OLEH:DIREKTUR PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN, BAPPENAS

DEFINISI DAN KARAKTERISTIK BERBASIS MASYARAKATBerbasis masyarakat masyarakat sebagai pengambil keputusan pada semua aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan sistem AMPL dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan sistem AMPL.

KarakteristikMasyarakat memutuskan pilihan teknologi, bentuk layanan, organisasi, mekanisme pendanaan dan bentuk pengaturan.Masyarakat bertanggungjawab pemeliharaan, pengaturan, mengatur organisasi pengelola, dan mendanai

PERSYARATAN DASARMasyarakat memiliki:Kemampuan mengelola mempunyai keahlian kemampuan membayarKeinginan mengelola adanya kebutuhan kesediaan membayar manfaat penerimaan teknologi, layanan

PERAN PEMERINTAHPeran tempat bertanya, bimbingan teknis, keuangan, menyediakan regulasi, dllKapasitas kemampuan berkomunikasi, fleksibel, mendorong dan memotivasi masyarakatKebutuhan peningkatan kapasitas (pelatihan)Paradigma lebih pada proses dan bukan target, lebih pada keberlanjutan dan bukan membangun fasilitas, pendekatan terpadu melibatkan semua pihak berkepentingan (pemerintah, LSM, swasta, masyarakat).

BENTUK DUKUNGAN

FungsiSkalaNasPropKabMasyKebijakanPeraturanKoordinasi Departemen dan donorStrategi dan PetunjukPemantauan Dukungan danaPeningkatan kapasitasPerencanaanPelaksanaanPengelolaan

Rural Water Supply and Sanitation, and Sector Project (RWSS)

PembelajaranKetika masyarakat tidak membutuhkan bukan menjadi bagian dari proses perencanaan dan pelaksanaantidak dilatih tidak berkeinginan berkontribusi baik untuk investasi awal maupun biaya pemeliharaan maka usaha pembangunan AMPL akan sia-sia Rural Water Supply and Sanitation, and Sector Project (RWSS)

Air Minum dan Penyehatan Lingkungan bukan prioritas bagi pemerintah dan legislatifTergambarkan pada alokasi dana yang sangat minim AIR MINUM DAN SANITASI TIDAK MENJADI PRIORITAS

MENGAPA BERBASIS MASYARAKATKekurangpahaman pemerintah (akan potensi masyarakat) karena fokus pada fasilitas (target oriented) daripada pelayanan (demand oriented) kurang dukungan politis Desentralisasi/otonomiPelayanan mendekat pada masyarakat sehingga peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia tetapi juga fasilitator, koordinator, dan pendukung

KEUNTUNGANSistem sesuai kebutuhanlayanan kebutuhan dan kemampuanketergantungan rendahsistem pembayaran dan iuran sesuai kemampuankemampuan masyarakat meningkatpemilikan aset milik masyarakat, hak kelolapengembangan selanjutnyakepercayaan meningkat

KERUGIANkomitmen masyarakat sementaradidominasi oleh elite pengaturan keuangan bermasalahkonflik antar pengelola dan pemerintah desaketergantungan pada fasilitator

IMPLIKASI BAGI PEMERINTAHPositifBeban tugas rutin pemeliharaan dan perbaikan, serta penagihan iuran berkurangKualitas perencanaan membaikKemampuan pelayanan membaikKetersediaan dana pembangunan sistem baru lebih banyakNegatifPsikologis kehilangan kekuasaan, statusButuh waktu yang lebih banyakStandarisasi pendekatan lebih sulitDukungan pelayanan lebih kompleks

(1) AIR SEBAGAI BENDA SOSIAL DAN BENDA EKONOMIGOAL

(2) PILIHAN YANG DIINFORMASIKAN SEBAGAI PENDEKATAN TANGGAP KEBUTUHAN

(3) PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGANUpaya Peningkatan Kualitas Hidup masyarakatUpaya Pelestarian LingkunganPEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

(4) PENDIDIKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHATKesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat yang rendahKesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat yang tinggi

(4) KEBERPIHAKAN PADA MASYARAKAT MISKINKetika air dan sanitasi tidak tersedia maka masyarakat miskin yang paling menderita Memenuhi kebutuhan masyarakat miskin terhadap air minum dan sanitasi menjadi pintu masuk peanggulangan kemiskinan

(6) PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

(7) AKUNTABILITAS PROSES PEMBANGUNANKeterbukaan dan pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan merupakan bagian penting dari keberlanjutan.

(8) PERAN PEMERINTAH SEBAGAI FASILITATORMemberikan bimbingan teknis dan non teknis yang terus menerus yang sifatnya memberikan dorongan dan memberdayakan masyarakat

Melalui mekanisme perwakilan yang demokratis serta mencerminkan dan merepresentasikan keinginan dan kebutuhan mayoritas masyarakatPelibatan masyarakat secara aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana(9) PERAN AKTIF MASYARAKAT

(10) PELAYANAN OPTIMAL DAN TEPAT SASARAN

(11) PENERAPAN PRINSIP PEMULIHAN BIAYATUJUAN:Masyarakat dapat memperkirakan kemampuan pembiayaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana agar pembangunan dapat berkelanjutan