Upload
n4ni
View
249
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Kebijakan Nakes Jabar
Citation preview
KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
Disampaikan oleh:
Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kes
Bandung - Jawa Barat, 31 Maret 2011
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATANKEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2011
1
Permasalahandalam RPJMN dan Renstra Kemkes 2010-
2014, antara lain adalah :
PENDAHULUAN (1)
I. RPJMN & RENSTRA 2010-2014
1. Belum terpenuhinya jumlah dan jenis tenaga kesehatan2. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan3. Belum memadainya mutu tenaga kesehatan4. Kurangnya dukungan manajemen & regulasi dalam pengembangan
dan Pemberdayaan SDM kes .
2
VISIMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
RPJMN 2010 - 2014
8 FOKUS PRIORITAS NASIONAL
BIDANG KESEHATAN
1. Peningkatan KIA & KB
2. Perbaikan gizi masyarakat
3. Pengendalian penyakit menular & tidak menular dan kesling
4. Pemenuhan SDM Kesehatan
5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, safety, mutu, penggunaan obat/makanan
6. Jamkesmas
7. Pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana dan krisis
8. Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier
7 PRIORITAS REFORMASI KESEHATAN1. Jamkesmas2. Pelayanan Kesehatan di Daerah Tertinggal
Perbatasan dan Kepulauan (DTPK)3. Ketersediaan Obat 4. Reformasi Birokrasi 5. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 6. Penangananan Daerah Bermasalah
Kesehatan (PDBK)7. Rumah Sakit Indonesia Kelas Dunia (World
Class Hospital)
MDGs 2015
Relevansi Terhadap Fokus Prioritas dan
Reformasi Kesehatan
3
ARAH BANGKES JANGKA PANJANG (2005-2025)
4
NO INDKT 2009 2025
1 UHH 69 73,7
2 IMR 32,3 15,5
3 MMR 262 74
4 KR GIZI 26 9,5
TUJUANBANGKES
SASARANU
PAYA
PO
KOK
1. Bangnas wawasan kes.
2. Pemberdayaan Mas & daerah
3. Pengem-bangan upaya & pembiaya-an kes.
4. Pengem-bangan & pember-dayaan SDM-Kes
STRATEGI
VISI DAN MISI RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN 2010-2014
5
MENCIPTAKAN TATA KELOLA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
VISIMASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN
MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT, MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, TERMASUK SWASTA DAN MASYARAKAT MADANI.
MELINDUNGI KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN MENJAMIN TERSEDIANYA UPAYA KESEHATAN YANG PARIPURNA, MERATA, BERMUTU DAN BERKEADILAN
MENJAMIN KETERSEDIAAN DAN DAN PEMERATAAN SUMBER DAYA KESEHATAN
Arah pembangunan yang disepakati secara global dalam MDGs meliputi:
Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
Mencapai pendidikan dasar untuk semua orang
Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
Menurunkan angka kematian anak
Meningkatkan kesehatan ibu
Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
Memastikan kelestarian lingkungan hidup
Membangun kemitraan global untuk pembangunan
II. MDGS
PENDAHULUAN (2)
6
SETIAP ORANG BERHAK HIDUP SEJAHTERA LAHIR DAN BATIN, BERTEMPAT TINGGAL DAN
MENDAPATKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK DAN SEHAT SERTA BERHAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN
TERSEDIANYA TENAGA KESEHATAN YANG MENCUKUPI BAIKJUMLAH MAUPUN JENISNYA, TERDISTRIBUSI SECARA ADIL
DAN MERATA, SERTA BERKUALITAS
KESEHATAN HAK FUNDAMENTAL SETIAP PENDUDUK
UUD 1945
UU 36/2009KESEHATAN
UU 44/2009RS
UU 29/2004PRAK.DOK
LANDASAN HUKUM PPSDM-K
PPPER/KEPPRESPER/KEPMEN
UU 322004PEM.DA.
UU 17/2005RPJP-N
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN
8
PASAL 16:Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan
sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan
yang setinggi-tingginya
SUMBERDAYA
TENAGA KESEHATAN
FASILITAS YANKES
PERBEKALAN KESEHATAN
TEKNOLOGI & PRODUK TEKNOLOGI
UU NO 36/2009 TENTANG KESEHATAN, PASAL 21
9
Ps 21 ayat (1) :Pemerintah mengatur perencanaan, Pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu nakes dalam rangka penyelenggaraan yankes
Ps 21 ayat (2) :Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan mutu nakes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah
Ps 21 ayat (3):Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan UU
UU NO 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT
10
Ps 5 : RS mempunyai fungsi (c):Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
Ps 7 ayat (1) :RS harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan
Ps 12 ayat (1) :Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Ps 7 ayat (1) yaitu : RS harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen RS dan tenaga non kesehatan.
