Kebijaksanaan Perdagangan di bidang impor diartikan sebagai tindakan yang langsung atau tidak langsung yang akan mempengaruhi struktur, komposisi dan kelancaran usaha untuk melindungi atau mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri dan penghematan devisa.  Kebijaksanaan di bidang impor dapat dikelompokkan  menjadi kebijaksanaan tarif dan kebijaksanaan non tarif.

 

Salah satu bentuk hambatan perdagangan yang sampai saat ini masih banyak digunakan adalah hambatan perdagangan dalam bentuk tarif, terutama oleh negara-negara berkembang untuk melindungi kepentingan dalam negerinya.   Walaupun kesepakatan perdagangan telah ditanda tangani oleh negara-negara yang tergabung dalam World Tade Organisation (WTO), akan tetapi  praktek tarif masih banyak dilakukan, namun secara berangsur-angsur mulai diturunkan dan dikurangi, sehingga pada saat kesepakatan perdagangan bebas diberlakukan nanti (tahun 2010 bagi negara maju dan 2020 bagi negara berkembang) tidak ada lagi hambatan dalam arus perdagangan internasional.  Bagi Indonesia komoditas-komoditas yang masih dikenakan tarif yang tinggi  adalah untuk bahan-bahan komoditi pokok yang banyak dibutuhkan masyarakat, sedangkan untuk sebagian besar barang-barang industri tingkat tarif adalah nol atau tidak ada tarif.

Secara umum pengertian tarif adalah pungutan bea masuk yang dikenakan atas barang-barang yang melintasi batas pabean  suatu negara. Dalam pelaksanaannya, sistem atau cara pemungutan tarif bea masuk dapat dibedakan sebagai berikut:

 

a.  Tarif ad valorem (Ad Valorem Tariff)

Adalah pungutan yang didasarkan pada persentase ariff dikalikan nilai total barang yang di impor (biasanya harga c.i.f, cost, insurance, ariff), atau dirumuskan  menjadi :  Bea Masuk  =  % ariff X harga c.i.f. 

Misalnya harga c.i.f suatu barang adalah $1000 dan ariff ad velorem adalah 10 %, sedangkan Kurs rupiah terhadap dolar AS  saat itu adalah Rp 9000.  Maka  besarnya pungutan ariff adalah 10 % x $1000 x Rp 9000/$ = Rp 900.000

 

b.   Tarif Spesifik (Specific Tariff)

adalah pungutan yang didasarkan pada jumlah barang yang di impor, di Indonesia system tariff ini digunakan sebelum tahun 1991.  Misalnya bea masuk untuk :

     Semen         : Rp 3.000 per ton

     Sepatu         : Rp 15.000 per pasang

     Piring           : Rp 500 per lusin, dan sebagainya

 

c.   Tarif Campuran (Compound Tariff)

adalah gabungan kedua bentuk tarif diatas,  misalnya suatu barang dikenakan 10 % tarif ad valorem ditambah tarif spesific sebesar Rp 1000 per unit barang

           

Jenis tarif apapun yang digunakan, tujuan pokoknya adalah untuk melindungi pasar dalam negeri dari serbuan barang-barang impor.  Karena akibat langsung dari Pengenaan tarif adalah turunnya volume impor.  pengenaaan tarif akan menyebabkan naiknya harga barang-barang yang di impor.  Sedangkan produksi dalam negeri akan meningkat karena dengan kenaikan harga akan mendorong produsen dalam negeri meningkatkan produksinya.

Menurut tujuannya, kebijakan tarif bea masuk dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1.  Tarif proteksi, yaitu pengenaan tarif bea masuk yang tinggi untuk mencegah datau membatasi impor barang-barang tertentu.

2.  Tarif revenue, yaitu pengenaan tarif yang bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara.

 

Berdasarkan tujuan tersebut maka fungsi tarif bea masuk adalah sebagai berikut:

1.  Fungsi mengatur (regulerend), yaitu untuk mengatur perlin-dungan kepentingan ekonomi/industri di dalam negeri.

2.   Fungsi budgeter, yaitu sebagai salah satu sumber penerima-an negara.

3.   Fungsi demokrasi, yaitu penetapan tarif bea masuk melalui persetujuan DPR.

4.  Fungsi pemerataan, yaitu untuk pemerataan distribusi pen-dapatan nasional, misalnya dengan pengenaan tarif yang tinggi untuk barang-barang mewah.

