Upload
buithu
View
232
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Disampaikan Dalam Rangka:
Rapat Koordinasi Awal Provinsi Kegiatan PISEW 2018
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KEBIJAKAN UMUM PISEW TA. 2018
LATAR BELAKANG PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
NAWACITA
KE-3 : Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan
memperkuat daerah-daerah dan desa, dalam kerangka
Negara Kesatuan.
KE-6 : Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya
Saing di Pasar Internasional Sehingga Bangsa Indonesia
dapat Maju dan Bangkit Bersama Bangsa-bangsa Asia
Lainnya.
KE-7 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik.
RPJMN
2015-2019
Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum sesuai dengan kondisi
geografis Desa
Penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi
masyarakat Desa
Pembangunan Sumber Daya Manusia, peningkatan
Keberdayaan, dan pembentukan Modal Sosial Budaya Masyarakat
Desa
Penguatan Pemerintahan Desa
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Berkelanjutan, serta Penataan Ruang Kawasan Perdesaan
Pengembangan ekonomi kawasan perdesaan untuk mendorong
keterkaitan desa-kota
RENSTRA CIPTA KARYA
2015-2019
Meningkatnya kualitas
permukiman di 78.384 Ha
daerah perdesaan
KEGIATAN
DIREKTIF
Direktif Kemitraan
Direktif Presiden
TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
TUJUAN PROGRAM :
Menyediakan atau Meningkatkan infrastruktur dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah
SASARAN PROGRAM:
1. Terbangunnya infrastruktur dasar skala kewilayahan, yang dapat berupa: • Infrastruktur transportasi; • Infrastruktur air minum dan sanitasi; • Infrastruktur penunjang produksi pertanian dan industri; dan • Infrastruktur peningkatan prasarana pendukung pemasaran pertanian,
peternakan, perikanan, industri dan pendukung kegiatan pariwisata;
2. Meningkatnya kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
3. Mendayagunakan sumber daya dan tenaga kerja lokal dalam pembangunan.
KEBIJAKAN PISEW PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
Melaksanakan pengembangan kawasan perdesaan, berupa kegiatan yang meliputi :
Pengembangan Potensi Lokal (sektor kelautan dan perikanan, pertanian, perkebunan, peternakan, pariwisata, dan industri;
Peningkatan kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan infrastruktur kawasan permukiman;
Peningkatan peran aktif/partisipasi masyarakat dan pelaku usaha; dan
Peningkatan peran kelembagaan lokal/daerah.
KOMPONEN KEGIATAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
PENINGKATAN KEMAMPUAN MASYARAKAT
serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri pengkajian dan inventarisasi program di desa-desa dalam kawasan/kecamatan terpilih, pemetaan potensi dan permasalahan, serta kebutuhan pengembangan kawasan terpilih;
PENINGKATAN KEMAMPUAN KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA
Pada pemerintah kabupaten, kecamatan, dan pelaku lokal lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan PISEW, agar mampu menciptakan situasi yang kondusif dan sinergi yang positif dalam menyusun rencana pengembangan kawasan terpilih;
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KAWASAN
Komponen pembangunan infrastruktur kawasan merupakan hasil dari proses dua komponen kegiatan diatas, yang diharapkan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi wilayah.
1 2
3
INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN PISEW PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
• Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menyusun rencana pembangunan kawasannya
• Meningkatnya layanan infrastruktur kawasan potensial perdesaan
• Meningkatnya kemampuan pelaksana dalam pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
Indikator Kinerja
(output)
• Mendukung upaya penurunan biaya produksi
• Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kawasan potensial
Indikator Dampak
(outcome)
KRITERIA KEGIATAN
1. Berorientasi pada pengembangan wilayah atau merupakan penghubung antara wilayah
2. Diusulkan melalui pertemuan kecamatan, dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan APBD
3. Mengutamakan keterlibatan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pengangguran yang memiliki kapasitas sesuai dengan jenis pekerjaan
4. Pelaksanaan pekerjaan tidak boleh dialihkan kepada pihak ke tiga/ jasa/perusahaan kontraktor
5. Menggunakan teknologi tepat guna yang dapat dikerjakan masyarakat
6. Mengutamakan penggunaan material / sumber daya setempat
7. Lahan untuk pembangunan telah tersedia
8. Dapat dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat
9. Memperhatikan kepentingan penyandang disabilitas dan lansia
10. Bantuan diberikan kepada masyarakat lokasi sasaran melalui kelembagaan antar desa yang secara generik disebut Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD
Pemberdayaan Pelaku Usaha Masyarakat
Sinkronisasi Kebijakan dan
Program
Penyediaan Infrastruktur
Terkait PISEW
Pengembangan Potensi Lokal
Penguatan Kelembagaan Pengelola PISEW
Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah
(PISEW)
Pengembangan Ekonomi Lokal
Penyediaan Lapangan Pekerjaan
Pengurangan Pengangguran
Peningkatan Pendapatan
Pertumbuhan Ekonomi Kawasan
STRATEGI PENGEMBANGAN PISEW PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
Desa Penyangga
Desa Penyangga
Desa Pusat
Desa Sekitar
Desa Sekitar
Desa Sekitar
Desa Pusat Pertumbuhan Desa Penyangga Delineasi Kawasan PISEW
1
Kab/Kota
2
Kecamatan
Kawasan terpilih :
Desa Seloharjo sebagai pusat kawasan dan Desa Panjangrejo dan Srihardono sebagai desa penyangga kawasan
Terdiri dari 1 lokasi desa sebagai Pusat Pertumbuhan dan 1-2 lokasi Desa sebagai
Penyangga Kawasan
PENDEKATAN LOKASI KEGIATAN
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
ALOKASI KEGIATAN PISEW TA. 2018
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
Lokasi PISEW TA.2018
• ditetapkan oleh Keputusan Menteri PUPR No: 242/KPTS/M/2018 Tanggal 19 Maret 2018 tentang “Penetapan Lokasi Serta Besaran Bantuan Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah TA.2018”,
• berjumlah 900 Kecamatan, pada 33 provinsi.