UU NO 44/2009 TENTANG RUMAH SAKIT
11
Ps 13 ayat (2):Tenaga kesehatan tertentu yang bekerja di RS wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Ps 13 ayat (3):Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di RS harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan RS, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien
Ps 14 ayat (1):RS dapat mempekerjakan tenaga kesehatan asing sesuai dengan kebutuhan pelayanan
KEGIATAN DAN INDIKATOR KEGIATAN PPSDM KESEHATAN 2010-2014
(RENSTRA KEMENKES 2010-2014)
Perencanaan dan pendayagunaan SDM Kes
1. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK 7020 orang
2. Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif 4850 orang
3. Jumlah standar ketenagaan di fasilitas pelayanan kesehatan 20 buah
4. Jumlah nakes yang didayagunakan di dalam dan luar negeri 10.500 orang
5. Jumlah kab/kota yang mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDMK sebanyak 105 kab/kota
12
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
TINGKAT PELAYANAN JENIS PELAYANAN
Nasional Provinsi Kabupaten/Kota Kecamatan Desa
Pelayanan Regulator Administrator Pemberdayaan
Masyarakat Pendidik Peneliti
UPAYA POKOK DALAM SUB SISTEM SDM-KES
14
PERENCANAAN
PENGADAAN
PENDAYAGUNAAN
PEMBINAAN & PENGAWASAN
SUB SISTEM
SDM-KES
PERENCANAAN SDM-KESEHATAN
16
Penyusunan rencana kebutuhan, memperhatikan kebutuhan SDMK yang diutamakan untuk upaya kesehatan
Penguatan para Perencana SDM Perencanaan melalui peningkatan dan
pemantapan keterkaitannya dengan pengadaan, pendayagunaan, serta binawas
Peningkatan sistem informasi
ISU POKOKPERENCANAAN KEBUTUHAN NAKES
17
Kemampuan perencanaan kebutuhan nakes masih perlu ditingkatkan
Belum ada perencanaan kebutuhan nakes yang menyeluruh dan rinci secara nasional
Belum didukung dengan data/informasi sdm kesehatan
Inpres 3/2010
RENCANA PENGEMBANGAN PERENCANAAN NAKES
18
Kebutuhan nakes disusun dalam kerangka penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Didukung kebutuhan nakes untuk manajemen kesehatan di berbagai jenjang pemerintahan.
Pengembangan Metoda Perencanaan Nakes Disusun dengan kemitraan pemerintah (pusat
dan daerah) secara lintas sektor dan masyarakat termasuk swasta.
Pengembangan sistem informasi SDM Kesehatan
RENCANA PENGEMBANGAN PERENCANAAN NAKES
19
Kebutuhan nakes disusun dalam kerangka penyelenggaraan SPM Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.
Didukung kebutuhan nakes untuk manajemen kesehatan di berbagai jenjang pemerintahan.
Pengembangan Metoda Perencanaan Nakes Disusun dengan kemitraan pemerintah (pusat
dan daerah) secara lintas sektor dan masyarakat termasuk swasta.
Pengembangan sistem informasi SDM Kesehatan
Membantu daerah untuk mewujudkanrencana penyediaan dan kebutuhan
SDM kesehatan
tentangPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
SDM KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KAB / KOTA SERTA RUMAH SAKIT
tentangPEDOMAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
SDM KESEHATAN DI TINGKAT PROPINSI, KAB / KOTA SERTA RUMAH SAKIT
Perencanaan kebutuhan SDM pada tingkat institusi.
Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan di tingkat institusi ini bisa dihitung dengan
menggunakan metode :
Daftar susunan pegawai (DSP) (“authorized staffing list”), atau
WISN ( workload indicator staff need ).
Perencanaan SDM kesehatan pada kelompok ini ditujukan pada perhitungan kebutuhan SDM kesehatan untuk
memenuhi kebutuhan sarana pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, poliklinik dll.nya.
Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan pada tingkat wilayah
Perencanaan kebutuhan SDM kesehatan pada tingkat wilayah
Perencanaan disini dimaksudkan untuk menghitung kebutuhan SDM kesehatan berdasarkan kebutuhan wilayah (Propinsi, atau Kabupaten/Kota)
Metode yang akan dipakai disini adalah :• Metode ratio : ratio nakes dan jumlah penduduk• metode skenario / proyeksi dari WHO. Model ini
merupakan penyederhanaan dari model yang telah dirancang oleh WHO menggunakan simulasi komputer. Metode ini bisa dilakukan dengan membuat proyeksi ke depan mengenai sarana pelayanan kesehatan (Rumah Sakit dan Puskesmas) atau bisa juga dengan menggunakan proyeksi program pembangunan kesehatan.
