Kegiatan Peningkatan Kompetensi

Pengelola Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum (JDIH)

Selasa, 25 Mei 2021

Diselenggarakan oleh

Biro Hukum Pemerintah Provinsi Bali

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Hukum Nasional (JDIHN) dalam Rangka Penataan

Hukum Nasional

Disampaikan oleh

Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

TTL : Saniangbaka, Solok, Sumatera Barat, 20 Mei 1968

Nip : 19680520 199403 1 002

Pangkat (Gol/Ruang) : Pembina Utama Madya (IV/d)

Pendidikan :

• Sarjana Sastra Inggris (Drs.), Fakultas Sastra, Universitas Andalas, 1991;

• Master Of Legal Studies (MLS), School Of Law, University Of Technology Sydney,

Australia, 1999

Riwayat Jabatan :

• Kepala Biro Perlengkapan, Kemenkumham, 2014-2015

• Direktur Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, Kemenkumham, 2015 –2017

• Kepala Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Kebijakan, Kemenkumham, 2017 –2018

• Kepala Pusat Dokumentasi Dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, BPHN, Mei

2018

Diklat Penjenjangan : Diklatpim I Angkatan XXX Tahun 2015

DRS. YASMON, M.L.S.

HP / WA : 08118582005 E-mail : yasmon@jdihn.go.id

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Imigrasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PUSAT ANALISA DAN EVALUASI

HUKUM

PUSAT PERENCANAAN

HUKUM NASIONAL

PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM

BADAN PEMBINAAN

HUKUM NASIONAL

PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN

INFORMASI HUKUM NASIONAL

SEKRETARIAT

BP

HN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

PUSAT ANALISA DAN EVALUASI

HUKUM

PUSAT PERENCANAAN

HUKUM NASIONAL

PUSAT PENYULUHAN DAN BANTUAN HUKUM

BADAN PEMBINAAN

HUKUM NASIONAL

PUSAT DOKUMENTASI DAN JARINGAN

INFORMASI HUKUM NASIONAL

SEKRETARIAT

BP

HN

Rakornas Indonesia

Maju 2019

Rakornas Indonesia

Maju 2019

1. Penataan Regulasi

2. Perluasan Jangkauan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Kecil

3. Membangun rasa aman di lingkungan masyarakat melalui pengembangan pemolisian masyarakat (polmas)

REFORMASI HUKUM JILID II - 2017

1

2

3

Penguatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi Seluruh Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan Database Peraturan Perundang-undangan yang Terintegrasi

Agenda Penataan Regulasi

J D I H N

Pengelolaan Dokumentasi …

The Traditional Way

Pengelolaan Dokumentasi di Era Digital

Modern Way

Mencari dokumen hukum ?

peraturan.go.id

SUMBER DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

34 KEMENTERIAN

10 LEMBAGA

NEGARA

36

L P N K

43

L N S

34 PEM

PROVINSI 416 PEM

KABUPATEN

98 PEM

KOTA

399 PTN / PTS

542 SET

DPRD

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 33 TAHUN 2012 TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 91 TAHUN 1999 TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

DASAR HUKUM

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat;

J D I H N

Produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan

Dokumen Hukum …

Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya

Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah

Mengembangkan kerja sama yang efektif antar Pusat jaringan dan

Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam

rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum

Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional

dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata-

pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan

bertanggung jawab

TU

JUA

N

1

2

3

4

Pimpinan Instansi (Kementerian Negara, Sekretariat Lembaga Negara, LPNK, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sekretariat DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota) wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya

Kementerian Negara dan Sekretariat Lembaga Negara bertindak sebagai Pusat JDIH di lingkungannya

Pengelolaan JDIH :

Pusat JDIHN dan Anggota JDIHN

wajib melakukan Pengelolaan

Dokumentasi dan Informasi Hukum

dengan menyediakan

Sarana dan

Prasarana

Sumber Daya

Manusia

Anggaran

Dukungan untuk Pengelolaan JDIH :

1) Anggota JDIHN bertugas untuk melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang

diterbitkan oleh instansinya.

