BAB I

PENDAHULUAN

Pemilu merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pemilu adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Melalui pemilu, rakyat Indonesia memilih para wakilnya yang akan berperan dalam penyelenggaraan bernegara dan dapat secara langsung memilih presiden dan wakil presiden yang akan memimpin jalannya Negara Indonesia.

Di Negara Indonesia, rakyatlah yang berkuasa karena Indonesia menganut prinsip atau asas kedaulatan rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat salah satunya diwujudkan dengan menyelenggarakan pemilihan umum. Apa itu kedaulatan? Mangapa bangsa Indonesia memilih menggunakan prinsip kedaulatan prinsip kedaulatan rakyat? Pada bab awal ini kita akan belajar bersama mengenai kedaulatan rakyat.

—————————————————————————————————————————

BAB II

MAKNA KEDAULATAN RAKYAT

2.1 Pengertian Kedaulatan

Istilah kedaulatan merupakan terjemahan dari kata sovereignty dalam bahasa Inggris, yang artinya kekuasaan tertingga. Kata kedaulatan sendiri berasal dari bahasa Arab, daulah yang artinya pemerintah. Kedaulatan berarti hak memerintah. Seseorang yang dianggap memiliki kekuasaan tertinggi atau memiliki hak memerintah dalam suatu negara maka dialah yang memiliki kadaulatan.

Jadi, pengertian kedaulatan tidak terpisahkan dari negara, sebab negara merupakan organisasi kekuasaan. Di dalam negara terdapat pemegang kedaulatan. Kedaulatan dalam negara mencangkup dua hal, yaitu :

1) Kedaulatan ke dalam, yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengatur segala kepentingan rakyat tanpa campur negara lain.

2)Kedaulatan ke luar, yaitu kedaulatan suatu negara untuk mengadakan hubungan atau kerja sama dengan negara-negara lain untuk kepentingan bangsa dan negara.

2.2 Jenis-jenis Kedaulatan

Kedaulatan yang sering kit abaca dan kita dengar adalah kedaulatan rakyat. Namun secara teori, terdapat beberapa jenis kedaulatan. Teori – teori tersebut adalah :

a. Teori Kedaulatan Tuhan

Teori kedaulatan tuhan merupakan teori paling awal yang membicarakan sumber dan siapa pemegang kedaulatan di negara. Menurut teori ini, kekuasaan di negara bersumber dari Tuhan. Negara, pemimpin, dan rakyat hanya menjalankan kekuasaan yang diamanatkan Tuhan di muka bumi. Semuanya harus tunduk kepada Tuhan. Contohnya, negara Jepang pada masa lalu.

Pada waktu itu, Jepang menganut teori kedaulatan Tuhan. Dewa Matahari dalam mitologi atau ketuhanan rakyat Jepang, dianggap sebagai sumber kehidupan. Kekuasaan juga berasal dari Dewa Matahari. Menurut pemahaman rakyat Jepang, Dewa Matahari menjelma pada diri kaisar dan keturunannya. Bendera Jepang bergambar matahari sebagai symbol kehendak Tuhan dalam praktik bernegara.

b. Teori Kedaulatan Raja

Menurut teori ini, raja atau pemimpin negara itulah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dapat bersifat mutlak, tidak terbatas, dan sewenang-wenang.

“Letat c’est moi”,slogan tersebut adalah semboyan raja Perancis pada masa Louis XIV, artinya, “Negara adalah saya”. Raja adalah penguasa mutlak yang tak dapat diganggu gugat. Ini yang disebut teori kedaulatan raja. Jadi, pemerintah Raja Louis XIV di Perancis adalah contoh penerapan teori kedaulatan raja.

c. Teori Kedaulatan Negara

Teori keadulatan negara berpandang bahwa kekuasaan tertinggi ada pada negara. Negara merupakan sumber kedaulatan. Konstitusi, hukum, dan rakyat tunduk pada kepentingan dan kekuasaan negara. Teori kedaulatan Negara umumnya, dianut oleh negara komunis.