25
Rasio per 100.000
pendudukJumlah
Rasio per 100.000
pendudukJumlah
Rasio per 100.000
pendudukJumlah
1 Dokter Spesialis 9 21.073 12,00 29.452 28,00 76.622 2 Dokter Umum 30 70.242 48,00 117.808 112,00 306.490 3 Dokter Gigi 11 25.755 11,00 26.998 11,00 30.102 4 Perawat 158 369.940 158,00 387.785 158,00 432.369 5 Bidan 75 175.605 75,00 184.075 75,00 205.239 6 Perawat Gigi 16 37.462 16,00 39.269 16,00 43.784 7 Apoteker 9 21.073 12,00 29.452 28,00 76.622 8 Asisten Apoteker 18 42.145 24,00 58.904 56,00 153.245 9 SKM 8 18.731 12,00 29.452 28,00 76.622
10 Sanitarian 10 23.414 15,00 36.815 35,00 95.778 11 Gizi 18 42.145 24,00 58.904 56,00 153.245 12 Keterapian Fisik 4 9.366 6,00 14.726 14,00 38.311 13 Keteknisan Medis 6 14.048 9,00 22.089 21,00 57.467
870.999 1.035.729 1.745.896
Tahun 2025
No Jenis Tenaga
Tahun 2010 Tahun 2014
1. Perhitungan untuk tahun 2014a. Pada tahun 2014 sasaran pencapaian UHH adalah 72 tahun.b. Dengan mengacu kepada Vietnam yang telah mencapai UHH 72 tahun
2. Perhitungan untuk tahun 2025c. Pada tahun 2025 sasaran pencapaian UHH adalah 73,7 tahun.d. Dengan mengacu kepada China yang telah mencapai UHH 74 tahun
RENCANA KEBUTUHAN DAN GAMBARAN PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN S/D TAHUN 2014 DI INDONESIA
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (DR.SP)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010
(KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (DRU)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010
(KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (DRG)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010
(KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (KEPERAWATAN)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010
(KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (SANITARIAN)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010
(KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (SKM)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010
(KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (SKM)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010
(KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (APOTEKER)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010
(KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (ASS APOTEKER)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010
(KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (KETEKNISIAN MEDIS)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010 (KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
KEBUTUHAN NAKES STRATEGIS (KETERAPIAN FISIK)
BERDASARKAN PEMETAAN INPRES 3/2010 (KEADAAN 30 SEPTEMBER 2010)
Sesuai Standar per 100.000 penduduk Kurang Sangat Kurang
PENGADAAN SDM KESEHATAN
38
Standar pendidikan mengacu pada standar pelayanan dan standar kompetensi yang didukung etika profesi
Pemerintah bertanggung jawab mengatur pendirian institusi dan pembukaan program pendidikan nakes
Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi
Penyelenggaraan pendidikan nakes harus memenuhi akreditasi sesuai peraturan perundangan
Kompetensi nakes harus setara dengan kompetensi nakes di dunia internasional
ISU POKOKPENGADAAN TENAGA KESEHATAN
Peran lintas Kementerian Belum semua jenis tenaga yang dibutuhkan ada
pendidikannya (promkes, surveilance dll) Distribusi institusi pendidikan tidak merata Rendahnya kualitas lulusan Tidak jelasnya peran Dinas Kesehatan Propinsi Belum adanya sistem untuk menilai kompetensi
lulusan sesuai dengan kebutuhan Belum tuntasnya pengaturan antara pengadaan
dengan kebutuhan Peran kolegium / organisasi profesi
RENCANA PENGEMBANGAN PENGADAAN NAKES
40
Pengembangan Institusi Pendidikan Nakes sesuai kebutuhan, termasuk tenaga pendidik
Pengembangan sistem perizinan Institusi Pendidikan Nakes
Pengembangan Akreditasi Institusi Pendidikan Nakes
Pengembangan badan regulator profesi dalam upaya peningkatan mutu nakes
JUMLAH PESERTA PPDS/PPDGS KEMENKES BERDASARKAN BIDANG SPESIALIS DASAR, PENUNJANG DAN
SPESIALISASI LAINNYA SAMPAI DENGAN TH 2010
STANDAR PELAYANAN DAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
Nasional S1/S2/S3
Provinsi D4/S1
Kab/Kota D3/D4
Kecamatan SMK, D1
PENGEMBANGAN JENIS NAKES
• PP32• Entomolog, Epidemiolog, Surveilans, dllYankes• PPNS• PengawasRegulator
•SKM, Mkes, MPH, MARS, dllAdministrator
•Kader, JuruPeningkatan Peran Serta Masyarakat (PPSM)
•Dosen, WidyaiswaraTenaga Pendidik
•Researcher,dllTenaga Peneliti
PRINSIP PENDAYAGUNAAN Memperhatikan prioritas daerah pendayagunaan tenaga
kesehatan Memperhatikan pembagian kewenangan antara Pusat dan
daerah Memberdayakan seluruh komponen masyarakat termasuk
pihak swasta Memperhatikan prinsip2 PPSDMK yakni:
1) adil dan merata serta demokratis; 2) kompetensi dan berintegrasi; 3) obyektif dan transparan; 4) hierarki dalam SDMK
50
KEBIJAKAN DISTRIBUSI TENAGA KESEHATAN DI DTPK
UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN AKSES YANKES YANG BERMUTU DI DTPK.