2) Anggota jdihn menyelenggarakan fungsi:

a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen

hukum yang diterbitkan instansinya;

b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat

diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;

c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH di lingkungannya;

d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungannya;

e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di lingkungannya sekurang-kurangnya 1 (satu)

kali dalam setahun; dan

f. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan desember kepada pusat JDIHN.

Tugas dan Fungsi Anggota JDIHN

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM (10 JUNI 2019)

Standar Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan

Standar Pengolahan Dokumen dan Informasi Hukum

Standar Laporan Evaluasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

Organisasi JDIHN terdiri dari : Pusat JDIHN; dan Anggota JDIHN

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM merupakan Pusat JDIHN Anggota JDIHN: Biro hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang

berkaitan dengan Dokumen Hukum pada: • Kementerian Negara; • Sekretariat Lembaga Negara; • Lembaga Pemerintahan Non Kementerian; • Pemerintah Provinsi; • Pemerintah Kabupaten/Kota; dan • Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota

Perpustakaan hukum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta; Lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang

ditetapkan oleh Menteri

Perpres No 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, Pasal 4

ANGGOTA JDIHN YANG WAJIB MEMILIKI LAMAN JDIH SESUAI AMANAT PERPRES 33 TAHUN 2012 TENTANG JDIHN

(KONDISI : 24 MEI 2021)

INSTITUSI Jumlah Website JDIH Integrasi dgn

jdihn.go.id

Kementerian (- Kemenkumham) 33 33 33

Lembaga Negara 10 9 8 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 36 34 27

Lembaga Non Struktural 43 15 10 Pemerintah Provinsi 34 34 33

Pemerintah Kabupaten 416 388 321 Pemerintah Kota 98 97 89

DPRD Provinsi 34 16 15 DPRD Kabupaten 415 144 109

DPRD Kota 93 35 26 Total 1212 805 671

Persentase 100% 66% 55,4%

DAFTAR INSTITUSI TAMBAHAN YANG TELAH MEMILIKI LAMAN JDIH

(KONDISI : 6 MEI 2021)

INSTITUSI Website JDIH Integrasi dgn jdihn.go.id

Perpustakaan Hukum PTN & PTS 13 7 Unit Eselon I Kemenkumham 11 11

Kanwil Kemenkumham 33 33

TOTAL 57 51

T A M B A H A N Jajaran BPK RI 34 (terintegrasi dgn JDIH BPK)

Jajaran MA RI 90 - Jajaran KPU RI 358 (terintegrasi dgn JDIH KPU RI)

Jajaran BAWASLU RI -

JUMLAH INSTITUSI YANG TELAH MEMILIKI LAMAN JDIH (KONDISI : 24 MEI 2021)

INSTITUSI Website JDIH Integrasi dgn jdihn.go.id

Kementerian (di luar Kemenkumham)

33 33

Lembaga Negara 9 8 LPNK 34 27

Lembaga Non Struktural 15 10 Pemerintah Provinsi 34 33

Pemerintah Kabupaten 388 321 Pemerintah Kota 97 89

DPRD Provinsi 16 15 DPRD Kabupaten 144 109

DPRD Kota 35 26 Perpustakaan Hukum 13 7

Unit Eselon I Kemenkumham 11 11 Kanwil Kemenkumham 33 33

Total 862 722

INTEGRASI ANGGOTA JDIHN 2021 INSTITUSI Jan Feb Mar April

Mei (24)

Juni Jml

Lembaga Negara - - 1

LNPK - - 3

Lembaga Non Struktural - -

Pemerintah Provinsi - -

Pemerintah Kabupaten 2 3 9 35 2

Pemerintah Kota - 1 7 1

DPRD Provinsi 1 1 2 2

DPRD Kabupaten 1 3 8 13 4

DPRD Kota - 2 3 1

Universitas (PTN/PTS) 1

Unit Eselon 1 Kemenkumham 1

Jumlah 4 8 33 55 27 127

Provinsi JDIH 100 %

1. Provinsi Bali

2. Provinsi Jawa Timur

3. Provinsi DKI Jakarta

4. Provinsi Kepulauan Riau

https://bphn.jdihn.go.id/

PORTAL jdihn.go.id

KHAZANAH DOKUMEN HUKUM NASIONAL

No Jenis Dokumen Jumlah 1 Produk Hukum Tk Pusat 61.438 2 Produk Hukum Tingkat Daerah 201.569 3 Produk Hukum Era Kolonial 25.649 4 Monografi Hukum 16.333 5 Artikel / Majalah Hukum 24.015 6 Yurisprudensi / Putusan 4.030

