Upload
gahar-ajeng-prawesthi
View
213
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
tugas pendidikan Pancasila
Citation preview
MAKALAH PENDIDIKAN PANCASILA
(KEHIDUPAN MASYARAKAT DI DAERAH
PERBATASAN)
KELOMPOK: 2
Disusun Oleh:
1. Muhammad Fajar Faturahman (13304241042)
2. Artika Anindiyani Nursejati (13304241051)
3. Gahar Ajeng Prawesti (13304241064)
4. Uhti Intan Rahma (13304241068)
5. Henky Becheta Anggraeni (13304241078)
PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014
BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Daerah perbatasan adalah wilayah kabupaten/kota yang secara geografis dan
demografis berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas. Kawasan
perbatasan negara meliputi kawasan perbatasan darat dan kawasan perbatasan laut
termasuk pulau-pulau kecil terluar (UU 26/2007, tentang Penataan Ruang). Daerah
perbatasan saat ini sedang menjadi isu penting bagi NKRI setelah beberapa kali
mengalami sengketa perbatasan dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.
Perbatasan sering dilihat sebagai zona ketidakstabilan, ketidakpastian,
keterpinggiran, dan penuh bahaya serta kriminalitas. Permasalahan utama yang dihadapi
masyarakat perbatasan, di antaranya adalah masalah kemiskinan dan keterbelakangan.
Kondisi ini mendorong mereka terlibat dalam kegiatan ekonomi illegal guna memenuhi
kebutuhan hidupnya, termasuk kegiatan illegal lain yang terkait dengan aspek politik dan
keamanan.
Pendekatan yang dilakukan terhadap kawasan perbatasan sering mencampur-
adukan antara masalah kedaulatan dengan masalah kewilayahan.Di satu sisi masyarakat
perbatasan lebih memilih untuk mencari berbagai kebutuhan pokok termasuk fasilitas
kesehatan dan pendidikan ke negeri tetangga dibandingkan negerinya sendiri.
Masyarakat perbatasan sendiri bukannya tidak memperdulikan kedaulatan Indonesia,
melainkan keadaanlah yang membuat mereka menjadi seperti itu. Jika keadaan seperti ini
terus dibiarkan maka bisa jadi mereka akan memisahkan diri dari NKRI dan berakibat
pada pecahnya persatuan dan kesatuan di Indonesia.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana keadaan wilayah di daerah perbatasan?
2. Apa saja permasalahan pada masyarakat di daerah perbatasan?
3. Bagaimana upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan masyarakat
di daerah perbatasan?
4. Bagaimana implementasi nilai-nilai pancasila di daerah perbatasan?
C. Tujuan
1. Mengetahui keadaan wilayah di daerah perbatasan
2. Mengetahui permasalahan pada masyarakat di daerah perbatasan
3. Mengetahui upaya – upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan masyarakat
di daerah perbatasan
4. Mengetahui implementasi nilai-nilai pancasila di daerah perbatasan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Keadaan Wilayah di Daerah Perbatasan
Negara Republik Indonesia mempunyai wilayah darat dan laut yang berbatasan
dengan 10 negara. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan langsung dengan Negara
Malaysia, Papua Nugini dan Republik Demokratik Timor Leste, dengan wilayah
pcrbatasan di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Papua dan Nusa Tenggara
Timur. Di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara yaitu India, Malaysia,
Singapura, Thailand, Vietnam, Pilipina, Australia, Republik Demokratik Timor Leste
dan Papua Nugini. Batas di wilayah laut ini terdapat di 92 pulau-pulau terluar yang
tersebar di 17 provinsi, mulai dari Nanggroe Aceh Darussalam sampai Papua
(Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional, 2004:6,12-16).
