakwa tersebut berdasarkan pasal 3 yo pasal 10 Undang-undang No. 5 tahun 1950, harus diperiksa dan diadili oleh/serta diajukan kepada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, yaitu dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh;

Mengingat pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

Membatalkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri di Banda Aceh tanggal 2 Februari 1988 No. 60/Pen. Pid/1988/PN-BNA;

Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri di Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara terdakwa: TEUKU JUNAIDI alias ADI tersebut;

261

Memperhatikan oleh sebab itu Penetapan Kepala Mahkamah Militer I- 01 di Banda Aceh tanggal Aceh 16 Agustus 1988 No. TAP-58/MM.I-01/ VIII/1988 tersebut;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 7 Juni 1990 oleh Soegiri, SH, Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, R. Soekamto Poerwopoetranto, SH. dan Olden Bidara, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Sabtu oleh R. Soekamto Poerwopoertranto, SH. dan Olden Bidara, SH. Hakim-Hakim Anggota, Ny. M.P. Lesilolo Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pemohon kasasi.

262

PENETAPANNomor: 60/Pen. Pid/1988/PN-BNA


KETUA PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH

Membaca surat perkara dari Kejaksaan Negeri di Banda Aceh, tanggal 27 Januari 1988, No. 23/BIASA/1/1988 Kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh atas nama terdakwa:

Yang diajukan dipersidangan atas dakwaan:

PREMAIR:

Bahwa terdakwa TEUKU JUNAIDI alias ADI baik dengan cara bersama- sama dan bersekutu dengan saksi-saksi (1) ARMANSYAH alias Siman, saksi (2) MUCHSIN, saksi (3) YUSRIZAL alias RIZAL, saksi (4) SYAIFUDDIN alias UDIN TEUKU dan saksi (5) FAIZAL alias Ica, kemudian juga bersama SUARDI alias AJO sampai sekarang belum tertangkap dan PARDI yang sekarang telah meninggal dunia, ataupun masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada hari SABTU malam minggu tanggal 26 Pebruari 1985 sekitar jam 08.000 malam, atas setidak-tidaknya pada waktu yang lain sekitar itu tetapi masih dalam tahun 1985, bertempat di Bata Putih Gunangon

Nama LengkapTempat lahirUmur atau tanggal lahirJenis kelaminKebangsaanTempat tinggalAgamaPekerjaan

TEUKU JUNAIDI alias ADI.Banda Aceh 20 tahun Laki-laki.Indonesia.Mess Dokiklat Dam/BB di Mata Ie Islam.Anggota TNI-AD pangkat Prada/588264 Ta-Kediklat K/BB - Banda Aceh.

263

Komplek Taman Purbakala, Jin. Teuku Umar - Banda Aceh, atau setidak- tidaknya ditempat yang lain sekitar tempat itu yang masih termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh; telah dengan sengaja dan dengan dirasakan terlebih dahulu menyelenggarakan jika orang lain, yaitu MUCHLIS bin HASIM, dengan cara sebagai berikut

- Pada hari Jum'at tanggal 15 Pebruari 1985, sekitar jam 13.00 siang bertempat dibawah pohon asam di samping rumah si Gemuk di Kp. Neusa Jaya-Banda Aceh, saksi (1) ARMANSYAH alais SIMAN dan saksi (3) YUSRIZAL bertemu dengan PARDI dan saksi (5) FAIZAL, dalam kesempatan itu PARDI berkata itu ada persoalan yaitu contohnya sering diganggu oleh temannya sendiri yaitu MUCHLIS bin HASYIM sehingga orang ini hams dibereskan/dibawah,

Selanjutnya PARDI menanyakan kepada saksi (1) ARMANSYAH dan saksi (3) YUSRIZAL apakah akan ikut melaksanakannya, dengan mendapat imbalan dari saksi (5) FAIZAL, Kalau orang ini menyanggupi untuk turut. Akhirnya PARDI menyebutkan bahwa pelaksananya ialah malam Minggi tanggal 16 Pebruari 1985, Alat-alat yang diperlukan dan dipersiapkan ialah kayu pemukul, pisau dan karang goni. Orangnya (korban) akan dibawa ketempat itu oleh MUCHSIN (saksi (2) & besok pada waktunya.