 

a.  Efek Tarif bagi Negara Kecil

Dampak tarif bagi negara kecil dapat dianalisis dengan analisis statis parsial.  Namun terlebih dahulu perlu dipahami pengertian dari negara besar dan negara kecil.  Negara kecil yang dimaksudkan disini bukanlah kecil dalam arti geografis atau jumlah penduduk, tetapi kecil dalam artian negara-negara yang tidak dapat mempengaruhi harga dunia, atau hanya bertindak sebagai price taker (pengambil harga).  Misalnya negara Swiss walaupun kecil secara geografis, tetapi untuk pasaran arloji dunia negara  Swiss adalah negara besar, karena negara tersebut dapat mempengaruhi harga dan dapat bertindak sebagai penentu harga (price maker), sedangkan Indonesia yang secara geografis dan jumlah penduduknya besar adalah negara kecil dalam pasaran arloji.

Asumsi yang digunakan untuk menjelaskan efek tarif bagi negara kecil adalah ada dua negara yang berdagang dan kurva penawaran barang impor untuk negara kecil adalah elastis sempurna, artinya berapapun jumlah barang impor yang diminta  di dalam negeri adalah relatif kecil  terhadap barang yang tersedia di pasar dunia.  Gambar 2 dibawah ini secara grafis menjelaskan efek-efek  tarif bagi negara kecil.

Keterangan :

1)  Tanpa  perdagangan  internasional  (autarki), yaitu tidak ada ekspor dan impor, maka produksi  DN (Dalam Negeri) = Konsumsi DN = OQ0

2)    Setelah perdagangan internasional,  harga yang tejadi adalah Pd, kondisi ini mencerminkan kondisi perdagangan bebas. Akibatnya adalah :

Produksi DN turun menjadi OQ1 ;   Konsumsi DN  naik menjadi = OQ2 ;  maka untuk mencukupi kebutuhan konsumsi DN dilakukan impor sebesar Q1Q2

Penurunan produksi DN akan mengakibatkan industri dalam negeri mengalami kerugian karena penurunan produksi dari OQ0 menjadi OQ1, keadaan ini akan meningkatkan pengangguran tenaga kerja di DN. Untuk itu pemerintah memberikan proteksi dalam bentuk tarif dari P�dPt

3)     Maka tarif akan menimbulkan efek ekonomi sebagai berikut:

       Harga DN naik dari Pd ke Pt  (sebesar tingkat tarif) 

       Konsumsi DN  turun dari OQ2 menjadi OQ4

       Produksi DN naik dari OQ1 menjadi OQ3

       Impor turun dari Q1Q2 menjadi Q3Q4

       Penerimaan pemerintah sebesar segi empat C

       Biaya proteksi sebesar segitiga B dan D

       Redistribusi pendapatan dari konsumen ke produsen sebesar ruang A

         

Tabel 1

Ringkasan Efek Tarif Bagi Negara Kecil

   

Variabel Sebelum perdagangan Setelah perdagangan

Setelah tarif

Harga P�0 Pd Pt

Produksi Q0 Q1 Q3

Konsumsi Q0 Q2 Q4

Impor Nol Q1 Q2 Q3 Q4

Penerimaan Pemerintah

Nol Nol C

Surplus konsumen

E A+B+C+D+E+F E+F

Surplus produsen

F+A+G G G+A

Biaya tarif (cost of protection)

Nol Nol B+D

 

Jadi pengenaan tarif bagi negara kecil akan menyebabkan: a) harga yang dibayar oleh konsumen DN lebih tinggi dari harga yang diterima produsen LN sebesar tingkat tarif; b) produksi dalam negeri naik; c) konsumsi berkurang; d) impor berkurang; e) penerimaan pemerintah bertambah; f) surplus  konsumen berkurang; g) surplus produsen bertambah; dan h) adanya biaya untuk melakukan proteksi (cost of protection).  Dengan demikian Tarif akan menyebabkan menurunnya  kesejahteraan masyarakat. Kerugian ini akan berkurang apabila penerimaan tarif dikembalikan kemasyarakat dalam bentuk pengeluaran transfer

Suatu tarif disebut tarif yang melarang (prohibitive tariff) apabila tingkat tarif ditetapkan sedemikian tinggi dan mencapai harga  keseimbangan tanpa adanya perdagangan, atau dapat dikatakan dengan larangan impor

     

b.  Efek Tarif bagi Negara Besar

Pengenaan tarif bagi negara besar akan memberikan efek yang berbeda dengan efek pengenaan tarif bagi negara kecil.  Karena negara besar adalah negara besar adalah penentu harga dunia maka pengenaan tarif akan menyebabkan perubahan harga dunia.   Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat gambar dibawah ini.