Keadaan wilayah daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek berikut:
a. Geografi
Kondisi geografi perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia, PNG dan Timor Leste
umumnya merupakan pegunungan, berbukit dan bergelombang dengan ditutupi hutan
tropis yang lebat yang dilalui beberapa sungai dan anak sungai, sehingga akses ke
wilayah lainnya relatif masih tertutup. Sedangkan kondisi perbatasan laut RI dengan
10 negara tetangga (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,
Republik Palau, PNG, Australia dan Timor Leste) sebagian besar berada di jalur
perdagangan dunia dan perairan lautan dalam dan banyak yang belum terselesaikan
batas-batas lautnya.
b. Demografi
Kawasan perbatasan yang luas dengan jumlah penduduk yang relatif kecil dan
persebaran tidak merata menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan
pembinaan masyarakat sulit dilakukan. Tingkat kesejahteraan masyarakat daerah
perbatasan relatif tertinggal (miskin). Umumnya mereka hidup hanya mengandalkan
hasil-hasil dari alam, mata pencarian penduduk setempat umumnya adalah petani
ladang berpindah dan penebang kayu.
c. Sumber Daya Alam
Potensi SDA di daerah perbatasan sangat besar meliputi hasil hutan, tambang
migas, batubara, ikan dan kekayaan laut lainnya, namun belum dikelola secara
optimal. Disisi lain sistem pengamanan daerah perbatasan yang tidak memadai
menyebabkan terjadinya pencurian dan penjarahan SDA.
B. Permasalahan pada Masyarakat di Daerah Perbatasan
a. Kebijakan Pembangunan
Selama beberapa puluh tahun masalah perbatasan masih belum mendapat
perhatian yang cukup dari pemerintah. Hal ini tercermin dari kebijakan pembangunan
yang kurang memperhatikan kawasan perbatasan dan lebih mengarah kepada
wilayah-wilayah yang padat penduduk, aksesnya mudah, dan potensial, sedangkan
kebijakan pembangunan bagi daerah-daerah terpencil, terisolir dan tertinggal seperti
kawasan perbatasan masih belum diprioritaskan.
Sejauh ini belum tersusun suatu kebijakan nasional yang memuat arah,
pendekatan, dan strategi pengembangan kawasan perbatasan yang bersifat
menyeluruh dan mengintegrasikan fungsi dan peran seluruh stakeholders kawasan
perbatasan, baik di pusat maupun daerah, secara menyeluruh dan terpadu. Hal ini
mengakibatkan penanganan kawasan perbatasan terkesan terabaikan dan bersifat
parsial.
b. Ekonomi dan Sosial Budaya
Paradigma pengelolaan kawasan perbatasan di masa lampau sebagai ”halaman
belakang” wilayah NKRI membawa implikasi terhadap kondisi kawasan perbatasan
saat ini yang tersolir dan tertinggal dari sisi sosial dan ekonomi. Munculnya
paradigma ini, telah mengakibatkan kurangnya pengelolaan kawasan perbatasan
dengan pendekatan kesejahteraan melalui optimalisasi potensi sumber daya alam,
terutama yang dilakukan oleh investor swasta.
Kehidupan masyarakat di kawasan perbatasan yang miskin infrastruktur dan
tidak memiliki aksesibilitas yang baik, pada umumnya sangat dipengaruhi oleh
kondisi sosial ekonomi di negara tetangga. Kawasan perbatasan di Kalimantan dan
Sulawesi Utara misalnya, kehidupan sosial ekonomi masyarakat, pada umumnya
berkiblat ke wilayah negara tetangga. Hal ini disebabkan adanya infrastruktur yang
lebih baik atau pengaruh sosial ekonomi yang lebih kuat dari wilayah negara tetangga.
Ketersediaan prasarana dan sarana wilayah maupun fasilitas sosial ekonomi masih
jauh dari memadai.Jaringan jalan dan angkutan perhubungan darat maupun laut masih
sangat terbatas, yang menyebabkan sulit untuk memiliki keterkaitan sosial maupun
ekonomi dengan wilayah lain. Kondisi prasarana dan sarana komunikasi di kawasan
perbatasan umumnya masih relatif minim.