- Selesai permufakatan itu maka dipersiapkanlah alat-alat yang diperlukan, yaitu sepotong pelepah enam sepanjang 75 cm untuk alat pemukul, dahan- kuda-kuda juga sepanjang 75 cm, minyak tanah dan dua buah karung plastik yang dibeli PARDI dari kedai A Hong seharga Rp. 2.000,-

- E§ok harinya malam Minggu tanggal 16 Pebruari 1985 habis Isya, kembali mereka berkumpul di Neusa Jaya dekat tembok bekas peralatan yang telah disiapkan, yaitu pelepah daun enau, dahan pohon kuda-kuda, minyak tanah dan dua buah karang plastik, kemudian oleh PARDI dan YUSRIZAL dipindahkan ke Batu Putih Gunongan Taman Purbakala Jin. Teuku Umar.

Sedangkan FAIZAL pergi meninggalkan tempat itu sehingga tinggal bertiga yaitu ARMANSYAH, PARDI dan YUSRIZAL.

Setelah itu mereka bertiga pergi ketanggul Kraeng Daroy di sekitar sudut Utara dapur asrama TNI-AD Neusa, Menjumpai terdakwa T. JUNAIDI alias ADI yang sudah lebih dulu datang kemudian datang

264

saksi SYAFIUDDIN alias UDIN TENGKU membawa sebotol minuman keras maka merekapun minum-minum.

Mereka sambil minum-minum menunggu kedatangan MUCHLIS (korban) yang ditugaskan dibawa ketempat itu oleh MUCHSIN atas petunjuk PARDI. Kemudian kira-kira jam 21.00 datang mereka berdua datang ketanggul Krueng Daraoy itu bergabung duduk dan minum-minum bersama terdakwa JUNAIDI, PARDI YUSRIZAL, ARMANSYAH dan SYAIFUDDIN .

Tidak berapa lama kemudian, PARDI meminta kepada MUCHLIS untuk menjemput AJO, dengan meminjam sepeda motor kepunyaan MUCHLIS Hasyim (korban) dan dijumpainya SUWARDI alias AJO dikedai Miese Sabang di Jl. T. Umar Tetapi Mereka tidak langsung ke Krueng Daroy tapi mampir dikedai Yusuf di komplek Bioskop Elang di Setui untuk minum-minum keras.

Sambil minum-minum itulah FAIZAL berkata kepada MUCHLIS dan AJO bahwa ia mengupah PARDI dengan uang Rp.200.000,- untuk membawah MUCLIS bin HASYIM. karena MUCHSIN mabuk, maka ia diantarkan ke rumah oleh AJO dengan kendaraan MUCHLIS (korban) tadi, sedangkan AJO dan FAIZAL menuju tanggul Krueng Daroy itu.

Akhirnya pada malam itu sekitar jam 01.00 malam yaitu malam Minggu tangal 16 Pebruari 1985 tersebut, MUCHLIS diajak oleh terdakwa dan para saksi untuk pindah ke Bata Putih Gunongan. Sementara saksi dan terdakwa T.JUNAIDI mempersiapkan alat-alat melakukan pembunuh tersebut, yaitu alat pemukul dan karung plastik.

Maka duduklah mereka dihampatan karung plastik sebagai alas duduk, dan melanjutkan minum-minuman keras, yaitu ARMANSYAH alias SINAN, PARDI YUSRIZAL, FAIZAL, terdakwa T. JUNAIDI bin HASYIM (korban), SYAIFUDDIN alias UDIN TENGKU dan AJO.