Dalam teori ini, yang dianggap memiliki kedaulatan tertinggi adalah Negara. Negara berhak melakukan segala sesuatu yang menyangkut rakyatnya. Kedaulatan ini timbul bersama dengan berdirinya negara.

d. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat berpandang bahwa kekuasaan tertinggi di suatu Negara ada pada rakyat, bukan Tuhan, Raja, ataupun Negara. Rakyat adalah sumber kekuasaan negara. Penguasa atau penyelenggara negara hanyalah pelaksana dari pada apa yang diputuskan atau dikehendaki rakyat. Munculnya teori kedaulatan rakyat ini merupakan reaksi atas kedaulatan Tuhan, raja, dan Negara.

Teori ini mengajarkan bahwa pemilik sah kedaulatan adalah rakyat. Dari sini muncul istilah demokrasi. Dalam prinsip negara demokrasi atau kedaulatan rakyat ini, kekuasaan perlu dibatasi. Kemudian muncul ajaran Trias Politika yang membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga lembaga. Ketiga lembaga itu, adalah :

Legislatif, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang – undang.

Eksekutif, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang – undang.

Yudikatif, yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

e. Teori Kedaulatan Hukum

Teori kedaulatan hukum mengajarkan bahwa kekuasaan dibatasi oelh hukum. Ini berarti, hukum merupakan kadaulatan yang paling tinggi. Raja atau penguasa dalam menjalankan pemerintahannya harus sesuai dengan hukum. Baik hukum tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum dan undang – undang ini yang akhirnya dapat membatasi kekuasaan raja dan pemerintah.

Undang – undang atau hukum dasar pemerintahan disebut konstitusi dan pemerintahan yang menganut teori kedaulatan hukum disebut pemerintahan konstitusional.

2.3 Indonesia adalah Negara yang Berkedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan apakah yang dianut oleh bangsa Indonesia? Untuk dapat menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita lihat prinsip-prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945.

Ketentuan dalam UUD 1945 adalah seperti berikut ;

1. Pancasila keempat yang berbunyi “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”

2. Pembukaan UUD 1945 alenia IV yang berbunyi “…maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat…”

3. Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar.”

Berdasarkan prinsip – prinsip yang dianut oleh bangsa Indonesia tersebut, maka jelaslah bahwa negara Indonesia menganut teori kedaulatan rakyat. Di negara Indonesia, rakyatlah yang berdaulat, rakyatlah yang dianggap memiliki kekuasaan tertinggi di negara. Selanjutnya pelaksanaan prinsip kedaulatann rakyat dilaksanakan menurut ketentuan – ketentuan dalam UUD 1945.

—————————————————————————————————————————

BAB III

KEDAULATAN RAKYAT DAN PERANANNYA

3.1 Arti Penting Rakyat dalam Kehidupan Negara

Apa gunanya pemerintah atau penguasa tanpa adanya rakyat yang dikuasai? Keberadaan rakyat sangat penting di suatu negara dan merupakan salah satu unsur terbentuknya negara. Berdirinya suatu negara perlu  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya Rakyat2. Adanya Wilayah

3. Adanya Pemerintah

Dari tiga unsur itu, rakyatlah yang terpenting dalam negara. Rakyat merupakan suatu unsur utama pendukung negara. Tanpa adanya rakyat yang mendukung negara maka negara tidak akan terbentuk. Dengan adanya rakyat maka wilayah negara dapat diupayakan. Demikian pula halnya dengan pemerintah negara. Rakyat dapat membentuk pemerintah negara.

Bangsa Indonesia memilih prinsip pemerintahan yang berkedaulatan rakyat karena menyadari bahwa Proklamasi 17 Agustus 1945, yang mengantarkan kemerdekaan Indonesia, adalah kebulatan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang menghasilkan berdirinya negara Indonesia adalah pernyataan bersama seluruh rakyat Indonesia.

3.2 Perwujudan Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Prinsip kedaulatan rakyat perlu diwujudkan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 bahwa kedaulatan rakyat di Indonesia dilaksanakan menurut udang – undang dasar.

Adapaun beberapa perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat seperti tertuang dalam pasal – pasal UUD 1945 adalah sebagai berikut;

1. Dibentuknya lembaga – lembaga negara sebagai pelaksana prinsip kedaulatan rakyat atau lembaga – lembaga demokrasi. Lembaga tersebut merupakan badan perwakilan dari rakyat yang berdaulat, yaitu :

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

- Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

1. Adanya pemilihan presiden dan wakil presiden (pasal 6A UUD 1945)2. Adanya pemilihan anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD (pasal 22 E UUD

1945)

3. Dijaminnya hak – hak warga negara dan juga hak asasi manusia (pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945)

3.3 Pemegang Kedaulatan Rakyat dan Peranannya

Negara demokrasi sangat unik, di mana rakyat berkuasa sekaligus dikuasai, rakyat memerintah sekaligus diperintah. Rakyat bersedia diperintah karena pemerintah yang berkuasa pada dasarnya adalah pelaksanaan dari kedaulatan rakyat. Lembaga – lembaga negara merupakan organ dari negara demokrasi yang dibentuk dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan negara.

Menurut ketentuan UUD 1945 yang telah diamandemen, lembaga – lembaga negara di Indonesia meliputi:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat karena anggota MPR adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum.

MPR mempunyai tugas dan wewenang :

a. Mengubah dan menetapkan undang – undang dasar;

b. Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam  Sidang Paripurna MPR;

c. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah

presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;

d. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.

e. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabaila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat – lambatnya dalam waktu enam puluh hari;

f.  Memlih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis mas jabatannya selambat – lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;

g. Menetapkan peraturan tata tertib dank ode etik MPR

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Lembaga ini beranggotakan para wakil rakyat dari partai politik yang dipilih melalui pemilihan umum. Seluruh anggota DPR menjadi anggota MPR.

Fungsi DPR

a) Legislasi, yaitu membentuk undang – undang

b) Anggaran, yaitu menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara

c) Pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintah

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD terdiri atas wakil – wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD menjadi anggota MPR. Dengan adanya lembaga baru ini maka parlemen kita sekarang terdiri atas dua badan (bicameral), yaitu :

1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

2) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tugas dan wewenang DPD

a) Dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, serta berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

b) DPD ikut membahas rancangan undang – undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang – undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang – undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

d. Presiden

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

f. Mahkamah Agung (MA)

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

h. Komisi Yudisial (KY)

Berdasarkan teori Trias Politika, maka lembaga – lembaga negara tersebut dikelompokan dalam 3 kekuasaan, yaitu :

a. Kekuasaan Legislatif

b. Kekuasaan Eksekutif

c. Kekuasaan yudikatif

—————————————————————————————————————————–

BAB IV

PENUTUP

4.1 Rangkuman

- Kedaulatan atau sovereignty artinya kekuasaan tertinggi. Pemegang kedaulatan di suatu negara berarti sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu sekaligus menjadi sumber kekuasaan.

- Negara Indonesia manganut ajaran teori kedaulatan rakyat. Rakyat Indonesia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan sebagai sumber dari kekuasaan bagi penyelenggara bernegara.

- Kedaulatan rakyat di Indonesia diwujudkan dengan dibentuknya lembaga – lembaga pemegang kedaulatan rakyat, jaminan hak – hak warga negara, pembentukan partai politik, dan melaksanakan pemilihan umum.

Referensi :

Wijianto dan Siti Aminah Y. 2005. Kewarganegaraan ( Citizanship ). Jakarta: Piranti Darma Kalokatama.