Terbatasnya sarana komunikasi dan informasi menyebabkan masyarakat
perbatasan lebih mengetahui informasi tentang negara tetangga daripada informasi
dan wawasan tentang Indonesia. Ketersediaan sarana dasar sosial dan ekonomi seperti
pusat kesehatan masyarakat, sekolah, dan pasar juga sangat terbatas. Kemiskinan
menjadi permasalahan yang terjadi di setiap kawasan perbatasan. Implikasi lebih
lanjut dari kondisi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan mendorong
masyarakat terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi ilegal guna memenuhi
kebutuhan hidupnya. Selain kegiatan ekonomi ilegal, kegiatan ilegal lain yang terkait
dengan aspek politik, ekonomi dan keamanan juga terjadi di kawasan perbatasan
lautseperti penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak.
Sebagai dampak dari minimnya sarana dan prasarana dibidang pendidikan dan
kesehatan, kualitas SDM masyarakat di sebagian besar kawasan perbatasan masih
rendah. Masyarakat belum memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan
sebagaimana mestinya akibat jauhnya jarak dari permukiman dengan fasilitas yang
ada. Optimalisasi potensi sumber daya alam dan pengembangan ekonomi di kawasan
perbatasan akan sulit dilakukan. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan, serta
kesehatan masyarakat merupakan salah satu faktor utama yang menghambat
pengembangan ekonomi kawasan perbatasan untuk dapat bersaing dengan wilayah
negara tetangga.
c. Pertahanan dan Keamanan
Masalah-masalah pelanggaran hukum, penciptaan ketertiban dan penegakan
hukum di perbatasan perlu diantisipasi dan ditangani secara seksama. Luasnya
wilayah, serta minimnya prasarana dan sarana telah menyebabkan belum optimalnya
aktivitas aparat keamanan dan kepolisian. Pertahanan dan keamanan negara di
kawasan perbatasan saat ini perlu ditangani melalui penyediaan jumlah personil aparat
keamanan dan kepolisian serta prasarana dan sarana pertahanan dan keamanan yang
memadai.
Sebagai konsekuensi terbatasnya prasarana, sarana dan sumberdaya manusia
di bidang pertahanan dan keamanan, telah menyebabkan lemahnya pengawasan di
sepanjang garis perbatasan di darat maupun perairan di sekitar pulau-pulau terluar.
Disamping itu, lemahnya penegakan hukum akibat adanya kolusi antara aparat
dengan para pelanggar hukum, menyebabkan semakin maraknya pelanggaran hukum
di kawasan perbatasan. Sebagai contoh, di kawasan perbatasan darat, berbagai praktek
pelanggaran hukum seperti aktivitas pencurian kayu (illegal logging), penyelundupan
barang, dan ‘penjualan manusia’ (trafficking person), serta permasalahan identitas
kewarganegaraan ganda masih sering terjadi. Demikian pula di kawasan perbatasan
laut, sering terjadi pembajakan dan perompakan, penyelundupan senjata,
penyelundupan manusia (seperti tenaga kerja, bayi, dan wanita), maupun pencurian
ikan.
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam
Potensi sumber daya alam yang berada kawasan perbatasan, baik di wilayah
darat maupun laut cukup besar, namun sejauh ini upaya pengelolaannya belum
dilakukan secara optimal. Potensi sumberdaya alam yang memungkinkan dikelola di
sepanjang kawasan perbatasan, antara lain sumber daya kehutanan, pertambangan,
perkebunan, pariwisata, dan perikanan. Selain itu, devisa negara yang dapat digali
dari kawasan perbatasan dapat diperoleh dari kegiatan perdagangan antarnegara.