 

  

dimana :

Dd  danSd   : kurva permintaandan penawaran dalam negeri

                       (domestic)

Dw dan Sw  : kurva permintaan dan penawaran dunia (world)

Swt               : kurva penawaran setelah tarif

 

Keterangan :

�       Keseimbangan awal terjadi pada saat harga PB, yaitu harga dalam negeri  = harga yang terjadi dalam pasar dunia.  Produksi DN adalah sebesar OQ1  dan konsumsi OQ2.  karena konsumsi DN lebih besar dari produksi DN maka negara tersebut mengimpor sebesar Q1Q2 = OQe

�      Apabila pemerintah mengenakan tarif untuk barang tersebut sebesar t, maka kurva penawaran dunia (industri impor) akan bergeser dari Sw menjadi Swt, sedangkan kurva permintaan dunia tidak berubah  Harga akan naik menjadi (PB + t) = PA, produksi DN naik sebesar Q1Q3, konsumsi DN berkurang sebesar Q2Q4, dan impor berkurang dari Q1Q2 menjadi Q3Q4. atau sama dengan OQt

�         Efek tarif bagi negara besar dan negara kecil pada prinsipnya adalah sama yaitu mengurangi kesejahteraan konsumen. Perbedaan pokoknya adalah pada besarnya penerimaan pemerintah.  Pada negara kecil beban tarif untuk membiayai pemasukan pemerintah ditanggung sepenuhnyaoleh konsumen DN, sedangkan bagi negara besar sebagian beban tarif untuk membiayai pemasukan pemerintah dikenakan pada negara lain atau negara pengekspor.  Pada Gambar harga naik dari PB menjadi PA yang lebih kecil dari besarnya tarif sebesar t.  Konsumen DN membiayai pemasukan pemerintah sebesar M1 sedangkan negeri pengekspor membayar sebesar M2

 

Kebijaksanaan perdagangan internasional dapat dibedakan atas kebijaksanaan perdagangan di bidang ekspor dan kebijaksanaan perdagangan di bidang impor. Kebijaksanaan di bidang ekspor diartikan sebagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang akan mempengaruhi struktur, komposisi dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara.  Pada umumnya kebijaksanaan perdagangan di bidang ekspor dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu kebijaksanaan ekspor di dalam negeri dan kebijaksanaan ekspor di luar negeri negeri. 

Kebijaksanaan ekspor di dalam negeri diantaranya adalah adalah: (1) kebijaksanaan perpajakan dalam bentuk keringanan, pengembalian pajak atau pengenaan pejak ekspor untuk barang-barang tertentu, misalnya pajak ekspor atas CPO (crude palm oil); (2) fasilitas kredit perbankan untuk mendorong  peningkatan ekspor barang-barang tertentu; (3) pelaksanaan tata lakasana ekspor yang relatif mudah atau tidak berbelit-belit; (3) pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor; (4) pembentukan asosiasi ekspor; (5) pembentukan kelembagaan seperti bounded warehause (Kawasan Berikat Nusantara), export procesing zone, pelabuhan bebas dan lain-lain; dan (7) larangan /pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor CPO oleh pemerintah, karena CPO merupakan bahan mentah untuk industri minyak goreng yang sangat dibutuhkan di dalam negeri.

Sedangkan kebijaksanaan ekspor di luar negeri diantaranya adalah berupa: (1) pembentukan International Trade Promotion Centre di berbagai negara, seperti di Jepang, Eropa dan Amerika Serikat ; (2) pemanfaatan fasilitas GSP (General System of Preferency), yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufakturing yang  berasal dari negara berkembang seperti Indonesia; (3) menjadi anggota asosiasi produser seperti OPEC, dan lain-lain.