BERTUJUAN MENINGKATKAN KEBERADAAN DAN RETENSI NAKES DI DTPK
ADA PEMBAGIAN PERAN YANG JELAS ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH NOTA KESEPAHAMAN : SASARAN LOKASI, RENCANA KEBUTUHAN, PENYEDIAAN INSENTIF, SARANA PRASARANA DAN FASILITAS PENDUKUNG LAINNYA.
SASARAN : 101 PUSKESMAS DTPK DAN 35 RSUD DTPK
51
KEBIJAKAN PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN LUAR NEGERI
Sebagai kebijakan ALTERNATIF dalam dalam rangka optimalisasi pemanfaatan tenaga kesehatan
Memperhatikan asas saling menguntungkan baik antara Indonesia dengan negara lain yang menjadi mitra maupun antara tenaga kesehatan dengan pihak yang mendayagunakan tenaga kesehatan tersebut.
52
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
A. CARA PENDAYAGUNAAN NAKES :
● TEMPORER:
– Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan:
Penempatan Residen senior, PPDS Jenjang 1, Nakes
Diploma 3
● SEMI PERMANEN:
– Pengangkatan dr/drg/Bidan PTT (Pusat dan daerah)
– Detasering: Sister Hospital
● PERMANEN:
– Pengadaan CPNS (Pusat dan daerah)
B. PRIORITAS DTPK ( MELALUI PENUGASAN KHUSUS)
C. PENGEMBANGAN POLA KARIR
FasyanKes Pem
P’abdian
kttn
TUBELPPDS/DGS
J1+J2
S2
Dinkes Prop/Ka
b/KotKemkes
/Kem. lain
Proms
Pegawai pemerintah
INTERNSIP
TdkLulus
FasyankesPem
Fasyankesswasta
Melanjutkan
Pendidikan
Sektor Kes Non YankesSektor Non Kes
Swasta
Lulus
1. Kontrak dimuka Jpj (2-3 th)
2. Kontrak Jm (1-2 th)
3. Kontrak Jpd (6 bl – 1 th)
L
RENCANA PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
PEMBINAAN & PENGAWASAN SDMK
56
Binwas praktik dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, internship dan pemberian lisensi
Binwas dalam bentuk penghargaan dilakukan melalui sistem karir, penggajian dan insentif / Sistem Remunerasi
Binwas dalam bentuk sanksi dilakukan melalui sanksi administrasi & pidana dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga yang bersangkutan
Pendirian MTKI/MTKP
ISU POKOK BINAWAS NAKES
57
Peran daerah Peran organisasi profesi Uji kompetensi Internship Registrasi Lisensi MTKI - MTKP Sistem Remunerasi Sistem Imbalan dan Sanksi
RENCANA PENGEMBANGAN BINAWAS NAKES
58
Pengembangan pengetahuan, keterampilan dan Perilaku Nakes
Peningkatan mutu pelayanan kes masyarakat
Pengembangan Organisasi Profesi Pengembangan Sistem Remunerasi Pengembangan Sistem Imbalan dan
Sanksi
RENCANA PENGEMBANGAN BINAWAS NAKES
59
Pengembangan pengetahuan, keterampilan dan Perilaku Nakes
Peningkatan mutu pelayanan kes masyarakat
Pengembangan Organisasi Profesi Pengembangan Sistem Remunerasi Pengembangan Sistem Imbalan dan
Sanksi