Sesuai dengan yang direncanakan, maka setelah minum-minuman keras hampir habis tiba-tiba YUSRIZAL memukul MUCHLIS kena rusuk kanannya, dengan memakai dahan kayu kuda-kuda, waktu korban mencoba berdiri, YUSRIZAL mencabut pisau dari pinggangnya dan menikam korban pada bagian dadanya.Serentak dengan itu PARDI memukul korban dengan pelepah enau, yang mengenai tengkuk korban, selanjutnya dengan memakai pisau

265

YUSRIZAL, PARDI menikam korban beberapa kali pada bagian perut dan dada korban, disusul lagi oleh ARMANSYAH alias SINAN dan AJO yang memukul dan menikam MUCHLIS beberapa kali, sehingga akibatnya MUCHLIS meninggal dunia saat itu juga.

- Terdakwa T. JUNAIDI alias ADI yang mempunyai tugas lain dalam permufakatan itu, bersama FAIZAL segera meninggalkan tempat itu, mengambil kendaraan TOYOTA JEEP No. Pol BL. 730 A warna hijau muda dengan ban radial, milik orang tua T. JUNAIDI alias AJO dan PARDI, segera memasukkan mayat MUCHLIS ke dalam karung plastik yang telah disediakan, kemudian menggotongnya di masukkan ke dalam mobil terdakwa.Selanjutnya mereka bersama-sama membawa mayat itu kejurusan pasar Kekedobing Lhoknga setibanya Lorong gunung Gle Taron -Mata Ie, mayat diturunkan dari dalam mobil dan setelah dikeluarkan dari karung plastik, mayat itu ditinggalkan ditempat itu.

Sekembalinya ke Banda Aceh, di Neusa Jaya masing-masing berpisah ke ramah masing-masing, kecuali ARMANS YAH dan YUSRIZAL yang bertugas membakar karang plastik bekas membungkus mayat, yaitu dikebun Nyak Ni. Di Kp. Neusa Jaya.

- Esok harinya, Minggu 17 Pebruari 1985, sekitar jam 16.00 MUCHSIN dan AJO menyerahkan sepeda motor Binter kepunyaan korban (BL. 8504 AA) kepada YUSRIZAL, tetapi malamnya PARDI menyuruh membuang sepeda motor itu untuk menghilangkan jejak pembunuhan itu. Maka malam harinya sekitar jam 01.00 malam YUSRIZAL membenamkan sepeda motor tersebut di Kraeng Daroy belakang asrama TNI-AD Neusa Jaya.

- Sedangkan upah pembunuhan itu diserahkan oleh Faizal kepada Pardi pada hari Senin tanggal 18 Pebruari 1985 jam 20.00 di ramah Yusrizal di Lr. I Kp. Neusa Jaya. Selanjutnya Pardi memberi bagian kepada Armansyah Rp. 20.000,- Muchsin Rp. 5.000,- dan Yusrizal Rp.20.000

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam hukuman berdasarkan pasal 340 jo pasal 55 (1) ke 1 UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

SUBSEDIAIR:

Bahwa terdakwa TEUKU JUNAIDI alias ADI, baik dengan cara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi (1) Armansyah alias SINAN, saksi (2)

266

MUCHSIN, saksi (3) YUSRIZAL alias RIZAL, saksi (4) SYAIFUDDIN alias UDIN TENGKU dan saksi (5) FAIZAL alias ICA, kemudian juga bersama SUARDI alias AJO (yang sekarang belum tertangkap) dan juga dengan PARDI (yang sekarang sudah meninggal) atau masing-masing bertindak dirinya sendiri, pada waktu dan tempat yang telah disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR, telah dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu MUCHLIS bin HASYIM, yaitu dengan cara yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM HUKUMAN BERDASARKAN PASAL 338 jo 55 (1) ke 1 dari K.U.H. PIDANA.