333.122

Kondisi : 24 MEI 2021

Produk Hukum Tingkat Pusat • UUD • TAP MPR • UU • UU Darurat • Pengaturan Penguasa

Perang Tertinggi • Perpu • Peraturan Pemerintah • Peraturan Presiden

• Peraturan Kementerian • Peraturan Lembaga Negara • Peraturan LPNK • Peraturan Lembaga Non

Struktural • …

Produk Hukum Tingkat Daerah • Peraturan Pemerintah Provinsi • Peraturan Pemerintah Kota • Peraturan Pemerintah Kabupaten • Peraturan DPRD Provinsi • Peraturan DPRD Kota • Peraturan DPRD Kabupaten • Peraturan Gubernur • Peraturan Walikota • Peraturan Bupati • Peraturan Desa

• Keputusan Gubernur

• Keputusan Walikota

• Keputusan Bupati

• Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi

• Keputusan Pimpinan DPRD Kota

• Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten

• Instruksi Gubernur

• Instruksi Walikota

• Instruksi Bupati

• Keputusan Rektor

• Keputusan Dekan

• Perjanjian Kerja Sama

• …

Produk Hukum Kolonial

• Staatsblad

• Statuten

• Osamu Seirei

• Osamu Kanrei

MONOGRAFI HUKUM

• Buku Hukum • Naskah Akademik • Naskah Akademik Kemenkumham • Penelitian Hukum dan HAM • Pengkajian Hukum dan HAM • Pengkajian Kebijakan Hukum dan HAM • Penelitian Hukum • Pengkajian Hukum • Karya Tulis Ilmiah • Kompendium Hukum • Hasil Analisis dan Evaluasi • Risalah Sidang • …

YURISPRUDENSI & PUTUSAN

• Putusan Mahkamah Konstitusi

• Yurispridensi (Mahkamah Agung)

Aplikasi Standar Pengolahan Dokumen Hukum

Indonesian Legal Documentation and Information System

I.L.D.I.S

2018 2019 2020 2021

ILDIS

Ver 0.1

ILDIS

Ver 0.2

ILDIS

Ver 0.3

PENGGUNAAN APLIKASI ILDIS OLEH ANGGOTA JDIHN

ANGGOTA JDIHN Jumlah Pengguna ILDIS

Kementerian 6

Lembaga Negara 1

Lembaga Pemerintahan non Kementerian 5

Lembaga Non Struktural 3

Provinsi 3

DPRD Provinsi 9

Kabupaten 84 DPRD Kabupaten 70 Kota 17 DPRD Kota 15 PTN / PTS 5 Kantor Wilayah Kemenkumham 33 Unit Eselon 1 Kemenkumham 7

Grand Total 258

Sta

tus : 6

Mei 2

02

1

Setiap Anggota JDIHN harus menyampaikan laporan pelaksanaan / pengelolaan JDIH kepada Pusat JDIHN

Mekanisme pelaporan secara manual (mengirimkan berkas hardcopy ke Pusat JDIHN) telah diperbarui dengan pelaporan secara elektronik melalui aplikasi e-Reporting

Laporan disampaikan pada setiap Bulan Desember

Pelaporan Pengelolaan JDIH Secara Online

Promosi / Kampanye JDIHN

www.jdihn.go.id

@jdihnindonesia

JDIH Nasional

@jdihnindonesia

jdihn indonesia

Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Indikator 15 : Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Indikator 33 : Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Pelaksanaan SPBE

Propesi 2021 Program Percepatan Integrasi Anggota JDIHN Tahun 2021

• Pusat JDIHN akan membuatkan website JDIH dengan menggunakan aplikasi standar (ILDIS V.3)

• Website JDIH akan di-hosting pada Data Center Kemenkumham

• Anggota JDIHN memasukkan data dokumen hukum

• Bersifat Sementara

• Target 100% Anggota JDIHN Terintegrasi

Ragam Inovasi Anggota JDIHN Kabupaten Tuban Kabupaten Garut

Kabupaten Banyuwangi Kota Sukabumi

Ragam Inovasi Anggota JDIHN

DPRD Kabupaten Bungo – Prov Jambi

JDIH Masuk Desa (Kab. Banyuwangi)

Organisasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi

Sumber Daya Manusia

Koleksi Dokumen Hukum

Teknis pengelolaan

Sarana prasarana

INOVASI

#LAPORAN

#INTEGRASI

JDIHN Awards

DASAR HUKUM • Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.TI.06.02 Tahun 2020

tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020

• Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.TI.06.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020

• Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.TI.06.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang Terintegrasi dengan Portal JDIHN.GO.ID Tahun 2020

I. KEMENTERIAN 1. Kementerian Keuangan

2. Kementerian Kominfo

3. Kementerian BUMN

4. Kementerian Ketenagakerjaan

5. Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi

II. LEMBAGA NEGARA 1. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

2. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

3. Ombudsman Republik Indonesia

4. Komisi Yudisial Republik Indonesia

5. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

JDIH

N A

wa

rds

20

20

III. LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN 1. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

2. Arsip Nasional Republik Indonesia

3. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

4. Badan Informasi Geospasial

5. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

IV. LEMBAGA NON STRUKTURAL 1. Komisi Pemilihan Umum RI

2. Badan Pengawas Pemilihan Umum RI

3. Komisi Aparatur Sipil Negara

4. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

JDIH

N A

wa

rds

20

20

I. PROVINSI BESAR ( Anggota > 40 ) 1. Jawa Barat

2. Jawa Tengah

3. Jawa Timur

II. PROVINSI MENENGAH ( Anggota 20 – 40 ) 1. Bengkulu

2. Kalimantan Selatan

3. Kalimantan Timur

III. PROVINSI KECIL ( Anggota < 20 ) 1. Bali

2. Sulawesi Barat

3. Kepulauan Bangka Belitung

JDIH

N A

wa

rds

20

20

• KABUPATEN 1. Banyuwangi

2. Tuban

3. Bandung

4. Garut

5. Buton

6. Sukoharjo

7. Sumedang

8. Karanganyar

9. Kubu Raya

10. Blora

JDIH

N A

wa

rds

20

20

• KOTA 1. Batam

2. Sukabumi

3. Bogor

4. Surakarta

5. Padang Panjang

• SEKRETARIAT DPRD 1. Sekretariat DPRD Kabupaten Bungo

2. Sekretariat DPRD Kota Batam

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Batang

4. Sekretariat DPRD Kabupaten Bima

5. Sekretariat DPRD Provinsi Lampung

• PERGURUAN TINGGI NEGERI / SWASTA 1. Universitas Pamulang

2. Universitas Sam Ratulangi

JDIH

N A

wa

rds

20

20

• Penghargaan Khusus 1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB

2. Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Bali

3. Dinas Komunikasi dan Informatika, Provinsi Jawa Timur

4. Pemerintah Provinsi Bali (JDIH 100 %)

5. Pemerintah Provinsi Jawa Timur (JDIH 100 %)

6. Kabupaten Banyuwangi (Layanan DIH bagi Penyandang

Disabilitas)

7. Kementerian Keuangan (Aplikasi JDIH Berbasis Android

Terbaik)

JDIH

N A

wa

rds

20

20

I. UNIT KERJA ESELON I 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM 2. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia 3. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

II. KANWIL KEMENKUMHAM BESAR ( Anggota > 40 ) 1. Aceh 2. Jawa Timur 3. Jawa Barat

III. KANWIL KEMENKUMHAM MENENGAH ( Anggota 20 – 40 ) 1. Jambi 2. Kalimantan Selatan 3. Kalimantan Tengah

IV. KANWIL KEMENKUMHAM KECIL ( Anggota < 20 ) 1. Kepulauan Riau 2. Kepulauan Bangka Belitung 3. DKI Jakarta

JDIH

N A

wa

rds

20

20

T E R I M A K A S I H