Upaya optimalisasi potensi sumber daya alam harus memperhatikan daya
dukung lingkungan, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan lingkungan, baik
lingkungan fisik maupun sosial. Di sebagian besar kawasan perbatasan, upaya
pemanfaatan SDA dilakukan secara ilegal dan tak terkendali, sehingga mengganggu
keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai dampak
lingkungan seperti polusi asap lintas batas (hedge pollution), banjir, longsor,
tenggelamnya pulau kecil, dan sebagainya pada umumnya disebabkan oleh kegiatan-
kegiatan illegal, seperti penebangan liar di kawasan hutan dan pengerukan pasir di
pulau-pulau kecil yang tidak terkendali. Hal ini cukup sulit ditangani, karena
keterbatasan pengawasan pemerintah di kawasan perbatasan dan belum
ditegakkannya supremasi hukum secara adil dan tegas.
e. Kelembagaan dan KewenanganPengelolaan
Pengelolaan kawasan perbatasan belum dilakukan secara terpadu dengan
mengintegrasikan seluruh sekto rterkait. Sampai saat ini, permasalahan beberapa
kawasan perbatasan masih ditangani secara ad hoc, sementara (temporer) dan parsial
serta lebih didominasi oleh pendekatan keamanan (security) melalui beberapa
kepanitiaan(committee), sehingga belum memberikan hasil yang optimal. Komite-
komite kerjasama penanganan masalah perbatasan yang ada saat ini antara lain
General Border Comitee (GBC) RI – Malaysia, Joint Border Committee (JBC) RI –
Papua New Guinea; dan Joint Border Committee RI-UNMISET (Timor Leste).
Pengelolaan perbatasan negara secara terpadu sangat strategis dan mendesak
untuk dilakukan, karena menyangkut dengan integritas Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Salah satu hal yang turut memberikan kontribusi terhadap belum
optimalnya pengelolaan dan penanganan permasalahan perbatasan saat ini adalah
belum adanya suatu lembaga yang secara khusus mengelola keseluruhan aspek
pengelolaan perbatasan, baik di tingkat nasional maupun di daerah.
C. Upaya yang Dilakukan untuk Mengatasi Permasalahan Masyarakat di Daerah
Perbatasan
Kedaulatan negara menunjukkan integritas dan martabat suatu bangsa dan harus
dijaga keutuhannya. Negara harus mampu menjaga kedaulatan setiap wilayahnya,
termasuk kondisi di daerah perbatasan yang menggambarkan lemahnya keutuhan dan
kedaulatan Negara.
Menurut UU No. 3 Tahun 2002, sistem pertahanan negara adalah sistem
pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya
nasional. Mengingat kompleksnya permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan, maka
untuk melaksanakan pertahanan negara tersebut, disusun beberapa strategi pengamanan
daerah perbatasan guna penegakan kedaulatan negara dalam rangka pertahanan Negara.
Adapun upaya – upaya yang dapat dilakukan dengan :
a) Meningkatkan koordinasi antar instansi pemerintah yang terkait dalam pengamanan
daerah perbatasan seperti TNI, Polri, Kantor Imigrasi dan Departemen
Pemerintahan.
b) Meningkatkan kualitas pengawasan di pos-pos lintas batas terhadap lalu lintas
barang dan orang.
c) Meningkatkan pengawasan terhadap pencurian SDA seperti pencurian kayu,
pencurian ikan dan kekayaan laut, eksplorasi energi dan mineral secara ilegal.
d) Meningkatkan dan membangun jaringan intelijen secara terpadu di daerah
perbatasan untuk mengantisipasi kemungkinan penyelundupan barang.
e) Menambah frekwensi patroli perbatasan di darat maupun laut.
f) Menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas alat peralatan pengamanan di
daerah perbatasan.
g) Membangun sarana jalan dan prasarana transportasi, telekomunikasi sepanjang
perbatasan untuk membuka keterisolasian perkampungan di daerah perbatasan.
h) Memperbaiki dan memperbaharui peraturan dan perundangan yang terkait dengan
pengamanan daerah perbatasan, baik yang menyangkut pencurian, penyelundupan
dan penyusupan.
Untuk mewujudkan pengamanan daerah perbatasan dalam rangka penegakkan
kedaulatan negara terdapat subyek yang melakukan pengamanan dan obyek yang harus
dipertahankan.
1. Subyek yang melakukan pengamanan
a) Supra Struktur, yang terdiri dari MPR, DPR dan Pemerintah yang berperan
sebagai subyek dalam implementasi kebijakan pengamanan daerah perbatasan,
terutama pembuatan peraturan dan perundang-undangan dan pengambilan
kebijakan program pemerintah.
b) Infra Struktur, meliputi para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh partai politik
dan LSM yang berbaur dengan masyarakat yang turut berperan dalam pengawasan,
pengendalian dan pelaksanaan kebijakan pengamanan daerah perbatasan.
c) Sub Struktur, terdiri dari segenap lapisan masyarakat yang terlibat langsung
dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan dalam upaya pengamanan daerah
perbatasan.
2. Obyek yang harus dipertahankan
a) Daerah perbatasan, yaitu propinsi atau daerah yang berbatasan langsung dengan
beberapa negara tetangga baik di darat maupun laut .
b) Masyarakat setempat, yang berdomisili dekat atau sepanjang daerah perbatasan.
c) SDA, segenap potensi SDA yang ada di wilayah perbatasan RI yang jumlahnya
cukup besar namun belum dikelola secara optimal sehingga belum dapat
mengangkat tingkat kesejahteraan daerah dan masyarakat setempat.
d) Sarana dan Prasarana, belum memadai sehingga daerah perbatasan relatif
terisolir dan akses ke wilayah kecamatan terdekat sulit dijangkau dan mahal, lebih
mudah melakukan interaksi ke negara tetangga karena lebih mudah dan murah,
akses tersedia dan sarana jalan, transportasi dan telekomunikasi cukup memadai.
Dalam rangka pengamanan daerah perbatasan terdapat metode – metode yang
dapat dilakukan, antara lain:
a) Sosialisasi, yaitu memberikan informasi tentang pentingnya pengamanan daerah
perbatasan guna penegakan kedaulatan negara.
b) Partisipasi, yaitu pengamanan daerah perbatasan harus melibatkan seluruh lapisan
masyarakat, termasuk peran swasta. Partisipasi masyarakat daerah perbatasan dapat
diwujudkan melalui peran aktif masyarakat dalam menjaga kondisi yang aman di
tempat tinggalnya, ikut serta secara aktif melakukan pengawasan terhadap
pelanggaran hukum yang terjadi di daerahnya, misalnya illegal logging, pergeseran
patok dan lain-lain.
c) Penegakan Hukum, melaksanakan undang-undang maupun peraturan daerah secara
konsisten dan konsekuen melalui pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap
pelanggaran di daerah perbatasan. Dengan penegakan hukum yang konsisten, maka
dalam pengamanan daerah perbatasan mampu memberikan kontribusi positif bagi
penegakan kedaulatan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di kawasan
perbatasan NKRI.
D. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Daerah Perbatasan
Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat perbatasan semakin luntur
akibat prinsip hidup primordial yang mementingkan diri sendiri dan kelompok. Kondisi
ini diperparah dengan adanya kemiskinan kultural dan struktural, keterbatasan
infrastruktur, dan lemahnya koordinasi antar instansi di wilayah perbatasan Jika hal ini
terus-menerus dibiarkan terjadi maka rasa nasionalisme di kalangan rakyat perbatasan
akan semakin tergerus. Masyarakat perbatasan akan cenderung mengadopsi ideologi lain
guna menggantikan Pancasila.
Masyarakat di kawasan perbatasan apabila tidak dibina rasa nasionalisme mereka,
lambat laun akan melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Suatu
kenyataan yang tentu membuat kita sedih dan prihatin tentang kondisi masyarakat di
wilayah perbatasan RI dengan negara lain. Ketika kenyataan membuktikan lebih dari
satu generasi mereka diabaikan oleh pemerintahnya sendiri, ketika akses dan peluang
ekonomi mereka tertutup karena pemerintah tidak pernah membangun infrastruktur yang
dibutuhkan sehingga mereka kesulitan untuk melakukan komunikasi sosial dan kultural
dengan penduduk desa lain, sementara kebutuhan dasar hidup mereka lebih diperhatikan
oleh negara tetangga. Semua itumenjadi wajar jika mereka ingin menggadaikan
kewarganegaraan mereka dengan kewarganegaraan negara tetangga dan berakibat pada
degradasi persatuan dan kesatuan bangsa.
Selain itu, pengaruh budaya negara lain juga turut mengambil andil dalam
lunturnya nilai-nilai Pancasila pada masyarakat perbatasan. Masyarakat daerah
perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing dibandingkan
masyarakat yang jauh dari perbatasan. Hal ini dikarenakan intensitas hubungan dan
kehidupan ekonomi mereka sangat tergantung dengan negara tetangga.
Untuk menguatkan nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat
perbatasan maka perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan. Masyarakat
Indonesia sangat membutuhkan keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan hidup.
Pemerintah harusnya lebih peduli karena masyarakat di perbatasan serba kekurangan
dalam hal struktur bangunan seperti tempat sekolah, banyak jalan-jalan yang rusak. Hal
ini harus ditinjau ulang agar masyarakat di daerah perbatasan benar-benar mendapatkan
pelayanan yang layak.
Terkait dengan kawasan perbatasan, jika konsisten dengan Pancasila terutama sila
Kelima maka pembangunan yang dilakukan juga akan dilakukan dengan maksimal.
Sangat miris melihat kawasan perbatasan negara tetangga pembangunannya dilakukan
dengan sangat massif sedangkan di wilayah Indonesia jauh tertinggal. Oleh karena itu
jika masyarakat di kawasan perbatasan hanya merasakan Pancasila sebagai simbol
semata sangatlah tidak mengherankan. Hal tersebut karena mereka tidak pernah
merasakan implementasi dari konsep-konsep kesejahteraan seperti yang terdapat dalam
Pancasila.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Wilayah perbatasan Indonesia merupakan daerah pegunungan, berbukit dan
bergelombang yang ditutupi hutan tropis yang lebat, serta memiliki sumber daya alam
yang potensial. Namun, di sisi lain kehidupan masyarakatnya jauh tertinggal akibat
aksesnya yang masih tertutup.
2. Masyarakat perbatasan memiliki berbagai permasalahan yang menyebabkan
terkikisnya rasa nasionalisme sedikit demi sedikit akibat kurangnya kebijakan
pembangunan, permasalahan ekonomi dan sosial budaya, terjadinya perebutan
wilayah teritorial dengan negara tetangga akibat kurangnya pertahanan dan keamanan
di daerah perbatasan, belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam di daerah
perbatasan, serta belum adanya kelembagaan dan kewenangan pengelolaan wilayah
perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.
3. Untuk mengatasi permasalahan masyarakat di daerah perbatasan upaya –upaya
yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan pengamanan dan penegakan
hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk
mempertahankan wilayah NKRI tetap utuh agar kedaulatan rakyat tetap terjaga.
4. Implementasi nilai-nilai Pancasila pada daerah perbatasan cenderung mengalami
kemunduran. Pancasila hanya dijadikan simbol semata dan nilai-nilai nasionalisme
semakin terkikis.
DAFTAR PUSTAKA
Mahendra, Putra Kurnia. 2011. Hukum Kewilayahan Indonesia; Harmonisasi Hukum
Pengembangan Kawasan Perbatasan NKRI Berbasis Teknologi Geospasial.
Malang: Universitas Brawijaya Press
Partnership for Governance Reform. 2011. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan
Indonesia. Jakarta: Kemitraan Partnership
http://afiya-blog.blogspot.com/2013/03/dilema-penduduk-perbatasan.html. Diakses pada
tanggal 6 April 2014 pukul 09.00
http://sosbud.kompasiana.com/2013/03/28/menerawang-bayang-bayang-pancasila-di-batas-
negeri-546031.html. Diakses pada tanggal 6 April 2014 pukul 09.00