LEBIH SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa TEUKU JUNAIDI alias ADI baik dengan cara bersama- sama dan bersekutu dengan saksi (1) ARMANSYAH alias SIMAN, saksi (2) MUCHSIN, saksi (3) YUSRIZAL alias RIZAL, saksi (4) SYAIFUDDIN

as UDIN TENGKU, saksi (5) FAIZAL alias ICA, kemudian dengan TARDI alias AJO yang belum tertangkap, serta dengan PARDI yang sudah ninggal dunia, atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada ktu dan tempat yang te lah disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR, telah *an sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu melakukan aniayaan terhadap MUCHLIS bin HASYIM, dengan cara yang telah 'kan dalam dakwaan PRIMAIR, sehingga mengakibatkan MUCHLIS \YIM meninggal dunia karena luka-lukanya.

RBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM HUKUMAN SARKAN PASAL 353 (3) jo PASAL 55 (1) KE 1 KUHP.

EBIH SUBSIDIAIR:

erdakwa TEUKU JUNAIDI alias ADI, pada waktu dan tempat yang disebutkan dalam dakwaan PRIMAIR, telah dengan sengaja membantu para saksi tersebut serta SUARDI alias AJO melakukan kejahatan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair tersebut yaitu setidak-tidaknya dengan cara:Menyiapkan sebuah kendaraan Toyota Jeep No BL. 730 A untuk mengangkut mayat MUCHLIS bin HASYIM, kemudian mengemudikan kendaraan itu membawa para saksi tersebut dan SUWARDI alias AJO serta mayat

267

MUCHLIS bin HASYIM ke Lorong gunung Gle Taron di Mata Ie, serta membuang mayat tersebut di tempat itu.

PERBUATAN TERDAKWA DIATUR DAN DIANCAM HUKUMAN BERDASARKAN PASAL 340 jo 56 ke-1 dari KUHP.

Menimbang, bahwa lebih dahulu haras dipelajari apakah perkara terdakwa termasuk wewenang Pengadilan Negeri banda Aceh;

Menimbang, bahwa menurut identitas terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. 39/P-Pid/6/1986 tanggal 28 Januari 1988, ternyata bahwa terdakwa Teuku Junaidi alias Adi adalah anggota TNI-AD, pangkat Prada/588264 T-Kodiklat I/BB Banda Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa Teuku Junaidi alias Ajo pada saat didakwakan melakukan tindak pidana sebagaimana dicantumkan dalam surat dakwaan tersebut statusnya adalah militer; i

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perkara terdak tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri Banda Aceh, tetapi term?" wewenang Pengadilan Tentara dalam hal ini Mahkamah Militer 1-01 B 1Aceh di Banda Aceh; n

>■Menimbang, oleh karena itu surat pelimpahan perkara diserahkan ke t

kepada Kejaksaan Negeri di Banda Aceh; ?

Mengingat Pasal 148 KUHP (Undang-Undang No. 8 Tahun 195'P

f

MENETAPKAN

./- Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak

mengadili perkara terdakwa Teuku Junaidi alias Ad J_ __________menyatakan Pengadilan Tentara, dalam hal ini Mahka-'l01 Banda Aceh di Banda Aceh berwenang mengat .T irana terdakwa tersebut; ^ HI83 I

- Menyerahkan kembali surat pelimpahan perkara ter, Kejaksaan Negeri di Banda Aceh untuk melanjutnya m e n y a ^ ~ ^ ^ kepada Oditurat Militer 1-01 Banda Aceh di Banda Aceh. ^

/H «iq268 Vremip

?§uod3uan

Menentukan bahwa turunan Surat Penetapan disampaikan kepada terdakwa dan Penyidik.

Ditetapkan di : BANDA ACEH Pada tanggal : 2 Pebruari 1988.

KETUA PRNGADILAN NEGERI BANDA ACEH

ttd

SARWONO, S.H.NIP. 0400719.

269

Documents

HIMPUNAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI