Upload
dwiiastuti
View
180
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
REGULASI -2 TERKAIT TENAGA KESEHATAN
L. Ratna Kartika
ARAH PEMBANGUNAN KESEHATAN Agenda: MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
PENINGKATAN KUALITAS SDMPeningkatan Akses Masyarakat terhadap Layanan Kesehatan yang Berkualitas(Perpres No. 7/2005)2
PEMBANGUNAN KESEHATAN
3
GRAND STRATEGIMenggerakkan & memberdayakan masyarakat untuk hidup sehat. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas Meningkatkan sistem surveilans, monitoring dan informasi kesehatan Meningkatkan pembiayaan kesehatan
4
INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN KESEHATAN (WHO)
80% DITENTUKAN SDM KES , SELAIN PEMBIAYAAN
5
TENAGA KESEHATANPUNYA PERAN PENTING AGAR UPAYA KESEHATAN HASILKAN DAMPAK POSITIF TERHADAP DERAJAD KESMAS.
UNTUK DUKUNG ITU , MAKA NAKES PERLUMiliki pengetahuan Skill yang memadai Pengabdian yang tinggi sesuai dengan bidangnya
DEFINISI NAKES TIAP ORANG YG ABDIKAN DIRI DALAM BIDANG KES MILIKI PENGETAHUAN &/ KETRAMPILAN MELALUI PENDIDIKAN DI BIDANG KES UNTUK JENIS TTT PERLUKAN KEWENANGAN UNTUK LAKUKAN UPAYA KESEHATAN (PS 1 PP NO 32/1996)
KRITERIA NAKES
(1)
TENAGA TSB ABDIKAN DIRI DI BIDANG KES. MISAL:SEORANG DOKTER , APOTEKER/ PERAWAT YG BARU TAMAT PENDIDIKAN & BLM LAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG KESBLM BISA DISEBUT NAKES SEORANG ALUMNI PENDIDIKAN KES YG ABDIKAN DIRI DALAM BIDANG YG NON KESEHATANBUKAN LAGI SEBAGAI NAKES
(2)MILIKI KNOWLEDGE & SKILL KES YG DIPEROLEH SECARA FORMAL DI PENDIDIKAN BIDANG KES MISAL :SESEORANG YG TLH MEMPEROLEH PENGETAHUAN & / KETRAMPILAN TTG KESEHATAN YG HANYA MELALUI PELATIHAN SINGKATBELUM BISA DISEBUT NAKES
(3)UNTUK JENIS NAKES DALAM RANGKA PENGABDIAN DIRI UNTUK LAKUKAN UPAYA KESEHATAN, NAKES PERLU KEWENANGAN / IJIN YG TLH DITETAPKAN OLEH INSTANSI YG BERWENANG
PERATURAN PERIZINAN
PASAL 4 PP NO. 32 THN 1996 :
NAKES HANYA DAPAT LAKUKAN UPAYA KESEHATAN SETELAH NAKES YBS MEMILIKI IJIN DARI MENTERI DIKECUALIKAN DARI PEMILIKAN IJIN TSB BAGI NAKESMAS
PERIZINAN1. SURAT IJIN KERJA (SIK) : BUKTI TERTULIS YANG DIBERIKAN KEPADA NAKES UNTUK MELAKUKAN PRAKTIK DI SARYANKES 2. SURAT IJIN PRAKTIK (SIP): BUKTI TERTULIS YANG DIBERIKAN KEPADA NAKES UNTUK MENJALANKAN PRAKTIK PERORANGAN / BERKELOMPOK
3. SIK ATAU SIP DITERBITKAN OLEH KEPALA DINAS KESEHATAN KAB./KOTA 4. SIK &/ SIP BERLAKU SEPANJANG SURAT IJIN NAKES BELUM HABIS MASA BERLAKUNYA
DIMANA NAKES DIATUR ?
TENAGA KESEHATAN MELAKUKAN KEGIATAN KESEHATAN SESUAI KEAHLIAN / KEWENANGAN KATEGORI, JENIS & KUALIFIKASI DITETAPKAN DGN PP
LANDASAN HUKUM TERKAIT DG SDM KESEHATANUU No 23 Thn 1992 : kesehatan PP No 32 Thn 1996 : Nakes UU No 13 Thn 2003 : Ketenagakerjaan Permenkes No 1199 / Menkes/Per/X/2004 : Pedoman Pengadaan Nakes dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan Milik Pemerintah
UU No 23 Thn 1992 : kesehatan Pasal 53 NAKES : berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. dalam melakukan tugasnya wajib untuk mematuhi standar profesi & menghormati hak pasien. untuk kepentingan pcmbuktian, dapat lakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan & keselamatan yang bersangkutan. .
PP 32 Tahun 1996Company LOGO
JENIS NAKES PERSYARATAN PERENCANAAN, PENGADAAN & PENEMPATAN NAKES STANDARD PROFESI & PERLINDUNGAN HUKUM PENGHARGAAN IKATAN PROFESI NAKES WNA PEMBINAAN & PENGAWASAN KETENTUAN PIDANAwww.company.com
Company LOGO
JENIS TENAGA KESEHATAN
www.company.com
JENIS TENAGA KESEHATAN(PP 32/1996)
T. MEDIST. GIZIT. KETERAPIAN FISIK T. KEPERAWATAN
TENAGA KESEHATAN
T. KEFARMASIAN
T. KETEKNISIAN MEDIS
T. KESMAS20
Company LOGO
TENAGA MEDIS :DOKTER DOKTER GIGI
TENAGAKEPERAWATAN :
PERAWAT BIDAN
TENAGA KEFARMASIAN :
TENAGA GIZI :
NUTRISIONIS DIETISIEN
APOTEKER ANALIS FARMASI ASISTEN APOTEKER
www.company.com
TENAGA KETEKNISAN Company : MEDISLOGO
TENAGA KESMAS :EPIDEMIOLOG KES PENYULUH KES ENTOMOLOG KES MICROBIOLOG KES ADMINISTRATOR KES SANITARIAN
RADIOGRAFER RADIOTERAPIS TEKNISI GIGI TEKNISI ELETROMEDIS ANALIS KESEHATAN REFRAKSIONIS OPTIESIEN OTORIK PROSTETIK TEKNISI TRANFUSI PEREKAM MEDIS
TENAGA KETERAPIAN FISIK :FISIOTERAPI OKUPASITERAPIS TERAPIS WICARA
www.company.com
TUGAS DEPKES (BPPSDMK*) SESUAI PP 38 TTG PEMBAGIAN WEWENANG
TENAGA KESEHATANMENGAWAL JUMLAH MENGAWAL JENIS MENGAWAL MUTU MENGAWAL PENYEBARAN
* Badan Pengembangan & Pemberdayaan SDM Kesehatan23
MENGAWAL JUMLAH, JUMLAH, MUTU DAN PENYEBARAN PRINSIPPRINSIP- PRINSIP Pengadaan & penempatan nakes dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan yankes Jumlah nakes disesuaikan dengan kebutuhan yankes, kebutuhan masyarakat & jumlah sarana
TUGAS NAKESSELENGGARAKAN KEGIATAN KES SESUAI KEAHLIAN & KEWENANGANNYA SESUAI IJIN YG DIPEROLEHNYA
PS 50 (1) UU KESNakes bertugas selenggarakan / lakukan kegiatan kes sesuai dengan bidang keahlian & / kewenangan nakes ybs
PS 4 & 5 PP 32 /96 :
PERIJINAN
Nakes hanya dapat lakukan upaya kesehatan setekah ada ijin Menkes Ijin harus dimiliki oleh semua nakes kecuali tenaga kesmas Bagi nakes lulusan dari lembaga pendidikan LN hanya dapat lakukan upaya kes setelah ybs lakukan adaptasi yang diatur Menkes
KEWAJIBAN NAKES1. PATUHI STANDART PROFESI 2. HORMATI HAK PASIEN 3. BANTU PROSES PERADILAN,UNTUK BERTINDAK SBG SAKSI / SAKSI AHLI SESUAI DGN KEAHLIAN PROFESINYA 4. LAKSANAKAN MASA BAKTINYA PATUHI STANDARD PROFESI
PATUHI STANDARD PROFESIPS 53 UUKES & PS 21 PP 32/96STANDARD PROFESI ADALAH : PEDOMAN YG HARUS DIPERGUNAKAN SEBAGAI PETUNJUK DLM MENJALANKAN PROFESI SECARA BAIK
STANDAR PROFESISETIAP NAKES DALAM LAKUKAN TUGASNYA BERKEWAJIBAN PATUHI STANDAR PROFESI.
STANDAR PROFESI ADALAH :BATASAN KEMAMPUAN ( KNOWLEDGE, SKILL & PROFESSIONAL ATTITUDE ) MINIMAL YANG HARUS DIKUASAI OLEH SEORANG INDIVIDU UNTUK DAPAT MELAKUKAN KEGIATAN PROFESIONALNYA PADA MASYARAKAT SECARA MANDIRI YANG DIBUAT OLEH ORGANISASI PROFESI.
HORMATI HAK PASIENHAK PASIEN (PS 53 UUKES) : Hak informasi NAKES WAJIB (PS 22 PP 32/96) : Hormati hak pasien Jaga privacy & kesehatan pribadi pasien Berikan informasi yang berkaitan dengan kondisi & tindakan yang dilakukan Minta persetujan thd tindakan yang dilakukan Membuat & pelihara RM
Hak untuk berikan persetujuan Hak atas rahasia kedokteran Second opinion
BANTU PROSES PERADILAN UNTUK BERTINDAK SBG SAKSI AHLIPS 224 KUH PIDANA :Barang siapa menurut UU tlh dipanggil sebagai saksi, sebagai ahli / sebagai juru bahasa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban menurut UU yang harus dilakukannnya dalam kedudukannya yang demikian di hukum:Dlm perkara pidana dengan hukuman penjara max 9 bln Dlm perkara lainnnta, dengan hukuman penjara max 6 bln
LAKSANAKAN MASA BAKTINYAPS 15 PP 32/96Nakes wajib ditempatkan di tpt sarkes tertentu & Jangka waktu tertentu , yang tujuannnya untuk pemerataan yankes Dgn perhatikan Kondisi wilayah nakes ybs ditempatkan Lama penempatan Jenis yankes yang dibutuhkan masyarakat Prioritas sarkes
PENEMPATAN NAKES DG CARA MASA BAKTI DILAKSANAKAN PADA :SARKES PEMERINTAH SARKES YG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT YG DITUNJUK PEMERINTAH LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI SBG STAFF PENGAJAR LINGKUNGAN ABRI
STATUS NAKES DLM PENEMPATAN :PEGAWAI NEGERI ATAU PTT
PERLINDUNGAN HUKUM
PASAL 53 UU 23 TAHUN 1992 TENTANG KESEHATAN : NAKES BERHAK PEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM DALAM MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN PROFESINYA.
PASAL 24 PP 32 TAHUN 1996 PERLINDUNGAN HUKUM DIBERIKAN KEPADA NAKES YANG LAKUKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI NAKES
PEMBINAAN & PENGAWASAN
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN / KOTA DAPAT MENGAMBIL TINDAKAN ADMINISTRATIF. SANKSI ADMINISTRATIF DAPAT BERUPA PERINGATAN LISAN, TERTULIS SAMPAI DENGAN PENCABUTAN SIP.
Permenkes No 1199 / Menkes/ Per/ X/ 2004Pedoman Pengadaan Nakes dengan perjanjian kerja di sarana kesehatan Milik Pemerintah
Sauwakon R./TRIPS-ethics
ISI Permenkes No 1199 / Menkes/ Per/ X/ 2004
Sarana kesehatan Perjanjian kerja Pemberi kerja Tenaga kesehatan
Sauwakon R./TRIPS-ethics
PERJANJIAN KERJA
Sauwakon R./TRIPS-ethics
DEFINISI JENIS PERJANJIAN KERJA POLA PERJANJIAN KERJA SYARAT PERJANJIAN KERJA MATERI MUATAN PERJANJIAN KERJASauwakon R./TRIPS-ethics
DEFINISI PERJANJIAN KERJA & PEMBERI KERJAPERJANJIAN KERJA suatu PK antara nakes & pimpinan sarkes :secara tertulis dalam waktu tertentu Memuat:syarat-2 kerja hak & kewajiban para pihak.
PEMBERI KERJA :
Pimpinan sarkes / pejabat yang berwenang untuk angkat & berhentikan nakes dengan PK dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lainnya.
Sauwakon R./TRIPS-ethics
NAKESsesuai dengan PP No 32 Thn 1996
berkedudukan bukan sebagai PNS& PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang untuk jenis tertentu harus memiliki SIP/surat izin kerja.
Sauwakon R./TRIPS-ethics
JENIS PERJANJIAN KERJAJumlah NAKES yang di kontrak Jenis pekerjaan Perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT)
Sauwakon R./TRIPS-ethics
PK Perorangan PK yang dilakukan antara pemberi kerja & seorang nakes
Jumlah NAKES yang di kontrak
PKB (Perjanjian Kerja Bersama)PK yang dilakukan antara pemberi kerja &beberapa nakes sebagai suatu Tim Kerja yang bergerak di bidang kesehatan untuk jangka waktu tertentu.
Sauwakon R./TRIPS-ethics
JENIS PEKERJAANPAKET PELAYANAN
PRESTASI
Sauwakon R./TRIPS-ethics
Paket pelayanan. PK yang bertujuan untuk selesaikan sejumlah beban kerja tertentu :Misal : pelayanan imunisasi pada daerah tertentu.
PrestasiPK yang didasarkan pada prestasi (target) yang dicapai. Bila prestasi mampaui target pelayanan maka nakes ybs dapat peroleh insentif sesuai yang diperjanjikan.
Sauwakon R./TRIPS-ethics
Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT)Jangka waktu PK:untuk nakes yang memiliki SIP sementara max 18 bulan. untuk nakes yang telah memiliki SIP, jangka waktu PK max 2 thn.
Perpanjangan PK :nakes yang telah memiliki SIP hanya boleh diperpanjang 1X untuk jk wkt max 1 thn dengan ketentuan jumlah seluruh PK tak boleh > 3 thn. dilakukan max 7 hari sebelum PK berakhir.
Sauwakon R./TRIPS-ethics
POLA PERJANJIAN KERJAJudul ( Heading ) /Nama Perjanjian Pembukaan ( Opening ) Komparasi / Para Pihak ( Parties ) Premise ( Recitals ). Isi Perjanjian Klausula ( Clause ) Penutup / Testimonium Clause (Closure) Tanda Tangan (Attestation) Lampiran
www.thmemgallery.com
Company Logo
Judul ( Heading ) /Nama Perjanjian
Judul perjanjian sebaiknya singkat & jelas.
Pembukaan ( Opening ): merupakan awal dari suatu akta.
Komparasi / Para Pihak ( Parties ) merupakan bagian suatu akta yg sebutkan nama para pihak yg membuat PK lengkap dgn penyebutan pekerjaan & identitas serta tempat tinggal ybs.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Premise ( Recitals ). Biasa digunakan sebagai (introduction) suatu akta / pengantar yg menunjukkan maksud utama & para pihak, dengan menyertakan alasan mengapa suatu akta itu dibuat. Atau merupakan suatu pernyataan yang merupakan konsiderans /pertimbangan mengapa sampai lahir suatu perikatan. Penulisan dalam akta biasanya secara baku dimulai dengan kata bahwa.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Isi Perjanjian Berisi ketentuan & persyaratan. Para pihak cantumkan segala hal / pokok2 yg dianggap perlu, yg merupakan kehendak para pihak sebagai pernyataan tertulis yg sah. Diharapkan dapat mencakup semua isi perjanjian & juga merupakan isi akta yang memuat secara detail ttg obyek perjanjian, hak ,kewajiban, & uraian lengkap mengenai prestasi.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Unsur-2 isi perjanjian Unsur esensialia Unsur Naturalia Unsur Aksidentalia
www.thmemgallery.com
Company Logo
Unsur esensialia sesuatu yang harus ada sebagai unsur pokok yang tak boleh diabaikan & harus dicantumkan dalam perjanjian Perjanjian tidak sah & tidak mengikat para pihak jika perjanjian tsb tanpa hal pokok
Yg merupakan esensialia : pekerjaan & upah yang diberikan.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Unsur Naturalia ketentuan hukum umum syarat yg biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Tapi : tanpa pencantuman syarat yang dimaksud tsb, suatu perjanjian tetap sah & tidak akibatkan suatu perjanjian menjadi tidak mengikat.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Unsur Aksidentalia Syarat yg tak harus ada, tapi dicantumkan juga oleh para pihak untuk keperluan tertentu dengan maksud khusus sebagai suatu kepastian. Dikenal asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), asal hal tsb tak bertentangan dengan kepatutan, kebiasaan & UU
www.thmemgallery.com
Company Logo
Klausula ( Clause ) Hal penting lain yang harus ada dalam perjanjian : berbagai klausula yg sering muncul & dimasukkan dalam merumuskan isi perjanjian & merupakan bagian yang patut memperoleh perhatian. misal kausula force majeure yang tujuannya sebagai langkah awal untuk lakukan antisipasi yang ditempuh oleh para pihak terhadap kejadian yg mungkin timbul dikemudian hari & berakibat langsung terhadap pelaksaan perjanjian.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Penutup / Testimonium Clause (Closure) selalu ditutup dgn kata kalimat yg menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat dalam jumlah / rangkap yg diperlukan bermaterai ditandatangani oleh para pihak & saksi
Tanda Tangan (Attestation) Ttd para pihak / yang mewakili, & ttd saksi-2. Jika yg jadi pihak dalam perjanjian bukan perseorangan tapi Bdn hukum,maka : dibawah ttd disebutkan nama & jabatannya, dilengkapi dgn cap sarana kesehatan di sebelah ttd.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Lampiran Perlu disertai dengan Lampiran jika terdapat hal-2 yang perlu disertakan pada perjanjian bila dibuat dalam perjanjian mengalami kesulitan teknis / memang sengaja bisa dibuat secara terpisah misalnya seperti surat kuasa.
www.thmemgallery.com
Company Logo
SYARAT PKkesepakatan ke 2 belah pihak; kemampuan / kecakapan melakukan perbuatan hukum; adanya pekerjaan yang diperjanjikan; pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan tibum, kesusilaan, & peraturan per UUan yang berlaku.
www.thmemgallery.com
Company Logo
MATERI MUATAN PK Nama &alamat sarana kesehatan pemberi kerja Nama, jenis kelamin, umur & alamat pekerja/ nakes Jabatan / jenis pekerjaan; Tempat pekerjaan; Besarnya upah &cara pembayarannya; Syarat-2 kerja yang memuat hak & kewajiban pemberi kerja & nakes . Besarnya gaji / upah & cara pembayarannya Mulai & jangka waktu berlakunya perjanjian kerja Tempat & tanggal PK dibuat; Ketetapan tgl mulai berlaku & berakhir serta ditandatangani oleh ke 2 belah pihak. Penyelesaian perselisihan.
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
PENGADAAN NAKES
Langkah-2 pengadaan NAKES dgn PK Lakukan : pendataan tenaga yang dimiliki analisis kebutuhan tenaga jenis pekerjaan (spesifikasi) kebutuhan tenaga berdasarkan jenis & kualifikasi yang disusun berdasarkan skala prioritas. penyebarluasan informasi. penjaringan peminatan sesuai dengan ketentuan persyaratan yang diberlakukan antara lain seleksi administrasi, seleksi tertulis, wawancara dan psikotest. membuat pengumuman hasil seleksi. membuat surat PK .
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
HAK PEMBERI KERJA & PEKERJA
HAKPEMBERI KERJA berhak peroleh jasa dari Nakes berhak lakukan PHK bila Nakes tidak memenuhi kewajibannya. berhak lakukan PHK bila nakes tidak memenuhi kewajibannya.
www.thmemgallery.com
Company Logo
HAK NAKES : PEROLEH : 1. penghasilan/upah 2. pengakuan pengalaman kerja sesuai dengan masa kerja; 3. tunjangan transport, premi asuransi jiwa & jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai peraturan yang berlaku di sarana kesehatan tsb; 4. kesejahteraan/insentif yang ditetapkan oleh pimpinan: Misalnya jasa medik, lembur dll;
www.thmemgallery.com
Company Logo
5. Cuti yang ditetapkan oleh pimpinan : cuti tahunan selama 12 hari kerja baginakes dengan PK > 1thn; cuti hamil selama 1 bln sebelum melahirkan &1,5 bln setelah melahirkan bagi karyawati; cuti sakit lamanya berdasarkan atas surat keterangan dokter; selama menjalankan cuti hak-hak atas pengahasilan / upah tetap dibayar.
www.thmemgallery.com
Company Logo
6. jalankan praktik di luar jam kerja sesuai dengan peraturan per UUan yang berlaku; 7. berhak lakukan PHK jika pemberi kerja tidak memenuhi kewajibannya.
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
KEWAJIBAN NAKES & PEMBERI KERJA
KEWAJIBAN PEMBERI KERJA Bayarkan penghasilan/upah & kesejahteraan/insentif NAKES sesuai yang diperjanjikan; Taati PK yang telah disepakati &semua peraturan Per UUan yang berlaku; Laksanakan ketentuan waktu kerja/lembur sesuai peraturan per UUan yang berlaku; Penuhi &hormati hak-2 nakeswww.thmemgallery.com Company Logo
KEWAJIBAN NAKESuntuk tenaga kesehatan tertentu wajib memiliki surat ijin praktik sementara/ surat ijin praktik/surat ijin kerja. 2) mentaati perjanjian kerja yang telah disepakati dan semua peraturan perundangundangan yang berlaku 3) melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya;
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA & PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PHK OLEH PEMBERI KERJA DAPAT DILAKUKAN JIKA NAKES : Tidak sehat jasmani rohani. Melanggar disiplin berat. Melakukan tindak pidana. Meninggal dunia Selesai masa perjanjian kerja. Tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja.
www.thmemgallery.com
Company Logo
PHK OLEH NAKES DAPAT DILAKUKAN JIKA PEMBERI KERJA : Tidak Laksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam PK. Telah Lakukan perbuatan yang tidak layak/baik terhadap nakes tsb. Memberi tugas tidak sesuai dengan PK yang telah disepakati.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Apabila salah 1 pihak lakukan PHK secara sepihak sebelum batas waktu PK berakhir : maka pihak yang mem PHK sepihak tsb agar membayar ganti rugi sesuai kesepakatan.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Bila timbul perselisihan antara nakes dengan pemberi kerja akan diselesaikan melalui : Musyawarah antara pemberi kerja dengan nakes ybs. bila penyelesaian melalui musyawarah tidak dapat diselesaikan maka diselesaikan sesuai dengan peraturan per UUan yang berlaku..
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
UU KETENAGAKERJAANPENERAPAN DI SARKES (RS)
UU NO 13 /2000 : KETENAGA KERJAAN PERENCANAAN KETENAGAKERJAAN PELATIHAN KERJA PENEMPATAN TENAGA KERJA ASING PERLUASAN KESEMPATAN KERJA PERLINDUNGAN PENGUPAHAN & KESEJAHTERAAN HUBUNGAN KERJA PHK PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENYIDIKAN PENGENAAN SANKSI
www.thmemgallery.com
Company Logo
RS DIGUGAT KARYAWAN NYA Karyawan RS Haji Demo di Depag Karyawan Rumah Sakit Honoris Mogok Karyawan RS Imanuel Demo, Ratusan Pasien Telantar
www.thmemgallery.com
Company Logo
Karyawan Mogok Rumah Sakit Haji Terancam Dirumahkan(TEMPO Interaktif, Jakarta
Sekitar 70 karyawan RSt Haji yang mogok kerja sejak Senin kemarin terancam kehilangan status karyawan mereka. Pencopotan status karyawan itu akan dilakukan pihak manajemen rumah sakit haji jika mereka tidak segera bekerja lagi Jumat depan. Menurut Ketua SPSI RS Haji Jakarta, pencopotan status karyawan itu dilakukan jika Jumat depan mereka tidak bekerja. "Jika lebih dari 5 hari karyawan tidak masuk kerja tanpa izin, mereka kami anggap mengundurkan diri. Itu sudah diatur di UU tenaga kerja," katanya Sejak hari Senin kemarin, sejumlah karyawan rumah sakit haji mogok kerja. Hal itu mereka lakukan karena menolak kepemimpinan Direktur baru Rumah Sakit Haji Salimar Salim. Sebagian besar karyawan yang mogok berasal dari unit pelayanan administrasi dan instalasi perawatan sarana (IPS). "Dari dua unit itu ada sekitar 25 orang," ungkap
www.thmemgallery.com
Company Logo
Definisi labour law himpunan peraturan tertulis maupun tidak tertulis, yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.
www.thmemgallery.com
Company Logo
PIHAK-2 TERKAIT LABOUR LAW DI RS
SIAPA YANG TERLIBAT ?
PEKERJA / KARYAWAN RS PIHAK MANAJEMEN RS SERIKAT PEKERJA RS LEMBAGA BIPARTID / TRIPARTID PEMERINTAH
www.thmemgallery.com
Company Logo
PEKERJA (KARYAWAN RS) Ps 1 (angka 3) UUK : setiap orang yang bekerja dengan menerima upah / imbalan dalam bentuk lain. TAK DISEBUT PEKERJA MENURUT UUK, BILA : bekerja secara tak teratur & secara organisasi tak punya fungsi pokok di RS.dokter perusahaan konsultan RS
bekerja pada RS, tapi bersifat isidentil.tenaga kerja bongkar muat
www.thmemgallery.com
Company Logo
SERIKAT PEKERJA RS FUNGSI SERIKAT PEKERJA: Sbg pihak dalam pembuatan PKB & PPHI di RS. UU No 21/2000 : Buruh diberi kebebasan untuk: Berkumpul berserikat keluarkan pendapat lisan / tulisan peroleh kehidupan layak kedudukan sama di depan hukum
www.thmemgallery.com
Company Logo
PEMBERI KERJA manajemen RS Ps 1(angka 5) UUK: Orang perseorangan, persekutuan / badan hukum yg secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya.
Ps 1 (angka 6) UUK : Tiap bentuk usaha ber BH / tidak, milik perseorangan, milik persekutuan / milik BH, baik milik swasta / milik negara yang pekerjakan pekerja dengan bayar upah / imbalan dalam bentuk lain.
Pihak manajemen / Pengelola RS Rumah Sakit
www.thmemgallery.com
Company Logo
LEMBAGA PENYELESAIAN KONFLIK
BIPARTID /TRIPARTID DI RS BIPARTID : FORUM KOMUNIKASI & KONSULTASI HUBUNGAN INDUSTRIAL DI RS ANGGOTA : Pihak RS &SP yg tercatat.
RS YANG PEKERJAKAN > 50 ORANG WAJIB BENTUK LEMBAGA BIPARTID.
www.thmemgallery.com
Company Logo
TRIPARTID :
FORUM KOMUNIKASI , KONSULTASI & MUSYAWARAH ANGGOTA :Pihak RS SP tercatat Pemerintah.
www.thmemgallery.com
Company Logo
PEMERINTAHcampur tangan pemerintah diperlukan supaya hubungan ketenagakerjaan akan menjadi adil bagi para pihak. Campur tangan : Pre employement During employment Post employment
www.thmemgallery.com
Company Logo
PRE EMPLOYMENT. pengaturan lowongan kerja, pengerahan & penempatan tenaga kerjaUU ketenagakerjaan Keppres wajib lapor lowongan pekerjaan
www.thmemgallery.com
Company Logo
DURING EMPLOYMENT pengaturan selama hubungan kerja berlangsung UU ketenagakerjaan UU keselamatan kerja UU jamsostek, UU SP UU SJSN
POST EMPLOYMENT Setelah hubungan kerja berakhir. UU ketenagakerjaan, UU SJSN
www.thmemgallery.com
Company Logo
SUMBER HUKUM KETENAGAKERJAAN
UU NO 13 / 2003 : KETENAGAKERJAAN (UUK) UU NO 2 / 2004 : PPHI UU NO 21 / 2000 : SERIKAT PEKERJA UU NO 3 / 1992 :JAMSOSTEK KUHAPerdata & KUH Pidana PERATURAN LAIN YANG MENDUKUNG KETENAGAKERJAAN
www.thmemgallery.com
Company Logo
UU KETENAGAKERJAAN BERSIFAT MATERIEL
MENGATUR : perencanaan ketenagakerjaan pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja perluasan kesempatan kerja penempatan tenaga kerja asing perlindungan pengupahan &kesejahteraan hubungan kerja PHK pembinaan, pengawasan pengenaan sanksi.Company Logo
www.thmemgallery.com
UU PPHI BERSIFAT FORMIL
MENGATUR : Tatacara penyelesaian perselisihan lewat bipartid, mediator, konsiliator, arbitrase & pengadilan Susunan hakim pengadilan HI Tatacara pelaksanaan persidangan Sanksi pidana & administrasi terhadap pelanggaran UU PPHI.
www.thmemgallery.com
Company Logo
UU SP MENGATUR : cara pembentukan Keanggotaan pemberitahuan & pencatatan hak & kewajiban perlindungan hak berorganisasi, keuangan & harta kekayaan, penyelesaian perselisihan, pembubaran pengawasan & penyidikan sanksi atas pelanggaran.
UU JAMSOSTEK : jaminan kecelakaan kerja (JKK) jaminan kematian (JK) jaminana hari tua(JHT) dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK)
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
HUBUNGAN KERJA
HUBUNGAN KERJA DI RS HUBUNGAN KERJA TERJADI KARENA ADA PERJANJIAN KERJA UNSUR HUBUNGAN KERJA ADA PEKERJAAN ADA PERINTAH ORANG LAIN ADA UPAH TERBATAS WAKTUNYA
www.thmemgallery.com
Company Logo
ADA PEKERJAAN : Terkait dengan tenaga manusia dan upah
ADA PERINTAH ORANG LAIN: kedudukan ke 2 pihak tidaksama (memerintah & diperintah) ada perjanjian kerja. Sebaliknya jika kedudukan ke 2 pihak sama tidak ada perjanjian kerja.
www.thmemgallery.com
Company Logo
ADA UPAH hak pekerja yang diterima & dalam bentuk uang sebagai imbalan
TERBATAS WAKTUNYA: tidak ada hubungan kerja berlangsung terus menerus.
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK DI RS
HAK PEKERJA HAK RS
KEWAJIBAN PIHAK RS KEWAJIBAN PEKERJA
KEWAJIBAN RS (ps 1602 KUHPer): bayar upah pekerja atur pekerjaan & tempat kerja beri cuti / libur urus perawatan/ pengobatan pekerja berikan surat keterangan
www.thmemgallery.com
Company Logo
KEWAJIBAN PEKERJA (ps1603 KUHper) laksanakan pekerjaan sesuai yg diperjanjikan laksanakan pekerjaan sendiri, tak dapat digantikan oleh orang lain tanpa ijin pemberi kerja Taati peraturan & laksanakan pekerjaan Bayar ganti rugi / denda Taati peraturan yang berlaku Laksanakan tugas & kewajibannya secara layak.
www.thmemgallery.com
Company Logo
PERJANJIAN KERJA suatu persetujuan bahwa pihak ke 1 (pekerja) ikatkan diri untuk serahkan tenaganya pada pihak lain(majikan) dengan upah selama waktu tertentu (Ps 1601 aKUHperdata).
Jadi bila seseorang telah ikatkan diri dalam perjanjian kerja,maka secara otomatis harus bersedia bekerja di bawah perintah orang lain.
www.thmemgallery.com
Company Logo
asas kebebasan berkontrak
tiap orang pada dasarnya boleh buat kontrak /perjanjian yg berisi berbagai macam perjanjian asal tak bertentangan dgn UU, kesusilaan & tib-um pasal 1338 (1)KUHperdata
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
PERJANJIAN KERJA
PERJANJIAN ANTARA PEKERJA & PEMBERI KERJA YANG MEMUAT : SYARAT-2T KERJA, HAK & KEWAJIBAN PARA PIHAK MULAI DARI SAAT HUBUNGAN KERJA ITU TERJADISHINGGA BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA
www.thmemgallery.com
Company Logo
MACAM PERJANJIAN KERJA PKWT PKWTT Outsourcing : PK Dgn PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN PK DgnPERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA (PPJP).
www.thmemgallery.com
Company Logo
PKWTPK antara pekerja & pihak RS yang hanya dibuat untuk pekerjaan tertentu menurut jenis & sifat / kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. PEKERJA KONTRAK
www.thmemgallery.com
Company Logo
UUK LARANG PEKERJAKAN PEGAWAI KONTRAK DGN PERJANJIAN KERJA LISAN
JIKA LISAN, KONSEKUENSI YANG MUNCUL : PKWT MENJADI PKWTT Pekerja kontrak menjadi pekerja tetap terkait dengan segala hak & kewajiban
www.thmemgallery.com
Company Logo
PERSYARATAN PKWT: Harus dibuat tertulis & harus menggunakan bahasa indonesia. Jika tidak dibuat tertulis, dianggap sebagai PKWT Tidak menyaratkan ada masa percobaan. Jika dilakukan masa percobaan maka akan batal demi hukum
Tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat terus menerus/ tidak terputus-2
www.thmemgallery.com
Company Logo
SYARAT PERJANJIAN DALAM UUK: MATERIEL HK PERDATA FORMIL
www.thmemgallery.com
Company Logo
SYARAT MATERIEL (PS 52 UUK) kesepakatan ke2 pihak kecakapan melakukan perbuatan hukum ada pekerjaan yang diperjanjikan pekerjaan yg diperjanjikan tak bertentangan dengan tibum, kesusilaan, & perundangan yang berlaku.
SYARAT FORMIL : nama, alamat RS nama, jenis kelamin, alamat pekerja jabatan/jenis pekerjaan tempat pekerjaan besarnya upah & cara pembayaran syarat-2 kerja jangka waktu mulai berlakunya perjanjian kerja tempat perjanjian kerja dibuat tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.
Syarat- kerja yang dimuat dalam PKWT tidak boleh rendah dari syarat kerja yang termuat dalam Peraturan kepegawaian RS /PKB.www.thmemgallery.com Company Logo
PEKERJAAN-2 YANG DAPAT MENGGUNAKAN PEKERJA KONTRAK(ps 59 UUK)
Pekerjaan sekali selesai / sementara sifatnya. Jangka waktu max 3 tahun Bersifat musiman Terkait dengan kegiatan baru , produk tambahan yg masih dalam penjajagan / percobaan
www.thmemgallery.com
Company Logo
Bila jangka waktu sudah habis : otomatis terjadi PHK karyawan tidak berhak dapatkan kompensasi PHK :uang pesangon uang penghargaan masa kerja uang penggantian hak pengoibatan & perumahan uang pisah.
www.thmemgallery.com
Company Logo
sering terjadi penyimpangan: Misal : dengan alasan tertentu pihak pemberi kerja berlakukan PKWT untuk jenis pekerjaan yang bersifat rutin & tetap
Antisipasinya : pekerjaan yang : selesai / sementara sifatnya diperkirakan selesai maksimal 3 thn berkaitan dengan kegiatan baru.
www.thmemgallery.com
Company Logo
JANGKA WAKTU: dapat diperpanjang / diperbaharui dengan jangka waktu 3 thn.
www.thmemgallery.com
Company Logo
DIPERPANJANG : lanjutkan hubungan kerja setelah PKWT berakhir tanpa PHK PKWT maks 2 th hanya boleh perpanjang1 kali untuk jangka waktu maks 1th
TANPA PHK
PKWT I PKWT II2thwww.thmemgallery.com
1kali perpanjangan
1 thCompany Logo
PEMBAHARUAN melakukan hubungan baru setelah PKWT pertama berakhir melalui PHK dengan tenggang waktu 30 hari. hanya boleh dilakukan 1 kali & maks 2 tahun
Dengan PHK
PKWT I30 hr
PKWT II
1kali max 2 th
www.thmemgallery.com
Company Logo
GANTI RUGI DIBERIKAN PKWT diakhiri oleh salah 1 pihak sblm jangka berakhir pihak yang akhiri harus mengganti sebesar upah pekerja sd berakhirnya jk wkt PK.
GANTI RUGI TIDAK DIBERIKAN Jika pekerjaan yang diprediksi untuk jangka waktu tertentu ternyata lebih cepat diselesaikan.
pihak yg mengakhiri mengganti sebesar upah pekerja s/d berakhirnya jangka waktu PK.
2 th 1 thwww.thmemgallery.com
1 thCompany Logo
Pekerja kontrak berhak mendapatkan kompensasi PHK PK dibuat lisan Jenis pekerjaan yang diperjanjikan bersifat terus menerus Pekerjaan yang dijanjikan menyangkut co business (pekerjaan inti) Diberlakukan masa percobaan PK dibuat 2 kali termasuk pembaharuan & > 3th (termasuk perpanjangan)
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
PKWTT
PK untuk adakan hubungan kerja tetap PKWT akan berubah jadi PKWTT jika jenis & sifat pekerjaan bukan termasuk dalam ruang lingkup PKWT dapat memberlakukan masa percobaan,asal dituangkan dalam perjanjian kerja.
www.thmemgallery.com
Company Logo
OUTSOURCING Penyerahan pekerjaan tertentu RS pada pihak ke III yg dilakukan dengan tujuan untuk membagi risiko dan mengurangi beban di RS
www.thmemgallery.com
Company Logo
PIHAK TERKAIT OUTSOURCING PEMBERI KERJA PENYEDIA NAKER (PERUSH. JASA OUTSOURCING) NAKER HUBUNGAN HUKUM KERJANYA : Bukan dengan pemberi kerja tetapi dengan penyedia kerja
www.thmemgallery.com
Company Logo
Pekerjaan yang dapat di outsourcing dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama dilakukan dengan perintah langsung / tak langsung dari RS merupakan kegiatan penunjang RS secara keseluruhan tak hambat proses kegiatan secara langsung Perlindungan & syarat kerja bagi pekerja pemborong = perlindungan & syarat kerja pemberi kerja
www.thmemgallery.com
Company Logo
Bentuk PK outsourcing
PK Dgn perusahaan pemborongpekerjaan
PK Dgn perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP).
www.thmemgallery.com
Company Logo
PK DENGAN PERUSAHAAN PEMBORONG PEKERJAAN
RS boleh serahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada Pihak ke III dengan cara membuat perjanjian pemborongan pekerjaan.
www.thmemgallery.com
Company Logo
PK DENGAN PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA (PPJP). hanya boleh dipekerjakan pada bagian penunjang cleaning service penyedia makanan karyawan, tenaga pengamanan penyediaan angkutan pekerja.
Syarat pekerjakan karyawan PPJP ada hubungan kerja antara pekerja dengan PPJP PK yang berlaku : PKWT perlindungan upah & kesejahteraan, syarat kerja, serta perseselisihan yang timbul jadi tanggung jawab PPJP perjanjian antara pengguna jasa dengan PPJP harus Jika syarat PK tidak dipenuhi maka dibuat tertulis & didaftarkan pada instansi status hubungan kerja antara pekerja ketenagakerjaan dengan PPJP beralih menjadi hubungan
kerja antara pekerja dengan perusahaan pemberi kerjawww.thmemgallery.com Company Logo
PEKERJA HARIAN LEPASKRITERIA : Pekerjaan-2 tertentu yang berubah-2 dalam wkt & volume pekerjaan Harus dibuat tertulis jk wkt : Jika pekerja bekerja < 21 hari dlm 1 bulan Tidak dibatasi waktu Jika bekerja > 21 dalam 1 bulan selama 3 bln berturut-2 PKWTT
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
CARA MEMBUAT PERJANJIAN KERJA.
MASA PERCOBAAN max lama 3 bulan dibuat secara tertulis dicantumkan dalam PK pekerja berhak atas upah. upah yang dibayarkan tidak boleh dibawah UMR Masa percobaan kerja boleh diadakan a/ boleh tidak diadakan. hanya boleh diadakan untuk perjanjian PKWTTwww.thmemgallery.com
dalam masa percobaan pekerja, pihak RSt dapat PHK sewaktu-2 tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial,
Company Logo
YANG DAPAT MEMBUAT PERJANJIAN KERJA HK PERBURUHAN setiap orang yang berumur 18 th dapat membuat PK
Untuk membuat perjanjian kerja adalah orang dewasa.
HUKUM PERDATA: jika telah berumur 21th / telah menikah.
www.thmemgallery.com
Company Logo
BENTUK PERJANJIAN KERJA PKWT memuat : nama & alamat RS; nama, jenis kelamin, umur & alamat pekerja jabatan/jenis pekerjaan tempat pekerjaan besarnya upah dan cara pembayarannya syarat kerja yang memuat hak & kewajiban RS & pekerja mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja tempat & tanggal PK dibuat TTD para pihak dalam PK.Company Logo
harus dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa indonesia dan tulisan latin
www.thmemgallery.com
PKWTT
dibuat secara tertulis : bentuknya sama seperti PKWT
bentuknya bebas, artinya dapat dibuat maupun lisan
dibuat bentuk lisan pihak RS wajib membuat surat pengangkatan yang memuat nama & alamat pekerja tanggal mulai bekerja jenis pekerjaan besarnya upah.Company Logo
www.thmemgallery.com
ISI PERJANJIAN KERJA isi PK tak boleh bertentangan dengan peraturan kepegawaian RS, PKB & peraturan perundangan yang berlaku. PK hanya memuat syarat-2 kerja yang sederhana : ttg upah saja Perlu ada peraturan yg memuat syarat-2 kerja secara lengkap.
Peraturan kepegawaian RS / PKBwww.thmemgallery.com Company Logo
LOGO
PERATURAN KEPEGAWAIAN DI RUMAH SAKIT
RS yang pekerjakan minimal 10 orang & belum miliki PKB wajib membuat Peraturan kepegawaian yang memuat : syarat- kerja & tata tertib kerja di lingkungan kerja tersebut.
Tidak berlaku bagi bagi RS yang telah memiliki PKB.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Naskah peraturan kepegawaian dibuat oleh pihak manajemen RS harus libatkan wakil pekerja dalam proses pembuatannya Saran & pertimbangan wakil pekerja thd rancangan peraturan kerja di RS maksimal diterima pihak RS 14 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan kepegawaian RS oleh wakil pekerja
www.thmemgallery.com
Company Logo
Jika dalam jk wkt 14 hari wakil pekerja tak berikan jawaban maka: pihak RS dapat meminta pengesahan peraturan kerja RS lampirkan bukti bahwa telah meminta saran & pertimbangan kepada wakil pekerja.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Masa berlakunya peraturan RS max 2 thn & wajib di perbaharui setelah habis masa berlakunya
Jika akan adakan perubahan isi dalam t masa berlakunya peraturan kerja di RS maka perubahan harus berdasar kesepakatan antara pihak RS dengan SP.
Peraturan berlaku setelah disahkan oleh HRD
www.thmemgallery.com
Company Logo
PENGESAHAN PERATURAN KEPEGAWAIAN DI RS Prosedur : ajukan permohonan pengesahan peraturan kerja RS pada disnakertrans setempat Permohonan dilengkapi permohonan tertulis : nama & alamat RS, Nama Pimpinan RS, wilayah operasi RS, status RS, jml karyawan RS menurut jenis kelamin, status hubungan kerja, upah tertinggi dan terendah di RS, nama & alamat serikat pekerja, nomor pencatatan serikat pekerja, masa berlakunya peraturan kerja RS, pengesahan peraturan kerja RS yang ke berapa.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Naskah rangkap 3 yang ditandatangani Direktur RS. Bukti dimintakan saran pertimbangan dari SP / wakil pekerja HRD Harus: meneliti kelengkapan dokumen & materi peraturan RS yang diajukan. mensahkan peraturan kerja RS dgn terbitkan SK max 30 hari sejak tgl diterimanya permohonan pengesahan.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Jika pengajuan permohonan pengesahan peraturan kerja tak penuhi peraturan perundangan: max 7 hari kerja sejak diterimanya permohonan pengesahan dikembalikan secara tertulis untuk diperbaiki dan dilengkapi.www.thmemgallery.com
Pihak RS wajib sampaikan peraturan kerja RS yang telah dilengkapi / diperbaiki max 14 hari sejak peraturan kerja RS dikembalikan.
Company Logo
Bila tidak ditaati : RS dinyatakan tidak ajukan permohonan pengesahan peraturan kerja RS. Maka RS dianggap tak memiliki peraturan kerja.
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DI RUMAH SAKIT
JENIS PHK PHK bukan atas kehendak pemberi kerja & pekerja. PHK oleh pengadilan. PHK oleh pekerja. PHK oleh pemberi kerja (RS)
www.thmemgallery.com
Company Logo
PHK bukan atas kehendak pemberi kerja & pekerja. Terjadi karena :PKWT pekerja mencapai usia pensiun meninggal dunia.
PHK oleh pengadilan: Terjadi karena :salah 1 pihak ajukan pembatalan perjanjian ke pengadilan.
www.thmemgallery.com
Company Logo
PHK oleh pekerja Terjadi karena kehendak pekerja secara murni tanpa rekayasa pihak lainpekerja sakit berkepanjangan, alami cacat akibat kecelakaan kerja & tak dapat akukan pekerjaan 12 bln Pihak RS melakukan pelanggaran / kejahatan pada pekerja.
www.thmemgallery.com
Company Logo
PHK oleh pemberi kerja (RS)
Terjadi karena : kehendak dari pihak RS, karena pelanggaran/ kesalahan yang dilakukan oleh pekerja faktor-2 lain , seperti pengurangan tenaga kerja, RS tutup karena merugi, perubahan status RS
www.thmemgallery.com
Company Logo
RS DILARANG MEM PHK JIKA PEKERJA: berhalangan masuk kerja karena sakit dgn keterangan dokter > 1 th terus menerus Penuhi kewajiban terhadap negara sesuai ketentuan yang berlaku jalankan ibadah agamanya menikah, hamil , melahirkan , keguguran / menyusui pertalian darah dengan pekerja lainnya, kecuali sudah diatur dalam perjanjian kerja / PKB Dirikan /jadi anggota /pengurus SP Lakukan kegiatan SP diluar / di dalam jam kerja atas kesepakatan pihak RS pengaduan pekerja kepada pihak bewajib ttg perbuatan Pihak RS yang melakukan tindakan kejahatan, perbedaan paham, agama, aliran politik, SARA, gender, kondisi fisik, atau status perkawinan keadaan cacat tetap sakit akibat kecelakaan kerja / hubungan kerja waktu penyembuhannya belum ipasti.
www.thmemgallery.com
Company Logo
RS BERHAK MEM PHK BILA PEKERJA lakukan pelanggaran / kesalahan berat dijerat Pidana, ditahan aparat berwajib Mangkir. Lakukan pelanggaran disiplin RS jatuh pailit RS tutup, karena merugi/ alasan force majeure perubahan status, penggabungan / perubahan kepemilikan & pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja perubahan status, penggabungan/ perubahan kepemilikan & pihak RS tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. RS tutup / pengurangan tenaga kerja (efisiensi) bukan karena merugi / alasan memaksa sakit / cacat akibat kecelakaan kerja . 12 bulan.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Kriteria pekerja lakukan pelanggaran /kesalahan berat : Lakukan:
penipuan, pencurian / penggelapan barang / uang milik RS Beri keterangan palsu yg rugikan RS Mabuk, konsumsi alkohol, edarkan narkoba di. Lingkungan kerja perbuatan asusila & perjudian di lingkungan kerja Serang ,aniaya, ancam atau intimidasi teman sekerja / pihak RS di lingkungan kerja Bujuk teman sekerja / pihak RS untuk lakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan sengaja membiarkan teman sekerja / pihak RS dalam keadaan bahaya ditempat kerja Bocorkan rahasia RS yang seharusnya dirahasiakan perbuatan lainnya dilingkungan RS yang diancam pidana penjara 5 tahun lebih.
HARUS ADA BUKTI PENDUKUNGwww.thmemgallery.com Company Logo
BUKTI PENDUKUNG : pekerja tertangkap tangan ada pengakuan dari pekerja yang bersangkutan Di dukung minimal 2 orang saksi UANG PENGGANTIAN HAK DIBERIKAN PEKERJA UANG PENGGANTIAN HAK & UANG PISAH DIBERIKAN PEKERJA:
YG BERFUNGSI MEWAKILI RS SECARA LANGSUNG (STRUKTURAL)
BERFUNGSI TDK MEWAKILI KEPENTINGAN RS SECARA LANGSUNG (non struktural)Company Logo
www.thmemgallery.com
Jika DIJERAT PIDANA 6 bulan tidak dapat melakukan pekerjaan karena yang bersangkutan proses perkara pidana. DITAHAN APARAT BERWAJIB & BUKAN PENGADUAN PIHAK RS RS tidak wajib bayar upah Wajib berikan bantuan pada keluarga pekerja yg jadi tanggungannya berdasar PK. Bantuan diberikan max 6 bulan terhitung sejak hari I pekerja ditahan
www.thmemgallery.com
Company Logo
JIKA MANGKIR: Mangkir 5 hari berturut-2 RS telah melakukan pemanggilan 2 X MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN: berhak mendapat:uang pesangon 1 X ketentuan uang penghargaan masa kerja uang penggantian hak.
www.thmemgallery.com
Company Logo
RS JATUH PAILIT : Pekerja berhak :uang pesangon 1 X ketentuan uang penghargaan masa kerja uang penggantian hak.
RS TUTUP, MERUGI / ALASAN FORCE MAJEUREuang pesangon 1 X ketentuan uang penghargaan masa kerja uang penggantian hak.
www.thmemgallery.com
Company Logo
PERUBAHAN STATUS / KEPEMILIKAN RS & PEKERJA TAK BERSEDIA LANJUTKAN HUB KERJA
PERUBAHAN STATUS / KEPEMILIKAN RS & RS TAK BERSEDIA LANJUTKAN HUB KERJA :
Pekerja berhak :uang pesangon 1 x ketentuan uang penghargaan masa kerja 1 kali uang penggantian hak.
Pekerja berhak :uang pesangon sebesar 2 x ketentuan uang penghargaan masa kerja 1 kali uang penggantian hak.
www.thmemgallery.com
Company Logo
RS MELAKUKAN PENGURANGAN TENAGA (EFISIENSI) /PERAMPINGAN ORGANISASI: Pekerja berhak :uang pesangon 2 x ketentuan uang penghargaan masa kerja 1 kali uang penggantian hak.
PEKERJA CACAT /SAKIT > 12 BLN : Pekerja berhak :uang pesangon 2 x ketentuan uang penghargaan masa kerja 1 kali uang penggantian hak.
www.thmemgallery.com
Company Logo
PROSEDUR PHK1. SEMUA PIHAK HARUS BERUPAYA HINDARI TERJADI PHK : pembinaan pekerja. merumahkan pekerja memberi penjelasan secara transparan kepada pekerja.
www.thmemgallery.com
Company Logo
2. Bila tak bisa dihindari, baik pihak RS & SP / pekerja adakan perundingan. 3. Jika perundingan berhasil, buat PB. 4. Jika tidak berhasil, Pihak RS ajukan permohonan penetapan disertai dengan alasan-2 kepada lembaga lembaga PPHI. 5. Selama belum ada penetapan / putusan dari PPHI, ke 2 pihak tetap lakukan segala kewajiban masing-2
www.thmemgallery.com
Company Logo
pembinaan pekerja : diklat , mutasi, beri peringatan baik lisan / tulisan sebanyak 3 Tahap. Untuk kasus-2 tertentu dapat diberikan langsung peringatan terakhir
3 X berturut-2 tolak taati perintah/penugasan seperti tercantum dalam PK/ peraturan kepegawaian/ PKB Sengaja / lalai akibatkan dirinya tidak dapat lakukan pekerjaannya tidak cakap lakukan pekerjaan walau sudah dicoba di bidang tugas yang ada Langgar ketentuan yang telah ditetapkan dalam PK /peraturan kepegawaian / PKB
www.thmemgallery.com
Company Logo
MERUMAHKAN PEKERJA pekerja tetap dapat upah pokok & tunjangan tetap kecuali diatur dalam PK /peraturan kepegawaian/ PKB Jika pihak RS membayar upah tak penuh
harus dirundingkan :besarnya upah selama dirumahkan lamanya pekerja akan dirumahkan
www.thmemgallery.com
Company Logo
BERIKAN PENJELASAN SECARA TRANSPARAN, TAHAPANNYA : Kurangi upah & fasilitas kerja pada tingkat atas Kurangi shift Batasi/ hapus kerja lembur Kurangi hari kerja Liburkan / rumahkan pekerja secara bergilir Tak perpanjang kontrak kerja bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya Berikan pensiun dini bagi yang sudah Penuhi syarat.
www.thmemgallery.com
Company Logo
UPAYA ANTISIPASI TERJADINYA PHKTIDAK BERHASIL
BERHASIL
PERUNDINGAN
BERHASIL
TIDAK BERHASIL
AJUKAN PENETAPAN SECARA TERTULIS PADA LEMBAGA PPHIwww.thmemgallery.com Company Logo
PERJANJIAN KERJA BERSAMA DI RS Subyek pada PKB Pekerja yang terikat PKB : Karyawan yg jadi anggota SP Karyawan yang jadi anggota baru SP.
SP Karyawan RS Pihak manajemenRS.
www.thmemgallery.com
Company Logo
ISI PKB : nama & alamat SP nama & alamat RS Nomer & pencatatan SP di depnaker Hak & kewajiban RS Hak & kewajiban SP Jangka waktu & tanggal mulai berlakunya PKB TTD para pihak pembuat PKB.
www.thmemgallery.com
Company Logo
Jika dalam PKB ditemui hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka tidak seluruh isi PKB batal demi hukum, namun yang bertentangan dengan peraturan perundangan saja yang batal
www.thmemgallery.com
Company Logo
HIRARKI PERJANJIAN KERJA BERSAMA
PERATURAN KEPEGAWAIAN RS
PERJANJIAN KERJA
www.thmemgallery.com
Company Logo
TAHAPAN PERUNDINGAN : membuat tata tertib susun tim perunding materi perundingan tempat perundingan tata cara perundingan cara penyelesaian apabila terjadi kebuntuan perundingan sahnya perundingan biaya perundingan.
www.thmemgallery.com
Company Logo
JIKA PEMBUATAN PKB BELUM SELESAI SESUAI WAKTU YG DISEPAKATI: Dijadwalkan kembali, max 30 hari setelah perundingan.
JIKA PEMBUATAN PKB TETAP BELUM SELESAI JUGA SESUAI WAKTU YANG DISEPAKATI para pihak harus membuat pernyataan secara tertulis bahwa perundingan tidak dapat diselesaikan pada waktunya
JANGKA WAKTU BERLAKUNYA : max 2 th dapat diperpanjang berlakunya max 1 thwww.thmemgallery.com
TIM PERUNDING: Masing- masing max 9 orangCompany Logo
PERSELISIHAN PERBURUHANperbedaan pendapat yang akibatkan pertentangan antara Pihak RS dengan pekerja / SP, karena ada perselisihan tentang : perselisihan hak perselisihan kepentingan perselisihan PHK perselisihan antar SP dalam satu RS
www.thmemgallery.com
Company Logo
Perselisihan hak perselisihan yang timbul akibat adanya perbedaan penafsiran / keinginan para pihak terhadap hal yang telah diatur dalam peraturan ketenagakerjaan,
Contoh seorang pekerja tidak masuk kerja tanpa adanya alasan yang Jelas selama 2 minggu secara berturut-2.
PEKERJA RS
www.thmemgallery.com
Company Logo
Perselisihan PHK permohonan PHK dapat dilakukan oleh pemberi kerja dan bisa juga oleh pekerja
Contoh : tidak membayar upah telat waktu selama 3 bulan berturut-2,
www.thmemgallery.com
Company Logo
Perselisihan antar Serikat Pekerja dalam 1 RS bisa terjadi kalau dalam 1 RS terdapat lebih dari 1 Serikat pekerja.
Perselisihan kepentingan : yang timbul terhadap hal yang belum diatur dalam perundangan, peraturan RS atau PKB. CONTOH : pengadaan seragam kantor
www.thmemgallery.com
Company Logo
KOMPENSASI PHKJENIS PHKPHK pd masa percobaan PHK krn berakhirnya PKWT PHK krn pekerja mengundurkan diri PHK krn pekerja melakukan kesalahan berat PHK krn pekerja ditahan pihak berwajib
UP-
UPMK-
UPH-
U. PISAH-
-
-
v
v
-
-
v
v
-
1 kali ketentuan
v
-
www.thmemgallery.com
Company Logo
JENIS PHKkrn pekerja melanggar disiplin krn RS pailit krn RS force majeur krn perubahan status pemilik pekerja tidak bersedia krn pekerja meninggal krn RS tutup/merugi krn pekerja pensiun ada jaminan pensiunwww.thmemgallery.com
UP1x 1x 1x 1x 2x 2x -
UPMK1x 1x 1x 1x 1x 1x -
UPHv v v v v v v
U.PISAHCompany Logo
JENIS PHKkrn pekerja pensiun tidak jaminan pensiun PHK krn Rs melakukan kesalahan berat PHK Krn pekerja sakit /cacat krn kecelakaan kerja > 1 th krn perubahan status pemilik RS tidak mempekerjakan
UP2x
UPMK1x
UPHv
U.PISAH-
2x
1x
v
-
2x
2x
v
-
2x
2x
v
-
www.thmemgallery.com
Company Logo
PPHI DI RS dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi, konsiliasi atau arbitrase. Apabila upaya tersebut gagal maka salah 1 atau ke 2 belah pihak dapat ajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (Pe HI)
www.thmemgallery.com
Company Logo
PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGAKERJAAN.
UTAMAKAN PENYELESAIAN LEWAT LEMBAGA BIPARTIT PENYELESAIAN DILUAR PENGADILAN: KONSIILIASI ARBITRASE MEDIASI
www.thmemgallery.com
Company Logo
BIPARTIDDiatur dalam UUK pasal 136(1) : PPHI wajib dilaksanakan oleh pengusaha & /pekerja / SP secara musyawarah mufakat.
www.thmemgallery.com
Company Logo
SKEMA PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI BIPARTIT
PERSELISIHAN Hak, kepentingan , PHK & antar SP BIPARTIT
SEPAKATDIBUAT PB
TIDAK SEPAKAT
TEMPUH UPAYA LAIN
DAFTARKAN KE Pe HI
KONSILIASI /ARBITRASE
EKSEKUSI MEDIASI
www.thmemgallery.com
Company Logo
SKEMA PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI KONSILIASI
PERSELISIHAN Kepentingan, PHK & antar SPKONSILIASI
SEPAKAT TIDAK SEPAKAT
BUAT & TTD PB
ANJURAN TERTULIS OLEH KONSILIATOR
DAFTARKAN KE Pe HI MENERIMA ANJURAN MENOLAK ANJURAN
EKSEKUSI AJUKAN GUGATAN KE Pe PHI
PB
www.thmemgallery.com
Company Logo
PERSELISIHAN Kepentingan & antar SPARBITRASE
SEPAKATBUAT & TTD PB
TIDAK SEPAKATANJURAN TERTULIS OLEH ARBITER
DAFTARKAN KE Pe HI
MENERIMA ANJURANPB
MENOLAK ANJURANARBITER KELUARKAN PUTUSAN YANG BERSIFAT FINAL YG HARUS DIIKUTI KE 2 BELAH PIHAK
EKSEKUSI
DAFTAR KE PENGADILAN PHI
30 hr
PIHAK YANG DIRUGIKAN BISA AJUKAN PK KE MA
www.thmemgallery.com
Company Logo
SKEMA PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN MELALUI MEDIASI
PERSELISIHAN Hak, kepentingan , PHK & antar SPMEDIASI
SEPAKAT
TIDAK SEPAKAT
DIBUAT PB
ANJURAN TERTULIS
DAFTARKAN KE Pe HI EKSEKUSI
MENERIMA ANJURAN3 hr
10 hr
MENOLAK ANJURAN
DIBUAT PBwww.thmemgallery.com
AJUKAN GUGATAN KE Pe HI Company Logo
KESIMPULAN TENAGA KESEHATAN ADALAH WARGA NEGARA YG MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM YANG SAMA DGN PASIEN. PERLINDUNGAN HKM SEORANG TENAGA KESEHATAN DLM MELAKSANAKAN TUGAS PROFESI AKAN DIPEROLEH, APABILA PELAKSANAAN TUGAS PROFESI DILAKSANAKAN BERDASARKAN KEWENANGAN & STANDAR PROFESI SERTA MEMPERHATIKAN HAK PASIEN, BERDASARKAN KETENTUAN PER UU AN YG BERLAKU
www.thmemgallery.com
Company Logo
UPAYA KESEHATAN DLM RANGKA PENYEMBUHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TENAGA KESEHATAN ADALAH DALAM BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ANTARA TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEMBERI PELAYANAN DAN PASIEN SEBAGAI PENERIMA PELAYANAN.
www.thmemgallery.com
Company Logo
LOGO
Thanks