Alokasi Dana PISEW TA 2018
• Belanja Barang Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat (BPM) dengan alokasi Per-Kecamatan Rp. 600 Juta,
• Total anggaran Rp. 540 Miliar.
STRUKTUR ORGANISASI KEGIATAN PISEW PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
Ditjen Cipta Karya
DirektoratPKP
Subdit PKP Perdesaan
Satker/PPK Pusat
Tim Pelaksana Provinsi
Satker/PPK Provinsi
Tim Pelaksana Kabupaten
Tim Pelaksana Pusat
Konsultan Teknis Pengendalian PISEW
Tenaga Ahli Provinsi
Fasilitator Masyarakat
KEMENTERIAN PUPR
PEMERINTAHPROVINSI
PEMERINTAHKABUPATEN
PEMERINTAHKECAMATAN
Badan Kerjasama Antar Desa
Asisten Tenaga Ahli Provinsi
TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
SOSIALISASI NASIONAL
• SE Dirjen tentang Petunjuk Teknis
• Kepmen Lokasi
• Revisi DIPA
RAKORWAL PROVINSI
•Pembentukan Tim Pelaksana Provinsi dan Kabupaten
•Rekruitmen Konsultan Pendamping
•Pelatihan
PERTEMUAN KECAMATAN
•Pembentukan BKAD
•Survey Kawasan
•Profil kawasan
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
• PPK dengan BKAD
• Dokumen Perencanaan
• DED dan RAB
PELAKSANAAN KONSTRUKSI
• Pencairan I 40%
• Pencairan II 30% fisik 25%
• Pencairan III 30% fisik 50%
SERAH TERIMA
• Pekerjaan fisik 100%
• Pertemuan Kec. II
• Pemeriksaan pekerjaan oleh TPProv.
Jan-Apr Apr-Mei Mei-Juni Jun-Jul Jul-Okt Okt-Des
PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
Nilai pagu bantuan sebesar Rp. 600 juta per kecamatan dan Biaya Admnisitrasi dan operasional BKAD sebesar Rp.10. juta, PPN TIDAK DIPUNGUT.
3
Analisa Harga Satuan Pekerjaan selain rujukan Permen PUPR no 28 28/PRT/ M/2016, juga DAPAT MENGGUNAKAN ANALISIS HARGA SATUAN LAINNYA seperti AHSP-SNI, analisa BOW, analisa K Bina Marga dan harga satuan setempat yang telah dilegal oleh kepala daerah.
2
Tim Pelaksana Provinsi DIUSULKAN ATAS NAMA KEPALA DAERAH dan ditetapkan melalui surat keputusan satuan kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Provinsi.
1
Pokok-
Pokok
Perbaikan
Dokumen perikatan dengan BKAD menggunakan istilah “PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)”
4
PENYEMPURNAAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
Tenga pelaksanaan konstruksi mengutamakan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan pengangguran yang MEMILIKI KAPASITAS SESUAI JENIS PEKERJAAN yang akan dilaksanakan.
7
Unit Pelaksana Kegiatan di BKAD yang diketuai oleh Orang yang BERPROFESI TUKANG yang memiliki kemampuan untuk membaca gambar dan mengetahui pelaksanaan konstruksi.
6
BKAD cukup di CATATKAN di NOTARIS setempat dan terdaftar di Bapermas atau SKPD lainnya di Kabupaten.
5
PENYEDERHANAAN PENANDATANGANAN, laporan yang bersifat harian , khususnya Lampiran III Format III.23 , Format III.24, Format III.26 dan Format III.27
8
Pokok-
Pokok
Perbaikan
JENIS INFRASTRUKTUR
Pembangunan Jembatan Konstruksi
Sederhana
(Gantung, Jembatan Beton, Kayu);
2
Jalan Poros Desa, Jalan Lingkungan, Jalan usaha tani; 1
Infrastruktur Kelautan dan Perikanan
(Tambatan Perahu, Penjemuran Ikan) 3
Irigasi Perdesaan; 4
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018
Jenis Infrastruktur (Lanjutan)
Prasarana Air Bersih dan Sanitasi (Instalasi
Pengelolaan Air Sederhana (IPAS), Drainase
Permukiman dan Limbah
6
Sarana Pemasaran Pertanian, Peternakan, Industri, dan Pendukung Kegiatan Pariwisata
(Pasar Desa, Sub Terminal Agribisnis, Prasarana Pariwisata);
5
PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR
SOSIAL EKONOMI
WILAYAH (PISEW)
TA.2018