Pada intinya Kebijaksanaan di bidang ekspor bertujuan untuk mengontrol arus ekspor, baik dalam bentuk mendorong atau menghambat ekspor.  Pada umumnya negara-negara

melakukan kebijaksanaan dibidang ekspor adalah untuk mendorong peningkatan ekspor, karena dengan makin besar ekspor akan berpengaruh  terhadap pendapatan nasional.  Kebijaksanaan yang mendorong ekspor akan meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas kesempatan kerja, peningkatan penerimaan devisa dan pengembangan teknologi.

Dalam Keseimbangan makro perekonomian terbuka, yang dirumuskan dengan: Y = C + I + G + (X - M),  apabila terjadi perubahan dalam arus pergangan internasional (X-M) akan berpengaruh terhadap pendapatan nasional (Y).  Jika ekspor (X) meningkat maka pendapatan (Y)  juga akan meningkat, karena itu kebijakan yang bertujuan untuk mendorong ekspor adalah kegiatan yang logis, karena secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan nasional (Y). Disamping itu kenaikan ekspor akan berpengaruh positif terhadap penciptaan kesempatan kerja.

Salah satu contoh kebijaksanaan yang mendorong ekspor yang dapat dikemukakan disini dan paling sering digunakan adalah subsidi ekspor, yaitu subsidi yang dibayarkan kepada produsen DN karena kegiatan ekspornya atau kepada konsumen di LN untuk mendorong ekspor.  Bentuknya dapat bermacam-macam seperti pemberian uang kas langsung, kredit murah (dengan harga murah dan dibawah harga pasar) dan penyediaan fasilitas tertentu yang sebenarnya tidak ada atau pengenaan pajak yang lebih rendah dari seharusnya.  Pemberian subsidi ekspor yang dijelaskan dengan bantuan gambar sebagai berikut;

 

 

         

Dalam perdagangan bebas harga yang terjadi adalah OP1. Dengan adanya subsidi ekspor oleh pemerintah akan mengakibatkan penawaran bergeser dari S menjadi S�.  Akibatnya jumlah produk yang diekspor akan naik dari OQ1 menjadi OQ2, dan harga dunia turun menjadi OP2.  Peningkatan produksi ini hanya terjadi apabila harga yang diterima produsen adalah OP3 sehingga selisih harga yang diterima produsen dengan harga yang sebenarnya terjadi di pasar dunia OP3�-OP2 (atau AB) merupakan subsidi yang diberikan pemerintah kepada eksportir.

Pemberian subsidi ekspor tentu tidak disukai oleh negara-negara yang menjual produk yang sama di pasar internasional karena pemberian subsidi jelas menyebabkan persaingan

tidak jujur (unfair trade).  Contohnya adalah protes dari Amerika Serikat terhadap produk tekstil Indonesia yang disebabkan pemberian subsidi ekspor yang berupa sertifikat ekspor.  Ketentuan GATT jelas-jelas melarang pemberian subsidi ekspor, khususnya produk-produk industri dan secara parsial untuk produk pertanian.

Disamping kebijakan untuk mendorong peningkatan ekspor, sering juga dijumpai kebijaksanaan yang bertujuan untuk menghambat ekspor.  Beberapa alasan  mengapa kebijakan ini diambil adalah:

a.  barang yang diekspor sangat diperlukan oleh konsumen DN, sehingga apabila barang ini diekspor dalam jumlah yang besar maka harga produk tersebut akan naik dan sulit diperoleh.  Jika barang tersebut merupakan barang kebutuhan pokok atau sebagai input bagi industri di dalam negeri sehingga akan menggangu jalannya perekonomian. Misalnya yang pernah dilakukan adalah pajak ekspor atas CPO, karena CPO merupakan bahan baku utama dalam pembuatan minyak goreng yang sangat dibutuhkan di dalam negeri

b.   mengurangi pengaruh inflasi dari LN, sehingga pengurangan ekspor dapat menekan turunnya harga

c.   dapat memperbaiki nilai tukar perdagangan (term of trade, TOT) apabila pangsa pasar dari ekspor negara tersebut cukup besar.  Pengendalian ekspor akan dapat meninggkatkan harga produk tersebut. Contoh yang jelas adalah  pengendalian produksi minyak dunia yang dilakukan oleh negara-negara OPEC

d.  sebagai senjata ekonomi untuk kepentingan politik luar negeri-nya, yaitu melakukan embargo produk-produk tertentu  tertentu  ke negara-negera tertentu. Misalnya embargo ekonomi oleh negara Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Iran, embargo peralatan militer oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia, dan lain-lain